RANCANGAN DATABASE ADMINISTRASI PARKIR WILAYAH PERKOTAAN (Studi Kasus di Kota Banjarbaru) Bahar

10. InfoSys Journal, Vol.1 No.1 Agustus 2010, hlm. 10 - 17

RANCANGAN DATABASE ADMINISTRASI PARKIR WILAYAH PERKOTAAN (Studi Kasus di Kota Banjarbaru)

Bahar [email protected] STMIK Banjarbaru, Jl. Pekapuran B Laut 10 RT.14 Banjarmasin

ABSTRACT Municipal Transportation agencies are local goverment agencies that with parking problems in urban areas . As a source of revenve, the management of parking should be strived to be managed with good management, ranging from data collection process of parking management services, monitoring and supervision of services, to management handling charges and parking taxes. To facilitate the administrative manjement system parking city transportation agencies, it is necessary to utilize a data management system application that can recond all the activities of parking with good and complete adminitration that can present/provide accurate information to help city goverment officials, particularly city transportation agencies in carring duties.The research using interview and literature methods to obtain initial information about the data processing procedures for parking in urban areas (case study in Banjarbaru city). The result of analysis/researc as basis for making the field of logic design system described in the form of data flow diargam and logig design program are described in terms of design stage flowchart. In the design stage created a database design and input/output design. System information design created can be implemented in order to generate information about : the official parking loctions in urban areas, the result of field supervision in order to develop rerributor parking, parking location management status and income levy parking management. Keyword: System information, database design, management of parking

PENDAHULUAN Peraturan Daerah di beberapa kota/kabupaten tentang Retribusi Pelayanan Parkir menyebutkan bahwa retribusi pelayanan parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Selanjutnya Peraturan Daerah tersebut menyebutkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pandapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Perhubungan Pemerintah Kota/kabupaten adalah lembaga pemerintahan daerah yang menangani masalah perparkiran di wilayah kota/kabupaten. Sebagai sumber pendapatan asli daerah, maka pengelolaan perparkiran harus diupayakan untuk dikelola dengan manajemen yang baik, mulai dari proses pendataan pengelola jasa perparkiran, pemantauan dan pembinaan pengelola jasa, hingga manajemen penanganan retribusi dan pajak parkir. Untuk memudahkan sistem pengelolaan administrasi perparkiran pada Dinas Perhubungan kota/kabupaten, dipandang perlu untuk memanfaatkan sebuah aplikasi sistem pengolahan data yang dapat merekam segala kegiatan administrasi perparkiran dengan baik dan lengkap serta dapat menyajikan/menyediakan informasi yang akurat untuk membantu aparatur pemerintah kota khususnya Dinas Perhubungan Kota dalam menjalankan tugasnya, mengingat sistem pencatatan administrasi secara-

Bahar, Rancangan Database Administrasi Parkir… 11

manual yang selama ini dijalankan belum dapat berfungsi sebagai sumber yang dapat menyediakan informasi yang akurat dan instan. Penelitian ini akan merumuskan model sistem database yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Perhubungan Kota dalam menangani administrasi perparkiran di wilayah perkotaan. Pembahasan mencakup penanganan permohonan izin usaha parkir, perpanjangan izin usaha, pengawasan pelaksanaan perparkiran serta retribusi usaha parkir. Untuk retribusi mencakup pajak parkir dan retribusi parkir. Peneltian ini bertujua untuk menganalisis dan membangun sebuah rancangan database yang akan digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota/Kabupaten untuk membantu mempermudah tugas-tug as administrasi penanganan perparkiran wilayah perkotaan. Hasil penelitian diharapkan akan menjadi model yang dapat menjadi pedoman untuk membangun sebuah sistem informasi parkir yang dapat digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota untuk membantu mempermudah tugas-tugas administrasi penanganan perparkiran di wilayah perkotaan dalam mengelola data dan menyediakan informasi yang terkait dengan masalah perparkiran dengan cepat. Peraturan Daerah di beberapa kota tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum dan tempat-tempat lainnya, misalnya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pelayanan parkir di tepi jalan umum atau tempat lainnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang mengacu pada Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-und ang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan melaksanakan ketentuan Undang-undang tersebut khususnya tentang retribusi daerah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang mana hal tersebut adalah salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud. Dalam pelaksanaanya, proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yag tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan parkir dilakukan dan diawasi oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan dan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota. Beberapa hal mendasar yang diatur adalah: izin usaha, pengaturan letak lokasi dan jumlah tempat pelayanan parkir, waktu parkir, garis pembatas parkir, penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, pemungutan retribusi, Pembinaan dan pengawasan, Sanksi-sanksi administrasi dan lain-lainnya. Unsur-unsur dan uraian tugas unsur-unsur organisasi perparkiran diatur dalam Keputusan Walikota Nomor 25 Tahun 2005, sebagai berikut: (1) Petugas Tata Usaha, bertugas memberikan pelayanan administratif kepada seluruh organisasi dalam lingkungan perparkiran. Beberapa rincian tugas tersebut adalah: (a) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi agar perencanaan lebih terarah (b) Melaksanakan urusan surat menyurat agar terjadi tertib administrasi. (2) Pelaksana perparkiran, bertugas melaksanakan, membuat pedoman pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan ketertiban dan kelancaran parkir. Beberapa rincian tugas tersebut berupa: (a) Melakukan pengawasan pengelolaan lokasi parkir sesuai dengan izin parkir (b) Melakukan pendataan lokasi parkir sebagai bahan untuk mengetahui jumlah lokasi parkir. (3) Pelaksana penagihan, bertugas mengump-ulkan retribusi parkir. Beberapa rincian tugas tersebut adalah: membuat daftar kolektor dan memberi-kan surat pengantar kepada kolektor untuk penyetoran retribusi parkir kepada bendaharawan. (4) Pelaksana pengawasan, bertugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap lokasi parkir yang diizinkan. Rincian tugas tersebut adalah: (a) Melaksanakan pengawasan terhadap lokasi-lokasi parkir agar sesuai dengan lokasi yang diizinkan (b) Melakukan pengawasan dan penindakan terhadap juru parkir yang melakukan pungutan diluar ketentuan yang berlaku. (c) Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap lokasi-lokasi parkir dan para kolektor sesuai perkembangan kota kepada atasan.


Data adalah sebuah nilai yang merepresentasikan suatu objek atau kejadian. Data merupakan bagian dari database. ”Suatu database dapat diibaratkan sebagai kumpulan dari item-item data yang saling terkait satu sama lain dengan suatu struktur tertentu yang ditentukan oleh perancang database sehingga dapat digunakan lebih lanjut untuk keperluan pengolahan data untuk menghasilkan informasi” (Faried Irmansyah: 2004). Dalam sebuah sistem informasi, database sangat diperlukan, bahkan bisa disebut sebagai komponen utama sistem informasi. Lebih lanjut Faried Irmansyah (2004) mengemukakan bahwa database sangat diperlukan dalam sistem informasi karena: (a) merupakan basis dalam penyediaan informasi (b) mengurangi duplikasi data (c) hubungan/integritas data dapat ditingkatkan (d) mengurangi pemborosan media penyimpanan

METODOLOGI PENELITIAN Wawancara tidak terstruktur dilakukan kepada Staf Dinas Perhubungan Kota Bajarbaru untuk mendapatkan gambaran tentang mekanisme pengelolaan perparkiran di kota banjarbaru, mulai dari proses permohonan yang dilakukan oleh pengelolah, mekanisme perpanjangan izin pengelola, mekanisme pengawasan pengelola, hingga mekanisme pemungutan retribusi. Metode kepustakaan juga digunakan dalam penelitian ini, yaitu mengkaji dan mengumpulkan beberapa dokumen tentang Peraturan Daerah Kota Banjarbaru mengenai Retribusi Pelayanan Parkir dan Pajak Parkir. Beberapa format-format manual yang digunakan selama ini dalam proses pelayanan administrasi juga dikumpulkan untuk acuan dalam rancangan sistem. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, dimana peneliti berinteraksi langsung dengan sistem di lapangan (wawancara dan analisis hasil data langsung di lapangan), sehingga peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian. Seperangkat komputer P-IV dan Printer Inkjet sebagai alat bantu mendesain sistem. Beberapa tools desain seperti DFD/Konteks Diagram, Flowchart dan Logical Relationship Diagram (LRD) juga digunakan dalam mendesain sistem. Beberapa Format pengumpul data digunakan dalam tahapan wawancara di lapangan/lokasi penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, narasumber adalah subjek penelitian. Beberapa hal yang lainnya yang diteliti adalah: Format-format input seperti form permohonan atau perpanjangan izin, surat perjanjian kerjasama, Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang perparkiran, serta Petujuk Teknis Pengelolaan perparkiran. Penelitian dilaksanakan pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru di Jl. Pangeran Hidayatullah Banjarbaru. Penelitian diawali dengan melakukan serangkaian analisis terhadap mekanisme sistem administrasi pelayanan jasa usaha parkir yang selama ini berjalan pada Dinas Perhubungan kota Banjarbaru guna mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin ada pada model sistem yang sedang digunakan. Dari hasil analisis tersebut selanjutnya merumuskan suatu model basis data kebutuhan-kebutuhan sistem yang sesungguhnya diinginkan, yang dituangkan dalam bentuk model Arus Data, model Logika Basis Data, serta model phisik Basis Data. Diagram Model Arus Data (DAD)

Gambar 1. Konteks Diagram Sistem Basis Data Parkir


Gambar 2. (a) Diagram Arus Data 0 Sistem Penanganan Administrasi Parkir

Gambar 2. (b) Diagram Arus Data 1 Proses Permohonan Izin

Gambar 2. (c) Diagram Arus Data 1 Proses Pembayaran Retribusi


Gambar 2. (d) Diagram Arus Data 1 Proses Pengawasan dan Perpanjangan Izin

Gambar 2. (e) Diagram Arus Data 1 Proses Pelaporan Manajemen

ER-Diagram Model

Gambar 3. ER-Diagram Model Basis Data Parkir


Diagram Model Logika Sistem Basis Data

Gambar 4. Diagram Logika Hubungan Antar Tabel

Model Phisik Sistem Basis Data a.

Struktur Tabel Kategori Pembayaran Retribusi

Nama Field Kodekategori Kategori Retribusi Pajak b.

Keterangan Kode Kategori ; Kunci Primer Kategori Biaya Retribusi Persen Pajak

Struktur Tabel Pemohon

Nama Field Kodepemohon Nama Alamat Telepon NomorID c.

Tipe & Lebar C(15) C(25) N(8) N(5) Tipe & Lebar C(10) C(25) C(30) C(15) C(20)

Keterangan Kode Pemohon ; Kunci Primer Nama Pemohon

Nomor Identitas

Struktur Tabel Permohonan Izin

Nama Field Nopermoh

Tipe & Lebar C(5)

Tglpermoh Kodepemohon StsPermoh

D(8) C(15) C(10)

Noizin Catatan

C(15) C(50)

Keterangan Nomor Permohonan ; Kunci Primer Tanggal Permohonan Kodepemohon Status Permohonan (Diterima; ditolak) Nomor Izin Catatan


d.

Struktur Tabel Lokasi Usaha Parkir

Nama Field Nomorpermohonan

Tipe & Lebar C(5)

NomorBlok

C(10)

LuasArea Lokasi Kodekategori

N(8) C(30) C(5)

e.

Struktur Tabel Perpanjangan Izin

Nama Field Nomor

Tipe & Lebar C(5)

Nomorizin Tanggal TglBerakhir Catatan f.

Keterangan Nomor Permohonan ; Kunci Primer Nomor Blok; Kunci Kandidat Luas Area Alamat Lokasi Kode Kategori ; Kunci Tamu

C(15) D(8) D(8) C(50)

Keterangan Nomor Perpanjangan; kunci primer Nomor Izin Tanggal Perpanjangan Tanggal Masa Akhir Berlaku Keterangan

Struktur Tabel Pembayaran Retribusi

Nama Field Nomor

Tipe & Lebar C(5)

NomorPermohonan

C(5)

Pendapatan Jumlah TanggalBayar

N(8) N(8) D(8)

Keterangan

C(50)

g.

Keterangan Nomor Transaksi Pembayaran Retribusi Nomor Permohonan; Kunci Primer Pendapatan Parkir Jumlah Retribusi Tanggal Pembayaran Retribusi Keterangan

Struktur Tabel Pengawasan Lokasi Parkir

Nama Field Nomor NomorIzin Tanggal Catatan

Tipe & Lebar C(5) C(25) D(8) C(50)

Keterangan Nomor Pengawasan; Kunci Kandidat Nomor Izin ; Kunci Tamu Tanggal Pengawasan Catatan Hasil Pengawasan

SIMPULAN DAN SARAN Penelitian ini berhasil membuat sebuah rancangan sistem Basis Data yang dapat digunakan untuk mencatat dan menghasilkan informasi kegiatan administrasi penanganan parkir berupa proses permohonan izin usaha, jenis kategori lokasi parkir, perpanjangan izin usaha parkir, pengawasan operasional lapangan serta rekapitulasi retribusi izin usaha parkir. Rancangan Program aplikasi yang dibuat pada penelitian ini masih sangat sederhana, keterbatasan terutama dalam proses mengidentifikasi blok lokasi parkir agar tidak terjadi tumpang tindih areal lokasi parkir dalam proses perizinan. Oleh karena itu disarankan kepada pihak DISHUB kota Banjarbaru untuk mengembangkan aplikasi ini ke arah sistem informasi geografis untuk memudahkan sistem pemetaan areal lokasi parkir.

DAFTAR RUJUKAN Ahmad Sugandi, (2008), Aplikasi Pengolahan Data Kepegawaian Menggunakan Visual Foxpro dan My SQL, PT. Elex Media Komputindo, jakarta. Anonim, (2007), Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No. 16 Tahun 2003, Bagian Organisasi SETDA Kota, Banjarbaru


Anonim, 2009, Berbagai Makalah Sistem Informasi dalam Konfrensi Nasional Sistem Informasi 2009, Informatika, Bandung. Faried Irmansyah, 2004, Sistem Informasi Berbasis Komputer, PT. Elex Media Computindo, Jakarta Haer Talib, (2006), Kupas Tuntas Security Dalam Pemrograman Database, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta Indrajani, Chandra, 2007, Perancangan Struktur Basis Data Berorientasi Objek Pada Sistem Informasi Kredit bank, Jurnal IT pada Seminar Nasional Teknologi 2007, Universitas Bina Nusantara, Yogyakarta Marthiassen , Lars ( 2000 ). Object Oriented Analysis & Design : first edition Forlaget Marko, Denmark McLeod, Raymond, 2001, Sistem Informasi Manajemen, PT Prenhallindo, Jakarta Mohammad Subekti (2004) Sistem Manajemen Basis Data, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. Wahana Komputer, (2007), Pemrograman Database, Penerbit Andi, Yogyakarta. Wing Wahyu Winarto, (2004) Teknologi Komputer Dalam Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKN, Yogyakarta Yamin, Martinis, (2009), Metode Penelitian Kuantitatif – Kualitatif, Gaung Persada Fress, Jakarta.

RANCANGAN DATABASE ADMINISTRASI PARKIR WILAYAH PERKOTAAN (Studi Kasus di Kota Banjarbaru) Bahar

Recommend Documents