www.hukumonline.com
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1961 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS DAN PROSEDUR KREDIT LUAR NEGERI DALAM HUBUNGAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a.
bahwa untuk menjamin kelancaran dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek-proyek Pembangunan Nasional Semesta Berencana perlu segala kegiatan di bidang ini dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya;
b.
bahwa untuk maksud itu perlu diadakan penetapan prioritas di antara proyek-proyek pembangunan tersebut;
c.
bahwa dengan maksud yang sama mengenai pinjaman dari luar negeri pun perlu diadakan penertiban;
d.
bahwa dirasakan perlu pula adanya penjagaan tegas dan bijaksana atas kestabilan keadaan moneter yang merupakan syarat mutlak bagi perkembangan ekonomi nasional pada umumnya;
Mengingat: 1.
Pasal 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahapan Pertama 1961-1969;
2.
Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 1959 tentang Dewan Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 1960;
3.
Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 dan 108 tahun 1961;
4.
Pasal 7 ayat 1 yo pasal 13 ayat 8 dan 9 Undang-undang Pokok Bank Indonesia;
5.
Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 21 Prp tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia.
Mendengar: Dewan Pembangunan pada tanggal 2 Desember 1961.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN PRIORITAS DAN PROSEDUR KREDIT LUAR NEGERI DALAM HUBUNGAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA
Pasal 1 1/5
www.hukumonline.com
Tiap-tiap tahun Presiden menetapkan prioritas proyek-proyek pembangunan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Departemen yang bersangkutan untuk tahun berikutnya untuk ditetapkan kemudian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 2 Sepanjang pelaksanaan sesuatu proyek memerlukan pembiayaan dengan kredit dari luar negeri, maka dalam penetapan prioritas termaksud pada pasal 1 dicantumkan pula syarat-syarat pokok minimum mengenai pembayaran kembali, yang akan dimuat dalam perjanjian kredit luar negeri yang bersangkutan.
Pasal 3 (1)
Usaha mencari sumber-sumber kredit di luar negeri, yang akan digunakan untuk membiayai sesuatu proyek pembangunan, dilakukan oleh Bank Indonesia dibantu oleh Bank Pembangunan Indonesia dan Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan mengingat garis-garis kebijaksanaan umum dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Dewan Moneter.
(2)
Dalam hal-hal yang khusus Dewan Moneter dapat mengikut sertakan instansi lain dalam usaha tersebut pada ayat (1).
(3)
Penetapan alokasi kredit luar negeri, yang belum ditentukan penggunaannya, bagi proyek-proyek pembangunan dilakukan oleh Dewan Ekonomi dan Pembangunan setelah mendengar usul-usul Bank Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia.
Pasal 4 (1)
Usaha mencari calon supplier, baik di dalam maupun di luar negeri, dilakukan oleh Departemen yang bersangkutan melalui suatu tender, kecuali jika Pemerintah menetapkan lain.
(2)
Cara menyelenggarakan tender termaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri Pertama.
Pasal 5 (1)
Perjanjian-perjanjian kredit luar negeri, yang akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang pada saat mulai berlakunya peraturan ini telah disetujui oleh Pemerintah dan pihak luar negeri, tetap dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian yang bersangkutan.
(2)
Persiapan pembuatan perjanjian kredit luar negeri yang ternyata akan digunakan untuk proyek-proyek yang tidak termasuk dalam penetapan prioritas sebagaimana termaksud pada pasal 1 dihentikan.
(3)
Persiapan pembuatan perjanjian kredit luar negeri yang akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang mendapat prioritas sebagaimana termaksud dalam pasal 1, disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
Pasal 6 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
2/5
www.hukumonline.com
Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 30 Desember 1961 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SOEKARNO
Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 30 Desember 1961 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. MOHD. ICHSAN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 314
3/5
www.hukumonline.com
PENJELASAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1961 TENTANG PENETAPAN PRIORITA DAN PROSEDUR KREDIT LUAR NEGERI DALAM HUBUNGAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA.
I.
UMUM Dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana Pemerintah dihadapkan pada pilihan tentang proyek- proyek mana dari pada seluruh proyek yang telah ditetapkan oleh Dewan Perancang Nasional dan telah disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, akan dilaksanakan lebih dahulu, dan proyek-proyek mana perlu ditunda. Pertimbangan ini perlu mengingat terbatasnya alat-alat pembiayaan yang dapat disediakan, yang berasal baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dalam menentukan pilihan proyek-proyek perlu diperhatikan berbagai fakta yang bersifat ekonomis, politis maupun sosial, sehingga dalam menyelenggarakan pembangunan tersebut dapatlah diperoleh hasil yang maximal. Untuk menjamin kelancaran serta effisiensi dalam melaksanakan pembangunan proyek-proyek pembangunan tersebut perlu diadakan penertiban dan koordinasi yang sebaik-baiknya dalam mengusahakan, menyediakan serta menggunakan alat-alat pembiayaannya.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Penetapan prioritas proyek-proyek pembangunan tersebut dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun oleh Departemen Keuangan. Hal ini perlu agar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut proyek-proyek yang telah ditetapkan prioritas dapat dimuat dalam Anggaran Pembangunan (termasuk anggaran devisen) yang bersangkutan, segala sesuatu dengan mengingat alat-alat pembiayaan yang diperkirakan.
Pasal 2 Syarat-syarat pokok minimum mengenai pembayaran kembali kredit luar negeri yang harus dimuat dalam perjanjian yang bersangkutan seperti: pembayaran pada waktu contract dibuat (down payment), pembayaran sesudah penyerahan dan lain-lain, pembayaran angsuran setiap tahun/setengah tahun, ditetapkan dengan memperhatikan keadaan devisen Negara, sedemikian rupa hingga tidak memberatkan neraca pembayaran. Untuk maksud ini, maka syarat-syarat tersebut sebaiknya ditetapkan oleh suatu badan tertentu, dalam hal ini Bank Indonesia.
Pasal 3 Cukup jelas.
Pasal 4
4/5
www.hukumonline.com
Usaha mencari calon supplier di luar negeri khususnya hanya boleh dilakukan oleh Departemen setelah proyek yang bersangkutan ditetapkan Prioritasnya.
Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Maksudnya supaya alat-alat pembiayaan, khususnya berasal dari luar negeri, hanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang telah ditetapkan prioritasnya. Ayat (3) Penyesuaian dengan prosedur seperti yang ditetapkan dalam peraturan ini perlu diadakan bagi perjanjian kredit luar negeri yang sedang dipersiapkan.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2371
5/5
