RAHASIA MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT PANITIA PUSAT SELEKSI CASIS DIKTUKPA/BA TNI AD TA 2015
UJIAN AKADEMIK DIKTUKPA TNI AD TA 2015 MATA UJIAN
:
PENGMILCAB CHK
WAKTU
:
2 X 45 MENIT
TANGGAL
:
23 SEPTEMBER 2014
PETUNJUK : 1. Bacalah persoalan dengan teliti dan tenang. 2. Jawablah persoalan pada Lembar Jawaban Komputer (LJK) dengan menghitamkan pada lingkaran yang telah disediakan. 3. Dilarang memberikan tanda-tanda lain di luar kolom yang telah ditentukan pada Lembar Jawaban Komputer (LJK). 4. Selamat bekerja. BAGIAN I : BENAR/SALAH. Nyatakanlah kalimat dibawah ini benar atau salah dengan cara menghitamkan pada jawaban “B” bila pernyataan dibawah “BENAR” dan “S” bila pernyataan dibawah “SALAH” pada lembar jawaban komputer (LJK). 1.
B-S
Tindak pidana tidak hadir tanpa ijin yang sah dari kesatuan kurang dari 3 (tiga) hari dapat diselesaikan secara hukum disiplin.
2.
B-S
Danki BS atau Danki yang setingkat, yang berkedudukan terpisah, terpencil, dan jauh dari Markas Kesatuan Induknya termasuk Ankum yang berwenang penuh.
3.
B-S
Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api sematamata hanya mengatur mengenai penyalahgunaan senjata api dan tidak mencakup bahan peledak.
4.
B-S
Salah satu kewenangan penyidik dalam hukum acara pidana militer adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat.
5.
B-S
Tindak militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundangundangan lain akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM.
6.
B-S
Tindak Pidana Khusus adalah tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, namun tata cara penyidikannya, penuntutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya tetap berpedoman pada KUHP.
RAHASIA 2 7.
B-S
Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) di lingkungan TNI AD adalah setiap Perwira pemegang komando yang mempunyai kelengkapan perangkat administrasi, baik di pusat maupun di daerah, serendahrendahnya satuan setingkat Kompi yang berdiri sendiri.
8.
B-S
Tindak Pidana Militer Murni merupakan tindakan-tindakan terlarang yang hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer karena keadaan yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.
9.
B-S
Sejak dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi termasuk terhadap prajurit TNI menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
10. B - S
Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-undang ini diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap prajurit TNI yang berada dibawah wewenang komandonya.
BAGIAN II. PILIHAN TUNGGAL. Pilihlah jawaban yang saudara anggap paling benar dengan cara menghitamkan salah satu huruf a, b, c, atau d pada lembar jawaban dari kalimat pernyataan dibawah ini. 11. Perbuatan dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara merupakan pengertian dari : a. Tindak pidana khusus b. Tindak pidana ekonomi c. Tindak pidana korupsi d. Tindak pidana penggelapan 12. Tempat pelaksanaan hukuman penahan terhadap bintara dan dilaksanakan di : a. Mess b. Markas c. Lembaga Pemasyarakatan Militer d. Di bilik hukuman atau tempat lain yang ditunjuk oleh Ankum 13.
tamtama
Bentuk dari kejahatan pengabdian dalam hukum pidana militer diantaranya adalah: a. Makar b. Pencurian dan penadahan c. Insubordinasi d. Disersi
14. Di bawah ini merupakan kejahatan-kejahatan yang diatur di dalam KUHPM, kecuali: a. Kejahatan terhadap keamanan Negara b. Kejahatan dalam pelaksanaan kewajiban perang
RAHASIA 3 c. d.
Kejahatan-kejahatan pengabdian Kejahatan terhadap kesusilaan
15. Dalam hukum acara pidana militer tidak semua penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan penahanan. Penyidik yang diberikan kewenangan untuk melakukan penahanan adalah : a. Atasan yang Berhak Menghukum b. Polisi Militer c. Oditur d. Polisi 16.
Tindak pidana militer di bawah ini yang termasuk kejahatan pengabdian adalah : a. Disersi b. Penghinaan terhadap atasan c. Menggagalkan suatu operasi militer d. Pemberontakan
17. Perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI dan/atau yang dipersamakan dengan prajurit TNI yang berada dibawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum adalah : Panglima TNI a. Ankum b. Ankum Atasan c. Papera d. Danyon 18. Setiap prajurit yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan. Keberatan dimaksud dapat diajukan dalam tenggang waktu : a. 4 (empat) hari sejak hukuman dijatuhkan b. 5 (lima) hari sejak hukuman dijatuhkan c. 3 (tiga) hari sejak hukuman dijatuhkan d. 6 (enam) hari sejak hukuman dijatuhkan 19.
Ganja, opium, candu dan heroin merupakan jenis narkotika Golongan : a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV
20. Keberatan kedua terhadap penjatuhan hukuman disiplin diajukan dalam tenggang waktu : a. 1 hari sejak keberatan pertama ditolak b. 3 hari sejak keberatan pertama ditolak c. 4 hari sejak keberatan pertama ditolak d. 2 hari sejak keberatan pertama ditolak 21.
Hukum tentang Perikatan dalam KUH Perdata diatur dalam buku: a. Buku V b. Buku IV c. Buku III d. Buku II
RAHASIA 4 22.
Berikut ini adalah perbuatan yang digolongkan sebagai tindakan desersi, kecuali: a. Hendak menghindar dari bahaya perang b. Tanpa ijin hendak memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain c. Ijin tidak masuk kerja karena keluarga sakit d. Jawaban a, b dan c benar
23.
Buku I KUH Perdata mengatur tentang: a. Perjanjian b. Perkawinan c. Orang d. Benda
24.
Buku II KUH Perdata mengatur tentang: a. Perjanjian b. Perkawinan c. Orang d. Benda
25.
Perintah atasan harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut, kecuali: a. Perintah harus ditujukan kepada bawahan b. Dia harus atasan dari orang yang diperintahkan c. Atas dasar kepentingan pribadi dan keluarga. d. Dia berwenang mengeluarkan perintah itu.
26. Ankum yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin disebut : a. Ankum yang berwenang Terbatas b. Panglima TNI c. Ankum yang Berwenang Penuh d. Danki BS 27. Kewenangan penutupan perkara demi kepentingan umum/militer hanya ada pada pejabat : a. Oditur Jenderal TNI b. Ketua Pengadilan Militer c. Dan Puspom d. Papera 28. Tindak pidana yang termasuk Kejahatan terhadap pelbagai keharusan dinas diantaranya : a. Disersi b. Insubordinasi c. Menantang atasan untuk duel d. Menarik diri dari suatu dinas yang berbahaya 29. Tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memuat peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya, penuntutannya dan pemeriksaannya serta sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP disebut : a. Tindak Pidana Khusus b. Tindak pidana dengan pemberatan hukuman
RAHASIA 5 c. d.
Tindak pidana tertentu Tindak pidana umum
30. Tempat pelaksanaan hukuman penahan terhadap bintara dan dilaksanakan di : a. Mess b. Markas c. Lembaga Pemasyarakatan Militer d. Di bilik hukuman atau tempat lain yang ditunjuk oleh Ankum
tamtama
31. Setiap prajurit yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan. Keberatan dimaksud dapat diajukan dalam tenggang waktu : a. 4 (empat) hari sejak hukuman dijatuhkan b. 5 (lima) hari sejak hukuman dijatuhkan c. 3 (tiga) hari sejak hukuman dijatuhkan d. 6 (enam) hari sejak hukuman dijatuhkan 32.
Ganja, opium, candu dan heroin merupakan jenis narkotika Golongan : a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV
33. Dalam hukum acara pidana militer Papera dapat memberikan perpanjangan penahanan untuk paling lama : a. 30 hari b. 180 hari c. 20 hari d. 120 hari 34. Keberatan kedua terhadap penjatuhan hukuman disiplin diajukan dalam tenggang waktu : a. 1 hari sejak keberatan pertama ditolak b. 3 hari sejak keberatan pertama ditolak c. 4 hari sejak keberatan pertama ditolak d. 2 hari sejak keberatan pertama ditolak 35. Dalam Hukum Acara Perdata, terdapat orang-orang yang tidak mampu secara nisbi dimana keterangannya boleh didengar tetapi tidak bisa dijadikan sebagai saksi adalah: a. Keluarga sedarah b. keluarga semenda c. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun b. Suami 36.
Alasan seseorang ditaruh dibawah pengampuan adalah: a. Lemah pikiran b. Kurang mampu berpikir, sakit ingatan dan dungu c. Pemboros d. Jawaban A, B dan C benar.
37.
Kejahatan militer seperti dibawah ini, kecuali: a. Penghianatan militer
RAHASIA 6 b. c. d. 38.
pemata-mataan THTI Mengajukan pensiun dini.
Menurut sistimatikanya KUH Perdata terdiri dari berapa buku: a. 1 Buku b. 2 Buku c. 3 Buku d. 4 Buku
39. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Papera dengan Oditur Militer mengenai suatu perkara pidana, maka badan yang berwenang memutuskan perbedaan pendapat itu adalah : a. Oditur Jenderal TNI b. Dan Puspom c. Kasad d. Pengadilan Militer Utama 40. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor : a. UU No. 5 tahun 1997 b. UU No. 35 tahun 1997 c. UU No. 35 tahun 2009 d. UU No. 5 tahun 2009 41. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1951 yang ditetapkan tanggal 1 September 1951 dan diundangkan pada tanggal 4 September tahun 1951 mengatur tentang : a. Psikotropika. b. Narkotika. c. Senjata Api. d. Perdagangan Manusia. 42. Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni adalah setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya, sehingga dapat diselesaikan secara Hukum Disiplin Prajurit. Yang dimaksud dengan sedemikian ringan sifatnya adalah perbuatan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). b. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 7 (tujuh) bulan atau denda paling tinggi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). c. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 8 (delapan) bulan atau denda paling tinggi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). d. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling tinggi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
RAHASIA 7 43. Hukuman disiplin yang telah diputuskan sebagaimana tertulis dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin dapat diajukan keberatan. Terhukum mempunyai hak pengajuan keberatan dalam tenggang waktu : a. 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal hukuman disiplin diputuskan. b. 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal hukuman disiplin diputuskan. c. 6 (enam) hari terhitung sejak tanggal hukuman disiplin diputuskan. d. 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal hukuman disiplin diputuskan. 44. Dalam keputusan hukuman disiplin diatur tentang ketentuan pembuatan Kepkumplin. Untuk sahnya dan untuk kesempurnaan keputusan hukuman disiplin, maka dalam keputusan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut, kecuali : a. Identitas prajurit yang dijatuhi hukuman disiplin meliputi nama lengkap, pangkat, NRP, jabatan, kesatuan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan alamat tempat tinggal. b. Fakta tentang pelanggaran disiplin yang telah dilakukan. c. Pasal yang dilanggar dari peraturan perundang-undangan dan ketentuanketentuan yang berlaku. d. Riwayat penugasan. 45. Ankum yang hanya mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin teguran dan penahanan ringan kepada setiap Bintara dan Tamtama yang berada di bawah wewenang komandonya adalah : a. Ankum yang berwenang penuh b. Atasan c. Ankum yang berwenang sangat terbatas d. Ankum atasan 46. Serangkaian tindakan penyidik TNI dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya disebut : a. Penuntutan b. Penyidikan c. Penyelidikan d. Pemeriksaan alat bukti 47. Tindak Pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, disebut dengan : a. Tindak pidana biasa b. Tindak pidana campuran c. Perkara Koneksitas d. Tindak pidana penyertaan 48. Menunda pelaksanaan hukuman, memeriksa dan memutuskan pengajuan Keberatan merupakan kewenangan : a. Ankum b. Ankum Atasan c. Papera d. Oditur
RAHASIA 8 49. Ankum yang hanya mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin teguran dan penahanan ringan kepada setiap Bintara dan Tamtama yang berada di bawah wewenang komandonya adalah : a. Ankum yang berwenang penuh b. Atasan c. Ankum yang berwenang sangat terbatas d. Ankum yang berwenang terbatas 50. Perbuatan dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara merupakan pengertian dari : a. Tindak pidana khusus b. Tindak pidana ekonomi c. Tindak pidana korupsi d. Tindak pidana penggelapan
BAGIAN III. PILIHAN GANDA. Pilihlah dua jawaban yang saudara anggap benar dengan cara menghitamkan dua huruf a, b, c, atau d pada lembar jawaban dari kalimat pernyataan dibawah ini. 51. Menurut Pasal 9 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1997 pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: a. Prajurit b. Purnawirawan c. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit d. Polisi RI 52. Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana tertentu yang diatur di luar KUHP, diantaranya meliputi : a. Tindak pidana korupsi b. Tindak koneksitas c. Tindak pidana senjata api d. Tindak pidana ringan 53.
Perwira Penyerah Perkara mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan. b. Melaporkan tentang palaksanaan persidangan. c. Memerintahkan dilakukan upaya paksa. d. Semua jawaban salah
54.
Kejahatan-kejahatan yang diatur di dalam KUHPM meliputi : a. Kejahatan-kejahatan pengabdian b. Kejahatan-kejahatan tentang berbagai keharusan dinas c. a dan b salah d. Semua jawaban salah
RAHASIA 9 55. Dalam KUHPM diatur juga mengenai kejahatan pengabdian. Bentuk-bentuk dari kejatahan dimaksud adalah sebagai berikut : a. Penghinaan terhadap atasan b. Insubordinasi dengan tindakan nyata c. Penyiksaan terhadap anggota yang baru masuk kesatuan. d. Penganiayaan terhadap bawahan 56. Jenis hukuman disiplin penahanan menurut UU No. 26 tahun 19997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit terdiri dari : a. Penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari b. Penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari c. Penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari d. Penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari 57.
Jenis hukuman dalam hukum disiplin prajurit meliputi : a. Teguran b. Penahanan ringan paling lama 14 hari c. Penahanan berat paling lama 30 hari d. Penundaan kenaikan pangkat
58. Perbuatan di bawah ini yang merupakan contoh pelanggaran hukum disiplin antara lain : a. Berpenampilan, berpakaian yang tidak rapi dan tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. b. Terlambat apel, tidak melakukan penghormatan kepada atasan, merokok sambil berjalan. c. Menghina atasan d. THTI 59. Di bawah ini merupakan kewenangan dari seorang Papera dalam hukum acara pidana, kecuali : a. Melakukan penahanan sementara selama 20 hari b. Menghentikan penuntutan c. Memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan d. Menerima laporan tentang palaksanaan penyidikan 60. Untuk dapat diselesaikan melalui hukum disiplin tindak pidana yang dilakukan haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Diantara syarat-syarat dimaksud adalah : a. Ancaman hukumannya kurang dari 5 (lima) bulan b. Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya c. Tindak pidana ringan d. Tindak Pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan Angkatan Perang dan/atau kepentingan umum.
