PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang
a. bahwa dalam rangka mendorong penggunaan Informasi Geospasial guna pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk mendukung terwujudnya agenda prioritas Nawacita, diperlukan kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
Mengingat
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5393); MEMUTUSK.AN :
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-2 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN
PRESIDEN
TENTANG
PERCEPATAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000.
Pasal 1 1.
Kebijakari Satu Peta, yang selanjutnya disebut KSP adalah arahan strategis dalarn terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.
2.
Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
3.
Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
4.
Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
5.
Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat Bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang
kebumian. 6. Informasi
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-3 6.
Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
7.
Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
8.
IGT Status adalah IGT yang mempunyai aspek hukum penguasaan lahan.
9.
IGT Perencanaan Ruang adalah IGT yang mernuat aspek perencanaan pemanfaatan ruang.
10. IGT Potensi adalah IGT yang memuat informasi mengenai Transportasi dan Utilitas, Lingkungan, dan Potensi Kawasan. 11. Walidata IGT adalah pimpinan tinggi pratama pada kementerian/lembaga yang memiliki tugas pokok, fungsi atau kewenangan menurut peraturan perundang-. undangan dalam penyelenggaraan IGT. 12. Kelompok Kerja Nasional IGT adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk mengelola penyelenggaraan IGT antar pemangku kepentingan. 13. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut
Jaringan
IGN
adalah
suatu
sistem
penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.
Pa sal 2 ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-4 Pasal 2 (1)
Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 bertujuan untuk terpenuhinya sa.tu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoporta.1 guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.
(2)
Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai: a. acuan perbaikan data IGT masing-masing sektor; dan b. acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang.
Pasal 3 (1)
Percepatan pelaksanaan KSP dilakukan melalui penetapan Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP tahun 2016-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(2)
Penanggung jawab program pada Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP tahun 2016-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memastikan ketersediaan
pernbiayaan
pada
kementerian/ lembaga/ pemerintah
masing-masing daerah
untuk
penyiapan IGD dan/atau IGT. (3)
Pernbiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah.
(4) Kementerian
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-5 (4) Kementerian Keuangan dapat memberikan tambahan alokasi anggaran pada kementerian/lembaga untuk biaya penyiapan IGD dan/atau IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 4 Percepatan Pelaksanaan KSP dilakukan pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Dalam hal tertentu, percepatan pelaksanaan KSP dapat dilakukan pada tingkat ketelitian peta di luar skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP tahun 2016-2019. (3) Percepatan pelaksanaan KSP terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yang terdiri atas: a. kompilasi
data
IGT
yang
dirniliki
oleh
kementerian/lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan/atau pemerintah daerah untuk seluruh wilayah Indonesia; b. integrasi data IGT melalui proses koreksi dan verifikasi IGT terhadap IGD; c. sinkronisasi dan penyelarasan antar data IGT yang terintegrasi; dan d. penyusunan rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan IGT termasuk penyediaan alokasi anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut. Pasal 5 Dalam rangka percepatan pelaksanaan KSP, Pernerintah membentuk Tim Percepatan KSP. Tim Percepatan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-6 -
a. melakukan koordinasi strategis yang dibutuhkan untuk percepatan pelaksanaan KSP; b. membuat dan menetapkan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan percepatan pelaksanaan KSP; c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap percepatan pelaksanaan KSP pada umumnya dan rencana aksi percepatan pelaksanaan KSP pada khususnya; dan d. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana agar sesuai dengan tujuan percepatan pelaksanaan KSP yang telah ditetapkan. (3)
Tim Percepatan KSP clapat rnenambahkan IGT di luar IGT yang telah ditetapkan dalarn Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP tahun 20 1 6-20 19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), termasuk IGT yang disiapkan oleh Badan Informasi Geospasial.
(4)
Susunan keanggotaan Tim Percepatan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a.
Ketua
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
b.
Anggota
Perericanaan
1. Menteri
Nasional/
Pembangunan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 2 Menteri Dalam Negeri; 3 Menteri Keuangan; 4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-7 -
5. Menteti Agraria dan Tata Ruang/ Kepala
Badan
Pertanahan Nasional; 6. Sekretaris Kabinet. (5) Tim Percepatan KSP dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim Pelaksana dan Sekretariat.
Pasal 6 (1) Tim Pelaksana KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi teknis percepatan pelaksanaan KSP terkait pelaksanaan Rencana Aksi dan hasil kerja dari Kelompok Kerja Nasional IGT dan Walidata IGT; b. menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan teknis percepatan pelaksanaan KSP; c. menetapkan langkah-langkah dan kegiatan prioritas bagi Kelompok Kerja Nasional IGT dan Walidata IGT; d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi percepatan pelaksanaan KSP; dan e. menyusun mekanisme berbagi data IGT melalui Jaringan IGN. (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Ketua
: Kepala
Badan
Informa.si
Geospasial;
b. Wakil
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-8 -
b.
Wakil Ketua I
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian
Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan
Nasional; c.
Wakil Ketua II
Direktur
Jenderal
Pembangunan
Bina Daerah,
Kementerian Dalam Negeri; d.
Anggota
: 1. Direktur Jenderal Ariggaran, Kementerian Keuangan; 2. Deputi
Bidang
Perekonomian, Sekretariat Kabinet. (3)
Tim Pelaksana KSP sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) secara administratif berkedudukan di Badan Iriformasi Geo spasial.
Pasal 7 (1)
Sekretariat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (5) mempunyai tugas mernberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Tim Percepatan KSP dan Tim Pelaksana KSP.
(2)
Sekretariat Tim Percepatan KSP sebagaimana di:maksud dalam Pasal 5 ayat (5), terdiri atas:
a. Sekretaris
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-9 -
a.
Sekretaris
: Deputi
Koordinasi
Bidang
Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah, Koordinator
Kementerian
Bidang Perekonomian; b.
Wakil Sekretaris I : Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas, Kantor Staf Presiden;
c.
Wakil sekretaris II : Deputi
Bidang
Informasi
Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial; d.
Satuan Tugas I;
e.
Satuan Tugas 2.
(3) Sekretariat Tim Percepatan KSP secara administratif berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (4)
Satuan Tugas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mempunyai tugas: a. melakukan inventarisasi dan kompilasi basis data IGT Nasional yang bersumber dari kementerian/lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan pemerintah daerah; b. melakukan pengelompokan IGT ke dalam kelompok data IGT Status, IGT Perencanaan Ruang, d.an IGT Potensi; c. melakukan proses integrasi IGT yang mengacu pada IGD; dan
d. mendukung
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-10
-
d. mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait perwujudan Rencana Aksi antara Tim Percepatan KSP dengan kementerian/ lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan pemerintah daerah terutama dalam kegiatan kompilasi dan integrasi IGT. (5) Satuan Tugas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mempunyai tugas: a. melakukan sinkronisasi antar data IGT di kelompok data IGT Status; b. melakukan sinkronisasi antar data IGT di kelompok data IGT Perencanaan Ruang; c. melakukan sinkronisasi antar data IGT di kelompok data IGT Potensi; d. melakukan sinkronisasi antar kelompok data IGT; e. memberikan rekomendasi penyelesaian masalah terkait sinkronisasi data IGT; f. membuat rumusan penyelesaian konflik antar data IGT; dan g. mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait perwujudan Rencana Aksi antara Tim Percepatan KSP dengan kementeria.n/ lembaga,
Kelompok Kerja
Nasional IGT, dan pemerintah daerah terutama dalam kegiatan sinkronisasi data IGT. (6) Keanggotaan dan tata kerja Satuan Tugas 1 dan Satuan Tugas 2 ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretaris. (7) Sekretariat
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(7) Sekretariat dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merekrut tenaga ahli perseorangan, institusi, dan/atau badan usaha.
Pasal 8 (1) Dalam rangka pengelolaan IGT, perlu penetapan Walidata IGT dan Kelompok Kerja Nasional IGT oleh Kepala I3adan Informasi Geospasial selaku Ketua Tim Pelaksana. (2) Walidata IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. menyusun dan mengembangkan kebijakan teknis di bidang IGT; dan b. mengelola dan memberikan akses berbagi data IGT melalui Jaringan IGN. (3) Kelompok Kerja Nasional IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) data IGT sesuai dengan Tema; b. memberikan dan melaporkan data IGT kepada Satuan Tugas 1; c, bersama-sama dengan Satuan Tugas 1 melakukan sinkronisasi data IGT terhadap IGD; dan d. rnendukung Satuan Tugas 2 dalam menyelesaikan sinkronisasi antar data IGT sesuai dengan ruang lingkup Kelompok Kerja Nasional IGT.
Pasal 9 ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-12 Pasal 9 Tim Percepatan KSP dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat melibatkari, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, badan usaha, dan/atau pihak lain.
Pasal 10 Tim Percepatan KSP menyampaikan laporan dan perkembangan percepatan pelaksanaan KSP kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan. Pasal 11 Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas: a.
Tim Percepatan KSP dan Sekretariat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
b.
Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Nasional IGT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Badan Informasi Geospasial;
c.
Walidata IGT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja
Negara
pada
masing-masing
kementerian/ lembaga.
Pasal 12 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-13 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 28
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian,
cn
w
11.1
Z0
104
it °14(14Ogf0 z
IT Eij a. w
PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATUPETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000
NOMOR 9TAHUN 2016 TENTANG
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
W t
Ct ii ^ (Try 7:1 g t ''° 'CS ra., 14 +-■cd •.)' rt E 2 - '-' ,_ Q--■ cd ° CI" t .5 .,-, 'P. cd -1 --, o 'CI a-3 be t o cu -5 .d0
al -0 •CO ,, E.^
(q
Qi
r-/ au
41 f
"
+,. a (T) 2 E" (1) cq 2
b
a
c.) ,D,c)
a
0,1 4? 10-3 . 7, cn p., 4
z .cd i:: .w .5 - .F. Lij, ., a- ., g ri-. co t "al ,1 ,... 0 ,..,'4 E g t t.0 -"blVaa)' .,, -4-t, -l'w 4--'c, ›,Cij cz c) c, ,52 :5 ''x lli
g<
‹z 4 W
Ct.
(..4 r
M N
cll
P 11,
,
Z El < 5 41 W
0 0 a
i
'
ct
C'," E2 -- E: c) ---
,S •ca M . .
■ C) o6 6 C-: ° —i
,-- --, ' — c1
Ea--
Peta Lingkungan Laut skala 1:250.000 pada wilayah laut prioritas
C.
1
i•0
Garis pantai prioritas di 34 Provinsi pada Bulan Desember (B12) 2016
I•-• 11) (1, , A
.
Peta Lingkungan Pantai skala 1:50.000 pada garis pantai prioritas
Mewujudkan Peta Lingkungan Pantai
Perwujudan Peta Lingkungan Pantai Indonesia
,•-•, '" Ti .... • ••-1
Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Maret (B03) 2016
N..
0
.
Tersedianya Peta RBI skala 1:50.000
Mewuju dkan tersedianya Peta RBI
Perwujudan Peta Rupabumi Indonesia
s'IAKTU
PPPKIJ.LESADI Bulan Maret (B03) 2016
0 Ad o "",0 'id 1-'0 0,0 000 31 4, 1: 9;8 0 000 z 41 E (-).' d "c) E -.til■ CO a. tf-L. a, rd
:' .0ctl
(RBI)
Keputusan Sekretaris Tim Percepatan KSP
KELUARAN
Penyusunan mekanisme dan tata kerja Sekretariat Tim Percepatan KSP, dan keanggotaan Satuan Tugas 1 dan Satuan Tugas 2
KEGIATAN
0 z 0 0
o ..._. .5E .cd
(7-11
0
1
.
KKP Dinas Hidro-OseanografiTNI-AL (Dishidros TNI AL) Badan Pengkaj ian dan Penerapan Teknologi (BPPT) LAPAN KKP Dishidros TNI-AL BPPT LAPAN
Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN / BAPPENAS) BIG
A.enutanan
Tersedianya data IGT Nasionalhasilkompilasi
Seluruh Kementerian & Lembaga terkait
INSTANSITERKAIT
Z a.,
----.
ra-.
1
M
a> -4-, . vi al
E-,P. -, o5 .1)
—; c\i cfi
a
E 4 f4
a. Pi.
Ili ko N.:
«5
Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) BulanJuni (B06) 2016
PENANGGUNG JAWAI3 BIG& Kemenko Perekonomian
Bulan Desember (B12) 2016 Tahap 2 ( 17 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2017 Tahap 1 ( 11 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2016 Tahap 2 ( 12 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2017 Tahap 3 ( 11 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2018 c. a. b. Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan September (B09) 2016
Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2016
otoott 0_
Mengompilasi IGT yang ada saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia
TARGET WAKTU PENYELESAIAN
ix D.
Eksisting
14
oz cri
Kompilasi IGT
Ill
KELUARAN
z
KEGIATAN
Z0
PROGRAM
N
fS/ 0 Z
2-■
c •-
t — to i. as
x
a) a.) a.) a)
, r, a., a..) E0E0
-)
7••1 a)
(1)
0
t )
Z0
kir "r atri
=wikatootild • C) oz •
CL '
Peta HakPengelolaan, minimal pada skala 1:50.000
4
pa
E ix <
Kemendagri
i ,..,
z w
If)
0_ co
0
o ,BUMN) Kementerian LHK Kementerian ESDM Kementerian PUPR Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi BIG PemerintahProvinsi Pemerintah Kabunaten /Kota Kementerian ATR/ BPN Kementan Kementerian LHK Kementerian ESDM Kemendikbud BIG Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/ Kota
KKP Kementerian LHK Kementerian ATR/ BPN Kementerian PUPR Kemendagri BIG Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabunaten / Kota
INSTANSITERKAIT
Li1 Oz
z
w ra. a w
Peta Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional skala 1:250.000
.0 Z
o ..... a, a,
I !.,. i ' R 41 Z gsl
A
1 .,.
ai .. 0 -1-) P. 0 MI d (i f.2. --
(I)E-. <
0 -.• :4
04
1
Cl) a) z 4a' 14 h) a.) < fl
R
[0
w
En z
WI
00
Kemenko Perekonomian Kementerian ATR/ BPN Kementerian LHK Kementan Kemenhub Kementerian ESDM Kementerian PUPR Kementerian Pariwisata Kemenperin KKP BIG PemerintahProvinsi • PemerintahKabupaten/ Kota
PemerintahProvinsi Pemerintah Kabuna ten /Kn ta Kemendagri Kementerian LHK BIG PemerintahProvinsi Pemerintah Kabupaten/ Kota
INSTANSI TERKAIT
KEGIATAN
b.
0 41 0 ;S1 E4 13 0 0,
"
a .
m
Av or g
as .5
m cn
Desember (B12) 2018
rd Kementerian ATR/ BPN
n
Tahap 1 (8 Kawasan) Bulan Juni (B06) 2016 Tahap 2 (5 Kawasan) Bulan Maret (B03) 2017
Ca
a.
)
Tahap 1 wilayah prioritas 1 pada Bulan Desember (B12) 2016 Tahap 2 wilayah prioritas 2 pada Bulan Desember (B12) 2017 c. b. a. Tahap 3 wilayah prioritas 3 pada Bulan
0 z i 2.1 el c.' Z a) .= 44 z. _ :5 t' til
Kementan Kementerian LHK Kemendagri BIG Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/ Kota
Kemenko Perekonomian Kementerian ATR/ BPN Kementerian LHK Kementan Kemenhub Kementerian ESDM Kementerian PUPR Kementerian Pariwisata Kemenperin KKP BIG Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/ _ . Kota Kementan Kementerian ATR/ BPN Kementerian LHK Kementerian PUPR LAPAN
INSTANSI TERKAIT
Bulan Juni (B06) 2016
Bulan Maret (B03) 2016
PMYEI•EISAIAN
TARGETIVAKitt
O
PENANGGUNG JAWAE Kemenhan
a,
cy, .--, o
(NI
o cla •z 70
0 CC 0 M
Kemendagri Kementerian ATR/ BPN Kementerian LHK BIG Pemerintah Provinsi Pemerintah KabuDaten / Kota Kementerian Pariwisata Kementerian ES D M Kemenhub Kemenhan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) BMKG Kementerian ATR/ BPN Kementerian LHK Kemendagri BIG Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/ Kota
z
tt Lri
cNi crj
NN
"-v5 C
.
a)
N
0 —10 -7—I
_At.-
0(47.7 00Aka
0 a), rc
10. o0 ,--4(0 --
Q N 0-■ O.. o cd cd ■ .0 cd
roz Att-r
'-
,
a_ Ed
cdOodO 0 E.CaNE-11:QN
E-mcNE,mcq
cd
cd
Cd 0 Cd 0
0_ 0 0
o
In
to c/) ct
45
atS
a) 11,) a. a.,
q 404 cd44,0021 0 04 „1 ''''atc:icd-W 4 T) in 75 w t=ca.,13. w a) _,
Cd
o o 1--i al 0 go s. I-i O --. ct 0 fl'
c -cd o os ,:::
.d d 1:1 kl v)• cq
7) 4 fx cq ct 01),,s
0 ..x ..--, 0
E.'Mo'-')
0 —i t 0 ,_, C) 0 oS coi d •-, af 0
1-.
.-1That c:5 as .. 1-1 0 ro aD Lr) ,0 0 0 a) fu 0 a) al 0 tWW"f0: 30WOM MiZO (4 al co a) ,__ a) v .. 0 a) ,.x a) O .. .45 O cz$ a . ■ ) a. Cl. v-I fa.. (2.4 v) la. '0 ,-. & Et4' al 4S d '6 6 -
fti
O
0 Z a) CC) i) 0 C2-■ •-, o 1:4 C: > ..0 E-■ 0) o as -4C 41 ,1-, a., 0 0 0 cd cd cd .0 44
41
E-1 rh
Z
cd .4,—, cz 4-,
T.: T
EI
ci)
0 0
4a 4
-(1)
,-,-, a) <1..) a) a) a) .< — cu a, a cc) a.. a. . . . . . . . . . o• .--I N cY) t- In k..0 t•-- 00 C3■ v--4
f.
e.
d.
' -1) '
V a.)
41
E
As
a)
0
Tif ci o fil
k.o
Z0
W Q
,M ■
w Y
**Syr
"T cl 0 XI
a,
00 a)
CO *---' 0)
OZ
(7)
■ —, CO ----- cu
C \I Q a. 0 fa+ O al cri q) al cd t.--.
'—'
E-4 1214
0 cd 0 cd E--, CO N E-. I4 C\1
Peta sebaran Pembangkit Listrik skala 1:50.000 Peta Jaringan Pipa Migas skala 1:50.000 Peta Jaringan Serat Optik, skala 1:50.000
cd W
KELUARAN
/4
,--i
ti,
a.,
13.4
.4
s.
cd -cii cn
d '6" o
,9 E_, --
0 0 g P., -:Li cd
•,--i ,,,, ,, .,..
0 0 0-. 01 —
.
o
ic {,0 x o ct
••-,00 ,SC5'' , „ . cd o-cD0 . z -, 0 cd 5
P-4
0
-
. -,.., d - 4 ,....d co 9. 4 al f2... '--05 li-a. — to -z-,- to ,,:, o..„z-, a) -..05
a. Ell a. E..,
06 ct u<
,
0,
'6' 0 '6'
,-; ° g .--ia 3
,`-4 —
.gto 3
. t.o .. ,. A ..„_. ,.
cdcdtd0
d cil w
1
c,- 4671 if CD QD cli i cd CD 00 00 CD -0 ') '-.) af 0- ;s .", • 'CZ 4 -A a• • -CS d w co' d ' 4c2=1 Ld TrS +al 0 in C) _5 17; E co E S .5 < 45 tr) 4-,
—
a) a) -. a) •,.. 0 cd -• a. '.-.) TS cn a., E-. .:: ,--1 a., . ..4 . ,--.1 ,-.4 CZ, (/) a., Ca ,--■ a.. t) N
G,
,
45
0;3
..6
6
-6
6
__-,
t
F t
- ,
Af, N
c) Ey 134
c.
P., ■
Tahap 1 (6 Provinsi) Kementerian Bulan Desember (B12) PUPR 2016 Tahap 2 ( 14 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2017 Tahap 3 ( 14Provinsi) Bulan Desember (B12) 2018 Kementerian b. c. a. a.1 ( 12 Provinsi) b. Tahap Bulan September (B09) ATR/ BPN 2016 Tahap 2 ( 12 Provinsi) Bulan September (B09) 2017 Tahap 3 ( 10 Provinsi) Bulan September (B09) 2018 a. Tahap 1 (9 Provinsi) Kementan
1. Kementerian LHK
Kementan Kementerian LHK KKP LAPAN BIG
Kementan Kementerian LHK Kementerian ESDM Kementerian ATR/ BPN Kementerian PPN/ BAPPENAS BIG LAPAN BPS
z .4 E. to
Pemenuhan IGT Lingkungan
4,1 E.
ce
4 V74144,0V; A•A kr LI co
01
Z
1E. , gi.
0_
,
g4
,
41.
OD C044 Tahap 1 (6 Provinsi) Bulan September (B09) 2016 Tahap 2 ( 14 Provinsi) Bulan September (B09) 2017
1,
Kementan & Kementerian ATR/ BPN
0
Pemenuhan IGT Potensi Kawasan
,
a.
g
a. b. Peta Potensi Energi Matahari dan Angin skala 1:250.000 Peta Lahan Sawah skala 1:50.000
Ld Ac-5
Tahap 1 (3Provinsi) Bulan Juni (B06) 2016 Tahap 2 ( 16Provinsi) Bulan 2017 b. a. c. Juni b. (B06) Tahap 3 ( 15 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2018
gw 4
Kementerian LHK Kementerian PU PR BIG LAPAN
Kementan LAPAN BIG
Kementerian LHK Kementerian PUPR Kementerian ESDM Kementerian ATR/ BPN BIG LAPAN
i gt E-∎ 07
Peta CurahHujan dan Hari Hujan skala 1:50.000
CO $
Tahap 1 (seluruh wilayah Indonesia a. b. kecuali 120 Kabupaten/ Kota) Bulan September (B09) 2016 Tahap 2 ( 120 Kabupaten/ Kota) Bulan November (B11) 2016
4
Bencana Tsunami skala 1:50.000 f. Peta Hidrogeologi skala 1:100.000 Peta Tanah Semi-detail skala 1:50.000
-
7")
KELUARAN
41 E-I
,
•
cNi
d:
■ r3
4
d
cd a)
N xw
rn co
co
'5 at
w
z
a.,
z0 hi • Z
C7) w
U) CC/ Cti
00
ed 0
a. in
E--■ N cd
0
0
LIJ O as at
5
I )' cd
7d0
° F1 2-51
av cd z " b.,0 o N _0 v Ti od Z 0 4
0 o as o 0 •-, o -0 • cd ,- La, In
O
o 0
bl) . 4-) Li ••
0 w C e•o -..," 0 0 --. ctS c C 0 fl, 0
›, °3 cd ci ° cd ›I cci FA r.-t40--, • ' (1.9 -l CQ,c-csl ,:485 cri, 1-4 s,r) 1-4 cd cd "0 s. ,:4 • E- "0 C') 8 s. -x,,, a) as
--
CO `4••J „8 . 4 '-'' 4 ,--d ca co 0 0 cz ..... ff o W OZjE .,..... .-■ 0 ;_, 0 G, 1_,, „as sO 0 .- 0 C1 0 "" CC -) z cZ 4 Z ci ■ (/) s, 0 .0 CO .. v 0 d ocd,,ct10 ., cd 'i" ra, 0. N tr) ZI, r, B.. .. 6 6 !, a) a).. CL) ..-' a t) 8 a. 46 Cf9
01i
-0
D4
4
d 4
6 -16
•a.wY=
CL LLI
a
w W
4t4 E-4
z
Gil W c. b. a. a. Tahap 1 (3 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2017 Tahap 2 ( 16 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2018 Tahap 3 ( 15 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2019
a. Batas Papua, Bulan
b.
OZ
Peta Batas Darat Negara
(7)
c.
o Ea'
Peta Batas Administrasi Desa/ kelurahan skala 1:10.000
Lil
Peta Batas Administrasi Provinsi skala 1:50.000 Peta Batas Administrasi Kabupaten/ Kota skala 1:50.000
t"!
a.
Kementerian Luar
c. b. Kemendagri
Kementerian ATR/ BPN LAPAN BNPP BIG Direktorat Topografi (Dittop) TNI AD PemerintahProvinsi Pemerintah Kabupaten/ Kota Kementerian ATR/ BPN BIG BNPP Dittop, TNI AD LAPAN Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/ Kota Pemerintah Desa/ Kelurahan 1. Kemendagri
Kementerian LHK Kementan LAPAN
4
prioritas 3 pada Bulan Desember B12) 2018 Tahap 1 wilayah prioritas 1 pada Bulan Desember (B12) 2016 Tahap 2 wilayah b. a. prioritas 2 pada Bulan Desember (B12) 2017 Tahap 3 wilayah prioritas 3 pada Bulan Desember (B12) 2018 Tahap 1 (3 Provinsi) Kemendagri Bulan Juni (B06) 2017 Tahap 2 ( 16 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2018 Tahap 3 ( 15 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2019
(i)
Peta MorfometriBentang Lahan. skala 1: 50.000
z
z0
TA 146T*AKTU PEN7S 1 AIAN
frl E-4 th4 Z 4 E-I
0
Z0
(7) z
w1
re
i
Tahap 1 (Gugusan Papua dan Maluku) Bulan Juni (B06), 2016 Tahap 2 (Gugusan Kalimantan dan Sulawesi) Bulan Juni (B06), 2017 Tahap 3 (Gugusan Sumatera, Jawa, dan a. b. c. a.Nusa Tenggara) Bulan Juni (B06), 20 18 Tahap 1 (3Provinsi) Bulan Juni (B06) 2016 Tahap 2 ( 16 Provinsi) Bulan Juni (B06) 2017 Tahap 3 ( 15 Provinsi) Bulan Juni (B06) 20 18
CL —
Peta PotensiDesa (sosialekonomi), minimal pada skala 1:50.000
z 4 ai a.
b.
44 a..) w tap 4 ra, z w) CA 0 a) a) a) m
c.
(7) w z
September (B09) 2016 Batas Kalimantan, Bulan September (B09) 2017 Batas Nusa Tenggara Timur, Bulan September (B09) 20 18
cg
Peta Batas Laut Negara skala 1:1.000.000
skala 1:25.000
W
KELUARAN
c.
— -id 00 o
cd -8' cd
cn a.
aa
KKP Kementerian ATR/ BPN Kementerian LHK Kemenhan Kementerian PPN/ BAPPENAS BIG Dittop, TNI AD LAPAN Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/ kota Kemendagri KKP Kementerian ATR/ BPN Kementerian LHK Kemenhan Kementerian PPN/ BAPPENAS BIG Dishidros TNI AL LAPAN b. PemerintahProvinsi Pemerintah Kabu aten Kota Kementerian PPN/ BAPPENAS Seluruh K/ L pengguna data Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/ Kota
INSTANSITERKAIT
5,0 t
z
a)
■
a, f:c1 r4 E ■ <4 a,
CI' 43
a.
1,a1 < a, ,.-4 12. 0 0 0 0 _0 ,..0 cd cd cd ■ ._,, I.,..-4.-.-4,-. mm w cd cd 0 4 cu .;12 -0-5 -0 113 4 6, :4'2 l), +°3 4c-do t 0 0 0 0 -
000)0 Cl)EE 0) xxxx ()
E 0 0% 0.
a,
.)) 0) 0)
541fiq5N:0 cNic,
-
0 cd .cd • I:1
03tE) Ea)a) a ci„
4)
41:1420-5 00 0 V Cl) a) a) E 0 0 0 C.D
Pemerintah Provinsi
CZ O. • ,-12 '....11. .. a4 ra4 W E-4
cNic.646q3t--:
cd a)
ad a) 0 o
N00 ■ D ,--1 --....-1 --. e-I ..7, 4.0 mo c00 0 oN 0 C.0 m -- -- .5 ko • 5 ,r, 0 -58 0 1... c 1.-. 0 c,, •0 ,...., o d 8 Cr-1 ‘21-. CQ Q. CO ..0'-' ›-, cd
N w
z
z0 LLI C) OZ
1
a 0
a_
•
<3
u) ''' 121
La
Peta ZonasiKawasan Konservasi Perairan. skala
ir10
O., 0 1-' (3.) P., 0Po0 ' g cd cr CdO -0 g -0 (t1 cd 0 g Cd cd 0 95i c, pLI I 0 E--. N CO N CQ E--, CQ E--( CQ 0 ci) 73 —. (1..) cd -6 ci
O
0
0
d
A
O
f. 14
t.
I
.
r•
C, ,
C) fa, F.5
g4. [ 000 (E.1 11.0) N
,
,
Z
.4
grl xi
'
CI NN M (;, (5.
.
d' ,..T t
SE
m
d
0
E-.
os m 4t4 0 a)
(/) (4 ,--1
,..1
0,0
k.0 15, 0,0
-, a) (,)
1cc9 (i 4
-, 0 cd . • Ti.)4 czt ›,
g— 0
EA
ap 0 0..) ,. 1-,
..,
0
E"
1.. 4
in' (0 c‘i„
<5 4..,) 1-4 0 Fi 0 -ialu0 rs,(14(4
N CD 'NM
M 08 ( t1 la , . 4•--..- . tti (1) M ,24 ••X
c241::: Q.) ,..) I' cd g 4..) 0 t+A c d ---- $-.
' a
,..-f
00
•-, a) ow
SE
d izi
i, • m •a • ,..., .--• in
Ix Ix. 0 ..,, g)
w •.' i-i
5
cd
(
II
s•-■ -1-' 0 a)a) (..> -ci 6 E-4 •er ra. CK:i .-Ci N
M NN"' 0, 05
0,0
.. a) ow
SE
ai ,..., ,..1
CN CD N
o Lo
•-. z
S
o go go oo oaskoosot---octs00w
0 crJ
$.0000000 00 0 0 M M N 0:1 CQ (NI PQ CC1 c\I CO
fat --'
tib
ill 61
Bulan Desember (B12) 2017
c a,
Bulan Februari (B02) 2019
z -
Tersedianya data set IGT Nasional untuk berbagidata melalui Jaringan IGN Tersedianya dokumen Grand Design Kebijakan Satu Peta, dan Peraturan/ Regulasi Payung Kebijakan Satu Peta
.4 k.. cn
Verifikasi Data IGT antar kementerian/ lembaga Penyusunan Grand Design Kebijakan Satu Peta
ca z
Verifikasi Data IGThasil sinkronisasi Kebijakan. Satu Peta yang berkelanjutan
41 f■
Kementerian PPN/ BAPPENAS KSP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sekretariat Kabinet Kementerian Sekretariat Negara Kemenkumham Kementerian LHK Kementerian ATR/ BPN Kementan Kepolisian RI Kejaksaan Agung RI BIG LAPAN BKPM PemerintahProvinsi PemerintahKabupaten / Kota Kemenko Perekonomian Kementerian PPN/ BAPPENAS KSP Kemenko Perekonomian Kementerian PPN/ BAPPENAS Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Komunikasi 'dan Informatika
0.4
CO
_.0 00 4, ,x
E2
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
•
kr) CV ,—I N
cla
M aD
C.- --,-1 CV
00 ,-1
CNI
M
N
El
N
CD 1 ) 0:1 g
alCD 8 t
M ?I
CE■ CD 0:1
0 v) 0 0 4) Q '--) O 0 0 0 0 C( 2i ct 0 ,--1 cat d ,t-i d cd , O 0 CD 0 0 CD 0 'CD 0 (4 f4 Cq M M N M M N M O 0-)
0 cu
'--)
'D
'--)
cd xi
6-i
C
k.4
b
