PRIORIES EDITORIAL Iltegeicittestalluto Perias 9foreldtka
Takao
There is a will there is a way, penggalan pepatah ini pernah menjadi tagline seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden, tapi entah kemana gambar-gambarnya hilang ditelan waktu. Pepatah itu bermakna dalam: positif & solutif, selama ada kemauan kendala apapun seyogyanya dapat diatasi. Begitulah kami para ponggawa redaksi selalu menginspirasi diri dengan pepatah ini melawan dan mengusir kej enuhan. Smoga selalu bersemangat ! Intelektual hukum sebagaimana intelektual umumnya, pada tataran hakikat merupakan orang-orang yang anti terhadap kemapanan, tidak pernah puas melihat suatu keadaan sebagaimana adanya, selalu mempertanyakan "kebenaran" yang berlaku pada ruang dan waktu tertentu, karenanya komitmen urtamanya adalah kepada kebenaran (Lewis A Coser & Edward Shil). Tugas kaum intelektual bukan untuk mengubah dunia, melainkan untuk tetap setia kepada nilai-nilai yang hams dipertahankan demi moralitas umat manusia, yaitu keadilan (la Justice), kebenaran (la Verite), dan rasio (la Rasion). Sebagai konsekwensi pemihakannya pada kebenaran, maka salah satu tradisi kaum intelektual adalah populisme, going to the people as the only salvation begitu slogannya. Dengan komitmen dan tradisi yang demikian, maka salah satu fungsi intelektual adalah menjadi stimulan terjadinya perubahan sosial. Adalah realitas dalam pembangunan ekonomi yang memprioritaskan pertumbuhan, melahirkan dua pasar besar di negeri ini, yaitu pasar abstrak dan pasar riil. Pasar abstrak yang seringkali menjadi perhitungan utama otoritas ekonomi, yaitu interaksi supply & demand di pasar uang dan pasar modal dan bahkan di future commodity. Transaksinya melibatkan investor dalam negeri dan luar negeri, tentu saja talc terelakan dominasi asing. Sedangkan pasar riil atau pasar rakyat yang umumnya kongkrit merupakan transaksitransaksi di pasar tradisional, ekonomi rakyat di dalam negeri. Dari segi omzet uang, antara pasar abstrak dan pasar nyata seperti langit dan bumi, tapi dari segi jumlah orang sebagai pelaku pasti pasar riil jauh lebih banyak daripasar abstrak. Artinya kepemilikan aset lebih dikuasai oleh sebagian kecil orang ketimbang oleh masyarakat banyak, inilah
Arno( Hukum PR1ORIS, Vol. 3 No. 3. Tahun 2013 I
Prioris Editorial
yang seringkali menjadi hambatan pemerataan kesejahteraan. Intelektual hukum sebagai bagian dari profesional hukum dimanapun bidang pengabdiannya diharapkan dapat berperan mendorong dan melahirkan sistem, mekanisme dan aturan yang dapat menciptakan pemerataan kesejahteraan.Dengan sistem hukum yang memberi ruang pada keseimbangan pemilikan asset, mudah-mudahan bonus demografi (demografic devidens)'yang kini sedang kita alami tidak berubah menjadi bencana demografi. Jurnal Hukum Prioris Fakultas Hukum Universitas Trisakti selalu berusaha menempatkan diri sebagai stimulator lahimyapikiran, ide-ide dan gagasan yang mencerahkan bagi perkembangan hukum dan penegakan hukum di republik tercinta. Pada terbitan nomor ini menampilkan artikel maupun hasil peneltian dari para pengajar di beberapa universitas, disamping dari Fakultas Hukum Universitas Kartel merupakan tindakan anti persaingan yang membawa dampak paling signifikan, baik terhadap pesaing maupun konsumen. Di beberapa negara, kartel dianggap sebagai tindakan kriminal disertai denda pidana dan/atau kurungan. Untuk mengatasi kesulitan mengungkap kartel, karena hampir semua kartel tidak dilakukan dengan perjanjian tertulis, maka penggunaan bukti ekonomi menjadi signifikan. Bukti ekonomi sangat diperlukan, is merupakan implementasi pendekatan rule of reason di mana KPPU hares membuktikan dampak atas kartel baik terhadap pesaing maupun konsumen. Sangat disayangkan KPPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan dokumen maupun menggeledah, karena itu, jaringan yang tergabung dalam lembaga-lembaga pengawas persaingan dunia menciptakan metode barn dalam mengungkap pelanggaran atas larangan kartel, yakni dengan menggunakan bukti tidak langsung (indirect evidence) sebagai altematif dari bukti langsung (direct evidence) yang konvensional. Dr. ANNA MARIA TRI ANGGRAINT, SH., MH, Dosen biasa Fakultas Hukum Universitas Trisakti & Komisioner KPPU (2006-2012) membahas tuntas dalam artikel berjudul Penggunaan Bukti Ekonomi Dalam Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha. Jaminan sosial merupakan hal( setiap warga Negara yang dilindungi oleh undangundang. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945, pada alinea kelima, menyatakan bahwa keadilan sosial diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia dan dalam konteks Sistem jaminan sosial tercantum dalam Pasal 34 UUD Amandemen keempat Tahun 2002. UndangUndang Sistem Jaminan nasional sendiri telah diundangkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004. Namun meski demikian, program tersebut belum dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang. Salah satu kendalanya adalah pembentukan Badan 1
ii
Demografi devidens yang di Indonesiakan menjadi "bonus demografi" yaitu keadaan dimana manusia produkttif yang berusia 16 sampai dengan 64 tahun lebih banyak jumlahnya dibandingkan yang berusia 15 tahun kebawandan 65 tahun keatas yang berlangsung sejak 2010 — 2030. Keadaan ini pada umumnya akan melahirkan puncak produktivitas suatu bangsa.
I Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3. Tahun 2013
Prioris Editorial
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal ini terjadi karena Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (6) mengamanatkan dibentuknya BPJS sebagai badan hukum penyelenggara program jaminan sosial, dan diperkirakan barn dapat dilaksanakan pada tahun 2014. Sejauhmana kondisi tersebut berpengaruh terhadap tingkat kepesertaan Pekerj a Informal dalam program Jaminan Sosial ini, TRIYONO, S.Sos dan Drs. SOEWARTOYO, Peneliti & Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia membahasnya secara detail dalam basil penelitiannya dengan judul: Kendala Kepesertaan Program Jaminan Sosial Terhadap Pekerja Di Sektor Informal : Studi Kasus Di Kota Surabaya. Dalam menj amin dan melindungi hak kebebasan beragama bagi warga negara, perlu adanya validasi publik yang mengambil bentuk justifikasi majemuk. Adanya normanorma dasar dalam kebebasan beragama yang dapat diperdebatkan yang selalu diasumsikan sebagai bentuk yang diapresiasi sebagai kepercayaan publik. Implementasi politik dan hukum bagi norma-norma tersebut akan dipahami atau dipandang telah memperoleh legitimasi normatif yang memiliki dasar kuat, tidak dipaksakan dan diterima berbagai kelompok. Flak kebebasan beragama hanya bisa direalisasikan dalam kerangka kerja negara yang konstitusional dan demokratis sebagai landasan hukum dan politis yang utama dari hak kebebasan beragama pada saat ini yang didasarkan oleh semangat yang dianut hak asasi manusia universal. Setiap negara diharapkan meratifikasi instrumen intemasional hak asasi manusia dan bekerj a sama menegakkan hak asasi manusia, khususnya dalam kebebasan beragama. Lebih jauh FRANS SAYOGIE, SH., MH, Dosen pada Universitas Islam Negeri Jakarta SyarifHidayatullah membahasnya dalam tulisan berjudul Perlindungan Negara Terhadap Hak Kebebasan Beragama: Perspektif Islam & Hak Asasi Manusia. Menurut Hukum Tanah Nasional, tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Negara hanya berwenang mengatur peruntukan, penguasaan, penggunaan tanahnya. Orang asing dan badan hukum asing di Indonesia dibatasi hanya dapat memiliki tanah berstatus Hak Pakai dengan syarat orang asing berkedudukan di Indonesia dan kehadirannya memberi manfaat bagi pembangunan Nasional, sedangkan badan hukum asing mempunyai perwakilan di Indonesia. Pemilikan rumah dibatasi pada satu buah tempat tinggal. Sedangkan di Turki, orang asing dan badan hukum asing dapat memiliki tanah berstatus Freehold Title berdasarkan Prinsip Reciprocity (Timbal Balik), "Warga negara yang pemerintahannya memungkinkan warga Turki untuk membeli properti di negara lain maka mereka juga diperbolehkan untuk membeli properti di Turki", dengan syarat bukan terletak dalam zona militer atau keamanan, luasnya tidak melebihi 2,5 hektar. Badan hukum asing tidak diperbolehkan memiliki hak atas tanah dan bangunan kecuali obyek dan tujuan badan hukum terkait dengan Turkish Petrol Code, Turkish Industrial Free Zones Code, Turkish Turism Countenance Code dan UU yang serupa. Persamaan pembatasan Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013 I
III
Prioris Editorial
pemilikan hak atas tanah terhadap orang asing dan badan hukum asing di Indonesia dan Turki dibahas tuntas oleh LISTYO WATT SUMANTO, SH., MH Dosen Biasa Fakultas Hukum Universitas Trisakti dalam hasil penelitiannya yang betjudul Pembatasan Pemilikan HakAtas Tanah Oleh Orang Asing Dan Badan HulcumAsing (Study Perbandigan Indonesia - Turki). Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, pembuat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memformulasikan beberapa hal penting, yang dianggap dapat dipakai sebagai alat untuk menj erat dan mendatangkan efek j era kepada pelaku, yakni asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat, tennasuk pidana mati. Kebijakan formulasi pasal-pasal yang berkaitan dengan kedua hal ini tentu didasarkan pada pemikiran dan dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun, kebijakan formulasi ini tidak diikuti oleh kebijakan aplikasi. Sebagaimana asas pembuktian terbalik enggan untuk diterapkan dalam persidangan tindak pidana korupsi, maka hakim tindak pidana korupsi juga enggan untuk menerapkan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana, meskipun nyata-nyata negara telah dirugikan milyaran, bahkan trilyunan rupiah, dan banyak anggota masyarakat kehilangan kesempatan untuk menikmati kesejahteraan akibat dari tindak pidana tersebut. Lebih jauh Dr. ELSA R.M. TOULE, Dosen Biasa Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, mermbahasnya dalam artikel berjudul EksistensiAncaman Pidana Mati (Warn Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Rumusan tindak pidana mempunyai fungsi melindungi secara hukum pidana materiil dan sebagai rasio dari asas legalitas. Namun demikian, rumusan tindak pidana juga mempunyai fungsi lain &lam hukum acarapidana formil yaitu sebagai petunjuk bukti, yaitu yang hams dibuktikan oleh pununtut umum, untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian, semua yang tercantum dalam rumusan tindak pidana harus dibuktikan menurut aturan hukum acara pidana. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah cukup memberikan pedoman dan teknik dasar dalam perancangan suatu peraturan perundang-undangan. Namun demikian, undang-undang tersebut belum memberikan acuan yang komprehensiftentang bagaimana merumuskan suatu "ketentuan pidana" dalam pembentukanperaturan perundang-undangan pidana. SEPTA CANDRA, Dosen Biasa Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Jakarta membahasnya dalam artikel Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Sebagai kata penutup, atas nama seluruh ponggawa redaksi, kami mengucapkan iV
I
Jurnal Hukum PRIOR'S, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013
Prioris Editorial
terima kasih kepada semua pihak yang mensuport penerbitan Jurnal Hukum Prioris nomor ini. Semoga kehadiran jurnal ini dapat selalu menjadi inspirasi dan menjadi api yang dapat terus mengobarkan semangat intelektualisme dalam rangka ikut berusaha mencerdaskan dan menyejahterakan kehidupan bangsa. Selamat membaca dan selamat berkarya (AFH — fickar 1
[email protected]).
Jurnal Hukum PRIOR'S, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013 I
V
