Proses 1. Perumusan
Nama Dr. Teti Sobari, M.Pd.
Jabatan SPMI
2. Pemeriksaan
Dr. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.
Wakil Ketua
3. Persetujuan
Dr. Heris Hendriana, M.Pd.
Rektor IKIP Siliwangi
2
Tandatangan
KATA PENGANTAR Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 49 tahun 2014 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap perguruan tinggi harus memenuhi standar nasional pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini IKIP Siliwangi Bandung menyusun sistem penjaminan mutu sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dengan harapan pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan di IKIP Siliwangi Bandung berdasarkan pada standar nasional pendidikan dengan tujuan menjadi perguruan tinggi yang bermutu. Buku ini berisi mengenai kebijakan IKIP Siliwangi Bandung dalam menjalankan sistem penjaminan mutu internal. Pemaparan pada buku kebijakan ini meliputi Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi, sejarah singkat serta prestasi IKIP Siliwangi Bandung, Latar Belakang Menjalankan SPMI, Luas Lingkup Kebijakan SPMI, Daftar dan Definisi Istilah SPMI, Garis Besar Kebijakan SPMI di IKIP Siliwangi Bandung, Informasi tentang Manual SPMI, Kumpulan Standar SPMI, dan Kumpulan Formulir, Cross-reference Kebijakan dengan Berbagai Dokumen SPMI Lainnya. Buku ini disusun oleh Tim Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IKIP Siliwangi Bandung yang terdiri dari Pimpinan IKIP Siliwangi Bandung, Ketua SPMI, dan anggota SPMI.
Rektor IKIP Siliwangi Bandung, Dr. H. Heris Hendriana, M.Pd. NIP 196909111994031001 3
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I VISI, MISI, TUJUAN PERGURUAN TINGGI, SEJARAH SINGKAT SERTA PRESTASI IKIP SILIWANGI BANDUNG II LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI III LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI IV DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH SPMI V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI DI IKIP SILIWANGI BANDUNG VI INFORMASI TENTANG MANUAL SPMI, KUMPULAN STANDAR SPMI, DAN KUMPULAN FORMULIR VII HUBUNGAN CROSS-REFERENCE KEBIJAKAN DENGAN BERBAGAI DOKUMEN SPMI DAFTAR PUSTAKA
4
I.
VISI, MISI, TUJUAN PERGURUAN TINGGI, SEJARAH SINGKAT SERTA PRESTASI IKIP SILIWANGI BANDUNG
A. Visi, Misi, dan Tujuan IKIP Siliwangi Bandung menjadi salah satu lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang berkiprah dalam bidang pendidikan sebagai lembaga penghasil tenaga pendidik yang mengutamakan mutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan tanggap serta peka terhadap arus globalisasi dan perkembangan IPTEK. Dengan karakter seperti itu IKIP Siliwangi Bandung menetapkan visi untuk menjadi: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang unggul dan berdaya saing nasional dalam mutu serta pengembangan pembelajaran sekolah dan luar sekolah pada tahun 2024 Dalam merealisasikan visinya, IKIP Siliwangi Bandung memiliki misi sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik yang profesional, vokasional, dan memiliki kompetensi berdaya saing global yang unggul di bidang pendidikan sesuai kebutuhan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 2. Melakukan penelitian-penelitian yang berorientasi kepada pengembangan ilmu dan teknologi untuk mengembangkan pembelajaran di sekolah dan luar sekolah, sehingga menghasilkan proses pembelajaran yang bermutu dan relevan dengan harapan dan kebutuhan masyarakat di era globalisasi. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara professional yang merupakan penjabaran dan wujud bakti Kodam III/Siliwangi terhadap masyarakat Jawa Barat dan Banten. 4. Mengembangkan dan mengokohkan jejaring kemitraan dengan stakeholder, user, perguruan tinggi lain dan lembaga-lembaga pada tingkat lokal dan nasional untuk memantapkan optimalisasi fungsi dan peran IKIP Siliwangi Bandung.
5
Tujuan: 1. Menghasilkan tenaga pendidik yang cakap serta terampil (akademik dan profesional) dalam berbagai kebutuhan tenaga pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan. 2. Menghasilkan tenaga pendidik yang mampu melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu dan relevan dengan harapan dan kebutuhan masyarakat di era globalisasi. 3. Memecahkan masalah-masalah dalam bidang pendidikan, sosial, budaya dan lain-lain dengan menggunakan pendidikan sebagai kekuatan moral yang mandiri. 4. Memantapkan optimalisasi fungsi dan peran IKIP Siliwangi Bandung baik tingkat lokal maupun nasional dengan mitramitra IKIP Siliwangi Bandung. B. Sejarah IKIP Siliwangi Bandung 1. Gerakan operasi mental yang dilakukan Kodam VI/Siliwangi. Dengan berahirnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat tahun 1962 lewat operasi Pagar Betis yang melibatkan seluruh masyarakat Jabar, yang disusul oleh peristiwa G.30 S PKI tahun 1965, telah menyisakan trauma serta kenangan pahit bagi masyarakat Jabar. Mengingat hal itu PANGDAM VI/SLW. Mayjen A.Y.Witono selaku PANGKOPKAMTIBDA Jawa Barat memandang perlu segera mencetak sebanyak mungkin intelektual muslim dan prajurit professional yang handal yang bergerak di bidang mental spiritual, baik untuk kepentingan internal prajurit Siliwangi maupun ekternal membina masyarakat melalui sekolah setingkat akademi. Maka pada tanggal 6 Agustus 1969 lahirlah Akademi Pendidikan Rohani Islam Bandung (AKPRIBA) atas usul KA ROHISDAM VI/SLW yang dikukuhkan kepengurusannya oleh PANGDAM VI/SLW. Mayjen A.Y WITONO tgl. 15 April 1969. Nomor : Skep 170-3/7/1969. Direktur pertama secara ex ofisio KA ROHIS DAM VI/ SILIWANGI dibantu oleh 3 direktur. Sampai 6
periode Panglima ke 13 Mayjen Himawan Sutanto AKPRIBA masih disubsidi. Untuk Kampus pertama menggunakan Kantor Rohdam Jl. Seram 5 Bandung. Pertama dibangun gedung aula dan 6 ruang kelas. Setelah Rohdam dipindahkan ke Makodam, maka kantor tersebut sepenuhnya menjadi Kampus AKPRIBA, dan setelah reformasi dijadikan hotel. Pada tahun 1971 AKPRIBA berobah menjadi INISI (Institut Islam Siliwangi). Sementara Letkol Abjan Soleiman yang juga sebagai Ketua Harian PTDI (Perguruan Tinggi Da’wah Islam) Jabar menugaskan Dir. PTDI Bidang Pendidikan agar seluruh mahasiwa PTDI Jabar dilimpahkan ke INISI untuk memperoleh Civil Effect sekaligus menjadi Fakultas Da’wah. Dan pada tgl 27 April 1984 Pangdam VI/Slw Mayjen Edi Sudrajat melimpahkan pengelolaan INISI kepada Yayasan Kartika Siliwangi, yang pelaksanaannya baru dilakukan pada tgl 1 April 1987 oleh Pangdam Mayjen R.I. Siregar (setelah Kodam VI/Slw berobah menjadi Kodam III/Slw.). Pada tgl INISI pun bubar yang tersisa STAI. 2. Upaya Komando dalam mengembangkan pendidikan. Dalam rangka meningkatkan bakti Kodam III/ Slw, maka melalui Yayasan Kartika Siliwangi, pada tanggal 11 Mart 1986 didirikanlah Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Bandung (STKIP SILIWANGI BANDUNG), sebagai rintisan menuju UNISI (Universitas Islam Siliwangi) yang dikukuhkan oleh Kopertis Wilayah IV Jabar tgl 4 Mei 1986. Ketua Umum YKS Mayjen (Pur) H.E. Suratman memohon penggunaan tanah HGU milik TNI AD di Kebon Rumput Cimahi. Dan pada tgl 1 Juni 1990 turun Surat Telegram Izin Prinsip Penggunaan Tanah tersebut dari KASAD Nomor ST/469/199 yang ditindak lanjuti oleh Pangdam III/Slw No : B203/04/2/3/ SET Tgl 8 Mart 1990.
7
Pada tgl 13 September 1995 pembangunan kampus dimulai kendati menghadapi berbagai kendala antara lain disamping sebagian tanah masih digarap masyarakat, yang tersisa tanah rawa dan tempat sampah. Namun alhamdulillah dalam waktu 601 hari pembangunan selesai. Tgl 7 Juni 1997 diresmikan oleh Gubernur HR. Nuriana. Ketika gedung sudah berdiri, Ketua Pembina Brigjen (Pur) H. Agus Muhyidin menawarkan kepada STAI dan STKIP siapa diantara dua sekolah ini yang akan mengisi gedung tersebut. Dengan berbagai alasan STAI memilih bertahan di Jl. Seram 5 Bandung sedangkan STKIP Siliwangi Bandung mengisi gedung baru. 3. STKIP Siliwangi Bandung adalah Karya Monumental Kodam III/Siliwangi. Sesuai dengan motto joang Kodam III/Siliwang ESA HIlANG DUA TERBILANG, yang makna hakikinya “bahwa setiap prajurit Siliwangi dimana saja mereka berada, baik hidup maupun mati harus dapat meninggalkan prestasi bagi Kodam III/Siliwangi dan Negara RI dengan pengabdian yang tulus dan tanpa pamrih, demi keluhuran Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Maka STKIP Siliwangi Bandung sebagai embrio dari AKPRIBA, adalah pengemban visi dan misi Siliwangi, karya monumental Kodam III/ Slw, dalam bidang pendidikan. Sebagai aplikasi balas budi siliwangi terhadap masyarakat Jawa Barat, sehingga lahir sebuah adagium Siliwangi adalah masyarakat Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi. Sekarang IKIP Siliwangi Bandung memiliki 7 Program Studi S1 yakni : PLS, Pendidikan Matematika, Pend. Bahasa Inggris, Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Guru PAUD, PGSD, dan Bimbingan Konseling. Untuk Program S-2 meliputi PLS, Pendidikan Matematika, dan Pendidikan Bahasa Indonesia. Semuanya sudah TERAKREDITASI. 8
C. Prestasi IKIP Siliwangi Bandung 1) Prestasi bidang Akademik a. Mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian pada masyarakat dari Sitlitabmas Dikti. b. Beasiswa Pendidikan Pascasarjana dalam Negeri dari Dikti c. Beasiswa BBM dan PPA dari Kopertis dan Dikti d. Program Hibah Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PHPPTS) dari Dikti e. Mendapatkan Hibah BP3IPTEK dari Provinsi f. Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru dari Pemda Provinsi Jawa Barat g. Beasiswa Bidik Misi dari Dikti h. Beasiswa PAGM dari Gubernur Provinsi Jawa Barat i. Bantuan pendidikan dari Yayasan Ibu dan Anak Provinsi Jawa Barat j. Bantuan dana KKN Tematik dari Provinsi Jawa Barat k. Bantuan dana KKN Posdaya dari Damandiri Jakarta 2) Prestasi Bidang nonakademik yang diraih mahasiswa a. Juara III tingkat Dunia bidang Perisai Diri b. Juara IV tingkat Nasional bidang Debat dalam Bahasa Inggris II. LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI Seiring dengan perubahan lingkungan global (globalisasi) terjadilah perubahan yang signifikan pada lingkungan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Perubahan lingkungan Pendidikan Tinggi ini lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan Perguruan Tinggi Nasional untuk meresponnya. Pasar dan persaingan pendidikan tinggi menjadi lebih luas, baik pada sisi input maupun sisi output. Keadaan ini menunjukkan bahwa tuntutan lingkungan dan persaingan pendidikan tinggi di Indonesia semakin kompleks dan dinamis, padahal sumber daya yang dimiliki Perguruan Tinggi Nasional relatif beragam dan terbatas. Perguruan Tinggi di Indonesia, saat ini dan yang akan datang, menghadapi permasalahan rendahnya tingkat kelayakan strategis yang bersumber dari adanya kesenjangan antara tuntutan lingkungan dan persaingan dengan sumber daya internalnya. Daya saing sejumlah 9
Perguruan Tinggi di Indonesia dalam persaingan pendidikan tinggi cenderung menurun sehingga mengancam keunggulan posisi dan keberlanjutan Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Fenomena masalah di atas dihadapi juga oleh IKIP Siliwangi Bandung. Karena itu, IKIP Siliwangi Bandung perlu meredefinisi strateginya yang difokuskan pada upaya mengurangi kesenjangan antara tuntutan lingkungan dan persaingan dengan sumber daya internalnya, sekaligus meningkatkan daya saingnya baik di pasar nasional maupun internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap mutu sumber daya manusia, proses, dan fasilitas fisik melalui suatu sistem penjaminan mutu yang memadai. Dalam perspektif manajemen mutu, IKIP Siliwangi Bandung perlu mengendalikan mutu kegiatan yang diselenggarakannya pada setiap tahapan dalam proses bisnisnya mecakup input, proses, output, dan kepuasan stakeholders. Secara yuridis, tuntutan penjaminan mutu di atas merupakan implementasi dari Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pasal 7 ayat 3 huruf c yaitu tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi mengenai penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan. Demikian juga terdapat pada Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Tinggi pasal 3 ayat 1 dan 2 Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang SPM Dikti. Perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan (continuous quality improvement) di IKIP Siliwangi Bandung perlu dilakukan dalam kerangka manajemen mutu, baik atas inisiatif sendiri (internally driven) dan atau melibatkan pihak eksternal. Hal ini sesuai dengan kebijakan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010 yang menegaskan, "In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality asserance should be internally driven....". Pendekatan penjaminan mutu tersebut penting agar IKIP Siliwangi Bandung dapat mengelola sumber daya secara optimal untuk menjamin mutu layanan akademik bagi mahasiswa dan menjamin akuntabilitas IKIP Siliwangi Bandung terhadap stakeholder.
10
Dalam strategi Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (Higher Education Long Term Strategy, HELTS) 2003-2010 menjadikan kebijakan dasar utama: 1. Peningkatan Daya Saing Bangsa Peningkatan daya saing dengan berbasis pengetahuan dan teknologi juga memerlukan basis sosial-budaya internal yang kuat. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat beragam dan pluralistik dalam tingkat perkembangan ekonomi, ketersediaan infrastruktur, kekayaan sumber daya alam, dan sosial-budaya. 2. Desentralisasi Otoritas dan Pemberian Otonom yang Lebih Luas Kepada Institusi Pemberian otonomi yang lebih luas kepada setiap institusi akan mampu mengembangkan diri sesuai dengan konteksnya dan berkontribusi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Programprogram pengembangan akan secara sistematis dan terprogram dikembangkan berdasarkan prinsip pemberian otonomi yang lebih luas kepada setiap institusi. 3. Perguruan Tinggi Sehat Desentralisasi otoritas dengan memberikan otonomi yang lebih luas kepada institusi dapat dilaksanakan apabila setiap institusi memiliki organisasi serta manajemen internal yang sehat dan memenuhi syarat. Kemampuan intitusi pendidikan tinggi untuk berkontribusi kepada peningkatan daya saing bangsa hanya dapat dilakukan oleh suatu organisasi yang sehat, maka program pengembangan harus dirancang untuk memberikan dorongan bagi tumbuhnya kapasitas organisasi dalam kerangka otonomi dan desentralisasi. IKIP Siliwangi Bandung melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang mengacu pada Undang-undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dengan kriteria sebagai berikut: a) Memiliki izin pembukaan program studi dari Kemdikbud dan terakreditasi oleh BAN-PT; b) Memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) c) Memiliki Statuta Perguruan Tinggi; d) Memiliki Rencana Strategis Perguruan Tinggi; e) Memiliki dan menjalankan standar dalam bidang akademik dan non-akademik; 11
f) Melaporkan kegiatan proses pembelajaran seluruh program studi setiap semester ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Ditjen Dikti, Kemdikbud; g) Tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dalam suatu program studi tanpa izin dari Kemdikbud, termasuk kelas jauh; h) Tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berupa tatap muka lebih dari 8 jam per hari untuk seorang mahasiswa; i) Diselenggarakan oleh yayasan, perkumpulan, persyarikatan, atau badan hukum nirlaba sejenis yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (bagi perguruan tinggi swasta), dan j) Tidak sedang konflik kelembagaan, baik secara internal maupun eksternal perguruan tinggi. Bagi dunia pendidikan, perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan teknologi dan seni merupakan tantangan yang amat kompleks dan saling berkaitan. Dalam menghadapi tantangan global, tugas IKIP Siliwangi Bandung semakin berat karena selain harus memenuhi tuntutan lokal dan nasional, juga harus berusaha memenuhi tuntutan lokal yang mampu bersaing di tingkat regional dan global. Oleh karena itu, pendidikan di IKIP Siliwangi Bandung, selain harus mampu memberikan pelayanan pedagogik, keilmuan, dan profesionalisme untuk memenuhi kebutuhan individu peserta didik, juga harus mampu memberikan pencerahan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk menghadapi tantangan tersebut, IKIP Siliwangi Bandung harus mengembangkan Rencana Induk Pengembangan (RIP), mengembangkan rencana strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun, yang dimulai pada tahun 2004-2009, 2009-2014, 20142019, dan 2019-2024 seperti yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) IKIP Siliwangi Bandung untuk jangka waktu 20 tahun. Rencana tersebut disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya dan hasil-hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman serta transisi budaya korporasi yang ada saat ini. Selanjutnya, dikembangkan kebijakan, strategi, program kerja, dan indikator kinerjanya dengan standar mutu nasional tanpa mengabaikan kemungkinan penerapan standar internasional. 12
Isu mutu dalam Rencana Stretagis (Renstra) IKIP Siliwangi Bandung 2004-2024 yang tercantum dalam RIP mendapat perhatian penting. Dalam hal ini prioritas pengembangan IKIP Siliwangi Bandung selama lima tahun ke depan difokuskan pada peningkatan mutu, akses, dan daya saing dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta pengembangan IKIP Siliwangi Bandung dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, penyelenggaraan manajemen mutu merupakan necessary condition bagi IKIP Siliwangi Bandung dalam melaksanakan seluruh kegiatan dari proses bisnisnya agar dapat bersaing dan mencapai kepeloporan dan keunggulan posisional di tingkat nasional, internasional, bahkan global tanpa mengabaikan tanggung jawab lokal. IKIP Siliwangi Bandung menentukan dan merumuskan standar mutunya melalui analisis sistemik terhadap komponen-komponen sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mencakup masukan, proses, keluaran, dan dampak.
13
III. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI Landasan kebijakan implementasi SPMI di IKIP Siliwangi meliputi: 1. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Statuta IKIP Siliwangi Bandung 7. Rencana Strategis IKIP Siliwangi Bandung
Pada dasarnya mutu pendidikan tinggi berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan tinggi di dalam rencana strategisnya atau kesesuaian tujuan dan kompetensi dengan standar yang telah ditetapkan. Sementara itu penjaminan mutu berkaitan dengan keseluruhan aktivitas dalam berbagai bagian dari suatu sistem untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan itu konsisten dan sesuai dengan yang direncanakan atau ditetapkan. Secara umum penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (continuous quality improvement), sehingga seluruh stakeholders memperoleh kepuasan (stakeholder satisfaction). Sehubungan dengan konsep penjaminan mutu di atas, IKIP Siliwangi Bandung harus mampu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan mutu, dan pengembangan baik untuk setiap satuan kegiatan pada setiap butir mutu maupun untuk seluruh kegiatan dalam proses bisnis yang diselenggarakannya. Kegiatan penjaminan mutu di IKIP Siliwangi Bandung dilaksanakan berdasarkan Ketetapan Senat IKIP Siliwangi Bandung No.15/IKIP Siliwangi Bandung/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 9 mengenai Penjaminan Mutu Internal, Dalam ketetapan tersebut ditegaskan: 14
1)
Pimpinan IKIP Siliwangi melaksanakan penjaminan mutu untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik IKIP Siliwangi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 2) Penjaminan mutu dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh unit unsur pelaksana dan penunjang IKIP Siliwangi dan atau dibantu lembaga lain. 3) Mutu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dijamin dengan memperhatikan: a. pelaksanaan visi, misi, dan tujuan IKIP Siliwangi secara nyata; b. ketanggapan IKIP Siliwangi terhadap kebutuhan dan aspirasi pihak-pihak yang berkepentingan; c. kesesuaian penyelenggaraan IKIP Siliwangi dengan Standar Nasional Pendidikan; d. kesesuaian penyelenggaraan IKIP Siliwangi dengan standar mutu internasional. 4) Lembaga lain seperti yang dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa Satuan Penjaminan Mutu (SPM) atau lembaga lainnya; Tatanan kelembagaan, tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya diatur dalam keputusan Rektor IKIP Siliwangi Bandung dengan persetujuan Senat Akademik. 5) Keberhasilan penjaminan mutu dinilai dengan akreditasi yang menentukan kelayakan jurusan dan atau program studi. 6) Akreditasi wajib bagi setiap jurusan dan program studi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN PT) dan atau badan akreditasi lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 7) Ketentuan tentang program pelaksanaan penjaminan mutu diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor IKIP Siliwangi Bandung dengan persetujuan Senat Akademik. Selanjutnya, ketetapan ihwal penjaminan mutu IKIP Siliwangi Bandung tersebut dilaksanakan melalui proses atau tahapan kegiatan sebagai berikut: 1) Menyusun standar dan manual mutu yang dituangkan dalam rencana mutu IKIP Siliwangi Bandung untuk setiap periode mutu. Penyusunan standar atau sasaran mutu ini didasarkan pada rencana strategis IKIP Siliwangi Bandung; 15
2) Setiap unit kerja menyusun standar turunan mutu unit kerja yang bersangkutan dan standar atau sasaran mutu setiap kegiatan untuk setiap butir mutu pada setiap periode mutu; 3) Setiap unit kerja menyusun mekanisme kegiatan untuk setiap satuan kegiatan yang dituangkan dalam prosedur operasional standar (standard operational procedure); 4) Setiap unit kerja melaksanakan penjaminan mutu kegiatan yang diselenggarakannya dengan melaksanakan prosedur operasional standar (standard operational procedure) kegiatan itu; 5) Setiap unit kerja melaksanakan pengendalian mutu kegiatan yang diselenggarakannya dengan melakukan evaluasi atau pengukuran hasil kegiatan dengan standar atau sasaran mutu yang telah ditetapkan. Hasil kegiatan evaluasi atau pengukuran ini kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan mutu secara berkelanjutan (continuous quality improvement); 6) Melaksanakan evaluasi mutu untuk setiap periode mutu yang difokuskan pada audit implementasi sistem penjaminan mutu dan audit tingkat ketercapaian standar atau sasaran mutu IKIP Siliwangi Bandung dan atau unit kerja di lingkungan IKIP Siliwangi Bandung. Kegiatan audit mutu ini dilaksanakan oleh Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IKIP Siliwangi Bandung Penjaminan mutu IKIP Siliwangi Bandung secara internal dikoordinasikan/ difasilitasi oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM) IKIP Siliwangi Bandung dan secara eksternal penjaminan itu melibatkan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) dan atau lembaga lain yang kompeten. Penjaminan mutu tersebut dapat digambarkan seperti berikut : MUTU IKIP SILIWANGI Penjaminan Internal
Penjaminan Ekternal
(IKIP Siliwangi Bandung)
(BAN-PT/Lembaga lain)
Gambar 2.1 PENJAMINAN MUTU IKIP SILIWANGI BANDUNG SECARA EKSTERNAL DAN INTERNAL 16
IV. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI. Istilah yang digunakan dalam buku SPMI disusun untuk menghidari salah pengertian dalam memahami istilah-istilah yang penting yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu. a. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi. b. Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. c. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. d. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi secara otonom untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. e. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan Program Studi oleh lembaga akreditasi mandiri dan Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. f. Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu Pusat Penjaminan Mutu IKIP Siliwangi untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk dan layanan secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku g. Sistem Manajemen Mutu adalah system manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan mutu. h. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan 17
yang ditetapkan oleh Costomer (Stakeholder) baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak) maupun yang tersirat. i. Manual Mutu adalah dokumen tingkat pertama yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelayanan dan peraturan yang berlaku. j. Kebijakan mutu (quality policy) adalah pernyataan resmi manajemen puncak (top management) mengenai tujuan dan arah kinerja mutu (quality performance) organisasi. Pernyataan resmi ini harus terdokumentasi dan mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan-persyaratan (requirements) dan secara berkesinambungan meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutunya. k. Standar mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil,keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya. l. Sasaran Mutu (quality objective) adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan selama waktu tertentu. Sasaran mutu ditetapkan sesuai dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi.
18
V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI PADA PERGURUAN TINGGI A. Tujuan dan Strategi SPMI Secara umum tujuan penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah untuk merencanakan, mencapai, memelihara, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Dalam hal ini penjaminan mutu IKIP Siliwangi Bandung bertujuan untuk merencanakan, mencapai, memelihara, dan meningkatkan standar atau sasaran mutu IKIP Siliwangi Bandung secara berkelanjutan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan, serta memuaskan stakeholders. Dalam jangka panjang, penjaminan mutu IKIP Siliwangi Bandung dilakukan untuk mewujudkan Visi IKIP Siliwangi Bandung sebagai Perguruan Tinggi pelopor dan unggul (a leading and outstanding university). Untuk mencapai tujuan penjaminan mutu di atas, IKIP Siliwangi Bandung merancang dan melaksanakan strategi penjaminan mutu yang mengacu pada pedoman penjaminan mutu yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktorat Pendidikan Tinggi, dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Penjaminan mutu IKIP Siliwangi Bandung dikoordinasikan oleh Rektor IKIP Siliwangi Bandung melalui Satuan Penjaminan Mutu (SPM). Adapun strategi penjaminan mutu IKIP Siliwangi Bandung adalah seperti diuraikan berikut: a. Mengembangkan sistem penjaminan mutu IKIP Siliwangi Bandung dan perangkat implementasinya; b. Membangun dan atau meningkatkan komitmen pimpinan IKIP Siliwangi Bandung dan seluruh unit kerja untuk melaksanakan penjaminan mutu setiap kegiatan yang diselenggarakannya sesuai dengan sistem penjaminan mutu IKIP Siliwangi Bandung dan model implementasinya; c. Menetapkan sasaran atau standar mutu IKIP Siliwangi Bandung dan unit kerja di lingkungan IKIP Siliwangi Bandung untuk setiap periode mutu; d. Merancang organisasi dan mekanisme kerja penjaminan mutu IKIP Siliwangi Bandung serta melaksanakannya secara konsisten; e. Mengidentifikasi satuan kegiatan untuk setiap butir mutu pada setiap tahap dalam proses bisnis IKIP Siliwangi Bandung, serta menetapkan kegiatan yang mutunya dijaminkan; 19
B. Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI Pengendalian mutu dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di IKIP Siliwangi Bandung didasarkan pada prinsip berikut: (1) Quality First Seluruh pikiran dan tindakan pimpinan pada berbagai tingkat organisasi dan atau unit di IKIP Siliwangi Bandung harus memprioritaskan mutu. (2) Stakeholder-in Seluruh pikiran dan tindakan pimpinan pada berbagai tingkat organisasi dan atau unit di IKIP Siliwangi Bandung harus ditujukan pada kepuasan stakeholders. (3) The Next Process is Our Stakeholders Setiap orang yang melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan proses pendidikan di IKIP Siliwangi Bandung harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder-nya. Yang harus dipuaskan. (4) Speak With Data Setiap orang yang menyelenggarakan proses pendidikan di IKIP Siliwangi Bandung dalam melakukan tindakan dan pengambilan keputusan harus didasarkan pada hasil analisis data yang relevan. (5) Upstream Management Seluruh pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan proses pendidikan di IKIP Siliwangi Bandung dilakukan secara partisipatif. C. Manajemen SPMI Untuk mencapai tujuan yang dirumuskan di atas, ditetapkan prioritas pengembangan IKIP Siliwangi Bandung 5 tahun ke depan sebagai berikut: 1. Peningkatan status IKIP Siliwangi Bandung dan merintis menjadi universitas. 2. Peningkatan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kemahasiswaan; 3. Modernisasi kampus dan fasilitas serta pengembangan jaringan ICT secara bertahap; 20
4. Penataan kelembagaan dan sistem manajemen dalam masa transisi IKIP Siliwangi Bandung; 5. Pengembangan usaha; 6. Pengokohan kehidupan beragama; 7. Peningkatan kesejahteraan; 8. Peningkatan citra IKIP Siliwangi Bandung. Implementasi prioritas pengembangan di atas didukung oleh strategi dasar berikut: 1. Kepemimpinan yang transparan, konsisten, dan mengutamakan kebersamaan. 2. Pengelolaan kelembagaan yang sinergis, efisien, dan produktif. 3. Profesionalisme dalam manajemen. 4. Partisipasi aktif, menyeluruh, dan terbuka melalui penguatan peran unit-unit dasar. 5. Jejaring dan kemitraan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. D. Kebijakan dan Program 1. Standar Mutu Kompetensi Lulusan IKIP Siliwangi memiliki standar kompetensi lulusan sebagai dasar informasi bagi lembaga mengenai kompetensi lulusan dengan standar a. IKIP Siliwangi memiliki catatan data dan informasi yang komprehensif tentang kemajuan dan hasil pembelajaran mahasiswa. b. IKIP Siliwangi memiliki dan menerapkan kriteria keberhasilan belajar dalam bentuk profil kompetensi mahasiswa yang diharapkan. c. IKIP Siliwangi memiliki catatan yang komprehensif tentang kepuasan mahasiswa dengan hasil pembelajarannya. d. IKIP Siliwangi memiliki catatan data dan informasi yang komprehensif tentang kepuasan pengguna lulusan. e. IKIP Siliwangi melaksanakan usaha untuk menjamin keberlanjutan penyerapan lulusan oleh pasar kerja. f. IKIP Siliwangi memiliki dan menerapkan sistem pelacakan kelulusan untuk mengetahui kinerja lulusan dan kepuasan 21
pengguna lulusan, dan memanfaatkan hasilnya untuk perbaikan program-programnya. 2. Standar Mutu Isi Kebijakan dalam bidang pendidikan diorientasikan untuk meningkatkan kualitas akademik, profesionalisme, kepribadian dan kemampuan sosial, guna mencapai keunggulan kompetitif, perluasan kesempatan dan akses untuk memperoleh pendidikan tinggi, menyempurnakan dan memantapkan program studi dan kurikulum, meningkatkan mutu Proses dan hasil Belajar Mengajar (PBM), mengembangkan dan meningkatkan program sertifikasi profesi pendidikan dan profesi lainnya, serta memperkuat jejaring dan kemitraan dengan lembaga-lembaga lokal, nasional, dan internasional. Kebijakan di atas diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut: a. Meningkatkan daya tampung beberapa program studi dengan mempertimbangkan ketersediaan ketenagaan dan fasilitas; b. Mengembangkan program studi baru yang berdaya saing kuat dan sesuai dengan platform IKIP Siliwangi Bandung; c. Mengembangkan program peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dan tenaga profesional lainnya dalam rangka sertifikasi; d. Mengevaluasi dan memperbaharui kurikulum, silabus, dan kalender akademik, sesuai tuntutan perundangan dan laju perkembangan di lapangan secara berkelanjutan serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasinya; e. Menetapkan standar mutu akademik dan memantau ketercapaian standar; f. Meningkatkan mutu program, proses, dan hasil pembelajaran; g. Meningkatkan kegiatan seminar dan lokakarya akademik, penulisan buku ajar dan modul bahan ajar; h. Mengembangkan kerjasama kelembagaan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia pada tingkat lokal, dan nasional jika mungkin internasional; 22
i. Menyempurnakan sistem informasi manajemen akademik termasuk peningkatan pelayanan prima dalam bidang akademik; Ketercapaian realisasi program-program tersebut dapat dilihat melalui indikator berikut: a. Meningkatnya jumlah mahasiswa sebanyak 25% b. Telah keluarnya izin penyelenggaraan Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S-2) yang meliputi PGSD, BK, dan Program studi Margister Pendidikan Bahasa Indonesia. c. Terselenggaranya program sertifikasi dosen untuk semua program studi; d. Meningkatnya prosentase lulusan yang mampu bersaing di pasar kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan. e. Tersusunnya kurikulum KKNI untuk setiap program studi yang adaptif terhadap tuntutan perundangan, perkembangan ipteks, dan tuntutan masyarakat; f. Tersusunnya deskripsi dan silabus untuk semua mata kuliah yang diperbaharui secara berkelanjutan; g. Tersusunnya standar mutu akademik; h. Terlaksananya pemantauan tahunan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat berdasarkan standar mutu yang berlaku; IPK Lulusan rata-rata 3.00 i. Terlaksanakannya MoU dengan perguruan tinggi lain dan instansi pemerintah maupun nonpemerintah yang sudah ditandatangani; j. Terbangunnya sistem layanan akademik untuk mahasiswa dan civitas akademika keseluruhan 3. Standar Mutu Penelitian dan Pengembangan Kebijakan penelitian dan pengembangan difokuskan untuk mendorong tumbuhnya penelitian yang bermutu dan dikelola secara baik, sehingga melahirkan karya penelitian dan inovasi yang unggul, mutakhir, terdiseminasi secara luas, serta memperoleh pengakuan secara nasional jika mungkin internasional. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut: 23
a. Menyelenggarakan pelatihan manajemen dan metodologi penelitian. b. Memfasilitasi pengembangan payung penelitian dan kelompok-kelompok penelitian dalam berbagai disiplin ilmu dan antardisiplin. c. Mengembangkan sistem informasi penelitian. d. Memfasilitasi pengembangan proposal penelitian yang bermutu dan berdaya saing tinggi. e. Mengembangkan jejaring penelitian dengan berbagai lembaga dan perguruan tinggi di dalam negeri. f. Menerapkan hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pembelajaran. g. Melakukan penelitian berkenaan dengan persoalanpersoalan profesionalisme guru/pendidik, kepribadian guru/pendidik, yang sesuai dengan moralitas bangsa. h. Memotivasi dosen untuk mengajukan penelitian dalam program hibah pengembangan perguruan tinggi swasta (PHP-PTS) i. Memfasilitasi pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dibiayai oleh DIT-LITABMAS Dikti. j. Menerbitkan jurnal penelitian ilmiah terakreditasi tingkat nasional atau meningkatkan status jurnal yang telah ada; Ketercapaian realisasi program-program tersebut dapat dilihat melalui indikator berikut: a. Mengadakan Workshop penulisan Karya Ilmiah b. Mengadakan Workshop penyusunan proposal penelitian c. Mendapatkan bantuan dari DIT-LITABMAS Dikti d. Mendapatkan bantuan dari Program Hibah Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta (PHP-PTS) e. Mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal lokal, nasional, dan internasional. f. Memenuhi salah satu kriteria Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui JFA. g. Penerbitan jurnal secara berkala di masing-masing program studi. h. Mempublikasikan hasil penelitian melalui Web STKIP Siliwangi Bandung (p2m.stkipsiliwangi.ac.id) 24
4. Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Kebijakan pengabdian kepada masyarakat difokuskan untuk mendorong terwujudnya pengabdian yang bermutu dan sinergis pada masyarakat pendidikan khususnya dan masyarakat luas umumnya, sehingga melahirkan kegiatan dan hasil pengabdian yang terkait pada pendidikan dan penelitian, memberdayakan masyarakat, memperkuat kemitraan dengan pemerintah pusat dan daerah serta sektor swasta, menyediakan layanan pendidikan di sekolah dan luar sekolah kepada masyarakat luas. Kebijakan di atas diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut: a. Mengembangkan payung program pengabdian kepada masyarakat dan melaksanakannya, termasuk yang berbasis hasil penelitian. b. Mengadakan pelatihan perencanaan program pengabdian kepada masyarakat. c. Mengembangkan jejaring kemitraan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi lain dan instansi terkait. d. Mempublikasikan program dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. e. Merintis layanan pendidikan di sekolah dan luar sekolah. Ketercapaian realisasi program-program tersebut dapat dilihat melalui indikator berikut: a. melaksanakan KKN POSDAYA di beberapa desa dan PKBM b. melaksanakan pelatihan perencanaan program pengabdian kepada masyarakat secara internal di IKIP Siliwangi Bandung c. melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat d. mempublikasikan program dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Web IKIP Siliwangi Bandung (p2m.stkipsiliwangi.ac.id) e. melaksanakan layanan pendidikan di sekolah dan luar sekolah melalui kegiatan KKN berbasis sekolah.
25
5. Standar Mutu Kemahasiswaan Kebijakan dalam bidang kemahasiswaan dan hubungan alumni berorientasi pada peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung pelaksanaan Tridharma PT guna memperoleh dan memperkaya kompetensi profesional, kepribadian dan sosial yang mantap, menuju keunggulan kompetitif. Kebijakan itu terfokus pada penguatan kelembagaan, pengembangan minat bakat, pengembangan kepribadian dan seni budaya, olah raga, peningkatan pendidikan keimanan dan ketakwaan, etika dan estetika, dan peningkatan kesejahteraan yang sejalan dengan peningkatan ketahanan terhadap ancaman erosi nilai moral norma luhur dan bahaya obat terlarang dan psikotropika, serta dukungan kuat dari alumni untuk pengembangan IKIP Siliwangi Bandung. Kebijakan di atas diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut: a. Mengembangkan dan menata manajemen kelembagaan dan lingkungan organisasi mahasiswa serta Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). b. Mengembangkan model-model untuk memfasilitasi pembinaan kepemimpinan organisasi mahasiswa c. Mengembangkan sistem penelusuran minat, bakat dan kreativitas mahasiswa serta model-model pembinaan dan pengembangannya. d. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan tingkat wilayah dan nasional. e. Mengembangkan sistem pembinaan kepribadian, seni budaya dan olah raga. f. Menyelenggarakan pertunjukan dan perlombaan seni budaya dan berbagai cabang olah raga yang berskala regional, nasional maupun internasional. g. Mengembangkan model-model pembinaan untuk memperkuat ketahanan fisik maupun mental, guna menangkal erosi norma luhur, obat terlarang dan psikotropika. h. Mengembangkan sistem pengelolaan asrama dan pemondokan mahasiswa. 26
i. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan santunan kecelakaan/kematian. j. Memantapkan jaringan kerjasama untuk memperbanyak peluang beasiswa bagi peningkatan kesejahteraan mahasiswa. k. Meningkatkan partisipasi alumni dalam pengembangan IKIP Siliwangi Bandung. l. Memantapkan program bimbingan dan konseling karier mahasiswa 6. Standar Mutu Pengembangan Kampus dan Fasilitas Kebijakan ini difokuskan pada pengembangan kampus dan fasilitas Kebijakan di atas diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut: a. Melaksanakan pembangunan fisik dan fasilitas kampus. b. Memantapkan sistem manajemen fasilitas berdasarkan penjaminan mutu yang meliputi pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan secara sistemik dan komprehensif. c. Mengupayakan dan memberdayakan berbagai bantuan dari berbagai pihak untuk pengembangan fasilitas d. Meningkatkan sistem sekuriti dan manajemen kampus. e. Memperluas, mengembangkan dan memberdayakan sistem pengelolaan tata ruang kampus. Ketercapaian realisasi program-program tersebut dapat dilihat melalui indikator berikut: 1) Tersusunnya dan terevitalisasinya staf yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kampus 2) Tersusunnya pedoman sistem manajemen fasilitas, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengamanan. 3) Tersedianya tanah untuk lahan pengembangan kampus 7. Standar Mutu Perintisan Jaringan ICT Kebijakan ini difokuskan pada perintisan infrastruktur serta sistem informasi akademik dan manajemen berbasis ICT. Kebijakan ini diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut: 27
a. Memulai pengembangan IT pada pengelolaan sistem kegiatan akademik sejak tahun 2006 b. Menyempurnakan sistem informasi manajemen PT yang , akurat dan mutahir. c. Mengembangkan e-learning. d. Mengembangkan perpustakaan berbasis ICT (virtual library). Ketercapaian realisasi program-program tersebut dapat dilihat melalui indikator berikut: a. Dirintisnya Website IKIP Siliwangi Bandung b. Seluruh lingkungan kampus IKIP Siliwangi Bandung dapat mengakses internet dengan hot-spot c. Dirintisnya Layanan virtual library 8. Standar Mutu Penataan Kelembagaan dan Sistem Manajemen Kebijakan ini difokuskan pada pembaharuan sistem tatanan kelembagaan dan pengelolaan Institusi yang efisien dan efektif, serta memiliki akuntabilitas yang mantap untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Kebijakan ini diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut: a. Melaksanakan restrukturisasi organisasi dan penataan sistem manajemen b. Menyusun prosedur dan tatakerja baru sesuai dengan pembaharuan yang telah ditetapkan. c. Menyiapkan perangkat aturan untuk memfungsikan keseluruhan komponen manajemen kelembagaan sesuai dengan sistem yang baru. d. Mengembangkan sistem manajemen keuangan. e. Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan penjaminan mutu. f. Meningkatkan kinerja manajemen sekolah laboratorium– percontohan. 9. Standar Mutu Penataan SDM Kebijakan dalam bidang penataan sumberdaya manusia (SDM) difokuskan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan SDM, rekrutmen pegawai terutama tenaga 28
akademik secara selektif sesuai dengan kebutuhan nyata. Kebijakan ini diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut: a. Mengembangkan kode etik tenaga edukatif dan peneliti serta pedoman dan pelaksanaan penataan pegawai IKIP Siliwangi Bandung sesuai dengan kebutuhan organisasi IKIP Siliwangi Bandung b. Mengembangkan pedoman dan pelaksanaan pembinaan SDM sesuai dengan tuntutan IKIP Siliwangi Bandung c. Meningkatkan kompetensi kepribadian, sosial profesionalisme, budaya kerja, dan disiplin kerja yang tinggi dalam kaitannya dengan kapasitas membangun IKIP Siliwangi. d. Meningkatkan kualifikasi, mutu, dan jumlah SDM. e. Kecukupan dan kualifikasi dosen tetap f. Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan g. Merencanakan pengembangan lingkungan kerja yang sehat dan kompetitif h. Menetapkan program pembinaan dan pengembangan SDM i. Monitoring dan evaluasi mutu/kinerja SDM j. Menetapkan sistem penghargaan, sanksi, dan sistem renumerasi 10. Standar Mutu Pengembangan Usaha Kebijakan ini difokuskan pada pemanfaatan dan pengembangan aset Kampus untuk menghasilkan pendapatan sebagai dana pendamping. Kebijakan ini diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut: a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sarana kampus dalam pengelolaan usaha (kantin, koperasi kampus dsb) b. Membangun pusat pendidikan dan pelatihan SDM c. Memfasilitasi Diklat dan pelatihan yang diselenggarakan instansi lain d. Meningkatkan pemanfaatan asrama mahasiswa 11. Standar Mutu Peningkatan Kesejahteraan Kebijakan ini difokuskan pada pengembangan sistem kesejahteraan yang dapat memotivasi peningkatan kinerja 29
tenaga akademik maupun non-akademik. Kebijakan ini diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut: a. Mengembangkan sistem insentif untuk meningkatkan kinerja SDM; b. Menerapkan sistem evaluasi berbasis kinerja bagi tenaga dosen dan administrasi, sehingga berdampak terhadap perbaikan kesejahteraannya; c. Menata sistem pengembangan karir; d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga akademik dan administrasi yang akan memasuki masa purna bakti. 12. Standar Mutu Pengokohan Kehidupan beragama Kebijakan ini difokuskan pada penyelenggaraan program pengembangan dan pengokohan kehidupan beragama, yakni sebagai berikut: a. Menyelenggarakan pendidikan agama; b. Mengembangkan pusat studi Islam; c. Meningkatkan mutu kehidupan beragama; d. Mengoptimalkan fungsi masjid Baiturahmah untuk penyelenggaraan untuk pengembangan agama Islam e. Menyelenggarakan pengajian rutin bulanan keluarga besar IKIP Siliwangi Bandung. f. Memberikan apresiasi kepada seluruh staf pimpinan dan karyawan berangkat Umroh ke Makkah Al Mukaromah. 13. Standar Mutu Peningkatan Citra IKIP Siliwangi Bandung Kebijakan ini difokuskan pada pengembangan citra lembaga yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman masyarakat tentang visi, misi, program, dan keunggulan IKIP Siliwangi Bandung, menjalin komunikasi sosial dengan masyarakat profesi serta masyarakat umum, agar mampu mengangkat citra kelembagaan di masyarakat. Kebijakan ini diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut: a. Mengembangkan kerjasama dengan media massa untuk mempromosikan IKIP Siliwangi Bandung; b. Menyelenggarakan seminar baik tingkat kota, provinsi, dan nasional 30
E. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI) Struktur organisasi penanggung jawab SPMI sebagai berikut Rektor
Wakil Rektor I,II,III
SPMI
Unit SPMI Prodi
Unit P2M
Unit SPMI Prodi
Unit Perpustakaan
Unit Laboratorium
F. Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI. 1) standar isi, 2) standar proses, 3) standar kompetensi lulusan, 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, 8) standar penilaian pendidikan. 9) Standar Pengembangan IT 10) Standar Pengabdian pada Masyarakat 11) Standar Mutu Pengembangan Usaha 12) Standar Mutu Peningkatan Kesejahteraan 31
Audit Internal
Unit SPMI Prodi
Unit PPL
Unit Kerjasam a
13) Standar Mutu Pengokohan Kehidupan beragama 14) Standar Mutu Peningkatan Citra IKIP Siliwangi Bandung
32
VI. INFORMASI MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI A. Manual SPMI IKIP Siliwangi Bandung Dokumen SPMI yang dimiliki IKIP Siliwangi Bandung meliputi manual SPMI yang berisi dokumen tertulis tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang SPMI IKIP Siliwangi Bandung direncanakan, dilaksanakan, dikendalilan, dan dikembangkan. Manual SPMI memiliki keterkaitan secara langsung dengan kebijakan SPMI IKIP Siliwangi Bandung yang ditetapkan. Dokumen tertulis yang dimiliki mengacu minimal pada sebelas standar nasional pendidikan yang digunakan di IKIP Siliwangi Bandung meliputi : 1) standar isi, 2) standar proses, 3) standar kompetensi lulusan, 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, 8) standar penilaian pendidikan, 9) standar pengembangan IT, 10) standar pengabdian pada Masyarakat, 11) standar mutu pengembangan Usaha 12) standar mutu peningkatan kesejahteraan 13) standar mutu pengokohan kehidupan beragama Standar Mutu Peningkatan Citra IKIP Siliwangi Bandung Buku manual SPMI merupakan pedoman pelaksanaan tugas pada setiap satuan mutu internal. Buku pedoman manual SPMI dibuat dan dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja. B. Buku Standar SPMI IKIP Siliwangi Bandung Standar SPMI IKIP Siliwangi Bandung adalah dokumen tertulis yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi IKIP Siliwangi Bandung agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 33
Standar SPMI IKIP Siliwangi Bandung memiliki keterkaitan dengan Kebijakan dan manual SPMI. Standar SPMI IKIP Siliwangi Bandung meliputi patokan-patokan pelaksanaan pendidikan yang menjadi bahan monitoring dan evaluasi SPMI IKIP Siliwangi Bandung. Buku formulir SPMI IKIP Siliwangi Bandung merupakan dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam informasi yang ditentukan dalam kebijakan dan manual SPMI IKIP Siliwangi Bandung. Tujuan pembuatan formulir yaitu untuk a. mewujudkan dan memenuhi isi standar mutu, b. memantau, mengotrol, mengendalikan, mengoreksi, dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI IKIP Siliwangi Bandung c. bukti otentik untuk mencatat atau merekam pelaksanaan SPMI secara periodik. VII. HUBUNGAN (CROSS-REFERENCE) KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN SPMI A. Hubungan Kebijakan SPMI dengan STATUTA Kebijakan penetapan SPMI mengacu pada Statuta IKIP Siliwangi Bandung yang merupakan pedoman dasar pengelolaan pendidikan berdasarkan permendikbud nomor 139 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Statuta. Statuta merupakan anggaran dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi. Kebijakan SPMI sejalan dengan anggaran dasar pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang tercantum di dalam Statuta IKIP Siliwangi Bandung. Statuta berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di IKIP Siliwangi Bandung B. Hubungan Kebijakan SPMI dengan RIP Standar yang dirumuskan dalam SPMI harus sejalan dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) IKIP Siliwangi Bandung yang direncanakan setiap lima tahun untuk jangka waktu 20 tahun. 34
Pimpinan IKIP Siliwangi bersama-sama Tim SPMI menyusun SPMI yang mengacu pada RIP dengan memuat unsur-unsur sebagai berikut: (a). rencana di bidang akademik (b). rencana di bidang kesejahteraan seluruh civitas academika (c). rencana di bidang sarana dan prasarana (d). rencana di bidang kerjasama (e). keselarasan dengan upaya pencapaian visi dan misi IKIP Siliwangi Bandung, dan (f). jangka waktu pencapaian RIP. Tahap-tahap Rencana Induk Pengembangan IKIP Siliwangi untuk 20 tahun meliputi 1) 2016-2021 Smart and Innovative Campus 2) 2021-2026 Reliable and Friendly Campus 3) 2026-2031 ……….Campus 4) 2031-2036 exelent Campus C. Hubungan Kebijakan SPMI dengan RENSTRA Sasaran sistem penjaminan mutu internal (SPMI) harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan serta didukung oleh Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja. STKIP Siliwangi menyusun Rencana Strategis Lima Tahunan dengan melibatkan unit-unit kerjanya dan pemangku kepentingan berdasarkan evaluasi diri, hasil audit, dan benchmarking, serta mempertimbangkan masukan kelompok pemikir dari berbagai program studi. Rencana Strategis tersebut menjadi acuan dalam penyusunan SPMI IKIP Siliwangi.
35
REFERENSI Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003 – 2010 Pedoman Penjaminan Mutu PT, Nomor 20 tahun 2003 Dikti Pokja Penjaminan Mutu (Quality Assurance), Dikti 2003 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2014 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbud Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Renstra RENSTRA STKIP Siliwangi STATUTA STKIP Siliwangi
36
