PROFESI ARSITEK DI DALAM UNDANG-UNDANG J ASA KONSTRUKSI NO. 18 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG BANGUNAN GEDUNG NO. 28 TAHUN 2002 Manlian Ronald Adventus Simanjuntak Dosen Tetap Jurusan Arsitektur Universitas Pelita Harapan Abstract In development process since feasibility study to operational of the project, need an architect as a designer. As a profession, architect will do the design process, consultation to the clients and will fulfill the needs of client in making the space of their activities. In doing the work as a designer, architect profession relates to the UUJK NO. 18/99 and UUBG No. 28/2002. In UUJK No. 18/99 architect as a profession relates to other stakeholder, such as: clients, suppliers, contractors, etc. In UUBG No. 28/2002 architect profession contributes in making building as the object of the profession. Booth law aspects prepare architect well in doing their job in designing the need of the client in making buildings. Key words: architect, designers, stakeholders, buildings
A. LATAR BELAKANG Berkembangnya kehidupan, ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini, mengakibatkan pertumbuhan dan peningkatan kehidupan manusia khususnya fasilitas hunian di perkotaan yang dikenal dengan istilah bangunan gedung. Bangunan gedung sebagai tempat aktifitas manusia merupakan ruang yang tercipta, dengan tujuan agar manusia dapat melakukan kegiatannya dengan baik. Oleh karena ltu,
bangunan
\
geolung
yang
akan
direncanakan m mierlukan berbagai pemahaman pokok disain yang menurut Undang-Undang Bangunan Gedung No. 28 tahun 2002 mencakup hal keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan1. Dengan pemahaman tersebut diharapkan akan memperoleh hasil disain yang paling 1
Manlian, "Peran Arsitek dan UndangUndang Bangunan Gedung No. 28 tahun 2002", Seminar Jurusan Arsitektur Mpu Tantular, 15 Mei 2006
Law Review. Fakultas Hukiim Universitas Pelita Harapan. Vol V], No.2. November 2006
!
Manlian Ronald Adventus Simcinjuntuk : Profcsi Arsitek Pi Dalam Undang-undang
optimal untuk menunjang aktifitas manusia. Untuk mewujudkan kehandalan bangunan tersebut, diperlukan seorang yang ahli di bidangnya. Bidang keahlian ini selanjutnya menjadi sebuah profesi. Profesi ini selanjutnya dikenal sebagai arsitek. Arsitek pada saat ini merupakan profesi yang melayani jasa konsultasi rancang bangun, sebagai wujud nyata bentuk ruang tempat manusia melakukan aktifitasnya. Sebagai pemahaman lebih lanjut, penulisan ini akan mencoba mengidentifikasi profesi arsitek menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 serta Undang-Undang Bangunan Gedung No. 28 tahun 2002 dalam rangka perencanaan dan penyelenggaraan bangunan gedung. B. PERMASALAHAN Permasalahan penulisan ini, adalah: 1. Bagaimana peran profesi Arsitek di dalam pembangunan khususnya bangunan gedung di Indonesia? 2. Siapakah stakeholder yang terlibat di dalam pembangunan khususnya bangunan gedung 3. Bagaimana peran profesi Asitek sesuai Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 dan Undang-Undang Bangunan Gedung No. 28 tahun 2002? 2
...
C. PEMBAHASAN 1. Profesi Arsitek Di Dalam Pembangunan Fase praktek arsitek secara profesional memiliki tahapan,yaitu2: 1. Tahap General Practice 2. Tahap Contractual 3. Tahap Preliminary Design 4. Tahap Contract Bidding
Document/
5. Tahap Administration/Construction 6. Tahap Follow Up/Post Occupancy Mengamati hal tersebut, peran arsitek di dalam profesinya, pada tahap awal akan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan/komunitas yang ada sebagai tempat berinteraksi sebagai general practice. Pada tahap selanjutnya, arsitek akan mulai mengenal dan memahami klien di dalam tahap kontraktual. Pada tahap ini pula, arsitek melakukan negosiasi kontrak dengan klien untuk proses kontrak kerja. Setelah proses kontrak berjalan baik, kemudian dilanjutkan dengan proses peliminary design tentang arsitektur programming '- Wasscrman, Sullivan and Palermo, Ethics & The Practice of Architecture, John Wiley & Sons. Inc, 2000
Law Review. Fakultas I'uktim Universitas Pelita llarapan. Vol. VI. No 2. Noveniher 2006
Manikin Ronald Advenlus Simanjuntak : Profesi Arsitek Di Dalam Undang-undang ...
berdasarkan peraturan, codes, budget dan management isyu. Pada tahap contract document, setelah semua disetujui. selanjutnya gambar yang telah disutujui disahkan melalui suatu proses tender/bidding. Pada tahap konstruksi, hal penting yang diperhatikan bagi arsitek adalah disain bangunan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dengan memperhatikan kepentingan publik dan keselamatan kerja. Setelah bangunan gedung berfungsi, maka pada proses operasional bangunan memperhatikan berbagai aspek operasional dari segi performance teknik dan manajemen pengelolaan gedung. Arsitek dan klien dalam praktek di lapangan memiliki pemahaman bahwa arsitek merupakan pihak yang mewujudkan keinginan si klien. Dalam hal ini ide/gagasan yang paling mendasar yang dimiliki oleh si arsitek menjadi hal yang paling bernilai untuk mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh si klien. Klien dalam hal ini juga dapat berbentukperorangan ataupun perusahaan/konsorsium. Dalam praktek secara profesional, klien akan terikat secara kontraktual dengan arsitek, dalam hal ini klien berfungsi sebagai pihak pertama yaitu pemberi
tugas, dan arsitek sebagai pihak kedua yaitu penerima tugas. Mengamati fase peran arsitek di atas, hubungan arsitek dan klien terjadi pada tahap contractual. Di dalam fase peran arsitek, hubungan arsitek dan kontraktor terjadi pada tahap construction sebagai proses implementai pelaksanaan pembangunan. Secara kontraktual, arsitek dan kontraktor dapat bergabung menjadi satu ataupun terpisah, semuanya tergantung dari kontrak dan lingkup pekerjaan yang diterima. Selain kontraktor, arsitek dalam fase construction juga akan banyak terlibat dengan ahli ME. Hal ini juga terjadi ketika terjadi change order yang mengakibatkan revisi desain. Dalam hal ini arsitek juga melibatkan ahli ME, karena tanpa ME, bangunan tidak dapat berfungsi sesuai konsep fungsi bangunan yang direncanakan. Stakeholder lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu supplier, pemerintah dan masyarakat pengguna jasa konstruksi. Ketiga pihak ini dapat terlibat langsung maupun tidak langsung. Arsitek hendaknya tanggap dalam menjaga hubungan yang dengan stakeholder mi untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan baik.
I aw Review, Fakulias Hukum llniversitas Pelita Harapan, ibl VI, No.2, November 2006
Manlian Ronald Adventus Simunjuntak :
2. Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18Tahun 1999 Sebelum Undang-Undang Bangunan Gedung No. 28 tahun 2002 diterbitkan, lahir lebih dulu Undang-Undang Jasa Konstruksi No. '18 tahun 1999 yang berisi aturan untuk mengatur para y\\\aklstakeholder yang terlibat dalam dunia konstruksi'. Para pihak tersebut terdiri atas: pemberi Xugas/owner, penerima tugas, antara lain konsultan dan kontraktor, supplier, pemerintah, serta masyarakat pengguna jasa konstruksi. Peraturan ini dibuat untuk menyelaraskan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembangunan mulai dari awal sampai proyek dioperasikan. Hal ini berdampak baik terhadap proses pembangunan dan lingkungan, sehingga hasil pembangunan dapat berguna bagi semua pihak pengguna jasa konstruksi dan lingkungan. Mengamati peran arsitek di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999, arsitek sebagai profesi di dalam industri konstruksi memiliki peran utama di dalam proses disain.
•pfesi Arsitek Di Dalam Undang-undang
...
benkutnya seperti tahap konstruksi dan operasi bangunan, maka sering juga seorang Arsitek dipercaya dan diberi tugas sebagai evaluator di tahap berikutnya setelah disain dikerjakan. Hal pokok yang menjadi perhatian seorang Arsitek selarna proses konstruksi dan operasi bangunan adalah menjalin kerjasama yang sinergis para stakeholder yang terlibat untuk dapat mewujudkan karya disain sesuai konsep rancangan yang telah dibuat, baik itu kontraktor, supplier, konsultan struktur & Mekanikal Elektnkal, pemerintah dan masyarakat pengguna.
Dalam
proses
ini
dimungkinkan beberapa shop drawings dibuat untuk menyelaraskan terhadap perubahan kebutuhan owner, penyesuaian terhadap perubahan di lapangan, dan perbaikan disain yang diperlukan. A dapun isi Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:
Oleh karena disain menjadi sumber dasar/pedoman kegiatan di tahap 5
4
"Undang-Undang Republik Indonesia Notnor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi". BP. Panca Usaha, Jakarta, 1999 Law Review, Fakultas Ihikum I 'niversita> Pelita Harapan, Vol. VI. No 2. November 2006
—
Mcinlian Ronald Adventus Simanjunuik : Profesi Arsitek Pi Dalam
Undang-undang *
Tabcl 1 Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 (Sumber : Made Sudjana, UU No. 18 tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi) Isi
No
Bab
1 2
Bab I
Ketentuan Umum
Bab II
AzasdanTujuan
3
Bab III
Usaha Jasa Konstruksia. Jenis, Bentuk dan Bidang Usahab. Persyaratan Usaha, Keahlian dan Ketrampilanc.
4
Bab IV
Tanggung Jawab Profesionald. Pengembangan Usaha Pengikatan Pekerjaan Konstruksia. Para Pihakb. Pengikatan Para Pihakc. Kontrak Kerja Konstruksi
5
Bab V
Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi
6
Bab VI
Kegagalan Bangunan
7
Bab VII
Peran Masyarakata. Hakdan Kewajibanb. Masyarakat Jasa Konstruksi
8
Bab VIII
Pembinaan Jasa Konstruksi
9
Bab IX
Penyelesaian Sengketaa.
Umumb.
Penyelesaian
Sengketa di Luar Pengadilanc. Gugatan Masyarakat 10
BabX
Sanksi
11
Bab XI
Ketentuan Peralihan
12
Bab XII
Ketentuan Penutup
!
Dari tabel 1 di atas, jelas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 memiliki beberapa hal pokok, yaitu: a. Memberikan dan mendukung arah pertumbuhan industri jasa konstruksi untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. b. Terlaksananya proses penyeleng-
garaan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku c. Meningkatkan peran masyarakat di bidangjasa konstruksi. Dengan pemahaman tabel di atas, dapat juga dipahami dunia jasa kontruksi terkait dengan berbagai pihak sebagai penentu dan pelaksana pembangunan sehingga tujuan pembangunan dapat
Law Review. Fakultas Hiikum Univcrsitas Pelita Harapan. Vol VI. No.2, November 2006
•
Manlian Ronald Adventus Sinwnjuntak
: Profcsi Arsitck Pi Pedum Undang-undang
tercapai secara baik. Dari undangundang ini juga, beberapa hal tentang profcsi arsitek memiliki beberapa hal penting, yattu: a. Arsitek merupakan profesi yang memiliki keahlian, ketrampilan dan tanggung jawab profesional. b. Bidang keahlian profesi arsitek yaitu melakukan perancangan dan desain sebagai suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan ruang dan wadah aktivitas manusia. c. Dalam proses penyelenggaraan bangunan, arsitek terlibat secara langsung dengan si pemberi tugas, sehingga salah satu kemampuan profesi arsitek adalahjuga melayani klien sebagai pemberi tugas. d. Sebagai suatu profesi, arsitek bekerja secara profesional, sehingga layak menerima sejumlah hak atas segala kewajiban yang dilakukan. Untuk hal ini pemahaman tentang kontrak kerja sebagai bentuk ikatan kerja profesional menjadi hal yang perlu diketahui dalam dunia kerja arsitektur.
...
erat hubungannya dengan masyarakat, dan masyarakat dapat berkembang dari berbagai hasil rancangan arsitektur. Sebagai profesi, arsitek juga memiliki beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan, yaitu: a. Experience b. Code of Professional Ethics c. Skills d. Attitude e. Character: f.
Leadership
Knowledge
Keenam hal pokok tersebut disahkan dalam bentuk sertifikasi professional, yang mengandung pemahaman kualitas seorang arsitek yang memiliki kualitas total dalam proses penyelenggaraan pembangunan.
e. Profesi arsitek juga berhubungan dengan masyarakat sebagai pengguna dan pemberi tugas. Untuk itu profesi arsitek sangat
6
Law Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol VI, No.2. November 2006
Mcinlian Ronald Adventus Simanjuntak : Profesi Arsitek Di Dalam
Undang-undang
X Code of \ Experience I I Professional.}' —w X Ethics^—* Knowledge
Skills
^/\-. • •'••H:\
1
Character Leadership
Attitude
Ik''1.
'•k$
Manhan/Ett.ka Profesi Arsiteklur
Gambar 1 Komponen Sertiflkasi Profesi Arsitek 3. Undang-undang Bangunan Gedung No. 28 Tahun 2002 Di dalam Undang-Undang Bangunan Gedung yang baru terbit secara filosofis mengatur tentang bangunan itu sendiri, masyarakat pengguna bangunan dan dampak bangunan terhadap lingkungan 4 . Ketiga filosofis ini menjadi dasar pembentukan UU Bangunan Gedung dalam kaitannya terhadap fungsi bangunan, persyaratan bangunan, penyelenggaraan/operasional 4
Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Dalam situs www.ri.go.id
bangunan, administratif bangunan di lingkungan dan masyarakat serta pengendalian lingkungan berupa sanksi operasional bangunan di lingkungan. Untuk mengukur bangunan yamg handal diatur berdasarkan syarat kekelatnatan. kesehatan, kenvamaian dan kemudahan. Keselamatan dalam bangunan gedung berarti bangunan gedung tersebut mampu mendukung beban muatannya (beban hidup dan beban mati) terhadap gempa dan angin, mampu menanggulangi bahayaAfomage khususnya kebakaran//)>e. Kebakaran menjadi hal penting yang digarisbawahi, oleh karena dampak
Law Review, Fakultas Hukum Untversitas Pelila Harapan, Vol. VI, No.2, November 2006
Manliati Ronald Advcntus Simanjuntak : Profesi Arsitek Di Pedum Undang-undang
yang terjadi besar sekali selain jiwa, aset bangunan namun juga merugikan potensi aktivitas mendatang dalam bangunan tersebut. Kesehatan dalam bangunan gedung berarti terciptanya sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan penggunaan bahan "bangunan yang baik. Berbeda dengan aspek kesehatan, dalam
aspek
kenyamanan, bangunan gedung harus mampu terciptanya kesempurnaan kenyamanan
ruang
gerak
hubungan antar ruang, kondisi udara dalam ruang, pemandangan, serta tingkat getaran dan kebisingan pada bangunan gedung. Untukmenciptakan faktor kemudahan dalam bangunan gedung meliputi prasyarat kemudahan hubungan menuju/dari bangunan, kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung. UU Bangunan Gedung No. 28 Tahun 2000, secara sistematis mencakup :
dan
Tabe) 2 Tabel UU No. 28 Tahun 2000 Tentang Bangunan Gedung5 BAB BAB I
5
PERIHAL
KETENTUAN Ketentuan Umum
• • • • • • • • • • • •
Definisi bangunan gedung Penyelenggaraan bangunan gedung Pemanfaatan bangunan gedung Pemeliharaan bangunan gedung Perawatan bangunan gedung Pemeriksaan berkala bangunan gedung Pelestarian bangunan gedung Pembongkaran bangunan gedung Pemilik bangunan gedung Pengguna bangunan gedung PengkajiTeknis Masyarakat yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan • Prasarana dan sarana bangunan • Pemerintah Pusat • Pemerintah Daerah
Dirjcn Kimpraswil RI, " UU No. 28 Th. 2000 Tentang Bangunan Gedung", 2003 Law Review. Fakullas Hiikum Ihiiversilas Pcliia llarapan. Vol. VI, No.2, November 2006
Manlian Ronald Advenlus Simanjuntak : Profesi Arsitek Di Dal am Undang-undang ...
BAB II
Asas, Tujuan dan Lingkup
BAB III
Fungsi Bangunan Gedung
BAB IV
Persyaratan Bangunan Gedung
• Asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya • Bertujuan untuk mewujudkan bangunan fungsional yang selaras dengan lingkungan; mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; mewujud-kan kepastian hokum dalam penyeleng-garaan bangunan • Lingkup peraturan ini mengatur tentang bangunan gedung yang meliputi fungsi, persyaratan, penyelenggaraan, peran masyarakat dan pembinaan • Fungsi Hunian (rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, rumah tinggal sementara) • Fungsi keagamaan (masjid, gereja, pura, wihara dan kelenteng) • Fungsi usaha (perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata, dan rekreasi, terminal, penyimpanan) •. Fungsi sosial & budaya (bangunan gedung pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium dan pelayanan umum) • Fungsi khusus (lebih dari satu fungsi)(Ketentuan mengenai tata cara penetapan dan perubahan fungsi bangunan gedung akan diatur lebih lanjut dengan PP) • Persyaratan Administratif- Status hak tanah- Status kepemilikan- 1MBPersyaratan Teknis- Persyaratan Tata Bangunan- Persyaratan Peruntukan dan Intensitas BangunanPersyaratan Arsitektur Bangunan Gedung-
Law Review, Fakultas Hukum Vniversitas Petita Harapan, Vol. VI, No.2, Novembei 2006
9
Mamian Ronald Advcntus Simanjuntak
: Profcsi Arsitek Di Daluin Uudang-undang
BAB V
Penyelenggaraan Bangunan Gedung
• • • • •
BAB VI
Peran Masyarakat
• •
•
•
BAB VII Pembinaan BAB VIII Sanksi
10
...
Persyaratan Pengendalian Dampak LingkunganPersyaratan Keandalan Bangunan Gedunga. Keselamatanb. Kesehatanc. Kenyamanand. KemudahanPersyaratan Gedung Fungsi Khusus Pembangunan Pemanfaatan Pelestanan Pembongkaran Hak & Kewajiban Pemihk dan Pengguna Bangunan Gedung Memantau & menjaga ketertiban penyelenggaraan Memberi masukan kepada Pemerintah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis bangunan Menyampaikan pendapat & pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan Melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, dan/membahayakan kepentingan umum
Sanksi Administratif • Peringatan tertulis • Pembatasan kegiatan pembangunan • Penghentian sementara pada pelaksanaan • Penghentian sementara pada pemanfaatan • Pembekuan 1MB • Pencabutan 1MB • Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan
Law Review, Fakultas Htikuni llnivcrsitas Pelita Harapan, Vol. VI, No.2, November 2006
f/anlian Ronald Adventus Simanjuntak : Profesi Aisitek Di Dalam
Undang-undang
• Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan • Perintah pembongkaran bangunan gedung BAB IX
Ketentuan Peralihan
Selanjutnya, isi Undang-Undang Bangunan Gedung di atas dapat secara singkat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1 Undang-Undang Bangunan Gedung No. 28 tahun 2002
Law Review. Fakultas Hukuni Universitas Pelita Harapan. Vo! VI. No.2, November 2006
11
Manlian Ronald Advenlus Simanjunlak :
ojesi Arsitek Di Dalam Undang-undang
C. KESIMPULAN
mudahan,
1. Arsitek memiliki peran sebagai pencetus ide/gagasan desain untuk mewujudkan kebutuhan ruang dalam bentuk bangunan bagi klien.
kesehatan.
2. Arsitek terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dengan stakeholder yang terdiri dari: owner, kontraktor, supplier, pemerintah, konsultan ME, masyarakat jasa konstruksi, dll
bangunan
3. Di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999, profesi arsitek merupakan profesi yang terlibat sejak awal proyek hingga operasional proyek, dan terlibat dengan berbagai pihak termasuk masyarakat jasa konstruksi. Untuk itu, perlu adanya koordinasi dan hubungan erat antara profesi arsitek dan profesi lainnya di dunia jasa konstruksi, sehingga proses penyelnggaraan bangunan berjalan baik. UndangUndang Bangunan Gedung No. 28 tahun 2002 mengatur tentang bangunan itu sendiri, masyarakat pengguna bangunan dan dampak bangunan terhadap lingkungan. Ukuran kehandalan bangunan di dalam Undang-undang ini mencakup: keselamatan, ke12
kenyamanan Dengan
Undang-Undang
...
dan
adanya
Bangunan
Gedung No 28. tahun 2002, mengatur secara jelas obyek gedung
yang
direncanakan sejak awal sampai bangunan
gedung
dapat
dimanfaatkan secara maksimal oleh pengguna bangunan. DAFTAR PUSTAKA 1. Dirjen Kimpraswil RI, "UU No. 28 Th. 2000 Tentang Bangunan Gedung", 2003 2. Manlian, "Peran Arsitek dan Undang-Undang Bangunan gedung No. 28 tahun 2002", Seminar Jurusan Arsitektur Mpu Tantular, 15Mei2006 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Dalam situs www.ri.go.id 4. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi", BP. Panca Usaha, Jakarta, 1999 5. Wasserman, Sullivan and Palermo, "Ethics & The Practice of Architecture", John Wiley & Sons. Inc, 2000
Law Review, Fakultas Htikum Universii s Peliia Harapan, Vol. VI, No.2, November 2006 •
1
