KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 175 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT MENGENAI KERJASAMA TEKNIK DAN ILMU PENGETAHUAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 2 Juli 1996 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat mengenai Kerjasama Teknik dan Ilmu Pengetahuan, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat;
b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden; Mengingat: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945; MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT MENGENAI KERJASAMA TEKNIK DAN ILMU PENGETAHUAN. Pasal 1 Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat mengenai Kerjasama Teknik dan Ilmu Pengetahuan, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 2 Juli 1996, sebagai hasil perundingan antara Delegasidelegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini. Pasal 2 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakartapada tanggal 29 September 1998*34730 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttdBACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakartapada tanggal 29 September 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIA ttdAKBAR TANDJUNG LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 166 --------------------------CATATAN PERSETUJUANANTARAPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADANPEMERINTAH MEKSIKO SERIKATMENGENAIKERJASAMA TEKNIK DAN ILMU PENGETAHUAN Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"; Berhasrat untuk memperkuat hubungan-hubungan persahabatan yang telah terjalin lama antara kedua negara; Mengingat kepentingan bersama dalam memajukan dan meningkatkan kerjasama teknik dan ilmu pengetahuan berdasarkan semangat persamaan dan saling menguntungkan; Menyadari perlunya suatu kerjasama teknik dan ilmu pengetahuan yang dapat meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi kedua negara; dan Sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara serta prosedur dan kebijakan kerjasama di bidang teknik dan ilmu pengetahuan; TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT: Pasal I 1. Para Pihak, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan sosial dan ekonomi kedua negara, akan merumuskan dan melaksanakan program-program dan proyek-proyek kerjasama teknik dan ilmu pengetahuan. 2. Dalam pelaksanaan program-program dan proyek-proyek tersebut dapat melibatkan keikutsertaan unit-unit dan badan-badan baik swasta maupun pemerintah demikian pula universitas, organisasi tehnik dan ilmu pengetahuan serta bila dipandang layak, lembaga-lembaga swadaya masyarakat. *34731 Pasal II Bentuk-bentuk kegiatan kerjasama berdasarkan Persetujuan ini akan meliputi: 1. program-program dan proyek-proyek pengembangan serta riset bersama atau terkoordinasi;
2. kunjungan-kunjungan dan pertukaran-pertukaran ilmuwan-ilmuwan serta tenaga-tenaga ahli atau teknisi-teknisi; 3. penyediaan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek-proyek khusus; 4. keikutsertaan dalam pelatihan dan pendidikan profesional; 5. bantuan dalam pembentukan dan pelaksanaan lembaga-lembaga riset, laboratorium-laboratorium atau pusat-pusat pelatihan lanjutan; 6. pengorganisasian seminar-seminar, konferensi-konferensi, lokakarya-lokakarya, pameranpameran dan pertemuan-pertemuan tehnis; 7. penyediaan jasa-jasa konsultansi dan pelaksanaan studi kelayakan; 8. keikutsertaan dalam proyek-proyek pengembangan dan riset bersama atau program-program dengan aplikasi industri; 9. pertukaran informasi teknik dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan program-program dan proyek-proyek kerjasama; 10. bentuk-bentuk kerjasama lain yang mungkin dapat disetujui bersama. Pasal III 1. Untuk mencapai sasaran-sasaran dalam Persetujuan ini, Para Pihak akan mengadakan pertemuan-pertemuan pada waktu dan tempat yang disetujui bersama, di Indonesia atau Meksiko, untuk: (a) membicarakan masalah-masalah kebijakan pokok yang menyangkut pelaksanaan Persetujuan ini; (b) melakukan tinjauan atas kegiatan-kegiatan dan hasil yang dicapai berdasar Persetujuan ini. 2. Apabila pertemuan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena alasan-alasan tertentu, maka sebagai penggantinya dapat dilakukan pertukaran dokumen-dokumen. Pasal IV 1. Dalam kaitan dengan pelaksanaan program-program dan proyek-proyek, masing-masing Pihak akan saling menyediakan personil-personil yang berkualitas. Para personil tersebut disamping tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lain selain fungsinya, juga tidak dibenarkan menerima pembayaran melebihi yang telah ditetapkan, tanpa otorisasi terlebih dahulu dari Para Pihak. 2. Para Pihak, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, akan saling memberikan segala bantuan administrasi dan fasilitas yang diperlukan bagi personil yang ditugaskan, termasuk ijin masuk, *34732 tinggal dan keluar, begitu pula untuk penyediaan perlengkapan dan peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan program-program dan proyek-proyek berdasarkan Persetujuan ini.
Pasal V Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan-kegiatan kerjasama yang dirangkum dalam Persetujuan ini, dimungkinkan untuk diadakan pengaturan-pengaturan tambahan yang meliputi spesifikasi rinci untuk setiap bidang serta masalah-masalah lainnya termasuk, jika dipandang perlu, pengaturanpengaturan keuangan atas program-program dan proyek-proyek serta perlakuan terhadap hak kekayaan intelektual yang timbul dari kegiatan-kegiatan kerjasama berdasarkan Persetujuan ini. Pasal VI 1. Pelaksanaan program-program dan proyek-proyek kerjasama berdasarkan Persetujuan ini tergantung dari tersedianya dana dan personil. 2. Apabila dianggap perlu dan dengan persetujuan bersama, Para Pihak dapat meminta pendanaan dari pihak ketiga untuk membiayai program-program dan proyek-proyek kerjasama berdasarkan Persetujuan ini. Pasal VII Setiap perbedaan yang timbul mengenai penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak. Pasal VIII 1. Persetujuan ini mulai berlaku sejak dilakukan saling pemberitahuan oleh Para Pihak melalui jalur diplomatik, sebagai pemenuhan prosedur hukum nasional. Persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis akan terus berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memberitahukan kepada Pihak lain secara tertulis keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Persetujuan. 2. Persetujuan ini dapat diubah dengan persetujuan bersama antara Para Pihak. Perubahan yang disetujui akan berlaku setelah Para Pihak saling memberitahukan melalui jalur diplomatik sebagai pemenuhan formalitas yang dipersyaratkan oleh ketentuan nasional. 3. Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian program-program dan proyek-proyek yang sedang dilaksanakan, kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masingmasing, telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT di Jakarta, Indonesia, pada tanggal dua bulan Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam dalam dua naskah asli, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggris yang keabsahannya sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris akan diberlakukan. UNTUK PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA *34733 ttdALI ALATASMenteri Luar Negeri UNTUK PEMERINTAH MEKSIKOSERIKAT
ttdANGEL GURRIAMenteri Luar Negeri AGREEMENTBETWEENTHE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ANDTHE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES CONCERNINGTECHNICAL AND SCIENTIFIC COOPERATION The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Mexican States hereinafter referred to as "the Parties"; Desiring to strengthen the existing traditional ties of friendship between two countries; Considering their common interest to promote and foster technical and scientific cooperation in a spirit of equality and mutual benefits; Recognizing the need for a technical and scientific cooperation which will enhance the economic and social development of both countries; and Pursuant to the prevailing laws and regulations in their respective countries as well as the procedures and policies of technical and scientific cooperation; HAVE AGREED AS FOLLOWS: Article I 1. The Parties shall, formulate and execute technical and scientific cooperation programs and projects, taking into account their priority areas of economic and social development. 2. In their execution, such programs and projects may involve the participation of entities and bodies, including those in public and private sectors as well as universities, scientific and technical organizations and whenever deemed appropriate, non-governmental organizations. Article II Forms of the cooperative activities under this Agreement shall include: 1. joint or coordinated research and developmental programs; 2. visits and exchanges of scientists and other experts or technical personnel; 3. provision of necessary materials and equipments for and/or execution of specific projects; *34734 4. participation in professional training and education; 5. assistance in the establishment and operation of research institutions, laboratories or advanced training centers; 6. organizing seminars, conferences, workshops, exhibitions and technical meetings; 7. providing consultancy services and conducting feasibility studies;
8. participation in joint research and development projects or programs with industrial applications; 9. exchange of technical and scientific information relevant to cooperation programs and projects; and 10. other forms of cooperation as may be mutually agreed upon. Article III 1. For the achievement of the objectives in this Agreement, the Parties shall have meetings at mutually agreed times and at places alternatively in Indonesia or Mexico in order to: (a) discuss major policy issues relating to the implementation of this Agreement; (b) review activities and accomplishments under this Agreement. 2. If the meeting can not be held due to certain circumstances, documents will be exchanged in lieu of such a meeting. Article IV 1. Either Party shall provide qualified personnel to the other Party in connection with the execution of projects and programs. Such personnel in no case shall engage in any activity other than their functions, neither receive any remuneration beyond that stipulated, without prior authorization of the Parties hereto. 2. The Parties shall, in accordance with the prevailing laws and regulations, grant each other all necessary. administrative assistances and facilities for the assigned personnel, including entry, stayed, exit permit as well as for the supply of equipments and materials to be used, relating to the execution of programs and projects under this Agreement. Article V In order to facilitate cooperation in the activities envisaged by this Agreement, subsidiary arrangements may be concluded covering detailed specifications in the respective areas and other appropriate matters including, if deemed necessary, the financial arrangements of programs and projects and the treatment of the intellectual property rights arising from the cooperative activities under this Agreement. Article VI 1. The implementation of cooperation programs and projects under this *34735 Agreement shall be subject to the availability of appropriate funds and personnel. 2. Whenever deemed necessary and by mutual consent, the Parties may request for funding from the third parties to finance the programs and projects under this Agreement. Article VII
Any difference arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiation between the two Parties. Article VIII 1. This Agreement shall enter into force from the date on which the Parties shall have notified each other through diplomatic channel, the conclusion of the necessary national legal procedures. The Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall be automatically renewed for subsequent period of 5 (five) years at a time unless either Party notifies the other Party through diplomatic channel, 6 (six) months in advance of its intention to terminate the Agreement prior to its expiry. 2. This Agreement may be amended by mutual consent. The amendment agreed upon shall enter into force as soon as each Party notifies the other through diplomatic channel the completion of the formalities as required by its national legislation. 3. The termination of this Agreement shall not affect the completion of the programs and projects already under execution, unless the Parties agree to the contrary. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement. DONE at Jakarta, Indonesia, on second of July in the year one thousand nine hundred and ninety six, in two originals in Indonesian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail. FOR THE GOVERNMENT OFTHE REPUBLIC OF INDONESIA signed ALA ALATASMinister of Foreign Affairs FOR THE GOVERNMENT OFTHE UNITED MEXICAN STATES signed ANGEL GURRIAMinister of Foreign Affairs CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE INDONESIA Y EL GOBIERNO DELOS ESTADOS UNIDOS MEXCANOS SOBRE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA *34736 El Gobierno de la Republica de Indonesia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante denominados "las Partes", Deseando fortalecer los tradicionales lazos de amistad existentes entre los dos paises; Considerando el interes comun por promover y fomentar la cooperacion tecnica y cientifica con un espiritu de igualdad y beneficios mutuos; y
De conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en sus respectivos paises, asi como con los procedimientos y politicas sobre cooperacion tecnica y cientifica; HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE: ARTICULO I 1. Las Partes formularan y ejucataran los programas y proyectos de cooperacion tecnica y cientifica, tomando en consideracion las areas prioritarias de desarrollo economico y social. 2. En su ejecucion dichos programas y proyectos podran incluir la participacion de dependencias y organismos, incluyendo aquellos de los sectores publico y privado, tales como universidades, organizaciones tecnicas y cientificas y, cuando se estime conveniente, organizaciones no gubernamentales. ARTICULO II Las actividades de cooperacion que se lleven a cabo de conformidad con este Convenio se efectuaran a traves de las siguientes modalidades: 1. programas y proyectos conjuntos o coordinados de investigation y desarrollo; 2. visitas e intercambio de cientificos y otros expertos o personal tecnico; 3. provision del material y equipo necesarios para la ejecucion de proyectos especificos; 4. participacion en adiestramiento profesional y educativo; 5. apoyo en el establecimiento y operacion de instituciones de I nvestigacion, aboratorios o centros avanzados de adiestramiento; 6. organizacion de seminarios, conferencias, talleres, exhibiciones y reuniones tecnicas; 7. prestacion de servicios de consultoria y realizacion de estudios de factibilidad; 8. participacion en investigaciones conjuntas y desarrollo de proyectos o programas con aplicaciones industriales; 9. intercambio de informacion tecnica y cientifica relevante para los programas y proyectos de cooperacion; y 10. cualquier otra modalidad acordada por las Partes. *34737 ARTICULO III 1. Para la realizacion de los objetivos del presente Convenio, las Partes realizaran reuniones en la fecha y el lugar mutuamente convenidos, alternadamente en Indonesia yen Mexico a fin de: a) discutir las politicas mas significativas relacionadas con la aplicacion de este Convenio; y
b) revisar las actividades y cumplimiento bajo el presente Convenio. 2. Si una reunion no se llevara a cabo por alguna circunstancia, los documentos seran intercambiados en el lugar donde deberia haberse llevado a cabo. ARTICULO IV 1. Cualquiera de las Partes proveera personal calificado a la otra Parte en relacion con la ejecucion de proyectos y programas, Dicho personal no podra, en ningun caso, dedicarse a otra actividad diferente de sus funciones, ni recibira remuneracion alguna que no haya sido estipulada, sin la previa autorizacion de las Partes. 2. De acuerdo con las leyes y reglamentos en vigor, las Partes se brindaran todo el apoyo administrativo necesario para facilitar la entrada, la permanencia y la salida del personal asignado, asi como para el suministro del equipo y material a ser utilizados en relacion con la ejecucion de programas y proyectos bajo este Convenio. ARTICULO V Con el proposito de facilitar la cooperacion en las actividades previstas en el presente Convenio, se podran concluir arreglos suplementarios para acordar en detalle las especificaciones en las areas respectivas, asi como otros asuntos pertinentes incluyendo, si fuera necesario, arreglos financieros de programas y proyectos y el tratamiento de los derechos de propiedad intelectual derivados de las actividades de cooperacion bajo este Convenio. ARTICULO VI 1. La ejecucion de los programas y proyectos de cooperacion bajo el presente Convenio estara sujeta a la disponibilidad del personal y los fondos apropiados. 2. Cuando se estime necesario y por consentimiento mutuo, las Partes podran requerir a terceras Partes los fondos necesarios para el financiamiento de programas y proyectos incluidos en el presente Convenio. ARTICULO VII Cualquier diferencia derivada de la interpretacion o ejecucion del presente Convenio sera resuelta amigablemente mediante consulta o negociacion entre las dos Partes. ARTICULO VIII 1. El presente Convenio entrara en vigor en la fecha en que las Partes *34738 se otifiquen, a travis de la via diplomatica, el cumplimiento de sus requisitos legales necesarios para tal efecto. El Convenio permanecera vigente por un periodo de 5 (cinco) anos, el cual se renovara automaticamente por periodos de igual duracion, a menos que cualquiera de las Partes notifique a la Otra, a traves de la via diplomatica, con 6 (seis) meses de antelacion, su decision de darlo por terminado. 2. El presente Convenio podra ser enmendado por mutuo consentimiento. Las enmiendas asi acordadas entraran en vigor tan pronto como cada Parte notifique a la Otra, a traves de la via diplomatica, el cumplimiento de las formalidades requeridas por su propia legislacion.
3. La terminacion del presente Convenio no afectara, la conclusion de los programas y proyectos que se encuentren en fase de ejecucion, a menos que las Partes acuerden lo contrario. En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados por sus Gobiernos respectivos, firman el presente Convenio. Hecho en Jakarta, Indonesia, el de julio de mil novecientos noventa y seis, en dos ejemplares originales, en los idiomas indonesio, espanol e ingles, siendo todos los textos igualmente autenticos. En caso de divergencia, prevalecera el texto en ingles. POR EL GOBIERNO DE LAREPUBLICA DE INDONESIA ALI ALATASMinistro de Asuntos Exteriores POR EL GOBIERNO DE LOSESTADOS UNIDOS MEXICANOS ANGEL GURRIASecretario de Relaciones Exteriores
