PROSEDUR OPERASI STANDAR (POS) UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN 2012
BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 2012
PERATURAN BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN NOMOR: 0018/P/BSNP/VI/2012 TENTANG PROSEDUR OPERASI STANDAR (POS) UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN (UNPK) TAHUN 2012
BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Menimbang
: Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan
Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program C; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan.
MEMUTUSKAN Menetapkan : Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2012.
Pasal 1 Menetapkan Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
Pasal 2 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
. Ditetapkan Pada tanggal
: di Jakarta : 12 Juni 2012
Ketua
Prof. Dr. Ir. M. A. Wirakartakusumah, M.Sc.
LAMPIRAN 1. PERATURAN BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN NOMOR : 0018/P/BSNP/VI/2012 Tanggal 12 Juni 2012
PROSEDUR OPERASI STANDAR (POS) UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN (UNPK) TAHUN 2012 I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 66 ayat (1), Ujian Nasional (UN) dilaksanakan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehubungan dengan penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2012. Untuk itu perlu disusun Prosedur Operasi Standar (POS) sebagai pedoman agar penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) dapat berlangsung secara jujur, objektif, aman, lancar, adil, dan akuntabel. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan UNPK di luar negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu melakukan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Luar Negeri. B. Landasan Hukum Landasan Hukum Penyelenggaraan UNPK Tahun 2012 adalah: 1. 2. 3.
4. 5.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan; Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2012. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 tahun. Kesepakatan Bersama Depdiknas dengan Departemen Agama No. 19/E/207 dan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Program Pendidikan Luar Sekolah di Lembaga Keagamaan. Kesepakatan Bersama Mendiknas dengan Menteri Agama Nomor 01/KB Tahun 2007 dan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah di Lembaga Keagamaan. Keputusan Bersama Dirjen Binbaga Islam Depag dan Dirjen Dikdasmen Nomor E/83/2000 dan Nomor 166/C/KEP/DS-2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Pendidikan Dasar. Keputusan Bersama Dirjen Baga Islam Depag dan Kabalitbang Diknas Nomor Dj.II/526/2003 dan Nomor 6016/G/HK/2003 tentang Ujian Akhir Nasional Program Wajib Belajar 9 Tahun Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Kesepakatan Bersama Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Depdiknas dengan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Nomor 19/E/MS/2004, Nomor DJ.II/166/04 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren.
C. Tujuan Prosedur Operasi Standar (POS) UNPK Tahun 2012 bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggaraan UNPK di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, unit pelaksana dan unsur lain yang terkait. D. Ruang Lingkup POS UNPK memuat pedoman secara rinci tentang persiapan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan hasil ujian yang meliputi: peserta, penyelenggara, penyiapan bahan, pelaksanaan, pemeriksaan hasil ujian, kelulusan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta sanksi.
II. PESERTA UJIAN A. Peserta UNPK 1. Peserta didik Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, Kulliyatul/Tarbiyatul Mu’allimin, dan Program Paket C Kejuruan dari pendidikan nonformal; 2. Peserta didik yang pindah jalur dari pendidikan formal ke pendidikan nonformal. B. Persyaratan Peserta UNPK dari satuan pendidikan nonformal Persyaratan peserta UNPK dari satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan adalah: 1. calon peserta UNPK harus terdaftar pada satuan pendidikan nonformal penyelenggara program pendidikan kesetaraan yang telah mendapatkan izin operasional dari lembaga terkait; 2. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setiap derajat kompetensi pada masing-masing jenjang pendidikan kesetaraan satuan pendidikan nonformal; 3. memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 tahun pelajaran untuk peserta Program Paket B/Wustha dan Program Paket C; 4. memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 2 tahun pelajaran apabila peserta didik: a. berusia 25 tahun atau lebih yang dibuktikan dengan nilai rata-rata UN jenjang pendidikan sebelumnya minimal 7.00; atau b. menunjukkan kemampuan istimewa yang dibuktikan dengan kemampuan akademik dari pendidik dan Intelligence Quotient (IQ) ≥ 130 (seratus tiga puluh) yang dinyatakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi psikologi terakreditasi atau lembaga psikologi lain yang disetujui BSNP. 5. Untuk Program Kulliyatul/Tarbiyatul Mu’allimin memiliki laporan hasil belajar lengkap yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan program pendidikan selama tiga tahun di satuan pendidikan tersebut. Persyaratan peserta UNPK bagi peserta didik yang pindah jalur dari pendidikan formal ke pendidikan nonformal kesetaraan adalah: 1. terdaftar pada satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan; 2. memiliki kartu tanda peserta ujian nasional pendidikan formal dan surat keterangan tidak lulus dari sekolah/madrasah atau bukti telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran di pendidikan formal; 3. khusus untuk peserta yang akan mengikuti ujian nasional Paket C Kejuruan harus sudah lulus ujian nasional kompetensi kejuruan.
Peserta yang tidak lulus UNPK pada periode sebelumnya yang akan mengikuti UNPK tahun 2012 harus terdaftar pada satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan dan mengikuti proses pembelajaran yang diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Peserta dapat menempuh seluruh mata pelajaran yang diujikan atau hanya mata pelajaran yang nilainya belum memenuhi syarat kelulusan yaitu Nilai Akhir (NA) mata pelajaran kurang dari 4,0 sesuai dengan Permendikbud Nomor 35 Tahun 2012 tentang Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan. Nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi dari kedua hasil ujian. Peserta ujian di luar negeri harus memenuhi persyaratan: 1. terdaftar pada satuan pendidikan kesetaraan yang telah mendapatkan izin dan memiliki laporan kegiatan tutorial dari lembaga pendidikan nonformal; 2. minimum telah mengikuti proses pembelajaran untuk mencapai stándar kompetensi pada setiap mata pelajaran sesuai dengan Satuan Kredit Kompetensi (SKK) yang telah ditetapkan dalam bentuk tatap muka, tutorial dan pembelajaran mandiri; 3. untuk Program Paket B dan Program Paket C memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 tahun atau usia ijazah minimum 2 tahun bagi peserta UN yang berusia 25 tahun atau lebih; 4. adanya bukti kegiatan pembelajaran dan laporan lengkap penilaian hasil belajar yang sudah dicap dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga pendidikan nonformal penyelenggara, diserahkan pada saat mendaftar menjadi peserta UNPK kepada Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal untuk diteruskan ke Penyelenggara Pusat. Dalam hal tidak berada dalam pembinaan Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal, diserahkan pada saat mendaftar menjadi peserta UNPK kepada Direktorat terkait untuk diteruskan ke Penyelenggara Pusat; 5. berkoordinasi dengan Atase Pendidikan pada KBRI dan/atau Konsulat Jenderal setempat atau langsung Direktorat terkait pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal tidak ada Atase Pendidikan atau tidak berada dalam pembinaan Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat. C. Pendaftaran Peserta Mekanisme pendaftaran peserta UNPK dari Pendidikan Nonformal Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan, adalah: 1. Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan mendaftarkan peserta didik yang memenuhi persyaratan ke Unit Penyelenggara UNPK Kecamatan. 2. Penyelenggara Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, dan Paket C pada Pondok Pesantren mendaftarkan peserta didik yang memenuhi persyaratan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Selanjutnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan entry dan verifikasi data calon peserta dengan menggunakan software yang dibuat oleh Puspendik dan menyerahkannya ke Penyelenggara UNPK Kabupaten/Kota.
3. Unit Penyelenggara UNPK Kecamatan melakukan verifikasi berkas pendaftaran dan menyusun Daftar Calon Peserta. 4. Unit Penyelenggara UNPK Kecamatan mengirimkan Daftar Calon Peserta ke Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota. 5. Penyelenggara UNPK Kabupaten/Kota melakukan entry data calon peserta dengan menggunakan software yang dibuat oleh Puspendik. 6. Penyelenggara UNPK Kabupaten/Kota mencetak dan mendistribusikan Daftar Nominasi Sementara (DNS) ke Unit Penyelenggara Tingkat Kecamatan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 7. Unit Penyelenggara UNPK Kecamatan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi DNS dan mengirimkan hasil verifikasi ke Penyelenggara UNPK Kabupaten/Kota. 8. Penyelenggara UNPK Kabupaten/Kota merekapitulasi dan mengirimkan DNS dalam bentuk file dan cetakan ke Penyelenggara UNPK Tingkat Provinsi. 9. Penyelenggara UNPK Provinsi mengumpulkan, menggabungkan, menyusun daftar dan merekapitulasi data calon peserta. 10. Penyelenggara UNPK Provinsi menetapkan dan mendistribusikan Daftar Nominasi Tetap (DNT) ke Penyelenggara UNPK Kabupaten/Kota. 11. Penyelenggara UNPK Kabupaten/Kota mendistribusikan DNT ke Unit Penyelenggara UNPK Kecamatan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 12. Penyelenggara UNPK provinsi mengirimkan soft copy DNT ke Penyelenggara UNPK Pusat. 13. DNT yang telah ditetapkan dan dikirim ke Penyelenggara UNPK Pusat sudah tidak dapat diubah lagi. Mekanisme pendaftaran peserta UNPK luar negeri adalah: 1. Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan mendaftarkan peserta didik yang memenuhi persyaratan dalam bentuk DNS dan mengirimkan DNS ke Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat. 2. Atase Pendidikan dan/atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat melakukan verifikasi terhadap DNS yang diajukan oleh penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan untuk diteruskan ke Penyelenggara Pusat; 3. Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan di luar negeri yang tidak berada dalam pembinaan Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat, menyusun dan mengajukan DNS secara langsung kepada Penyelenggara Pusat dalam hal ini Puspendik, Kemdikbud RI di Jakarta. 4. Penyelenggara Pusat melakukan verifikasi DNS dan menetapkannya menjadi Daftar Nominasi Tetap (DNT). 5. Penyelenggara Pusat mendistribusikan DNT ke Penyelenggara UNPK di luar negeri melalui Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat. Dalam hal Penyelenggara UNPK di luar negeri tidak berada dalam pembinaan Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat, Penyelenggara Pusat mendistribusikan DNT secara langsung ke Penyelenggara UNPK di luar negeri atau melalui Direktorat terkait. 6. Penyelenggara Pusat menyimpan soft copy DNT.
III.
PENYELENGGARA UJIAN
Penyelenggaraan UNPK dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas, kewajiban, dan kewenangannya, dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan unit Penyelenggara UNPK termasuk unit Penyelenggara UNPK Luar Negeri. A. Penyelenggara UNPK Pusat Unsur penyelenggara UNPK Pusat : 1. 2. 3. 4. 5.
Badan Standar Nasional Pendidikan; Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemdikbud; Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kemdikbud; Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kemdikbud; Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama.
Tugas dan tanggungjawab penyelenggara UNPK Pusat : 1. menyusun, menggandakan, dan mendistribusikan POS UNPK ke Penyelenggara Tingkat Provinsi dan Direktorat terkait; 2. melakukan sosialisasi penyelenggaraan UNPK; 3. menyiapkan sistem dan program komputer (software) untuk pengelolaan data peserta dan pengolahan hasil UNPK; 4. menerima data calon peserta dari Penyelenggara UNPK Provinsi; 5. menerima data calon peserta luar negeri dari Atase Pendidikan dan/atau Konsulat Jenderal pada perwakilan RI di luar negeri atau dari Direktorat terkait; 6. menyusun dan mendistribusikan naskah soal ke Penyelenggara UNPK Provinsi; 7. melakukan pencetakan bahan ujian dan mendistribusikan ke Penyelenggara UNPK luar negeri; 8. mendesain dan mencetak blanko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN); 9. mengelola, memindai, dan memvalidasi LJUN peserta luar negeri; 10. mengolah data hasil UNPK; 11. mendistribusikan blanko SKHUN ke Penyelenggara UNPK Provinsi; 12. mencetak Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional (DNHUN) peserta luar negeri untuk ditandatangani oleh Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat. Dalam hal tidak berada dalam pembinaan Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal, DNHUN ditandatangani oleh Direktur pada Direktorat terkait, dan selanjutnya Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal atau Direktorat terkait mendistribusikan DNHUN ke Penyelenggara UNPK luar negeri; 13. mengisi blanko SKHUN dan mendistribusikan kepada Penyelenggara UNPK luar negeri melalui Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal atau Direktorat terkait sebagai pejabat yang berwenang menandatanganinya; 14. memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan penyelenggaraan UNPK. B. Penyelenggara UNPK Provinsi Gubernur menetapkan Penyelenggara UNPK Provinsi yang terdiri atas unsur-unsur : 1. Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama; 3. Instansi tingkat provinsi yang terkait dengan pendidikan kesetaraan. Tugas dan tanggungjawab Penyelenggara UNPK Provinsi : 1. mensosialisasikan dan mendistribusikan POS kepada Penyelenggara UNPK Kabupaten/Kota dan Unit Penyelenggara Kecamatan; 2. merekapitulasi dan mengirimkan daftar calon peserta UNPK yang telah menggunakan sistem dan program komputer (software) dari Puspendik kepada Penyelenggara UNPK Pusat; 3. mengelola data peserta, menerbitkan, dan mendistribusikan DNT UNPK ke Penyelenggara UNPK Kabupaten/Kota; 4. mengirim Nilai Rata-rata Laporan Hasil Belajar (NRLHB) peserta dalam bentuk satu nilai untuk masing-masing mata pelajaran yang diujikan ke Penyelenggara Pusat paling lambat tanggal 9 Juli 2012 untuk periode pertama dan tanggal 1 Oktober 2012 untuk periode kedua, dan NRLHB yang telah dikirim ke Penyelenggara UNPK Pusat tidak dapat diubah; 5. menerima naskah induk bahan ujian, melakukan pencetakan bahan ujian, serta menjaga kerahasiaan dan keamanannya; 6. mendistribusikan bahan ujian ke Penyelenggara UNPK Kabupaten/Kota; 7. mengkoordinasikan pelaksanaan UNPK di daerahnya; 8. mengelola, memindai, mamvalidasi, dan mengirimkan hasil pemindaian LJUN ke Penyelenggara UNPK Pusat; 9. menerbitkan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional (DNHUN) dan mendistribusikannya ke Penyelenggara UNPK Kabupaten/Kota; 10. menerima dan mengisi blanko SKHUN dari Penyelenggara Pusat serta mendistribusikan ke Penyelenggara UNPK Kabupaten/ Kota; 11. memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan UNPK Provinsi, serta mengirimkannya ke Penyelenggara UNPK Pusat. C. Penyelenggara UNPK Kabupaten/Kota Bupati/Wali Kota menetapkan Penyelenggara UNPK Kabupaten/Kota yang terdiri atas unsur-unsur: 1. 2. 3. 4.
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; Kantor Kecamatan; Satuan pendidikan nonformal/formal yang ditunjuk sebagai tempat penyelenggaraan UNPK; 5. Instansi tingkat kabupaten/kota yang terkait dengan pendidikan kesetaraan. Tugas dan tanggungjawab Penyelenggara UNPK Kabupaten/Kota : 1. 2.
menetapkan satuan pendidikan nonformal/formal sebagai unit Penyelenggara UNPK Program Paket C; mensosialisasikan POS kepada Unit Penyelenggara UNPK Kecamatan;
3.
menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi terhadap berkas syarat-syarat calon peserta UNPK; 4. merekapitulasi dan mengirimkan daftar calon peserta UN kepada Penyelenggara UNPK Provinsi; 5. mengirim nilai rata-rata laporan hasil belajar (NRLHB) calon peserta ke Penyelenggara Provinsi untuk diteruskan ke Penyelenggara Pusat; 6. mengelola dan mendistribusikan bahan UNPK, serta menjaga kerahasiaan dan keamanannya; 7. mengkoordinasikan pelaksanaan UNPK di daerahnya; 8. mengelola dan mengirimkan LJUN ke Penyelenggara UNPK Provinsi; 9. menandatangani SKHUN dan mendistribusikannya ke Penyelenggara UNPK Kecamatan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (untuk Pondok Pesantren) dan/atau satuan pendidikan nonformal; 10. memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan UNPK Kabupaten/Kota, serta mengirimkannya ke Penyelenggara UNPK Provinsi. D. Penyelenggara UNPK Kecamatan Camat mengkoordinasikan penyelenggaraan UNPK Kecamatan yang unsur-unsurnya terdiri atas: 1. Cabang Dinas/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kecamatan; 2. Instansi tingkat kecamatan yang terkait dengan pendidikan kesetaraan dan Pondok Pesantren Salafiyah (Penyelenggara Ula dan Wustha). Tugas dan tanggungjawab penyelenggara UNPK Tingkat Kecamatan : 1. mensosialisasikan dan mendistribusikan POS UNPK kepada satuan pendidikan nonformal penyelenggara program Paket A/Ula dan Paket B/Wustha; 2. menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi terhadap berkas syarat-syarat calon peserta UNPK Program Paket A/Ula dan Paket B/Wustha; 3. merekapitulasi dan mengirimkan daftar calon peserta Progam Paket A/Ula dan Paket B/Wustha ke Penyelenggara UNPK Kabupaten/Kota; 4. mengirim nilai rata-rata laporan hasil belajar (NRLHB) calon peserta ke Penyelenggara Kabupaten/Kota untuk disahkan dan diteruskan ke Penyelenggara Provinsi; 5. mengelola dan mendistribusikan bahan UNPK serta menjaga kerahasiaan dan keamanannya; 6. mengkoordinasikan pelaksanaan UNPK di daerahnya; 7. menetapkan dan mengkoordinasikan pengawas ruang UNPK; 8. mengelola dan mengirimkan LJUN peserta ke Penyelenggara UNPK Kabupaten/Kota; 9. menerima DNHUN dari Penyelenggara UNPK Kabupaten/Kota dan mendistribusikannya ke penyelenggara program Paket A/Ula dan Paket B/Wustha;
10. menerima SKHUN dari Penyelenggara UNPK Kabupaten/Kota dan mendistribusikannya kepada peserta melalui Penyelenggara Program Paket A/Ula dan Paket B/Wustha; 11. memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan UNPK Kecamatan, serta mengirimkannya ke Penyelenggara UNPK Kabupaten/Kota. F. Unit Pelaksana UNPK 1. Unit Pelaksana UNPK untuk Program Paket A/Ula dan Paket B/Wustha adalah satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai penyelenggara UNPK oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 2. Unit Pelaksana UNPK untuk Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, yang terdiri atas satuan pendidikan Penyelenggara Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan. 3. Penyelenggara UNPK di luar negeri adalah satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Atase Pendidikan dan/atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat dalam koordinasi dengan Direktorat terkait, atau langsung ditetapkan oleh Direktorat terkait dalam hal tidak berada dalam pembinaan Atase Pendidikan atau Konsul Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat.
IV. BAHAN UJIAN A. Kisi-kisi Soal 1. Kisi-kisi soal UNPK disiapkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam koordinasi BSNP; 2. Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemdikbud menyusun kisi-kisi soal UNPK berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Standar Isi; 3. Kisi-kisi soal ditelaah dan disetujui oleh BSNP untuk dijadikan acuan dalam menyusun dan merakit naskah soal UNPK. B. Jumlah Butir Soal dan Alokasi Waktu 1. Program Paket A/Ula No
Mata Ujian
Jumlah Butir Soal
Alokasi Waktu (menit)
1.
Pendidikan Kewarganegaraan
50
120
2.
Bahasa Indonesia
50
120
3.
Matematika
40
120
4.
Ilmu Pengetahuan Alam
40
120
5.
Ilmu Pengetahuan Sosial
50
120
2. Program Paket B/Wustha No
Mata Ujian
Jumlah Butir Soal
Alokasi Waktu (menit)
1.
Pendidikan Kewarganegaraan
50
120
2.
Bahasa Indonesia
50
120
3.
Matematika
40
120
4.
Ilmu Pengetahuan Alam
40
120
5.
Ilmu Pengetahuan Sosial
50
120
6.
Bahasa Inggris
50
120
Jumlah Butir Soal
Alokasi Waktu (menit)
3. Program Paket C – IPS No
Mata Ujian
1.
Pendidikan Kewarganegaraan
50
120
2.
Bahasa Indonesia
50
120
3
Matematika
40
120
4.
Bahasa Inggris
50
120
5.
Ekonomi
40
120
6.
Geografi
50
120
7.
Sosiologi
50
120
Jumlah Butir Soal
Alokasi Waktu (menit)
4. Program Paket C – IPA No
Mata Ujian
1.
Pendidikan Kewarganegaraan
50
120
2.
Bahasa Indonesia
50
120
3.
Bahasa Inggris
50
120
4
Matematika
40
120
5.
Fisika
40
120
6.
Kimia
40
120
7.
Biologi
40
120
5. Program Paket C Kejuruan No
Mata Ujian
Jumlah Butir Soal
Alokasi Waktu (menit)
1.
Pendidikan Kewarganegaraan
50
120
2.
Bahasa Indonesia
50
120
3.
Bahasa Inggris
50
120
4.
Matematika
40
120
C. Naskah Induk Soal (Master Copy) 1. Naskah Soal UNPK yang telah dirakit sesuai dengan kisi-kisinya ditelaah oleh tim yang ditetapkan oleh BSNP; 2. Naskah soal UNPK yang telah ditelaah dan diperbaiki dicetak dalam bentuk naskah induk; 3. Puspendik menyerahkan naskah induk soal UNPK ke Penyelenggara UNPK Provinsi untuk digandakan; 4. Setiap mata pelajaran terdiri atas tiga paket soal, yaitu Paket Soal I, Paket Soal II, dan Paket Soal Susulan dan/atau Cadangan. Khusus untuk Paket A/Ula terdiri dari dua Paket Soal, masing-masing 1 Paket Utama dan 1 Paket Soal Susulan dan/atau Cadangan; 5. Serah terima naskah induk soal UNPK dilakukan di perusahaan percetakan dengan disaksikan petugas keamanan dan Penyelenggara Provinsi disertai Berita Acara Serah Terima. D. Penggandaan Bahan 1. Persyaratan Perusahaan Percetakan Penggandaan bahan UNPK dilakukan di provinsi oleh perusahaan percetakan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki integritas dan kredibilitas; b. memiliki peralatan dan tenaga yang memadai dalam jenis, jumlah, dan kualitas; c. mampu mencetak bahan UNPK dengan kualitas hasil cetakan yang baik dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; d. memiliki lokasi yang terjamin keamanannya; e. memiliki ruang penyimpanan hasil cetakan, serta ruang dan alat pemusnah hasil cetakan yang tidak diperlukan; f. memiliki sistem pengamanan dan penjaminan kerahasiaan bahan UNPK; g. sanggup mengerjakan pencetakan sesuai dengan spesifikasi teknis: (1) ukuran kertas A4 dan jenis kertas HVS 70 gram atau CD 48,8, atau dengan kualitas yang lebih baik; (2) ukuran huruf sesuai dengan naskah induk; (3) dua muka (bolak-balik);
(4) kualitas hasil pencetakan terutama dari aspek kejelasan tulisan dan gambar; (5) kesesuaian antara jumlah kebutuhan dengan jumlah hasil cetakan. 2. Penetapan Perusahaan Percetakan Penetapan perusahaan percetakan dilakukan oleh Penyelenggera UNPK Provinsi melalui proses tender sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 3. Pencetakan dan Pengamanan Bahan a. Penyelenggara UNPK Provinsi atau perusahaan percetakan tidak dibenarkan melakukan perubahan apapun terhadap master copy terutama dalam bentuk editing, pengetikan ulang, ataupun mengubah setting lay out soal. b. Perusahaan percetakan melakukan pencetakan bahan UNPK sesuai dengan Surat Perintah Kerja (Kontrak) dan Surat Perjanjian. c. Penyelenggara UNPK Provinsi melakukan pengawasan selama proses pencetakan dengan melibatkan aparat keamanan. d. Ruang lingkup pekerjaan pencetakan bahan UNPK mencakup: (1) pencetakan perangkat UNPK yang terdiri atas naskah soal, daftar hadir, berita acara pelaksanaan ujian, (2) pengadaan amplop berperekat untuk naskah soal dan LJUN, (3) pendistribusian perangkat UNPK ke dalam amplop naskah soal sesuai dengan jumlah peserta, serta (4) pengepakan dan pengiriman perangkat UNPK dan LJUN ke penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota. e. Setiap amplop naskah soal berisi 20 eksemplar (10 eksemplar Paket I dan 10 eksemplar Paket II), 2 set daftar hadir, dan 2 set berita acara pelaksanaan UN. Khusus untuk Paket A/Ula dalam 1 amplop hanya berisi satu macam paket soal. Perusahaan percetakan dan Penyelenggara Tingkat Provinsi dengan disaksikan oleh petugas keamanan melakukan pemusnahan perangkat soal yang tidak diperlukan atau rusak disertai dengan berita acara pemusnahan. f. Film atau plate cetak yang telah digunakan disimpan di tempat yang aman, untuk kemudian dimusnahkan setelah selesai pelaksanaan UNPK, disertai Berita Acara Pemusnahan. g. Bahan UNPK yang telah dicetak dan dipak disimpan dalam gudang yang aman dan dijaga oleh petugas keamanan selama penyimpanan dan pengiriman ke Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota. 4. Distribusi Bahan a. Penyelenggara UNPK Provinsi dan perusahaan percetakan mengirimkan bahan UNPK ke Penyelenggara Kabupaten/Kota dengan dikawal oleh petugas keamanan. b. Pengiriman bahan UNPK dilakukan 3 (tiga) hari sebelum waktu pelaksanaan. c. Pengiriman bahan UNPK harus mempertimbangkan faktor keamanan, ketersediaan sarana, serta situasi dan kondisi geografis.
d. Bahan UNPK untuk Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan disimpan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan didistribusikan ke lokasi UNPK setiap hari sesuai dengan jadwal pelaksanaan UNPK. e. Bahan UNPK untuk Program Paket A dan Program Paket B diserahkan ke Penyelenggara Kecamatan, disimpan di Kantor Cabang Dinas Kecamatan, dan didistribusikan ke lokasi setiap hari sesuai dengan jadwal pelaksanaan UNPK. f. Bahan UNPK untuk program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha dan Paket C pada Pondok Pesantren serta Kulliyatul/Tarbiyatul Muallimin disimpan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan didistribusikan ke lokasi UNPK setiap hari sesuai dengan jadwal pelaksanaan UNPK. g. Setiap penyerahan bahan UNPK harus disertai dengan berita acara serah terima. h. Khusus UNPK yang dilaksanakan di luar negeri bahan UNPK digandakan oleh Puspendik dan dikirim ke Penyelenggara UNPK pada perwakilan RI setempat V. PELAKSANAAN UJIAN A. Jadwal Pelaksanaan UNPK dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Periode I (pertama) Tahun 2012, dilaksanakan pada tanggal 9 - 12 Juli 2012 untuk UN Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan, tanggal 16 - 18 Juli 2012 untuk Program Paket A/Ula dan Program Paket B/Wustha. Periode II (kedua) Tahun 2012 dilaksanakan pada tanggal 8 - 11 Oktober 2012 untuk UN Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan, dan tanggal 15 17 Oktober 2012 untuk Program Paket A/Ula dan Program Paket B/Wustha, dengan jadwal sebagai berikut: Tanggal Program
Hari
Senin Paket C
Jam Periode I
Periode II
9 Juli 2012
8 Oktober 2012
Selasa
10 Juli 2012
Rabu
11 Juli 2012
Kamis
12 Juli 2012
Senin
9 Juli 2012
IPS
Paket C
9 Oktober 2012 10 Okober 2012 11 Okober 2012 8 Oktober 2012
13.00 – 15.00 15.30 13.00 15.30 13.00 15.30
– – – – –
17.30 15.00 17.30 15.00 17.30
Mata Ujian Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Sosiologi Geografi Bahasa Inggris Ekonomi
13.00 – 15.00
Matematika
13.00 – 15.00
Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia
15.30 – 17.30
Tanggal Program
Hari
Jam Periode I
IPA
Paket C
10 Juli 2012
Rabu
11 Juli 2012
Kamis
12 Juli 2012
Senin
9 Juli 2012
8 Oktober 2012
Selasa
10 Juli 2012
9 Oktober 2012
Senin
16 Juli 2012
15 Oktober 2012
Selasa Paket B/ Wustha
Paket A/ Ula
9 Oktober 2012 10 Okober 2012 11 Okober 2012
Selasa
Kejuruan
17 Juli 2012
Mata Ujian
Periode II
16 Oktober 2012
Rabu
18 Juli 2012
17 Oktober 2012
Senin
16 Juli 2012
15 Oktober 2012
Selasa
17 Juli 2012
16 Oktober 2012
Rabu
18 Juli 2012
17 Oktober 2012
13.00 15.30 13.00 15.30
– – – –
15.00 17.30 15.00 17.30
Biologi Kimia Bahasa Inggris Fisika
13.00 – 15.00
Matematika
13.00 – 15.00 15.30 – 17.30
Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika
13.00 – 15.00 15.30 – 17.30 13.00 – 15.00 15.30 – 17.30 13.00 – 15.00 15.30 – 17.30 13.00 – 15.00 15.30 – 17.30 13.00 – 15.00 15.30 – 17.30 13.00 – 15.00 15.30 – 17.30 13.00 – 15.00
Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Ilmu Pengetahuan Sosial Matematika Bahasa Inggris Ilmu Pengetahuan Alam Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Ilmu Pengetahuan Sosial Ilmu Pengetahuan Alam Matematika
Waktu pelaksanaan UNPK di luar negeri ditentukan oleh penyelenggara UNPK setempat dan ditetapkan oleh Penyelenggara Pusat. B. Tempat Pelaksanaan 1. Tempat Pelaksanaan UNPK di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK atau tempat lain yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Penyelenggara UNPK Kabupaten/Kota. 2. Tempat pelaksanaan UNPK sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. ruangan dapat memuat minimal 20 peserta dan 1 meja untuk pengawas; b. penerangan/pencahayaan dan ventilasi cukup; c. bersih; d. mudah dijangkau oleh peserta; dan e. kondusif untuk pelaksanaan UNPK. 3. Tempat UNPK di luar negeri ditetapkan oleh Atase Pendidikan dan/atau Konjen pada Kantor Perwakilan RI setempat, atau ditetapkan oleh Direktorat terkait
dalam hal tidak berada dalam pembinaan Atase Pendidikan atau Konsul Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat. 4. Tempat duduk peserta diatur sebagai berikut: a. satu bangku untuk satu orang peserta; b. jarak antara meja yang satu dengan yang lain disusun dengan mempertimbangkan jarak antara peserta yang satu dengan peserta yang lain minimal 1 (satu) meter; c. penempatan peserta disesuaikan dengan urutan nomor peserta (lihat gambar contoh denah ruang UNPK).
Pengawas Ujian
Pengawas Ujian
1
2 Pengawas Pengawas Ujian Ujian
3
4
8
7
6
5
9
B 10
11
12
16
15
14
13
17
18
19
20
A
A
Contoh Denah Ruang UNPK
B
C. Pengawasan 1. Penyelenggara UNPK Kabupaten/Kota menetapkan Pengawas Ruang ujian Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan. 2. Pengawas Ruang UNPK adalah pendidik pada SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, Pondok Pesantren, SKB, BPKB, PKBM, dan BPPNFI yang memenuhi persyaratan sebagai Pengawas UNPK. 3. Setiap ruang UNPK diawasi oleh 2 (dua) orang yang bukan pendidik/tutor atau fasilitator mata pelajaran yang sedang diujikan dan bukan pendidik/tutor atau fasilitator pada satuan pendidikan yang bersangkutan. 4. Pengawas ruang harus menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Pengawas Ruang UNPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Prosedur Pengawasan dan Tata Tertib Pengawas UNPK adalah sebagi berikut: Sebelum Pelaksanaan a. Pengawas ruang telah hadir di tempat penyelenggaraan ujian minimal 45 menit sebelum UNPK dilaksanakan pada hari pertama dan 30 menit untuk hari berikutnya; b. Pengawas ruang menghadiri penjelasan dan pengarahan dari Ketua Penyelenggara UNPK; c. Pengawas ruang menerima bahan UNPK berupa naskah soal, LJUN, berita acara pelaksanaan UNPK, dan amplop LJUN. Pada Saat Pelaksanaan a. Pengawas ruang memasuki ruang ujian 30 menit sebelum waktu pelaksanaan ujian untuk memeriksa kesiapan ruang ujian; b. Pengawas ruang mempersilakan peserta memasuki ruang ujian 20 menit sebelum ujian dimulai; c. Pengawas ruang memeriksa setiap peserta, untuk memastikan bahwa peserta tidak membawa alat komunikasi elektronik yaitu kalkulator, tas, buku atau catatan lain dalam bentuk apa pun ke dalam ruang ujian kecuali alat tulis yang akan dipergunakan; d. Pengawas ruang ujian mempersilakan peserta ujian untuk menempati tempat duduk yang telah ditentukan; e. Pengawas ruang membacakan tata tertib, membagikan LJUN, dan membimbing pengisian identitas peserta sesuai dengan petunjuk yang telah disediakan; f. Pengawas ruang mengecek kebenaran dan kelengkapan pengisian identitas peserta pada LJUN yang meliputi nomor ujian, nama, tanggal lahir, mata ujian, dan tanda tangan; g. Pengawas ruang mempersilakan peserta untuk mengisi daftar hadir sesuai dengan nomor ujian sebelum ujian dimulai; h. Pengawas ruang membuka amplop soal dan memastikan bahwa amplop tersebut dalam keadaan baik dan tertutup rapat (disegel), disaksikan oleh peserta ujian sebelum ujian dimulai;
i. j.
k. l. m. n. o. p. q.
Pengawas ruang membagikan naskah soal sesuai dengan denah yang terdapat dalam amplop naskah UNPK dan meletakkannya di atas meja peserta ujian dalam posisi tertutup; Pengawas ruang mempersilakan peserta untuk mulai mengerjakan soal setelah tanda waktu mengerjakan dibunyikan serta mengingatkan peserta ujian agar terlebih dahulu mengecek kelengkapan soal dan membaca petunjuk cara menjawab soal serta cara mengisi LJUN; Pengawas ruang dilarang memberi isyarat, petunjuk dan bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal yang diujikan; Pengawas ruang wajib menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang ujian selama ujian berlangsung, Pengawas ruang memberi peringatan kepada peserta yang melakukan kecurangan, serta melarang orang lain yang tidak bertugas memasuki ruangan ujian; Pengawas ruang memberitahukan kepada peserta ujian ketika waktu ujian tinggal 5 menit; Pengawas ruang mempersilakan peserta untuk berhenti mengerjakan soal setelah tanda waktu ujian berakhir dibunyikan; Pengawas ruang mempersilakan peserta untuk meninggalkan ruang setelah menghitung jumlah LJUN sama dengan jumlah perserta UNPK; Pengawas ruang menyusun secara urut LJUN sesuai dengan daftar hadir dan memasukannya ke dalam amplop LJUN disertai dengan daftar hadir peserta kemudian disegel atau dilak dan ditandatangani oleh pengawas ruang ujian.
Tata Tertib Peserta : a. Peserta memasuki ruang ujian 20 menit sebelum ujian dimulai. b. Peserta yang terlambat hadir diperkenankan mengikuti ujian hanya setelah mendapat izin dari Penanggungjawab Unit Pelaksana UNPK tanpa diberi perpanjangan waktu. c. Peserta wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir sebelum ujian dimulai. d. Peserta wajib mengisi identitas pada LJUN secara lengkap dan benar. e. Peserta memasuki ruangan setelah mendapat perintah dari pengawas ruang ujian, yakni 20 menit sebelum ujian dimulai. f. Peserta mengerjakan soal setelah ada tanda atau aba-aba yang diberikan oleh pengawas ruang bahwa waktu mengerjakan dimulai. g. Peserta tidak diperkenankan: (1) meninggalkan ruang ujian tanpa izin dari pengawas; (2) membawa alat komunikasi elektronik yaitu kalkulator, tas, buku, dan catatan dalam bentuk apa pun ke dalam ruang ujian; (3) menyontek, memberi, atau menerima bantuan dari siapapun; (4) bekerja sama dengan peserta lain atau melakukan kecurangan lainnya; (5) saling meminjam alat tulis dengan peserta lainnya; (6) membawa soal ujian dan LJUN keluar dari ruang ujian; (7) menggantikan atau digantikan peserta/orang lain.
h. Selama ujian berlangsung peserta hanya dapat meninggalkan ruang dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang ujian serta tidak melakukannya berulang kali. i. Peserta ujian yang memperoleh naskah soal cacat atau rusak tetap mengerjakan soal sambil menunggu naskah soal pengganti. j. Peserta yang meninggalkan ruang setelah membaca soal dan tidak kembali lagi sampai tanda selesai ujian dibunyikan dinyatakan/dianggap telah selesai menempuh mata ujian yang terkait. k. Peserta ujian yang telah selesai mengerjakan soal tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian sebelum waktu ujian berakhir. l. Peserta ujian yang tidak mengindahkan peraturan dan tata tertib ini dapat dikenakan sanksi berupa peringatan secara lisan atau dikeluarkan dari ruang ujian. VI. PEMERIKSAAN HASIL UJIAN A. Pengumpulan Hasil 1. Pengawas ruang ujian menyerahkan seluruh naskah soal baik yang telah maupun tidak digunakan, LJUN dan Berita Acara Pelaksanaan Ujian kepada Ketua Unit Pelaksana disertai Berita Acara Serah Terima. 2. Ketua Unit Penyelenggara menyerahkan naskah soal beserta LJUN ke Penyelenggara Kecamatan untuk Program Paket A/Ula dan Program Paket B/Wustha, dan ke Penyelenggara Kabupaten/Kota untuk Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan. 3. Penyelenggara Kecamatan mengirimkan naskah soal beserta LJUN ke Penyelenggara Kabupaten/Kota. 4. Ketua Unit Penyelenggara pada Pondok Pesantren menyerahkan naskah soal ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya diserahkan ke Penyelenggara Kabupaten/Kota. 5. Penyelenggara Kabupaten/Kota menyimpan seluruh naskah soal, baik yang telah maupun yang belum dipergunakan. 6. Penyelenggara Kabupaten/Kota mengirimkan LJUN ke Penyelenggara Provinsi, disertai rekapitulasi peserta ujian yang hadir dan yang tidak hadir dengan Berita Acara Serah Terima. B. Pengolahan Hasil 1. Penyelenggara Provinsi mengelola dan memindai LJUN, memvalidasi dan mengirimkan hasilnya ke Penyelenggara Pusat paling lambat 10 hari sebelum tanggal pengumuman hasil ujian. 2. Pemindaian LJUN, validasi hasil pemindaian, dan pengiriman hasil UNPK dari peserta luar negeri dilakukan oleh Penyelenggara UNPK Pusat. 3. Penyelenggara Pusat melakukan penskoran. 4. Penyelenggara Pusat mendistribusikan hasil penskoran dalam bentuk file (soft copy) ke Penyelenggara Provinsi.
5. Penyelenggara Provinsi mencetak dan menerbitkan Daftar Nilai Hasil UN (DNHUN) serta mendistribusikan ke Penyelenggara Kabupaten/Kota untuk disampaikan ke Unit Penyelenggara Kecamatan, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 6. UNPK yang dilaksanakan di luar negeri, Penyelenggara Pusat mencetak dan menerbitkan DNHUN dan mencetak isi SKHUN serta mendistribusikan ke Penyelenggara UNPK di luar negeri melalui Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kanator Perwakilan RI setempat. Dalam hal Penyelenggara UNPK di luar negeri tidak berada dalam pembinaan Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal, Penyelenggara Pusat mendistribusi DNHUN dan SKHUN melalui Direktorat terkait. 7. Berkas LJUN yang telah dipindai disimpan di tempat yang aman selama 1 (satu) tahun. VII.
KELULUSAN UJIAN
A. Kriteria Kelulusan 1. Peserta UNPK dinyatakan lulus apabila memiliki rata-rata Nilai Akhir (NA) dari seluruh mata pelajaran yang diujikan mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima), dan NA setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol). 2. NA diperoleh dari nilai gabungan antara Nilai Rata-rata Laporan Hasil Belajar (NRLHB) pada satuan pendidikan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan Nilai UNPK, dengan pembobotan 40% (empat puluh persen) untuk NRLHB dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan 60% (enam puluh persen) untuk nilai UNPK. 3. Peserta yang pindah jalur dari pendidikan formal ke pendidikan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan, NRLHB diambil dari Nilai Sekolah (NS). B. Penetapan Kelulusan 1. Kelulusan peserta UNPK dari satuan pendidikan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan ditetapkan oleh rapat dewan tutor dan pamong pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Pembina dengan mempertimbangkan nilai akhir (NA) dan akhlak mulia. 2. Nilai rata-rata laporan hasil belajar (NRLHB) pada satuan pendidikan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan diperoleh dari mata pelajaran yang diujinasionalkan. 3. NRLHB dikeluarkan oleh satuan pendidikan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan yang sudah dicap dan ditandatangani oleh pimpinan satuan pendidikan tersebut serta disahkan oleh Kepala dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 4. NRLHB dikirim oleh Dinas Pendidikan Provinsi ke Puspendik Balitbang Kemdikbud paling lambat hari dan tanggal pertama pelaksanaan UNPK untuk
periode I, dan tanggal 1 Oktober 2012 untuk periode II. Untuk UNPK periode I, bila terlambat dari hari dan tanggal pertama pelaksanaan ujian, akan diproses untuk UNPK periode II. 5. Nilai UNPK setiap mata ujian dari masing-masing peserta dan status kelulusan (lulus atau belum lulus) dicantumkan dalam DNHUN. DNHUN diterbitkan oleh Penyelenggara Tingkat Provinsi, serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Bagi peserta UNPK luar negeri, DNHUN dicetak oleh Penyelenggara Pusat dan ditandatngani oleh Atase Pendidikan atau Konsul Jenderal, atau ditandatangan oleh Direktur pada Direktorat terkait dalam hal Penyelenggara UNPK di luar negeri tidak berada dalam pembinaan Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat. 6. Peserta UNPK yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil yang tertera pada DNHUN akan memperoleh SKHUN. C. Pengumuman Hasil Ujian Hasil UNPK Periode I Program Paket C dan Paket C Kejuruan diumumkan paling lambat 4 Agustus 2012, sedangkan Paket A/Ula dan Paket B/Wustha, diumumkan paling lambat tanggal 11 Agustus 2012. Hasil UNPK Periode II Program Paket C dan Paket C Kejuruan diumumkan paling lambat 10 November 2012, sedangkan Paket A/Ula dan Paket B/Wustha, diumumkan paling lambat tanggal 17 November 2012. D. Penerbitan SKHUN dan Ijazah 1. Penyelenggara Provinsi mengisi blanko SKHUN berdasarkan NRLHB dan DNHUN dengan sistem komputer, dan mendistribusikan SKHUN ke Penyelenggara Kabupaten/Kota. 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menandatangani SKHUN dan ijazah serta mendistribusikan ke Unit Penyelenggara Kecamatan. Dalam hal tidak ada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota definitif, SKHUN dan ijazah ditandatangani oleh pejabat tingkat provinsi. 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menandatangani ijazah Program Ula dan Wustha. Dalam hal tidak ada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota definitif, ijazah ditandatangani oleh Kepala Bidang Pekapontren/TOS pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; 4. SKHUN Program kesetaraan di luar negeri diisi dan dicetak oleh Penyelenggara UNPK Pusat dan ditandatangani oleh Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Perwakilan RI setempat. Ijazah diisi oleh satuan pendidikan penyelenggara, diterbitkan dan ditandatangani oleh Atase Pendidikan atau Konsul Jenderal pada perwakilan RI setempat. Dalam hal Penyelenggara UNPK di luar negeri tidak berada dalam pembinaan Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal pada Perwakilan RI setempat, SKHUN ditandatangani oleh Direktur pada Direktorat terkait,
E. Pembatalan SKHUN dan Ijazah 1. Peserta ujian yang sudah dinyatakan lulus, namun kemudian diketahui melakukan kecurangan dan/atau penyimpangan terhadap POS dalam pelaksanaan UNPK, maka kelulusannya dinyatakan batal. 2. Apabila dikemudian hari terbukti secara sah telah terjadi pemalsuan dokumen persyaratan sebagai peserta ujian, maka SKHUN dan ijazah yang bersangkutan dinyatakan batal. 3. Pembatalan SKHUN dan ijazah dilakukan oleh pejabat yang menerbitkannya dan surat pembatalan ditembuskan kepada Penyelenggara Pusat. VIII. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan UNPK dilaksanakan secara berjenjang oleh Penyelenggara Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat sesuai dengan tugas dan kewenangannya. IX. SANKSI 1. Peserta yang melanggar tata tertib diberi peringatan oleh Pengawas Ruang UNPK. Apabila peserta UNPK telah diberi peringatan dan tidak mengindahkannya maka peserta tersebut dikeluarkan dari ruang ujian, dan dibatalkan serta dicantumkan dalam Berita Acara Pelaksanaan. 2. Pengawas Ruang yang melanggar ketentuan POS dibebastugaskan dan diganti oleh petugas lain, serta tidak diikutsertakan dalam kegiatan UNPK yang akan datang. 3. Peserta yang hingga tanggal 9 Juli 2012 untuk periode pertama dan tanggal 1 Oktober 2012 untuk periode kedua tidak memiliki nilai rata-rata laporan hasil belajar (NRLHB) dinyatakan tidak menjadi peserta UNPK. 4. Hasil pemindaian LJUN yang dikirim dari Penyelenggara Provinsi ke Penyelenggara Pusat yang melampaui waktu yang telah ditetapkan tidak akan diproses. 5. Penyelenggara yang terbukti melanggar ketentuan POS diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak diikutsertakan dalam penyelenggaraan UNPK yang akan datang. 6. Keputusan BSNP berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi bersifat definitif.
IX. PENUTUP Prosedur Operasi Standar ini diharapkan dapat membantu kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan tahun 2012. Dalam rangka membantu pelaksanaan UNPK dalam lingkup Kementerian Agama, POS ini dilengkapi dengan Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan merupakan bagian integral dari POS ini. Ditetapkan Pada tanggal
: di Jakarta : 12 Juni 2012
Ketua
Prof. Dr. Ir. M. A. Wirakartakusumah, M.Sc.
