Perubahan hukum sejatinya terjadi karena kondisi sosial yang berubah dan karena kemaslahatannya yang berganti. Hukum-hukum yang dibangun atas dasar kemaslahatan akan bergantung atas ada atau tidak adanya kemaslahatan itu. Apa yang terjadi adalah sebaliknya; langkah-langkah perubahan tersebut justru di dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip syari’ah dalam situasi-situasi yang berubah
PROPOSAL SEMINAR NASIONAL “PERKEMBANGAN HUKUM KEPERDATAAN ISLAM DI INDONESIA ABAD XXI” Diselenggarakan oleh: PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSIYAH, FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, YOGYAKARTA. Ruang Seminar Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia, 13 Mei 2017
PROPOSAL SEMINAR NASIONAL _______________________________________________________ Pendahuluan Prinsip Al-Islâm Sâlih fî Kull Waqt wa Zamân , sudah terbukti dan harus terus dibuktikan. Sumber primer hukum Islam (Alquran dan hadis) memayungi segalanya, tetapi tidak memuat segalanya. Sementara waktu terus bergulir membawa arus deras perubahan di segala bidang. Oleh karena itu, sebagaimana yang diinginkan oleh nass, ulama dan fuqahâ’ hendaknya terus memaksimalkan power of reasoning-nya untuk mencairkan dan mengalirkan hukum-hukum Allah ke segala ruang dan waktu. Tidak ada alasan lain dari langkah ini kecuali didasarkan atas keinginan yang kuat untuk memperlihatkan watak hukum Islam sebagai hukum yang dinamis dan dapat memberikan solusi bagi masalah-masalah tersebut dalam konteks sosial yang berubah, tanpa mengabaikan prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah tegaknya kemaslahatan, keadilan dan kesetaraan manusia. Kemaslahatan dan keadilan disepakati para ulama fiqh sebagai tujuan utama hukum Islam (maqâsid al-
sharî'ah al-Islâmiyyah). Keniscayaan perubahan hukum karena konteks sosial yang berubah, dalam sejarah pernah diberikan contohnya oleh ‘Umar bin al-Khattâb untuk sejumlah kasus, termasuk terhadap teks yang jelas dan tegas, misalnya tentang al-talaq al-talâth (talak tiga). Demikian juga para sahabat yang lain dan Imam Syafi'i melalui qaul qadîm dan jadîd-nya. Perubahan hukum karena perubahan konteks sosial juga telah diberikan elaborasi secara cukup luas oleh Ibn al-Qayyîm al-Jauziyah, guru Ibn Kathîr dalam karya populernya A'lâm al-Muwaqqi'în. Dia membuat judul besar untuk uraian ini :
"Taghayyur al-Fatwâ wa Ikhtilâfuha bi Hasâb Taghayyur al-Azminah wa al- Amkinah wa al-Ahwâl wa al-Niyyâh wa al-`Awâ’id”(perubahan fatwa dan perbedaannya didasarkan pada pertimbangan perubahan waktu, tempat, kondisi sosial, motivasi dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat). Maka adalah sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa perubahan-perubahan tersebut dapat dimaknai sebagai merubah atau mengganti hukum-hukum Tuhan. Sheykh Muh ammad Mustafâ Shalabî dengan kritis menjawab persoalan ini. Dia mengatakan :"Perubahan hukum sama sekali bukan berarti pembatalan (terhadap hukum-hukum Tuhan). Adalah tidak mungkin bagi siapa saja betapa pun kedudukannya dapat menyetujui pandangan tersebut.
Perubahan tersebut sejatinya terjadi karena kondisi sosial yang berubah dan karena kemaslahatannya yang berganti. Hukum-hukum yang dibangun atas dasar kemaslahatan akan bergantung atas ada atau tidak adanya kemaslahatan itu. Apa yang terjadi adalah sebaliknya; langkah-langkah perubahan tersebut justru di dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip syari’ah dalam situasi-situasi yang berubah (Muhammad, 2003:1). Salah satu fenomena yang muncul di dunia Islam pada abad ke-20 adalah adanya usaha pembaruan hukum keluarga di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Turki misalnya, melakukannya pada tahun 1917, Mesir pada tahun 1920, Iran pada tahun 1930, Syiria 1953 pada tahun, Tunisia pada tahun 1956, Pakistan pada tahun 1961, dan Indonesia pada tahun 1974. Sejumlah negara melakukan reformasi hukum keluarga secara komprehensif, sebagian lainnya melakukan secara parsial, bahkan ada negara yang melakukan pembaruan tahap demi tahap dari satu aturan tertentu secara sebagian, setelah komplit lalu dirumuskan lagi pembaruan di bidang hukum keluarga yang lain. Sebelum lahirnya UU No 1 Tahun 1974, belum ada keseragaman pedoman bagi para hakim dalam memutuskan hukum di bidang hukum keluarga. Para hakim peradilan agama masih menggunakan 13 kitab standar yang Syafi'i oriented dalam menyelesaikan suatu perkara keperdataan. Dampaknya adalah terjadi ketidakpastian hukum, karena dalam perkara yang sama di wilayah berbeda terdapat putusan yang berbeda pula akibat kitab yang digunakan berbeda. Namun dengan lahirnya UU No. I tahun 1974 tersebut disusul dengan UU, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden dan keputusan-keputusan yang lain, maka selain menjamin kepastian hukum, juga membawa arus reformasi dalam hukum keluarga di Indonesia. UU No 1 Tahun 1974 bila dilihat pada tahun 2017, maka umurnya sudah 42 tahun, tentu durasi yang cukup panjang tersebut telah membawa pada perubahan masyarakat, perubahan sosiopolitik dan sebagainya. Oleh sebab dorongan untuk melakukan perubahan dan pengembangan hukum keperdataan di Indonesia masin menguat. Oleh sebab itu, Program Studi Hukum Islam FIAI UII berencana untuk melaksanakan seminar Nasional sebagai respon dari perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Tujuan Seminar 1. Merespon perubahan konteks sosial masyarakat sehingga cukup emergensi dalam pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. 2. Menggali pemikiran-pemikiran hukum keperdataan Islam yang berkembang di Indonesia 3. Memberikan pemahaman tentang model Kewarisan Islam dalam Masyarakat Adat di Indonesia yang memiliki varian yang berbeda-beda.
4. Memberikan pemahaman tentang Sengketa Ekonomi Syariah dalam Hukum Keperdataan di Indonesia khususnya lahirnta Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Target Seminar 1. Diperoleh rumusan kontributif untuk melakukan pembaharuan dan pengembangan hukum keperdataan Islam di Indonesia 2. Terwujudnya bahan akademik pengembangan hukum Islam di Indonesia sesuai dengan perkembangan Hukum dan masyarakat Indonesia. 3. Diterbitkanya buku keperdataan Islam. Peserta Seminar 1. Dosen Program Studi Program Studi Ahwal Al Syakhsiyah, FIAI UII 2. Mahasiswa Program Studi Program Studi Ahwal Al Syakhsiyah S1 dan Konsentrasi Hukum Hukum Islam S2 FIAI, UII 3. Akademisi Syariah dan Ilmu Hukum di Indonesia 4. Hakim-hakim Agama di DIY dan Jawa Tengah 5. Kantor Urusan Agama (KUA) di DIY dan Jawa Tengah 6. Masyarakat Umum Narasumber Utama 1. Sesi Pertama: Tema: Emergensi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia 1. Prof. Dr. M. Amin Suma, SH, MA, MM (Guru Besar Hukum Islam, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta) 2. Prof. Dr. Amir Mu’allim, MIS. (Guru Besar Hukum Islam UII, Yogyakarta) 3. Prof. Dr. H. Khoirudin Nasution, MA. (Guru Besar Ilmu Fiqh Muqaran UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta) 2. Sesi Kedua Tema: Kewarisan Islam dalam Masyarakat Adat 1. Prof. Dr. Ahmad Zahro, MA. (Guru Besar Fiqh UIN Sunan Ampel, Surabaya) 2. Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (Pakar Hukum Kewarisan Islam) 3. Sesi Ketiga Sengketa Ekonomi Syariah dalam Hukum Keperdataan di Indonesia 4. Prof. Dr. Arfin Hamid, SH., MH (Guru Besar Bidang Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syaria, Universitas Hasanudin, Makasar) 5. Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum (Pakar Hukum Ekonomi Syariah dan Ketua Basyarnas DIY)
Tema Call Peper Perkembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia Hukum perkawinan serta peminangan dan akibat hukumnya Mahar, pencatatan, akta nikah, larangan, pencegahan dan pembatalan perkawinan Perjanjian, perkawinan wanita hamil, dan poligami dalam hukum perkawinan Membangun relasi harmonis dalam keluarga antara hak dan kewajiban suami istri Putus perkawinan, tata cara perceraian, dan masa iddah Hukum kewarisan Islam Hibah dan wasiat dalam hukum perdata Islam Transaksi jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, dan utang Ketentuan Peserta Call Paper Berikut beberapa ketentuan umum bagi penulis Peserta tidak dipungut biaya Paper direview oleh tim ahli disesuaikan dengan tulisan dan masing-masing. Paper yang diterima akan diterbitkan oleh Prodi AS FIAI UII. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.
bidangnya
Waktu dan Tempat Pelaksanaan Seminar Waktu : Sabtu, 13 Mei 2016 Tempat : Seminar di Laksanakan di Ruang Seminar Perpustakaan Pusat, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Panitia Seminar Penanggung Jawab Pengarah Ketua Sekretaris 1 Sekretaris 2 Bendahara Anggota
: Dr. Tamyiz Mukharrom, MA : Dra. Sri Haningsih, M.Ag : Prof. Dr. Amir Mu’allim, MIS : M. Roem Syibly, S.Ag., MSI : Khoirur Rofiq, S.HI., MSI : Ali Abdul Jabbar, ST : Hj. Siti Aisyah : Drs. Syarif Zubaidah, M.Ag : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum : Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum : Samsul Zakaria, S.Sy
Pembantu Pelaksana
: Dra. Hj. Sariyanti : Mabdaul Basar : Sutaryo, SE : Ratna Kumala Dewi, A.Md : Ali Murtono : Siti Kasimah : Purwanto Notorejo
Sumber Pendanaan Penyelenggaraan Seminar Nasional secara keseluruhan di biayai oleh RKAT Program Studi Ahwal Al Syakhsiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Penutup Demikianlah proposal seminar nasional ini kami siapkan, sebagai acuan dalam pelaksanaan seminar dan dasar pertimbangan semua pihak agar terlaksananya forum ilmiah tersebut. Atas kerjasam semua pihak diucapkan terimakasih. Yogyakarta, 20 Maret 2017 Disiapkan oleh: ttd. M. Roem Syibly, MSI Ketua Panitia Seminar
