RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2009 TENTANG STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2009 TENTANG STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Perpustakaan.

Mengingat

1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-undang Perpustakaan;

:

Nomor

43

Tahun

2007

tentang

MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1.

Standar adalah dokumen yang memuat ketentuan/kriteria minimal yang memuat aturan, pedoman, atau karakteristik kegiatan atau hasil kegiatan yang dirumuskan melalui proses konsensus pemangku kepentingan dan ditetapkan oleh lembaga resmi yang berwenang, untuk dipergunakan secara umum dan berulang-ulang dengan tujuan mencapai tingkat keteraturan yang optimum ditinjau dari konteks keperluan tertentu.

2.

Akreditasi adalah rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.

3.

Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap produk atau jasa atau proses kegiatan lembaga atau seseorang yang dinyatakan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan yang telah sesuai dan/atau memenuhi standar yang dipersyaratkan.

RPP Standar draft 5 Edit Perpusnas di Ruang Sidang Perpusnas Tanggal 23 Juni 2009

1

4.

Standar Nasional Perpustakaan (SNPe) adalah standar yang diberlakukan secara nasional di wilayah Indonesia oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI, yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, proses, dan produk dari kegiatan perpustakaan.

5.

Pemangku Kepentingan Perpustakaan adalah pihak-pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dengan kegiatan perpustakaan, yang meliputi penyelenggara, pelaksana, pemustaka, dan pihak-pihak pendukung dalam penyelenggaraan perpustakaan.

6.

Penyelenggara perpustakaan adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

7.

Standar Koleksi Perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal jenis koleksi perpustakaan, jumlah koleksi, pengembangan koleksi, pengolahan koleksi serta perawatan dan pelestarian koleksi.

8.

Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal gedung, perabot dan peralatan perpustakaan.

9.

Standar Pelayanan Perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal pelayanan perpustakaan yang berorientasi pada kepentingan pemustaka.

10. Standar Tenaga Perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, kepala perpustakaan, dan tenaga ahli dalam bidang perpustakaan. 11. Standar Penyelenggaraan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal penyelenggaraan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan. 12. Standar Pengelolaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perpustakaan agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan perpustakaan. 13. Prasarana perpustakaan adalah fasilitas mendasar/penunjang utama terselenggaranya perpustakaan antara lain berupa lahan dan bangunan atau ruang perpustakaan. 14. Sarana perpustakaan adalah peralatan dan perabot yang diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan tugas perpustakaan antara lain berupa peralatan ruang pengolahan, peralatan ruang koleksi, peralatan ruang pelayanan, peralatan akses informasi, dll. Prinsip Standar Nasional Perpustakaan Pasal 2 Standar Nasional Perpustakaan dikembangkan dengan prinsip transparansi dan keterbukaan, konsensus dan tidak memihak, efektif dan relevan, koheren dan dimensi pengembangan.


2

Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Perpustakaan Pasal 3 (1)

Standar Nasional Perpustakaan berfungsi sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.

(2)

Standar Nasional Perpustakaan bertujuan menjamin mutu perpustakaan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lingkup Standar Nasional Perpustakaan Pasal 4

Lingkup Standar Nasional Perpustakaan meliputi : a. standar koleksi perpustakaan; b. standar sarana dan prasarana perpustakaan; c. standar pelayanan perpustakaan; d. standar tenaga perpustakaan; e. standar penyelenggaraan perpustakaan; dan f. standar pengelolaan. BAB II STANDAR KOLEKSI PERPUSTAKAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 5 Standar koleksi perpustakaan mencakup jenis, jumlah, pengolahan, perawatan, dan pelestarian koleksi.

pengembangan,

Bagian Kedua Jenis Koleksi Pasal 6 (1)

Jenis koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

(2)

Jenis koleksi perpustakaan nasional sekurang-kurangnya terdiri atas fiksi, nonfiksi, referensi, terbitan berkala, peta, muatan lokal, naskah kuno, koleksi deposit, koleksi khusus, dan hasil penelitian.

(3)

Jenis koleksi perpustakaan umum sekurang-kurangnya terdiri atas fiksi, nonfiksi, referensi, terbitan berkala, peta, alat peraga, muatan lokal, dan alat permainan.

(4)

Jenis koleksi perpustakaan sekolah/madrasah sekurang-kurangnya terdiri atas buku teks pelajaran, fiksi, nonfiksi, referensi, terbitan berkala, peta, alat peraga/praktik, muatan lokal, dan alat permainan.


3

(5)

Jenis koleksi perpustakaan perguruan tinggi sekurang-kurangnya terdiri atas fiksi, nonfiksi, referensi, terbitan berkala, peta, alat peraga/praktik, muatan lokal, dan hasil penelitian.

(6)

Jenis koleksi perpustakaan khusus sekurang-kurangnya terdiri atas nonfiksi, referensi, terbitan berkala, peta, dan muatan lokal.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis koleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI. Bagian Ketiga Jumlah Pasal 7

(1)

Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan umum dan perpustakaan khusus paling sedikit memiliki koleksi 1000 judul.

(2)

Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan sekolah/madrasah paling sedikit memiliki koleksi sesuai standar nasional pendidikan.

(3)

Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan perguruan tinggi paling sedikit memiliki koleksi 2500 judul.

(4)

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) perpustakaan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

(5)

Rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk setiap jenis perpustakaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI. Bagian Keempat Pengembangan Koleksi Perpustakaan Pasal 8

(1)

Perpustakaan mempunyai kebijakan pengembangan koleksi dan harus ditinjau sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun.

(2)

Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan bahan perpustakaan.

(3)

Kebijakan pengembangan koleksi disusun secara tertulis yang berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan dan pengembangan koleksi.

(4)

Perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan per tahun di luar jenis dan/atau jumlah koleksi yang ada sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

(5)

Perpustakaan harus menyediakan koleksi untuk kelompok pemustaka khusus.

(6)

Pengembangan koleksi pada setiap jenis perpustakaan akan diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.


4

Bagian Kelima Pengolahan Pasal 9 (1)

Pengolahan bahan perpustakaan dilakukan dengan sistem yang baku.

(2)

Pengolahan bahan perpustakaan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI. Bagian Keenam Perawatan dan Pelestarian Koleksi Paragraf 1 Perawatan Pasal 10

(1)

Setiap perpustakaan harus melakukan perawatan koleksi perpustakaan secara berkala.

(2)

Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penyimpanan dan konservasi.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI. Paragraf 2 Pelestarian Pasal 11

(1)

Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Umum Provinsi melakukan pelestarian koleksi deposit.

(2)

Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya daerah.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI. BAB III STANDAR SARANA DAN PRASARANA Pasal 12

(1)

Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana dan prasarana perpustakaan.

(2)

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektifitas, efisiensi dan kecukupan.

(3)

Penyediaan sarana pemustaka khusus.

dan

prasarana

mempertimbangkan


kebutuhan

5

Pasal 13 (1)

Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, dan sarana layanan perpustakaan.

(2)

Sarana penyimpanan koleksi sekurang-kurangnya berupa perabot sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.

(3)

Sarana akses informasi sekurang-kurangnya berupa perabot, peralatan, perlengkapan sistem temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.

(4)

Sarana layanan perpustakaan sekurang-kurangnya berupa perabot dan peralatan sesuai dengan jenis layanan perpustakaan.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, dan sarana layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI. Pasal 14

(1)

Perpustakaan yang telah memiliki sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk: a. pengelolaan koleksi; b. penyelenggaraan layanan; c. pengembangan perpustakaan; dan d. kerja sama perpustakaan;

(2)

Sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Pasal 15

(1) Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan, gedung atau ruang. (2)

Lahan perpustakaan harus berlokasi yang mudah diakses, aman, nyaman dan memiliki status hukum yang jelas.

(3)

Gedung atau ruang harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kesehatan.

(4)

Gedung perpustakaan sekurang-kurangnya memiliki ruang koleksi, ruang baca, ruang staf yang ditata secara efektif, efisien dan estetik.

(5)

Ruang perpustakaan sekurang-kurangnya memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien dan estetik.

(6)

Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota, serta perpustakaan perguruan tinggi memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai lahan, gedung, ruang, fasilitas umum dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.


6

BAB IV STANDAR PELAYANAN Pasal 16 (1)

Standar pelayanan perpustakaan mengatur sistem pelayanan dan jenis pelayanan.

(2)

Standar pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua jenis perpustakaan. Pasal 17

(1)

Sistem layanan perpustakaan terdiri atas sistem terbuka dan sistem tertutup.

(2)

Sistem layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh masing-masing perpustakaan. Pasal 18

(1)

Jenis layanan perpustakaan terdiri atas layanan teknis dan layanan pemustaka.

(2)

Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan.

(3)

Layanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup layanan sirkulasi dan layanan referensi.

(4)

Dalam melaksanakan layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan sirkulasi dan layanan referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.

ayat

(1)

mencakup

BAB V STANDAR TENAGA Bagian Kesatu Umum Pasal 19 (1)

Tenaga perpustakaan perpustakaan.

terdiri

atas

pustakawan

(2)

Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli di bidang perpustakaan.

(3)

Kepala perpustakaan diangkat dari pustakawan.

(4)

Dalam hal tidak terdapat pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala perpustakaan dapat diangkat dari tenaga ahli di bidang perpustakaan.

(5)

Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.


dan

tenaga

teknis

7

(6)

Pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli di bidang perpustakaan dan kepala perpustakaan memiliki tugas pokok, kualifikasi, dan/atau kompetensi. Bagian Kedua Pustakawan Pasal 20

Pustakawan mempunyai tugas memberikan informasi yang cocok dan tepat waktu bagi pihak yang memerlukan dengan memberikan bimbingan akses pada sumber daya informasi, baik yang berada di dalam perpustakaan tempat dia bekerja maupun di luar perpustakaan dengan memanfaatkan beragam basis data, fasilitas jaringan telekomunikasi, serta kerjasama antar perpustakaan maupun dengan lembaga lainnya. Pasal 21 (1)

Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) di bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

(2)

Seseorang yang memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) di luar bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi dapat menjadi pustakawan setelah lulus pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan.

(3)

Pendidikan dan pelatihan di bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga lain yang diakreditasi oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga sertifikasi.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI. Pasal 22

(1)

Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal.

(2)

Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja.

(3)

Kompetensi personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.

(4)

Pustakawan yang memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi pustakawan diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI. Pasal 23

(1)

Pustakawan harus memiliki sertifikat kompetensi kepustakawanan.

(2)

Sertifikat kompetensi kepustakawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi mandiri atau lembaga pendidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI.


8

Bagian Ketiga Tenaga Teknis Perpustakaan Pasal 24 Tenaga teknis perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan pustakawan, serta melaksanakan pekerjaan perpustakaan lainnya. Pasal 25 (1)

Tenaga teknis perpustakaan terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan, tenaga teknis asisten perpustakaan, dan/atau tenaga teknis lainnya.

(2)

Tenaga teknis perpustakaan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma II (D-II) ditambah pendidikan dan/atau pelatihan sesuai bidang tugasnya.

(3)

Ketentuan lebih lanjut tentang pendidikan dan/atau pelatihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI. Pasal 26

(1) Tenaga teknis perpustakaan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal. (2) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja. (3) Kompetensi personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial. (4)

Tenaga teknis perpustakaan yang memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi tenaga teknis perpustakaan diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI. Pasal 27 (1)

Tenaga teknis perpustakaan harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.

(2)

Sertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi mandiri atau lembaga pendidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI. Bagian Keempat Kepala Perpustakaan Pasal 28

(1)

Kepala perpustakaan mempunyai tugas memimpin, mengelola, dan mengembangkan perpustakaan.

(2)

Kepala perpustakaan memiliki kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi manajerial, dan kompetensi kewirausahaan sesuai dengan jenis perpustakaan.


9

(3)

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan oleh pusat standardisasi dan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI. Pasal 29

(1)

Kepala Perpustakaan Nasional, perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi adalah pustakawan atau tenaga ahli di bidang perpustakaan yang memiliki kriteria sebagai berikut: a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV) untuk perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota, magister (S-2) untuk perpustakaan perguruan tinggi dan Perpustakaan Nasional; b. memiliki pengalaman bekerja di perpustakaan sekurang-kurangnya 5 tahun kecuali 10 tahun untuk Perpustakaan Nasional; c. menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis; d. menguasai teknologi informasi;

(2)

Kriteria kepala perpustakaan khusus dan perpustakaan sekolah/madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kelima Tenaga Ahli di Bidang Perpustakaan Pasal 30

(1)

Tenaga ahli di bidang perpustakaan adalah tenaga non pustakawan yang memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi di bidang perpustakaan.

(2)

Kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan dan kecakapan dalam bidang perpustakaan.

(3)

Kemampuan dan kecakapan dalam bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari pendidikan paling rendah S-1 (strata satu), dan pengalaman bekerja di perpustakaan minimal 5 (lima) tahun.

(4)

Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mewujudkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan di bidang perpustakaan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran, dan kesetiaan.

(5)

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau lembaga pendidikan yang terakreditasi.

(6)

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh pusat standardisasi nasional perpustakaan yang pemberlakuannya ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI.


10

BAB VI STANDAR PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN Bagian pertama Umum Pasal 31 (1)

Standar penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan jenis dan kepemilikan mencakup standar Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Pemerintah, perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten/kota, perpustakaan kecamatan, perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan sekolah/ madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus, perpustakaan keluarga, dan perpustakaan pribadi.

(2)

Penyelenggara perpustakaan bertanggungjawab atas tersedianya koleksi sarana dan prasarana, pelayanan perpustakaan dan tenaga perpustakaan.

(3)

Penyelenggaraan perpustakaan diarahkan untuk mendukung pembudayaan kegemaran membaca dalam kerangka sistem pendidikan nasional.

(4)

Perpustakaan harus memiliki status kelembagaan yang dituangkan dalam surat keputusan dari lembaga penyelenggara serta diberitahukan kepada Perpustakaan Nasional.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penyelenggaraan perpustakan diatur dengan peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI. Bagian Kedua Penyelenggaraan Perpustakaan Nasional Pasal 32

(1)

Penyelenggaraan Perpustakaan Nasional menjadi tanggung jawab pemerintah yang berkedudukan di ibukota negara dan dipimpin oleh seorang kepala.

(2)

Perpustakaan Nasional melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan.

(3)

Perpustakaan Nasional menyelenggarakan kerja sama antar perpustakaan di tingkat nasional maupun internasional. Bagian Ketiga Penyelenggaraan Perpustakaan Pemerintah Pasal 33

(1)

Penyelenggaraan perpustakaan pemerintah menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga non kementerian masing-masing dan dipimpin oleh seorang kepala.

(2)

Perpustakaan pemerintah melaksanakan tugas perpustakaan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga non kementerian.

(3)

Perpustakaan perpustakaan.

pemerintah

menyelenggarakan


kerja

sama

antar

11

Bagian Keempat Penyelenggaraan Perpustakaan Provinsi Pasal 34 (1)

Penyelenggaraan perpustakaan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi dan dipimpin oleh seorang kepala.

(2)

Perpustakaan provinsi melaksanakan tugas pemerintahan provinsi dalam bidang perpustakaan berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah provinsi.

(3)

Perpustakaan provinsi menyelenggarakan kerja sama antar perpustakaan. Bagian Kelima Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten/Kota Pasal 35

(1)

Penyelenggaraan perpustakaan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan dipimpin oleh seorang kepala.

(2)

Perpustakaan kabupaten/kota melaksanakan tugas pemerintahan kabupaten/kota dalam bidang perpustakaan berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah kabupaten/kota.

(3)

Perpustakaan kabupaten/kota perpustakaan.

menyelenggarakan

kerja

sama

antar

Bagian Keenam Penyelenggaraan Perpustakaan Kecamatan Pasal 36 (1)

Penyelenggaraan perpustakaan kecamatan menjadi tanggung jawab camat yang berkedudukan di kecamatan dan dipimpin oleh seorang kepala.

(2)

Perpustakaan kecamatan melaksanakan tugas pemerintahan kecamatan dalam bidang perpustakaan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah kecamatan.

(3)

Perpustakaan perpustakaan.

kecamatan

menyelenggarakan

kerja

sama

antar

Bagian Ketujuh Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan Pasal 37 (1)

Penyelenggaraan perpustakaan desa menjadi tanggung jawab kepala desa/lurah yang berkedudukan di desa/kelurahan dan dipimpin oleh seorang kepala.


12

(2)

Perpustakaan desa/kelurahan melaksanakan tugas pemerintahan desa/kelurahan dalam bidang perpustakaan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah desa/kelurahan.

(3)

Perpustakaan desa/kelurahan perpustakaan.

menyelenggarakan

kerja

sama

antar

Bagian Kedelapan Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat, Keluarga, dan Pribadi Pasal 38 (1)

Penyelenggaraan perpustakaan masyarakat, keluarga dan pribadi menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

(2)

Perpustakaan masyarakat, keluarga dan pribadi berfungsi sebagai sumber daya pembelajaran sepanjang hayat.

(3)

Perpustakaan perpustakaan masyarakat, keluarga menyelenggarakan kerja sama antar perpustakaan.

dan

pribadi

Bagian Kesembilan Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah Pasal 39 (1)

Penyelenggaraan perpustakaan sekolah/madrasah menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah/madrasah dan dipimpin oleh seorang kepala.

(2)

Perpustakaan sekolah/madrasah berfungsi sebagai sumber belajar bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah/madrasah.

(3)

Perpustakaan sekolah/madrasah dapat menyelenggarakan kerja sama antarperpustakaan, serta kerja sama dengan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan masyarakat. Bagian Kesepuluh Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi Pasal 40

(1)

Penyelenggaraan perpustakaan perguruan tinggi menjadi tanggung jawab rektor/direktur/kepala sekolah tinggi masing-masing perguruan tinggi.

(2)

Penyelenggaraan perpustakaan perguruan tinggi dipimpin oleh seorang kepala.

(3)

Perpustakaan perguruan tinggi berfungsi sebagai sumber belajar, penelitian, deposit internal, pelestarian, dan pusat jejaring bagi civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi.

(4)

Perpustakaan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan kerja sama antarperpustakaan, serta kerja sama dengan civitas akademika dan masyarakat.


13

Bagian Kesebelas Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus Pasal 41 (1)

Penyelenggaraan perpustakaan khusus menjadi tanggungjawab masingmasing lembaga penyelenggara dan dipimpin oleh seorang kepala.

(2)

Perpustakaan khusus berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit internal, perpustakaan penelitian, serta sebagai sumber belajar di dalam dan diluar lingkungan lembaga.

(3)

Perpustakaan khusus menyelenggarakan kerja sama antar perpustakaan. BAB VII STANDAR PENGELOLAAN Bagian Pertama Umum Pasal 42

(1)

Pengelolaan perpustakaan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan perpustakaan.

(2)

Pengelolaan perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan perpustakaan serta dilakukan secara berkesinambungan.

(3)

Pengelolaan perpustakaan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

(4)

Pengelolaan perpustakaan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.

(5)

Pengelolaan perpustakaan dilakukan sesuai standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, dan penyelenggaraan perpustakaan.

(6)

Perpustakaan yang memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dievaluasi untuk menentukan tingkat kualifikasi perpustakaan yang dibuktikan dengan sertifikat.

(7)

Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 43

(1)

Perpustakaan menyusun rencana kerja dan/atau rencana strategis lima tahunan yang dirinci dalam rencana kerja tahunan.

(2)

Perpustakaan memiliki kebijakan pengelolaan dengan mengacu pada rencana kerja dan/atau rencana strategis yang disetujui oleh lembaga induknya.

(3)

Perpustakaan memiliki prosedur baku. Pasal 44

(1)

Keberhasilan pengelolaan perpustakaan diukur melalui indikator kinerja perpustakaan.

(2)

Indikator kinerja perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar teknis pengukuran kinerja perpustakaan.


14

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis pengukuran kinerja perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI. Bagian Kedua Pengembangan Tenaga Pasal 45

(1)

Kepala perpustakaan bertanggungjawab terhadap pengembangan tenaga yang mencakup kompetensi dan karir tenaga perpustakaan.

(2)

Pengembangan kompetensi dan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan. Bagian Ketiga Pengawasan Pasal 46

(1)

Pengawasan perpustakaan meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan.

(2)

Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan.

(3)

Evaluasi terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau masyarakat.

(4)

Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara perpustakaan. Bagian Keempat Administrasi Layanan Pasal 47

(1)

Administrasi layanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan layanan perpustakaan.

(2)

Administrasi Layanan Perpustakaan diselenggarakan untuk tujuan memudahkan dan menjamin pelaksanaan kerja secara efektif dalam pengelolaan layanan.

(3)

Administrasi Layanan Perpustakaan mengikuti pola dan cara yang baku atau yang berlaku dalam organisasi badan induknya.

(4)

Administrasi Layanan Perpustakaan merupakan bukti pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas layanan.

(5)

Pengembangan sistem Administrasi Layanan Perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

(6)

Administrasi layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan pedoman layanan perpustakaan yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI.


15

Bagian Kelima Waktu Layanan Pasal 48 Waktu dan jumlah jam layanan perpustakaan disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka dengan mempertimbangkan kemudahan pemustaka dalam menggunakan perpustakaan. Bagian Keenam Kerjasama Layanan Pasal 49 Kerjasama layanan dilakukan dengan perpustakaan lain maupun dengan sesama unit kerja dalam lingkup organisasi. Bagian Ketujuh Manajemen Layanan Pasal 50 Perpustakaan menerapkan sistem manajemen yang sesuai dengan kondisi perpustakaan dan mengikuti perkembangan sistem manajemen. Bagian Kedelapan Promosi Layanan Pasal 51 (1)

Promosi Layanan dilakukan untuk meningkatkan citra perpustakaan dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta peningkatan budaya kegemaran membaca masyarakat.

(2)

Promosi Layanan Perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan dan perlu didukung dana yang memadai. BAB VIII IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 52

(1)

Implementasi standar nasional perpustakaan perlu didukung sistem standardisasi perpustakaan

(2)

Sistem standardisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengembangan standar teknis, penerapan standar, penilaian kesesuaian (akreditasi sertifikasi) dan berbagai kegiatan pendukung standar nasional perpustakaan lainnya

(3)

Dalam pengembangan dan penerapan standar teknis, perpustakaan harus mengacu pada prinsip-prinsip standardisasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 dan ketentuan standardisasi yang berlaku.

(4)

Standar teknis perpustakaan diberlakukan secara nasional di wilayah Indonesia oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI yang masing-masing


16

standar diberi identitas diri yang merupakan satu kesatuan dari kode Standar Teknis Perpustakaan Indonesia (STPI). Bagian Kedua Pengembangan Standar Teknis Perpustakaan Pasal 53 (1)

Standar teknis perpustakaan dikembangkan berdasarkan kebutuhan untuk masing-masing standar nasional yang dimaksudkan dalam pasal 4 peraturan ini.

(2)

Kebutuhan standar yang harus dikembangkan dituangkan dalam daftar tahunan program nasional pengembangan standar (PNPS) yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI.

(3)

Untuk menjamin efektifitas dan kemutakhiran standar teknis perpustakaan, standar teknis yang ada dilakukan pengkajian ulang dan/atau penyempurnaan (revisi) secara berkala dan terencana selambat-lambatnya 5 tahun sekali. Bagian ketiga Penerapan Standar Teknis Perpustakaan Pasal 54

(1)

Standar teknis perpustakaan yang berisi ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan pelestarian lingkungan serta kepentingan spesifik yang terkait dengan geografis, iklim dan budaya setempat dapat diberlakukan secara wajib melalui regulasi teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI.

(2)

Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dan penerapan standar, Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi mengembangkan dan melaksanakan program promosi dan edukasi standardisasi dengan mengedepankan partisipasi dan/atau keterlibatan para pemangku kepentingan.

(3)

Penerapan standar teknis perpustakaan perlu didukung adanya infrastruktur teknis sistem penilaian kesesuaian penerapan standar. Bagian Keempat Sertifikasi dan Akreditasi Penerapan Standar Pasal 55

(1)

Pembuktian suatu perpustakaan, produk jasa perpustakaan dan/atau perlengkapan/perabotan perpustakaan dan/atau sumberdaya manusia perpustakaan telah menerapkan dan memenuhi standar tertentu secara tertib dan konsisten dilaksanakan melalui proses sertifikasi oleh lembaga penilaian kesesuaian mandiri

(2)

Bukti kesesuaian terhadap standar dan kelulusan dari proses sertifikasi ditunjukkan melalui pemberian sertifikat Pasal 56

(1)

Akreditasi terhadap Lembaga sertifikasi atau lembaga penilaian kesesuaian dilakukan oleh lembaga akreditasi yang memiliki kompetensi untuk mengakreditasi dan telah terjamin ketertelusuran kompetensinya.


17

(2)

Lembaga akreditasi yang dimaksudkan pada ayat (1) diatas menggunakan lembaga akreditasi yang ada atau organisasi lain yang ditunjuk oleh Perpustakaan Nasional. Bagian Kelima Kelembagaan Standardisasi Pasal 57

(1)

Untuk menjamin keberlangsungan pertumbuhan dan menjaga konsistensi kualitas kegiatan dalam pengembangan dan penerapan standar nasional perpustakaan dan standar teknis perpustakaan, perlu ditangani secara serius dan profesional oleh suatu unit kerja khusus sistem standardisasi perpustakaan di lingkungan Perpustakaan Nasional.

(2)

Untuk mengefektifkan kelembagaan dan menekan beban negara, Perpustakaan Nasional wajib memanfaatkan, mengembangkan dan melakukan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki kekuatan hukum untuk menangani dan bertanggung jawab di bidang standardisasi nasional. Bagian Keenam Ketentuan Lain-lain Pasal 58

Ketentuan lain mengenai standar nasional perpustakaan, standar teknis perpustakaan dan standardisasi perpustakaan yang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut melalui peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 59 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal....................2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA


18

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...


TAHUN 2009

19

PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN … TENTANG STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN I. UMUM Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak terkait. Perumusan standar adalah rangkaian kegiatan pengembangan standar sejak dari pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun rancangan standar sampai tercapainya konsensus para pemangku kepentingan yang terkait. Penetapan standar adalah kegiatan menetapkan standar oleh lembaga resmi/yang berwenang setelah rancangan standar yang bersangkutan memperoleh konsensus dari para pemangku kepentingan terkait. Penerapan standar adalah kegiatan menggunakan standar tertentu oleh pemangku kepentingan terkait secara tertib dan konsisten. Penilaian kesesuaian adalah rangkaian kegiatan evaluasi dan/atau pengujian kesesuaian suatu proses kegiatan dan/atau hasil kegiatan terhadap ketentuan atau persyaratan yang ditetapkan dalam standar terkait.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas


20

Pasal 6 Ayat (1) Yang dimaksud karya rekam adalah karya seseorang atau lembaga yang dipublikasikan dalam bentuk analog atau digital. Ayat (2) Yang dimaksud dengan muatan lokal adalah jenis koleksi yang merupakan terbitan internal dan/atau koleksi tentang daerah. Yang dimaksud dengan koleksi khusus termasuk koleksi terlarang, lukisan, arterfak. Yang dimaksud dengan fiksi adalah bahan yang ditulis berdasarkan khayalan, imajinasi, dan rekaan penulis dalam bentuk cerita. Yang dimaksud non fiksi adalah bahan perpustakaan yang ditulis berdasarkan kenyataan, faktual, ada dalam kehidupan, dan mengutamakan data dan fakta serta tidak boleh dibumbuhi imajinasi dan rekaan. Ayat (3) Yang dimaksud dengan alat permainan adalah alat permainan edukatif yang dapat merangsang daya pikir anak serta meningkatkan kemampuan konsentrasi dan pemecahan masalah. Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup Jelas


21

Ayat (2) Yang dimaksud dengan ”pengadaan/akuisisi” adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam proses seleksi dan pengadaan bahan perpustakaan berdasarkan kebutuhan pemustaka saat ini dan dimasa mendatang. Yang dimaksud dengan ”penyiangan/weeding” adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam proses evaluasi pemanfaatan bahan perpustakaan secara periodik maupun kontinyu dalam rangka pengembangan koleksi. Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Yang dimaksud dengan kelompok pemustaka khusus adalah masyarakat yang memliliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial. Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas Pasal 9 Ayat (1) Sistem pengolahan bahan perpustakaan yang baku adalah sistem yang digunakan dalam menyusun deskripsi bibliografi dan deskripsi subjek. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas


22

Pasal 10 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan penyimpanan adalah koleksi ditempatkan diruang penyimpanan (storage) yang sudah dlengkapi dengan fasilitas mesin penyejuk ruangan dan alat pengatur suhu udara serta dilengkapi juga dengan alarm sistem sebagai sarana pengamanannya. Yang dimaksud dengan konservasi koleksi dilakukaan melalui upaya-upaya penanggulangan dari kemungkinan terjadinya kerusakan koleksi, baik melaui upaya pencegahan (preventif care) maupun perawatan khusus (treatmen) terhadap koleksi yang sudah mengalami kerusakan. Dalam hal perawatan ringan (instant conservation) dan perbaikan sederhana (instant restoration) dilakukan dengan cara membersihkan debu dan kotoran, tetapi untuk penanganan khusus, terutama terhadap koleksi yang mengalami kerusakan secara fisik, biotis dan kimiawi dilakukan dengan prinsip konservasi secara profesional. Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan aspek teknologi adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana perpustakaan terhadap perkembangan teknologi. Yang dimaksud dengan aspek ergonomik adalah faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja serta kebiasaan dalam bekerja. Yang dimaksud dengan aspek konstruksi adalah faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/bangunan dengan fungsi perpustakaan.


23

Yang dimaksud dengan aspek lingkungan adalah faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber alam dengan bangunan. Yang dimaksud dengan aspek efektifitas adalah faktor hasil guna/ kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana perpustakaan. Yang dimaksud dengan aspek efisiensi adalah faktor penghematan kemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan Yang dimaksud dengan aspek kecukupan adalah faktor kesesuaian kebutuhan. Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 13 Ayat (1) Yang dimaksud dengan sarana penyimpanan koleksi adalah tempat untuk menyimpan koleksi baik cetak maupun rekam. Yang dimaksud dengan sarana akses informasi adalah sarana untuk temu kembali koleksi perpustakaan. Yang dimaksud dengan sarana layanan perpustakaan adalah berbagai fasilitas yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka. Ayat (2) Contoh sarana penyimpanan koleksi seperti rak buku, cd, mikrofilm dll. Ayat (3) Contoh sarana akses informasi seperti katalog manual, katalog online dll. Ayat (4) Contoh sarana layanan perpustakaan seperti meja sirkulasi, kursi dan meja baca dll. Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas


24

Pasal 15 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Fasilitas umum yang disediakan perpustakaan sekurang-kurangnya berupa lahan parkir, ruang ibadah, dan toilet. Fasilitas khusus disediakan oleh perpustakaan yang memiliki pelayanan bagi pemustaka khusus sesuai kemampuan. Ayat (7) Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan sistem layanan terbuka adalah sistem layanan perpustakaan dimana setiap pemustaka diperkenankan menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya. Yang dimaksud dengan sistem layanan tertutup adalah sistem layanan perpustakaan dimana setiap pemustaka tidak diperkenankan menelusur dan mengambil sendiri koleksi yang dibutuhkannya. Ayat (2) Cukup Jelas


25

Pasal 18 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan layanan sirkulasi adalah layanan yang diberikan kepada pemustaka meliputi layanan baca di tempat, peminjaman, dan pengembalian koleksi perpustakaan. Yang dimaksud dengan layanan referensi adalah layanan yang diberikan kepada pemustaka meliputi pemberian informasi, bimbingan penggunaan perpustakaan dan penelusuran informasi. Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 19 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan tenaga ahli di bidang perpustakaan adalah seseorang yang memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi di bidang perpustakaan. Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Yang dimaksud dengan tenaga nonpustakawan adalah tenaga perpustakaan yang tidak memiliki kompetensi sebagai pustakawan. Ayat (6) Cukup Jelas


26

Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Ayat (1) Kompetensi profesional, yaitu kompetensi yang terkait dengan pengetahuan pustakawan di bidang sumber-sumber informasi, teknologi, manajemen dan penelitian, kemampuan dan ketrampilan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai dasar untuk menyediakan layanan perpustakaan dan informasi. Kompetensi personal, yaitu kompetensi yang menggambarkan satu kesatuan keterampilan, perilaku dan nilai yang dimiliki pustakawan agar dapat bekerja secara efektif, menjadi komunikator yang baik, selalu meningkatkan pengetahuan, dapat memperlihatkan nilai lebihnya, serta dapat bertahan terhadap perubahan dan perkembangan dalam dunia kerjanya. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Yang dimaksud penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial meliputi gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan kompensasi resiko kesehatan. Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 23 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan Lembaga sertifikasi mandiri adalah suatu organisasi atau lembaga yang bersifat independen dan dikelola secara mandiri yang telah terakreditasi oleh suatu badan akreditasi atau ditunjuk oleh instansi yang berwenang, untuk melaksanakan tugas sertifikasi secara obyektif, kompeten, transparan, dan tidak memihak dalam rangka pemberian sertifikat (sebagai pengakuan formal) terhadap suatu obyek yang mengacu dan memenuhi standar atau kriteria baku tertentu.


27

Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28 Cukup Jelas Pasal 29 Cukup Jelas Pasal 30 Cukup Jelas Pasal 31 Cukup Jelas Pasal 32 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud perpustakaan pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan pembinaan pada tingkat provinsi dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional. Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 33 Cukup Jelas Pasal 34 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud perpustakaan pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan pembinaan pada tingkat Kabupaten/Kota dengan mengacu pada kebijakan pembinaan provinsi dan nasional.


28

Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 35 Cukup Jelas Pasal 36 Cukup Jelas Pasal 37 Cukup Jelas Pasal 38 Cukup Jelas Pasal 39 Cukup Jelas Pasal 40 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan perpustakaan deposit internal adalah perpustakaan yang wajib menyimpan karya cetak dan karya rekam baik yang diterbitkan atau tidak diterbitkan oleh lembaga maupun di luar lembaga Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 41 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas


29

Pasal 42 Cukup Jelas Pasal 43 Cukup Jelas Pasal 44 Cukup Jelas Pasal 45 Ayat (1) Pengembangan kompetensi bagi tenaga perpustakaan dapat dilakukan melalui metode bimbingan dan pendampingan, konsultasi, praktik kerja lapangan, supervisi, keanggotaan pada organisasi profesi pustakawan atau bentuk lain yang sejenis. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 46 Cukup Jelas Pasal 47 Ayat (1) Administrasi layanan terdiri atas peraturan dan tata tertib sirkulasi koleksi perpustakaan, keanggotaan, sanksi, dan statistik perpustakaan. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Pasal 48 Cukup Jelas


30

Pasal 49 Cukup Jelas Pasal 50 Cukup Jelas Pasal 51 Cukup Jelas Pasal 52 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Nomor standar, dan tahun penerbitan yang disingkat STPI adalah bbnnn.vv:yyyy dimana bb adalah nomor bidang, nnn adalah nomor urut, vv adalah versi, dan yyyy adalah tahun. Pasal 53 Cukup Jelas Pasal 54 Cukup Jelas Pasal 55 Ayat (1) Lembaga penilaian kesesuaian mandiri adalah lembaga sertifikasi atau inspeksi yang kompeten, netral, dan transparan yang diakui oleh suatu lembaga akreditasi atau lembaga yang berwenang di bidangnya. Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 56 Cukup Jelas Pasal 57 Ayat (1) Cukup Jelas


31

Ayat (2) Kerjasama dengan lembaga lain yang bertanggung jawab di bidang standardisasi nasional yaitu dengan BSN, BNSP, BSNP, Depnaker, dan Depdiknas. Pasal 58 Cukup Jelas Pasal 59 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2009


32

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2009 TENTANG STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents