PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KUBA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa di Havana, Kuba, pada tanggal 19 September 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kuba mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kuba;

b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden; Mengingat: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945; MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KUBA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL. Pasal 1 Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kuba mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Havana, Kuba, pada tanggal 19 September 1997 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kuba yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini. Pasal 2 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal *35287 ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakartapada tanggal 19 Mei 1999PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttdBACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakartapada tanggal 19 Mei 1999MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIA ttdPROF. DR. H. MULADI, S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 76 --------------------------CATATAN PRESIDENREPUBLIK INDONESIA PERSETUJUANANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADANPEMERINTAH REPUBLIK KUBAMENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGANATAS PENANAMAN MODAL Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kuba (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"); Mengingat persahabatan dan hubungan kerjasama yang telah terjalin antara kedua negara dan rakyatnya; Bermaksud untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi penanaman modal oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya yang berdasarkan kedaulatan dan keuntungan bersama; dan Mengakui pentingnya Persetujuan mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal tersebut akan mendorong untuk merangsang kegiatan penanaman modal di kedua negara; Telah menyetujui sebagai berikut: PASAL I DEFINISI *35288 Untuk tujuan Persetujuan ini: 1. Istilah "penanaman modal" harus diartikan sebagai segala bentuk aset yang ditanamkan oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya, sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dari Pihak terakhir, mencakup tetapi tidak terbatas pada: a. benda bergerak dan tidak bergerak dan hak-hak lainnya seperti mortgage, hak istimewa, dan jaminan serta hak-hak serupa lainnya; b. hak-hak yang berasal dari pengikutsertaan, bonds, atau bentuk-bentuk lainnya dari kepentingan dalam perusahaan atau usaha patungan di wilayah Pihak lain. c. tagihan atas uang atau atas setiap pelaksanaan di bawah kontrak yang mempunyai nilai keuangan;

d. hak atas kekayaan intelektual, proses teknik, muhibah dan keahlian; e. konsesi usaha yang diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan kontrak yang berhubungan dengan investasi, termasuk konsensi untuk mencari, atau mengeksploitasi sumber daya alam. 2. Istilah "penanam modal" harus berarti: (i) seseorang yang sesuai dengan peraturan Republik Indonesia dianggap sebagai warga negara; (ii) seseorang yang sesuai dengan peraturan Republik Kuba dianggap sebagai penduduk; (iii) badan hukum yang diatur sesuai dengan hukum yang berlaku pada setiap Pihak; 3. Istilah "tanpa penundaan" dianggap telah dipenuhi jika suatu transfer dilakukan dalam jangka waktu yang lazim dipersyaratkan dalam praktek keuangan internasional. 4. Istilah "wilayah" harus diartikan sebagai: a. Dalam hubungan dengan Republik Indonesia: Wilayah Republik Indonesia sebagaimana wilayah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangannya. b. Dalam hubungan dengan Republik Kuba: Wilayah berarti wilayah Republik Kuba, termasuk kawasan maritim, termasuk dasar laut dan daratan yang berbatasan di luar batas wilayah perairan, di mana Negara melakukan hak-haknya, sesuai dengan hukum internasional, memiliki hak kedaulatan atau *35289 yuridiksi. PASAL II PENINGKATAN DAN PERLINDUNGANATAS PENANAMAN MODAL 1. Masing-masing Pihak harus mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi penanaman modal dari Pihak lain untuk menanamkan modal di wilayahnya, serta mengizinkan penanaman modal tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. 2. Penanaman modal oleh penanam modal dari salah satu Pihak setiap waktu harus diperlakukan secara wajar dan seimbang serta harus mendapat perlindungan dan keamanan yang memadai di wilayah Pihak lain. PASAL III KETENTUAN PERLAKUAN NEGARA SAHABAT 1. Masing-masing Pihak harus menjamin diberikannya perlakuan yang wajar dan seimbang bagi penanaman modal oleh para penanam modal Pihak lainnya dan tidak akan merugikan, melalui peradilan atau tindakan yang membeda-bedakan, dalam kegiatan, pengelolaan, pemeliharaan, penggunaan, pemilikan atau pengaturan oleh para penanam modal tersebut. Masing-masing Pihak harus memberikan perlindungan dan keamanan fisik yang memadai.

2. Lebih khususnya, masing-masing Pihak harus memperlakukan penanaman modal dalam hal apapun harus, tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diperoleh para penanaman modal dari negara ketiga. 3. Jika satu Pihak memberikan perlakuan yang menguntungkan kepada penanam modal dari Negara Ketiga berdasarkan persetujuan untuk pembentukan kesatuan pabeanan, kesatuan ekonomi, kesatuan moneter, atau bentuk-bentuk serupa lainnya, atau berdasarkan persetujuan sementara yang mengarah pada kesatuan dan lembaga-lembaga dimaksud, Pihak tersebut tidak wajib memberikan perlakuan khusus kepada penanam modal dari Pihak lainnya. PASAL IV PENGAMBIL-ALIHAN Masing-masing Pihak harus tidak melakukan tindakan pengambil-alihan, nasionalisasi, atau segala bentuk pencabutan hak milik lainnya, yang memiliki akibat yang serupa dengan nasionalisasi dan pengambil-alihan, terhadap penanaman modal dari penanam modal dari Pihak lain, kecuali dengan syarat-syarat sebagai berikut: *35290 (a) tindakan dilakukan untuk kepentingan hukum atau kepentingan umum dan dilakukan melalui proses hukum; (b) tindakan tidak berdasarkan diskriminasi; (c) tindakan yang disertai dengan ketentuan untuk pembayaran ganti rugi yang dapat memadai dan efektif. Besarnya ganti rugi harus sesuai dengan harga pasar yang pantas sebelum tindakan pencabutan hak milik diumumkan. Harga pasar tersebut harus ditentukan sesuai dengan praktek dan metoda yang diakui secara internasional atau, jika harga pasar yang pantas tidak dapat ditetapkan ganti rugi tersebut, harus merupakan jumlah yang wajar sebagaimana disetujui bersama antara Para Pihak, dan jumlah tersebut harus dapat ditransfer secara bebas dari Pihak yang bersangkutan dalam mata uang yang dapat digunakan secara bebas yang disetujui antara investor dengan Pihak. PASAL V GANTI RUGI ATAS KERUGIAN 1. Penanam modal dari satu Pihak, yang penanaman modalnya di wilayah Pihak lain mengalami kerugian karena perang atau konflik bersenjata, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, kerusuhan atau huru-hara di wilayah Pihak lainnya, harus diberikan perlakuan oleh Pihak tersebut terakhir berkenaan dengan restitusi, indemnifikasi, ganti rugi, atau penyelesaian lainnya. 2. Perlakuan tersebut tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diberikan dalam keadaan yang sama oleh Pihak tersebut terakhir kepada penanam modal negara ketiga, yang mana yang lebih menguntungkan bagi penanam modal yang bersangkutan. Pembayaran harus dilakukan tanpa penundaan dan dalam mata uang yang dapat dipertukarkan, yang disetujui antara investor dengan Pihak. PASAL VI

TRANSFER 1. Masing-masing Pihak harus menjamin dalam lingkup peraturan dan perundang-undangannya yang berkaitan dengan penanaman modal terhadap para penanam modal dari Pihak lain tanpa penundaan, untuk melakukan transfer atas: a. laba, bunga, dividen dan penghasilan lainnya; b. dana yang dibutuhkan: (i) untuk akuisisi bahan baku atau bahan pembantu, barang setengah jadi ataupun barang jadi; (ii) untuk menggantikan aset modal guna melindungi kesinambungan penanaman modal; *35291 c. dana tambahan yang dibutuhkan untuk pengembangan penanaman modal; d. dana pembayaran pinjaman; e. royalti atau uang jasa atas penggunaan keahlian di bidang tertentu; f. pendapatan perorangan; g. hasil penjualan atau likuidasi dari penanaman modal; h. ganti rugi atas kerugian pengambil-alihan; i. ganti rugi atas pengambil-alihan 2. Transfer tersebut harus dilakukan sesuai dengan nilai tukar yang berlaku pada saat dilakukan transfer, pada saat transaksi dilakukan dalam mata uang yang disetujui antara investor dengan Pihak. PASAL VII SUBROGASI Jika penanaman modal dari penanam modal salah satu Pihak diasuransikan untuk risiko nonkomersil sesuai sistem hukum yang berlaku, setiap subrogasi dari penanggung atau penanggungulang atas penanam modal tersebut mengacu pada istilah-istilah dari jaminan tersebut sebagaimana persyaratan asuransi diakui oleh Pihak lainnya, tetapi bagaimanapun bahwa penanggung atau penanggung ulang tidak berhak untuk melakukan haknya selain daripada hak yang seharusnya dilakukan. PASAL VIIIPENYELESAIAN PERSELISIHANANTARA PENANAM MODAL DAN PIHAK 1. Setiap perselisihan antara Pihak dan Penanam Modal dari satu Pihak, mengenai penanaman modal dari Pihak yang disebut terakhir di wilayah yang disebut sebelumnya, harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi.

2. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak untuk meminta penyelesaian secara damai, perselisihan tersebut atas permintaan penanam modal yang bersangkutan harus disampaikan melalui prosedur hukum yang berlaku di Pihak yang bersangkutan atau kepada arbitrasi internasional atau konsiliasi. 3. Jika perselisihan tersebut disampaikan kepada arbitrasi atau penyelesaian internasional, penanam modal berhak untuk menyampaikan kasus dimaksud kepada: i) Peradilan arbitrasi Kamar Dagang Internasional di Paris *35292 ii) arbitrasi atau Peradilan Arbitrasi Sementara yang dibentuk di bawah peraturan arbitrasi dari Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Commission on International Trade Law/UNCITRAL). Pihak-Pihak yang bersengketa dapat menyetujui secara tertulis untuk mengubah peraturanperaturan tersebut. Putusan arbitrasi harus bersifat tetap dan mengikat Pihak-Pihak yang bersengketa. PASAL IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR PIHAKMENGENAI PENAFSIRAN DAN PENERAPAN PERSETUJUAN 1. Perselisihan antara para Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Persetujuan ini, jika mungkin, harus diselesaikan melalui saluran diplomatik. 2. Jika suatu perselisihan antara para Pihak tidak dapat diselesaikan, perselisihan tersebut atas permintaan dari salah satu Pihak disampaikan kepada suatu peradilan arbitrasi. 3. Peradilan arbitrasi tersebut harus dibentuk untuk setiap kasus dengan cara-cara sebagai berikut. Dalam waktu tiga bulan sejak penerimaan permintaan untuk arbitrasi, masing-masing Pihak harus memilih seorang anggota peradilan. Kedua orang anggota tersebut kemudian akan memilih seorang warga negara dari Negara ketiga yang disetujui oleh kedua belah Pihak untuk menjadi Ketua peradilan. Ketua harus dipilih dalam waktu dua bulan sejak penunjukan dua anggota lainnya. 4. Jika dalam kurun waktu tersebut pada ayat tiga Pasal ini, penunjukan yang diperlukan belum dilakukan, salah satu Pihak dapat, dalam keadaan tidak terdapat persetujuan lainnya, mengundang Presiden Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) untuk melakukan penunjukan yang diperlukan. Jika Presiden tersebut adalah warga negara dari salah satu Pihak atau dia tidak dapat melakukan fungsi tersebut. Wakil Presiden harus diundang untuk melakukan penunjukan yang diperlukan. Jika Wakil Presiden adalah warga negara salah satu Pihak atau dia juga tidak dapat melakukan fungsi dimaksud, anggota Mahkamah Internasional yang paling senior, yang bukan merupakan warga negara salah satu Pihak, harus diundang untuk melakukan penunjukan yang diperlukan. 5. Peradilan arbitrasi harus menghasilkan keputusan dengan suara mayoritas. Keputusan tersebut harus mengikat para Pihak. Masing-masing Pihak harus menanggung biaya anggotanya dalam peradilan dan perwakilannya dalam mengikuti jalannya arbitrasi; biaya untuk Ketua dan biaya lainlain harus ditanggung sama rata oleh para Pihak. Namun demikian, Peradilan dapat memutuskan bagian biaya lebih besar ditanggung oleh salah satu Pihak, dan keputusan ini harus mengikat *35293 kedua belah Pihak. Peradilan harus menentukan tata caranya sendiri.

PASAL X PEMBERLAKUAN PERSETUJUAN Persetujuan ini berlaku terhadap penanaman modal oleh para penanam modal dari Republik Kuba di wilayah Republik Indonesia yang telah mendapatkan ijin sebelumnya sesuai dengan Undangundang No. 1 tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing dan setiap undang-undang yang mengubah atau menggantikannya, dan terhadap penanaman modal oleh penanam modal Republik Indonesia di wilayah Republik Kuba yang telah mendapatkan izin sesuai dengan perundangundangannya yang berlaku dan setiap undang-undang yang mengubah atau menggantikannya. PASAL XI PENERAPAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN Apabila ketentuan hukum dari salah satu Pihak atau kewajiban berdasarkan hukum internasional yang berlaku sekarang atau dibuat dimasa depan antara Para Pihak sebagai tambahan terhadap Persetujuan ini yang memuat peraturan, baik umum maupun khusus, yang memberi penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lain perlakuan yang lebih menguntungkan daripada Persetujuan ini, maka peraturan yang lebih menguntungkan yang akan berlaku. PASAL XII KONSULTASI DAN PERUBAHAN 1. Masing-masing pihak dapat meminta diadakannya konsultasi mengenai setiap masalah yang menyangkut Persetujuan ini. Pihak lain harus mempertimbangkan usulan tersebut dan mengupayakan kesempatan untuk berkonsultasi. 2. Persetujuan ini dapat diubah setiap waktu, jika dianggap perlu, dengan kesepakatan bersama. PASAL XIIIMULAI BERLAKU, JANGKA WAKTUDAN PENGAKHIRAN 1. Persetujuan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan terhitung setelah tanggal pemberitahuan terakhir oleh setiap Pihak setelah penyelesaian prosedur ratifikasi masing-masing Pihak. Persetujuan ini berlaku untuk masa 10 (sepuluh) tahun dan akan terus berlaku untuk periode seterusnya, kecuali salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis tentang pengakhirannya satu tahun sebelum masa Persetujuan ini berakhir. 2. Dalam hubungannya dengan penanaman modal yang dilakukan sebelum tanggal pengakhiran Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan Pasal-pasal I-XII akan tetap berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berikutnya terhitung sejak tanggal pengakhiran Persetujuan ini. *35294 SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT di Havana pada hari Jum'at tanggal 19 September 1997 dalam Bahasa-bahasa Indonesia, Spanyol, dan Inggris. Semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan mengenai penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris harus berlaku.

UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA REPUBLIK KUBA ttd. ttd. ALI ALATAS ROBERTO ROBAINA GONZALEZMenteri Luar Negeri Menteri Luar Negeri TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. AGREEMENTBETWEENTHE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAANDTHE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CUBACONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTIONOF INVESTMENTS The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Cuba (hereinafter referred to as "Contracting Parties"); Bearing in mind the friendly and cooperative relations existing between the two countries and their peoples; Intending to create favourable conditions for investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party on the basis of sovereign equality and mutual benefit; and Recognizing that the Agreement on the Promotion and Protection of such Investments will be conducive to the *35295 stimulation of investment activities in both countries; Have agreed as follows: ARTICLE IDEFINITIONS For the purpose of this Agreement: 1. The term "investments" shall mean any kind of asset invested by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of the latter, including, but not exclusively: a. movable and immovable property as well as other rights such as mortgages, privileges, and guarantees and any other similar rights; b. rights derived from shares, bonds or any other form of interest in companies or joint venture in the territory of the other Contracting Party; c. claims to money or to any performance having a financial value; d. intellectual property rights, technical

processes, goodwill and know-how; e. business concessions conferred by law or under contract related to investment including concessions to search for or exploit natural resources. 2. The term "investor" means national of one Contracting Party who invests in the territory of the other Contracting Party. The term "national" shall comprise with regard to either Contracting Party: (i) natural person who in conformity with the legislation of the Republic of Indonesia is considered as national; (ii) natural person who in conformity with the legislation of the Republic of Cuba is considered as citizen; (iii) legal person constituted under the law of that Contracting Party; 3. The term "without delay" shall be deemed to be fulfilled if a transfer is made within such period as is normally required by international financial practices. 4. "Territory" shall mean: a. In respect of the Republic of Indonesia: The Territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws. b. In respect of the Republic of Cuba: *35296 "Territory" means the territory of the Republic of Cuba, as well as the maritime areas, including the sea bed and subsoil adjacent to the outer limits of the territorial waters of either territory, over which the State in question exercises, in conformity with international law, sovereign rights or jurisdiction. ARTICLE IIPROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS 1. Either Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for investors of the other Contracting Party to invest in its territory, and shall admit such capital in accordance with its laws and regulations. 2. Investments of investors of either Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy adequate protection and security in the territory of the other Contracting Party. ARTICLE IIIMOST-FAVOURED-NATION PROVISIONS 1. Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment of the investments and returns of the investors of the other Contracting Party and shall not impair, by unreasonable or discriminatory measures, the operation, management, maintenance, use, enjoyment or disposal thereof by those investors. Each Contracting Party shall accord to such investment adequate physical security and protection. 2. Particularly, each Contracting Party shall accord to such investments and returns treatment which in any case shall not be less favourable than that accorded to investments of investors of any third state.

3. If a Contracting Party has accorded special advantages to investors of any third state by virtue of agreements establishing customs unions, economic unions, monetary unions or similar institutions, or on the basis of interim agreements leading to such unions of institutions, that Contracting Party shall not be obliged to accord such advantages to investors of the other Contracting Party. ARTICLE IVEXPROPRIATION Each Contracting Party shall not take any measures of expropriation, nationalization or any other dispossession, having effect equivalent to nationalization or expropriation against the investments of an investor of the other Contracting Party except under the following conditions: (a) the measures are taken for a lawfull purpose or public purpose and under process of law; *35297 (b) the measures are non discriminatory; (c) the measures are accompanied by provisions for the payment of prompt, adequate and effective compensation. Such compensation shall amount to the fair market value without delay before the measure of dispossession became public knowledge. Such market value shall be determined in accordance with internationally acknowledged practices and methods or, where such fair market value cannot be determined, it shall be such reasonable amount as may be mutually agreed between the Contracting Parties and shall be freely transferable in freely convertible currencies agreed upon by the parties. ARTICLE VCOMPENSATION FOR LOSSES 1. Investors of one Contracting Party, whose investments in the territory of the other Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, a state of national emergency, revolt, insurrection or riot in the territory of the latter Contracting Party, shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitutions, indemnification, compensation or other settlement. 2. The treatment shall not be less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own investors or investors of any third state, whichever is more favourable to the investors concerned. Payments shall be made without delay and in the freely convertible currencies agreed upon by the parties. ARTICLE VITRANSFER 1. Either Contracting Party shall guarantee within the scope of its laws and regulations in respect to investments by investors of the other Contracting Party granted to those investors without delay, and after the payment of their tax obligations, the transfer of: a. profits, interests, dividends and other current income; b. funds necessary (i) for the acquisition of raw or auxiliary materials, semi fabricated or finished products, or (ii) to replace capital assets in order to safeguard the continuity of an investment; c. additional funds necessary for the development of an investment; d. funds in repayment of loans;

e. royalties or fees; *35298 f. earnings of natural persons; g. the proceeds of sale or liquidation of the investment; h. compensation for losses; i. compensation for expropriation 2. Such transfer shall be made according to the exchange rate in force on the date of transfer with respect to current transaction and in the currency agreed upon by the parties. ARTICLE VIISUBROGATION If the investments of an investor of the one Contracting Party are insured against non-commercial risks under a system established by law, any subrogation of the insurer or re-insurer to the rights of the said investor pursuant to the terms of such insurance shall be recognized by the other Contracting Party, provided, however, that the insurer or the re-insurer shall not be entitled to exercise any rights other than the rights which the investor would have been entitled to exercise. ARTICLE VIIISETTLEMENT OF DISPUTES BETWEENINVESTOR AND THE CONTRACTING PARTY 1. Any dispute between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party, concerning an investment of the latter in the territory of the former, be settled amicably through consultations and negotiations. 2. If such a dispute cannot be settled within a period of six months from the date of a written notification either party requested amicable settlement, the dispute shall, at the request of the investor concerned, be submitted either to the judicial procedures provided by the Contracting Party concerned or to international arbitration or conciliation. 3. If dispute is submitted to international arbitration or settlement, the investor will be entitled to submit to case to: i. The Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce in Paris, ii. An arbitrator or Ad Hoc Arbitral Tribunal set up under the arbitral tribunal rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). The Parties to the dispute may agree in writing to change these rules. The arbitral award shall be definite and binding for the Parties to the dispute. *35299 ARTICLE IXSETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN THE CONTRACTING PARTIESCONCERNING INTERPRETATION AND APPLICATION OF THE AGREEMENT 1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation of application of this Agreement should, if possible, be settled through diplomatic channel. 2. If a dispute between the Contracting Parties cannot thus be settled, it shall upon the request of either Contracting Party be submitted to an arbitral tribunal.

3. Such Court of Justice to Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the necessary appointments. If the VicePresident is a national of either Contracting Party or if he is too is prevented from discharging the from the said function, the members of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the necessary appointments. 4. If within the periods specified in paragraph 3 of this Article the necessary appointments have not been made, either Contracting Party may in the absence of any necessary appointments. If the President is a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the neccessary appointments. If the Vice-President is a national of either Contracting Party or if he is too is prevented from discharging the from the said function, the members of the International Court of Justice next in seniority who is the national either Contracting Party shall be invited to make the necessary appointments. 5. The arbitral tribunal shall reach its decision by the majority of votes. Such decision shall be binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member of the tribunal and of its representation in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties. The Tribunal may, however, in its decision direct that a higher proportion of costs shall be borne by one of the two Contracting Parties, and this award shall be binding on both Contracting Parties. The tribunal shall determine its own procedure. ARTICLE XAPPLICABILITY OF THIS AGREEMENT This Agreement shall apply to investments by investors of Republic of Cuba in the territory of the Republic of Indonesia which have been previously granted admission in accordance with the Law No. 1 of 1967 concerning Foreign Investment and any law amending or replacing it, and to *35300 investments by investors of the Republic of Indonesia in the territory of the Republic of Cuba which have been granted admission in accordance with the regulatory laws in force and any law modifying or replacing them. ARTICLE XIAPPLICATION OF OTHER PROVISIONS If the provisions of law of either Contracting Party or obligations under international law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to the present Agreement contain a regulation, whether general or specific, entitling investments by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided for by the present Agreement, such regulation shall to the extent that it is more favourable prevail over the present Agreement. ARTICLE XIICONSULTATION AND AMENDMENT 1. Either Contracting Party may request that consultations be held on any matter concerning this Agreement. The other Party shall accord sympathetic consideration to the proposal and shall afford adequate opportunity for such consultations. 2. This Agreement may be amended at any time, if deemed necessary, by mutual consent. ARTICLE XIIIENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. The present Agreement shall enter into force three months after the date of the latest notification by any Contracting Party of the accomplishment of its internal procedures of ratification. It shall remain in force for a period of ten years and shall continue in force thereafter for another period of ten years and so forth unless denounced in writing by either Contracting Party one year before its expiration. 2. In respect of investments made prior to the date of termination of this Agreement becomes effective, the provisions of Article I to XII shall remain in force for a further period of ten years from the date of termination of the present Agreement. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement. Done in duplicate at Havana on Friday, 19 September 1997 in Indonesian, Spanish and English languages. All texts are equally authentic. If there is any divergence concerning the interpretation, the English text shall prevail. *35301 FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT OFTHE REPUBLIC OF INDONESIA THE REPUBLIC OF CUBA ttd. ttd. ALI ALATAS ROBERTO ROBAINA GONZALEZMinister of Foreign Affairs Minister of Foreign Affairs