Putusan Sela Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok 1984 Pengadilan Negeri Jakarta 13 Oktobe 2001

Tim Monitoring Pengadilan HAM Tanjung Priok Tanggal 13 Oktober 2003

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Putusan Sela

Putusan Sela Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok 1984 Pengadilan Negeri Jakarta 13 Oktobe 2001

Putusan Sela: Nomor 01.H/Ad Hoc/2003/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Demi k eadilan b erdasarkan k etuhanan yang m aha E sa, M ajelis H akim Pengadilan Negeri Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat y ang m emeriksa da n mengadili p erkara pi dana H AM B erat pa da t ingkat pertama. D alam ac ara pem eriksaan bi asa menjatuhkan p utusan s ela s ebagai berikut, dalam perkara atas nama Para: Terdakwa : 1. Nama L engkap S utrisno M ascung. I ndentitasnya s ebagaimana t ermuat dalam berkas perkara. 2. Nama Lengkap Asrori. Indentitasnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara. 3. Nama L engkap S iswoyo. I ndentitasnya s ebagaimana t ermuat dal am berkas perkara. 4. Nama Le ngkap Abdul H alim. I ndentitasnya s ebagaimana t ermuat dal am berkas perkara. 5. Nama Le ngkap Z ulfatah I ndentitasnya s ebagaimana t ermuat dal am berkas perkara. 6. Nama Lengkap Sumitro Indentitasnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara. 7. Nama Lengkap S ofyan H adi. I ndentitasnya s ebagaimana t ermuat dal am berkas perkara.

1 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/7a02c9/



8. Nama L engkap P rayogi I ndentitasnya s ebagaimana t ermuat dal am berkas perkara. 9. Nama L engkap

Winarko I ndentitasnya s ebagaimana t ermuat dal am

berkas perkara. 10. Nama L engkap I drus Indentitasnya s ebagaimana t ermuat d alam ber kas perkara. 11. Nama Lengkap Muson Indentitasnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara.

Para t erdakwa t idak ditahan, par a t erdakwa di dampingi t im pe nasehat hukum TNI antara lain: Kolonel CHK Drs. Burhan Dahlan, SH Yan Juanda Saputra, SH MH Amir Karyatin, SH DR Chandra Motik Yusuf Jemat, SH. MSc. Letkol CHK Nurhajizah, Msa Mayor CHK K. Murtini, SH MH Mayor CHK Subagio, SH Mayor CHK M. Ali Ridho, SH Mayor Sus Bambang Widarto, SH MH Kapten CHK Slamet Sarwo Eddie SH MH Bertindak untuk dan atas nama para terdakwa, berdasarkan surat kuasa khusus dari para tedakwa b erjumlah 1 0 orang t ertanggal 10 S eptember 200 3, y ang semua berkantor di Jalan Denpasar Raya B lok C 17 K aveling 41 -42 K uningan Jakarta Selatan.




Pengadilan HAM ad hoc tersebut setelah membaca: 1. Surat p elimpahan P erkara P elanggaran H AM ber at b eserta d engan lampiran-lampirannya atas nama terdakwa Sutrisno Mascung dan kawankawan. 2. Penetapan k etua P engadilan A d H oc J akarta P usat

N o.1/HM A d

Hoc/2003/ Pengadilan N egeri J akarta P usat t anggal 21 A gustus 20 03 tentang penunjukkan M ajelis h akim y ang bersidang mengadili p erkara ini. 3. Penetapan Ketua Majelis Hakim N omor 01/HM/Ad Hoc/2003/PN Jakarta Pusat tanggal 3 September 2003 tentang penetapan Hari Sidang. Setelah mendengar: 1. Pembacaan s urat dak waan ol eh J aksa P enuntut um um A d H oc N omor, Register per kara N o.1/HAM/Tanjung P riok/08/2003 t anggal 21 Agustus 2003 2. Pembacaan nota k eberatan atau es epsi T im P enasehat H ukum P ara Terdakwa, ber tanggal 29 S eptember 200 3 at as s urat dak waan J aksa Penuntut Umum tersebut. 3. Pembacaan P endapat dar i J aksa P enuntut U mum A d H oc ber tanggal 6 Oktober 2003 at as nota keberatan atau esepsi dari tim penasehat hukum para terdakwa. Menimbang: Bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum ad hoc tanggal 21 Agustus 2003, Nomor Re gister P erkara 01/ HAM/Tanjung P riok/08/2003. P ara t erdakwa di dakwa deng an s usunan d akwaan k omulatif s ubsideritas al ternatif s ebagai berikut: Dakwaan k e s atu, s ebagaimana di sepakati ba hwa s urat dakwaan di pandang sudah dibacakan .




Saya bacakan pasalnya saja (dakwaan ke-satu) melanggar pasal 7 ( b) gif pasal 9 (a) Pasal 27 U U Nomor 26 T ahun 2000, tentang pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 55 (1) ke satu KUHP. Kedua, Primer P asal 7 (b) gif P asal 9 ( a) P asal 41, Pasal 37 U U Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 55 ayat (1) k e satu KUHP Pasal 53 (3) KUHP. Dakwaan k edua s ubsider, m elanggar pas al 7 ( b) g if pas al 9 ( h) Pasal 40 U U Nomor 26 T ahun 2000 Tentang Pengadialn Hak Asasi Manusia. Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP. Untuk pembacaan putusan sela berikutnya, akan serahkan pada rekan kami!

Menimbang : Bahwa dak waan penuntut umum a d h oc t ersebut, t im p enasehat hukum p ara terdakwa mengajukan nota keberatan atau eksepsi pada pokoknya ada dua hal, yakni: 1. pengadilan HAM Ad hoc tidak berwenang perkara advo secara absolut. 2. pembahasan terhadap persyaratan suatu surat dakwaan. Menimbang: Bahwa dar i dua hal pokok t ersebut t im p enasehat h ukum t erdakwa m emberi rincian al asan P engadilan H AM ad hoc tidak m enpunyai k ewenangan abs olut dalam menyidangkan perkara ini karena: 1. Keppres N omor 96 T ahun 2001 y ang di gunakan dasar huk um pembentukan pengadilan HAM ad hoc inkasu adalah cacat hukum . 2. Penyidikan tidak sah secara hukum. 3. Dasar hukum perpanjangan waktu penyidikan tidak sah




4. Peristiwa T anjung P riok 198 4 buk an m erupakan pel anggaran H AM berat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000. 5. Asas r etroaktif y ang di berlakukan b ertentangan dengan U UD 194 5, hukum dan keadilan. a. Junto P asal 43 U U Nomor 2 6 T ahun 20 00 ber tentangan de ngan UUD 1945 b. Asas r etroaktif ber tentangan dengan as as crime uni versal dalam hukum pidana c. Asas retroaktif bertentangan dengan asas universal unitas Menimbang: Bahwa s elanjutnya t im pe nasehat

hukum par a t erdakwa dal am not a

pembelaannya menyoroti, pembahasan dalam surat dakwaan jaksa penuntut ad hoc yang pada pokoknya menpersoalkan: 1. Dakwaan t erhadap p ara t erdakwa k abur (obstur l ibellum) karena t idak didukung dengan fakta yang jelas. 2. Dakwaan t idak j elas (obstur l ibellum) karena tidak m enjelaskan uns ure meluas da n s istematik s ebagaimana y ang di persyaratkan dal am pelanggaran HAM berat. 3. Dakwaan tidak cermat. Menimbang: Bahwa berdasarkan s eluruh ur aian tim pen asehat huk um para terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaannya, memohon kepada majelis hakim agar sudilah kiranya demi keadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan es epsi t erdakwa s atu, du a, t iga, e mpat, l ima, enam, t ujuh, delapan, sembilan, sepuluh dan sebelas untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pengadilan A d H oc J akarta Pusat t idak b erwenang unt uk memeriksa, mengadili dan m emutus p erkara i ni at au m enyatakan s urat dakwaan J aksa penuntut u mum ad

hoc N omor 0 1/HAM/Tanjung




Priok/08/23 b atal d emi huk um at au menyatakan s urat d akwaan penuntut U mum A d h oc N omor 0 1/HAM/Tanjung P riok/08/23 t idak dap at diterima. 3. Biaya m enurut huk um, at au bila m ajelis ha kim ber pendapat l ain mohon agar diberikan putusan seadil-adilnya (eks aqua eqonum). Menimbang: Bahwa t erhadap no ta k eberatan at au e sepsi t im pe nasehat huk um p ara terdakwa t ersebut, J aksa P enutut U mum ad hoc

t elah pul a m engajukan

tanggapan atau pe ndapat hukumnya yang dibacakan di persidangan pada Hari Senin 6 Oktober 2003, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa pend apat t im P enasehat huk um y ang m enyatakan bahwa Pengadilan A d H oc J akarta Pusat t idak berwenang mengadili p erkara aquo s ecara a bsolut adal ah t idak t epat. Hal i tu

didasarkan dengan

rumusan pasal 152 ayat (1) KUHAP jun to Pasal 10 UU Nomor 26 T ahun 2000, t elah d engan t egas m enyatakan ba hwa, D alam hal P engadilan Negeri m enerima s urat pel impahan per kara da n ber pendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya. Ketua Pengadilan menunjukan hakim yang ak an m enyidangkan per kara t ersebut dan h akim y ang di tunjuk i tu menetapkan hari sidang. 2. Bahwa pen dapat t im pen asehat h ukum y ang m enpersoalkan Keppres Nomor 96

tahun 2001 y ang di gunakan sebagai d asar p embentukan

Pengadilan H AM ad hoc I ncasu adal ah c acat huk um, m enurut J aksa Penuntut U mum p endapat tersebut a dalah keliru, s ebab s ampai saat i ni Keppres Nomor 96 Tahun 2001 belum pernah dicabut atau diganti, serta belum ada p

ermohonan dar i pi hak-pihak t erntentu y ang k emudian

ditindak l anjuti deng an put usan judicial r eview yang i sinya m embatalkan Keppres nom or 96 T ahun 2 001 t ersebut dan peng ujian p erundangundangan di

baw ah U ndang-Undang adal ah w ewenang M akamah

Agung, sesuai Pasal 24 (a) ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 5 (1) Tap MPR Nomor III/MPR/Tahun 2000 Tanggal 18 Agustus 2000.




3. Bahwa peny idikan t idak s ah s ecara h ukum d an d asar huk um perpanjangan w aktu, penyidikan t idak s ah t idak p erlu di tanggapi k arena berada diluar kontek rumusan esepsi .....pasal 156 ayat (1) KUHAP. 4. Bahwa P eristiwa T anjung P riok 19 84 b ukan m erupakan

Pelanggaran

HAM ber at s ebagaimana di atur dal am U U N omor 26 t ahun 2 000, j uga tidak p erlu di tanggapi k arena ber ada di luar r umusan esepsi da n t elah memasuki pok ok per kara y ang k ebenaranya per lu di buktikan dengan menunjukkan beberapa alat bukti yang ada. 5. Bahwa A sas r etro active yang di berlakukan ber tentangan de ngan U UD 1945, hukum dan keadilan. Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc pada pokoknya berpendapat: B ahwa H al i tu t idak ber tentangan deng an das ar, k arena menurut pe njelasan um um U ndang-Undang N omor 26 t

ahun 2000

mengatakan bahwa pemberlakukan azas retroaktive pada kasus genocida dan k ejahatan t erhadap k emanusiaan ada lah m engacu pa da hukum internasional dan diakomodir dengan ketentuan Pasal 28 (j) ayat (2) UUD 1945, yang mengatakan bahwa azas retroaktif dapat diberlakukan dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia itu sendiri berdasarkan Pasal 28 (j) Ayat (2) UUD 1945. Menurut Pasal 28 ayat (1) A mandemen kedua UUD 1945 d an Pasal 4 U U N omor 39 t ahun 19 99 t etang H ak Asasi M anusia adalah b ersifat U niversal, da n b ersumberkan pa da P asal 1 1 D eklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 15 ay at (2) Kovenan Hakhak Sipil dan Politik (The International Covenant on civil and politic Right). Menurut pr atek P engadilan International seperti I nternational C riminal Tribunal for K osovo-Yugoslavia dan International C riminal T ribunal f or Rwanda menunjukkan, ba hwa k edua p engadilan i ni m enggunakan ketentuan h ukum y ang di bentuk s etelah k ejadian berlansung d an p ada tempat tertentu. I CDY y ang m isalnya yang di dirikan m elalui r esolusi Dewan PBB Nomor 827 Tanggal 25 Mei 1993 melalui statutanya memiliki yuridiksi unt uk m engadili k ejahatan y ang di lakukan s ejak t ahun 1991, article 1 ICDY adalah sebagai berikut:




Save h alf t he power t he f or g ood r esponble f or s erious v iolition of international

hum antarian l aw c ommitted i n t erritory of f ormer of

Yugoslavia since 1991. in accodent with prevesion of the prevent stajuth. Demikian pula di R wanda, s tatuta I CDR m enyatakan bahwa “ Makamah Pidana International akan mengadili kejahatan genocida dan pelanggaran hukum humaniter y ang t erjadi di R wanda s ejak t anggal 1 J anuari 199 4 sampai de ngan t anggal 31 D ecember

1994, hal mana di atur da lam

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 955 Tanggal 8 N ovember 1994, aticle 4 o f . .....of rights of Rwanda Tribunal, adalah sebagai berikut, The International Tribunal for Rwanda self have the power to produce person have c ommitted s erious v iolition of ar ticle t hree c rime t o J eneva Convention of 12 all these 1949, how the first protection of victim of war and additional protocol 2 half of 9 June 1977. Bahwa Pengadilan HAM ad hoc Jakarta Pusat berdasarkan pada pasal 43 UU Nomor 23 Tahun 2000 yang kemudian dikukuhkan dengan keputusan DPR-RI N omor 55/ DPR R I/III/2001 t anggal 12 M aret 20 01 Tentang persetujuan D PR R I t erhadap us ulan pembentukan P engadilan a d hoc terhadap dugaan pelanggaran HAM berat Timor Timur 1999 dan Tanjung Priok 1984 d engan K eppres N omor 93 Tahun 2 001 d engan p erubahan Keppres Nomor 96 tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan ad hoc Jakarta P usat. Pasal 2 y

ang ber bunyi “Pengadilan H AM a d ho c

sebagaimana di maksud P asal 1 b erwenang m emeriksa da n memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor Timur dalam wilayah huk um Li quica, D ili, S uai p ada bulan A pril 1 999 d an b ulan September 1999 d an y ang t erjadi di Tanjung P riok y ang t erjadi pa da Bulan September 1984. Dengan K eppres a dalah s ah apabila azas r etroaktif b erlaku j uga dal am memeriksa dan mengadili perkara-perkara pelanggaran HAM yang berat pada waktu yang ditentukan tersebut. Menimbang:




Bahwa pembahasan terhadap persyaratan dari suatu surat dakwaan dari tim penasehat hukum para terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum ad hoc berpendapat sebagai berikut: 1. Dakwaan t erhadap dakwaan K abur ( obstur r ebellum) k arena mengesampingkan

persyaratan pe

mbunuhan s

ebagaimana

kapapitas pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pendapat ini tidak b enar s ebab dengan ad anya r umusan p erencanaan da n kesengajaan k emungkinan maka s ecara ot omatis r umusan P asal 340 juga telah termuat dalam surat dakwaan. 2. Dakwaan t idak j elas atau o bstur r ebellum k arena dakwaan t idak menjelaskan uns ure meluas da n s istematik s ebagaimana y ang dipersyaratkan dal am pel anggaran HAM ber at. Menurut pe ndapat Jaksa P enuntut U mum A d H oc k arena fakta y ang t ertulis dal am dakwaan s udah t ermuat s eluruhnya, maka de ngan demikian unsure meluas atau sistematik pun telah terjelaskan. 3. Dakwaan t idak c ermat, k arena di samakan k edudukan t erdakwa satu dalam h al i ni s ebagai k omandan r egu deng an terdakwa lainnya, s erta t idak t epatnya peny ebutan pimpinan r egu. B ahwa menurut J aksa Penuntut U mum A d H oc pendapat i ni pun t idak benar, j ustru dal am d akwaan J aksa T elah menjelaskan per anan masing-masing, apakah sebagai penganjur pelaku atau turut serta sebagaimana di rumuskan dal am P asal 5 5 K UHP. S edangkan pendapat m engenai peny ebutan pi mpinan r egu j ustru

Tim

Penasehat Hukum lah yang kurang cermat, sebab menurut J aksa Penuntut U mum A d Hoc di s ini y ang di maksud “ dipimpin” at au “pimpinan” b ukanlah p impinan r egu t etapi adalah p engarah s etiap tujuan yang ingin dituju karena jabatan saksi Kapten Sriyanto pada waktu itu adalah Pasi Ops bukan komandan atau pimpinan regu. Menimbang: Bahwa ber dasarkan u raian di at as, J aksa P enuntut U mum A d h oc m emohon agar majelis hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:




1. Menolak s eluruh es epsi at au k eberatan t im penasehat hukum terdakwa untuk seluruhnya 2. Menyatakan p engadilan H AM ad hoc

Jakarta P usat ber wenang

memeriksa da n m emutus per kara p elanggaran H AM ber at at as nam a terdakwa Sutrisno Maschung dan kawan-kawan. 3. Menyatakan s urat d akwaan J aksa P enuntut U mum A d H oc N omor registrasi 01/HAM/Tanjung Priok/08/2003 tanggal 21 Agustus 2003 adalah sah menurut hukum. 4. Melanjutkan pemeriksaan di persidangan atas perkara pelanggaran HAM yang ber at at as n ama S utrisno M aschung dan k awan-kawan d engan memeriksa semua alat bukti yang terkait dalam perkara ini. Menimbang, ba hwa s ebelum menpertimbangkan no ta k eberatan at au esepsi tim penasehat hukum terhadap para terdakwa dan tanggapan atau pendapat J aksa P enuntut U mum ad hoc , m ajelis hak im t erlebih dahulu menjelaskan l andasan at au d asar huk um y ang dapat di jadikan t im penasehat huk um u ntuk m engajukan k eberatan a tas dak waan J aksa Penuntut Umum tesebut. Menimbang, bahwa das ar huk um y ang di jadikan u ntuk mengajukan keberatan atau es epsi t ersebut adalah P asal 10 U U N omor 26 T ahun 2000 t entang P engadilan H ak A sasi M anusia y ang m enetapkan b ahwa, dalam h al t idak di tentukan l ain d alam U ndang-Undang i ni huk um ac ara atas per kara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan berdasarkan ketetuan hukum acara pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Menimbang, bahwa m enurut P asal 156 ayat (1) K UHAP yang menjadi materi pok ok k eberatan at au es epsi pena sehat h ukum at as da kwaan Jaksa P enuntut U mum hanyalah s ecara l imitative m enyangkut hal-hal sebagai berikut:




a. Bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini b. Surat Dakwaan Tidak dapat di terima c. Suarat dakwaan harus dibatalkan Dan s etelah di beri k esempatan k epada J aksa P enuntut U mum ad hoc menyatakan pendapatnya, m aka M ajelis ha kim ak an m enpertimbangan keberatan atau esepsi tersebut dengan mengambil keputusan. Menimbang, bahwa s etelah m ajelis m enpelajari secara c ermat not a keberatan atau esepsi Penasehat hukum para terdakwa tersebut, ternyata yang dipermasalahkan tim pen asehat hu kum at as dak waan Jaksa Penuntut U mum ad hoc pa da p okoknya m enyangkut k ompetensi at au kewenangan pengadilan secara absolut untuk mengadili perkara in i. Dan pembahasan t erhadap s uatu s urat dakwaan y akni m enyangkut d akwaan pada terdakwa kabur atau tidak jelas. Oleh karenanya majelis hakim akan menpertimbangkan satu-persatu di bawah ini sebagai berikut: 1. Pengadilan A d H oc J akarta t idak ber wenang m engadili per kara a gua secara absolut, menimbang ba hwa k eberatan es epsi t im p enasehat hukum para t erdakwa m engenai k ewenangan mengadili abs olut i ni pada p okoknya diperinci m enjadi l ima masalah y ang ak an majelis pertimbangkan satu-persatu dibawah ini: 1. K eppres N omor 9 6 T ahun 20 01 y ang di gunakan dasar h ukum pembentukan P engadilan H AM ad hoc I ncasu ad alah c acat huk um. Menimbang bahwa tim penasehat hukum menpersoalkan d alam nota keberatannya bahw a K eppres R I N omor 53 T ahun 20 01 t idak memuat secara tegas tentang locus dan tempus delicte sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 43 ay at (2) UU Nomor 26 T ahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Majelis hakim berpendapat bahwa pendapat seperti i ni ad alah k eliru dan t idak c ermat, j ustru de ngan ad anya perubahan t erhadap Keppres R I N omor 53 T ahun 200 1 m enjadi




Keppres R I no mor 9 6 T ahun 2001, t elah s ecara t egas m enyebutkan l ocus dan t empus d elicte u ntuk k edua peristiwa T imor-Timur dan T anjung Priok s esuai P asal 2 Keppres N omor 96 Tahun 200 1. K husus u ntuk peristiwa T anjung P riok k alau s ebelumnya pada Keppres N omor 53 tahun 2001 t anpa menyebutkan b ulan September t etapi h anya menyebutkan t ahun 1984, s ekarang pad a Keppres N omor 96 t ahun 2001 penyebutan tempus delicti atau waktu peristiwa telah dipertegas dengan menyebut bulan September 1984. sedangkan mengenai locus delicti at au t empat peristiwa t idak ad a masalah, s ebab t elah s ecara jelas dan t egas m enyebutkan w ilayah T anjung P riok. M enurut pendapat pe nuntut u mum ad h oc k arena s ampai s aat i ni K eppres Nomor 96 t ahun 2001 belum pernah dicabut atau diganti serta belum ada permohonan dari pihak-piak tertentu yang kemudian ditindaklanjuti dengan

putusan judicial r eview yang i sinya m embatalkan Keppres

Nomor 96 Tahun 2001 maka menurut majelis Keppres tersebut masih tetap berlaku. Menimbang, bahwa selanjutnya tim penasehat hukum menpersoalkan bahwa pr esiden R I t anpa t erlebih d ahulu mendapat persetujuan dar i DPR RI, secara sepihak telah melakukan perubahan atas Keppres RI nomor 53 tahun 2001 tersebut menjadi Keppres RI N omor 96 T ahun 2001, m ajelis ber pendapat bahw a pr oses pener bitan K eppres R I Nomor 53 Tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan HAM ad hoc Jakarta P usat u ntuk mengadili P elanggaran H AM ber at Tim-Tim dan Tanjung P riok t elah di dahului deng an us ulan D PR R I berdasarkan keputusannya N omor 44/ DPR R I/III/2001 Tanggal 21 M aret 2001. Sedangkan K eppres Nomor 26 Tahun 2 001 di terbitkan ol eh pr esiden sebagai perubahan a tas Keppres Nomor 53 t ahun 2001, khususnya mengenai penegasan mengenai locus dan tempos delicti pada Pasal 2 Keppres tersebut.




Menimbang, oleh k arena Keppres N omor 5 3 T ahun 2 001 m erupakan s atu kesatuan y ang ut uh yang t idak dapat dipisahkan de ngan K eppres Nomor 96 T ahun 2 001, m aka m enurut m ajelis

secara m utates

muntandis K epres N omor 9 6 T ahun 2 001 tidak per lu l agi m endapat persetujuan dari DPR RI, karena sumber penerbitan K eppres Nomor 96 Tahun 2 001 a dalah Keppres N omor 53

tahun 20 01. y ang

sebelumnya telah mendapat persetujuan dari DPR RI. Oleh karenanya menurut majelis bahwa pembentukan Pengadilan HAM Tanjung Priok berdasarkan Keppres N omor 53 T ahun 2001 d engan perubahan Keppres Nomor 96 Tahun 2001 adalah tidak cacat hukum, melainkan sah demi hukum. Dengan d emikian, e sepsi t im penasehat hukum mengenai h al i ni haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Penyidikan t idak s ah s ecara huk um. Menimbang, bahwa s etelah menperhatikan keberatan tim P enasehat hukum p ara terdakwa pada halaman 13 s ampai deng an 16 adalah m enyangkut peny elidikan Komnas H AM dan menyangkut pe nyelidikan ol eh k ejaksaan Agung dalam t ahapan P ro J udistitia dan t elah be rada di l uar pok ok es epsi sesuai Pasal 156 ayat (1) K UHAP, maka majelis berpendapat esepsi ini i-relevant untuk dipertimbangkan. 3. Dasar huk um p erpanjangan waktu pe nyidikan t idak sah, menimbang bahwa s ekalipun m asalah esepsi i ni berada di l uar materi es epsi, namun k arena dikeluarkan ol eh

dasar huk um p erpanjangan w aktu peny edikan Ketua Pengadilan J akarta, di sebutkan ol eh

penasehat huk um t idak m enpunyai k

tim

ekuatan huk um m ajelis

memandang perlu memberikan pendapat sebagai berikut. Menimbang,

bahwa t im penas ehat huk um

pada pok oknya

menpersoalkan k ewenangan per panjangan waktu peny idikan per kara sebelum diundangkan UU Nomor 26 Tahun 2000 ada pada pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok 1984 b ukan pa da Pengadilan HAM yang




secara otomatis memiliki kewenangan mengadili perkara pelanggaran HAM berat, majelis berpendapat bahwa karena Pengadilan HAM ad ho c ini dibentuk berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000, khususnya Pasal 43 ayat ( 1) y ang di nyatakan d engan Keppres N omor 5 3 T ahun 2 001 dengan p erubahan K eppres N omor 96

T ahun 20 01 t entang

pembentukan P engadilan H AM ber at Tanjung P riok di dasarkan a tas persetujuan D PR R I Nomor 4 4/DPR/III/2001 T anggal 2 M aret 2 001. Sedangkan ketua Pengadilan HAM Jakarta mengeluarkan penetapan perpanjangan w aktu penyidikan y ang k edua at au

terakhir s esuai

Pasal 22 ayat ( 3) U U N omor 26 Tahun 2000 a dalah t anggal 19 Juli tahun 2 001, ar tinya j auh s etelah t erbentuknya K eppres N omor 53 tahun 2 001 t ertanggal 21 M aret Tahun 20 01, maka m enurut M ajelis sesuai y uridiksi peng adilan H AM J akarta s ecara ot omatis d an s ertamerta k etua P engadilan J akarta Berwenang unt uk menperpanjang waktu peny edikan t erhadap perkara pelanggaran H AM T anjung P riok yang t erjadi s esudah di undangkan U U N omor 26 Tahun 20 00, sekalipun

penyidikan t erhadap t erdakwa di lakukan s

ebelum

diundangkannya UU Nomor 26 tahun 2000 vi de pas al 46 UU Nomor tahun 20 00 y ang m engatakan b ahwa unt uk pelanggaran H AM y ang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini tidak berlaku ketentuan m engenai kadaluarsa j unto P asal 48 U ndang-Undang Nomor 2 6 t ahun 2 000 y ang m engatakan “ penyelidikan

dan

penuntutan pelanggaran H AM y ang ber at, y ang s udah at au s edang dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini”. Menimbang, bahwa ber dasarkan per timbangan di a tas M ajelis berpendapat b ahwa per panjangan w aktu peny idikan y ang di terbitkan oleh Ketua P engadilan H AM J akarta y ang terakhir t ertanggal 19 Juli 2001 untuk 60 hari, yaitu sejak 23 Juli sampai dengan 20 September




2001 terhadap para terdakwa sesuai Pasal 22 ayat (3) UU Nomor 26 tahun 2000 adal ah m empunyai k ekuatan h ukum. D engan de mikian h asil penyedikan par a t erdakwa t ersebut pu n a dalah s ah menurut huk um. Sehingga, m enurut m ajelis esepsi m engenai perpanjangan waktu penyidikan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. 4. Peristiwa Tanjung Priok 1984, buk an m erupakan pel anggaran H AM berat sebagaimana di atur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000. Menimbang, bahw a ol eh k arena m ateri es epsi i ni dal am not a pembelaan t im pe nasehat h ukum m ulai dar i hal aman 1 9 s ampai halaman 2 5 t elah m emasuki s ubtansi m ateri pok ok perkara y ang akan di buktikan k ebenarannya dal am p emeriksaan pok ok per kara nanti, m aka m enurut majelis esepsi i ni h arus di nyatakan t idak d apat diterima. 5. Asas retroaktive y ang diberlakukan bertentangan deng an UU Dasar 1945, hukum dan keadilan, karena: (a). P asal 4 j unto P asal 43 U U Nomor 2 6 t ahun 20 00 ber tentangan dengan UUD 1945. (b). A sas re troaktife bertentangan d engan as as c rimen s inelege dalam hukum pidana. (c ). Asas retroaktif bertentangan dengan asas universalitas. Menimbang, b ahwa a tas k eberatan t im p enasehat hukum t ersebut, Jaksa P enuntut U mum a d h oc d alam p endapatnya p ada hal aman 5 sampai 9 pad

a p rinsipnya m engatakan, bahw a as as r etroaktif

tersebut t idak b ertentangan d engan U UD 1945, huk um da n k eadilan hal i tu di dasarkan ol eh J PU at as p enjelasan u mum U U N omor 26 tahun 2000, Pasal 2 8 ( j) ay at ( 2) U UD 1945, P asal 15 ay at ( 2) Kovenan

hak-hak

sipil dan p

olitik d an pr aktek P engadilan

intertnasional.




Menimbang, b ahwa t erhadap es epsi t im p enasehat hukum da n pendapat JPU ad hoc

t ersebut, m ajelis hak im p ada pr insipnya s ependapat

dengan pendapat JPU tersebut di atas dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut: Bahwa das ar hukum diberlakukannya asas retroaktif secara nasional adalah P asal 43 ay

at ( 1) U

U N omor 26 T

ahun 2 000, y ang

menetapkan ba hwa pel anggaran H AM y ang ber at y ang t erjadi sebelum diundangkannya U U i ni, diperiksa d an di putuskan ol eh Pengadilan HAM Ad Hoc. Yang dinyatakan dengan terbitnya Keppres Nomor 9 6 T ahun 2 001 t entang per ubahan at as K eppres N omor 53 Tahun 2 001 T entang P embentukan P engadilan H AM ad hoc J akarta yang ber wenang m emeriksa d an memutuskan p erkara p elanggaran HAM yang berat yang terjadi di Tim-Tim dan Tanjung Priok pada Bulan September 1984. Bahwa m enurut penjelasan U mum U U N omor 2 6 Tahun 2 000 mengenai pel anggaran H AM y ang ber at s eperti g enocida dan kejahatan t

erhadap k

emanusiaan y

ang ber

dasarkan h

ukum

internasional dapat d igunakan asas r etroaktif diberlakukan p asal mengenai k ewajiban unt uk t

unduk k epada p embatasan y ang

ditetapkan dengan Pasal 28 ( j) Ayat (2) UUD 1945. Dengan kata lain asas r etroaktif dap at diberlakukan dal am r angka m elindungi H AM i tu sendiri berdasarkan Pasal 28 (j) ayat (2) UUD 1945 tersebut. Menurut penjelasan P asal 4 U U N omor 39 T ahun 1 999 t entang H AM, mengatakan “hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dap at di kecualikan dal am hal p elanggaran H AM ber at t erhadap hak as asi manusia y ang di golongkan k edalam k ejahatan terhadap kemanusiaan”. Menimbang,

bahwa

pendapat

tim pen asehat huk um y ang

menpersoalkan b ahwa as as r etroaktif ber tentangan d engan a sas climen senelege dalam hukum pidana dan bertentangan dengan azas universalitas, menurut majelis pendapat tersebut tidaklah tepat bahwa




khusus m engenai k ejahatan t erhadap k emanusiaan y ang ba nyak berkaitan dengan p elanggaran H AM ber at di anggap t idak m elanggar az as standar l egalitas di dalam pi dana i nternasional. A sas l egalitas da pat disimpangi dal am h al m enyangkut pel anggaran H AM b erat s ebagai extra ornary crime. Menimbang, bahwa tujuan t ertib huk um t idaklah semata-mata un tuk mewujudkan kepastian hukum, m elainkan untuk m enegakan at au menciptakan k eadilan bag i s emuanya a ccept j ustice f or all yang mengacu pad a pr insip-prinsip uni versal H AM yang ber laku. B ahwa dalam penegakan keadilan tidak didasarkan pada ad degium nullum delictum nul a F iona s inelege, melainkan di dasarkan pa da nulum delictum nula fena sena yure. Dengan prinsip ini terkandung m aksud untuk menghapus atau m engakhiri upay a pr aktek u paya i mpunitas, yaitu s ikap m engabaikan t anpa m emberi huk uman t erhadap pelanggaran HAM yang berat. Menimbang, b ahwa karena k ejahatan t erhadap k emanusiaan i ni dapat di kategorikan s ebagai pelanggaran H AM y ang ber at yang menurut Statuta Roma digolongkan pada kejahatan yang paling serius, demos s erius c rime merupakan m usuh bersama seluruh um at manusia, m

aka b

erdasarkan huk

um i

nternasional m

enuntut

pertanggunjawaban n egara unt uk mengadili pel aku da n m enghukum pelakunya secara layak. Penghukuman t erhadap pel aku k ejahatan i ni di

kenal s ebagai

kewajiban kepada masyarakat internasional secara keseluruhan. Menimbang, b ahwa b erdasarkan ur aian p ertimbangan M ajelis h akim di at as m aka es epsi t im pe nasehat h ukum per ihal t ersebut di a tas tidaklah beralasan h ukum oleh k arenanya es epsi t ersebut h arus dinyatakan t idak bi sa di terima d engan k ata l ain peng adilan H AM ad




hoc Jakarta adalah berwenang mengadili perkara a guo secara absolut. Menimbang,

bahwa

selanjutnya M

ajelis

hakim a

kan

menpertimbangkan n ota keberatan tim pen asehat huk um p ara terdakwa m engenai pembahasan t erhadap s urat dak waan, antara lain: 1. Dakwaan t erhadap t erdakwa k abur k arena mengesampingkan persyaratan pem

bunuhan s ebagaimana k apasitas

sebagai

pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP. 2. Dakwaan t idak j elas karena dakwaan t idak m enjelaskan uns ure meluas d an s istematik s ebagaimana y ang di persyaratkan dalam pelanggaran HAM berat 3. Dakwaan tidak cermat karena disamakan kedudukan terdakwa satu atau komandan regu dengan terdakwa lainnya serat tidak tepatnya pimpinan regu, menimbang, b ahwa p embahasan t erhadap surat d akwaan oleh tim penasehat huk um par a terdakwa tersebut di atas, m enurut m ajelis telah memasuki r uang l ingkup m ateri po kok per kara y ang a kan dibuktikan k ebenarannya dal am proses p ersidangan n anti, maka menurut majelis es espsi t ersebut harus di nyatakan t idak d apat diterima. Menimbang, ba hwa ber dasarkan r angkaian per timbangan majelis hakim t erhadap k eberatan tim p enasehat huk um p ara t erdakwa, ternyata telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka adalah bijaksana jika majelis hakim berpendapat bahwa pengadilan HAM ad hoc Jakarta Pusat ad alah b erwenang s ecara abs olut unt uk memeriksa dan mengadili per kara para t erdakwa S utrisno M aschung da n k awankawan.




Menimbang, b ahwa oleh k arena s emua keberatan ol eh t im p enasehat hukum p ara t erdakwa t elah di nyatakan t idak da pat di terima, maka sesuai Pasal 156 ay at ( 2) K UHAP b ahwa p emeriksaan perkara p ara terdakwa ini haruslah dinyatakan dilanjutkan.

Menperhatikan, ketentuan Pasal 10, Pasal 43 UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Pasal 156 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal 28 huruf (i) dan (Y) UU D 1945 amandement kedua tahun 2000 dan pasalpasal lain dari UU yang berhubungan dengan perkara ini. Mengadili: Menyatakan ba hwa keberatan t im p enasehat huk um p ara t erdakwa S utrisno Maschung dan kawan-kawan tidak dapat diterima. Menyatakan bahwa, P engadilan H AM ad h oc J akarta Pusat b erwenang mengadili para terdakwa tersebut. Menyatakan b ahwa, s urat dak waan J aksa P enuntut U mum a d hoc N omor register perkara 01/ HAM/Tanjung Priok/08/23 Tanggal 21 A gustus 2003 a dalah memenuhi s yarat U ndang_Undang d an k arenanya m emenuhi s yarat s ebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini. Menyatakan, b ahwa pem eriksaan p erkara para t erdakwa S utrisno M aschung dilanjutkan. Menyatakan b ahwa bi aya per kara y ang t imbul dal am per kara i ni di tangguhkan sampai adanya putusan akhir. Demikian diputuskan dal am r apat permusyarahtan M ajelis H akim p

ada

pengadilan HAM ad hoc Jakarta Pusat, pada hari ini Senin Tanggal 13 O ktober 2003.




Hakim Ketua. Samsan

Majelis Hakim Anggota: Binsar Gultom SH. SE, MH Amiruddin Abudaera SH Sulaiman Hamid, SH Heru Sutanto, SH Mhum

Putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis didampingi para hakim anggota tersebut dengan dibantu Mahmudi Sihombing dan P uji S ugesti m asing-masing s ebagai P anitera P engganti, s erta dihadiri ol eh tim J aksa P enuntut U mum A d h oc s erta p ara terdakwa deng an didampingi oleh tim penasehat hukumnya. Demikianlah sikap majelis mengenai keberatan

Ph: Y ang M ulia mohon p erkenan majelsi unt uk m eminta w aktu

memberi

penjelasan pada terdakwa untuk menentukan sikap. Hkm: Dipersilahkan kepada para terdakwa satu untuk berkonsultasi dengan tim penasehat huk umnya s ehubungan dengan putusan s ela y ang ba ru di bacakan oleh majelis hakim.




PH: Lap oran mengenai k einginan dar i t erdakwa y ang di wakili ol eh Terdakwa Sutrisno Maschung untuk m engajukan upay a ban ding at as put usan sela. Hkm: K arena i ni h arus m elanjutkan p emeriksaan, m aka pernyataan banding tidak bisa dipisah-pisahkan melainkan harus dicatat dalam berita acara. Ph: Baik. JPU: Sesuai dengan k eputusan hakim har i i ni perkara di lanjutkan, maka unt uk mengadirkan saksi pada sidang selanjutnya, sudahada lima saksi: 1. Ahmad Sahi 2. Syarifuddin Rambe 3. Muktar Dewan 4. Suherman 5. Husein Safir Hkm: m engingat par a t erdakwa ada 11 or ang dan d ari pen asehat huk um k ita tidak m engurangi hak -hak unt uk b ertanya, m aka u ntuk s idang ber ikutnya kita akan memeriksa hanya dua saksi.


Putusan Sela Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok 1984 Pengadilan Negeri Jakarta 13 Oktobe 2001

Recommend Documents