PROFIL PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
BANDUNG, 31 DESEMBER 2014
1 PROFIL PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
I.
Peta Wilayah Hukum. Peradilan Militer dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang
Nomor
31
Tahun
1997
tentang
Peradilan
Militer
berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Berdasarkan Perubahan I Keputusan Panglima TNI Nomor : KEP/6.a/X/2003 tanggal 8 April 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/304/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Daftar Nama, Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Pengadilan Militer dan Oditurat Militer, Pengadilan Militer II-09 Bandung berkedudukan di Ibu Kota daerah propinsi Jawa Barat yaitu di Bandung dengan daerah hukum (jurisdiksi) meliputi seluruh daerah di Jawa Barat kecuali Kabupaten/Kota Bekasi dan Depok.
Berikut ini adalah peta yurisdiksi Pengadilan Militer II-09 Bandung :
2 Adapun jusitisabel Peradilan Militer berwenang mengadili perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) pada saat melakukan tindak pidana masih berdinas aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenanganya Peradilan Militer menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah di gariskan oleh Mahkamah Agung Republik Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya badan peradilan yang Agung, luhur dan ideal. II.
Sejarah Singkat. Peradilan Militer dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang
Nomor
31
Tahun
1997
tentang
Peradilan
Militer
berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan
kepentingan
penyelenggaraan
pertahanan
keamanan
Negara. Peradilan Militer merupakan suatu sistem penegakan hukum dilingkungan TNI yang terdiri dari badan-badan yang mempunyai fungsi, tugas pokok, susunan dan wewenang masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-undang Peradilan Militer. Dalam perkembangannya Peradilan Militer tidak lagi berada dalam posisi kekuasaan eksekutif, hal ini sebagai dampak dari perkembangan sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen IV UUD 1945 Pasal 24 menetapkan : (1)
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2)
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Amandemen IV Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu ditetapkannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang
3 mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelengaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Dengan perubahan ini maka kedudukan Peradilan Militer menjadi berada dalam lingkup kekuasaan Yudikatif. Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
56 Tahun
2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari Markas Besar
Tentara Nasional
Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun demikian struktur organisasi peradilan militer masih mengacu Surat Keputusan Pangab Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 21 Januari 1984 sub lampiran IV dari lampiran “K” tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Mahkamah Militer.
III.
Sarana dan Prasarana Kantor Gedung yang digunakan sebagai Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung
sejak beroperasi sejak tanggal 15 Oktober 2012 berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 46f/SEK/KU.01/9/2012 tanggal 28 September 2012 tentang permohonan ijin pindah kantor Pengadilan Militrer II-09 Bandung. Gedung tersebut merupakan gedung inventaris milik Satuan Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang diresmikan penggunaannya oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. sebagai Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 22 Mei 2013. Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung berlokasi di Wilayah Kota Bandung, tepatnya di Jalan Soekarno Hatta No. 745 Bandung. Untuk mencapai lokasi ini cukup mudah dan dapat ditempuh dari beberapa arah yaitu -
Dari Jakarta ke arah Cibiru, melalui Pintu Tol Pasteur, Pintu Tol Buah Batu
dan Pintu Tol Kopo. -
Dari Cimahi ke arah Cibiru, dapat melalui Jalan Rajawali, Jalan Soekarno,
juga bisa melalui Pintu Tol Pasteur, Pintu Tol Buah Batu dan Pintu Tol Kopo. -
Dari Cirebon, Pangandaran, Tasik, Garut, dapat melalui jalan kea rah
Cibiru, juga dapat masuk melalui Pintu Tol CIleunyi keluar pintu tol Buah Batu. Berikut ini data fisik lahan dan bangunan Pengadilan Militer II-09 Bandung :
4 a. Status Lahan : Sertifikat Hak Pakai No. 13, Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Rancasari, Kelurahan Cipamokolan. b. Luas Tanah : 2000 m2 (dua ribu meter persegi). c. Luas Bangunan : 1500 m2 (seribu lima ratus meter persegi). d. Batas-batas : Sebelah Utara : Pemukiman Penduduk, Kel. Cipamokolan. Sebelah Timur : Kantor Partai Demokrat, Jawa Barat. Sebelah Selatan : Jalan Soekarno Hatta No. 745 Bandung. Sebelah Barat : Jalan dan Gang Parakan Saat, Bandung.
Berikut adalah tampak depan Gedung Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno Hatta No. 745, Bandung :
Pengadilan Militer II-09 Bandung belum memiliki rumah dinas untuk pejabat sturktural maupun fungsional Hakim Militer dan Panitera.
Aplikasi SIMAK-BMN sampai dengan Semester II Tahun 2014 terdiri antara lain (sebagaimana terlampir).
5 KODE 1
URAIAN 2
131111
TANAH
20.01.01.04.001
Tanah bangunan pemerintah
1321111
Peralatan Dan mesin
3.02.01.02.003
Mini bus (Penumpang 14 orang kebawah
3.02.01.04.001 3.05.01.01.004
3
KUANTITAS 4
NILAI 5
2,000 2,000
3,200,00,000
286
2,500,435,068
unit
2
135,395,000
Sepedah motor
unit
7
100,390,000
mesin ketik
Buah
1
2,500,000
3.05.01.03.007
Mesin potocopy Folio
Buah
1
59,897,500
3.05.01.04.001
Lemari Besi/Metal
Buah
16
41,102,111
3.05.01.04.002
Lemari kayu
Buah
7
14,875,000
3.05.04.04.005
FilingCabinet Besi
Buah
8
12,000,000
3.05.01.04.007
Brandkas
Buah
1
5,000,000
3.05.01.04.014
Mobile file
Buah
2
138,699,000
3.05.01.05.007
CCTV-Camera control Television System
Buah
5
84,725,000
3.05.01.05.015
Alat Penghancur Kertas
Buah
2
63,300,000
3.05.01.05.017
Mesin absensi
Buah
1
7,317,600
3.05.01.05.024
Alat pemotong kertas
Buah
1
5,529,150
.05.01.05.026
Perforator Besar
Buah
2
4,400,000
3.05.01.05.045
Penangkal Petir
Buah
5
3,850,000
3.05.01.05.048
LCD Projector/infokcus
Buah
1
59,832,500
3.05.01.05.081
Papan Pengumuman
Buah
1
23,100,000
3.05.01.05.002
Meja kerja kayu
Buah
20
31,568,750
3.05.01.05.001
Kursi Besi/Metal
Buah
13
12,612,400
KODE 1
URAIAN 2
M2
3,200,00,000
3
KUANTITAS 4
NILAI 5
3.05.02.01.004
Kursi Kayu
Buah
1
4,500,000
3.05.02.01.005
Sice
Buah
1
5,000,000
3.05.02.01.008
Meja Rapat
Buah
1
703,454,000
3.05.02.01.009
Kasur/Spring Bed
Buah
4
2,982,960
3.05.02.01.016
Meja Makan Kayu
Buah
1
522,500
3.05.02.01.020
Kursi Fiber Glas/Plastik
Buah
17
2,700,000
3.05.02.03.001
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner
Buah
1
2,500,000
3.05.02.03.003
Mesin pemotong Rumput
Buah
1
2,500,000
3.05.02.04.001
Lemari Es
Buah
1
1,351,570
3.05.02.04.004
A.C. Split
Buah
1
5,000,000
3.05.01.05.002
Kompor Gas (Alat Dapur)
Buah
1
3,500,000
3.05.01.05.001
Kitchen Set
Buah
1
11,735,000
3.05.01.05.009
Tabung Gas
Buah
1
500,000
3.05.01.06.002
Televisi
Buah
7
43,706,988
3.05.01.06.008
Sound System
Buah
3
51,381,0101
3.05.01.06.012
Wireless
Buah
6
3,934,000
3.05.01.06.017
Unit Power Supply
Buah
2
1,720,180
3.05.01.06.036
Dispenser
Buah
17
32,000,000
3.05.01.06.042
Lambang Instansi
Buah
1
4,732,214
3.05.01.06.046
Handy Cam
Buah
1
9,669,000
3.05.01.06.059
Kabel Rol
Buah
2
1,538,000
3.05.01.01.048
Uninterruptible Power Suplyy (UPS)
Buah
31
26,540,010
6
KODE 1
URAIAN 2
3
KUANTITAS 4
NILAI 5
3.06.02.01.003
Pesawat Telephone
Buah
1
1,500,000
3.06.02.01.010
Facsimile
Buah
1
2,500,000
3.06.03.47.002
Genset
Buah
1
256,300,000
3.07.01.01.127
Kursi Dorong
Buah
2
5,000,000
3.08.01.41.343
Penyedot Asap Nitrogen
Buah
1
3,200,000
3.09.04.02.031
Kamera Digital
Buah
1
2,750,000
3.10.01.01.003
Local Area Network (LAN)
Buah
1
2,420,000
3.10.01.01.999
Komputer Jaringan Liannya
1
18,300,000
3.10.01.02.001
P.C Unit
Buah
19
211,930,730
3.10.01.02.002
Lap Top
Buah
15
168,057,925
3.10.02.02.015
Auto Switch/Data Switch
Buah
1
1,870,000
3.10.02.03.002
Monitor
Buah
1
1,375,000
3.10.02.03.003
Printer (Peralatan personal Komputer)
Buah
12
35,539,568
3.10.02.03.004
scanner (Peralatan personal Komputer)
Buah
1
3,025,000
3.10.02.03.017
External/Portable Hardisk
Buah
1
2,275,00
3.10.02.03.001
Server
Buah
1
10,560,000
3.10.02.04.004
Modem
Buah
2
1,595,000
3.15.04.04.003
Public Address branch Exchange
Buah
1
40,590,000
3.15.04.05.006
Air Conditioning (AC)
Buah
24
176,000,000
133111
Gedung Dan Bangunan
4.01.01.01.001
Bangunan Gedung kantor Parmanen
4.04.01.04.001
Pagar parmanen
IV.
2
10,027,549,000
Buah
1
9.544,630,000
Buah
1
527,919,000
Personalia. Berikut daftar pegawai pada Pengadilan Militer II-09 Bandung :
1.
2.
Nama
: Apel Ginting, S.H. M.H.
NRP/NIP.
: 1930005770667.
Pangkat/Golongan
: Letnan Kolonel Chk.
Jabatan
: Kadilmil II-09 Bandung.
Nama
: Marwan Suliandi, S.H., M.H.
NRP/NIP.
: 1930004110466.
Pangkat/Golongan
: Letnan Kolonel Chk.
Jabatan
: Wakadilmil II-09 Bandung.
7
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nama
: Edi Purbanus, S.H.
NRP/NIP.
: 39835
Pangkat/Golongan
: Letnan Kolonel Chk.
Jabatan
: Hakim Militer Gol. V.
Nama
: Sugiarto, S.H.
NRP/NIP.
: 548431.
Pangkat/Golongan
: Mayor Chk.
Jabatan
: Hakim Militer Go. V.
Nama
: Nanik Suwarni, S.H., M.H.
NRP/NIP.
: 548707.
Pangkat/Golongan
: Mayor Chk (K).
Jabatan
: Hakim Militer Go. V.
Nama
: Ahmad Gawi, S.H.,M.H.
NRP/NIP.
: 563660.
Pangkat/Golongan
: Mayor Chk.
Jabatan
: BP Hakim Militer Gol.VI.
Nama
: Nunung Hasanah, S.H.,M.H.
NRP/NIP.
: 11970027910670.
Pangkat/Golongan
: Mayor Chk (K).
Jabatan
: Hakim Militer Gol.VI.
Nama
: Kus Indrawati, S.H.,M.H.
NRP/NIP.
: 11980036240871.
Pangkat/Golongan
: Mayor Chk (K).
Jabatan
: Hakim Militer Gol.VI.
Nama
: Yudi Pranoto A, S.H.
NRP/NIP.
: 11990019321274.
Pangkat/Golongan
: Mayor Chk (K).
Jabatan
: Hakim Militer Gol. VI.
8
10.
11.
12.
13.
14.
Nama
: Sukarto, S.H.
NRP/NIP.
: 2920086871068.
Pangkat/Golongan
: Kapten Chk.
Jabatan
: Katera.
Nama
: Dearby T Peginusa, S.H.
NRP/NIP.
: 11030011271278.
Pangkat/Golongan
: Kapten Chk.
Jabatan
: Kataud.
Nama
: Sari Rahayu, S.H.
NRP/NIP.
: 21000147090780
Pangkat/Golongan
: Serka.
Jabatan
: Baurtu Tera.
Nama
: Yayat Sudrajat, S.H.
NRP/NIP.
: 21010218101278.
Pangkat/Golongan
: Serka.
Jabatan
: Baurtu Tera.
Nama
: Arnofy Widiastuti
NRP/NIP.
: 21020295801182.
Pangkat/Golongan
: Serka.
Jabatan
: Baban Spri Wakadilmiltama BP. Ba Dilmil II-09 Bandung.
15.
Nama
: Cecep Supriyatna.
NRP/NIP.
: 32940482491173.
Pangkat/Golongan
: Sertu.
Jabatan
: Babantera.
9
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Nama
: Dian Irmawan.
NRP/NIP.
: 21070582611285.
Pangkat/Golongan
: Sertu.
Jabatan
: Ba Urdal Taud.
Nama
: Sugiharjo.
NRP/NIP.
: 21070582611285.
Pangkat/Golongan
: Sertu.
Jabatan
: Ba Urdal Taud.
Nama
: Rudi S. Bhakti.
NRP/NIP.
: 31990422881079.
Pangkat/Golongan
: Kopda.
Jabatan
: Taban Taud.
Nama
: Kasman.
NRP/NIP.
: 195807221983101001.
Pangkat/Golongan
: Penata Muda Tk.I III/d.
Jabatan
: Kaurtu.
Nama
: Siti Mariam.
NRP/NIP.
: 19590726983102001.
Pangkat/Golongan
: Penata Muda Tk.I III/b.
Jabatan
: Staf Taud.
Nama
: Sri Supiyati Yuana.
NRP/NIP.
: 196011041985032002.
Pangkat/Golongan
: Penata Muda Tk.I III/b.
Jabatan
: Staf Tera.
Nama
: Muzaenab.
NRP/NIP.
: 96607091991032001.
Pangkat/Golongan
: Penata Muda Tk.I III/b.
Jabatan
: Staf Tera.
10
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Nama
: Priyadi.
NRP/NIP.
: 197004211992031001.
Pangkat/Golongan
: Penata Muda Tk.I III/b.
Jabatan
: Staf Urdok Pustaka.
Nama
: Mudhofar Ma’ruf.
NRP/NIP.
: 197110191992031002.
Pangkat/Golongan
: Penata Muda III/b
Jabatan
: Staf Urminku.
Nama
: Suparjan.
NRP/NIP.
: 96611221993011001.
Pangkat/Golongan
: Penata Muda III/a
Jabatan
: Staf Taud.
Nama
: Taryono, S.E.
NRP/NIP.
: Penata Muda III/b.
Pangkat/Golongan
: 197907182009121004.
Jabatan
: Penata Laporan Keuangan.
Nama
: Wina Noviani Fatimah, S.T.
NRP/NIP.
: 1986110120112009.
Pangkat/Golongan
: Penata Muda III/a.
Jabatan
: Staf I.T.
Nama
: Dinno Rinaldy.
NRP/NIP.
: 197505022006041002.
Pangkat/Golongan
: Penata Muda III/a.
Jabatan
: Staf Taud.
11
29.
30.
31.
32.
33.
Nama
: Dewi Kurniawati.
NRP/NIP.
: Penata Muda III/a.
Pangkat/Golongan
: 196807141997012001.
Jabatan
: Staf Urminra.
Nama
: Subagio Eko Saputro
NRP/NIP.
: 197810311998032002.
Pangkat/Golongan
: Penata Muda III/a.
Jabatan
: Staf Urminra.
Nama
: Cahyati Ratnasari
NRP/NIP.
: 197810311998032002
Pangkat/Golongan
: Penata Muda III/a.
Jabatan
: Staf Urtu Taud.
Nama
: Ade Suhara
NRP/NIP.
: 196612091988031004
Pangkat/Golongan
: Penata Muda II/d.
Jabatan
: Anggota Taud
Nama
: Dani Mujabul Ahyar
NRP/NIP.
: 197911282001121003
Pangkat/Golongan
: Penata Muda II/c
Jabatan
: Anggota Taud
Pengadilan Militer II-09 Bandung memiliki tenaga honorer yang berjumlah 11 (sebelas) orang :
1.
Nama
: Siswantoro
Jabatan
: Tenaga Kontrak/Pramubakti
12
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nama
: Yudha.
Jabatan
: Tenaga Kontrak/Pramubakti
Nama
: Dhani Handayana
Jabatan
: Tenaga Kontrak/Pramubakti
Nama
: Saripudin
Jabatan
: Tenaga Kontrak/Pramubakti
Nama
: Iman Sadarman Humendru
Jabatan
: Tenaga Kontrak/Pramubakti
Nama
: Dikdik
Jabatan
: Tenaga Kontrak/Pramubakti
Nama
: Yudi Wahyudin
Jabatan
: Tenaga Kontrak/Pramubakti
13
8.
9.
10.
11.
V.
Nama
: Lutfullah Sulaeman
Jabatan
: Tenaga Kontrak/Pramubakti
Nama
: Ega Sastra Pratama
Jabatan
: Tenaga Kontrak/Pramubakti
Nama
: Susilawati
Jabatan
: Tenaga Kontrak/Pramubakti
Nama
: Cristiane
Jabatan
: Tenaga Kontrak/Pramubakti
Perkara Berikut adalah jenis-jenis perkara yang masuk dan putus pada Pengadilan
Militer II-09 Bandung selama Tahun 2014 :
A.
NO.
Kejahatan.
JENIS KASUS
SISA
MASUK
PUTUS
SISA
TAHUN
TAHUN
TAHUN
TAHUN
2013
2014
2014
2014
BANDING
KASASI
PK
1.
Desersi
3
67
65
5
-
1
-
2.
Mangkir
0
15
12
3
-
-
-
3.
Penganiayaan
3
7
10
0
-
-
-
14 Penganiayaan yang 4.
mengakibatkan
0
2
2
0
-
-
-
orang lain mati 5.
Penipuan
3
18
20
1
1
1
-
6.
Psikotropika
1
20
18
3
16
18
-
7.
Penadahan
0
12
12
0
1
1
-
8.
Pencurian
1
13
13
0
2
3
-
9.
Pemalsuan surat
0
3
2
1
-
-
-
10.
Pelanggaran susila
2
11
13
0
5
2
-
11.
Perzinahan
1
13
14
0
6
3
-
12.
Penggelapan
1
9
10
0
2
-
-
13.
Pembunuhan
0
1
1
0
1
1
0
14.
Insubordinasi
0
2
2
0
-
-
-
15.
Perkawinan Ganda
2
13
14
1
1
1
-
2
2
4
0
-
-
-
0
1
1
0
-
-
-
3
12
14
1
-
2
-
Perbuatan
16.
tidak
menyenangkan Penyalahgunaan
17.
wewenang Kekerasan
18.
dalam
rumah tangga
19.
Perlindungan anak
0
1
1
0
-
-
-
20.
Pengeroyokan
0
3
3
0
-
-
-
0
5
5
0
-
1
-
0
1
1
0
1
1
-
Pelanggaran
lalu
lintas menyebabkan
21.
korban
meninggal
dunia Membantu tahanan
22.
melarikan diri
Keterangan : -
B.
1 Perkara pencurian dikembalikan
Pelanggaran. Pada tahun 2014, tidak ada pelanggaran yang masuk pada Pengadilan Militer
II-09 Bandung.
15 VI.
Profil Daerah. Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5º50'- 7º50' Lintang
Selatan dan 104º 48'- 108º 48' Bujur Timur, dengan luas wilayah daratan 3.710.061,32
hektar.
Jumlah
penduduknya
pada
tahun
2011
mencapai
46.497.175 jiwa secara administratif sejak tahun 2008, kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat berjumlah 26 kabupaten/kota terdiri atas 17 kabupaten dan 9 kota dengan 625 kecamatan dan 5.877 desa/kelurahan. Jawa Barat terbagi dalam 4 Badan Koordinasi Pemerintahan Pembangunan (Bakor PP)Wilayah, sebagai berikut wilayah I Bogor meliputi Kab.Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. sukabumi, Kota sukabumi dan Kab. Cianjur. Wilayah II Purwakarta meliputi Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang, Kab. Bekasi, dan Kota Bekasi. Wilayah III Cirebon meliputi Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, dan Kab. Kuningan. Wilayah IV Priangan meliputi Kab. Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, dan Kota Banjar. Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri atas 1 Sekretariat Daerah dengan 12 Biro dan Sekretariat DPRD, 20 Dinas, 17 Badan, 17 Lembaga Teknis, 3 Lembaga Lain, 3 Rumah Sakit Daerah, 121 Unit Pelaksanaan Teknis Daerah, dan 1 unit Pelaksana Teknis Badan. Usaha terbesar yang menyerap lapangan kerja di Jawa Barat adalah sektor pertanian, sektor perindustrian, dan sektor perdagangan. Masyarakat Jawa Barat di kenal sebagai masyarakat yang agamis, dengan kekayaan warisan budaya dan nilai-nilai luhur tradisional, serta memiliki prilaku sosial yang berfalsafah pada silih asih, silih asah, silih asuh, yang secara harfiah berarti saling mengasihi, saling memberi pengetahuan dan saling mengasuh diantara warga masyarakat. Tatanan
kehidupannya
lebih
mengedepankan
keharmonisan
seperti
tergambar pada pepatah ; “Herang Caina Beunang Laukna” yang berarti menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru atau prinsip saling menguntungkan. Masyarakat Jawa Barat memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebajikan. Hal ini terekspresikan pada pepatah “Ulah Unggut Kalinduan, Ulah gedag Kaanginan”; yang berarti konsisten dan konsekuen terhadap kebenaran serta menyerasikan antara hati nurani dan rasionalitas, seperti terkandung dalam pepatah
16 “Sing Katepi ku Ati Sing Kahontal ku Akal”, yang berarti sebelum bertindak tetapkan dulu dalam hati dan pikiran secara seksama.
VII.
Masalah Yang dihadapi. Kurangnya staf khusus yang mengelola website di Pengadilan Militer II-09
Bandung yang hanya memiliki 1 (satu) orang sarjana Tekhnik Informatikan (TI) sehingga tidak memadai untuk mengelola Website admin dan belum disetujuinya honor mengelola Website admin masuk dalam DIPA Pengadilan Militer II-09 Bandung sehingga informasi yang ditampilkan belum maksimal. Walapun demikian tetap berusaha dengan memberikan keterampilan di bidang Tekhnik Informatikan (TI) kepada setiap personil.
VIII.
Usul dan saran. a.
Mohon dapatnya pengadaan rumah dinas bagi pejabat Kadilmil, Waka
Dilmil II-09 Bandung dan para Hakim untuk memperlancar tugas sehari-hari dilingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung. b.
Guna mendukung kelancaran tugas Pengadilan Militer II-09 Bandung,
mohon penambahan personil Militer Perwira Pertama (Pama) sebanyak 2 (dua) orang sebagai Panitera karena saat ini Dilmil II-09 Bandung hanya ada 2 (dua) orang Pama dengan jabatan sebagai Katera dan Kataud, Penambahan Bintara dan Tamtama masing-masing sebanyak 4 (empat) orang sebagai Pengawal sidang, supir dan staf khusus yang mengelola website .
Bandung,
Pebruari 2015
