QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR : 08 TAHUN 2009 TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI BENER MERIAH Menimbang
:
a. bahwa dengan diakuinya keistimewaan Aceh sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberikan wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat diperlukan pengaturan mengenai tugas, fungsi dan wewenang Pemerintahan Mukim dalam penyelenggaraan Pemerintahan kemukiman secara demokratis dan partisipatif berlandaskan sejarah dan Adat yang telah berakar dalam sistem sosial budaya masyarakat Aceh secara turun temurun; b. bahwa Mukim telah memiliki peranan yang sangat penting dalam perjuangan Pembangunan kemasyarakatan pada khususnya dan bangsa serta negara Indonesia pada umumnya, sehingga perlu diperkuat eksistensinya dalam struktur Pemerintahan Aceh sesuai dengan kedudukan dan kewenangan Mukim sebagai Pemerintahan Adat yang dibentuk melalui gabungan Kampung; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu diatur dalam Qanun tentang Pemerintahan Mukim.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351); 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 5. Undang-undang................
2
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No.62,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1262); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2005, tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Perangkat Daerah; 13. Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun; Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH dan BUPATI BENER MERIAH MEMUTUSKAN: Menetapkan
: QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMERINTAH MUKIM DALAM KABUPATEN BENER MERIAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah. b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati………….
3
c. Bupati adalah Bupati Bener Meriah; d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah; e. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah; f. Aceh adalah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur; g. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing; h. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat pemerintah Kabupaten. i. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten. j.
Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Bener Meriah.
k. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat Pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintah kecamatan yang dipimpin oleh Camat. l. Mukim adalah kesatuan masyarakat Hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan berapa Kampung yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Kepala Mukim yang berkedudukan langsung dibawah Camat. m. Harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Mukim yang ada pada waktu pembentukan Kampung atau nama lain dan tidak diserahkan kepada Kampung serta sumber pendapatan lainnya yang sah. n. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim yang dipimpin oleh kepala Kampung atau yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. o. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat. p. Hukum Adat adalah norma hukum yang bersumber dari Adat-Istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kemukiman setempat yang bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum. q. Musyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan Adat, Pemerintah, pembangunan,dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para kepala Kampung, lembaga-lembaga Adat dan para pemimpin agama yang dipimpin oleh Kepala Mukim. r. Penyelesaian Persengketaan Adat Mukim adalah permusyawaratan dalam proses penyelesaian berbagai perkara Adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa di bidang hukum Adat dalam kemukiman yang dilaksanakan oleh Kepala Mukim dan Sarakopat Mukim. s. Kepala Mukim adalah Kepala Pemerintah Mukim; t.Sarak Opat............
4
t. Sarakopat Mukim adalah kelengkapan lembaga Mukim yang terdiri dari unsur ulama, tokoh Adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai. u. Keuangan Mukim adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Mukim berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. v. Hak-hak dasar masyarakat adalah hak-hak azasi manusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG MUKIM Pasal 2 Mukim berkedudukan sebagai institusi Pemerintah Adat di bawah kecamatan yang membawahi gabungan dari beberapa Kampung dalam struktur kemukiman setempat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukiman, melestarikan Adat beserta Adat Istiadat setempat, melindungi fungsi ekologi dan sumber daya alam (SDA) sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam Kampung yang bergabung dalam struktur kemukiman. Pasal 3 Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintah kemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi Adat dan Adat Istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syari’at Islam. Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Mukim mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan Pemerintah berdasarkan Adat, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta segala urusan Pemerintah lainnya yang berada di Mukim; b. Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan yang inklusif di Mukim; c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Syariat Islam, kehidupan beragama dan antar umat beragama; d. Pembinaan dan fasilitas kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketentraman dan ketertiban masyarakat di kemukiman; e. Penyelesaian persengketaan Adat di kemukiman; f. Pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kemukiman; Pasal 5 (1)
Kewenangan Mukim dalam Qanun ini meliputi : a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Mukim dan ketentuan Adat serta Adat Istiadat : b. Kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Perundangundangan; c. Kewenangan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan;
5 d. Kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah aceh, pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan; e. Kewenangan pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kemukiman. (2)
Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.
(3)
Pemerintah Mukim berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan. BAB III PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA MUKIM SERTA STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH MUKIM Pasal 6 Mukim dipimpin oleh seorang Kepala Mukim. Pasal 7
(1)
Tugas dan kewajiban Kepala Mukim adalah : a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Mukim secara demokratis, transparan, partisipatif dan akuntabel; b. Membina kehidupan beragama, kerukunan beragama dan antar umat beragama serta peningkatan kualitas pelaksanaan syariat Islam dalam masyarakat; c. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat; d. Menjaga dan memelihara kelestarian Adat dan Adat Istiadat, kebiasaankebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyakarat; e. Membina dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta memelihara kelestarian fungsi ekologi dan sumber daya alam (SDA); f. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta sikap saling menghargai secara inklusif dalam masyarakat; g. Menjadi hakim Adat dalam penyelesaian persengketaan Adat di kemukiman; h. Mengajukan rancangan Peraturan Mukim kepada Sarakopat Mukim untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan menjadi Peraturan Mukim; i. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) kepada Sarakopat Mukim untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan melalui Peraturan Mukim menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim; j.
(2)
Mewakili Mukim dan yang dipimpinnya di dalam dan di luar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum yang sah untuk mewakilinya.
Kepala Mukim sebagai Hakim Adat dalam penyelesaian persengketaan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibantu oleh Sarakopat Mukim.
Pasal 8...............
6
Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Kepala Mukim bersikap dan bertindak adil, demokratis, tegas, arif dan bijaksana. Pasal 9 (1)
Kepala Mukim memimpin penyelenggaraan Pemerintah Mukim berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dengan persetujuan Sarakopat Mukim;
(2)
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Mukim menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Musyarawah Mukim pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu diminta oleh Sarakopat;
(3)
Kepala Mukim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Majelis Musyarawah Mukim sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yaitu pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu diminta oleh Sarakopat Mukim;
(4)
Kepala Mukim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya yang berasal dari wewenang desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Camat pada akhir tahun anggaran dan pada akhir tahun masa jabatannya atau sewaktu-waktu diminta oleh Camat. Pasal 10
(1)
Kepala Mukim diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui Camat berdasarkan hasil pemilihan yang sah;
(2)
Pemilihan Kepala Mukim dilakukan rakyat Mukim yang bersangkutan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
(3)
Masa jabatan Kepala Mukim selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. P a s a l 11
Syarat-syarat untuk menjadi Kepala Mukim : (1)
Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan syari’at Islam secara benar dan sungguh-sungguh;
(2)
Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
(3)
Mampu membaca, memahami dan melaksanakan Al-Qur’an dengan baik dan benar;
(4)
Mampu menjadi imam, khatib dan membawakan khotbah dalam sholat jum’at.
(5)
Mampu memandikan jenazah;
(6)
Memiliki ijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau memiliki kemampuan pengetahuan sederajat;
(7)
Berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
(8)
Telah berkeluarga dan dapat menjadi panutan dalam masyarakat; (9).Sehat..................
7
(9)
Sehat rohani dan jasmani;
(10) Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; (11) Berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersikap tegas, arif dan bijaksana; (12) Berasal dan berdomisili paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut di kemukiman dan mengenal serta dikenal oleh masyarakat kemukiman yang bersangkutan; (13) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; (14) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; (15) Mengenal kondisi geografis, Adat dan Adat Istiadat, sosial budaya kemukiman serta dikenal secara luas oleh masyarakat kemukiman setempat; (16) Memiliki wawasan dan keberpihakan terhadap upaya-upaya pelestarian fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam yang terdapat di wilayah kemukiman setempat; (17) Berpengalaman di bidang Pemerintah, kemasyarakatan dan peradatan; (18) Memahami dengan baik Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Mukim setempat, Peraturan Kampung yang bergabung dalam kemukiman yang bersangkutan, Adat dan Adat Istiadat serta tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar Adat dan Adat Istiadat tersebut; (19) Bersedia mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pihak lain. Pasal 12 (1)
Untuk melaksanakan pemilihan Kepala Mukim, Sarakopat Mukim membentuk komisi/panitia pemilihan independen pemilihan Kepala Mukim dan komisi/panitia pengawas independen yang berasal dari masyarakat;
(2)
Panitia Pemilihan Kepala Mukim terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota;
(3)
Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Mukim dilakukan oleh panitia pengawas independen;
(4)
Panitia pengawas tersebut terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota;
(5)
Anggota komisi/panitia pemilihan Kepala Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang ikut mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pihak lain diberhentikan dari keanggotaanya dan selanjutnya keanggotaanya digantikan oleh anggota yang tidak ikut dalam pencalonan;
(6)
Komisi/panitia pemilihan Kepala Mukim dan komisi/panitia pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Musyawarah Majelis Mukim dan menginformasikan pelaksanaan tugasnya kepada camat. Pasal 13................
8
Pasal 13 (1)
Pemilihan Kepala Mukim dilaksanakan melalui tahap-tahap pencalonan, pelaksanaan pemilihan, pengesahan hasil dan pelantikan calon Kepala Mukim.
(2)
Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui: a. Pendaftaran pemilih yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Mukim; b. Pendaftaran dan seleksi administratif bakal calon yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kepala Mukim; c. Penyampaian visi, misi dan program kerja oleh bakal calon di hadapan Musyawarah Majelis Mukim; d. Penetapan bakal calon oleh Sarakopat Mukim sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang; e. Penetapan calon oleh Sarakopat Mukim.
(3)
Tahap pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui : a. Pemungutan suara untuk pemilihan Kepala Mukim dilaksanakan oleh panitia Pemilihan Kepala Mukim dan pengawasannya dikoordinasikan oleh panitia pengawas; b. Perhitungan suara di tempat pemungutan suara segera setelah pemungutan suara dinyatakan selesai, dilaksanakan oleh panitia pemilihan dan diawasi oleh panitia pengawas serta dihadiri oleh Musyawarah Majelis Mukim dan dihadiri oleh para pemilih; c. Pembuatan laporan dan berita acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh ketua, wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Mukim dan para saksi; d. Penyampaian laporan dan berita acara hasil perhitungan suara oleh Musyawarah Majelis Mukim disampaikan kepada Camat.
(4)
Tahap pengesahan dan pelantikan Kepala Mukim terpilih meliputi : a. Pengesahan Kepala Mukim terpilih oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan pengangkatannya; b. Kepala Mukim dilantik oleh Camat untuk dan atas nama Bupati dalam suatu upacara yang secara khusus diadakan; Pasal 14
(1)
Pada tahap pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3), calon Kepala Mukim turut hadir untuk menyaksikan pelaksanaan pemilihan;
(2)
Ketidakhadiran calon sebagaimana dimaksud mempengaruhi keabsahan hasil pemilihan.
pada
ayat
(1)
tidak
Pasal 15 (1)
Calon yang dinyatakan terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak;
(2)
Apabila dalam pemilihan Kepala Mukim tidak berhasil diperoleh calon dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diadakan pemilihan ulang;
(3)
Pemilihan ulang yang diadakan terhadap dua orang atau lebih calon yang mendapat suara terbanyak yang sama; Pasal 16…………..
9
Pasal 16 (1)
Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pengesahan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Mukim diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
(2)
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi antara lain : a. Tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Mukim dan Panitia Pengawasan Pemilihan Kepala Mukim oleh Musyawarah Mukim; b. Tata cara pendaftaran pemilih, format dan bentuk daftar pemilih, bukti pendaftaran pemilih yang berlaku sebagai undangan; c. Bentuk dan ukuran Tempat Pemungutan Suara; d. Format dan isi surat suara, surat suara yang dinyatakan sah dan surat suara yang dinyatakan tidak sah; e. Tata cara pemungutan suara; f. Tata cara perhitungan suara, format dan isi laporan dan berita acara hasil perhitungan suara; g. Tata cara pengucapan sumpah, termasuk teks sumpah, pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Mukim; h. Tata Cara penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Mukim, apabila Kepala Mukim berhalangan atau berhalangan tetap; i. Mekanisme pemberhentian Kepala Mukim yang belum habis masa jabatannya dan penunjukan pejabat sementara; j. Pengaturan mengenai ketentuan jumlah pemilih terdaftar yang harus hadir pada saat pemungutan suara dan mekanisme penundaannya; k. Pengaturan mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Mukim yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya; l. Biaya pemilihan Kepala Mukim dan pembebanannya; dan Pasal 17
(1)
Kepala Mukim berhenti karena : a.
Meninggal dunia;
b.
Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
c.
Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Mukim yang baru;
d.
Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 11;
e.
Mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus-kasus yang melibatkan tanggung jawab dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh Sarakopat Mukim.
(2)
Kepala Mukim diberikan honorarium karena jabatannya setiap bulan yang besarnya ditentukan sekurang-kurangnya sama dengan upah minimum regional yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah.
(3)
Kepala Mukim yang berhenti dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan c diberikan penghargaan oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6
Masa Kerja 0 – 6 Bulan 6 – 12 bulan 1 – 3 tahun 4 – 6 tahun 7 – 9 tahun 10 – 12 tahun
Besarnya Uang Penghargaan 1 x honorarium yang diterima setiap bulannya 2 x honorarium yang diterima setiap bulannya 3 x honorarium yang diterima setiap bulannya 4 x honorarium yang diterima setiap bulannya 5 x honorarium yang diterima setiap bulannya 6 x honorarium yang diterima setiap bulannya
10
(4)
Mekanisme dan prosedur pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penghargaan serta fasilitas kesejahteraan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur melalui Peraturan Bupati. Pasal 18
Untuk efektivitas penyelenggaraan kelengkapan Mukim terdiri dari : a.
Sekretariat Mukim;
b.
Majelis Musyarawah Mukim;
Pemerintah
Mukim,
maka
dibentuk
Pasal 19 (1)
Sekretariat Mukim dipimpin oleh seorang Sekretaris Mukim yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Mukim.
(2)
Dalam struktur Pemerintah Mukim dibentuk seksi-seksi meliputi: a. Seksi Tata Usaha, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi administrasi umum dan inventarisasi perlengkapan serta inventaris Mukim; b. Seksi Pemerintah, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kampung dan pelayanan masyarakat di bidang Pemerintah Mukim; c. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pembinaan perekonomian rakyat dan peningkatan kesejahteraan rakyat di kemukiman; d. Seksi Perlindungan Ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA), yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kemukiman; e. Seksi Keistimewaan Aceh, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pemberdayaan lembaga-lembaga Adat dan pembinaan kehidupan perAdatan di kemukiman; f. Seksi Pemberdayaan Perempuan, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pemberdayaan perempuan, pembinaan organisasi-organisasi wanita dan pembinaan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah di kemukiman.
(3)
Jumlah seksi dalam struktur Pemerintah Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat fakultatif disesuaikan dengan kemampuan keuangan Mukim dan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Mukim setempat, yang paling sedikit harus ada Seksi Pemerintah serta Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
(4)
Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Mukim dan Sekretariat Mukim diatur melalui Peraturan Bupati dengan melibatkan Pemerintah Mukim yang bersangkutan.
(5)
Honorarium bagi sekretaris Mukim, pimpinan dan staf dalam struktur Pemerintah Mukim dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah.
Pasal 20…………..
11
Pasal 20 (1)
Majelis Musyawarah Mukim berfungsi sebagai badan Musyawarah guna memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Mukim dalam rangka menyelenggarakan Pemerintah Mukim, pelestarian Adat beserta Adat Istiadat, peningkatan kualitas pelaksanaan syariat islam, pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA), perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan aceh dan pemberdayaan perempuan serta menetapkan syarat-syarat lainnya untuk menjadi calon Kepala Mukim.
(2)
Majelis Musyawarah Mukim terdiri dari : a. Tengku Imem Kampung; b. Para Petue Kampung; c. Sekretaris Mukim; d. Para Pemimpin lembaga Adat yang ada di Mukim yang bersangkutan.
(3)
Majelis Musyawarah Mukim dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang wakil ketua yang dipilih oleh dan dari Anggota Musyawarah Mukim ;
(4)
Majelis Musyawarah Mukim mengadakan pertemuan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
(5)
Masa jabatan Majelis Musyawarah Mukim selama 5 (lima) tahun. Pasal 21
(1)
Penyelesaian persengketaan Adat Mukim dipimpin oleh Kepala Mukim dan dibantu oleh Sekretaris Mukim bersama dengan seluruh anggota Sarakopat Mukim;
(2)
Proses penyelesaian persengketaan Adat dilakukan atas usul Kepala Mukim guna menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan persoalan Adat dan Adat Istiadat;
(3)
Penyelesaian persengkataan Adat Mukim berfungsi sebagai mekanisme untuk memelihara dan mengembangkan Adat, menyelenggarakan perdamaian, menyelesaikan dan memberikan putusan-putusan Adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran Adat berdasarkan prinsip-prinsip pembuktian secara Adat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan putusan-putusan penyelesaian persengketaan Adat yang bersangkutan. Pasal 22
Tengku Imem Kampung diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Mukim berdasarkan hasil kesepakatan Majelis Musyawarah Mukim. Pasal 23 (1)
Tengku Imem Kampung mempunyai tugas : a. Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan kemakmuran mesjid; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan Syari’at Islam dalam kehidupan masyarakat;
(2)
Tengku Imem Kampung mendapat honorarium yang besarnya ditentukan sekurang-kurangnya sebesar upah minimum regional
12 . BAB IV PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN MUKIM Pasal 24 (1)
Guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh dan pemberdayaan perempuan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlindungan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dimungkinkan untuk dilakukan pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim.
(2)
Tata Cara pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)
Subtansi materi yang perlu diatur memuat antara lain :
sebagaimana diatur dalam ayat (2),
a. Penegasan mengenai pengertian pembentukan Mukim, yang diartikan pembentukan Mukim baru di luar Mukim yang sudah ada, pembentukan baru akibat dari pemekaran dan penggabungan; b. Pembentukan Mukim atara lain memperhatikan jumlah persyaratan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Kampung, kondisi sosial budaya, kondisi ketenteraman dan ketertiban, potensi ekonomi dan sumber daya alam, serta dan prasarana pemerintah; c. Penegasan mengenai batas wilayah Mukim adalah dalam setiap pembentukan Mukim; d. Mekanisme pelaksanaan pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim, mulai dari usul Kepala Mukim melalui Camat atas prakarsa masyarakat; e. Pembagian wilayah Mukim; f. Perincian tentang kewenangan Mukim. Pasal 25 Perubahan batas Mukim dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Musyawarah Mukim dari Mukim-Mukim yang berbatasan dan perubahan atas Mukim diatur dengan Peraturan Bupati yang bersangkutan. Pasal 26 (1)
Pusat Pemerintah Mukim berpusat disalah satu Kampung yang dipandang strategis yang dapat meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah dan peningkatan pelayanan kepada rakyat;
(2)
Pusat Pemerintah Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur melalu Peraturan Bupati atas usulan dari gabungan (federasi) Kampung; BAB V PERENCANAAN PEMERINTAH MUKIM Pasal 27
(1)
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Mukim disusun Rancangan Pemerintah Mukim Jangka Panjang, Rencana Pemerintah Mukim Jangka Menengah dan Rancangan Pemerintah Mukim Jangka Pendek sebagai satu kesatuan sistem perencanaan Daerah Kabupaten dalam struktur Pemerintah Aceh;
13
(2)
Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara demokratis dan partisifasi oleh Pemerintah Mukim sesuai dengan kewenangannya;
(3)
Dalam penyusun perencanaan Pembangunan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga keagamaan, lembaga Adat dan lemabaga sosial kemasyarakatan Mukim serta masyarakat setempat;
(4)
Perencanaan disusun dengan pendekatan kinerja disesuaikan dengan kewenangan dan kapasitas Pemerintah Mukim serta diselaraskan dengan sistem Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah secara keseluruhan;
(5)
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan Kecamatan wajib melakukan supervisi dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengefektifitaskan pelaksanaan perencanaan Pemerintah Mukim sebagai satu kesatuan sistem perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah;
(6)
Subtansi, mekanisme dan tata cara penyusunan perencanaan Mukim diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati berpedoman pada Qanun Aceh; BAB VI HARTA KEKAYAAN, PENDAPATAN MUKIM DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA MUKIM (APBM) Pasal 28
(1)
Harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang dikuasai Mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, gunung, paya, rawa dan lain-lain yang menjadi ulayat Mukim sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(2)
Jenis jumlah kekayaan Mukim harus diinventarisasikan dan didaftarkan serta pemanfaatannya diatur oleh Bupati berdasarkan atas kesepakatan Musyawarah Mukim;
(3)
Pengawasan terhadap harta kekayaan Mukim dilakukan oleh Sarakopat Mukim. Pasal 29
(1)
Pendapatan Mukim terdiri dari : a. Pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan Mukim; b. Hasil-hasil dari tanah musara yang dikuasai Mukim; c. Persentase tertentu APBD Kabupaten yang dialokasikan kepada Mukim; d. Uang Adat; dan e. Bantuan dan sumbangan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat;
(2)
Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) yang disusun oleh Kepala Mukim dengan persetujuan Sarakopat Mukim;
(3)
Besarnya Alokasi Anggaran dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Qanun Kabupaten;
Pasal 30…………..
14
Pasal 30 (1)
Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipergunakan untuk kepentingan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh, perlindungan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dan peningkatan pelayanan masyarakat;
(2)
Tata Cara pengelolaan dan penggunaan pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan di tetapkan dalam Musyawarah Mukim; Pasal 31
(1)
Sumber pendapatan Mukim yang sah sudah memiliki dan dikelola oleh Mukim tidak boleh dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah yang lebih tinggi;
(2)
Pengaturan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur melalui Peraturan Bupati;
(3)
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi antara lain : a. Jenis-jenis pendapatan asli Mukim sesuai dengan potensi dan kondisi tempat; b. Jenis-jenis kekayaan Mukim; c. Pengurusan dan pengembangan sumber pendapatan Mukim; d. Pengawasan terhadap sumber pemdapatan Mukim;
(4)
Sumber pendapatan Mukim dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
(5)
Anggaran Pendapatan Mukim terdiri atas Anggaran Pendapatan, anggaran belanja dan pebiayaan;
(6)
Anggaran pendapatan dan belanja Mukim disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Kampung dan kemampuan pendapatan Mukim;
(7)
Pemerintah Kabupaten menyusun pedoman yang digunakan oleh Pemerintah Mukim untuk menyusun rencana kerja Pemerintah Mukim dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintah Mukim untuk mensejahterakan dan memberdayakan rakyat Mukim;
(8)
Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pemberdayaan untuk menutup difisit tersebut dalam Peraturan Mukim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
(9)
Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Mukim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim; Pasal 32
(1)
Sumber pendapatan Kabupaten yang ada di Mukim baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten, tidak boleh ada pungutan oleh Mukim;
(2)
Pemerintah Kabupaten wajib memberikan bagian atas sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Mukim dengan pembagian secara Proporsional, layak dan adil yang diatur melalui Peraturan Bupati;
15
Pasal 33 (1)
Kepala Mukim menyampaikan kebijakan umum Anggaran pendapatan dan Belanja Mukim tahun berikutnya sejalan dengan rencana kerja Pemerintah Mukim, sebagai landasan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim kepada Sarakoprat Mukim selambat-lambatnya pertengahan bulan juni tahun berjalan;
(2)
Sarakopat Mukim membantu kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dalam dalam Musyawarah Sarakopat Mukim;
(3)
Berdasarkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim yang telah disepakati bersama dengan Sarakopat membahas Prioritas dan Plafon anggaran sementara untuk dijadikanacuan bagi Perangkat Mukim;
(4)
Keuangan Mukim dikelola secara tertib, taat pada norma hukum, efsien, ekonomis, epektif, trasparan berorentasi hasil, bertanggungjawan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
(5)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, dan pertangungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim setiap tahun diatur melalui Peraturan Mukim;
(6)
Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Mukim dalan tahun Anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
(7)
Surplus Penerimaan Mukim dapat digunakan pengeluaran Mukim tahun Anggaran berikutnya;
(8)
Tahun Anggaran meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
untuk
membiayai
Pasal 34 (1)
Dalam rangka penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Mukim, pimpinan setiap unsur perangkat Mukim selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran unsur perangkat Mukim;
(2)
Rencana kerja unsur perangkat Mukim disusun dengan pendekatan berdasakan prestasi kerja yang akan dicapai (Performance budgeting);
(3)
Rencana kerja anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai prakiraan (Estimasi) belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun;
(4)
Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) dan (2) disampaikan kepada Sarakopat Mukim untuk dibahas Musyawarah Sarakopat dengan melibatkan unsur rakyat Mukim secara langsung;
(5)
Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Kepala Mukim sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun berikutnya;
(6)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran setiap unsur perangkat Mukim diatur dengan Peraturan Mukim; Pasal 35
(1)
Menjelang tahun anggaran baru Bupati memberikan pedoman tentang penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim kepada Pemerintah Mukim dan Sarakopat Mukim;
16
(2)
Pemerintah Mukim mengajukan rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim disertai penjelasan atau dokumen-dokumen pedukungnya kepada Sarakopat Mukim pada minggu pertama bulan oktober tahun sebelumnya;
(3)
Pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur susunan dan kedudukan Sarakopat Mukim;
(4)
Sarakopat Mukim dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penentuan dan pengaturan dalam rancangan Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
(5)
Pengambilan keputusan oleh Sarakopat Mukim mengenai Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelun tahun anggaran yang bersangkutan dilakukan;
(6)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim yang disetujui telah sampai dengan satuan perangkat dan kelembagaan Mukim, fungsi, program, kegiatan dan jenis Belanja;
(7)
Apabila Sarakopat Mukim tidak menyetujui rancangan Peraturan Mukim sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Mukim dapat melaksanakan pengeluaran setinggitingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan belanja Mukim tahun anggaran sebelumnya; Pasal 36
(1)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim diatur dalam Peraturan Mukim, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut Peraturan Kepala Mukim;
(2)
Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh bendaharawan Kepala Mukim yang diangkat dan diberhentiakan oleh Kepala Mukim dengan persetujuan Sarakopat Mukim;
(3)
Kepala Mukim menyusun laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
(4)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sarakopat Mukim selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara Kepala Kampung dan Sarakopat Mukim;
(5)
Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama antara Kepala Kampung dan Sarakopat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi : a. Perkembangan kebutuhan sosial ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim; b. Perubahan Pokok-pokok kebijakan keuangan Mukim;
17
c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara satuan perangkat dan kelembagaan Mukim, antara kegiatan dan antara kegitan antar jenis belanja; d. Keadaan menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan; (6)
Dalam keadaan darurat dan/atau dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Pemerintah Mukim dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjunya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten;
(7)
Kepala Mukim mengajukan Rencangan Peraturan Mukim tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan alasan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan Sarakopat Mukim sebelum tahun anggaran berakhir; Pasal 37
(1)
Kepala Mukim menyampaikan Rancangan Peraturan tentang pertangungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim kepada Sarakopat berupa laporan keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setalah tahun anggaran berakhir;
(2)
Laporan keuangan dimaksud sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha yang dikelola oleh Mukim serta lembaga-lembaga lainnya;
(3)
Pengaturan lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim diatur dengan Peraturan Bupati;
(4)
Peraturan Bupati Sebagaimana dimaksud pada ayat (7), memuat materi antara lain : a. Tata cara dan mekanisme penyusunan anggaran; b. Tata kelola keuangan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan Negara dan pembendaharaan Negara; c. Persyaratan Pengangkatan Bendaharawan Mukim; d. Tata cara pembahasan anggaran dan penetapan anggaran; e. Tata cara perubahan anggaran sebagai pelaksana teknis dari qanun ini; f. Tata cara perhitungan anggaran; g. Mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban keuangan; h. Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran oleh Sarakopat sebagai pelaksana teknis dari Qanun ini; i. Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. BAB VII Keanggotaan, Persyaratan, Tugas dan Fungsi Sarakopat Mukim Pasal 38
(1)
Unsur-unsur Sarakopat Mukim terdiri dari : a. Unsur Ulama Kampung; b. Tokoh masyarakat termasuk Pemuda dan Perempuan;
18
c. Pemuka Adat; d. Cerdik Pandai/Cendikiawan. (2)
Jumlah Anggota Sarakopat Mukim berjumlah ganjil dengan sekurangkurangnya 5 (lima) orang sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang yang ditentukan berdasarkan berjumlah gabungan (Federasi) Kampung sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya pada kemukiman setempat.
(3)
Masa jabatan anggota Sarakopat Mukim 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
(4)
Pimpinan Sarakopat Mukim deberikan uang jabatan, honorarium sebesar sekurang-kurangnya upah minimum regional dan uang sidang.
(5)
Anggota Sarakopat Mukim diberikan Honorarium sebesar sekurangkurangnya upah minimum regional dan uang sidang.
(6)
Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran untuk keperluan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) yang disalurkan melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
(7)
Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Qanun Kabupaten. Pasal 39
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berlaku juga bagi calon anggota Sarakopat Mukim. Pasal 40 (1)
Sarakopat Mukim dibentuk melalui Musyawarah Mukim sebagaimana dimaksud dalan Pasal Qanun ini.
(2)
Pengangkatan pengesahan Sarakopat Mukim dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4). Pasal 41
(1)
Sarakopat Mukim sebagai Badan Perwakilan Mukim, merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan, dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan Pemerintah Mukim.
(2)
Sarakopat berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintah Mukim dalam menyelenggarakan Pemerintah Mukim. Pasal 42
\
(1)
Sarakopat Mukim mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Syari’at Islam dan Adat Istiadat dalam masyarakat; b. Memelihara kelestarian Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat; c. Melaksanakan tugas legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan meberikan persetujuan atas pengundangan Kepala Mukim terhadap Peraturan Mukim; d. Malaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim sebelum diudangkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
19
e. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Mukim, pelaksanaan Peraturan serta Kebijakan lainnya dari Mukim; f. Menampung dan menyalurkan Pemerintah Mukim. (2)
aspirasi
rakyat
Mukim
kepada
Pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Tata Tertib Sarakopat Mukim dengan memperhatikan pedoman umum yang diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 43
(1)
Pimpinan sarakopat Mukim dipilih secara demokrtis oleh dari anggota Sarakopat Mukim.
(2)
Rapat Pemilihan Pimpinan sarakopat Mukim untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota yang tertua dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya. Pasal 44
(1)
Pimpinan anggota Sarakopat Mukim tidak diperbolehkan merangkap jabatannya dengan Pemerintah Mukim.
(2)
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakibat yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari salah satu jabatannya; Pasal 45
(1)
Untuk kelancaran tugas dan fungsi Sarakopat dibentuk Sekretariat Sarakopat Mukim.
(2)
Sekretariat Sarakopat Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bukan anggota Sarkopat Mukim, yang berada langsung dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Sarakopat Mukim.
(3)
Sekretaris Sarakopat Mukim dapat dibantu oleh beberapa orang tenaga staf sesuai dengan kebutuhan dan kemapuan Mukim.
(4)
Sekretaris dan tenaga staf Sekretariat Sarakopat Mukim tidak boleh diberi unsur Perangkat Mukim. Pasal 46
(1)
Pimpinan,anggota sekretaris dan tenaga Staf Sekretariat Sarakopat dapat diberikan uang sidang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten dan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
(2)
Uang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) besarnya diatur setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.
BAB VIII KEDUDUKAN KEPALA MUKIM, IMEM KAMPUNG, SARAKOPAT MUKIM DAN PERANGKAT MUKIM Pasal 47 (1)
Kedudukan Kepala Mukim, Imem Kampung, Sarkopat Mukim dan Perangkat Mukim diberikan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar minimal upah minimum regional, yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten pada setiap tahun anggaran.
20
(2)
Perincian mengenai jenis penghasilan dan tunjangan yang akan diberikan kepada Kepala Mukim, Imem Kampung, Sarakopat Mukim dan Perangkat Mukim ditetapkan melalui Qanun Kabupaten. BAB IX PERATURAN MUKIM Pasal 48
(1)
Peraturan Mukim dibentuk berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi : a. Kejelasan tujuan; b. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat; c. Kesatuan antara jenis dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Kejelasan rumusan; dan g. Keterbukaan;
(2)
Materi muatan Peraturan Mukim mengandung asas-asas : a. Pengayoman; b. Kemanusiaan; c. Kebangsaan; d. Kekeluargaan; e. Kenusantaraan; f. Bhineka Tunggal Ika; g. Keadilan; h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintah; i. Ketertiban dan kepastian Hukum; dan j.
Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan;
(3)
Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Mukim dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Peraturan Mukim yang bersangkutan;
(4)
Pemerintah Mukim dapat memberdayakan masyarakat dalam memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Mukim;
(5)
Persiapan, pembentukan, pembahasan dan pengesahan rancangan Peraturan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Pasal 49
(1)
Rancangan Peraturan Mukim dapat berasal dari Mukim atau dari Sarakopat Mukim;
21
(2)
Apabila dalam satu masa sidang, Kepala Kampung atau Sarakopat menyampaikan rancangan Peraturan Mukim mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Mukim yang disampaikan oleh Sarakopat, sedangkan rancangan yang berasal dari Kepala Kampung digunakan sebagai bahan untuk dipersidangkan;
(3)
Dalam rangka pembahasan terhadap rancangan Peraturan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sarakopat mengadakan sidang/Musyawarah yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota;
(4)
Putusan dalam sidang/Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) suara dari anggota yang hadir;
(5)
Peraturan Mukim yang telah disetujui bersama ditandatangani oleh Kepala Mukim dan ditandatangani serta oleh Ketua Sarkopat Mukim;
(6)
Pengundangan untuk syarat formal mengikatnya Peraturan Mukim yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilaksanakan melalui lembaran Mukim oleh Sekretrais Mukim;
(7)
Peraturan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah diundangkan;
(8)
Bupati harus sudah menyetujui Peraturan Mukim sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) dalam waktu paling lama 30 (tuga puluh) hari sejak diterima;
(9)
Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) belum mendapat pengesahan, maka Peraturan Mukim tersebut dinyatakan berlaku demi Hukum
(10) Sekretaris Mukim wajib menyebarluaskan Peraturan Mukim kepada masyarakat seluas-luasnya melalui media informasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; Pasal 50 (1)
Peraturan lebih lanjut mengenai Peraturan Mukim diatur melalui Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(2)
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain : a. Bentuk Peraturan Mukim; b. Materi muatan Peraturan Mukim; c. Mekanisme dan tata cara mempersiapkan rancangan Peraturan Mukim; d. Mekanisme dan tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Mukim; e. Pengaturan lebih lanjut apabila jumlah anggota Sarakopat Mukim yang hadir tidak mencapai sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga); f. Ketentuan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Mukim; g. Tata cara penyebarluasan Peraturan Mukim oleh Sekretaris Mukim; Pasal 51
(1)
Untuk keperluan kegiatan Sarakopat Mukim disediakan biaya rutin yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten yang dikelola oleh Sekretaris Sarakopat Mukim;
22
(2)
Biaya rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) besarnya diatur setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten; Pasal 52
(1)
Pengaturan lebih lanjut mengenai Sarakopat Mukim diatur lebih lanjut dengan Pareturan Bupati;
(2)
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain : a. Mekanisme pelaksanaan Musyawarah pengangkatan Sarakopat Mukim;
Mukim
dalam
rangka
b. Hak Sarakopat Mukim; c. Hak, kewajiban dan larangan bagi anggota Sarakopat Mukim; d. Kewajiban Sarakopat; e. Larangan bagi Sarakopat; f. Pengaturan terntang Peraturan tata tertib Sarakopat Mukim; g. Pemberhentian dan masa jabatan; h. Penggantian antar waktu; i. Sekretariat Sarakopat Mukim; BAB X KERJA SAMA ANTAR MUKIM Pasal 53 (1)
Beberapa Peraturan Mukim dapat mengadakan kerjasama yang diatur dengan Peraturan Bersama antar Mukim dengan persetujuan Bupati;
(2)
Guna melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk Badan Kerja Sama;
(3)
Kerja sama yang memberikan beban kepada masyarakat, harus terlebih dahulu dibahas bersama dan dimintakan persetujuan dari Musyawarah Majelis Mukim;
(4)
Perselisihan antar Mukim harus diselesaikan oleh Bupati;
(5)
Apabila Mukim tidak bisa menerima putusan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat mengajukan banding kepada Kepala Pemerintah Aceh yang putusannya bersifat final dan mengikat; Pasal 54
(1)
Peraturan lebih lanjut mengenai kerja sama antar Mukim diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati;
(2)
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain : a. Tata cara mengerjakan kerja sama antara Mukim; b. Bentuk kerja sama antar Mukim; c. Objek Kerja sama;
23
d. Materi muatan Peraturan Bersama antar Mukim; e. Biaya Pelaksanaan kerja sama; f. Penyeesaian perselisihan yang terjadi akibat kerja sama; BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 55 (1)
Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan wajib melakukan supervisi dan memfasilitasi penyelenggaraan Peraturan Mukim;
(2)
Kegiatan memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan untuk memberdayakan dan mengefektifkan penyelenggaraan Peraturan Mukim melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, pengawasan dan penyediaan anggaran yang diperlukan untuk mendukung sepenuhnya kinerja Peraturan Mukim; Pasal 56
(1)
Dalam rangka pengawasan, Peraturan Mukim dan Peraturan Kepala Mukim disampaikan kepada Bupati melalu Camat dalam waktu selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah diundangkan;
(2)
Apabila Peraturan Mukim atau Peraturan Kepala Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Bupati dapat membatalkan Peraturan Mukim dan Peraturan Imeum tersebut; BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 57
Mukim yang telah ada sekarang dinyatakan sebagai Mukim untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 2,3 dan 4 Qanun ini; Pasal 58 Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata cara penyelenggaraan Peraturan Mukim tetap seperti semula sampai diadakan penyusunan menurut Peraturan; Pasal 59 Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini; Pasal 60 Peraturan Bupati yang diperintahkan pembuatannya menurut Qanun ini, sudah harus diundangkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Qanun ini;
24
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 61 Hal-hal yang belun jelas dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dan dengan memperhatikan Peraturan dan pedoman yang berlaku Pasal 62 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Agar setiap orang mengetahinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah. Ditetapkan di Pada Tanggal
: Redelong : 27 Juli 2009
BUPATI BENER MERIAH,
H. TAGORE ABUBAKAR Diundangkan di : Redelong Pada tanggal : 27 Juli 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH
ISHAK. MS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2009 NOMOR 59
