PUBLIKASI ILMIAH. Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Magister (S2) OLEH ERWIN NIM :

PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMDA), SISTEM PENGENDALIAN INTERN, KOMPETENSI APARATUR DAN KETAATAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH MALUKU UTARA

PUBLIKASI ILMIAH Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Magister (S2)

OLEH

ERWIN NIM : 080112002

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BIDANG KAJIAN UTAMA MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE 2016

i

PUBLIKASI ILMIAH

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Magister (S2)

ERWIN Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Dr. Abdul Hadi Sirat, SE., MS Irfan Zam Zam,SE., M.Sc. Ak Fakultas Ekonomi Universitas Khairun

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BIDANG KAJIAN UTAMA MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA


ii


ERWIN Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Dr. Abdul Hadi Sirat, SE., MS Irfan Zam Zam,SE., M.Sc. Ak Dr. Muktar A. Adam, SE., MM Dr. Nahu Daud, SE., M.Si Herman Darwis, SE., M.SA. Ak Fakultas Ekonomi Universitas Khairun

iii

PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMDA), SISTEM PENGENDALIAN INTERN, KOMPETENSI APARATUR DAN KETAATAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH MALUKU UTARA Oleh: ERWIN Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas khairun Email: [email protected] ABSTRAK Erwin (2016), Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Aparatur Dan Ketaatan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Wilayah Maluku Utara dengan Komisi pembimbing satu Abd Hadi Sirat dan komisi pembimbing dua Irfan Zamzam Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Aparatur Dan Ketaatan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara, Populasi dalam penelitian ini sebanyak 468 orang dan sampel sebanyak 216. Metode analisis yang digunakan adalah Regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan variabel Penerapan SIMDA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal yang disebabkan yakni kondisi Kompetensi aparatur yang masih rendah karena tidak berlatarbelakang akuntansi, Pemahaman SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengguna laporan keuangan akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kewajaran laporan keuangan disusun berdasarkan bukti transaksi. Laporan keuangan yang berkualitas harus berdasarkan SAP sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Kata kunci: SIMDA, SPI, Kompetensi Aparatur, SAP, Kualitas Laporan Keuangan

iv

PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMDA), SISTEM PENGENDALIAN INTERN, KOMPETENSI APARATUR DAN KETAATAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH MALUKU UTARA Oleh: ERWIN magister manajemen Program Pascasarjana Universitas khairun Email: [email protected] ABSTRACT .

v

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Otonomi daerah yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 memberii kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah, menetapkan kebijakan, serta melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Disisi lain tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan keuangan daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan daerah. Oleh karenai itu, diperlukan system pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan daerah secara akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Pada UU No. 17 Tahun 2003 pasal 31, disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik; relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dibutuhkan aparatur pemerintah daerah yang kompeten dalam akuntansi pemerintahan, memahami peraturan akuntansi dan mempunyai keahlian akuntansi. Penerapan SIMDA di Kabupaten/Kota di Maluku Utara, dimulai dengan persiapan teknologi informasi (perangkat keras dan perangkat lunak seperti Aplikasi SIMDA). Pengetahuan dan skill tentang SIMDA masih dibimbing oleh BPKP Perwakilan Maluku Utara, karena masih diperlukan penyusuaian kebijakan akuntansi Kabupaten/Kota. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bermanfaat dalam pengertian dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai tersebut. Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah yaitu : (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami. (PP No 71 Tahun 2010) Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dana kuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi

1

yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakfektifan. Sebelum Tahun 2013 kabupaten/kota di Maluku Utara masih menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Setelah dievaluasi sistem ini mempunyai beberapa kelemahan yaitu relevansi informasi yang masih lemah, keakuratan data belum menjamin validitas data keuangan, dan masih terlambat proses informasi keuangan dalam menghasilkan laporan keuangan daerah. Pada tahun 2013 diterapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang merupakan produk BPKP dalam memperbaiki sistem informasi manajemen pemerintah daerah. SIMDA diharapkan mampu untuk menghasilkan relevansi, keakuratan data dan ketepatan dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah pengendalian intern. Berikut disajkan data kabupaten/kota yang sudah menerapkan SIMDA. Tabel 1.1 Kabupaten/Kota yang menerapkan SIMDA Nama Pemerintah Daerah

Tahun penerapan SIMDA

Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Halmahera Tengah Kota Ternate Kabupaten Halmahera Utara Kabupaten Morotai Sumber : BPKP Perwakilan Maluku Utara

2008 2014 2012 2013 2011 2013 2013 2014

Pemerintah daerah yang telah menerapkan SIMDA, laporan keuangan yang dihasilkan cukup baik dan mempengaruhi opini auditor atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan Mahmudi (2007) Sistem keuangan daerah sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundangundangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu : (a) keterandalan

2

pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (c) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian intern dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Hasil audit BPK atas LKPD selama dua tahun terakhir dari tahun 2013-2014 untuk Kabupaten/Kota yang menerapkan SIMDA, menunjukkan perubahan opini BPK atas LKPD, sebagaimana tersaji dalam tabel 1.2. berikut. Tabel 1.2 Opini LKPD Kabupaten/Kota Tahun 2013-2014 Kabupaten/Kota Tahun 2013 Tahun 2014 Halmahera Tengah Tidak Wajar WDP Halmahera Barat WDP WDP Halmahera Selatan WDP WTP Halmahera Timur WDP WDP Halmahera Utara WDP WDP Kepulauan Sula DisclaIimer DisclaIimer Kepulauan Morotai DisclaIimer WDP Kota Ternate WDP WTP Sumber : LHP Kabupaten/Kota Hasil evaluasi oleh BPK menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada umumnya memiliki pengendalian intern telah memadai. Adapun LKPD yang memperoleh opini Tidak Wajar (adverse opini) dan Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer opini) memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas (1) Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat, (2) Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, (3) Terlambat menyampaikan (4) Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, (5) Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai. Penelitan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan dilakukan oleh Tantriani dan Sukmaningrum dan Harto (2011) menunjukkan bahwa faktor SDM tidak pengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan, SPI berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan, dan faktor eksternal tidak berperan sebagai variabel yang memoderasi variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan latar belakang, pokok permasalahan yaitu penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Aparatur dan Ketaatan pada SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara.

3

1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti yaitu : 1. Apakah penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara? 2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara? 3. Apakah Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara? 4. Apakah Ketaatan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara? TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Penelitian Terdahulu Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya yang dilakukan oleh Nurillah (2014), Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi SDM, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Mirnayanti (2013), Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: pengendalian intern mempunyai pengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sementara kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh. Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan sedangkan baik kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan daerah. Zuliarti, (2012), Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keterandaalan pelaporan keuangan pemerintah sedangkan kapasitas SDM tidak berpengaruh. Dan membuktikan juga bahwa, baik kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keterandaalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 2.2. Landasan Teori 2.2.1 Teori Akuntansi Kontijensi Teori kontijensi dapat digunakan untuk menganalisis desain dan sistem akuntansi manajemen untuk memberikan informasi yang dapat digunakan organisasi untuk berbagai macam tujuan Otley (1980) dalam Suryanawa (2008). Pendekatan kontingensi adalah perkembangan penting dalam teori akuntansi manajerial, tetapi hal tersebut membutuhkan, baik peningkatan kejelasan konseptual maupun penggunaan

4

metodologi penelitian yang berbeda dari yang telah umum dilaporkan. Pertama, fitur utama dari pendekatan kontijensi dan aplikasi untuk mengendalikan sistem akuntansi diperiksa dengan mempertimbangkan beberapa situasi dimana teori-teori kontijensi telah muncul dari interpretasi data penelitian. Kedua, isi dari kontijensi saat ini adalah teori akuntansi manajemen, baik empiris dan teoritis, diuraikan dan dinilai dengan mengacu pada kerangka kerja untuk evaluasi berbasis pada perspetif kontrol organisasi, akhirnya implikasi dari perspektif ini untuk penelitian yang dibahas. Teori kontijensi dapat digunakan menganalisa keefektifan sistem pengendalian intern 2.2.2. Teori Stewarship Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya (Donaldson dan Davis, 1991). 2.2.3. Teori kegunaan Informasi (Decision-Usefulness Theory) Penelitian ini menggunakan teori kegunaan informasi (decision-usefulness theory). Orang pertama yang menggunakan paradigma kegunaan keputusan (decision usefulness) adalah Chambers. Ia mengatakan yaitu akibat yang wajar dari asumsi manajemen rasional adalah bahwa seharusnya ada sistem yang menyajikan suatu informasi; seperti sistem yang diperlukan baik untuk dasar pembuatan keputusan atau dasar untuk memperoleh kembali konsekuensi keputusan. Sistem yang menyajikan informasi secara formal akan menyesuaikan dengan dua dalil umum. Pertama adalah kondisi dari setiap wacana ilmiah, sistem seharusnya secara logika konsisten; tidak ada aturan atau proses yang dapat bertentangan dengan setiap aturan atau proses lainnya. Kedua muncul dari pemakai laporan akuntansi sebagai dasar pembuatan keputusan dari konsekuensi praktik, informasi yang dihasilkan oleh setiap sistem seharusnya relevan dengan berbagai bentuk pembuatan keputusan yang diharapkan dapat digunakan (dalam Belkoui, 2001). Staubus (2000) dalam Kiswara (2011) menyatakan teori kegunaankeputusan (decision-usefulness theory) informasi akuntansi menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual Financial Accounting Standard Boards (FASB), yaitu Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat. Staubus (2003) dalam Kiswara (2011) menyatakan pada tahap awal, teori ini dikenal dengan nama lain yaitu a theory of accounting to investors. Selain FASB, ada sebuah badan yang setara dengan FASB yaitu GASB.

5

GASB bertanggungjawab untuk menetapkan standar akuntansi untuk aktivitas dan transaksi dari pemerintah pusat dan daerah, sedangkan FASB menyusun standar akuntansi untuk semua organisasi lainnya termasuk non pemerintahan dan organisasi non profit (Freeman, 2008). Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 Financial Reporting Standards-Setting Structure (Freeman, 2008) Kegunaan-keputusan informasi akuntansi mengandung komponen- komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya. SFAC No. 2 tentang Qualitative Characteristics of Accounting Information menggambarkan hirarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer, kandungannya dan kualitas sekunder. Kualitas primer dari informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah nilai relevan (relevance) dan reliabilitas (reliability). FASB menyatakan bahwa nilai relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan. Nilai relevan diklasifikasikan sebagai kapasitas informasi untuk membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai. Reliabilitas didefinisikan sebagai kualitas pemberian jaminan bahwa informasi itu secara rasional bebas dari kesalahan dan bias, dan mewakili apa yang akan digambarkan. Agar relevan, informasi harus bersifat logis jika dihubungkan dengan suatu keputusan. FASB menyatakan bahwa agar menjadi relevan bagi investor, kreditur, dan yang lain dalam rangka investasi, kredit dan keputusan sejenis maka informasi akuntansi harus memiliki kapabilitas untuk membuat suatu perbedaan pada suatu keputusan. Hal tersebut ditempuh dengan cara membantu pemakai dalam membentuk prediksi tentang hasil dari kejadian masa lalu, sekarang dan yang akan datang atau untuk mengkonfirmasi atau membenarkan harapannya. Kandungan kualitas primer kegunaan keputusan informasi akuntansi meliputi komponen-komponen kandungan dari nilai relevan, yaitu ketepatwaktuan (timeliness), nilai umpan balik (feed-back value), dan nilai prediktif (predictive-value), dan

6

komponen-komponen kandungan reliabilitas, yaitu penggambaran yang senyatanya (representational faithfullness), netralitas (neutrality), dan dapat diperiksa (verifiability). Selain itu juga terdapat kualitas sekunder, sebagai penghubung antara kualitas primer, yaitu komparabilitas (comparability) dan taat asas (consistency). Di Indonesia sampai dengan saat ini, telah ada komite yang bekerja menyusun standar akuntansi pemerintahan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 308/KMK/2002 yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), akan tetapi yang menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pemerintah dengan Peraturan Pemerintah. Berbeda dengan GASB yang memiliki otoritas tertinggi, pemerintah Indonesia mengenal hirarki PABU dan SAK sebagai acuan utama yang memiliki otoritas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terkandung dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2005 mengadopsi karakteristik kualitatif primer sebagaimana tercantum dalam SFAC No. 2. Hanya saja SAP menekankan pada empat prasyarat normatif yakni: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk karakteristik konsistensi, menjadi bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. 2.2.4. Teori Stakeholder Freeman (1984) dalam Mainardes et al. (2011) menjelaskan Stakeholder theory, bahwa organisasi harus peduli dengan kepentingan stakeholders ketika membuat keputusan strategis. Meskipun setiap peneliti mendefinisikan berbeda tentang Stakeholder theory, prinsipnya sama yaitu perusahaan atau organisasi bisnis harus mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan, dan pengaruh dari orang-orang atau kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan dan operasi (Frederick et al., 1992 dalam Mainardes et al., 2011). Teori stakeholder umumnya merupakan teori bagi perusahaan sektor swasta. Akan tetapi pada kenyataannya sudut pandang teori ini dapat diterapkan pada sektor publik, dan sebagian pula diterapkan dalam konteks keputusan manajerial dalam pemerintahan. Berdasarkan kajian mendalam literatur Bovaird (2005), Frey (2003), Reidl (2004) dalam Huda (2009) mengidentifikasi sembilan stakeholder administrasi lokal, yaitu: 1. Masyarakat yaitu semua fungsi seseorang sebagai individu seperti sebagai pengguna layanan, wajib pajak, suara dalam pemilihan, dan sebagainya. Masyarakat mempengaruhi administrasi lokal melalui pemilihan dan pemungutan suara, serta interaksi sehari-hari mereka dengan administrasi dan politisi. Semakin pesatnya penggunaan internet di kalangan warga masyarakat sedikit banyak mendesak administrasi untuk mengadakan pelayanan secara on line. 2. Bisnis adalah dasar kesejahteraan ekonomi. Bisnis sangat mempengaruhi sistem administrasi-politik dan berada dalam hubungan yang konstan. Dalam konteks e-government, tekanan parsial dari bisnis pada administrasi meningkat dari fakta bahwa umumnya organisasi sektor privat memiliki teknologi yang lebih

7

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

maju daripada sektor publik. Ditambah lagi operator sektor privat menjual barang dan jasanya kepada organisasi-organisasi sektor publik. Administrasi publik lain. Administrasi tingkat nasional (federal), regional (kantonal) dan administrasi lokal lainnya dalam kesehariannya memiliki hubungan interaksi dengan administrasi lokal, sehingga dapat terhitung sebagai satu stakeholder penting. Politisi dan para pejabat, misalnya presiden atau pemimpin suatu derah mempengaruhi kegiatan administrasi melalui keputusan dan otoritas mereka. Disamping itu pertanyaan mengenai ukuran administrasi yang optimal adalah keputusan politisi dan konsekuensi prioritas dimana politisi atau pejabat tersebut memberikan kebijakan publik. Terlebih lagi pelayan masyarakat pada umumnya dijabat oleh para politisi, kadang-kadang berada pada basis atau orientasi politiknya. Parlemen dan lembaga peradilan. Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga negara yang bertugas sebagai pembuat kebijakan dan aturan sebagai kerangka acuan bagi kegiatan administrasi dan interaksinya dengan pihak ketiga. Non Governmental Organization (NGO), International Organization (IO), dan asosiasi NGO, IO, Parpol dan Lembaga Asosiasi mempengaruhi sistem administrasi dan politik melalui lobi-lobi mereka. Lembaga-lembaga tersebut berpartisipasi atau memiliki andil dalam pembuatan kebijakan yang mendasari kegiatan administrasi. Media. Lembaga administrasi menggunakan media sebagai sumber informasi. Selain itu, media juga berperan sebagai pembuka opini publik melalui penyiaran berita dan topik-topik informasi yang disajikan. Akhirnya, media juga mengekspos disfungsi pada sektor publik, khususnya dalam hal administrasi. Pihak luar negeri. Semakin intensif hubungan sebuah negara dengan dunia luar maka kebijakan dalam negara tersebut disesuaikan dengan aturan-aturan internasional, walaupun pengaruh pihak luar negeri berbeda-beda sesuai dengan ukuran, kekuatan militer dan kekuatan ekonomi suatu negara. Sebagai contoh, negara- negara Eropa sangat mempengaruhi sistem administrasi politik di Swiss. Tenaga kerja. Kekuasaan administrasi sangat ditentukan oleh karakter dan kapasitas para tenaga kerjanya serta hubungan diantara para tenaga kerja di dalamnya.

2.2.5. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan keuangan merupakan suatu daftar finansial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode (biasanya satu tahun). Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:7), laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba, laporan rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara

8

misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.” 2.2.6. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Mardiasmo (2004:37) memaparkan bahwa secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (accountability) dan pengelolaan (stewardship). 2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi. 2.2.7. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuranukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. 1. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunanya Informasi yang relevan adalah: a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) b. Tepat waktu c. Lengkap 2. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut: a. Penyajian jujur b. Dapat diverifikasi c. Netralitas

9

3. Dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umummnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 4. Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 2.2.8. Konsep Penerapan Penerapan adalah hal, cara atau hasil (Badudu & Zain, 1996:1487). Penerapan adalah mempraktekkan, memasangkan (Ali, 1995:1044). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi : 1. Adanya program yang dilaksanakan 2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. 3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut (Wahab, 1990:45). 2.2.9. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Perkembangan teknologi informasi komunikasi yang semakin pesat telah mempengaruhi sistem pengolahan data dan system informasi pada entitas yang melakukan pelaporan data keuangan. Untuk dapat melakukan pengolahan data keuangan secara efektif dan efisien maka dibutuhkan suatu system informasi terintegrasi yang dapat diandalkan, cepat dan akurat sehingga suatu system dapat diintegrasikan secara menyeluruh dan mampu memberikan informasi yang handal dan relevan. Sistem informasi manajemen adalah suatu system yang bersifat menyeluruh, bertujuan untuk menyajikan informasi yang jauh lebih luas dari pada informasi akuntansi

10

yang bersifat historis (Widjayanto, 2001). Sistem informasi manajemen yang selalu menggunakan teknologi pengolahan data elektronik, dengan menggunakan teknologi computer maka tingkat efisiensi pekerjaan akan semakin meningkat. Lebih jauh lagi system informasi manajemen dapat mengkomunikasikan seluruh output yang dihasilkan dari masing-masing subsistem yang kemudian diintegrasikan menjadi sebuah iformasi yang diperlukan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. 2.2.10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2.2.10.1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Sistem adalah sebuah entitas yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi yang dikoordinasikan untuk mencapai satu atau lebih tujuan bersama (Wilkinson, et al, 2000). Sementara Mulyadi (2001) mengemukakan bahwa pada dasarnya sistem adalah sekelompok elemen yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Witt (2000) dalam COSO (the Committee of Sponsoring Organization) memberikan definisi pengendalian intern adalah : “Internal Control is a process, effected by an entity’s board of directors, management; and other personnel; designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories : Effectiveness and efficiency of operations, Reliability of financial reporting and Compliance with applicable laws and regulations”. Dalam artiluas, Holmes dan Burns (1990) menjelaskan pengertian pengendalian intern yang dikutip dari Statements on Auditing Standards, yaitu : “Pengendalian intern meliputi rencana organisasi dan semua metode serta peraturan yang sederajat yang digunakan di dalam perusahaan untuk menjaga kekayaannya, memeriksa kecermatan dan keandalan data akuntansinya, meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan oleh manajemen”. Pengertian sistem pengendalian intern menurut PP Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern adalah “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. 2.2.10.2. Komponen Sistem Pengendalian Intern COSO, Pengendalian intern terdiri dari 5 (lima) komponen (Arens, 2003) yaitu: 1) Lingkungan Pengendalian 2) Penilaian Resiko 3) Aktivitas Pengendalian 4) Informasi dan Komunikasi 5) Pemantauan

11

2.2.10.3. Prinsip Umum Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Prinsip umum yang harus diperhatikan dalam menerapkan sistem pengendalian intern yaitu : 1. Sistem pengendalian intern sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus menerus. Sistem Pengendalian Intern akan efektif apabila dibangun ke dalam infrastruktur suatu instansi dengan menjadi bagian dari organisasi yang dikenal dengan istilah ”built-in”. Pengertian built-in adalah suatu proses yang terintegrasi dengan kegiatan, dan akan menyatu dengan pelaksanaan fungsi manajemen, mulai dari perencanaan sampai evaluasi. 2. Sistem Pengendalian Intern dipengaruhi oleh manusia. Efektivitas sistem pengendalian inten sangat bergantung pada manusia yang melaksanakannya. Manajemen menetapkan tujuan, merancang dan melaksanakan mekanisme pengendalian, memantau serta mengevaluasi pengendalian.Selanjutnya, seluruh pegawai dalam instansi memegang peranan penting untuk melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif. 3. Sistem pengendalian intern memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakiinan yang mutlak. Betapapun baiknya perancangan dan pengoperasian sistem pengendalian intern dalam suatu instansi, tidak dapat memberikan jaminan keyakinan yang mutlak bahwa tujuan instansi dapat tercapai.Hal ini disebabkan kemungkinan pencapaian tujuan tetap dipengaruhi oleh keterbatasan yang melekat dalam seluruh sistem pengendalian intern, seperti kesalahan manusia, pertimbangan yang keliru, dan adanya kolusi. 4. Sistem Pengendalian Intern diterapkan sesuai dengan kebutuhan ukuran, kompleksitas, sifat, tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Bentuk, luasan dan kedalaman pengendalian akan tergantung pada tujuan dan ukuran instansi, serta sesuai dengan kebutuhan dan ciri kegitan serta lingkungan yang melingkupinya, karakter operasi dan lingkungan dimana kegiatan instansi dilaksanakan. Dengan konsep ini, tidak ada pengendalian yang dimiliki suatu instansi yang langsung dapat ditiru dan diterapkan pada instansi lain. 2.2.11 Kompetensi Aparatur 2.2.11.1 Pengertian Kompetensi Berdasarkan peraturan kepala Badan Kepagawaian Negara No. 13 tahun 2011 standar kompetensi jabatan yang selanjutnya disebut standar kompetensi manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.Sedangkan kompetensi manajerial adalah karakteristik yang mendasari individu dengan merujuk pada kriteria efektif danlatau kinerja unggul dalam jabatan tertentu. Terdapat berbagai macam definisi kompetensi, tetapi definisi yang sering dipakai adalah sejumlah karakteristik yang mendasari individu untuk mencapai kinerja superior. Berikut ini beberapa referensi yang berkaitan dengan definisi kompetensi:

12

a) Kompetensi merujuk kepada pengetahuan (knowledge), keahlian (skill) dan kemampuan (abilities), yang dapat didemonstrasikan, yang dilakukan dengan standar tertentu. b) Kompetensi terdiri atas pengetahuan, keahlian, dan aplikasi yang konsisten dari keduanya untuk mencapai standar kinerja yang diperlukan dalam pekerjaan (Competency Standars Body Canberra, 1994) c) Kompetensi merupakan model yang mengidentifikasi keahlian, pengetahuan dan karakteristik yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan (A.D. Lucia & R.Lepsinger/Preface xiii). 2.2.11.2 Karekteristik Kompetensi Penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharaapkan untuk kategori baik atau rata-rata (BKN, 2003:10). Penentuan ambang kompetensi yang dibutuhkan tentunya dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, suksesi perencanaan, evaluasi kinerja dan pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan penjelasan lebih rinci dari masing-masing kompetensi menurut David Mc. Clelland adalah sebagai berikut: a) Keterampilan: Keahlian/kecakapan melakukan sesuatu dengan baik, Contoh: Kemampuan mengemudi. b) Pengetahuan: Informasi yang dimiliki/dikuasai seseorang dalam bidang tertentu. Contoh: Mengerti ilmu manajemen keuangan. c) Peran sosial: Citra yang diproyeksikan seseorang kepada orang lain (“the outer self)”. Contoh: menjadi seorang pengikut, atau seorang oposan. d) Citra diri: persepsi individu tentang dirinya (“the inner self)”. Contoh: melihat/memposisikan dirinya sebagai seorang pemimpin. e) Trait: Karakteristik yang relative konstan pada tingkah laku seseorang. Contoh: seorang pendengar yang baik. f) Motif: Pemikiran atau nilai dasar yang konstan yang mendorong individu untuk bertindak atau berperilaku. Contoh: ingin selalu dihargai, dorongan untuk mempengaruhi orang lain. 2.3

Kerangka Pikir Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan dengan variabel bebas yaitu, penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas hubungan ini akan dijelaskan melalui kerangka pikir. 2.3.1. Pengaruh penerapan SIMDA terhadap Kualitas LKPD Sistem informasi manajemen yang selalu menggunakan teknologi pengolahan data elektronik, dengan menggunakan teknologi compute rmaka tingkat efisiensi

13

pekerjaan akan semakin meningkat. Lebih jauh lagi system informasi manajemen dapat mengkomunikasikan seluruhoutput yang dihasilkan dari masing-masing sub system yang kemudian diintegrasikan menjadi sebuah informasi yang diperlukan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Andal. 2.3.2. Pengaruh SPI Terhadap Kualitas LKPD Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini “tidak wajar dan/atau disclaimer” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait (Badan Pemeriksa Keuangan, 2011). Indriasari dan Nahartyo (2008) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatwaktuan dan keterandalan. Nurillah (2014), hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2.3.3. Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas LKPD Pengertian kompetensi menurut Keputusan Kepala BKN No 46A Tahun 2003 adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharaapkan untuk kategori baik atau rata-rata. Penentuan ambang kompetensi yang dibutuhkan tentunya dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, suksesi perencanaan, evaluasi kinerja dan pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan sumber daya manusia merupakan human capital di dalam organisasi. Human capital merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan economic rent. Human capital merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan dengan human capital tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkompetensi tinggi (Sugeng dan Imam, 2000 dalam Sutaryo, 2011).

14

2.3.4. Pengaruh Ketaatan SAP Terhadap Kualitas LKPD Standar akuntansi yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar yang harus diikuti dalam laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengguna laporan keuangan akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kewajaran laporan keuangan disusun berdasarkan bukti transaksi. Laporan keuangan yang berkualitas harus berdasarkan SAP sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Sari (2013) dalam penelitiannya menunjukkan penerapan Standar Akuntani Pemerintah mempengaruhi tatakelola pemerintahan di Jawa Barat. Adapun kerangka pikir penelitian ini digambarkan pada gambar berikut ini.

Penerapan SMDA (X1) H1 Sistem Pengendalian Intern (X2)

H2

Kompetensi Aparatur

H3

Kualitas LKPD (Y)

(X3) H4 Ketaatan Terhadap SAP (X4)

Gambar 2.2. Kerangka Pikir 2.4.

1.

2. 3. 4.

Hipotesis Penelitian Hipotesis dalam penelitian ini yaitu : Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara Ketaatan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara

15

METODE PENELITIAN 3.1. Desain Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode survei (survey method), yaitu untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, tetapi peniliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner (Sugiyono, 2014: 6). 3.2.

Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara yang menggunakan Aplikasi SIMDA. Penelitian dilakukan selama 5 (lima ) bulan yaitu bulan Januari-Mei 2015.

3.3. 1.

2.

Jenis dan Sumber data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Barat, dan Kota Ternate sebagai daerah sampel dalam peneltian ini, melalui observasi langsung dan survei dengan cara memberikan kuesioner kepada para responden. Data Sekunder Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Barat, dan Kota Ternate berupa data kepegawaian dan data LHP LKPD.

3.4. Metode Pengumpulan Data 1. Kuesioner didistribusikan kepada para responden disertai surat permohonan pengisian kuisioner. Dalam surat permohonan pengisian kuisioner dinyatakan identitas peneliti, tujuan penelitian, serta jaminan atas kerahasiaan responden. 2. Dokumentasi diperoleh dengan mengumpulkan data data kepegawaian dan data LHP LKPD pada SKPD atau instansi yang terkait dengan penelitian ini. 3.5. Populasi dan Sampel 3.5.1. Populasi Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara yang menggunakan Aplikasi SIMDA yaitu Pemerintah Kota Ternate, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Data daerah populasi ada sebagai berikut.

16

Tabel 3.1 Daerah Populasi Kabupaten/Kota yang menerapkan SIMDA Nama Pemerintah Daerah


Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Halmahera Tengah Kota Ternate Kabupaten Halmahera Utara Kabupaten Morotai Sumber : BPKP Perwakilan Maluku Utara

2008 2014 2012 2013 2011 2013 2013 2014

3.5.2.

Sampel Teknik sampling yang digunakan adalah sampel bertahap (multistage sampling), dengan pertimbangan bahwa populasi tersebar secara geografis sehingga sukar sekali mendapatkan kerangka sampel. Marzuki (2005) mengatakan bahwa sampel gugus bertahap digunakan apabila populasi tersebar secara geografis sehingga populasi dibagi dalam beberapa gugus tingkat, sampel pertama menentukan kabupaten terpilih dan kedua menentukan sampel terpilih. Tahapan pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu : 1. Tahap pertama memilih daerah yang akan dijadikan sampel, dengan pertimbangan bahwa populasi tersebar secara geografis. Tabel 3.2 Daerah Sampel Nama Pemerintah Daerah


Kabupaten Halmahera Tengah 2011 Kabupaten Halmahera Barat 2012 Kota Ternate 2013 Sumber : Data populasi yang diolah, (2015) Alasan pengambilan sampel yaitu jarak daerah sampel mudah dijangkau dan data mudah diperoleh dari instansi pemerintah daerah 2. Tahap kedua menentukan sampel berupa responden. Sebelum menentukan besarnya sampel berupa responden terlebih dahulu di tampilkan populasi dari setiap daerah, dapat dilihat pada tabel berikut.

17

Tabel 3.3 Populasi Nama Pemerintah Daerah

Populasi

Kabupaten Halmahera Tengah Kabupaten Halmahera Barat Kota Ternate Total Sumber : BKD Kabupaten/Kota, 2013

152 152 164 468

Sampel penelitian dihitung dengan menggunakan Metode Slovin (Sugiyono, 2009), yang rumusnya adalah: N = 1+ Dimana : n : sampel N : Populasi e : Tingkat kesalahan Berdasarkan metode Slovin di atas, jumlah sampel dalam penelitian ini dapat dihitung sebagai berikut: 468 = = 216 responden 1 + 468 (0, 05) Berdasarkan hasil perolehan diatas, maka sampel yang akan diteliti adalah 216 orang. Selanjutnya, ditentukan sampel setiap SKPD menggunakan teknik proporsional random sampling dengan menggunakan rumus alokasi sampel proporsional (Nasir, 2003), yaitu : =

=

Dimana : N = Jumlah populasi peneltian n = Jumlah sampel peneltian Nj = Jumlah populasi pada tiap - tiap area = Jumlah sampel pada tiap - tiap area Tabel 3.4 Sampel Daerah Sampel

Sampel

Kabupaten Halmahera Tengah Kabupaten Halmahera Barat Kota Ternate

70 70 76

Jumlah sampel Sumber : Data populasi diolah, 2015

216

18

3.6. Uji Kualitas Data 3.6.1. Uji Validitas Data Validitas merupakan tingkat di mana sebuah pengujian mengukur apa yang benar-benar ingin diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan faktor analisis untuk mendapatkan constructvalidity. Faktor analisis dilakukan dengan menggunakan software SPSS 19 for windows. Item yang digunakan dalam penelitian adalah yang mempunyai nilai factor loading ≥ 0,5. Factor loading adalah korelasi item-item pertanyaan dengan konstruk yang diukur. Menurut Hair et al., (2010) factor loading ≥ 0,3 telah memenuhi level minimal, namun sangat disarankan besarnya nilai loading ± 0,4. Jika loading suatu item pertanyaan mencapai ≥ 0,5 maka item tersebut sangat penting dalam menginterprestasikan konstruk yang diukurnya. 3.6.2. Uji Reliabilitas Data Reliabilitas berkaitan dengan akurasi dan presisi dari sebuah prosedur pengukuran (Cooper dan Schidler, 2006). Keandalan (reliability) suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias (bebas kesalahan—error free) dan karena itu menjamin pengukuran yang konsisten dari waktu ke waktu dan lintas beragam item dalam instrumen. Dengan kata lain, keandalan suatu pengukuran merupakan indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi yang mana instrumen mengukur konsep dan membantu menilai “ketepatan” sebuah pengukuran (Sekaran, 2006). Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai Cronbach’s Alpha yaitu diatas 0,7 (Hair et al., 2010). Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan software SPSS 22 for windows. 3.7.

Uji Asumsi Klasik Sebelum melakukan regresi terdapat syarat yang harus dilalui yaitu melakukan uji asumsi klasik. Model regresi harus bebas dari asumsi klasik yaitu, bebas normalitas, heteroskedastisitas dan multikolinearitas. 1) Uji Normalitas 2) Uji Heteroskedastisitas 3) Uji Multikolinearitas

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1.

Gambaran Objek Penelitian Penerapan SIMDA pada Kabupaten/Kota di Maluku Utara dimulai sejak tahun 2008 yaitu Halmahera Selatan sebagai pilot project. Pada tahun 2011, BPKP Perwakilan Maluku Utara sebagai konsultan pemerintah mulai mengembangkan SIMDA ke beberapa Kabupaten/Kota seperti Kabupeten Halmahera Tengah Tahun 2011, Kabupeten Halmahera Barat Tahun 2012, Kabupeten Halmahera Timur Tahun 2013, Kota Ternate Tahun 2013 dan Kabupaten Kepulauan Morotai Tahun 2014.

19

4.2.

Hasil Penyebaran Kuesioner Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner. Total jumlah pernyataan dalam kuesioner yaitu 57 item. Terdiri dari 11 item pernyataan yang mengukur variabel penerapan SIMDA, 10 item pernyataan yang mengukur variabel kompetisi SDM, 10 item pernyataan yang mengukur variabel sistem pengendalian internal, 15 item pernyataan yang mengukur variabel ketaatan standar akuntansi pemerintahan dan 111 item pernyataan yang mengukur variabel kualitas laporan keuangan. Kuesioner disajikan dalam 2 bagian, yaitu bagian pertama untuk pengantar (permohonan kesediaan mengisi kuesioner untuk responden, sedangkan bagian kedua berisi informasi umum responden dan item pernyataan yang mengukur variabel penerapan SIMDA, kompetisi SDM, sistem pengendalian internal, ketaatan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan. Responden pada penelitian ini adalah pejabat struktural kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah dan kota Ternate yaitu kabupaten/kota yang telah menggunakan SIMDA di Provinsi Maluku Utara. Proses penyebaran dan pengumpulan data dilakukan terhitung mulai tanggal 20 Mei hingga 10 Juni 2015, dengan menyebarkan sebanyak 216 kuesioner. Dari 216 kuesioner yang disebar, terdapat 194 (89,81%) yang dikembalikan dan dinyatakan memenuhi syarat untuk dianalisis dalam rangka pengujian hipotesis. Dengan demikian tingkat respon dalam penelitian adalah 89,81%. Hasil penyebaran kuesioner. 4.3.

Karakteristik Responden Responden dalam penelitian ini adalah pejabat struktural esselon 2 dan 3 pada SKPD Kabupaten/Kota di Maluku Utara. Gambaran umum tentang responden yang digunakan dalam Karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, umur, masa kerja tingkat pendidikan dan usia kerja. Secara umum, mayoritas responden adalah laki-laki 117 atau sebesar 60,31% dan perempuan 39,69%, dengan rata-rata umur 40-49 tahun, tingkat pendidikan mayoritas adalah lulusan S1 dan usia kerja mayoritas di atas 10 tahun.

4.4. Pembahasan 4.4.1. Pengaruh Penerapan SIMDA terhadap Kualitas Laporan Keuangan Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMDA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini menunjukkan variabel penerapan SIMDA merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi yang semakin pesat telah mempengaruhi sistem pengolahan data dan system informasi pada entitas yang melakukan pelaporan data keuangan. Untuk dapat melakukan pengolahan data keuangan secara efektif dan efisien maka dibutuhkan suatu system informasi terintegrasi yang dapat diandalkan, cepat dan akurat sehingga suatu

20

system dapat diintegrasikan secara menyeluruh dan mampu memberikan informasi yang handal dan relevan. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan sebuah system berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah daerah baik ditingkat pelaporan (SKPKD) atau pun ditingkat akuntansi (SKPD). Aplikasi ini diharapkan dapa membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan penatausahaan APBD dan pertanggungjawaban APBD Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ridwan (2009) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari penerapan aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan terhadap kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Mohune (2012) meneliti pengaruh penerapan SIMDA terhadap Kualititas Keuangan Pemerintah Daerah dengan hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 4.4.2.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini menunjukkan variabel Sistem Pengendalian Internal merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal telah memenuhi fungsinya dalam hal memberikan keyakinan memadai tentang (1) kualitas laporan keuangan, (2) kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan, (3) efektifitas dan efisiensi operasi. Sistem pengendalian intern menjadi salah satu faktor yang signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sejalan dengan temuan BPK atas lemahnya sistem pengendalian intern yang mengakibatkan kebocoran dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan sehingga BPK memberikan opini Tidak wajar (TW) bahkan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) untuk LKPD kabupaten dan kota di Maluku Utara. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Nurillah (2014), Mirnayanti (2013), Tantriani dan Sukmaningrum dan Harto (2011) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: pengendalian intern mempunyai pengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten /Kota yang telah menerapkan SIMDA dalam pengelolaan keuangan daerah menunjukkan Sistem Pengendalian Internal yang baik yang secara langsung berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Maluku Utara.

21

4.4.3.

Pengaruh Komptensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini menunjukkan variabel Kompetensi SDM merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasar data demografi responden, terdapat fakta bahwa jumlah pegawai yang berlatar pendidikan akuntansi masih kurang. Uraian tugas dan fungsi yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas). Padahal fungsi dan proses akuntansi hanya dapat dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang ilmu akuntansi. Karena masih sangat sedikit jumlah akuntan atau pegawai yang berpendidikan tinggi akuntansi, sementara peraturan perundang-undangan telah mewajibkan setiap satuan kerja untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, maka pegawai yang ada yang diberdayakan. Walaupun kelemahan yang ada diimbangi dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah, hal ini belum dapat memaksimalkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil di atas konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ketidaksignifikanan ini disebabkan kondisi kapasitas aparatur manusia di DPKAD maupun DPPKD yang belum mendukung. Hasil tersebut tidak sesaui dengan penelitian yang dilakukan oleh Choirunisah (2008) yang menemukan bahwa kemampuan sumber daya manusia dan interaksinya dengan sistem berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan sebuah instansi. 4.4.4.

Pengaruh Pemahaman SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini menunjukkan variabel Pemahaman SAP merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar yang harus diikuti dalam laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengguna laporan keuangan akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kewajaran laporan keuangan disusun berdasarkan bukti transaksi. Laporan keuangan yang berkualitas harus berdasarkan SAP sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Maeka Sari, Adiputra dan Sujana (2014), meneliti tentang pengaruh pemahaman SAP dan pemanfataan SIAKD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hasil penelitan menemukan bahwa

22

terdapat pengaruh positif pemahaman SAP terhadap pemerintah daerah.

kualitas laporan keuangan

KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka kesimpulan dapat diringkas sebagai berikut: 1. Penerapan SIMDA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Kompetensi Aparatur tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal yang disebabkan yakni kondisi kapasitas sumber daya k o mp e t e ns i yang masih rendah karena tidak berlatarbelakang akuntansi 4. Pemahaman SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengguna laporan keuangan akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kewajaran laporan keuangan disusun berdasarkan bukti transaksi. Laporan keuangan yang berkualitas harus berdasarkan SAP sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. 5.2. Saran 1. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi sistem informasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas 2. Sistem pengendalian internal harus memenuhi fungsinya dalam hal memberikan keyakinan memadai tentang (1) kualitas laporan keuangan, (2) kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan, (3) efektifitas dan efisiensi operasi. 3. Pemerintah kabupaten dan kota perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan melakukan rektrutmen PNS berlatar belakang akuntansi dan melakukan pendidikan dan pelatihan teknis akuntansi keuangan daerah. 4. Laporan keuangan yang berkualitas harus berdasarkan SAP sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

23

DAFTAR PUSTAKA Abdul Wahab, Solichin, 1990, Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Impementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta Blanchard, P.Nick.,Thacker, James.W. 2004. Diagnosing Management Training and Developmental Needs. Geneva : ILO Bastian, Indra, 2006, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta BPK RI.2007. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Booklet), BPK. RI, Jakarta. Choirunisah, Fariziah. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi studi kasus di KPPN Malang. Universitas Gadjah Mada. Kusmayadi, Dedi. 2009. Pengaruh Pengawasan Intern dan Penatausahaan keuangan Daerah terhadap Good Government , Suervei Pada Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Junal Ichsan Gorontalo.Vol. 4. No. 2 Edisi Mei – Juli 2009. Departemen Keuangan. Badan Akuntansi Keuangan Negara Departemen keuanganTahun 2001. Elfyanti, E. (2010). Pengaruh penerapan aplikasi sistem akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan SAR. Universitas Trisakti. Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS, Badan. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang Harahap, S. S. (2011). Teori Akuntansi. Jakarta: Rajawali Pers. Halim, Abdul. 2007, Akuntansi Keuangan Daerah, Buku Edisi Ketiga. Bandung: Fokusmedia Hair, J.F., William C. Black, Barry J.B.,dan Rolph E.A. (2007). Multivariate Data Analysis AGlobal Perspective.Jersey : Prentice Hall. Hevesi, G. Alan. 2005. Standard for internal control in New York States Governtment. Horngren, Charles T., Walter T. Harrison Jr., Michael S. Robinson dan ThomasH. Secokusump.(2002). Akuntansi di Indonesia. Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat. Indriasari, Desi & Ertambang Nahartyo (2008), Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir), Simposium Nasional Akuntansi XI-Pontianak. J Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad. (1996). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan., Mardiasmo.(2006). Akuntansi Sektor Publik. Andi Yogyakarta. Yogyakarta Mahmudi.2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP STIM YKPN. Mulyadi.(2001). Sistem Akuntansi.Jakarta : SalembaEmpat.

24

Mohune, 2012, Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo) Nordiawan, Dedi. 2007. Akuntansi Pemerintahan , Jakarta : Salemba Empat. Nugraha Dan Astuti, 2013, Analisis penerapan system informasi manajemen Keuangan daerah (Simda Keuangan) Dalam Pengolahan Datakeuangan Padaorganisasi Pemerintah daerah (Studikasus Padadinas Kesehatan kabupaten nganjuk), Jurnal Akuntansi Aktual Ridwan.2009. Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.Universitas Padjajaran: Bandung. Susanti, Nugraha,.2010.Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap reliabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal ekonomi bisnis No 1 Vol 3, April 2010. Nugraheni, P., & Subaweh, I. (2008).Pengaruh pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB dalam penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan. Jurnal Ekonommi Bisnis, No.1. Vol.13. April. Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Perss, Jakarta, 2002, h.1598 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 55 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. _____________, Nomor 233/PMK/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2011 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. ____________, Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. ____________, Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. ____________, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. ____________, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. ____________, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. ____________, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. ____________, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

25

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. ____________, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. ____________, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Rosalin, Faristina. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi Pada BLU di Kota Semarang). Skripsi Universitas Diponegoro : Semarang Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis.Jilid 1.Edisi 4. Salemba Empat Sekaran, Uma and Roger Bougie. (2010). Research Methods for Business : A Skill Building Approach, 5th Edition. London :Wiley. Sugiyono (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. Sukmaningrum, Tantriani dan Puji Harto.2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Supranto, J. (2000). Statistik Teori dan Aplikasi.Jilid 1 Edisi 6. Erlanggga : Jakarta.

26

PUBLIKASI ILMIAH. Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Magister (S2) OLEH ERWIN NIM :

Recommend Documents