QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH UTARA, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf c, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Izin Gangguan;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5858); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas Air dan Pengendalian pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Retribusi Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38); 15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA dan BUPATI ACEH UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan ; 1. Kabupaten adalah Bagian dari Wilayah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati. 2. Qanun adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRK dengan Persetujuan bersama Bupati yang mengatur Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten. 3. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 4. Bupati adalah kepala pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; 5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah yang membidangi pendapatan daerah Kabupaten Aceh Utara. 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Kas Kabupaten adalah Kas Kabupaten Aceh Utara. 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 10. Retribusi Izin Gangguan adalah yang selanjutnya disebut Retribusi Gangguan Hinderordonantie (HO) adalah pembayaran atas pemberian izin gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
3
11. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta bangunan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 13. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib bagi retribusi untuk memanfaatkan Fasilitas Izin Gangguan. 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besar jumlah pokok retribusi yang terutang. 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 17. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi. 18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah. 19. Penyidikan Tindak Pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama Pasal 2 Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi Izin Gangguan sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.
4
Bagian Kedua Objek Retribusi Pasal 3 (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten. Bagian Ketiga Subjek Retribusi Pasal 4 Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi/badan yang memperoleh izin tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah Kabupaten. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu. BAB IV TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN Pasal 6 (1) Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai keterangan yang seksama, jika perlu diterangkan dengan gambar yang teliti tentang tempat usaha yang akan dibangun, termasuk tentang mesin-mesin, perkakas dan alat penolong serta cara memasangnya dan keterangan tentang apa yang akan dikerjakan, dibuat, dikumpulkan untuk disimpan dalam bangunan tempat usaha tersebut. (3) Persyaratan permohonan izin gangguan meliputi : a. Mengisi Formulir permohonan izin; b. Melampirkan fotokopi KTP pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum; dan c. Melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah. d. Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat : 1. Nama penanggung jawab usaha/ kegiatan; 2. Nama perusahaan; 3. Alamat perusahaan; 4. Bidang usaha / kegiatan; 5. Lokasi kegiatan; 6. Nomor telepon perusahaan; 5
7. Wakil perusahaan yang dapat dihubungi; 8. Ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan 9. Pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 7 (1) Bupati dapat memberikan izin atau menolak izin setelah mendapat pertimbangan dari Tim Teknis Pemeriksa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan. (2) Pemberian izin atau penolakan permohonan izin harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas diterima secara benar dan lengkap. Pasal 8 (1) Penolakan suatu izin dilakukan dengan Surat Ketetapan yang menyebut sebab-sebabnya. (2) Yang dapat menyebabkan izin ditolak hanya : a. bahaya ; b. kerusakan harta milik, perusahaan atau kesehatan ; c. gangguan yang berat, termasuk didalamnya : 1. hal yang menjadikan rumah atau bagian-bagian rumah tidak baik atau kurang baik untuk didiami orang, hal yang merintangi orang
menggunakan
sekolah
atau
fasilitas
kesehatan/perawatan orang sakit atau melakukan ibadah umum, yang letaknya dalam lingkungan 200 m (dua ratus meter), keliling bangunan atau ruang tempat kerja itu. 2. penyebaran kotoran atau penguapan bau. (3) Kekhawatiran akan mendapat persaingan dalam suatu perusahaan, yang datang dari orang atau orang-orang yang berkepentingan tidak boleh menyebabkan penolakan izin. Pasal 9 Apabila dengan persyaratan-persyaratan dapat diusahakan hilangnya keberatan tentang bahaya, kerugian atau gangguan maka izin itu diberikan dengan bersyarat. Pasal 10 (1) Izin diberikan atas nama pemohon dan mereka yang mendapat haknya karena hukum. 6
(2) Dalam
izin
itu ditentukan
suatu jangka
waktu
berupa lama
pembangunan selesai dan tanggal berapa mulai dijalankan. (3) Jika pekerjaan itu tidak selesai atau tidak dijalankan dalam waktu yang ditentukan, maka izin dicabut oleh Pejabat yang memberikannya, kecuali jika ia memandang ada alasan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut dengan jangka waktu yang baru. (4) Hal memperpanjang jangka waktu hanya boleh terjadi sekali saja. Pasal 11 Pemegang Izin diwajibkan mengajukan permohonan izin baru apabila : a.
memperluas pekerjaan (tempat kerja/usaha) atau mengerjakannya dengan cara lain, sehingga menyebabkan sifat pekerjaan itu berubah ;
b.
suatu pekerjaan yang sudah terhenti selama 4 (empat) tahun tetapi ingin dimulai kembali.
c.
Memperbaiki suatu pekerjaan yang telah hancur sebagai akibat oleh sifat atau hal pemakaian tempat kerja/usaha. Pasal 12
(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus segera memberitahukan keputusan atas permohonan izin gangguan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja kepada Pemohon izin, dan juga kepada umum dengan
cara
kantornya
dan
memasang pada
pengumuman
tempat-tempat
(pemberitahuan)
dan
atau
pada
tempat-tempat
pengumuman masyarakat yang letaknya berdekatan dengan tempat usaha yang bersangkutan. (2) Dalam
waktu
selambat-lambatnya
1
(satu)
bulan
sejak
hari
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang
berkepentingan
berhak
untuk
menyatakan
keberatannya
terhadap pemberian izin tersebut kepada Bupati. (3) Bupati melalui Tim Teknis harus memeriksa keberatan-keberatan terhadap pemberian izin dan dapat meminta keterangan dari orangorang yang berkepentingan guna kepentingan mereka serta harus memeriksa adanya keberatan-keberatan lain tentang pemberian izin gangguan tersebut. Pasal 13 (1) izin gangguan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain. (2) Pemindahan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan syarat-syarat baru baik administrasi maupun teknis 7
kepada Pemegang izin yang menerima pemindahan tersebut dengan menyebutkan pertimbangan-pertimbangannya. (3) Dalam
waktu
selambat-lambatnya
1
(satu)
bulan
sejak
diberitahukannya persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang menerima pengalihan hak harus segera memenuhi persyaratan-persyaratan pemindahan hak. (4) Apabila persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak terpenuhi maka pemindahan izin tidak dapat dilakukan ataupun mencabut izin. (5) Pihak yang mendapatkan hak sebagai akibat adanya pemindahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan kepada Bupati
Pasal 14 (1) Jangka waktu berlakunya izin adalah selama 5 (lima) Tahun. (2) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan setiap 1 (satu) tahun sekali pemegang izin wajib mendaftarkan ulang. (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diajukan selambat- lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir. (4) Sebagai tanda bukti telah dilakukannya daftar ulang, kepada pemegang izin diberikan bukti pengesahan daftar ulang. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan, tatacara permohonan pemberian dan penolakan serta perpanjangan/daftar ulang izin gangguan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 15 (1) Jika ada suatu tempat usaha yang didirikan tanpa izin, atau yang terus bekerja juga sesudah izinnya dicabut atau yang dijalankan tanpa izin baru, maka Bupati dapat menutup tempat usaha dan menyegel mesinmesin perkakas dan alat pemotong yang dipergunakan untuk itu atau menyita supaya benda-benda itu tidak dipakai lagi. (2) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis kepada yang bersangkutan.
8
BAB V Pendaftaran dan Pendataan Pasal 16 (1) Bagi orang atau badan yang akan mendirikan tempat-tempat usaha diharuskan
mengajukan
izin
dan
melakukan
pendaftaran dan
Pendataan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pendaftaran dan Pendataan izin gangguan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 17 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kawasan/lokasi tempat usaha dan tingkat gangguan.
BAB VII PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 18 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin. (2) Biaya penyelenggaraan izin meliputi penerbitan izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penata usahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 19 (1) Struktur tarif dan golongan retribusi ditetapkan berdasarkan indeks lokasi, indeks gangguan perjanjian tarif lingkungan dan luas ruang tempat usaha. (2) Besaran retribusi ditetapkan berdasarkan perkalian antara satuan tarif retribusi dengan luas ruang tempat usaha, indeks lokasi, dan indeks
9
(3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan letak perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut: No Klasifikasi Lokasi Indeks Lokasi 1.
Jalan Utama
1,50
2.
Jalan sekunder
1,00
3.
Jalan Lingkungan
0,75
(4) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut : Intensitas Gangguan
Indeks Gangguan
Tinggi/ Besar
3
Intensitas Usaha/ kegiatan A.
Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan tinggi dengan jenis usaha : 1. Perusahaan Perakitan Kendaraan Bermotor; 2. Perusahaan Pertambangan; 3. Pabrik pengolahan berbahan kimia; 4. Pabrik Tekstil; 5. Pabrik Farmasi; 6. Pabrik pengolahan bahan makanan/Minuman; 7. Pabrik Ban/Vulkanisir; 8. Pabrik Kertas/Pulp; 9. Pabrik Pencelupan Logam; 10. Pabrik Plastik; 11. Pabrik Tapioka; 12. Pabrik Penggilingan Batu/Pospat; 13. Pabrik Peralatan Rumah Tangga; 14. Pabrik Pengolahan Barang Limbah; 15. Pabrik Pupuk; 16. Pabrik Cat; 17. Pabrik Pengolahan Kayu; 18. Pengilingan Padi/Penyosohan Beras; 19. Bengkel, Service dan Pencucian Kendaraan Bermotor; 20. Bengkel Mesin Bubut, Las, Ketok dan Cat Kendaraan Bermotor; 21. Pabrik Minuman dan Sejenisnya; 22. Pabrik Kecap dan Saus; 23. Rumah Sakit; 24.Hotel; 25. Mall; 26.Pengolahan Emas Dan Perak; 27. Pabrik Pencelupan Pandan, Benang, Mendong dan Sejenisnya; 28.Pabrik Minyak Sawit dan Kopra (Minyak Goreng); 29.Pabrik Karet; 30.Pabrik Korek Api; 31.Pabrik Karoseri; 32.Jasa/Rumah Potong Hewan; 33.SPBU (Station Pengisian Bahan Bakar Umum)/APMS; 34.Depot Penyimpanan Bahan Bakar Minyak; 35.Dealer/Agen Resmi Penjualan Kendaran Bermotor;
10
36.Dealer/Agen Resmi Penjualan Gas Elpiji; 37.Pabrik Petasan/Kembang Api; 38.Penggergajian Kayu; 39.Pencucian Kendaraan Bermotor; 40.Jenis Usaha/Jasa lainnya yang menimbulkan Dampak Gangguan Tinggi terhadap Lingkungan B. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan tinggi dengan jenis usaha :
Menengah/ sedang
1. Pergudangan dengan jenis penyimpanan barang beresiko tinggi; 2. Peternakan Ayam/Unggas; 3. Perusahaan Sapi Perah/Potong; 4. Toko Obat; 5. Apotek; 6. Rumah Potong Unggas; 7. Pencucian Karung Terigu Bekas; 8. Peleburan Accu Bekas; 9. Tempat Penampungan dan Penjualan Elfiji; 10.Karaoke; 11.Pembibitan Ayam Ras; 12.Peternakan Biri-biri, Kambing; 13.Jenis Usaha lainnya yang menimbulkan Dampak Gangguan Tinggi terhadap Lingkungan . A. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang dengan jenis usaha :
2
1. Pabrik sepatu, sandal dan sejenisnya; 2. Pabrik pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan; 3. Reparasi dinamo; 4. Percetakan/Offset 5. Pabrik Tahu/Tempe; 6. Percetakan dan sablon; 7. Penyulingan kayu putih dan sejenisnya; 8. Pabrik roti, kue, makanan dan sejenisnya; 9. Penggergajian kayu yang berpindahpindah tempat; 10. Cuci Cetak Film/Foto Copy, Studio Photo; 11. Tambal Ban menggunakan Kompresor; 12. Pengolahan dan Pengawetan Daging; 13. Pabrik Bumbu Masak dan sejenisnya; 14. Pengolahan Buah-buahan dan Sayuran; 15. Pengolahan Kayu dan Sejenisnya; 16. Perusahaan Angkutan Orang dan Barang; 17. Perusahaan Bordir; 18. Pabrik Garam; 19. Industri Kapuk; 20. Pabrik Kerupuk; 21. Pabrik Alat-alat Tulis/Gambar; 22. Salon Kecantikan; 23. Kontraktor, Konsultan, Instalatir; 24. Pusat Kebugaran/Fitnes Center; 25. Barber Shop/Potong Rambut; 26. Penjahit Pakaian; 27. Rental Kendaraan Bermotor; 28. Rumah Kontrakan/Pondokan; 29. Video Rental/PS/Rental Elektronik; 30. Isi Ulang Air Minum; 31. Studio Radio;
11
32. 33. 34. 35.
Tower (Menara); Tempat Rekreasi; Kolam Renang; Jenis Usaha/Jasa lainnya yang menimbulkan Dampak Gangguan Sedang terhadap Lingkungan.
B. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang dengan jenis usaha : 1. Perusahaan Perdagangan Partai Besar (Grosir); 2. Pasar Swalayan/ Mini Market; 3. Lapangan/ Tempat Olahraga (Futsal, Bulutangkis, Gym/ senam, dll); 4. Perusahaan Jasa Penyewaan Tenda, Kursi dan Sejenisnya; 5. Jasa Catering; 6. Losmen/Penginapan 7. Jenis Usaha lainnya yang menimbulkan Dampak Gangguan Sedang terhadap Lingkungan
Rendah/ kecil
A. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan rendah dengan jenis usaha :
1
1. 2. 3. 4. 5.
Pabrik perakitan elektronik; Pabrik bata, batako dan kapur; Gudang tempat penyimpanan barang; Tambal Ban/Sepeda; Jenis Usaha/Jasa lainnya yang menimbulkan Dampak Gangguan Rendah terhadap Lingkungan.
B. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan rendah dengan jenis usaha : 1. Toko Perhiasan/Toko Emas; 2. Toko Meubel/ Furniture; 3. Toko Suku Cadang Kendaraan Bermotor; 4. Perbankan; 5. Budi Daya Ikan; 6. Toko Optik; 7. Tempat Kursus dan Keterampilan; 8. Toko Tempat Tanaman Hias; 9. Kolam Ikan; 10. Kios-kios; 11. Biro/agen Perjalanan; 12. Kolam Pemancingan; 13. Toko Elektronik; 14. Agen Rokok/Surat Kabar; 15. Toko Pakaian/sepatu/kosmetik; 16. Toko Kain/Textil; 17. Toko Alat-alat Olah Raga; 18. Toko Buku; 19. Praktek Para Medis; 20. Kantor Pengacara/Notaris; 21. Toko Buah-buahan; 22. Toko Kelontong; 23. Toko Kue; 24. Show Room Kendaraan; 25. Jenis Usaha lainnya yang menimbulkan Dampak Gangguan Sedang terhadap Lingkungan .
12
No.
Lokasi/Lingkungan Tempat Usaha
Tarif per-m2 luas s/d 250 m2
Tarif per-m2 Luas >250 m2
1.
Lingkungan Pertokoan
Rp 20.000
Rp 10.000
2.
Lingkungan Pasar
Rp 10.500
Rp 7.500
3.
Lingkungan Industri
Rp 10.000
Rp 5.000
4.
Lingkungan Pemukiman Rp 10.000
Rp 20.000
5.
Lingkungan Sosial
Rp 20.000
Rp 5.000
BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 20 Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Aceh Utara. BAB X PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 21 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan/dikontrakkan (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 22 (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat teguran. (2) Pengeluaran surat Teguran/peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/peringatan surat lain yang sejenis , wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang. (4) Surat teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. 13
BAB XII MASA RETRIBUSI Pasal 23 Masa Retribusi Izin Gangguan ditetapkan selama 5 (lima) tahun BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 24 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; (2) Pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi; (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati. BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 25 (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. BAB XV KEDALUWARSA Pasal 26 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
14
(3) Dalam hal menerbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat teguran tersebut. (4) Pengakuan
utang
retribusi
secara
langsung
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2 ) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak lansung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan anggsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
Pasal 27 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan
penagihan
sudah
kadaluwarsa
dapat
dihapuskan. (2) Keputusan
Penghapusan
Piutang
Retribusi
yang
sudah
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. (3) Tata
cara
penghapusan
piutang
retribusi
yang
sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 28 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, laporan berkenaan tindak pidana dibidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang 15
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah; d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
dan
g. menghentikan penyidikan; dan/atau h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 29 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
16
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana Penerimaan Negara.
dimaksud
pad
ayat
(1)
merupakan
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Dengan berlakunya Qanun ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 31 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 32 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara. Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal 27 Desember 2012 M 13 Shafar 1434 H BUPATI ACEH UTARA
H. MUHAMMAD THAIB Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal 27 Desember 2012 M 13 Shafar 1434 H SEKRETARIS DAERAH
SYAHBUDDIN USMAN Paraf Koordinasi Kepala DPKKD Kepala Bagian Hukum
LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2012 NOMOR 15 17
PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
I. PENJELASAN UMUM Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi Daerah penerimaan Daerah yang berasal dari retribusi Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal peyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat. Salah satu jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sesuai Pasal 141 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Izin Gangguan sesuai ketentuan pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Qanun. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Qanun ini dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dan pemungutan Retribusi Izin Gangguan maka perlu diatur dalam suatu Qanun. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas 18
Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup Jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 193 19
