KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT GAJAH TUNGGAL TBK. Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.
PT GAJAH TUNGGAL TBK. Berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) Kegiatan Usaha: Bergerak dalam bidang industri pembuatan barang-barang dari karet, termasuk ban dalam dan luar segala jenis kendaraan, barang, atau alat. Kantor Pusat Wisma Hayam Wuruk Lt. 10 Jl. Hayam Wuruk No.8, Jakarta 10120 Telepon: (021) 3805916 Faksimile: (021) 3804908
Website: www.gt-tires.com Email:
[email protected]
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN. SURAT UTANG TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, SEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMEN (“SECURITIES ACT”) DAN TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DALAM WILAYAH AMERIKA SERIKAT (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM REGULATION S DARI SECURITIES ACT), KECUALI BERDASARKAN PENGECUALIAN DARI, ATAU DALAM TRANSAKSI YANG TIDAK TUNDUK KEPADA, PERSYARATAN PENDAFTARAN DALAM SECURITIES ACT. TIDAK ADA PENAWARAN UMUM YANG AKAN DILAKUKAN DI DALAM AMERIKA SERIKAT ATAU WILAYAH JURISDIKSI LAINNYA DI MANA PENAWARAN TERSEBUT DIBATASI, DILARANG, ATAU DIANGGAP MELANGGAR HUKUM. SURAT UTANG TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANGUNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL. DEFINISI Agen dan Agen Jaminan
:
PT Bank QNB Indonesia Tbk.
Agunan Yang Dibagi
:
Jaminan fidusia, gadai saham, hak tanggungan dan pengalihan oleh Perseroan.
Akuntan Publik
:
Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny, selaku auditor independen, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2016.
Bapepam dan LK
:
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang dahulu dikenal sebagai Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, tugas dan wewenangnya telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Direktur
:
Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Entitas Anak Penjamin
:
memiliki arti anak perusahaan Perseroan yang memberikan Jaminan Perusahaan (corporate guarantee) yang pada saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan, adalah PSM.
Indenture
:
memiliki arti Indenture tanggal 10 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Perseroan sebagai penerbit, PSM sebagai entitas anak penjamin, dan DB Trustees (Hong Kong) Limited sebagai trustee, Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch sebagai paying agent, transfer agent dan registrar.
Jaminan Perusahaan
:
setiap jaminan perusahaan (corporate guarantee) yang diberikan oleh Entitas Anak Penjamin guna menjamin kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas, Indenture dan Notes.
Komisaris
:
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Kurs Tengah
:
Kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 10 Agustus 2017 sebesar Rp13,338.-/USD.
Mandated Lead Arranger dan Bookrunners
:
Credit Suisse AG, Singapore Branch, Deutsche Bank AG, Singapore Branch, PT Bank KEB Hana Indonesia, dan PT Bank QNB Indonesia Tbk.
OJK
:
Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undangundang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No. 21 tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Pemegang Saham Perseroan
:
Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.
Penilai Independen
:
Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto & Rekan, penilai Independen yang memiliki ijin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.09.0022 tanggal 24 Maret 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Bapepam - LK yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.
Peraturan No. IX.E.1
:
Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2
:
Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perjanjian Fasilitas
:
Perjanjian fasilitas tanggal 28 Juli 2017 oleh dan antara lain Perseroan sebagai debitur, PSM sebagai penjamin, Mandated Lead Arranger dan Bookrunners, Agen dan Agen Jaminan, dengan jumlah pokok sebesar USD210.000.000 dan Rp534.200.000.000, berjangka waktu 5 tahun.
Persetujuan
:
Persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan telah diperoleh pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 20 Juni 2017.
Perseroan
:
PT Gajah Tunggal Tbk., suatu perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
PSM
:
PT Prima Sentra Megah, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, yang seluruh sahamnya secara langsung dan tidak langsung dimiliki oleh Perseroan.
Surat Utang atau Notes
:
Surat utang yang diterbitkan oleh Perseroan dalam mata uang U.S. Dollar (USD) di luar wilayah Republik Indonesia dalam bentuk Fixed Rate Senior Secured Notes dengan jumlah sebanyak-banyaknya USD250.000.000 yang diterbitkan dengan dengan merujuk pada ketentuan Regulation S dari Securities Act yang rencananya akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited., dan dijamin dengan aset Perseroan yang merupakan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan Jaminan Perusahaan oleh Entitas Anak Penjamin.
Transaksi
:
Penerbitan Surat Utang atau Notes, pemberian Jaminan Perusahaan dan pemberian Agunan Yang Dibagi. I. PENDAHULUAN
Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi yang dilaksanakan oleh Perseroan, yaitu penerbitan Surat Utang dan penandatanganan Perjanjian Fasilitas. II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI DAN DAMPAK TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN A.
TRANSAKSI 1.
Alasan dan Latar Belakang Pada tahun 2013, Perseroan menerbitkan Senior Secured Notes (“Surat Utang Jatuh Tempo”) dengan jumlah pokok sebesar USD500.000.000 (lima ratus juta Dollar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tahun 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bermaksud untuk memperoleh pembiayaan guna membiayai kembali Surat Utang Jatuh Tempo, yang dilakukan Perseroan dengan cara memperoleh fasilitas pinjaman dari perbankan dan juga menerbitkan Surat Utang, dimana seluruh dana yang diterima dari hasil perolehan pinjaman dan penerbitan Surat Utang akan digunakan untuk melunasi kewajiban Surat Utang
Jatuh Tempo. Adapun uraian mengenai Perjanjian Fasilitas, dapat diuraikan sebagai berikut: •
Nilai
:
Jumlah pokok sebesar USD210.000.000 (dua ratus sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dan Rp534.200.000.000 (lima ratus tiga puluh empat miliar dua ratus juta Rupiah)
•
Jaminan
:
Jaminan fidusia tagihan, jaminan gadai rekening, Agunan Yang Dibagi oleh Perseroan dan Jaminan Perusahaan yang diberikan oleh Penjamin.
•
Penggunaan dana
:
Bersama-sama dengan dana hasil penerbitan Surat Utang akan digunakan untuk melunasi kewajiban terhutang berdasarkan Surat Utang Jatuh Tempo 2018, senilai USD500.000.000 (lima ratus juta Dollar Amerika Serikat).
•
Jangka waktu
:
5 tahun.
•
Bunga
:
(i) terkait fasilitas USD dari pemberi pinjaman dalam negeri sebesar 5,30% per tahun + LIBOR, sementara fasilitas USD dari pemberi pinjaman luar negeri adalah 4,95% per tahun + LIBOR; dan (ii) terkait fasilitas Rupiah sebesar 4,10% per tahun + JIBOR.
•
Jatuh tempo : pembayaran Bunga
Setiap 3 (tiga) bulanan atau jangka waktu lain yang disepakati oleh para pihak.
•
Ketentuan: ketentuan dan/atau pembatasan, antara lain
Kecuali untuk Jaminan yang Diizinkan (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Fasilitas), Obligor (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Fasilitas) tidak akan (dan Perseroan akan memastikan bahwa tidak ada anggota dari Grup (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Fasilitas) yang akan): -
mengadakan atau mengizinkan adanya pembebanan Jaminan (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Fasilitas) apapun atas setiap asetnya;
-
menjual, mengalihkan atau dengan cara lainnya melepaskan setiap asetnya dengan ketentuan dimana aset-aset tersebut dapat disewakan atau diperoleh kembali oleh Obligor atau anggota lain dari Grup;
-
menjual, mengalihkan atau dengan cara lainnya melepaskan piutangnya dengan ketentuan recourse;
-
mengadakan atau mengizinkan perjanjian dengan hak retensi;
adanya
-
mengadakan atau mengizinkan adanya perjanjian dimana uang atau manfaat dari suatu bank atau rekening lain dapat digunakan, dikompensasikan atau menjadi subyek gabungan rekening-rekening; atau
-
mengadakan atau mengizinkan adanya perjanjian preferensial lainnya yang memiliki akibat yang serupa,
dalam keadaan dimana pengaturan atau transaksi tersebut diadakan terutama sebagai cara meningkatkan Utang Keuangan (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Fasilitas) atau pembiayaan atas akuisisi aset. 2.
Manfaat Transaksi Terhadap Perseroan Pada prinsipnya baik transaksi penerimaan fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas maupun penerbitan Surat Utang tidak akan menambah saldo pinjaman Perseroan namun justru akan memperpanjang profil jatuh tempo utang Perseroan karena dana yang diterima dari hasil penerbitan Surat Utang dan pinjaman dari Perjanjian Fasilitas akan digunakan untuk melunasi kewajiban terhutang berdasarkan Surat Utang Jatuh Tempo 2018. Sehingga dengan dilunasinya Surat Utang Jatuh Tempo 2018 tersebut maka kewajiban utang jangka panjang Perseroan yang semula akan jatuh tempo pada tahun 2018 menjadi diperpanjang sampai dengan tahun 2022.
3.
Uraian Singkat Mengenai Transaksi a.
Berikut adalah uraian singkat mengenai Transaksi: i.
Surat Utang atau Notes •
Nilai
:
USD250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat)
•
Pencatatan
:
Surat Utang yang diterbitkan Perseroan telah dicatatkan pada SGX-ST sesuai dengan ketentuan Regulation S dari Securities Act (sebagaimana diubah)
•
Jaminan
:
Aset Perseroan berupa jaminan fidusia atas mesin dan perlengkapan, jaminan fidusia atas klaim asuransi, jaminan hak tanggungan atas bidang-bidang tanah milik Perseroan yang terletak di wilayah Tangerang dan Jaminan Perusahaan oleh Entitas Anak Penjamin, yang pelaksanaannya tunduk kepada hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Selain itu, Perseroan juga akan memberikan pengalihan hak atas kewajiban lindung nilai (assignment over hedging) yang pelaksanaannya tunduk kepada hukum Inggris.
•
Tujuan penerbitan : Surat Utang
Bersama-sama dengan dana dari Perjanjian Fasilitas akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban Perseroan termasuk pokok dan bunganya yang terhutang berdasarkan Surat Utang Jatuh Tempo 2018, senilai USD500.000.000 (lima ratus juta Dollar Amerika Serikat).
•
Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok
:
Tahun 2022.
•
Bunga
:
Sebesar 8.375% (delapan koma tiga tujuh lima persen) per tahun.
•
Jatuh tempo : pembayaran Bunga
Setiap 6 bulanan atau jangka waktu lain yang disepakati oleh para pihak.
•
Ketentuan: ketentuan dan/atau pembatasan
Pembatasan-pembatasan yang diberlakukan bagi Perseroan berdasarkan Indenture, antara lain: 1. Pembatasan untuk memperoleh hutang dan menerbitkan saham preferen (Limitation on Indebtedness and Issuance of Preferred Stock). 2. Pembatasan untuk menjual (Limitation on Asset Sales).
aset
3. Pembatasan untuk melakukan pembayaran tertentu (Limitation on Payments / Restricted Payments). 4. Pembatasan untuk melakukan transaksi dengan afiliasi (Limitation on Transaction with Affilaites). 5. Pembatasan untuk merubah kegiatan usaha (Limitation on Business Activities). 6. Pembatasan untuk memberikan jaminan perusahaan dan melepaskan jaminan perusahaan (Limitation on Issuance of Guarantees of Indebtedness and Release of Guarantees). 7. Pembatasan untuk harta kekayaan (Limitation on Liens).
menjaminkan perusahaan
8. Pembatasan untuk melakukan transaksi sewa beli (Limitation on Sale and Leaseback Transactions).
Guna menjamin kewajiban pembayaran Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas dan Surat Utang, Perseroan telah setuju dengan kreditor dalam Perjanjian Fasilitas dan juga Trustee untuk berbagi Agunan Yang Dibagi. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 10 Agustus 2017, Perseroan antara lain dengan PT Bank QNB Indonesia Tbk sebagai original senior facility agent, original senior facilities security agent, dan common security agent; DB Trustees (Hong Kong) Limited sebagai original note trustee telah menandatangani perjanjian antar kreditur (intercreditor agreement, atau “Perjanjian Antar Kreditur”) yang diatur berdasarkan hukum Singapura yang akan mengatur mengenai pembagian Agunan Yang Dibagi kepada masing-masing kreditur berdasarkan Perjanjian Fasilitas maupun pemegang Notes. b.
Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi i.
Perseroan Riwayat Singkat Pendirian Perseroan merupakan suatu perseroan terbuka yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan didirikan pada tahun 1951 berdasarkan Akta notaris No. 54 dibuat di hadapan Raden Meester Soewandi, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.J.A.5/69/23, tanggal 29 Mei 1952 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63, tanggal 5 Agustus 1952, Tambahan No. 884. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris No. 1, tanggal 3 Agustus 2015, dibuat di hadapan Hilda Yulistiawati, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap peraturan OJK. Akta perubahan ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0959331, tanggal 26 Agustus 2015. Perseroan berkantor pusat di Wisma Hayam Wuruk Lt. 10, Jl. Hayam Wuruk No. 8 Jakarta Pusat 10120. Kegiatan Usaha Perseroan bergerak dalam bidang perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, telekomunikasi, perumahan (real-estate), arsitektur, pembangunan, percetakan, jasa dan perdagangan.
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan Struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut: Modal Dasar
: Rp6.000.000.000.000 (enam triliun rupiah) terbagi atas 12.000.000.000 (dua belas miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp500,(lima ratus Rupiah) Modal Ditempatkan dan : Rp1.742.400.000.000 (satu triliun tujuh Disetor ratus empat puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah) terbagi atas 3.484.800.000 (tiga miliar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah)
Berdasarkan keterangan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut: Keterangan Denham Pte Ltd Compagnie Financiere Michelin Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham 1.724.972.443
Nilai Nominal (Rp) 862.486.221.500
% 49,5%
348.480.000
174.240.000.000
10%
1.411.347.557
705.673.778.500
40,5%
3.484.408.600
1.742.400.000.000
100%
Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut: Direksi Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Independen Direktur Direktur Direktur
Dewan Komisaris Presiden Komisaris/ Komisaris Independen Wakil Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen
: : : : : : : : : :
Budhi Santoso Tanasaleh Tan Enk Ee Irene Chan Kisyuwono Hendra Soerijadi Catharina Widjaja Lin Jong Jeng Ferry Lawrentius Hollen Jusup Agus Sayono Hui Chee Teck
: Drs. Sutanto : : : : : : : :
Christopher Chan Siew Choong Lei Huai Chin Gautama Hartarto, MA Toh David Ka Hock Benny Gozali Sang Nyoman Suwisma Drs. Sunaria Tadjuddin Sean Gustav Standish Hughes
ii. PSM Riwayat Singkat Pendirian PSM, berkedudukan di Jakarta Pusat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. PSM semula didirikan dengan nama PT GT Megah Prima yaitu berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT GT Megah Prima No. 17 tanggal 10 Januari 2000, dibuat di hadapan Singgih Susilo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan berdasarkan Keputusan No. C-7457 HT.01.01.TH.2000 tanggal 28 Maret 2000, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UUWDP”) dengan No. Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”) 090515140526 di Kantor Pendaftaran
Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 288/BH.09.05/II/2001 tanggal 28 Februari 2001, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 13 Oktober 2006, Tambahan No. 11039. PT GT Megah Prima berubah nama menjadi PSM berdasarkan Akta Berita Acara PT GT Megah Prima No. 41 tanggal 20 Desember 2004 dibuat oleh Fenny Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah memperoleh persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C-00844 HT.01.04.TH.2005 tanggal 11 Januari 2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan UUWDP dengan No. TDP 090515140526 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 0537/RUB.09.05/III/2005 tanggal 4 Maret 2004, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 13 Oktober 2006 tambahan No. 11040. PSM berkantor di Wisma Hayam Wuruk Lantai 12, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta Pusat, dengan nomor telepon (62-21) 2311 528 dan nomor faksimili (62-21) 345 3476. Kegiatan Usaha PSM bergerak dalam bidang perindustrian, pengangkutan, pertanian, telekomunikasi, perumahan (real-estate), arsitektur, pembangunan, percetakan, jasa dan perdagangan. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham PSM Struktur permodalan dan kepemilikan saham Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut: Keterangan
Jumlah Saham
pada
tanggal
Jumlah Nilai Nominal Saham @Rp500.000 1.000.000.000
(%)
247.500.000
99%
5
2.500.000
1%
500
250.000.000
100%
1500
1.500.000.000
Modal Dasar 2.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan 495 Tuan Gunawan Slamet Pryana Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portepel
PSM
Pengurusan dan Pengawasan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PSM yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut: Direksi Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Direktur
: Hendra Soerijadi : Johan Setiawan : Marisa Kolonas
Dewan Komisaris Presiden Komisaris Wakil Presiden Komisaris Komisaris
: Budhi Santoso Tanasaleh : Kisyuwono : Drs. Sunaria Tadjuddin
c.
Pihak-Pihak Lain Yang Terlibat Dalam Transaksi Terkait Perjanjian Fasilitas i.
Credit Suisse AG, Singapore Branch, Deutsche Bank AG, Singapore Branch, PT Bank KEB Hana Indonesia, dan PT Bank QNB Indonesia Tbk sebagai Mandated Lead Arranger dan Bookrunners; dan
ii.
PT Bank QNB Indonesia Tbk. sebagai agen dan agen jaminan.
Terkait Perjanjian Antar Kreditur Sehubungan dengan penjaminan atas Agunan Yang Dibagi, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Antar Kreditur antara lain dengan PT Bank QNB Indonesia Tbk sebagai original senior facility agent, original senior facilities security agent, dan common security agent; dan DB Trustees (Hong Kong) Limited sebagai original note trustee. Terkait Surat Utang i. DB Trustees (Hong Kong) Limited sebagai trustee berdasarkan Indenture; ii. Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch sebagai Paying Agent, Transfer Agent dan Registrar berdasarkan Indenture; dan iii. Pembeli Awal atau initial purchasers (“Pembeli Awal”) adalah pihak yang telah menyampaikan jumlah Surat Utang yang akan dibeli dan besarnya tingkat suku bunga yang diinginkan dengan tujuan untuk memperoleh indikasi jumlah Surat Utang yang akan diterbitkan. Pembeli Awal merupakan pihak yang memiliki peran untuk melakukan pembelian atas Surat Utang yang akan diterbitkan oleh Penerbit dan selanjutnya akan dijual kembali kepada para investor umum. Credit Suisse (Singapore) Limited, Deutsche Bank AG, Singapore Branch dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (”Pembeli Awal”) adalah Pembeli Awal dari Surat Utang berdasarkan Purchase Agreement tanggal 3 Agustus 2017 yang dibuat oleh Penerbit dan para Pembeli Awal. B.
TRANSAKSI YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL Penerbitan Surat Utang atau Notes yang yang merupakan bagian dari Transaksi yang juga akan dijamin dengan jaminan kebendaan atas harta kekayaan milik Perseroan yang merupakan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan juga Jaminan Perusahaan yang diberikan oleh PSM merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a Peraturan No. IX.E.2 dengan mengingat bahwa nilai transaksi adalah lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2016. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Peraturan IX.E.2, Transaksi disyaratkan untuk memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memperoleh Persetujuan pada tanggal 20 Juni 2017. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Peraturan IX.E.2, Perseroan wajib mengumumkan informasi mengenai Transaksi paling lambat dua hari kerja setelah Transaksi yang dipenuhi dengan pengumuman Keterbukaan Informasi ini.
Penerbitan Surat Utang atau Notes yang dijamin oleh PSM, merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1, dengan mengingat bahwa PSM merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, PSM merupakan perusahaan terkendali yang sebagian besar sahamnya dimiliki Perseroan. Meskipun pemberian Jaminan Perusahaan oleh PSM yang merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, namun demikian, mengingat Transaksi juga merupakan transaksi material dan tidak terdapat Benturan Kepentingan, maka sesuai butir 5.a.1) Peraturan No. IX.E.1, Perseroan cukup mengikuti ketentuan Peraturan No. IX.E.2 yang dipenuhi dengan dilaksanakannya pengumuman Keterbukaan Informasi ini. C.
DAMPAK KEUANGAN PERSEROAN Dengan terlaksananya Transaksi, pada prinsipnya tidak akan menambah saldo pinjaman Perseroan namun justru akan memperpanjang profil jatuh tempo utang Perseroan karena dana yang diterima dari hasil penerbitan Surat Utang dan pinjaman dari Perjanjian Fasilitas akan digunakan untuk melunasi kewajiban terhutang berdasarkan Senior Secured Notes dengan jumlah pokok sebesar USD500.000.000 yang akan jatuh tempo pada tahun 2018 (“Surat Utang Jatuh Tempo 2018”). Sehingga dengan dilunasinya Surat Utang Jatuh Tempo 2018 tersebut maka kewajiban utang jangka panjang Perseroan yang semula akan jatuh tempo pada tahun 2018 menjadi diperpanjang sampai dengan tahun 2022. III.
PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI
Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah: a. Makes & Partners Law Firm, Konsultan Hukum yang ditunjuk Perseroan untuk membantu Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi termasuk dalam rangka penyiapan Keterbukaan Informasi ini; b. Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2016; dan c. KJPP Jennywati Kusnanto & Rekan selaku Penilai Independen yang memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi IV.
PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN
Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Jennywati, Kusnanto & rekan (“JKR”) sebagai penilai resmi (berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.09.0022 tanggal 24 Maret 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Bapepam - LK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam-LK No. 05/BL/STTD-P/B/2010 (penilai bisnis), juga telah ditunjuk manajemen Perseroan sebagai penilai independen atas kewajaran Transaksi Penerbitan Notes sesuai dengan surat penawaran No. JK/170710-001 tanggal 10 Juli 2017, yang telah disetujui oleh manajemen. Berikut adalah ringkasan laporan Pendapat Kewajaran JKR atas Transaksi Penerbitan Notes sebagaimana dituangkan dalam laporan No. JK/FO/170810-001 tanggal 10 Agustus 2017, dengan ringkasan sebagai berikut: 1. Pihak-pihak yang Bertransaksi Pihak-pihak yang bertransaksi dalam Transaksi adalah Perseroan sebagai pihak yang melakukan penerbitan notes dan PSM yang merupakan jaminan perusahaan.
2. Obyek Transaksi Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi Penerbitan Notes adalah transaksi penerbitan notes yang dilakukan oleh Perseroan, dengan jumlah pokok sebesar USD 250,00 juta dengan kupon sebesar 8,375%. 3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran Maksud dan tujuan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi Penerbitan Notes adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi Penerbitan Notes dari aspek keuangan serta untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan No. IX.E.2. 4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok Analisa Pendapat Kewajaran atas Transaksi Penerbitan Notes dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah JKR telaah. Dalam melaksanakan analisa, JKR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada JKR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan JKR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat JKR secara material. JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasiinformasi yang diberikan kepada JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran JKR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut. Proyeksi keuangan Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. JKR telah melakukan penelahaan atas proyeksi keuangan tersebut dan proyeksi keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu JKR lakukan terhadap target kinerja Perseroan. JKR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, JKR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi Penerbitan Notes. Jasa-jasa yang JKR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi Penerbitan Notes hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi Penerbitan Notes dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. JKR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi Penerbitan Notes dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi Penerbitan Notes hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi Penerbitan Notes bersifat nondisclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, JKR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan. Pekerjaan JKR yang berkaitan dengan Transaksi Penerbitan Notes tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, JKR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi Penerbitan Notes yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksitransaksi tersebut terhadap Transaksi Penerbitan Notes.
Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi Penerbitan Notes pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan. Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, JKR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi Penerbitan Notes. Transaksi Penerbitan Notes dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi Penerbitan Notes yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan. Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisa dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisa lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisa yang tidak lengkap. JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi Penerbitan Notes ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisa dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan JKR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran. Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi Penerbitan Notes. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahanperubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi Penerbitan Notes mungkin berbeda. 5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi Penerbitan Notes ini, JKR telah melakukan analisa melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi Penerbitan Notes dari hal-hal sebagai berikut: I. Analisa atas Transaksi Penerbitan Notes; II. Analisa kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi Penerbitan Notes; dan III. Analisa atas kewajaran Transaksi Penerbitan Notes. 6. Kesimpulan Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi Penerbitan Notes sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, JKR berpendapat bahwa Transaksi Penerbitan Notes adalah wajar.
V.
INFORMASI TAMBAHAN
Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Corporate Secretary Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini: PT GAJAH TUNGGAL TBK. Kantor Pusat Wisma Hayam Wuruk Lt. 10 Jl. Hayam Wuruk No.8, Jakarta 10120 Telepon: (021) 3805916 Faksimile: (021) 3804908
Website: www.gt-tires.com Email:
[email protected]
U.p. Corporate Secretary Jakarta, 14 Agustus 2017 Direksi PT Gajah Tunggal Tbk.
