INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PENGIRIMAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA KEPADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R.I. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk memenuhi permintaan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsinya, dipandang perlu menginstruksikan kepada para Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Gubernur Bank Indonesia, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, serta Pimpinan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah untuk mengirimkan secara teratur dokumen-dokumen tentang pertanggungjawaban keuangan negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010). MENGINSTRUKSIKAN Kepada : 1. Para Menteri. 2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen. 3. Gubernur Bank Indonesia. 4. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara. 5. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. 6. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Untuk : PERTAMA : Mengirimkan secara teratur dokumen-dokumen tentang pertanggungjawaban keuangan negara dari instansi masing-masing kepada Badan Pemeriksa Keuangan. KEDUA :
Daftar dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII Instruksi Presiden ini. Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1 999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Lampiran I, INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 1999 TANGGAL : 31 MARET 1999
DAFTAR DOKUMEN-DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA YANG PERLU DIKIRIM OLEH DEPARTEMEN KEUANGAN NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
INSTANSI PENGIRIM/JENIS DOKUMEN Nota Keuangan dan RUU APBN Undang-undang APBN (UU APBN) Undang-undang Perubahan APBN (UU PAPBN) Perhitungan Anggaran Departemen Keuangan (Bagian Anggaran XV) Semesteran dan Tahunan Laporan Bulanan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara (TP dan TGR) Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT) tingkat PBI dan PEBIN Laporan Tahunan (LT) Barang Milik Negara tingkat PBI dan PEBIN Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan tentang penghapusan barang milik negara PKPT dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Jenderal.
9. DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN Keppres-keppres tentang Perincian Anggaran Pendapatan Rutin, Perincian Anggaran 10. Belanja Rutin dan Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Satuan 2A, Satuan 2B, Satuan 2C, Satuan 3 dan Satuan 3A, Anggaran Pendapatan 11. Rutin dan Belanja Rutin Daftar Isian Kegiatan (DIK), Daftar Isian Proyek (DIP), Daftar Isian Pembiayaan 12. Proyek (DIPP), dan Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan (SPABP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIK/DIP beserta revisinya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) mengenai penyediaan anggaran belanja rutin non 13. DIK dan anggaran belanja pembangunan non DIP atas beban Bagian Anggaran XVI Daftar Rekening Koran Pemerintab (RICP) setiap akhir bulan Tembusan SPM yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Ditjen Anggaran 14. Daftar nama dan nomor Rekening Khusus pinjaman luar negeri yang dapat 15. dirupiahkan atau RPLN 16. Laporan Triwulan mutasi Rekening Khusus (RIC) pinjaman luar negeri yang dapat dirupiahkan atau RPLN 17. Laporan triwulan realisasi pembayaran hutang negara (pokok pinjaman, bunga dan biaya-biaya lainnya) per kreditor baik hutang dalam negeri maupun hutang luar negeri
18.
INSTANSI PENGIRIM/JENIS DOKUMEN Laporan Triwulan Penyaluran Subsidi daerah Otonom/SDO Laporan Triwulan Penyaluran Bantuan Pembangunan Daerah Laporan Triwulan Posisi Hutang Luar Negeri Proposal pinjaman/hibah luar negeri atau dokumen sejenis yang telah disetujui oleh pemberi pinjaman/hibah luar negeri 23. Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (NPPHLN) 24. Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) 25. Application for Replenishment (pengisian kembali) Rekening Khusus kepada Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PPHLN) Laporan basil audit atas dokumen repleDisbmeDt
NO. 19. 20. 21. 22.
BADAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA 27.
Perhitungan Anggaran Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (Bagian Anggaran XVI) , Semesteran dan Tahunan. 28. Laporan Tahunan (LT) Barang Milik Negara Tingkat Nasional. KANTOR TATA USAHA ANGGARAN 29. Rincian Pertanggung jawaban Penerimaan Bendaharawan umum (DA.OS.31) atau Daftar P.6. 30. Pertanggung jawaban Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau yang dipersamakan per Departemen/Lembaga (DA.OS.32) atau Daftar P.7. 31. Daftar Gabungan Penerimaan dan Pengeluaran Departemen/Lembaga (DA.OS.33) 32. Daftar Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran untuk semua Departemen/Lembaga (DA.OS.34) . 33. Daftar Pemeriksaan Terakhir Pertanggung jawaban seluruh Penerimaan/ Pengeluaran Penerimaan/Pengeluaran untuk semua Departemen/Lembaga IDA.OS.3S) . KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA (KPKN) 34. Laporan Kas Posisi (LKP) setiap akhir bulan dilampiri aurat pernyataan saldo bank (bank statement). 35. Rangkuman Pertanggung jawaban Bendaharawan umum (RPBU) atau DA.OS.06 beserta lampirannya setiap akhir bulan. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 36. Laporan Triwulan Penerimaan Pajak II (LPP-II) beserta lampiran Daftar SPMK yang diuangkan per KPP. 37. Laporan Triwulan Tunggakan Pajak per ICPP. 38. Laporan Triwulan hasil penjualan benda Materai dan Penerimaan Bea Materai dan Pajak Tidak Langsung lainnya (PTLL) . 39. Laporan Triwulan Penerimaan PBB per KP-PBB.
NO. INSTANSI PENGIRIM/JENIS DOKUMEN 40. Laporan Triwulan Restitusi/Kompensasi PBB per KP-PBB. 41. Laporan Triwulan Tunggakan PBB per KP-PBB. 42. Laporan Triwulan Penerbitan SPM PHP PBB per KP-PBB. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 43. 44. 45. 46. 47. 48.
Laporan Bulanan Penerimaan dan Devisa Impor. Laporan Bulanan Ekspor. Laporan Bulanan Penerimaan Ekspor. Laporan Bulanan Penagihan dan Pengembalian Bea Masuk dan Cukai. Laporan bulanan Penerimaan Hasil Lelang. Laporan Bulanan Penerimaan melalui Pos Lalu Bea (Model 2.A dan Register 9). DIREKTORAT JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN
49. Laporan Triwulan Monitoring Kewajiban dan Realisasi Pembayaran Dividen/DPS. 50. Copy surat-surat teguran kepada BUMN atau badan usaha lainnya yang belum membayar dividen/DPS. 51. Laporan Triwulan monitoring tentang saldo piutang dana RDI dan RPD per debitur. Naskah perjanjian pinjaman dana RDI dan RPD antara Menteri Keuangan dan 52. BUMN, BUMD dan Pemda. Copy surat-surat teguran kepada para debitur yang belum membayar hutang dalam 53. rangka NPPP, RDI dan RPD. Laporan Tahunan Pertanggung jawaban Pengelolaan dana RDI dan RPD. 54. Laporan Tahunan tentang Posisi Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada BUMN 55. dan pada badan usaha lainnya. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA Laporan bulanan penerimaan dan penyetoran biaya administrasi 56. Laporan bulanan penyelesaian piutang negara. 57.
Lampiran II, INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 1999 TANGGAL : 31 MARET 1999
DAFTAR DOKUMEN-DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA YANG PERLU DIKIRIM OLEH DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEAMANAN/MABES ABRI NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
JENIS DOKUMEN Rencana Srategi Pertahanan Keamanan Negara (Renstra Hankamneg) . Amanat Anggaran (AA) Dephankam berikut Revisinya. Pedoman Pelaksanaan Amanat Anggaran {PPA) Mabes ABRI berikut revisinya. Petunjuk Pelaksanaan Pedoman dan Anggaran (PPPA) tingkat Unit Organisasi berikut revisinya. Surat Keputusan Otorisasi Menteri (SKOM) . Surat Keputusan Otorisasi Induk (SKOIN) . Surat Keputusan Otorisasi pelaksanaan (SKOP) . Perintah Pelaksanaan Program (P3) . Pemindah Bukuan Dana dari Rekening BUN ke Rekening Dephankam Nota Pemindah Bukuan Menteri (NPBM). Nota Pemindah Bukuan Induk (NPB-IN) . Nota Pemindah Bukuan Pelaksanaan (NPBP). Nota Pemindah Bukuan (NPB) . Laporan Tutup Buku (setiap tahun anggaran) beserta lampiran- nya. Laporan Sisa Anggaran Rutin dan Pembangunan (SIAR-SIAP). Laporan Bulanan Pelaksanaan TP/TGR. Laporan Bulanan Penerimaan dan Penyaluran Dana dan Anggaran. Laporan Triwulan Penerimaan dan Penyaluran Dana dan Anggaran Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA) . Laporan Mutasi Barang Triwulanan (LMBT). Laporan Tahunan Inventaris (LTI) . Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawasan Intern.
Lampiran III INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 1999 TANGGAL : 31 MARET 1999 DAFTAR DOKUMEN-DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA YANG PERLU DIKIRIM OLEH DEPARTEMEN (TIDAK TERMASUK DEPARTEMEN KEUANGAN) LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN DAN SEKRETARIAT JENDERAL/PANITERA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA NO. JENIS DOKUMEN 1. Perhitungan Anggaran (PA) Departemen/Lembaga. semesteran dan tahunan. 2. Peraturan Pemerintah. Keppres dan SK Menteri/Ketua Lembaga yang berkaitan dengan penetapan obyek pungutan, tarip pungutan dan sistem pengelolaan PNBP, serta perubahannya. 3. SKMenteri/Ketua Lembaga tentang penunjukan bendaharawan khusus penerimaan dan atasan langsungnya untuk mengelola PNBP. 4. Laporan triwulanan realiaasi penerimaan, penyetoran dan atau penggunaan PNBP. 5. Laporan Keuangan proyek-proyek yang dibiayai dana pinjaman/ hibah luar negeri sebelum diaudit (unaudited.) 6. Laporan penyelesaian (completion report) proyek-proyek yang dibiayai dana pinjaman/hibah luar negeri. 7. Daftar nomor dan nama rekening-rekening Menteri/Ketua Lembaga dan pejabat lainnya (bukan bendaharawan) yang digunakan untuk menyimpan uang negara pada Bank Indonesia dan atau bank lainnya, beserta laporan triwulanan mutasinya. 8. Laporan Mutasi Barang Triwulan dan Laporan Tahunan Barang Milik Negara tingkat PBI dan PEBIN. 9. Surat Keputusan Menteri/Ketua Lembaga tentang penghapusan barang milik negara. Laporan bulanan perkembangan penyelesaian kerugian negara (TP dan TGR). 10. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) . 11. Laporan Basil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal atau Unit Pengawasan Intern 12. Lembaga. Tambahan Khusus untuk Departemen Kehakiman :
13.
Laporan keuangan tahunan Balai Harta Peninggalan (BHP). Tambahan Khusus untuk Bappenas :
14. Satuan 2, Satuan 3 dan Satuan 3A Anggaran Belanja Pembangunan untuk semua Bagian Anggaran atau departemen/lembaga.
Lampiran IV INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 1999 TANGGAL : 31 MARET 1999 DAFTAR DOKUMEN-DOKUMEN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN NEGARA YANG PERLU DIKIRIM OLEH BANK INDONESIA NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
JENIS DOKUMEN Laporan Keuangan (unaudited) Bank Indonesia. Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) . Laporan triwulanan atas pelaksanaan ATBI. Organisasi dan Prosedur Kerja Bank Indonesia beserta perubahan-erubahannya. Kebijaksanaan akuntansi Bank Indonesia dan revisinya. 6. Laporan Hasil Pemeriksaan Unit Pengawasan Intern. Laporan Triwulanan Posisi Bitang Luar Negeri Pemerintah. Laporan Bulanan Pelaksanaan Pembayaran Hutang Luar Negeri.
Lampiran V INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 1999 TANGGAL : 31 MARET 1999 DAFTAR DOKUMEN-DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA YANG PERLU DIKIRIM OLEH BADAN URUSAN LOGISTIK NO. JENIS DOKUMEN 1. Master Budget Bulog dengan Revisinya. 2. Laporan keuangan bulanan. triwulanan. dan tahunan per Dolog dan Bulog. termasuk laporan keuangan konsolidasi. 3. Laporan operasional bulanan dari masing-masing Biro Teknis. 4. Laporan hasil pemeriksaan Deputi Pengawasan Bulog. termasuk Irtu Dolog. 5. Realisasi penerimaan. penggunaan dan pertanggungjawaban dana-dana untuk biaya perawatan beras. 6. Rencana dan realisasi subsidi bulanan dari Pemerintah sehubungan dengan operasional Bulog dan kebijaksanaan Pemerintah, yaitu , 1) Subsidi kurs atas komoditi yang diimpor (per komoditi), 2) Subsidi selisih harga (OPKP dan impor per komoditi); 3) Subsidi operasional OPKP. dan 4) Subsidi lainnya. 7. Laporan semesteran penerimaan dan penggunaan dana-dana di luar anggaran Bulog. Laporan keuangan uji audited dan audited yayasan dan badan usaha yang dimilikinya. 8.
Lampiran VI INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 1999 TANGGAL : 31 MARET 1999 1. DAFTAR DOKUMEN-DOKUMEN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN NEGARA YANG PERLU DIKIRIM OLEH PEMERINTAH DATI I/DATI II N O. 1. 2. 3. 4.
JENIS DOKUMEN
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Daftar Isian Kegiatan Daerah dan Daftar Isian Proyek beserta revisinya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahannya. Laporan Triwulanan Realisasi APBD. Perhitungan APBD beserta lampirannya sebelum pengesahan. berikut surat keterangan bank (bank statement) mengenai saldo Kas Daerah. Perhitungan Anggaran Daerah beserta lampirannya sesudah pengesahan PKPT dan Laporan hasil Pemeriksaan Itwilprop / Itwilkap / Itwilkod Laporan Bulanan Realisasi Pendapatan Daerah Surat- surat Keputusan yang diterbitkan oleh Majelis TP dan TGR Daerah Rincian Penerimaan dan pengeluaran per Pasal (Bend.24) dan Daftar Penerimaan dan pengeluaran UUDP (Bend.25) per Bendaharawan Daerah pada Akhir Tahun Anggaran. SK Gubernur / Bupati / Walikotamadya KDH tentang Penghapusan Barang Milik Daerah. Laporan Bulanan Penerimaan dan Penggunaan Dana Bantuan Pembangunan Daerah. Laporan Triwulanan Realisasi Penerimaan dan penggunaan Dana subsidi Daerah Otonom. Laporan Mutasi Barang Triwulanan dan Laporan Tahunan Inventarisasi Daerah Laporan Bulanan Perkembangan pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan Daerah (Sektoral,Regional dan Lintas Sektoral / Regional).
Catatan : 1. Untuk dokumen tanggung jawab keuangan perusahaan daerah yang perlu dikirim kepada BPK-RI, lihat daftar dokumen yang harus dikirim dari Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. 2. Untuk dokumen tanggung jawab keuangan daerah dan Bahan Usaha Milik Daerah yangberasal dari propinsi : a. D.I Aceh, Sumatera Utara, Sumatera, dan Riau dikirimkan ke Kantor Perwakilan I BPK-RI Medan. b. Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu dikirimkan ke Kantor Auditorat Perwakilan I BPK-RI Medan di Palembang.
c. Kalimantan Barat, Lampung, Jawa Barat dan DKI Jakarta dikirimkan ke Kantor BPK-RI Jakarta. d. Jawa Tengah. D.I Yogyakarta dan Jawa Timur dikirimkan ke Kantor Perwakilan II BPK-RI Yogyakarta. e. Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor-Timur dikirimkan ke Kantor Sub Auditorat Perwakilan II Yogyakarta di Den Pasar. f. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya dikirimkan ke Kantor Perwakilan II BPK-RI Ujung Pandang. g. Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur dikirimkan ke Kantor Sub Perwakilan III BPK-RI Ujung Pandang di Banjarmasin.
Lampiran VII
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 1999 TANGGAL : 31 MARET 1999 DAFTAR DOKUMEN-DOKUMEN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN NEGARA YANG PERLU DIKIRIM OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA/ BADAN USAHA MILIK DAERAH NO. JENIS DOKUMEN 1. Peraturan Pemerintah/Perda. peraturan pendirian dan atau akte pendirian dari setiap Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah beserta perubahannya. 2. Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana kerja Anggaran Perusahaan (RUP) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Mi1ik Daerah. 3. Laporan Perhitungan Tahunan (LPT) yang dibuat oleh direksi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. 4. Laporan Basil Pemeriksaan Angkutan Publik atas LPT yang di- buat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. 5. Struktur organisasi dan rincian tugas perusahaan dan perubahannya. Pedoman sistem akuntansi dan pedoman operasi perusahaan. 7. Surat-surat keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris dewan pengawas. 8. Risalah-risalah Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Badan Pengawas. Laporan berkala (triwulanan/semesteran) tentang kegiatan Badan Usaha Milik 9. Negara/Badan Usaha Milik Daerah. Laporan hasil pemeriksaan satuan pengawasan intern Badan Usaha Milik 10. Negara/Badan Usaha Milik Daerah. Tambahan khusus untuk Pertamina . Production Sharing Contract (PSC) tiap-tiap KPS. 11. Work Program & Budget tiap-tiap KPS. 12. Laporan Manajemen BPPKA setiap kuartal. 13. Pertamina Quarterly Report (PQR) tiap-tiap KPS. 14. Daftar AFE yang telab disetujui BPPKA tiap-tiap KPS. 15. 16. Daftar AFE. Close-Out tiap-tiap KPS. 16.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
