RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TITIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
Menimbang :
Mengingat
:
a.
bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, diperlukan pengaturan kembali penyelenggaraan jasa titipan;
b.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas, maka perlu dilakukan perubahan atas KM.5 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan jasa titipan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;
1.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
2.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303);
6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4510 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4511);
7.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
9.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2005;
10.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M.Kominfo/7/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TITIPAN
INFORMATIKA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1.
Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu(barang cetakan,surat kabar,sekogram,bungkusan kecil) paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya;
2.
Penyelenggara Jasa Titipan adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia dalam hal ini Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi yang telah memiliki Surat Izin Penyelenggara Jasa Titipan (SIPJT);
3.
Barang Cetakan adalah hasil penggandaan tulisan dan/atau gambar di atas kertas, atau bahan lain yang lazim dipergunakan pada percetakan melalui proses mekanik atau fotografik meliputi penggunaan blok, stensil atau negatif dan dikirim terbuka baik dalam sampul atau tidak;
4.
Surat Kabar adalah barang cetakan berupa warta harian yang memenuhi persyaratan tertentu;
5.
Sekogram adalah tulisan, cetakan atau rekaman untuk keperluan tunanetra di atas kertas atau bahan-bahan lain yang memenuhi persyaratan tertentu;
6.
Bungkusan Kecil adalah surat pos yang dimaksudkan untuk pengiriman barang, dan yang memenuhi persyaratan tertentu;
7.
Paket adalah kemasan yang berisi barang dengan bentuk dan ukuran tertentu;
8.
Uang adalah alat pembayaran negara;
9.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10.
Rekomendasi adalah surat keterangan yang diberikan oleh Propinsi atau Kabupaten/Kota setempat kepada calon penyelenggara jasa titipan yang telah memenuhi persyaratan tertentu;
11.
Kantor Pusat adalah kantor penyelenggara yang menyelenggarakan usaha jasa titipan dengan ruang lingkup usaha wilayah nasional;
12.
Kantor Cabang adalah kantor penyelenggara yang menyelenggarakan usaha jasa titipan dengan ruang lingkup usaha wilayah propinsi;
13.
Kantor Agen adalah kantor penyelenggara yang menyelenggarakan usaha jasa titipan dengan ruang lingkup usaha wilayah kabupaten/kota;
14.
Penyelenggara jasa titipan Asing adalah penyelenggara jasa titipan yang diselenggarakan oleh pihak asing yang bekerjasama dengan penyelenggara jasa titipan nasional;
15.
Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pos dan Telekomunikasi;
16.
Direktur Jenderal Telekomunikasi;
adalah
yang berlaku sah di suatu
Direktur
Jenderal
Pos
dan
BAB II PENYELENGGARAAN Pasal 2 (1)
Penyelenggaraan jasa titipan dapat diselenggarakan setelah mendapat izin;
(2)
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi c.q Direktur Pos;
(3)
Penyelenggara jasa titipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh penyelenggara jasa titipan yang berbentuk badan hukum Indonesia yang didirikan untuk maksud dan tujuan tersebut, yaitu : a. Perseroan Terbatas (PT) b. Koperasi Pasal 3
(1)
Izin Kantor Pusat penyelenggaraan jasa titipan berlaku selama penyelenggara jasa titipan tersebut masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan serta tidak melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2)
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara apapun tidak dapat dipindah tangankan;
(3)
Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali;
(4)
Setiap perubahan saham atas badan hukum yang memperoleh izin penyelenggaraan jasa titipan wajib dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi cq Direktur Pos setelah mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang.
Pasal 4 (1) Pemegang izin Kantor Pusat penyelenggaraan jasa titipan dapat membuka Kantor Cabang dan atau Kantor Agen di seluruh Indonesia;
(2) Pemegang izin Kantor Pusat penyelenggaraan jasa titipan yang membuka Kantor Cabang dan atau Agen wajib mengikuti ketentuan yang berlaku pada Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota. Pasal 5 Penyelenggaraan jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan suratpos jenis tertentu (barang cetakan, surat kabar, sekogram, bungkusan kecil), paket dan uang.
BAB III PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN Pasal 6 (1)
Izin penyelenggaraan jasa titipan dapat diberikan kepada penyelenggara jasa titipan yang telah memenuhi persyaratan tertentu;
(2)
Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Bentuk Badan Hukum Indonesia yang telah memperoleh pengesahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu : 1) Perseroan Terbatas yang Akte Pendiriannya salah satu bidang usahanya jasa titipan; 2) Koperasi yang Akte Pendiriannya salah satu bidang usahanya jasa titipan. b. besaran saham pihak asing tidak boleh melebihi dari 35%; c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. mempunyai kantor operasional yang jelas dan layak; e. memiliki rencana usaha yang meliputi antara lain: 1) jenis-jenis layanan usaha; 2) pendapatan dan biaya; 3) pemasaran; - strategi pemasaran (penjelasan rencana pemasaran) - pasar yang sudah pasti akan dilayani (captive market) - target pelanggan
4)
memiliki rencana jangkauan layanan untuk 5 (lima) tahun yang menjadi komitmen penyelenggara jasa titipan.
f. mempunyai rencana pedoman dan syarat-syarat pengiriman; g. melampirkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat; h. memiliki surat ijin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat; i.
memiliki rencana daftar tarif kiriman. Pasal 7
(1)
Persetujuan atas permohonan izin Kantor Pusat penyelenggaraan jasa titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat, sesuai dengan kriteria penilaian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
(2)
Penerbitan Izin Kantor Pusat dapat diberikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja;
(3)
Dalam hal permohonan izin ditolak, Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi c.q Direktur Pos wajib memberikan jawaban disertai dengan alasan penolakan.
BAB IV BIAYA IZIN DAN TARIF Pasal 8 (1)
Untuk memperoleh izin penyelenggaraan jasa titipan dipungut biaya;
(2)
Biaya izin penyelenggaraan jasa titipan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(3)
Biaya izin penyelenggaraan jasa titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetorkan ke Kas Negara.
BAB V KERJA SAMA ASING Pasal 9 (1) Penyelenggara Jasa Titipan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan asing yang bergerak di bidang jasa titipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilaksanakan oleh Kantor Pusat Penyelenggara Jasa Titipan; (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi c.q Direktur Pos. Pasal 10 Pola Kerjasama Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi c.q. Direktur Pos.
BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 11 Penyelenggara jasa titipan berhak : a.
memungut biaya atas jasa pelayanan;
b.
menetapkan syarat-syarat dan tata cara yang harus dipenuhi oleh pemakai jasa yang memuat antara lain hak dan kewajiban, tata cara tuntutan ganti rugi, resiko dan larangan-larangan serta hal-hal lain yang dianggap perlu;
c.
mendapatkan pembinaan dari pemerintah.
Pasal 12 Penyelenggara jasa titipan berkewajiban: a.
Melaksanakan penyelenggaraan jasa titipan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberikan izin;
b.
Menunjukkan Surat Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan, daftar tarif, syarat-syarat kiriman pada saat diperlukan;
c. Membayar ganti rugi kepada pengirim atas hilangnya atau rusaknya sebagian atau seluruhnya isi kiriman, surat pos jenis tertentu, paket dan atau uang yang dikirim sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; d. Memberikan tanda bukti kiriman kepada pengirim yang berisi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 butir a dan b; e. Bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan atas kegiatan yang dilakukannya; f.
Melaporkan kepada penegak hukum apabila mengetahui atau menduga ada barang titipan yang berisi benda-benda yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Menyampaikan laporan kegiatan operasional usahanya kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi c.q Direktur Pos setiap semester pada tahun berjalan; h. Melaporkan setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham, perubahan alamat, pembukaan kantor cabang dan agen serta kerjasama dengan pihak ketiga dan atau penggantian Direktur Utama/Ketua Koperasi Penyelenggara Jasa Titipan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan tersebut kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi c.q. Direktur Pos;
BAB VI LARANGAN Pasal 13 Penyelenggara jasa titipan dilarang : a. menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat, warkatpos serta kartupos dengan memungut biaya; b. menerima, membawa dan atau menyampaikan kiriman berupa : 1)
barang yang mudah meledak, menyala atau terbakar sendiri atau dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia;
2)
Narkoba atau bahan yang sejenis serta obat terlarang lainnya;
3)
barang
cetakan
dan
atau
benda
yang
menyinggung
kesusilaan/pornografi; 4)
barang cetakan dan atau benda rekaman lainnya yang isinya dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan stabilitas nasional.
BAB VII PEMBINAAN Pasal 14 (1)
Pembinaan Penyelenggaraan jasa titipan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi c.q Direktur Pos bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota setempat;
(2)
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengawasan dan pengendalian bidang teknis operasional dan administrasi;
(3)
Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dalam setiap tahun.
Pasal 15 (1)
Dalam rangka pembinaan dilakukan kegiatan sebagai berikut : a. b. c. d.
(2)
peninjauan setempat; meminta laporan khusus; melakukan Sosialisasi; pemberian bimbingan dan penyelenggaraan jasa titipan.
penilaian
atas
kegiatan
Pelaksanaan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi c.q Direktur Pos . BAB VIII SANKSI Pasal 16
(1)
(2)
Penyelenggara jasa titipan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 13 dipidana berdasarkan Undangundang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos dalam Pasal 19; Penyelenggara jasa titipan yang melanggar ketentuan dalam
Pasal 12 dan Pasal 13 atau salah satu larangan, diberikan peringatan tertulis oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi c.q Direktur Pos untuk Kantor Pusat, sebanyak 3 kali berturutturut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan; (3)
Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi akan mengumumkan penyelenggara jasa titipan yang telah mendapatkan peringatan 3 kali berturut-turut melalui website Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi selama 1 bulan.
(4)
Penyelenggara Jasa Titipan yang telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kesempatan untuk menyampaikan konfirmasi status perusahaannya melalui website Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
(5)
Apabila peringatan tertulis dan pengumuman melalui website sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dan (3) tidak diindahkan dan tidak ada upaya perbaikan, maka izin Penyelenggaraan jasa titipan dicabut oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi c.q Direktur Pos.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 (1)
Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi c.q Direktur Pos maupun Pemerintah Daerah sebelum berlakunya ketentuan ini disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan tidak dipungut biaya.
(2)
Penyelenggara Jasa Titipan yang telah memiliki izin namun belum berbadan hukum diberikan tenggang waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan penyesuaian.
(3)
Penyelenggara Jasa Titipan yang mempunyai izin nasional wajib memperbaharui izinnya sesuai dengan peraturan yang berlaku selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
(4)
Penyelenggara Jasa Titipan yang kepemilikan saham asing lebih dari 35 % yang izinnya sebelum diterbitkan peraturan ini tetap dapat beroperasi.
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan dan semua peraturan dan atau petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa titipan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 2009 ------------------------------------------------MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
MOHAMMAD NUH SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Keuangan; Menteri Perindustrian; Menteri Perdagangan; Menteri Luar Negeri; Menteri Dalam Negeri; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Sekretaris Negara; Jaksa Agung Republik Indonesia; Para Gubernur Kepala Daerah Provinsi seluruh Indonesia; Sekjen, Irjen, para Dirjen dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Komunikasi Dan Informatika; 13. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Setjen Depkominfo; 14. Direksi PT. Pos Indonesia (Persero); 15. Ketua DPP ASPERINDO SALINAN sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan KSLN,
YAPIE MANAFE NIP :
