RAHASIA MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT PANITIA PUSAT SELEKSI CASIS DIKTUKPA/BA TNI AD TA 2015
UJIAN AKADEMIK DIKTUKBA TNI AD TA 2015 MATA UJIAN
:
PENGMILCAB CHK
WAKTU
:
2 X 45 MENIT
TANGGAL
:
23 SEPTEMBER 2014
PETUNJUK : 1. Bacalah persoalan dengan teliti dan tenang. 2. Jawablah persoalan pada Lembar Jawaban Komputer (LJK) dengan menghitamkan lingkaran jawaban yang telah disediakan. 3. Dilarang memberikan tanda-tanda lain di luar kolom yang telah ditentukan pada Lembar Jawaban Komputer (LJK). 4. Selamat bekerja. BAGIAN I : BENAR/SALAH. Nyatakanlah kalimat dibawah ini benar atau salah dengan cara menghitamkan pada jawaban “B” bila pernyataan dibawah “BENAR” dan “S” bila pernyataan dibawah “SALAH” pada lembar jawaban komputer (LJK). 1.
B–S
Hukum Acara Perdata hanya diperuntukkan menjamin ditaatinya hukum materiil perdata.
2.
B–S
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata dan pidana materiil.
3.
B–S
Akta perdamaian tidak mempunyai kekuatan seperti sesuatu putusan hakim yang biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
4.
B–S
Perbuatan susila adalah persetubuhan diluar perkawinan antar seorang pria dan wanita dewasa yang keduanya tidak / belum terikat perkawinan “mau sama mau“.
5.
B–S
Perzinahan adalah Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu dengan wanita lain yang kedua-duanya adalah belum kawin.
6.
B–S
Pengguguran dalam kandungan hanya dapat dipidana, apabila pada waktu perbuatan itu dilakukan kandungan hidup.
7.
B–S
Hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain.
RAHASIA 2 8.
B–S
Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
9.
B–S
Abortus provokatus medicinalis adalah Abortus ini dilakukan semata-mata atas dasar pertimbangan medis yang tepat, tidak ada cara lain untuk menyelamatkan nyawa anak dalam kandungan.
10.
B–S
Hukum Tindak Pidana Khusus adalah peraturan perundang-undangan Pidana yang termasuk Hukum Pidana Umum (KUHP) yang mempunyai penyimpangan baik dari segi hukum pidana materil maupun Hukum pidana formal.
BAGIAN II. PILIHAN TUNGGAL. Pilihlah jawaban yang saudara anggap paling benar dengan cara menghitamkan salah satu huruf a, b, c atau d pada lembar jawaban dari kalimat pernyataan dibawah ini. Alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan skorsing kepada seorang prajurit adalah sebagai berikut, kecuali : a. Dipandang perlu untuk kepentingan kedinasan dan/atau disiplin, karena diduga melakukan perbuatan yang merugikan atau dapat merugikan TNI. b. Berada dalam penahanan yustisial. c. Sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan. d. Sering tidak apel pagi. 11.
12. :
Berdasarkan Undang-undang tentang narkotika, narkotika dibagi dalam berapa golongan a. b. c. d.
2 Golongan 3 Golongan 4 Golongan 5 Golongan
13. Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk Tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan adalah jenis psikotropika golongan a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV 14.
Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada, kecuali: a. Apotek b. Pengedar Narkotika c. Rumah sakit d. Lembaga ilmu pengetahuan
15.
Alat bukti yang sah menurut Undang-undang sebagai berikut, kecuali: a. Keterangan saksi b. Ketrangan ahli c. Petunjuk d. Pengakuan
RAHASIA 3
Dalam KUHPM diatur juga mengenai kejahatan pengabdian. Bentuk-bentuk dari kejatahan dimaksud adalah sebagai berikut, kecuali: a. Penghinaan terhadap atasan b. Insubordinasi dengan tindakan nyata c. Menantang atasan untuk duel d. Penganiayaan terhadap bawahan 16.
17.
Untuk penggeledahan dan penyitaan yang sah hanya diperbolehkan dalam hal, kecuali: a. Dengan surat perintah penggeledahan dan penyitaan b. Dalam hal penangkapan yang sah c. Dengan izin penghuni d. Untuk kepentingan pribadi
18.
Peradilan Agama khusus untuk memeriksa perkara: a. Sengketa wakaf dan shodaqoh b. Hukum Prajurit c. Hukum Pidana d. Hukum HAM
19. Dalam lingkungan peradilan agama ditemui perkara-perkara dalam bidang perkawinan yang dibenarkan diselesaikan oleh peradilan agama yaitu, kecuali : a. Dispensasi Nikah b. Ijin nikah c. Wali adnal d. Keberatan penundaan pangkat 20. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa: a. Sengketa Militer b. Sengketa Agama c. Sengketa Perdata d. Sengketa Tata Usaha Negara 21. Peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil: a. Hukum Acara Perdata b. Hukum Acara Pidana c. Hukum Acara TUN d. Hukum Acara Pidana Militer 22. Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat dikabulkan misalnya oleh karena penggugat telah memberikan penundaan pembayaran adalah pengertian dari a. Eksepsi peremptoir b. Eksepsi Individu c. Eksepsi dilatoir d. Eksepsi Badan Hukum
RAHASIA 4 23.
Akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, kecuali: a. Kekuatan Pembuktian Formil b. Kekuatan Pembuktian Materiil c. Kekuatan Mengikat d. Kekuatan Memutuskan
24. Kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan adalah pengertian dari: a. Pembuktian b. Kesaksian c. Petunjuk d. Alat Bukti 25. Dalam Hukum Acara Perdata, terdapat orang-orang yang tidak mampu secara nisbi dimana keterangannya boleh didengar tetapi tidak bisa dijadikan sebagai saksi adalah a. Keluarga sedarah b. keluarga semenda c. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun d. Suami 26. Terancamnya kedaulatan atau integritas negara ditentukan dengan cara-cara sebagai berikut, kecuali: a. Dengan menempatkan seluruh wilayah negara dibawah pemerintah asing b. Dengan menempatkan sebagian wilayah negara dibawah pemerintah asing c. Dengan memisahkan sebagian wilayah negara d. Memisahkan diri dari kewarganegaraan. 27.
Berikut ini adalah tindak pidana terhadap negara: a. Pembunuhan b. Perzinahan c. Pemerkosaan d. Kejahatan pemberontakan
28. Penggelapan jabatan dan pemalsuan jabatan adalah salah satu tindak pidana terhadap Negara diantaranya: a. Menggelapkan uang atau surat bernilai uang yang ada padanya karena jabatannya b. Membiarkan orang lain mengambil atau menggelapkan uang atau surat bernilai uang tersebut c. Membantu orang lain mengambil atau menggelapkan uang atau surat bernilai uang tersebut d. Jawaban a, b dan c benar 29.
Pelanggaran HAM berat yang diadili di Pengadilan HAM terdiri dari : a. Genosida b. Mutilasi c. Pembunuhan berencana d. Pemerkosaan
RAHASIA 5 30.
Di bawah ini merupakan tahap dan tindakan yang dianggap sebagai perzinahan: a. Persetubuhan diluar perkawinan antar seorang pria dan wanita dewasa yang keduanya tidak / belum terikat perkawinan “ mau sama mau “. b. Homosex, yang pelaku-pelakunya sama-sama dewasa sejenis kelamin “ mau sama mau” ( termasuk lesbian ) c. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin d. Percabulan antara wanita dan pria yang keduanya sudah dewasa.
31.
Menurut Hukum Acara Perdata, pengakuan dibagi menjadi 3, diantaranya: a. Pengakuan dengan klausula. b. Pengakuan tidak murni. c. Pengakuan bersyarat. d. Pengakuan secara tidak langsung
32. Sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya adalah a. Sumpah Penaksiran b. Sumpah dibawah tangan c. Sumpah Suppletoir d. Sumpah pocong 33.
Dibawah ini adalah pihak-pihak yang bersengketa dalam peradilan perdata: a. Penggugat dan terdakwa b. Tergugat dan terdakwa c. Penggugat dan tersangka d. Penggugat dan tergugat
34.
Yang menjadi persyaratan syahnya suatu gugatan adalah: a. Alamat tergugat b. Identitas para pihak dan dalilidalil konkrit hubungan hukum c. Alamat penggugat d. Para saksi
Persenjataan yang sah digunakan dalam pertempuran, tetapi penggunaannya dibatasi adalah : a. Senjata kimia b. Ranjau darat c. Gas cekik dan gas beracun d. Senjata biologi 35.
36.
Salah satu hak prajurit yang termasuk rawatan kedinasan adalah : a. Rawatan kesehatan b. Tunjangan khusus c. Tunjangan operasi d. Tunjangan jabatan
RAHASIA 6 37. Tindak pidana di dalam KUHPM dibagi dalam jenis, yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Di bawah ini yang termasuk tindak pidana militer murni adalah : a. Perzinahan b. Meninggalkan pos penjagaan c. Pencurian dan penadahan d. Pembunuhan 38. Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk Tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan adalah Narkotika Golongan: a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV 39. Hak-hak yang tidak diberikan terhadap prajurit TNI yang dijatuhi hukuman administrasi berupa pemberhentian sementara dari jabatan (schorsing), kecuali: a. 75 % dari gaji bagi prajurit yang dihukum penjara. b. Tunjangan jabatan. c. Usul untuk mengikuti pendidikan. d. Usul mutasi untuk promosi jabatan. 40. Jenis hukuman disiplin terdiri dari Teguran, Penahanan ringan paling lama empat belas hari dan Penahanan berat paling lama dua puluh satu hari. Dalam hal khusus jenis hukuman disiplin dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama selama : a. Tiga hari. b. Tujuh hari. c. Sepuluh hari. d. Empat belas hari. 41.
Lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani tindak pidana korupsi adalah : a. Kejaksaan b. Lembaga Perlindungan saksi dan Korban c. Kepolisian d. Komisi pemberantasan korupsi
42. Pembagian benda dalam hukum perdata diantaranya mengatur tentang benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda di bawah ini yang termasuk benda tetap adalah : a. Mobil b. Motor c. Meja d. Rumah 43.
Di bawah ini merupakan tindak pidana yang di atur di dalam KUHP, kecuali : a. Disersi b. Pemalsuan c. Pencurian d. Penadahan
RAHASIA 7 44.
Perbuatan asusila yang tidak diatur di dalam KUHP diantaranya adalah : a. Homo seksual atau lesbian b. Perbuatan cabul c. Perzinahan d. Pemerkosaan
45. Seseorang yang merasa hak keperdataannya dirugikan oleh pihak lain, dapat mengajukan gugatan perdata melalui : a. Pengadilan Agama b. Pengadilan Negeri c. Pengadilan HAM d. Pengadilan Pajak 46. Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh badan-badan atau orang tertentu seperti di bawah ini, kecuali : a. Rumah sakit b. Jaksa c. Puskesmas d. Apotek 47. Badan yang didirikan khusus menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di Indonesia adalah : a. Direktorat Narkotika Polri b. Kejaksaan Agung c. Badan Narkotika Nasional d. Pengadilan 48. Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari disebut : a. Tindak pidana THTI b. Tindak Pidana Desersi c. Tindak pidana pengkhianatan militer d. Tindak pidana insubordinasi 49. Hak asasi manusia yang dilindungi dalam UU No. 39 tahun 1999 Tentang HAM adalah sebagai berikut : a. Hak untuk hidup. b. Hak untuk mengembangkan diri. c. Hak memperoleh keadilan. d. Semua jawaban benar. Jenis hukuman disiplin penahanan menurut UU No. 26 tahun 19997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit terdiri dari : a. Penahanan ringan selama 20 (dua puluh) hari b. Penahanan ringan paling lama 10 (sepuluh) hari c. Penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari d. Penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari 50.
RAHASIA 8 BAGIAN III. PILIHAN GANDA. Pilihlah dua jawaban yang saudara anggap benar dengan cara menghitamkan dua huruf a, b, c atau d pada lembar jawaban dari kalimat pernyataan dibawah ini. 51.
Berikut ini adalah pihak-pihak yang berperkara dalam perkara perdata : a. Penggugat b. Pelapor c. tergugat d. Terdakwa
52.
Eksepsi yang berdasarkan Hukum Acara Perdata ada 2 macam, yaitu: a. Eksepsi langsung b. Eksepsi dilatoir c. Eksepsi tidak langsung d. Eksepsi peremptoir
53.
Berikut ini adalah jenis-jenis tindak pidana kesusilan: a. Perzinahan b. Perampokan c. Percabulan d. Pembunuhan
54.
Berikut ini adalah jenis-jenis tindak pidana terhadap pribadi: a. Penipuan b. Pengguguran Kandungan c. Pembunuhan Kandungan d. Pencurian
55.
Berikut ini adalah tindak pidana terhadap harta benda a. Pencurian b. Penganiyaan c. Pemerasan dan Pengancaman a. Pembunuhan
56.
Berikut ini adalah tindak pidana khusus,: a. Tindak Pidana Narkotika b. Tindak Pidana Penganiayaan c. Tindak Pidana Terorisme d. Tindak Pidana Pemerkosaan anak dibawah umur
57.
Tujuan pengaturan dibidang psikotropika adalah: a. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan b. Memberi pemahaman bahayanya psikotropika bagi manusia. c. Memberantas peredaran gelap psikotropika d. Untuk memenuhi penyalahgunaan psikotropika
RAHASIA 9 58.
Di Indonesia terdapat beberapa peradilan yaitu: a. Peradilan Negeri b. Peradilan Tindak Pidana Etika c. Peradilan PTUN d. Peradilan Luar Biasa
59.
Dalam KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan yaitu: a. Pemeriksaan Perkara Disiplin b. Pemeriksaan perkara biasa c. Pemeriksaan Perkara Adat d. Pemeriksaan singkat
60. Kewenangan pengadilan agama menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dapat dikelompokan pada yaitu a. Sengketa sertifikat hak milik tanah dan bangunan. b. Sengketa kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam. c. Sengketa wakaf dan shodaqoh d. Sengketa TUN
