TATACARA PENELITIAN PEMENUHAN SYARAT CALON DAN PEMERIKSAAN PEMENUHAN KETENTUAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SERTA SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PEMERIKSAAN (Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Januari 1991) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 170 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahaun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985, dipandang perlu mengatur tatacara penelitian pemenuhan syarat calon dan pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat serta susunan, tugas, dan wewenang Panitia Pemeriksaan dengan Keputusan Presiden. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Nomor 3281); 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan lembaran Negara Nomor 3282); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggotaanggota Badan permusyawaratan/PerwakilanRakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3310) dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3417); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyatn dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3302). MEMUTUSKAN : Menetapkan : TATACARA PENELITIAN PEMENUHAN SYARAT CALON DAN PEMERIKSAAN PEMENUHAN KETENTUAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SERTA SUSUNAN, TUGAS, DAN WEWENANG PANITIA PEMERIKSAAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Yang dimaksud dalam Keputusan Presiden ini dengan: 1.
Undang-undang Pemilihan Umum adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985.
2.
Undang-undang Susunan dan Kedudukan adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985.
3.
Peraturan Pemerintah Pelaksanaan undang-undang Pemilihan Umum adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintahNomor 43 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990.
4.
Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-undang Susunan dan Kedudukan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan undang-undang Nomor 2 Tahun 1985.
5.
MPR/DPR/DPRD I/DPRD II adalah Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewwan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.
6.
Organisasi peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dapat disebut Organisasi adalah Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan, yang selanjutnya berturut-turut dapat Disebut GOLKAR, PDI, dan Partai Persatuan.
7.
LPU/PPI/ I/PPD II adalah Lembaga Pemilihan Umum/Panitia Pemilihan Indonesia/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I/Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II.
8.
PANLIPUS, PANLITDA I, dan PANLITDA II adalah Panitia Peneliti Pusat, Panitia Peneliti dengan Tingkat I, dan panitia Peneliti Daerah Tingkat II.
9.
PEMERIKSA MPR/DPR, DAN PEMERIKSA DPRD I, dan PEMERIKSA DPRD II adalah Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan MPR/DPR, Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan DPRD I, dan Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan DPRD II.
10.
Calon adalah mereka yang dicalonkan Permusyawaratan/Perwakilan rakyat.
untuk
menjadi
Anggota
Badan
11.
Calon susulan adalah calon untuk mengisi keanggotaan MPR/DPR/DPRD I/DPRD II yang dilanjutkan sesudah peresmian keanggotaan MPR/DPR/DPRD I/DPRD II dan sebelum waktu pengambilan sumpah/janji secara bersama-sama.
12.
Formulir adalah formulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum. BAB II TATACARA PENELITIAN PEMENUHAN SYARAT CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT Bagian Pertama Pemenuhan Syarat Calon Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II Pasal 2
Untuk menjadi calon Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II harus memenuhi syarat sebagai berikut : a.
Warganegara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.
dapat berbahasa indinesia dan cukup menulis dan membaca huruf latin serta berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan sederajat dan berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan dan/atau kenegaraan;
c.
Setia kepada Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Dasar Negara, dan Idiologi Nasional, kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, Undang-undang Dasar 1945 serta kepada Revolosi Kemerdekaan Bangsa Indonesia untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat.
d.
bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk oeganisasi masanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolosi G.30.S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya;
e.
tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
f.
tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
g.
nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
Pasal 3 (1)
Untuk menjadi calon Anggota DPRD/DPRDI/DPRD II yang dipilih dalam Pemilihan Umum, selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, juga harus dipenuhi syarat : a. terdaftar dalam daftar pemilih; b. dicalonkan oleh salah satu organisasi.
(2)
Calon Anggota DPR/DPRD I/DPRD II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilanjutkan oleh Organisasi yang bersangkutan dengan menggunakan formulir Surat Pencalonan (Model B), dosertai lampiran: a. selain Surat Keputusan Menteri Dalam negeri/Ketua LPU mengenai penetapan nomor, nama dan tanda gambar organisasi; b. Daftar Calon Organisasi (Model BA) dan Lampiran Daftar Calon Organisasi (Model BA1); c. Surat keterangan dan atau surat pernyataan untuk memenuhi syarat diri calon masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan menggunakan formulir Model BB, Model BB1, Model BB1, Model BB2, Model BB3, Model BB4, Model BB5, Model, BB6, dan atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu surat keterangan kesehatan jiwa/ingatan oleh dokter pemerintah dan surat keterangan tidak terlibat "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI" oleh Kelapa Kepolisian Resort.
(3)
Untuk pemenuhan syarat pengajuan calon, Surat Pencalonan (Model B) beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat GOLKAR/PDI/Partai Persatuan kepada Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI dalam suatu rapat PPI; b. Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD I diajukan oleh Dewan Pimpinan GOLKAR/PDI/Partai Persatuan di Daerah Tingkat I kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I yang bersangkutan dalam suatu rapat PPD I; c. Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD II diajukan oleh Dewan Pimpinan GOLKAR/PDI/Partai Persatuan di Daerah Tingkat II kepada Bupati/Walikotamadya kepada Daerah Tingkat II/Ketua PPD II yang bersangkutan dalam suatu rapat PPD II. Pasal 4
(1)
Untuk menjadi Calon Anggota MPR Utusan Daerah, Utusan Organisasi, dan Utusan Golongan-golongan, pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara tertulis berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pebajat yang berwenang dan/atau surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh calon yang bersangkutan dengan menggunakan formulir Model BB, Model BB1, Model BB2, Model BB3, Model BB4, Model BB5, dan Model BB6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c.
(2)
Bagi Calon Anggota Tambahan MPR Utusan Daerah dari golongan karya ABRI, calon Anggota Tambahan Anggota MPR Utusan golongan karya ABRI berdasarkan imbangan susunan Anggota DPR dan calon Anggota DPR/DPRD I/DPRD II dari golongan karya ABRI, Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan formulir
Model BB ABRI, Model BB2 ABRI, Model BB3 ABRI, Model BB4 ABRI, Model BB5 ABRI, dan Model BB6 ABRI. Pasal 5 Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU. Bagian Kedua Penelitian Pemenuhan Syarat Calon Anggota MPR/ DPR/DPRD I/DPRD II Pasal 6 (1)
Penelitian pemenuhan syarat calon Anggota MPR/DPR dilakukan oleh PANLITPUS.
(2)
Penelitian pemenuhan syarat calon Anggota DPRD I/DPRD II dilakukan oleh PANLITDA I/PANLITDA II.
(3)
Pembentukan, susunan, dan tata kerja PANLITPUS, PANLITDA I, dan PANLIDA II diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU. Pasal 7
(1)
Dalam penelitian pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terhadap calon anggota DPR/DPRD I/DPRD II yang dipilih melalui Pemilihan Umum, PANLITPUS/PANLITDA I/PANLITDA II mengadakan penelitian : a. Surat pencalonan (Model B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3); b. Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU mengenai penetapan Nomor, nama dan tanda gambar Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a; c. Daftar Calon Organisasi (Model BA) dan lampiran Daftar Calon Organisasi (Model BA1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; d. Surat keterangan dan atau surat pernyataan mengenai pemenuhan syarat diri calon masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c.
(2)
Dalam penelitian pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terhadap calon Anggota Tambahan MPR dan Calon Anggota DPR/DPRD I/DPRD II dari golongan karya ABRI PANLITPUS/PANLITDA I/PANLITDA II mengadakan penelitian pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (2) huruf c, dan Pasal 4.
(3)
Dalam mengadakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), PANLITPUS/PANLITDA I/PANLITDA II meneliti kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi surat serta daftar yang bersangkutan. Pasal 8
(1)
PANLITPUS menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) bagi calon Anggota Tambahan MPR, calon untuk Pemilihan Umum Anggota DPR,
dan bagi calon Anggota DPR dari golongan Karya ABRI yang diangkat kepada MenteriDalam Negeri/Ketua LPU. (2)
PANLITDA I menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) bagi calon untuk pemilihan Umum Anggota DPRD I dan calon Anggota DPRD I dari Golongan Karya ABRI yang siangkat kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I.
(3)
PANLITDA II menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) bagi calon untuk Pemilihan Umum Anggota DPRd II dan calon Anggota DPRD II dari golongan karya ABRI yang diangkat kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II. Pasal 9
(1)
Selain mengadakan penelitian pemenuhan syarat calon Anggota DPR/DPRD I/DPRD II sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), PANLITPUS/PANLITDA II juga mengadakan penelitian mengenai keberatan/tanggapan masyarakat atas isi Daftar Calon Sementara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum.
(2)
Dalam mengadakan penelitian mengenai keberatan/tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PANLITPUS/PANLITDA I/PANLITDA II meliputi kebenaran keberatan/tanggapan masyarakat tersebut.
(3)
PANLITPUS/PANLITDA I/PANLITDA II menyampaikan hasil penelitian mengenai keberatan/tanggapan masyarakat tersebut kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(4)
Tatacara penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU. Pasal 10
Apabila sesudah waktu peresmian keanggotaan MPR/DPR/DPRD I/DPRD II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-undang Susunan dan Kedudukan dan sebelum waktu pengambilan sumpah/janji bersama-sama keanggotaan MPR/DPR/DPRD I/DPRD II, diajukan calon susulan, untuk melaksanakan penelitian pemenuhan syarat calon susulan tersebut dilakukan oleh PANLITPUS/PANLITDA I/PANLITDA II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
BAB III TATACARA PEMERIKSAAN PEMENUHAN KETENTUAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN RAKYAT Bagian Pertama Pemenuhan Ketentuan Keanggotaan MPR/DPR/DPRD I/DPRD II Pasal 11 (1)
Untuk dapat menjadi Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)
Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) : a. seorang Anggota/MPR/DPR harus bertempat tinggal di dalam wilayah Negara Republik Indonesia adalah wilayah dalam batas geografis, yaitu tidak bertempat tinggal di luar negeri; b. seorang Anggota DPRD I/DPRD II harus bertempat tinggal dalam wilayah Daerah Tingkat I/Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
(3)
Keanggotaan DPR tidak dapat dirangkap dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Susunan dan Kedudukan.
(4)
Keanggotaan DPRD I/DPRD II tidak dapat dirangkap dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-undang Susunan dan Kedudukan. Pasal 12
Bagi Anggota Tambahan MPR Utusan Daerah, Utusan Organisasi peserta Pemilihan Umum dan Utusan golongan karya ABRI berdasarkan imbangan susunan Anggota DPR, Utusan Golongan-golongan serta calon Anggota DPR/DPRD I/DPRD II yang terpilih dalam Pemilihan Umum dan dari golongan karya ABRI yang diangkat, pemenuhan ketentuan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan secara tertulis untuk dijadikan surat bukti diri, berupa: a.
surat keterangan dan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
b.
surat keterangan bertempat tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
c.
i.
surat keterangan dan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Susunan dan Kedudukan, bagi Anggota DPR;
ii.
surat keterangan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-undang Susunan dan Kedudukan, bagi Anggota DPRD I/DPRD II.
Bagian Kedua Pemeriksaan Pemenuhan Ketentuan Keanggotaan MPR/DPR/DPRD I/DPRD II Pasal 13 (1)
Pemeriksaan pemenuhan PEMERIKSA MPR/DPR.
ketentuan
keanggotaan
MPR/DPR
dilaksanakan
oleh
(2)
Pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan DPRD I/DPRD II dilaksanakan oleh PEMERIKSA DPR I/DPRD II. Pasal 14
(1)
PEMERIKSA MPR/DPR, PEMERIKSA DPRD I, DAN PANRIKSA DPRD II mengadakan pemeriksaan terhadap surat bukti diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2)
Dalam mengadakan pemeriksaan terhadap suratbukti diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PANRIKSA MPR/DPR, PANRIKSA DPRD I, dan PANRIKSA DPRD II memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi surat yang bersangkutan. BAB IV SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PEMERIKSAAN Bagian Pertama Susunan Panitia Pemeriksaan Pasal 15
Untuk menentukan penerimaan seseorang terpilih dalam Pemilihan Umum dan seseorang yang diangkat sebagai Anggota MPR/DPR/DPRD I/DPRD II dibentuk Panitia Pemeriksaan, yaitu: a. b. c.
PANRIKSA MPR/DPR pada LPU/PPI; PANRIKSA DPRD I pada PPD I yang bersangkutan; PANRIKSA DPRD II pada PPD II yang bersangkutan; Pasal 16
(1)
PANRIKSA MPR/DPR terdiri dari unsur Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, Lembaga Pemilihan Umum. Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional. Dan Instansi Pemerintah lainnya yang dianggap perlu serta unsur organisasi sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas) orang anggota termasuk Ketua dan Sekretaris.
(2)
Ketua, Anggota dan Sekretaris PANRIKSA MPR/DPR diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU dan pengambilan sumpah/janjinya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU atas nama Presiden.
Pasal 17 (1)
PANRIKSA DPRD I terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Tingkat I, Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional Daerah, PPD I, dan Instansi Pemerintah di Daerah Tingkat I yang dianggap perlu serta unsur Organisasi sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang anggota termasuk Ketua dan Sekretaris.
(2)
Ketua, Anggota dan Sekretaris PANRIKSA DPRDI diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua DPRD I dan pengambilan sumpah/Janjinya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I atas nama Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU. Pasal 18
(1)
PANRIKSA DPRD II terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Tingkat II, Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional Daerah, DPRD II, yang dianggap perlu serta unsur Organisasi sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang anggota termasuk Ketua dan Sekretaris.
(2)
Ketua, Anggota, dan Sekretaris PANRIKSA DPRD II diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I atas usul Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II dan pengambilan sumpah/janjinya dilakukan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I. Pasal 19
(1)
Anggota Panitia Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum.
(2)
Pada Panitia Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk Sekretariat. Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Panitia Pemeriksaan Pasal 20
PANRIKSA MPR/DPR, PANRIKSA DPRD I, dan PANRIKSA DPRD II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas memeriksa surat bukti diri untuk menentukan penerimaan terpilih dalam Pemilihan Umum maupun yang diangkat sebagai Anggota MPR/DPR, DPRD I, dan DPRD II. Pasal 21 (1)
PANRIKSA MPR/DPR menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri/Ketua PPI.
(2)
PANRIKSA DPRD I menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua PPD I yang bersangkutan.
(3)
PANRIKSA DPRD II menyampaikan hasil pemeriksaan tugasnya dalam bentuk Belrita Acara Pemeriksaan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Ketua PPD II yang bersangkutan.
BAB V PENELITIAN PEMENUHAN SYARAT CALON DAN PEMERIKSAAN PEMENUHAN KETENTUAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SETELAH PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI SECARA BERSAMA-SAMA KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT Bagian Pertama Penelitian Pemenuhan Syarat Calon Keanggotaan MPR/DPR/DPRD I/DPRD II Pasal 22 (1)
Untuk melaksanakan penelitian terhadap pemenuhan syarat calon keanggotaan MPR/DPR setelah pengambilan sumpah/janji keanggotaan MPR/DPR secara bersamasama oleh Mahkamah Agung, dibentuk PANLITPUS dengan masa kerja selama masa jabatan keanggotaan MPR/DPR.
(2)
Untuk melaksanakan penelitian pemenuhan syarat calon keanggotaan DPRD I/DPRD II setalah pengambilan sumpah/janji keanggotaan DPRD I/DPRd II secara bersama-sama oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung, dibentuk PANLITDA I/PANLITDA II dengan masa kerja selama masa jabatan keanggotaan DPRD I/DPRD II.
(3)
Pembentukan, susunan dan Tatakerja PANLITPUS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU.
(4)
Pembentukan, susunan, dan tata kerja PANLITDA I/PANLITDA II sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Pasal 23
(1)
PANLITPUS/PANLITDA I/PANLITDA II sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22 mengadakan penelitian terhadap surat keterangan dan surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c.
(2)
Dalam mengadakan penelitian terhadap surat keterangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PANLITPUS/PANLITDA I/PANLITDA II meneliti kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isinya.
Bagian Kedua Pemeriksaan Pemenuhan Ketentuan Keanggotaan MPR/DPR/DPRD I/DPRD II Pasal 24 (1)
Pelaksanaan pemenuhan ketentuan keanggotaan MPR/DPR setelah pengambilan sumpah/janji keanggotaan MPR/DPR secara bersama-sama oleh Ketua Mahkamah Agung, dilakukan oleh PANLITPUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
(2)
Pemeriksaan terhadap pemenuhan ketentuan keanggotaan BPR I/DPR II setelah pengambilan sumpah/janji ke anggotaan DPRD I/DPRD II secara bersama-sama oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung, dilakukan oleh PANLITDA I/PANLITDA II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2). Pasal 25
(1)
Panlitpus/PANLITDA I/PANLITDA II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melakukan pemeriksaan terhadap surat bukti diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2)
Dalam melakukan pemeriksaan terhadap surat bukti diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang diperiksa adalah kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi surat yang bersangkutan. Pasal 26
(1)
Hasil pemeriksaan pemenuhan syarat calon dan hasil pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan MPR/DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 91) dan Pasal 24 ayat (1) dibuat dalam Berita Acara Penelitian dan Dalam Berita Acara pemeriksaan, disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam negeri/Ketua LPU.
(2)
Hasil penelitian pemenuhan syarat calon dan hasil pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan DPR I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) dibuat dalam Berita Acara Penelitian dan dalam Berita Acara Pemeriksaan, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
(3)
Hasil Penelitian pemenuhan syarat calon dan hasil pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan DPR II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) dibuat dalam Berita Acara Penelitian dan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut: a. bagi calon untuk Pemilihan Umum Anggota APRD II disampaikan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Ii untuk diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; b. bagi calon Anggota DPRD II dari golongan Karya ABRI disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Bupati/Walikotamadya Kepada Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk diangkat dan surat pengangkatan tersebut oleh Menteri Dalam Negeri diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk peresmiannya.
BAB VI KETENTUAN LAIN Pasal 27 (1)
Biaya untuk keperluan penelitian pemenuhan syarat calon dan pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan MPR/DPR setelah pengambilan sumpah/janji keanggotaan MPR/DPR secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam keputusan Presiden ini, dibebankan pada anggaran biaya LPU.
(2)
Biaya untuk keperluan penelitian pemenuhan syarat calon dan pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan DPRD I/DPRD II setelah pengambilan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini, dibebankan kepada anggaran biaya Pemerintah Daerah yang bersangkutan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28
Pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU. Pasal 29 Dengan berkakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1985 tentang Tatacara Penelitian Pemenuhan Syarat Calon/Pemeriksaan Pemenuhan Ketentuan Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat serta Susunan, Tugas, dan Wawenang Panitia Pemeriksaan, dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 30 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 1991 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO
Kutipan :
LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1991
