KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH ROMANIA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 3 Juli 1996 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Romania mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Romania;
b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden; Mengingat: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945; MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH ROMANIA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN Pasal 1 Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Romania mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 3 Juli 1996, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Romania yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Romania dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini. Pasal 2 *34115 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakartapada tanggal 18 September 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakartapada tanggal 18 September 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIA ttd AKBAR TANDJUNG LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 140 --------------------Catatan PERSETUJUANANTARAPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADENGANPEMERINTAH ROMANIA MENGENAIPENGHINDARAN PAJAK BERGANDADAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAKATAS PENGHASILAN Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Romania BERHASRAT untuk meningkatkan dan mempererat hubungan ekonomi kedua negara yang berdasarkan kedaulatan Negara dan kemerdekaan, persamaan hak, saling menguntungkan dan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri, dengan mengadakan Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan. Telah menyetujui sebagai berikut Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN INI *34116 Persetujuan ini berlaku terhadap orang dan badan yang merupakan penduduk salah satu atau kedua Negara pihak pada Persetujuan. Pasal 2 PAJAK-PAJAK YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN INI 1. Persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak atas penghasilan yang dikenakan oleh masingmasing Negara pihak pada Persetujuan, unit administrasi teritorial atau pemerintah daerahnya tanpa memperhatikan cara pemungutan pajak-pajak tersebut.
2. Yang dimaksud dengan pajak-pajak atas Penghasilan adalah semua pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan atau atas unsur-unsur penghasilan, termasuk pajak-pajak atas keuntungan yang diperoleh dari pengalihan harta gerak atau harta tidak bergerak. 3. Pajak-pajak yang berlaku menurut Persetujuan ini, khususnya adalah: a) Dalam hal Indonesia: pajak penghasilan yang dikenakan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 (Undang-undang No. 7 Tahun 1983), (selanjutnya disebut "pajak Indonesia") b) Dalam hal Romania - pajak atas penghasilan yang diperoleh perorangan; - pajak atas gaji, upah dan penghasilan sejenis lainnya; - pajak atas keuntungan badan dan badan hukum; - pajak atas penghasilan dari kegiatan pertanian. (selanjutnya disebut "pajak Romania") 4. Persetujuan ini berlaku pula bagi setiap pajak yang serupa atau pada hakekatnya sejenis terhadap penghasilan yang dikenakan setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini sebagai tambahan terhadap ataupun sebagai pengganti dari, pajak-pajak yang dimaksud dalam ayat 3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan akan memberitahukan satu sama lain setiap perubahan penting yang terjadi dalam perundang-undangan pajak masing-masing. Pasal 3 PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM 1. Kecuali jika dari hubungan kalimat diartikan lain, maka yang dimaksud dalam persetujuan ini dengan (a) Istilah "Negara pihak pada-Persetujuan" dan "Negara pihak lainnya pada Persetujuan" berarti, Romania atau Indonesia, sesuai dengan hubungan *34117 kalimatnya. (i) istilah "Indonesia" meliputi wilayah Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangannya dan daerah sekitarnya di mana Republik Indonesia memiliki kedaulatan atau yurisdiksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982; (ii) istilah "Romania" berarti Romania dan secara geografis digunakan menunjukkan wilayah Romania termasuk wilayah laut demikian juga zona ekonomi ekslusif dan landas kontinen di mana Romania memiliki hak kedaulatan, sesuai dengan undang-undang dalam negerinya dan berdasarkan hukum internasional, sehubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi dari sumbersumber alam, makhluk hidup dan sumber-sumber mineral yang terdapat di dalam laut, dasar laut dan di bawah tanah dari perairan tersebut; (b) istilah "orang dan badan" meliputi orang pribadi, perseroan dan setiap kumpulan lain dari orangorang atau badan-badan; (c) istilah "perseroan" berarti setiap badan hukum atau setiap kesatuan hukum yang untuk tujuan pemungutan pajak diperlakukan sebagai suatu badan hukum;
(d) istilah "perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan" dan "perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan" berarti berturut-turut setiap perusahaan yang dijalankan oleh seorang penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan setiap perusahaan yang dijalankan oleh penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan. (e) istilah "lalu lintas international" berarti setiap pengangkutan oleh kapal laut atau pesawat udara yang digunakan oleh suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, kecuali apabila kapal laut dan pesawat udara tersebut semata-mata digunakan antara tempat-tempat yang berada di Negara pihak lainnya pada Persetujuan. (f) istilah "pejabat yang berwenang" berarti: (i) di Indonesia: Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah; (ii) di Romania: Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah. (g) istilah "warga negara" berarti: *34118 (i) setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan suatu Negara pihak pada Persetujuan; (ii) setiap badan hukum, kesatuan usaha lainnya yang memperoleh statusnya berdasarkan hukum yang berlaku di suatu Negara pihak pada Persetujuan. 2. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan ini oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan, setiap istilah yang tidak dirumuskan, kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain, akan mempunyai arti menurut perundang-undangan Negara pihak pada Persetujuan itu sepanjang mengenai pajak-pajak yang ditentukan dalam Persetujuan ini. Pasal 4 DOMISILI FISKAL 1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan" berarti setiap orang dan badan yang berdasarkan perundang-undangan di Negara tersebut dapat dikenakan pajak berdasarkan domisilinya, tempat kediamannya, tempat kedudukan manajemennya ataupun kriteria lain yang sifatnya serupa. 2. Jika seorang berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1 merupakan penduduk di kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut: (a) dia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya. Apabila ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua Negara, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara di mana ia mempunyai hubungan pribadi dan hubungan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok);
(b) jika Negara di mana ia mempunyai pusat kepentingan-kepentingan pokoknya tidak dapat ditentukan, atau jika la tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di kedua Negara, ia akan dianggap sebagai penduduk di salah satu Negara di mana ia menurut kebiasaannya berdiam; (c) jika ia mempunyai tempat di mana ia biasanya berdiam di kedua Negara, atau tidak mempunyainya dikedua negara tersebut, maka pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan persoalan tersebut melalui persetujuan bersama. 3. Jika berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat 1, suatu badan mempunyai tempat kedudukan di kedua Negara pihak pada Persetujuan, maka pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak pada Persetujuan akan menyelesaikan *34119 masalahnya melalui persetujuan bersama. Pasal 5 BENTUK USAHA TETAP 1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "bentuk usaha tetap" berarti suatu tempat usaha tetap di mana seluruh atau sebagian usaha suatu perusahaan dijalankan. 2. Istilah "bentuk usaha tetap" terutama meliputi: (a) Suatu tempat kedudukan manajemen; (b) suatu cabang; (c) suatu kantor; (d) suatu pabrik; (e) suatu tempat-kerja; (f) suatu tambang, suatu sumur minyak atau gas, tempat penggalian atau tempat lain untuk pengambilan sumber daya alam. 3. Pengertian "bentuk usaha tetap" meliputi pula (a) Suatu lokasi bangunan atau konstruksi, perakitan atau proyek instalasi atau kegiatan pengawasan yang berhubungan dengan itu asalkan proyek atau kegiatan semacam itu berlangsung dalam suatu masa yang melebihi enam bulan; (b) Pemberian jasa-jasa termasuk jasa konsultasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan melalui karyawannya atau orang lain yang dipekerjakan oleh perusahaan tersebut asalkan kegiatankegiatan tersebut dilakukan (untuk proyek yang sama atau ada kaitannya) disuatu negara dalam masa atau masa-masa yang berjumlah lebih dari empat bulan dalam jangka waktu dua belas bulan dihitung sejak hari pertama jasa diberikan 4. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dari Pasal ini istilah "bentuk usaha tetap" tidak dianggap meliputi: (a) Penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata untuk maksud menyimpan, memamerkan atau pengiriman secara tidak teratur barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan; (b) Pengurusan persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan yang sematamata ditujukan untuk penyimpanan, pameran atau pengiriman secara tidak teratur. (c) pengurusan persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan yang sematamata ditujukan untuk diolah oleh perusahaan lainnya;
(d) pengurusan suatu tempat usaha yang semata-mata ditujukan untuk pembelian barang-barang atau barang *34120 dagangan, atau untuk pengumpulan keterangan untuk kepentingan perusahaan; (e) penjualan barang-barang pameran milik perusahaan yang dilakukan setelah pekan raya atau pameran yang sifatnya tidak tetap ditutup. (f) pengurusan suatu tempat usaha semata-mata untuk tujuan periklanan, untuk pengumpulan keterangan, untuk melakukan penelitian ilmiah ataupun untuk kegiatan-kegiatan serupa yang bersifat persiapan atau penunjang bagi kepentingan perusahaan. 5. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 jika orang dan badan - selain dari agen yang bertindak bebas di mana ketentuan ayat 7 berlaku.- bertindak di Negara pihak, pada Persetujuan atas nama perusahaan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka perusahaan tersebut akan dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di negara yang disebut pertama atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang dan badan tersebut untuk kepentingan perusahaan, jika orang atau badan tersebut: (a) mempunyai dan biasa melakukan di Negara yang disebut pertama untuk menutup kontrakkontrak atas nama perusahaan, kecuali jika kegiatan orang dan badan itu hanya terbatas pada halhal yang diatur dalam ayat 4, yang meskipun dilakukan melalui suatu tempat usaha tidak akan menjadikan tempat itu suatu bentuk usaha tetap berdasarkan ketentuan dalam ayat tersebut; atau (b) tidak memiliki kuasa semacam itu, tetapi mempunyai kebiasaan mengurus persediaan barangbarang atau barang dagangan di Negara yang disebut pertama dan secara teratur menyerahkan barang-barang atau barang dagangan itu atas nama perusahaan yang diwakilinya. 6. Suatu perusahaan asuransi dari Negara pihak pada Persetujuan, kecuali dalam hal reasuransi, akan dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya jika perusahaan tersebut memungut premi di negara lainnya atau menanggung resiko yang terjadi di sana melalui seorang pegawai atau melalui wakilnya yang bukan merupakan agen yang berdiri sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 7. 7. Suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan tidak akan dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan hanya karena perusahaan itu menjalankan usahanya di Negara lainnya itu melalui makelar, agen komisioner umum ataupun agen lainnya yang bertindak bebas sepanjang mereka bertindak dalam rangka kegiatan usahanya. Namun demikian, apabila kegiatan-kegiatan agen tersebut seluruhnya atau hampir seluruhnya dilakukan atas nama perusahaan tersebut maka ia tidak akan dianggap sebagai agen yang berdiri sendiri dalam pengertian ayat ini. *34121 8. Jika suatu perseroan yang merupakan penduduk suatu Negara pihak menguasai atau dikuasai oleh suatu perseroan yang merupakan penduduk Negara pihak lainnya, atau yang menjalankan usaha di negara lainnya itu (baik melalui suatu bentuk usaha tetap ataupun dengan cara lainnya), maka hal itu tidak dengan sendirinya berakibat bahwa salah satu dari perseroan itu merupakan suatu bentuk usaha tetap dari yang lainnya. Pasal 6 PENGHASILAN DARI HARTA TAK GERAK
1. Penghasilan yang diperoleh dari harta tak gerak, termasuk penghasilan dari pertanian atau kehutanan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana harta tersebut berada. 2. Istilah "harta tak gerak" akan mempunyai arti menurut perundang-undangan Negara pihak pada Persetujuan di mana harta yang bersangkutan berada. Istilah tersebut meliputi pula benda-benda yang menyertai harta tak gerak, ternak dan peralatan yang digunakan dalam usaha pertanian dan kehutanan, hak-hak terhadap mana ketentuan-ketentuan hukum umum mengenai tanah tersebut berlaku, hak memungut hasil atas harta tak gerak, dan hak atas pembayaran-pembayaran tetap maupun tidak tetap (variabel) sebagai balas jasa untuk pekerjaan atau hak untuk mengerjakan bahan-bahan galian, sumber-sumber ataupun sumber daya alam lainnya; kapal laut, perahu dan pesawat udara tidak dianggap sebagai harta tak gerak. 3. Ketentuan-ketentuan ayat 1 berlaku juga terhadap penghasilan yang diperoleh dari penggunaan secara langsung, dari penyewaan, atau penggunaan secara lain atas harta tak gerak dalam bentuk apapun. 4. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 3 berlaku pula terhadap penghasilan dari harta tak gerak suatu perusahaan dan terhadap penghasilan dari harta tak gerak yang dipergunakan untuk menjalankan pekerjaan bebas. Pasal 7 LABA USAHA 1. Laba perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui suatu bentuk usaha tetap. Apabila perusahaan itu menjalankan usaha seperti dimaksud di atas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di negara lainnya tetapi hanya sebesar bagian laba yang dianggap berasal dari (a) bentuk usaha tetap; (b) penjualan barangbarang dagangan di negara lainnya itu, yang jenisnya sama atau serupa seperti yang dijual melalui bentuk usaha tetap tersebut; atau (c) kegiatan usaha lainnya yang dilakukan di negara lain yang jenisnya sama atau serupa seperti yang dilakukan melalui bentuk usaha tersebut. *34122 Ketentuan-ketentuan dari sub ayat b dan c di atas tidak akan berlaku apabila perusahaan dapat membuktikan bahwa penjualan atau kegiatan-kegiatan tersebut adalah bagian dari orang atau badan usaha lainnya selain dari bentuk usaha tetap. 2. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ayat 3, jika suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan melalui bentuk usaha tetap yang berada di sana, maka yang akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap di masing-masing negara pihak pada Persetujuan ialah laba yang dianggap berasal dari bentuk usaha tetap tersebut, seandainya bentuk usaha tetap tersebut merupakan suatu perusahaan lain yang terpisah dan berdiri sendiri yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sama atau sejenis dalam keadaan yang sama atau serupa dan mengadakan hubungan dalam keadaan sepenuhnya bebas dengan perusahaan yang mempunyai bentuk usaha tetap itu. 3. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan Untuk kepentingan bentuk usaha tetap itu termasuk biaya-biaya pimpinan dan biayabiaya administrasi umum baik yang dikeluarkan di Negara di mana bentuk usaha tetap itu berada ataupun di tempat lain. Namun demikian, tidak diperkenankan untuk dikurangkan ialah pembayaranpembayaran yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap sejumlah kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor-pusatnya (selain dari penggantian biaya yang benar-benar dikeluarkan) berupa royalti, biaya atau pembayaran serupa lainnya karena penggunaan paten atau hak-hak lain atau
berupa komisi, untuk jasa-jasa khusus yang dilakukan atau untuk manajemen atau, kecuali dalam usaha perbankan berupa bunga atas uang yang dipinjamkan kepada bentuk usaha tetap. Sebaliknya tidak akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap sejumlah pembebanan yang dikenakan bentuk usaha tetap terhadap kantor pusat atau kantor-kantor lain milik kantor pusat (selain penggantian biaya yang benar-benar dikeluarkan) berupa royalti, komisi atau pembayaran serupa lainnya karena penggunaan paten atau hak-hak lain, atau berupa komisi pelaksanaan jasajasa tertentu atau untuk pimpinan, kecuali dalam hal perusahaan perbankan berupa bunga atas pinjaman uang kepada kantor pusat atau kantor-kantor lain milik kantor pusat. 4. Untuk penerapan ayat-ayat sebelumnya, besarnya laba yang dianggap berasal dari bentuk usaha tetap akan ditentukan dengan cara yang sama dari tahun ke tahun kecuali terdapat alasan yang kuat dan cukup untuk melakukan hal yang menyimpang. 5. Pembelian barang-barang atau barang dagangan yang semata-mata dilakukan oleh bentuk usaha tetap untuk perusahaan tidak akan dianggap menimbulkan laba untuk bentuk usaha tetap tersebut. *34123 6. Jika di dalam jumlah laba terdapat penghasilan-penghasilan lain yang diatur secara tersendiri pada Pasal-Pasal lain dari Persetujuan ini, maka ketentuan-ketentuan di dalam PasalPasal tersebut tidak akan dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan di dalam Pasal ini. Pasal 8 PENGANGKUTAN LAUT DAN UDARA 1. Laba yang berasal dari sumber di suatu Negara pihak pada Persetujuan dan diperoleh oleh perusahaan dari suatu Negara pihak lainnya pada Persetujuan dari pengoperasian kapal-kapal laut dalam jalur lalu-lintas internasional dapat dikenakan pajak di Negara yang disebutkan pertama, tetapi pajak yang dikenakan tersebut harus dikurangi dengan suatu jumlah yang besarnya adalah 50 persen, dan pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 2 persen dari jumlah kotor dari ongkos angkut. 2. Laba dari pengoperasian pesawat udara dalam jalur lalu-lintas internasional hanya dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana perusahaan yang mengoperasikan pesawat udara tersebut berkedudukan. 3. Ketentuan-ketentuan dari ayat 1 dan 2 berlaku pula bagi laba yang diperoleh dari penyertaan dalam suatu gabungan perusahaan, usaha kerjasama atau dalam perwakilan usaha internasional 4. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 2 dari Pasal ini atau dari Pasal 71 laba yang diperoleh dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara yang digunakan semata-mata di antara tempat-tempat di Negara pihak pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara itu. Pasal 9 PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA Apabila: (a) Suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan lainnya, atau
(b) Orang dan badan yang sama baik secara langsung ataupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan di Negara pihak pada Persetujuan dan suatu perusahaan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, dan dalam kedua hal itu antara kedua perusahaan dimaksud dalam hubungan dagangnya atau hubungan keuangannya diadakan atau diterapkan syarat-syarat yang menyimpang dari yang lazimnya berlaku antara perusahaanperusahaan yang sama sekali bebas satu sama lain, maka setiap keuntungan yang seharusnya *34124 diterima oleh salah satu perusahaan jika syarat-syarat itu tidak ada, namun tidak diterimanya karena adanya syarat-syarat tersebut, dapat ditambahkan pada laba perusahaan itu dan dikenakan pajak. Pasal 10 DIVIDEN 1. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu. 2. Namun demikian, dividen tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana perseroan yang membayarkan dividen Itu berkedudukan dan sesuai dengan perundangundangan di Negara tersebut, tetapi apabila penerima adalah pemilik saham yang menikmati dividen tersebut, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi: (a) 12,5 persen dari jumlah kotor dividen, jika penerima dividen adalah suatu perseroan yang memiliki secara langsung sekurang-kurangnya 25 persen dari modal perseroan yang membayarkan dividen itu; (b) dalam hal lainnya, 15 persen dari jumlah kotor dividen. Ketentuan-ketentuan dalam ayat ini tidak akan mempengaruhi pengenaan pajak terhadap perseroan atas laba yang menjadi dasar pembayaran dividen. 3. Istilah "dividen" yang dipergunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari saham-saham, "jouissance", atau hak-hak. "jouissance", saham-saham pertambangan, saham-saham pendiri atau hak-hak lainnya, yang bukan merupakan surat tagihan piutang, namun berhak atas pembagian laba, demikian pula penghasilan dari hak-hak perseroan lainnya yang dalam pengenaan pajaknya diperlakukan sebagai penghasilan dari saham-saham oleh undang-undang perpajakan di Negara di mana perseroan yang melakukan pembagian laba itu berkedudukan. 4. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku apabila pemilik saham yang menikmati dividen yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan mempunyai suatu bentuk usaha tetap atau suatu tempat tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan di mana pembayar dividen berkedudukan dan pemilikan saham-saham yang menghasilkan dividen itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut. Dalam hal demikian tergantung pada masalahnya, berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7 atau Pasal 15. 5. Apabila suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara pihak pada Persetujuan memperoleh laba atau penghasilan dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, *34125 maka Negara lainnya itu tidak boleh mengenakan pajak apapun atas dividen yang dibayarkan oleh perseroan, tersebut, kecuali apabila dividen itu dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya atau apabila penguasaan saham yang menghasilkan dividen itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap yang berada di Negara lainnya itu, demikian pula tidak
boleh mengenakan pajak atas laba perseroan yang belum dibagikan, sekalipun jika dividen yang dibayarkan ataupun laba yang belum dibagikan terdiri seluruh atau sebagian dari laba atau penghasilan yang berasal dari Negara lainnya itu. 6. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini, apabila suatu perseroan yang merupakan penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, maka laba bentuk usaha tetap ini dapat dikenakan pajak tambahan di Negara lainnya itu, tetapi tarip pajak tambahan yang dikenakan tersebut tidak akan melebihi 12,5 persen dari jumlah laba setelah dikurangi pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya atas penghasilan yang dikenakan di Negara lain tersebut. Pasal 11 BUNGA 1. Bunga yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu. 2. Namun demikian, bunga tersebut dapat pula dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana bunga itu timbul berdasarkan undang-undang di Negara itu, tapi apabila penerima bunga adalah pemberi pinjaman yang menikmati bunga tersebut, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 12,5 persen dari jumlah kotor bunga itu. 3. Menyimpang dari ketentuan ayat 2 pada Pasal ini, bunga yang berasal dari Negara pihak pada Persetujuan akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara tersebut apabila: (a) pembayar bunga adalah Negara pihak pada Persetujuan, suatu unit administrasi teritorial atau oleh pemerintah daerah; atau (b) bunga itu dibayarkan kepada Negara pihak pada Persetujuan lainnya, suatu unit administrasi teritorial, atau pemerintah daerah atau setiap lembaga keuangan yang dimiliki sepenuhnya oleh Negara pihak lainnya pada Persetujuan, atau unit administrasi territorial atau pemerintah daerahnya; atau (c) bunga itu dibayar: dalam hal Indonesia kepada Bank Indonesia (Bank Sentral Indonesia), dan dalam *34126 hal Romania kepada National Bank of Romania dan kepada Romanian Bank for Foreign Trade; atau (d) bunga itu dibayarkan kepada setiap lembaga-lembaga keuangan lainnya yang seluruhnya dimiliki oleh pemerintah dari Negara-negara pihak pada Persetujuan dalam hubungannya dengan pinjaman yang diadakan dalam melaksanakan suatu persetujuan yang disepakati oleh Pemerintah dari kedua Negara pihak pada Persetujuan. 4. Istilah "bunga" yang digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari semua jenis tagihan piutang, baik yang dijamin dengan hipotik atau tidak, baik yang mempunyai hak atas pembagian laba atau tidak, dan pada khususnya, penghasilan dari surat-surat berharga pemerintah dan penghasilan dari obligasi atau surat-surat utang termasuk premi dan hadiah yang terikat pada obligasi maupun surat-surat hutang tersebut, demikian pula penghasilan yang dipersamakan dengan penghasilan yang diperoleh dari uang yang dipinjamkan berdasarkan undang-undang perpajakan dari Negara di mana penghasilan itu timbul termasuk bunga atas pembayaran untuk
penjualan di muka. Denda yang dibebankan atas keterlambatan pembayaran-pembayaran pinjaman tidak boleh dianggap sebagai bunga untuk kepentingan Pasal ini. 5. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila pemberi pinjaman yang menikmati bunga, yang menjadi penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pihak pada Persetujuan lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau menjalankan pekerjaan bebas dari suatu tempat tetap yang berada di sana, dan tagihan piutang yang menghasilkan bunga itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut, atau dengan kegiatan usaha lainnya yang berhubungan dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 atau Pasal 15. 6. Bunga dianggap berasal di suatu Negara pihak pada Persetujuan apabila yang membayarkan bunga adalah Negara itu sendiri, unit administrasi teritorial, pemerintah daerah atau penduduk Negara tersebut. Namun demikian: apabila orang dan badan yang membayarkan bunga, tanpa memandang apakah ia menjadi penduduk Negara pihak pada Persetujuan ataupun tidak, memiliki bentuk usaha tetap atau tempat tetap di suatu Negara pihak pada Persetujuan di mana bunga yang dibayarkan itu menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut, maka bunga itu dianggap berasal dari Negara di mana bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu berada. 7. Apabila dikarenakan adanya hubungan istimewa antara pembayar dan penerima bunga atau antara kedua-duanya dan orang dan badan lainnya, dengan memperhatikan tagihan atas piutang yang menjadi dasar pembayaran bunga itu, jumlah bunga yang dibayarkan yang melebihi jumlah *34127 yang seharusnya disepakati oleh pembayar dan penerima seandainya tidak ada hubungan istimewa semacam itu, maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku terhadap jumlah bunga yang disebut terakhir. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayarannya itu akan tetap dikenakan pajak berdasarkan perundang-undangan di masing-masing negara dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini. Pasal 12 KOMISI 1. Komisi yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu. 2. Namun demikian, komisi tersebut dapat pula dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana komisi itu berasal berdasarkan undang-undang di Negara itu tetapi apabila penerima komisi memperoleh hasil tersebut dari pemilik komisi, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10 persen dari jumlah kotor komisi tersebut. 3. Istilah "komisi" yang digunakan dalam Pasal ini berarti pembayaran yang diberikan kepada makelar, komisioner atau orang lain yang oleh undang-undang perpajakan Negara pihak pada Persetujuan tempat timbulnya pembayaran tersebut dianggap sebagai makelar atau komisioner. 4. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku apabila pelaku kegiatan yang menimbulkan komisi itu, yang menjadi penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan, mempunyai bentuk usaha tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan di mana komisi itu timbul, yang mempunyai hubungan yang efektif dengan kegiatan yang menimbulkan komisi tersebut. Dalam hal demikian berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 7.
5. Komisi dianggap timbul di suatu Negara pihak pada Persetujuan apabila yang membayarkan komisi itu adalah Negara itu sendiri, unit administrasi teritorial, pemerintah daerah atau penduduk Negara tersebut. Namun demikian, apabila orang dan badan yang membayarkan komisi itu, apakah ia menjadi penduduk atau tidak menjadi penduduk Negara pihak pada Persetujuan, memiliki suatu bentuk usaha tetap di Negara pihak pada Persetujuan dalam hubungan mana kegiatan-kegiatan yang menimbulkan pembayaran itu dilakukan, dan komisi itu menjadi beban bentuk usaha tetap tersebut, maka komisi itu dianggap timbul di Negara pihak pada Persetujuan di mana bentuk usaha tetap itu berada. 6. Apabila karena hubungan istimewa antara pembayar dan pelaku kegiatan yang menimbulkan komisi atau antara kedua-duanya dengan orang dan badan lain, dengan memperhatikan kegiatankegiatan yang menimbulkan komisi *34128 tersebut, jumlah komisi yang dibayarkan itu melebihi jumlah yang seharusnya disepakati oleh pembayar dan pelaku kegiatan yang menimbulkan komisi itu seandainya tidak ada hubungan istimewa semacam itu, maka ketentuan-ketentuan Pasal ini hanya berlaku untuk jumlah yang disebut terakhir. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran itu akan tetap dikenakan pajak berdasarkan perundang-undangan di masing-masing Negara pihak pada Persetujuan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini. Pasal 12 ROYALTI 1. Royalti yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu. 2. Namun demikian, royalti itu dapat pula dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana royalti berasal, dan sesuai dengan perundang-undangan Negara itu, tetapi apabila penerima royalti adalah pemilik hak yang menikmati royalti, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi: (a) 12,5 Persen dari jumlah kotor royalti tersebut, jika royalti tersebut terdiri dari pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atas penggunaan atau hak untuk menggunakan setiap hak paten, merek dagang, pola atau model, perencanaan, resep atau cara pengolahan yang dirahasiakan, atau untuk informasi mengenai pengalaman di bidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan, atau penggunaan atau hak menggunakan perlengkapan industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan, film sinematografi atau tape untuk televisi atau penyiaran. (b) 15 persen dari jumlah kotor royalti, jika royalti tersebut terdiri dari pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atau penggunaan atau hak untuk menggunakan, setiap hak cipta kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah. 3. Istilah "royalti" yang digunakan dalam Pasal ini berarti Semua bentuk pembayaran yang diterima sebagai balas jasa atas penggunaan, atau hak untuk menggunakan setiap hak cipta kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah termasuk film sinematografi atau film atau tape untuk siaran radio atau televisi, setiap paten, merek dagang, pola atau model, perencanaan, resep atau cara pengolahan yang dirahasiakan, atau penggunaan ataupun hak untuk menggunakan alat-alat perlengkapan industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan, atau untuk informasi mengenai pengalaman di bidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan. 4. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku *34129 apabila pemilik hak yang menjadi penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan menjalankan usaha di Negara pihak lainnya pada Persetujuan di mana royalti itu timbul melalui bentuk usaha tetap atau menjalankan pekerjaan bebas
dari suatu tempat tetap yang berada di sana, dan hak atau milik yang menghasilkan royalti itu mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu, atau dengan kegiatan-kegiatan usaha lain yang berhubungan dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut. Dalam hal demikian tergantung pada masalahnya berlaku ketentuan-ketentuan pada Pasal 7 atau Pasal 15. 5. Royalti dianggap timbul di suatu Negara pihak pada Persetujuan jika Pembayar royalti adalah Negara itu sendiri, suatu unit administrasi teritorial, pemerintah daerahnya atau penduduk Negara tersebut. Namun demikian, apabila orang dan badan yang membayarkan royalti itu, baik yang menjadi penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan ataupun tidak, mempunyai bentuk usaha tetap atau tempat tetap di Negara pihak lainnya pada Persetujuan di mana kewajiban membayar royalti itu timbul, dan royalti tersebut dibebankan kepada bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu, maka royalti tersebut dianggap timbul di negara di mana bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu berada. 6. Apabila dikarenakan adanya suatu hubungan istimewa antara pembayar dan pemilik hak atau antara kedua-duanya dengan pihak ketiga lainnya dengan memperhatikan penggunaan, hak atau informasi yang mengakibatkan pembayaran royalti itu, jumlahnya melebihi jumlah yang seharusnya disepakati oleh pembayar dan yang memperoleh hasil dari hak yang dimilikinya itu seandainya hubungan istimewa itu tidak ada maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku bagi jumlah royalti yang disebut terakhir. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini, akan tetap dikenakan pajak menurut undang-undang masing-masing Negara. Pasal 14 KEUNTUNGAN DARI PEMINDAH TANGANAN HARTA 1. Keuntungan dari pemindahtanganan harta tak gerak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 6, dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana harta tersebut berada. 2. Keuntungan dari pemindahtanganan harta gerak yang merupakan bagian kekayaan suatu bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh perusahaan lain dari suatu Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan atau dari harta gerak milik suatu tempat tetap yang tersedia bagi penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan untuk maksud melakukan pekerjaan bebas, termasuk keuntungan dari pemindahtanganan bentuk usaha tetap (tersendiri atau dengan seluruh perusahaan) atau *34130 dari pemindahtanganan tempat tetap dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu. 3. Keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan setiap harta selain dari yang dimaksudkan dalam ayat 1 dan 2 hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana yang memindahtangankan berkedudukan. 4. Keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan kapal laut atau pesawat udara yang beroperasi dalam jalur lalu lintas international dan dari harta gerak yang berkenaan dengan pengoperasian kapal laut atau pesawat udara tersebut, hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana perusahaan yang mengoperasikan kapal laut dan pesawat udara tersebut berkedudukan. Pasal 15 PEKERJAAN BEBAS
1. Penghasilan yang diperoleh penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan sehubungan dengan pekerjaan bebas yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang serupa, hanya akan dikenakan pajak di negara tersebut kecuali ia mempunyai suatu tempat tetap yang tersedia secara teratur baginya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan di Negara pihak pada Persetujuan atau ia berada di Negara lainnya tersebut untuk suatu masa atau masa-masa yang jumlahnya melebihi 120 hari dalam masa 12 bulan, dihitung dari kedatangan hari pertama di salah satu Negara pihak pada Persetujuan. Jika ia mempunyai tempat tetap atau berada di Negara lain itu untuk masa atau masamasa seperti tersebut di atas, penghasilan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tetapi hanya bagian penghasilan yang dianggap berasal dari tempat tetap tersebut atau yang diperoleh dari Negara lain tersebut selama masa atau masa-masa tersebut. 2. Istilah "pekerjaan bebas" meliputi khususnya pekerjaan bebas di bidang ilmu pengetahuan, kesusasteraan, kesenian, kegiatan pendidikan atau pengajaran, demikian juga pekerjaan-pekerjaan bebas oleh para dokter, ahli hukum, ahli tehnik, arsitek, dokter gigi dan akuntan. Pasal 16 PEKERJAAN DALAM HUBUNGAN KERJA 1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 17, 19, 20, 21 dan 22, gaji, upah dan balas jasa lain yang sejenis yang diperoleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan karena suatu hubungan pekerjaan hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali jika hubungan pekerjaan itu dilakukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan. Dalam hal demikian, balas jasa yang diperoleh dari Negara lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut. *34131 2. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan ayat 1, balas jasa yang diperoleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan dari suatu hubungan kerja yang dilaksanakan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, hanya akan dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama apabila: (a) penerima berada di Negara lainnya untuk masa atau masa-masa yang tidak melebihi jumlah 183 hari dalam masa 12 bulan, dihitung sejak hari pertama kedatangannya di salah satu Negara pihak pada Persetujuan; dan (b) balas jasa itu dibayarkan oleh, atau atas nama pemberi kerja yang bukan penduduk Negara lain tersebut; dan (c) balas jasa itu tidak menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap yang dimiliki oleh si pemberi kerja di Negara lainnya, 3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam Pasal ini, balas jasa yang diperoleh oleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan di atas kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalu lintas international oleh suatu perusahaan yang berkedudukan di Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut. Pasal 17 PENGHASILAN DIREKTUR Penghasilan para Direktur dan pembayaran-pembayaran lain yang serupa yang diperoleh penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan dalam kedudukannya sebagai anggota dewan komisaris
atau setiap badan lain yang serupa dari perusahaan sesuai undang-undang dalam negeri Negara tersebut, yang berkedudukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut. Pasal 18 SENIMAN DAN OLAHRAGAWAN 1. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dari Pasal 15 dan 16, penghasilan yang diperoleh oleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan. sebagai entertainer seperti artis teater, film, radio atau televisi atau pemain musik atau sebagai olahragawan dari kegiatan-kegiatan perseorangan yang dilakukan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, dapat dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut. 2. Apabila penghasilan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan perseorangan yang dilakukan oleh seorang entertainer atau olahragawan dalam kapasitasnya tersebut di atas dibayarkan tidak kepada entertainer atau olahragawan melainkan kepada orang dan badan lainnya, maka menyimpang dari ketentuan dalam *34132 Pasal-Pasal 7, 15 dan 16, penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara pihak pada Persetujuan di mana dilakukan kegiatan-kegiatan dari entertainer atau olahragawan tersebut berlangsung. 3. Penghasilan yang berasal dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka tukar-menukar kebudayaan yang dilakukan di bawah persetujuan kebudayaan yang diadakan antara kedua Negara pihak pada Persetujuan, akan dibebaskan dari pajak. Pasal 19 PENSIUN 1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 20 Ayat 2, pensiun atau imbalan lain yang serupa yang dibayarkan kepada penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuan dari sumber di Negara pihak lainnya pada Persetujuan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa-jasa di masa lalu di Negara pihak pada Persetujuan tersebut dan setiap pembayaran tahunan yang dibayarkan kepada penduduk tersebut di atas dari sumber tersebut di atas dapat dikenakan pajak di Negara lain itu. 2. Istilah "tunjangan hari tua" berarti suatu jumlah tertentu yang dibayarkan secara berkala dalam waktu tertentu selama hidup atau selama suatu masa atau jangka waktu tertentu berdasarkan suatu kewajiban untuk melakukan pembayaran-pembayaran sebagai imbalan yang memadai dan penuh dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai dengan uang. Pasal 20 JABATAN DALAM PEMERINTAH 1. (a) Imbalan, selain dari pensiun yang dibayarkan oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan, suatu unit administrasi teritorial atau pemerintah daerahnya kepada seseorang sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikannya kepada Negara tersebut atau unit administrasi teritorialnya atau pemerintah daerahnya hanya dikenakan pajak di Negara itu.
(b) Namun demikian imbalan tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, apabila jasa-jasa tersebut dilakukan di Negara lain itu dan orang pribadi tersebut adalah penduduk Negara itu yang: (i) merupakan warga negara dari Negara tersebut; atau (ii) tidak menjadi penduduk Negara itu semata-mata hanya untuk maksud memberikan jasa-jasa tersebut. 2. (a) Pensiun yang dibayarkan oleh, atau dari dana-dana yang dibentuk oleh suatu Negara pihak pada *34133 Persetujuan atau suatu unit administrasi teritorial atau pemerintah daerahnya kepada seseorang sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada Negara itu atau pemerintah daerahnya hanya akan dikenakan pajak di Negara itu. (b) Namun demikian, pensiun tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan bilamana orang tersebut adalah penduduk dan warga negara dari Negara pihak lainnya tersebut. 3. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal 16, 17 dan 19 akan berlaku terhadap imbaian dan pensiun berkenaan dengan jasa yang diberikan sehubungan dengan usaha yang dijalankan oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan, unit administrasi teritorial atau pemerintah daerahnya. Pasal 21 GURU DAN PENELITI Profesor, atau anggota staf pengajar atau staf peneliti lainnya, yang melakukan kunjungan sementara ke suatu Negara pihak pada Persetujuan dengan tujuan semata-mata untuk mengajar atau melakukan penelitian pada suatu universitas, akademi, sekolah atau lembaga pendidikan lainnya yang diakui oleh Pemerintah Negara pihak pada Persetujuan dan yang menjadi penduduk atau menjelang kunjungan tersebut adalah penduduk dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan akan dibebaskan dari pajak di Negara yang disebut pertama dalam jangka waktu yang tidak melebihi 2 (dua) tahun sehubungan dengan imbalan yang diperoleh dari mengajar atau dari penelitian tersebut. Pasal 22 SISWA Pembayaran-pembayaran yang diterima oleh siswa, pemagang atau peserta latihan di bidang usaha yang menjadi penduduk atau segera sebelum mengunjungi suatu Negara pihak pada Persetujuan merupakan penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan dan berada di Negara yang disebut pertama semata-mata dengan tujuan untuk mengikuti pendidikan atau latihan, tidak akan dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama, sepanjang pembayaran yang diberikan kepadanya berasal dari sumber-sumber di luar Negara tersebut. Pasal 23 PENGHASILAN LAINNYA
Jenis-jenis penghasilan yang diterima oleh penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan. yang tidak secara tegas disebutkan dalam Pasal-Pasal terdahulu dalam Persetujuan ini hanya akan dikenakan pajak di Negara tempat timbulnya penghasilan itu. Pasal 24 *34134 PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA 1. Telah disetujui bahwa penghindaran pajak berganda akan dihindarkan sesuai dengan ayat yang tercantum dalam Pasal ini. 2. Dalam hal Indonesia, apabila penduduk Indonesia memperoleh penghasilan dari Romania dan penghasilan tersebut dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini, maka jumlah pajak atas penghasilan yang dikenakan di Romania dapat dikurangkan dari pajak-pajak yang terpotong di Indonesia yang dikenakan atas penduduk tersebut. Namun demikian pengurangan tersebut tidak boleh melebihi bagian dari pajak penghasilan di Indonesia yang sepadan dengan penghasilan tersebut. 3. Dalam hal Romania, pajak yang dibayar oleh penduduk Romania sehubungan dengan penghasilan dari Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan Persetujuan ini, pajak tersebut dapat dikurangkan dari pajak yang dikenakan di Romania sesuai dengan undang-undang Romania. Namun demikian jumlah yang boleh dikurangkan itu tidak boleh melebihi bagian dari pajak Romania, yang dihitung sebelum dilakukan pengurangan yang berasal dari penghasilan kena pajak di Negara lain. Pasal 25 NON-DISKRIMINASI 1. Warga negara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun yang berkaitan dengan pengenaan pajak di Negara pihak lainnya pada Persetujuan yang berlainan atau lebih memberatkan dari pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban yang dimaksud, yang dapat dikenakan terhadap warga negara dari Negara lainnya dalam keadaan yang sama. 2. Pengenaan pajak atas bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan dari Negara pihak pada Persetujuan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan, tidak akan dilakukan dengan cara yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pengenaan pajak terhadap perusahaanperusahaan yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang sama di Negara pihak lainnya. Ketentuan ini tidak akan diartikan sebagai mewajibkan suatu Negara pihak pada Persetujuan untuk memberikan kepada penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan suatu potongan perseorangan, keringanan-keringanan dan pengurangan-pengurangan untuk kepentingan perpajakan yang merupakan beban status sipil atau tanggung jawab keluarga yang diberikan kepada penduduknya sendiri. 3. Suatu Negara pihak pada Persetujuan tidak dapat mengoreksi atau membetulkan setiap penetapan pajak dari penduduk suatu Negara pihak lainnya pada Persetujuan dengan memasukkan jenis-jenis penghasilan yang telah dikenakan pajak di Negara pihak lainnya pada *34135 Persetujuan setelah daluwarsa menurut undang-undang perpajakan masing-masing negara, dan dalam hal apapun, setelah 5 tahun dari akhir tahun pajak yang bersangkutan di mana penghasilan itu diperoleh.
4. Perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuan, di mana seluruh atau sebagian modalnya dimiliki atau dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh satu atau lebih penduduk Negara pihak lainnya pada Persetujuan, tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun yang berhubungan dengan itu di Negara pihak pada Persetujuan yang disebut pertama yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak ataupun kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan itu, jika dibandingkan dengan pengenaan pajak terhadap perusahaan lain yang serupa dari Negara pihak pada Persetujuan yang disebut pertama. 5. Dalam Pasal ini istilah "Pajak" berarti pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan ini. Pasal 26 TATACARA PERSETUJUAN BERSAMA 1. Apabila penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan menganggap bahwa tindakan-tindakan salah satu atau kedua Negara pihak pada Persetujuan mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini, maka terlepas dari cara-cara penyelesaian yang diatur dalam perundang-undangan nasional di masing-masing Negara, ia dapat mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang di Negara pihak pada Persetujuan di mana ia menjadi penduduk Negara itu atau, jika masalahnya menyangkut dari ayat 1 Pasal 25, kepada pejabat-pejabat yang berwenang di Negara di mana ia menjadi warga negara. Masalah tersebut harus diajukan dalam waktu dua tahun sejak tanggal diterimanya pemberitahuan mengenai tindakan yang menimbulkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuanketentuan dalam Persetujuan ini. 2. Pejabat yang berwenang akan berusaha, apabila keberatan yang diajukan kepadanya itu beralasan dan apabila ia tidak dapat mencapai suatu penyelesaian yang memuaskan, akan berusaha menyelesaikan masalah itu melalui persetujuan bersama antara pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan lainnya dengan maksud untuk menghindarkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini. 3. Pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan akan berusaha untuk menyelesaikan setiap kesulitan ataupun keragu-raguan yang timbul dalam penafsiran ataupun pelaksanaan Persetujuan. Mereka dapat pula saling berkonsultasi bersama untuk mencegah terjadinya pajak berganda dalam hal tidak diatur dalam Persetujuan ini. *34136 4. Pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan dapat saling berhubungan secara langsung dengan tujuan untuk mencapai persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayatayat terdahulu. Apabila dianggap perlu untuk mencapai persetujuan itu dapat dilakukan suatu pertukaran pendapat secara lisan, pertukaran tersebut dapat dilakukan di antara para wakil dari pejabat yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan. Pasal 27 PERTUKARAN INFORMASI 1. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan akan melakukan tukar-menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini atau untuk melaksanakan undang-undang nasional negara masing-masing mengenai pajak-pajak yang dicakup dalam Persetujuan dan sepanjang pengenaan pajak menurut undang-undang Negara yang bersangkutan tidak bertentangan dengan Persetujuan ini. Setiap informasi yang dipertukarkan akan dirahasiakan dan hanya akan diungkapkan kepada orang dan
badan atau para pejabat yang terlibat dalam penetapan pajak, penagihan, pelaksanaan undangundang atau penuntutan sehubungan dengan pajak-pajak yang diatur dalam Persetujuan ini. Orang dan badan serta para pejabat tersebut hanya boleh memberikan informasi itu untuk maksud tersebut di atas, namun demikian dapat juga mengungkapkan informasi itu di dalam pengadilan umum. atau dalam pengambilan keputusan pengadilan. 2. Bagaimanapun juga, ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) sama sekali tidak dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membebankan kepada Negara pihak pada Persetujuan kewajiban untuk: (a) melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang bertentangan dengan perundang-undangan dan praktek administrasi yang berlaku di Negara tersebut ataupun di Negara pihak lainnya Persetujuan; (b) memberikan informasi yang tidak mungkin diperoleh berdasarkan perundang-undangan atau dalam praktek administrasi yang lazim di Negara tersebut ataupun di Negara pihak lainnya pada Persetujuan; (c) memberikan informasi yang mengungkapkan setiap rahasia di bidang perdagangan, usaha, industri, perniagaan atau keahlian atau tata cara perdagangan, atau informasi lainnya yang pengungkapannya bertentangan dengan kebijaksanaan umum (ordre public). Pasal 28 KETENTUAN LAIN-LAIN Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini tidak akan *34137 ditafsirkan sebagai pembatasan apapun terhadap setiap pengecualian pembebasan, pengurangan, kredit, ataupun kelonggaran lainnya yang diberikan sekarang atau kemudian (a) dengan undang-undang suatu Negara pihak pada Persetujuan dalam menetapkan pajak yang dikenakan oleh Negara itu, atau (b) dengan setiap persetujuan lain antara kedua Negara pihak pada Persetujuan. Pasal 29 PEJABAT DIPLOMATIK DAN KONSULER Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi hak-hak istimewa di bidang fiskal dari para pejabat diplomatik atau konsuler berdasarkan peraturan umum dalam hukum international atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu persetujuan khusus. Pasal 30 SAAT BERLAKUNYA PERSETUJUAN 1. Persetujuan ini akan diratifikasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusi yang berlaku di setiap Negara pihak pada Persetujuan dan. akan berlaku pada saat pertukaran dokumen ratifikasi. 2. Ketentuan-ketentuan Persetujuan ini akan berlaku
(a) di Indonesia: sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh pada atau sesudah 1 Januari tahun takwim berikutnya sesudah berlakunya Persetujuan ini; (b) di Romania: sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh pada atau sesudah 1 Januari tahun takwim berikutnya sesudah berlakunya Persetujuan ini, Pasal 31 BERAKHIRNYA PERSETUJUAN Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk waktu yang tak terbatas. Salah satu Negara pihak pada Persetujuan dapat membatalkan Persetujuan ini melalui saluran-saluran diplomatik selambatlambatnya tanggal 30 Juni setiap tahun takwim, dimulai sejak tahun kelima sesudah berlakunya Persetujuan ini. Dalam hal demikian, Persetujuan akan tidak berlaku: (a) di Indonesia: sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh pada atau *34138 sesudah 1 Januari tahun takwim sesudah disampaikannya nota pembatalan; (b) di Romania: sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh pada atau sesudah 1 Januari tahun takwim sesudah disampaikannya nota pembatalan. DENGAN KESAKSIAN para penandatanganan di bawah ini, yang telah diberi kuasa yang sah oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Persetujuan ini. DITANDATANGANI di Jakarta pada 3 Juli 1996 dalam rangkap tiga asli, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Romania dan Inggris, di mana ketiga naskah tersebut adalah otentik. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas ketentuan-ketentuan Persetujuan ini, yang berlaku adalah naskah dalam bahasa Inggris, Untuk PemerintahRepublik Indonesia ttd SOEMADI D.M. BROTODININGRATDirektur JenderalHubungan Ekonomi Luar Negeri Untuk Pemerintah Romania ttd
DUMITRU TANCUDuta Besar Persetujuan dalam bahasa Romania TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. *34139 TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.
AGREEMENTBETWEENTHE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAANDTHE GOVERNMENT OF ROMANIAFORTHE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OFFISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME. The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Romania DESIRING to promote and strengthen the economic relations between the two countries on the basis of national sovereignty and respect of independence, full equal rights, mutual advantage and non-interference in the domestic affairs, and to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on income. Have agreed as follows: Article 1 PERSONAL SCOPE This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States. Article 2 TAXES COVERED *34140 1. This Agreement shall apply to-taxes on income imposed on-by each of the Contracting States, by-its administrative territorial units or by its local authorities, irrespective of the manner in which they are levied. 2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property. 3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular: (a) In the case of Indonesia the income tax, imposed under the Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 (Law no. 7 of 1983). (hereinafter referred to as "Indonesian tax"). (b) In the case of Romania: - the tax on income derived by individuals; - the tax on salaries, wages and other similar remunerations; - the tax on the profits of bodies and legal persons; - the tax on income realised from agricultural activities, (hereinafter referred to as "Romanian tax") 4. The Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes on income which are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of, those referred to in paragraph 3. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.
Article 3 GENERAL DEFINITIONS 1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires: (a) the terms "a Contracting State" and "the Other Contracting' State" mean, as the context requires, Romania or Indonesia, (b) (i) the term "Indonesia" comprises the territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws and the adjacent areas over which the Republic of Indonesia has sovereign rights or jurisdiction in accordance with the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982; *34141 (ii) the term "Romania" means Romania and, used in a geographical sense, indicates the territory of Romania including its territorial sea as well as the exclusive economic zone and the continental shelf over which Romania' exercises sovereign rights, in accordance with its internal law and with the international law, concerning the exploration and exploitation of the natural, biological and mineral resources existing in the sea waters, sea bed and subsoil of these waters. (c) the term "person" includes an individual, a company and any other body or persons; (d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes; (e) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean, respectively, any enterprise carried on by a resident of a Contracting State and any enterprise carried on by a resident of the other Contracting State; (f) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State; (g) the term "competent authority means (i) in Indonesia: the Minister of Finance or his authorized representative; (ii) in Romania: the Minister of Finance or his authorized representative; (h) the term "national" means (i) any individual possessing the citizenship of a Contracting State; (ii) any legal person or other entities deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.
2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which the Agreement applies. *34142 Article 4 FISCAL DOMICILE 1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his (domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature. 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows: (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode; (c) if he has an-habitual abode in both States or in neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement. 3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of both Contracting States settle the question by mutual agreement. Article 5 PERMANENT ESTABLISHMENT 1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on. 2. The term "permanent establishment" includes especially (a) a place of management; (b) a branch; (c) an office; (d) a factory; (e) a workshop; (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources. 3. The term "permanent establishment" likewise encompasses *34143 (a) a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only where such site, project or activities continue for a period of more than six months; (b) the furnishing of services, including consultancy services by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature
continue (for the same or a connected project) within the country for a period or periods aggregating more than four months within any twelve month period, counted from the first day the services are furnished. 4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include (a) the use of the facilities solely for the purpose of storage, display or occasional delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise; (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or occasional delivery; (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise; (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise; (e) the sale of goods or merchandise belonging to the enterprise displayed in the frame of an occasional temporary fair or exhibition after the closing of the said fair or exhibition; (f) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for supply Of information, for scientific researcher for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise. 5. Notwithstanding the provisions of paragraphs I and 2, where a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies- is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person (a) has and habitually exercises in that State an *34144 authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or (b) has no such authority. but habitually maintains in the first mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise. 6. An insurance enterprise of a Contracting State shall, except with regard to reinsurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in that other State or insures risks situated therein through an employee or through a representative who is not an agent of an independent status within the meaning of paragraph 7. 7. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.
8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other. Article 6 INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 1. Income derived from-immovable property, including income from agriculture or forestry, is taxable in the Contracting State in which such property is situated. 2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not *34145 be regarded as immovable property. 3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property. 4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services. Article 7 BUSINESS PROFITS 1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to (a) that permanent establishment; (b) sales in that-other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment. The provisions of sub-paragraphs (b) and (c) above shall not apply if the enterprise proves that such sales or activities are attributable to some person or entity other than the permanent establishment. 2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. 3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which
the permanent establishment is situated or elsewhere. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of *34146 a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged, (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices. 4. For the purpose of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary. 5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise. 6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article. Article 8 SHIPPING AND AIR TRANSPORT 1. Profits from sources within a Contracting State derived by an enterprise of the other Contracting State frown the operation of ships in international traffic may be taxed in the first-mentioned State, but the tax imposed shall be reduced by an amount equal to 50 per cent thereof, and the tax so charged shall not exceed 2 per cent from the gross amount of the freight. 2. Profits from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State of which the enterprise operating the aircraft is a resident. 3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency. 4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article or of Article 7, the profits derived from the operation of ships or aircraft used solely between places in a Contracting State may be taxed in that State. Article 9 *34147 ASSOCIATED ENTERPRISES Where (a) an enterprise Of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly. Article 10 DIVIDENDS 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed: (a) 12.5 per cent of the gross amount of the dividends if the recipient is a company which owns directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends; (b) in all other cases, 15 per cent of the gross amount of the dividends. The provisions of this paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out, of which the dividends are paid. 3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares, or other rights, not being debt-claims, as well as income from other corporate rights assimilated to income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident. 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, has in the other *34148 Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, a permanent establishment or a fixed base and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such a permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 13, as the case may be shall apply. 5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividend paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State. 6. Notwithstanding any other provisions of this Agreement where a company which is a resident of a Contracting State has a permanent establishment in the other Contracting State, the profits of the permanent establishment may be subjected to an additional tax in that other State in accordance
with its law, but the additional tax so charged shall not exceed 12.5 per cent of the amount of such profits after deducting therefrom income tax and other taxes on income imposed thereon in that other State. Article 11 INTEREST 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 12.5 per cent of the gross amount of the interest. 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if: (a) the payer of the interest is that Contracting State, an administrative-territorial unit or a local authority thereof; or (b) the interest is paid to the other Contracting State, an administrative-territorial unit or a local authority thereof or any financial institution wholly owned by that other Contracting *34149 State, or administrative-territorial unit or local authority thereof; or (c) the interest is paid: in the case of Indonesia to the Bank Indonesia (the Central Bank of Indonesia), and in the case of Romania to the National Bank of Romania and to the Romanian Bank for Foreign Trade; or (d) the interest is paid to any other financial institutions wholly owned by the Governments of the Contracting States in relation to loans made in application of an agreement concluded. between-the Governments of the Contracting States. 4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claim of every kind, whether or not secured by a mortgage, and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures, as well as income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises, including interest on deferred payment sales. Penalty charges for late payments of loans shall not be regarded as interest for the purpose of this Article. 5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not, apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base, or with other business activities connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply. 6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, an administrative-territorial unit, a local authority, or a resident of that State. Where, however, the
person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debtclaim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by *34150 the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement. Article 12 COMMISSION 1. Commission arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 2. However, such-commission may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the commission the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the commission. 3. The term "commission" as used in this Article means a payment made to a broker a general commission agent or to any other person assimilated to a broker or agent by the taxation law of the Contracting State in which such payment arises. 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the commission, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the commission arises, a permanent establishment with which the activity giving rise to the commission is effectively connected. In such case the provisions of Article 7 shall apply. 5. Commission shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, an administrative-territorial unit, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the commission, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the activities for which the payment is made was incurred, and such commission is borne by such permanent establishment, then such commission shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated. 6. Where, owing to a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the commission, having regard to the activities for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due *34151 regard being had to the other provisions of this Agreement. Article 13
ROYALTIES 1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the Contracting State may be taxed in that other State. 2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed: (a) 12.5 per cent of the gross amount. of the royalties, if the. royalties, consist of payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any patent, trademark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, cinematograph films or tapes for television broadcasting. (b) 15 per cent of the gross amount of the royalties, if the royalties consist of payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work. 3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph film or films; or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience. 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment, situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively Connected with such permanent establishment or fixed base, or with other business activities connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply. *34152 5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, an administrative-territorial unit, a local authority- or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 6. Where, owing to a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use right or information for which they are-paid, exceeds the amount Which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount, In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the provisions of this Agreement. Article 14
CAPITAL GAINS 1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated. 2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State. 3. Gains from the alienation of any property other than that referred to in the paragraphs 1 and 2 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. 4. Gains from the alienation of ships or aircraft. operated in international traffic and movable property pertaining to the operation of such means of transport shall be taxable only in the Contracting State of-which the alienator is a resident. Article 15 *34153 INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities or he is present in that other State for a period or periods exceeding in the aggregate 120 days in any 12 month period, counted from the first day of arrival in one of the Contracting States. If he has such a fixed base or remains in that other State for the aforesaid period or periods, the income may be taxed in that other State but only so much of it as is attributable to that fixed base or is derived in that other State during the aforesaid period or periods. 2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants. Article 16 DEPENDENT PERSONAL SERVICES 1. Subject to the provisions of Articles 17, 19, 20, 21 and 22, salaries, wages and other similar remuneration derive by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State. 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting-State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first. mentioned State, if:
(a) the recipient is present in that other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days within any period of 12 months, counted from the first day of arrival in one of the Contracting States, and (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has the other State. 3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised *34154 aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise which is a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State. Article 17 DIRECTORS' FEES Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or any other similar company's organ in accordance with the domestic law of that State, which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. Article 18 ARTISTS AND ATHLETES 1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artist, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State. 2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised. 3. Income derived from activities performed within the framework of cultural exchanges established under cultural agreements concluded between the two Contracting States, be exempt from tax. Article 19 PENSIONS 1. Subject to the provisions of paragraphs 2 of Article 20, any pension or other similar remuneration paid to a resident of one of the Contracting States from a source in the other Contracting State in consideration of past employment or services in that other Contracting State and any annuity paid to such a resident from such a source may be taxed in that other State.
2. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth. *34155 Article 20 GOVERNMENT SERVICE 1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State, an administrative-territorial unit or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State, unit or authority shall be taxable only in that State. (b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who: (i) is a citizen of that State; or (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services. 2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State, an administrativeterritorial unit or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State, unit or authority shall be taxable only in that State. (b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a citizen of, that other State. 3. The provisions of Articles 16, 17 and 19 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State, an administrative-territorial unit or a local authority thereof. Article 21 TEACHERS AND RESEARCHERS Professors, or other members of a teaching or researching staff, who make a temporary visit to a Contracting State solely for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or other educational institution recognised by the Government of a Contracting State and who is, or immediately before such visit was, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned State for a period not exceeding two years in respect of remuneration for such teaching or research. Article 22 STUDENTS Payments which a student, apprentice or business trainee who *34156 is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and Who is present in the firstmentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that first-mentioned State, provided that such payments are made to him from sources outside that State.
Article 23 OTHER INCOME Items of income of a resident of a Contracting State which are not expressly mentioned in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable in theState in which it arises. Article 24 ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION 1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article. 2. In the case of Indonesia, where a resident of Indonesia derives income from Romania and such income may be taxed in accordance with the provisions of this Agreement, the amount of Romanian tax payable in respect of the income shall be allowed as a credit against the Indonesian tax imposed on that resident. The amount of credit, however, shall not exceed that part of the Indonesian tax which is appropriate to such income. 3. In the case of Romania, taxes paid by Romanian residents in respect of income taxable in Indonesia, in accordance with the provisions of this Agreement, shall be deducted from the Romanian taxes due according to the Romanian fiscal laws. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax, as computed before the deduction is given which is attributable to the income which may be taxed in that other State. Article 25 NON-DISCRIMINATION 1. Nationals f a Contracting State shall not be subjected in tile other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. 2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as *34157 obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status family responsibilities which it grants to its own residents. 3. A Contracting State shall not adjust any assessment of a resident of the other Contracting State by including items of income already taxed in the other Contracting State after expiry of the time limits provided for in its domestic law, and in any case after 5 years from the end of the relevant taxable year during which the income was derived. 4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or
more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected. 5. In this Article the term "taxation" means taxes which are subject of this Agreement. Article 26 MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 25, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within two years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement. 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with this Agreement. 3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement. *34158 4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs, When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place between the representatives of the competent authorities of the Contracting States. Article 27 EXCHANGE OF INFORMATION 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall be disclosed only to persons or authorities, involved in the assessment, collection, enforcement or prosecution in respect of the taxes which are the subject of the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings, or in judicial decisions. 2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as impose on a Contracting State the obligation: (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State; (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public). Article 28 MISCELLANEOUS RULES The provisions of this Agreement shall not be construed to restrict in any manner any exclusion, exemption, deduction, credit, or other allowance now or hereafter accorded (a) by the laws of a Contracting State in the determination of the tax imposed by that State, or (b) by any other agreement between the Contracting States. *34159 Article 29 DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements. Article 30 ENTRY INTO FORCE 1. This Agreement shall be ratified in accordance with the constitutional provisions in force in each of the Contracting States and shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification. 2. The provisions of this Agreement shall have effect (a) in Indonesia: in respect of income derived on or after 1st of January of the calendar year next following that of the entry into force of the Agreement. (b) in Romania: in respect of income derived on or after 1st of January of the calendar year next following that of the entry into force of the Agreement. Article 31 TERMINATION
This Agreement shall remain in force indefinitely. Either Contracting State may denounce the Agreement through diplomatic channels up to the 30th of June of each calendar year, starting from the 5th year following that in which the Agreement entered into force. In such case, the Agreement shall cease to have effect (a) in Indonesia: in respect of income derived on or after 1st of January of the calendar year next following that in which the notice of termination is given. (b) in Romania: in respect of income derived on or after 1st of January of the calendar year next following that in which the notice of termination is given. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised by their respective Government its have signed this Agreement. Done at Jakarta, on July 3rd 1996 in three original copies, *34160 each in the Indonesian, Romanian and English languages, the three texts being equally authentic. In the case there is divergence of interpretation of the provisions of this Agreement, the English text shall prevail. For the Government ofthe Republic of Indonesia signed SOEMADI D.M. BROTODININGRATDirector General forForeign Economic Relations For the Government of Romania signed DUMITRU TANCUAmbassador
