RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ..... TENTANG PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); MEMUTUSKAN: Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah. 2. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial. 3. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial yang untuk selanjutnya disebut PBI adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang ditetapkan oleh menteri sebagai peserta program jaminan sosial. 1
4. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disebut DJSN adalah dewan yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN dan bertanggungjawab kepada Presiden. 5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang untuk selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. 6. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. 8. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang sosial. BAB II PENDATAAN DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN Pasal 2 (1) Menteri menetapkan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai dasar untuk PBI secara nasional. (2) Dalam menetapkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.
Pasal 3 (1) Menteri atas masukan Badan Pusat Statistik menetapkan pagu nasional PBI dan pagu untuk tiap provinsi, kabupten/kota sebagai dasar pengusulan alokasi anggaran oleh DJSN. (2) Penetapan pagu nasional PBI oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum tahun anggaran baru dimulai. (3) Berdasarkan pagu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota melakukan pendataan PBI. (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan pekerjaan.
2
Pasal 4 (1) Peserta jaminan kesehatan yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan setelah 6 (enam) bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu, melaporkan data kepesertaan jaminan sosial kepada Bupati/Walikota di tempat tinggalnya, untuk didata sebagai PBI. (2) Bupati/Walikota melakukan verifikasi dan validasi atas data yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa/Lurah dan kepada BPJS tempat peserta terdaftar.
Pasal 5 Pemerintah Daerah dapat menambah PBI di atas pagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
Pasal 6 (1) Berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Bupati/Walikota menetapkan daftar PBI paling lambat 12 bulan sebelum tahun anggaran baru dimulai. (2) Bupati/Walikota melaporkan daftar PBI di kabupaten/kota masing-masing kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai PBI provinsi paling lambat 11 bulan sebelum tahun anggaran baru dimulai. (3) Daftar PBI provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lambat 30 hari setelah ditetapkan. (4) Daftar PBI di luar pagu nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.
Pasal 7 Pemutakhiran pagu nasional PBI dilakukan setiap 3 (tiga) tahun oleh Menteri dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. Pasal 8 (1) Kepala keluarga PBI wajib melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah di tempat tinggalnya setiap perubahan data anggota keluarganya. (2) Kepala Desa/Lurah wajib menyampaikan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati/Walikota secara berkala setiap bulan dan selanjutnya disampaikan kepada BPJS. (3) Dalam hal diperlukan, Bupati/Walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 3
Pasal 9 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan perubahan data anggota keluraga PBI dan verifikasi, serta validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Daerah. BAB III PENDAFTARAN PENERIMA BANTUAN IURAN Pasal 10 (1) Menteri mendaftarkan PBI secara kolektif sebagai peserta program jaminan sosial kepada BPJS. (2) Gubernur, Bupati/Walikota mendaftarkan PBI di atas pagu nasional secara kolektif sebagai peserta program jaminan sosial kepada Kantor BPJS setempat atau yang terdekat. (3) Kantor BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menerbitkan kartu peserta paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pendaftaran. (4) Kartu peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk diteruskan kepada masing-masing peserta di wilayahnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima dari BPJS. BAB IV PEMBAYARAN IURAN Pasal 11 DJSN setiap tahun mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi PBI kepada Menteri Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) bulan sebelum tahun anggaran baru dimulai.
Pasal 12 (1) Menteri Keuangan membayar iuran bagi PBI kepada BPJS paling kurang 3 (tiga) bulan dimuka melalui APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Gubernur, Bupati/Walikota membayar iuran bagi PBI kepada BPJS setiap 3 (tiga) bulan dimuka melalui APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4
Pasal 13 (1) Kewajiban Pemerintah Daerah untuk urun iuran dalam pembayaran iuran bagi PBI ditetapkan berdasarkan kemampuan fiskal daerah. (2) Proporsi urun iuran yang wajib dibayar oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. (3) Dalam hal Gubernur, Bupati/Walikota menambah PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib membayar iuran kepada BPJS. BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 14 (1) Untuk menjamin ketepatan sasaran penerima bantuan iuran masyarkat dapat berperan serta dalam: a. mengawasi pelaksanaan pendataan dan pendaftaran PBI; b. mengajukan keberatan atas pelaksanaan pendataan dan pendaftaran PBI sebagai peserta program jaminan sosial; c. memperoleh informasi manfaat jaminan yang diterima dan kualitas pelayanan; d. melaporkan secara tertulis kepada pihak yang berwenang apabila terjadi penyimpangan atau kecurangan dalam pelaksanaan pendataan dan pendaftaran PBI sebagai peserta program jaminan sosial. e. memberikan data yang benar dan akurat untuk keperluan pendataan dan pendaftaran PBI; f.
membantu kelancaran pelaksanaan pendataan dan pendaftaran PBI;
g. memberikan keterangan yang benar apabila diminta oleh pejabat yang berwenang, h. memberikan masukan untuk perbaikan (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Unit Pengaduan Masyarakat di setiap pemerintah daerah. (3) Pengaduan, usulan, dan/atau saran yang diterima dari masyarakat, ditindaklanjuti oleh Unit Pengaduan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tanda tangan DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal ... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tanda tangan ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR .....
6
RANCANGAN PENJELASAN PASAL PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ..... TENTANG PENERIMA BANTUAN JAMINAN SOSIAL I. UMUM Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional di bentuk dengan pertimbangan utama untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat. Undang-undang menentukan lima jenis program jaminan sosial, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian bagi seluruh penduduk. Kepesertaan program jaminan sosial tersebut baru mencakup sebagian kecil masyarakat, sedangkan sebagian besar masyarakat belum memperoleh jaminan sosial yang memadai. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menentukan program jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa badan penyelenggara secara bertahap dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas, serta memberikan manfaat yang lebih baik bagi setiap peserta. Melalui pelaksanaan program jaminan sosial yang semakin luas, diharapkan seluruh penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, termasuk mereka yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 14 ayat (1) menentukan bahwa “Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”. Kemudian dalam Pasal 17 ayat (4) ditentukan bahwa “Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah”. Pada ayat (5) ditentukan bahwa “Pada tahap pertama, iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayar oleh Pemerintah untuk program jaminan kesehatan”. Selanjutnya pada ayat (6) ditentukan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (5) yunto Pasal 21 ayat (1), iuran program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial. Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini hanya mencakup program jaminan kesehatan yang pada pokoknya mengatur: 7
1. 2. 3. 4. 5.
Ketentuan Umum yang memuat pengertian beberapa istilah; Pendataan dan Penetapan Penerima Bantuan Iuran; Pendaftaran Penerima Bantuan Iuran; Pembayaran Iuran; Peran Serta Masyarakat.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pendatan keluarga PBI mencakup keluarga atau perorangan yang tinggal di Panti Asuhan, Panti Jompo, panti sosial lainnya, dan penduduk terlantar. Ayat (4) Nomor Induk Kependudukan dalam ketentuan ini diatur berdasarkan UndangUndang mengenai administrasi kependudukan. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Verifikasi dan validasi kepada Kepala Desa/Lurah adalah terhadap kondisi ekonomi/status kemiskinan peserta. Sedangkan verifikasi dan validasi kepada BPJS adalah terhadap pemutusan status kepesertaan. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas.
8
Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksud dengan perubahan data adalah penambahan atau pengurangan anggota keluarga dan perubahan kondisi ekonomi/status kemiskinan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Yang dimaksud pendaftaran PBI secara kolektif adalah mendaftarkan jumlah besaran data nasional peserta untuk program jaminan sosial yang bersangkutan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan Kantor BPJS setempat adalah Kantor BPJS yang mempunyai wilayah kerja di Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan Kantor BPJS terdekat adalah Kantor BPJS yang mempunyai wilayah kerja yang terdekat dengan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1)
9
Yang dimaksud dengan masyarakat adalah perorangan atau organisasi kemasyarakatan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR .....
10
