KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROGRAM BANTUAN RUMAH KHUSUS Yogyakarta, 12 Agustus 2015
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
1
PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2015-2019
KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL
RENCANA
10.000
11.000
11.500
12.000
5.500
50.000
REALISASI
7.320
5.000
4.500
2.400
2.280
21.500
KEKURANGAN
2.200
?
?
?
?
28.500
Catatan : Usulan Bantuan Pembangunan Rusus yang sudah disampaikan ke PUPR ±30.000 unit.
TANTANGAN
SOLUSI
1, Ketebatasan Dana APBN
Keikutsertaan Penerima Bantuan dalam pemenuhan kebutuhan Rumah Khusus
2, Ketersediaan tanah clean and clear
Penerima Bantuan menyiapkan tanah untuk pembangunan Rumah Khusus
3, Keterbatasan SDM PU-PERA
Dukungan SDM dari penerima bantuan
2 RUMAH KHUSUS PENGERTIAN Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus (UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) PENERIMA MANFAAT BANTUAN RUMAH KHUSUS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Masyarakat di wilayah Perbatasan Negara Prajurit dan/atau Petugas Negara Masyarakat Nelayan Masyarakat yang terkena program pembangunan pemerintah Korban Bencana Alam Masyarakat yang bertempat tinggal di pulau terluar, terpencil atau pedalaman Masyarakat di lokasi rawan resiko sosial Masyarakat dalam wilayah pengolah sumberdaya alam
PENGUSUL/PEMOHON BANTUAN Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah BENTUK RUMAH KHUSUS Rumah tapak berbentuk tunggal, kopel atau deret
3 SYARAT BANTUAN RUMAH KHUSUS
Persyaratan Bantuan Rumah Khusus :
1. Lokasi : a. harus sesuai dengan RTRW/RDTRK b. Tersedianya infrastruktur (jalan akses, air minum, listrik)
2. Tanah :
3. 4.
5.
a. luas minimal 1 (satu) Ha atau 50 unit rumah mengelompok satu hamparan; b. jelas status hukum kepemilikan hak atas tanah (dengan bukti legalitas/sertifikat) c tanah siap bangun. Sudah ada calon penerima bantuan Rumah Khusus Menyampaikan surat permohonan bantuan kepada koordinator Penerima Bantuan (Pemda, KKP, BNPP, Kemenhan, Polri) yang selanjutnya akan diteruskan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Surat Permohonan dilampiri Proposal yang berisikan : a) Gambaran umum penerima manfaat, lokasi, tanah, dan sebagainya; b) kebutuhan rumah, rencana/sudah dibangun oleh Penerima Bantua, dan usulan bantuan; c) Surat dukungan dari Pemeritah Propinsi, Kabupaten/Kota; d) Surat pernyataan dan kesanggupan dari Penerima Bantuan
4
Surat Pernyataan dan kesanggupan dari Calon Penerima Bantuan Rumah Khusus berisi, antara lain: 1. 2. 3.
Pernyataan bersedia menyediakan tanah untuk pembangunan Rumah Khusus, yang dilengkapi rekomendasi dari Pemda tetang diijinkannya membangunan Rumah Khusus Pernyataan bahwa telah ada calon penerima bantuan Rumah Khusus Kesanggupan : a. tidak akan merubah lokasi pembangunan yang telah disepakati, b. membantu proses terbitnya perijinan (IMB), c. tidak akan merubah desain yang sudah ditetapkan, d. segera memanfaatkan dan menyerahkan Rumah Khusus kepada Penerima Manfaat e. bersedia menerima dan mengelola Rumah Khusus beserta kelengkapannya
5 (PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT NO. 10 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS
Bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah, antara lain PEMERINTAH PROVINSI :
1. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 2. Memberikan Bantuan Teknis dan pemantauan pelaksanaan pembangunan; PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA: 1. 2. 3. 4. 5.
Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; Memberikan Bantuan Teknis, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan; Menyediakan Alokasi dana APBD Kabupaten/Kota untuk membangun Rumah Khusus dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah khusus. Memberikan kemudahan perizinan dan keringanan retribusi dalam penerbitan IMB; Memberikan jaminan ketersediaan daya listrik dan air minum yang memadai.
6 MEKANISME BANTUAN RUMAH KHUSUS
Pemohon PENGAJUAN USULAN • Buat proposal • Koordinasi dgn Pemprov/ Pemkab/ Pemkot surat dukungan
Alih Status/Hibah • Berita Acara Serah Terima BMN • Perjanjian Kerjasama Alih Status/Hibah • Pemanfaatan
Tim Verifikasi VERIFIKASI ADMINISTRASI
Pengecekan seluruh dokumen administrasi
Penetapan Lokasi
VERIFIKASI TEKNIS
Survey lapangan didampingi oleh Dinas terkait
PENETAPAN ASET
FHO
• Penyerahan Hasil Kegiatan dari Satker kepada Menteri • Usulan Penetapan Aset BMN
• Berita Acara Serah Terima Tahap II (Akhir) • Penyerahan Aset dari Kontraktor Kepada Satker
PENETAPAN BANTUAN • Skala prioritas • Hasil verifikasi • Penetapan Lokasi
PEMANFAATAN Permohonan Pemanfaatan/ Penghunian Sementara
Penerima Bantuan PELAKSANAAN
• Desain • Pengurusan Perijinan/IMB • Pelaksanaan
PHO
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I
MEKANISME BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS PERMOHONAN BANTUAN BERKAS PERMOHONAN BERISIKAN: 1. SURAT PERMOHONAN 2. PROPOSAL 3. SURAT DUKUNGAN DARI BUPATI/WALIKOTA/GUBERNUR 4. SURAT PERNYATAAN 5. SERTIFIKAT LAHAN
PERSYARATAN TEKNIS : 1. SESUAI DENGAN TATA RUANG 2. LOKASI BUKAN RAWAN BENCANA 3. LENGKAP DENGAN INFRASTRUKTUR 4. KONDISI LAHAN SIAP BANGUN
PERBAIKAN USULAN BANTUAN RUMAH KHUSUS
PEMANFAATAN OLEH PEMOHON BANTUAN RUMAH KHUSUS
DAERAH
SURAT REKOMENDASI INSTANSI TERKAIT TIDAK LENGKAP
LENGKAP
KEMENTERIAN PUPR MENTERI PUPR DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN
7 PELAKSANA KONSTRUKSI WASDAL PELAKSANAAN KONSTRUKSI
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADM
LENGKAP VERIFIKASI LAPANGAN
USULAN PENETAPAN LOKASI DARI DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN PENETAPAN LOKASI OLEH MENTERI PU - PERA PELAKSANA PEMBANGUNAN OLEH SATKER
PENGELOLAAN/ SERAH TERIMA ASET
PROSES PEMBANGUNAN : 1. PELELANGAN 2. PELAKSANAAN KONSTRUKSI
RUMAH KHUSUS TERBANGUN
PELAKSANAAN PEMBINAAN
8
TINGKAT PUSAT : 1. 2. 3.
Pengaturan dan pemberian pedoman penyelenggaraan rumah khusus; Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta; Memproses serah terima aset rumah khusus.
TINGKAT DAERAH : 1. 2.
3. 4. 5.
Pendampingan kepada Penerima Manfaat dalam penghunian dan pengelolaan; Pengawasan dan pengendalian pada saat pelaksanaan pembangunan serta terima aset; Pemeriksaan secara berkala pelaksanaan pembangunan rumah khusus; Menjamin berfungsinya bangunan rumah khusus secara optimal; Mengawasi pelaksanaan kepenghunian sesuai dengan peruntukan Penerima Manfaat.
9 RENCANA PEMBANGUNAN RUSUS TA 2015
Total 4.615 Rumah
Total 2.705 Rumah
100 15% 26%
80
Rumah Perbatasan Rumah Nelayan
54% 60
Rumah Lainnya Rumah TNI
62%
Rumah POLRII
49%
40 Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara
20
46% 23%
Maluku, Papua
25%9
0 Target Grup
Kalimantan, Sulawesi
Sebaran
TNI-POLRI
10 SEBARAN RUMAH KHUSUS TAHUN 2015
0
200
50
0
0
240
0
351
350
250 150
0
50
100
365
0
50
200 50
0
855
50 0
50
0 0
50
0 0
50
200
0
600
404
11 TIPOLOGI RUMAH TUNGGAL T-36 M2
TAMPAK DEPAN
DENAH RENCANA
12 TIPOLOGI RUMAH KOPEL T-36 M2
13
STATUS KEPENGHUNIAN RUMAH KHUSUS TA 2006 - 2014 STATUS 24 JUNI 2015 NO
TAHUN PEMBANGUNAN
TERBANGUN
STATUS 3 AGUSTUS 2015
TERHUNI
BELUM TERHUNI
TERHUNI
BELUM TERHUNI
KETERANGAN
1
2006
539
534
5
534
5
2
2007
570
484
86
484
86
Perlu dukungan PSU
3
2008
526
526
0
526
0
Perlu dukungan PSU
4
2009
477
402
75
402
75
Perlu dukungan PSU
5
2010
1.006
867
139
867
139
Perlu dukungan PSU
6
2011
750
674
76
674
76
Perlu dukungan PSU
7
2012
882
163
719
333
549
Sebagian besar rusus yang belum terhuni di Kws Perbatasan Kalbar sebanyak 583 unit
Perlu dilakukan revitalisasi
Sebagian besar rusus yang belum terhuni di Kab. Sumedang, Jabar, dampak pemba-ngunan waduk jatigede sebanyak 664 unit
8
2013
1.774
1.018
756
1.018
756
9
2014
1.931
-
1.931
80
1.851
Perlu dukungan PSU
JUMLAH
8.455
4.668
3.787
4.919
3.537
Perlu dukungan PSU
14 PERSYARATAN UNTUK HIBAH / ALIH STATUS
INSTANSI PENERIMA BANTUAN 1. Foto Copi Sertifikat Tanah / Surat Keterangan Dalam Proses / Surat Keterangan Dari Pemda Bahwa Tanah Tempat Membangun Dalam Penguasaan Penerima Bantuan Dan Tidak Dalam Sengketa; 2. IMB / Surat Keterangan Dalam Proses Atau Surat Keterangan Dari Pemda Bahwa Lokasi Pembangunan Sesuai Dengan RTRW
KEMENTERIAN PUPR 1. Dokumen Perencanaan Yang Menyebutkan Bahwa Aset Yang Dibangun Akan DI Alih Statuskan/hibah (TOR); 2. Dokumen Anggaran Yang Membuktikan Bahwa Aset Tsb Dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DIPA); 3. Kartu Inventarisasi Barang (KIB ); 4. Laporan Hasil Audit/LHA (Inspektorat Jenderal + Setditjen PP: Menyiapkan Lembar Kerja Nilai Perolehan);
3. Surat Kesediaan Menerima Dari Pengguna Barang
5. Laporan Tim Aset / Inventarisasi Aset, Termasuk Foto Bangunan Dari 4 Penjuru;
4. Surat Keputusan Pembentukan Badan Pengelola
6. DED dan As Built Drawing; 7. Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan.
KETERANGAN Dokumen Tersebut Dalam Satu Berkas.
Dijild
Kendala dan Tindak Lanjut Tentang Hibah /Alih Status
PERMASALAHAN 1.
Sebagian sertipikat tanah dan IMB di lingkungan Kemhan dan TNI, tidak ada (belum diproses); 2. Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Rusun dan Rusus dari Kemhan & TNI akan diproses apabila Rusun dan Rusus diperbaiki (dipelihara) terlebih dahulu; 3. Beberapa Pemda masih mengenakan retribusi untuk IMB; 4. Proses Alih STA berbenturan dengan kegiatan pemeliharaan
15
TINDAK LANJUT 1.
2. 3. 4.
5.
Kemhan dan TNI diminta utk menerbitkan surat penguasaan lahan dan terdaftar dalam SIMAK BMN Kemhan (utk dikonsultasikan ke DJKN); Perbaikan (pemeliharaan) di lingkungan Kemhan /TNI diprioritaskan; Koordinasi dengan Kemhan agar segera mengurus IMB, sertipikat tanah); Perlu disiapkan surat rekomendasi bahwa Rusun dan Rusus dibangun melalui dana APBN dan tidak dikenakan retribusi (UU No. 28 Thn 2009 ttg PDRD dan Permendagri No. 32 Thn 2010 ttg Pedoman Pemberian IMB; Percepatan proses dan kegiatan pemeliharaan Tahun 2015
16 Realiasi Pembangunan Rumah Khusus di Banten
NO VIII 1
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
JUMLAH (UNIT)
TERHUNI
BELUM TERHUNI
KETERANGAN
BANTEN Kota Tangsel
Total
80.0
80.0
80.0
80.0
-
-
Sosial 2010
17 Realiasi Pembangunan Rumah Khusus di Jawa Barat
NO IX
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
JUMLAH (UNIT)
TERHUNI
BELUM TERHUNI
KETERANGAN
JAWA BARAT
1
Kabupaten Indramayu
34.0
34.0
-
Nelayan 2007
2
Kabupaten Ciamis
38.0
38.0
-
Bencana 2007
3
Kabupaten Subang
31.0
31.0
-
Nelayan 2008
4
Kabupaten Indramayu
60.0
60.0
-
Nelayan 2009
5
Kabupaten Sumedang
664.0
-
664.0
Rumah Khusus 2013
Jatigede Sakur Jaya I
134.0
-
134.0
Jatigede Sakur Jaya II
108.0
-
108.0
Jatigede Sakur Jaya III
140.0
-
140.0
Jatigede Sakur Jaya IV
118.0
-
118.0
Conggeang Kulon I
102.0
-
102.0
Conggeang Kulon II
62.0
-
62.0
Total
827.0
163.0
664.0
18 Realiasi Pembangunan Rumah Khusus di Jawa Tengah
NO
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
JUMLAH (UNIT)
TERHUNI
BELUM TERHUNI
KETERANGAN
X
JAWA TENGAH
1
Kota Solo
30.0
30.0
-
Cagar Budaya 2008
2
Jepara
45.0
45.0
-
Nelayan 2008
3
Kabupaten Brebes
30.0
15.0
15.0
Nelayan 2009
4
Kabupaten Tegal
30.0
30.0
-
Nelayan 2009
5
Kota Solo
32.0
32.0
-
Sosial 2009
6
Kota Solo
42.0
42.0
-
Cagar Budaya 2010
7
Kota Semarang
84.0
-
84.0
Sosial 2010
8
Kota Salatiga
34.0
34.0
-
Sosial 2010
327.0
228.0
Total
99.0
19 Realiasi Pembangunan Rumah Khusus di Jawa Timur
NO XI
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
JUMLAH (UNIT)
TERHUNI
BELUM TERHUNI
KETERANGAN
JAWA TIMUR
1
Kabupaten Pacitan
40.0
35.0
5.0
Nelayan 2006
2
Kabupaten Situbondo
22.0
22.0
-
Nelayan 2007
3
Kabupaten Tulung Agung
30.0
-
30.0
Nelayan 2009
92.0
57.0
35.0
Total
Terima Kasih
