PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:

bahwa untuk meningkatkan efcktivitas pcIaksanaan tugas dan fungsi Tc ntara Nasional Indonesia, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nornor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat

1. PasaI 4 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (5) Undang- Un dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3.

Undang-Undang Pereneanaan Republik

Nomor

25

Tahun

Pembangunan

Indonesia

Tahun

2004

Nasional 2004

tentang

(Lembaran

Nomor

104,

Sistem Negara

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nasional

Nomor

Indonesia

34

Tahun

(Lembaran

2004

Negara

tentang

Republik

Tentara Indonesia

Tahun 2004 Nornor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 5. Peraturan

Pcmcrintah

Nomor

39

Tahun

2010

tentang

Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5120); 6.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia; MEMUTUSKAN ...

bphn.go.id


2

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN

NOMOR

10

TAHUN

2010

TENTANG

SUSUNAN

ORGAN1SASI TENTARA NASIONAL INDONESIA. PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, diubah sebagai berikut: 1.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 (1)

Markas Besar TNI terdiri atas : a. unsur pimpinan: Panglima TN!. b. unsur pembantu pimpinan: 1.

Staf Umum TNI;

2.

Inspektorat .Jcnderal TNI;

3. Staf Ahli Panglima TNI; 4.

Staf Kebijakan Strategis dan Pereneanaan Umum TNI;

5.

Staf Intelijen TNI;

6.

Staf Operasi TNI;

7.

Staf Personalia TNI;

8.

Staf Logistik TNI;

9.

StafTeritorial TNI; dan

10. Staf Komunikasi dan Elektronika TN!. e. un sur pclayanan : 1. Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI; 2,

Pusat Pengendalian Operasi TNI;

3.

Sekretariat Umum TNI; dan

4.

Detasemen Markas Markas Besar TN!. d. Badan ...

bphn.go.id


3 d. Badari Pclaksana Pusat: 1.

Sekolah Star dan Komando TN!;

2.

Komando

Pembinaan

Doktrin,

Pendidikan

dan

Latihan TN!; 3.

Akademi TN!;

4.

Badan Intelijen Strategis TN!;

5. Pasukan Pengamanan Presidcn; 6.

Badan Pembinaan Hukum TN!;

7.

Pusat Penerangan TN!;

8. Pusat Kcschatan TN!; 9.

Polisi Militer TNI;

! O. Badan Pcrbckalan TN!; II. Pusat Pcmbinaan Mental TNI; 12. Pusat Keuangan TN!; 13. Pusat Scjarah TNI; 14. Pusat Inforrnasi dan Pengolahan Data TNI; 15. Pusat Misi Pemcliharaan Perdamaian; 16. Pusat Pengkajian Strategi TNI; 17. Pusat Pcngembangan Kepcmimpinan TN!; 18. Pusat Kerja Sarna Internasional TNI; 19. Pusat Jasmani dan Pcraturan Militer Dasar TN!; 20. Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana; 21. Pasukan Pemukul Reaksi Cepat; 22. Komando Garnisun Tetap; dan 23. Satuan Sibcr TNl. e. Komando Utama Operasi TN! : I.

Komando Pertahanan Udara Nasional;

2.

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan;

3.

Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat;

4.

Komando Pasukan Khusus;

5.

Komando Daerah Militcr;

6.

Komando Armada;

7.

Komando Lintas Laut Militer; dan

8.

Komando OperasionaI TNI Angkatan Udara. (2) Komando ...

bphn.go.id


(2)

4 Komando Utama Opcrasi scbagairnana dimaksud pada huruf

c angka 3 sampai dcngan angka 8 mcrangkap dan berfungsi sebagai Komando Utama Pembinaan. 2.

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi scbagai berikut: Pasal16 (1)

Staf Ahli Panglima TN! disebut Sahli Panglima TN! bertugas membantu mcmbcrikan saran kepada Panglima TN! sesuai dengan bidang keahliannya untuk mengolah dan menelaah sccara akadernis rriasaiah nasional dan interriasional yang terkait dalam rangka mendukung tugas pokok TN!.

(2)

Sahli Panglima TN! tcrdiri dari 10 (scpuluh) Sahli Tingkat III dan 17 (tujuh bclas) Sahli Tingkat II yang bertanggung jawab kepada Panglima TN!.

(3)

Sahli Panglima TN! dikoordinasikan oleh 1 (satu) orang Koordinator Sahli Panglima TN! disebut Koorsahli Panglima TN! yang ditunjuk oleh Panglima TN! dari salah satu Sahli Tingkat III.

(4)

Mekanisme pelaksanaan tugas Sahli Panglima TN! diatur dcngan Pcraturan Panglima TN!.

3.

Ketentuan Pasal 24 dihapus.

4.

Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 27A sehingga bcrbunyi scbagai berikut: Pasal27A (1)

Oetasemen Markas Markas Besar TN! discbut Denma Mabes TN! bertugas menyelenggarakan urusan dalam, pengurusan personcl, logistik, dan kcuangan di lingkungan Mabes TN!. (2)

Oenma ...

bphn.go.id


5

(2)

Denma Mabes TN! dipimpin olch Kornandan Denma Mabes TN! disebut Dandenma Mabes TN! yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pang!ima TN!, dalam pelaksanaan tugas schari-hari dikoordinasikan oleh Kasum

TN!. 5.

Ketentuan Pasal 30 ayat (3) diu bah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal30

6.

(1)

Akademi TN! bertugas menyclenggarakan pendidikan pertarna Perwira TN! yang bersifat integratif dalam rangka menyiapkan kader Pemimpin TN!.

(2)

Akademi TN! dipimpin oleh Komandan Jenderal Akademi TN! discbut Danjen Akademi TN! yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglirna TN!, dalam pe1aksanaan tugas schari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TN!.

(3)

Danjcn Akademi TN! dibantu oleh Wakil Danjen Akademi TN! disebut Wadanjen Akademi TN! dan 3 (tiga) orang Direktur Akademi TN!.

Ketentuan Pasal 31 ayat (3) diubah schingga berbunyi sebagai berikut: Pasa131 (1)

Badan Intclijcn Strategis TN! discbut Bais TN! bertugas menyelenggarakan kegiatan dan cpcrasi intelijen strategis scrta pembinaan kekuatan dan kemampuan intelijen stratcgis dalam rangka mendukung tugas pokok TN!.

(2)

Bais TN! dipimpin olch Kepala Bais TN! disebut Kabais TN! yang berkcdudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TN!, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TN!. (3) Kabais ...

bphn.go.id


6 (3)

7.

Kabais TN! dibantu oleh Wakil Kabais TN! disebut Waka Bais TNI, 7 (tujuh) orang Direktur Bais TNI, dan 3 (tiga) orang Komandan Satuan disingkat Dansat, Atase Pertahanan, serta Penasihat Militcr Pcrwakilan Tctap Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 35A sehi ngga bcrbunyi scbagai bcrikut: Pasal35A

8.

(1)

Polisi Militer TNI discbut POM TNI bertugas membantu Panglima TN! dalam mcrumuskan kebijakan dan menyelcnggarakan fungsi Kcpolisian Militer guna mendukung pclaksariaan tugas pokok TN!.

(2)

POM TNI dipimpin olch Komandan POM TNI disebut Dan POM TN! berkcdudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TN!, dalam pclaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TN!.

(3)

Dan POM TNI dibantu oleh Wakil Dan POM TNI disebut Wadan POM TN!.

Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 43A dan Pasal 43B schingga bcrbunyi sebagai berikut: Pasal43A (1)

(2)

Pusat Kcrja Sarna Internasional TN! disebut Puskersin TN! bertugas menyelcnggarakan kegiatan kerja sarna internasional di lingkungan TN! dalam rangka mendukung tugas pokok TN!. Puskersin TNI dipimpin oleh Kopala Puskersin TNI disebut Kapuskersin TNI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan olch Kasum TN!. Pasal ...

bphn.go.id


7

Pasal43B

9.

(1)

Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar TNI disebut Pusjaspermildas TNI bertugas menyelenggarakan kebijakan bidang jasrnani prajurit meliputi pengadaan dan pemeliharaan kcscgaran jasmani, melaksanakan pembinaan olahraga militer dan olahraga umum dan pelaksana Kornite Olahraga Militer Indonesia disingkat KOMI serta menyeIenggarakan pembinaan Peraturan Militer Dasar guna mendukung tugas pokok TN!.

(2)

Pusjaspcrrnildas TNI dipimpin olch Kepala Pusjaspermildas TNI disebut Kapusjaspcrrnildas TNI berkcdudukan di bawah dan bertanggung jawab kcpada Panglima TNI, dalam rangka pelaksanaan tugas schari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TN!.

Di antara Pasal 46 dan Pa.sal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal46A (1)

Satuan Siber TNI disebut Satsiber TNI bertugas menyelenggarakan kegiatan dan operasi siber di lingkungan TNI dalarn rangka mend ukung tugas pokok TN!.

(2)

Satsiber TNI dipimpin oleh Komandan Satsiber TNI disebut Dan satsiber TNI berkcdudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pclaksanaan tugas schari-hari dikoordinasikan olch Kasum TN!.

10. Ketentuan Pasal 49 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai beri kut: Pasal49 (1)

Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat disebut Kostrad adalah Kotama Ops yang bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan tingkat strategis sesuai dcngan kebijakan Panglima TN!. (2) Kostrad ...

bphn.go.id


8

(2)

Kostrad dipimpin olch Panglima Kostrad disebut Pangkostrad, yang bcrked udukan di bawah dan bcrtanggung jawab kepada Panglima TN!.

(3)

Pangkostrad dibantu olch Kepala Staf Kostrad discbut Kas Kostrad, Panglima Divisi Infantcri disc but Pangdivif, Kopala Staf Divisi Infantcri disebut Kasdivif, dan Inspektur Kostrad discbut Irkostrad.

(4)

Susunan organisasi Kostrad dan satuan-satuan dibawahnya dibentuk sccara berjcnjang sesuai dengan kebutuhan.

11. Ketentuan Pasal 51 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal51 (1)

Komando Daerah Militer disingkat Kodam adalah Kotama Ops yang bertugas menyclenggarakan operasi pertahanan dan keamanan negara matra darat di wilayahnya, dalam rangka pcngcrahan dan pcnggunaan kekuatan TNI scsuai dcngan kebijakan Panglima TN!.

(2)

Kodam dipimpin olch Panglima Kodam disc but Pangdam yang berkcdudukan di bawah dan bcrtanggung jawab kepada Panglima TN!.

(3)

Pangdam dibantu olch Kcpala Staf Kodam discbut Kasdam dan Komandan Komando Resort Militer disc but Danrem.

(4)

Susunan organisasi Kodam dan satuan-satuan dibawahnya dibentuk secara bcrjcnjang sesuai dengan kcbutuhan.

12. Ketentuan Pasal 55 d ubah schingga bcrbunyi scbagai berikut: Pasal55 Markas Bcsar TNI Angkatan Darat tcrdiri atas : a.

unsur pimpinan : 1. Kcpala Staf TNI Angkatan Darat; dan 2. Wakil Kcpala StafTNI Angkatan Darat. b.

unsur .,.

bphn.go.id


9 b. unsur pembantu pimpinan :

1. !nspektorat Jendcral TN! Angkatan Darat; 2.

Staf Ahli Kasad;

3.

Staf Pcreneanaan dan Anggaran TN! Angkatan Darat;

4.

Staf Pcngamanan TN! Angkatan Darat;

5.

Staf Operasi TN! Angkatan Darat;

6.

Staf Pcrsonalia TNI Angkatan Darat;

7.

Staf Logistik TN! Angkatan Darat; dan

8.

Staf Teritorial TN! Angkatan Darat.

e. unsur pelayanan diatur dengan Peraturan Panglima TN!. d. Badan Pelaksana Pusat : 1. Pusat Penerbangan TN! Angkatan Darat; 2.

Pusat Polisi Militer TN! Angkatan Darat;

3. Pusat Teritorial TN! Angkatan Darat; 4.

Pusat Kesehatan TN! Angkatan Darat;

5.

Pusat !ntelijen TNI Angkatan Darat;

6.

Direktorat Zcni TN! Angkatan Darat;

7.

Direktorat Perhubungan TN! Angkatan Darat;

8.

Direktorat Peralatan TN! Angkatan Darat;

9.

Direktorat Pembekalan Angkutan TN! Angkatan Darat;

10. Direktorat Ajudan .Icnderal TN! Angkatan Darat; 11. Direktorat Topografi TN! Angkatan Darat; 12. Direktorat Hukum TN! Angkatan Darat; 13. Direktorat Keuangan TN! Angkatan Darat; ] 4. Dinas .Jasrnani TN! Angkatan Darat; 15. Dinas Pcmbinaan Mental TN! Angkatan Darat; 16. Dinas ...

bphn.go.id

-'~

,


10 16. Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat; 17. Dinas Penclitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat; 18. Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat; 19. Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatan Darat; 20. Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat; 21. Dinas Kelaikan TNI Angkatan Darat; 22. Akademi Militer; 23. Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat; dan 24. Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat, e.

Komando Utarna Pembinaan : 1.

Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat;

2.

Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TN! Angkatan Darat;

3.

Komando Daerah Militer; dan

4.

Komando Pasukan Khusus.

13. Ketentuan Pasal 66 dihapus. 14. Ketentuan Pasal 67 dihapus. 15. Keterrtuan Pasal 68 dihapus. 16. Ketentuan Pasal 69 dihapus. 17. Ketentuan Pasal 70 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga bcrbunyi scbagai bcrikut: Pasal70 (1)

Pusat Penerbangan TN! Angkatan Darat disebut Puspenerbad bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penerbangan TN! Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas TN! Angkatan Darat. (2) Puspenerbad ...

bphn.go.id


!1

(2)

(3)

Puspencrbad dipimpin o!eh Komandan Puspenerbad disebut Danpuspcncrbad yang bcrkcdudukan di bawah dan bcrtanggung jawab kcpada Kasad, da!am pclaksanaan tugas schari-hari dikoordinasikan olch Wakasad. Danpuspcncrbad dibantu olch Waki! Danpuspenerbad disc but Wadan Puspcncrbad.

18. Di antara Pasa! 72 dan Pasa! 73 disisipkan 1 (satu) Pasa! yaitu Pasal 72A schingga bcrbunyi scbagai bcrikut: Pasa! 72A (1) Pusat Kcschatan TN! Angkatan Darat disc but Puskcsad bcrtugas mcnyclcnggarakan segala upaya yang bcrkcnaan dcngan

pcmbinaan

kcsehatan

prajurit,

PNS

beserta

kc!uarganya, pcmbinaan kcschatan satuan dan Litbang Kcschatan da!am rangka mcndukung tugas TN! Angkatan Darat. (2) Puskcsad

dipimpin

olch

Kcpala

Pusat

Kcsehatan

TN!

Angkatan Darat discbut Kapuskcsad yang bcrkcdudukan di bawah dan pclaksanaan

bcrtanggung jawab tugas sehari-hari

kepada Kasad, dalam dikoordinasikan o1eh

Wakasad. (3) Kapuskcsad dibantu o1ch: a. Kcpala

Rumah

Sakit

Pusat

Angkatan

Darat

Gatot

Socbroto disc but Ka RSPAD Gatot Soebroto; b. Wakil Kcpala Pusat Kcschatan Angkatan Darat discbut Wakapuskcsad; c. Wakil Kcpala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Socbroto disc but Waka RSPAD Gatot Socbroto; dan d. Kctua Kornitc Mcdik RSPAD Gatot Socbroto discbut Ka Mcdik RSPAD Gatot Socbroto. 19. Kctcntuan Pasal 78 dihapus. 20. Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan ! (satu) Pasal yaitu Pasal 89A schingga bcrbunyi scbagai bcrikut: Pasal ...

bphn.go.id


12 Pasa189A (1)

Dinas

Kclaikan TN! Angkatan

Darat

discbut Dislaikad

bertugas mclaksanakan pcmbinaan fungsi, standarisasi, dan kclaikan

komoditi

militer

untuk

pcngadaan

dan

pemcliharaan dalam rangka mendukung tugas pokok TN! Angkatan Darat. (2)

Dislaikad

dipimpin

olch

Kepala

Dislaikad

disebut

Kadislaikad yang bcrkcdudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasad, dalam pclaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan olch W akasad.

21. Ketcntuan Pasal 94 ayat (3) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga bcrbunyi scbagai berikut:

Pasa194 (1)

Komando Pembinaan Doktrin, Pcndidikan dan Latihan TN! Angkatan

Darat

discbut

Kodiklatad

bertugas

menyelenggarakan pembinaan doktrin dan organisasi satuan jajaran TN! Angkatan Darat, pcmbinaan pendidikan dan latihan TN! Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas TN! Angkatan Darat. (2)

Kodiklatad dipimpin oleh Komandan Kodiklatad disebut Dankodiklatad yang berkcdudukan di bawah dan bertanggung jawab kcpada Kasad, dalam pclaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasad. (3) Dankodiklatad ...

bphn.go.id


13

(3)

Dankodiklatad dibantu olch Wakil Dankodiklatad disebut Wadan Kodiklatad, 5 (lima) orang Direktur Kodiklatad, 4 (em pat) orang Komandari Pusat Kcsenjataan, dan 1 (satu) orang Inspcktur Kodiklatad disc but Irkodiklatad.

(4)

Kcma ndan Pusat Kcscnjataan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: a. Komandari

Pusat

Kcscnjataan

Infanteri

disebut

Pusat

Kcscnjataan

Kavaleri

discbut

Danpusscnif; b. Komandan

Danpussenkav: c. Komandan Pusat Kcscnjataan Artileri Medan diseb ut Danpusscnarmcd; dan d. Korriandan Pusat Kcse njataan Artileri Pertahanan Udara discbut Danpussenarhanud. (5)

Danpussenif dibantu oleh Wakil Danpussenif disc but Wadan Pusscnif.

22. Ketentuan Pasal 97 diu bah schingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal97 Markas Bcsar TNI Angkatan Laut tcrdiri atas : a. unsur pirnpman : 1. Kcpala Staf TNI Angkatan Laut; dan 2.

Wakil Kepala StafTNI Angkatan Laut.

b. unsur pembantu pimpinan : I. Inspektorat Jcnderal TNI Angkatan Laut; 2.

Star Ahli Kasal; 3. Star ...

bphn.go.id


3.

14 Staf Pcrcncanaan dan Anggaran TN! Angkatan Laut;

4.

Staf Pengamanan TN! Angkatan Laut;

5.

Staf Operasi TN! Angkatan Laut;

6.

Staf Personalia TN! Angkatan Laut;

7.

Staf Logistik TN! Angkatan Laut; dan

8. Staf Potensi Maritim. e. unsur pelayanan diatur dengan Pcraturan Panglima. d. Badan Pelaksana Pusat : 1. Dinas Pengamanan TN! Angkatan Laut; 2.

Dinas Pencrangan TN! Angkatan Laut;

3.

Dinas Komunikasi dan Elektronika TN! Angkatan Laut;

4.

Dinas Pcmbinaan Hukum TN! Angkatan Laut;

5.

Dinas Pcmbinaan Potensi Maritim;

6.

Dinas Administrasi Personel TN! Angkatan Laut;

7.

Dinas Pcndidikan TN! Angkatan Laut;

8.

Dinas Pcrawatan Pcrsoricl TN! Angkatan Laut;

9.

Dinas Keschatan TN! Angkatan Laut;

10. Dinas Materiil TN! Angkatan Laut; 11. Dinas Matcriil Senjata dan Elektronika TN! Angkatan Laut: 12. Dinas Kclaikan Material TN! Angkatan Laut; 13. Dinas Fasilitas Pangkalan TN! Angkatan Laut; 14. Dinas Pengadaan TN! Angkatan Laut; 15. Dinas Pcmbckalan TN! Angkatan Laut; 16. Dinas Keuangan TN! Angkatan Laut; 17. Dinas Pcnclitian dan Pengembangan TN! Angkatan Laut;

18. Dinas ...

bphn.go.id

.'~

.


15 18. Dinas !nformasi dan Pengo!ahan Data TN! Angkatan Laut; 19. Dinas Psikologi TN! Angkatan Laut; 20. Dinas Opcrasi dan Latihan TN! Angkatan Laut; 21. Pusat Penerbangan TN! Angkatan Laut; 22. Pusat Polisi Militcr TN! Angkatan Laut; 23. Akadcmi TN! Angkatan Laut; 24. Sekolah Staf dan Komando TN! Angkatan Laut; dan 25. Sekolah Tinggi Teknologi TN! Angkatan Laut. e.

Komando Utama Pembinaan : 1. Komando Armada; 2. Komando Lintas Laut Militer; 3. Korps Marinir; 4. Komando Pembinaan Doktrin, Pcndidikan dan Latihan TN! Angkatan Laut; dan 5. Pusat Hidrografi dan Oscanografi TN! Angkatan Laut.

23. Di antara Pasal 106 dan Pasal 107 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 106A schingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 106A (1)

Staf Potensi Maritim disebut Spotmar adalah staf umum pembantu Kasal yang bertugas membantu Kasal dalam menyelenggarakan fungsi staf umum TN! AL di bidang potensi maritim, yang meliputi percncanaan program dan anggaran, pembinaan kemampuan potensi maritim, pembinaan kctahanan wilayah maritim, pembinaan komunikasi sosial maritim, pcmbinaan bakti TN! AL, dan pcmbinaan wilayah perbatasan laut dalam rangka menyiapkan Ruang, Alat, dan Kondisi (RAK) Juang yang tangguh bagi kepentingan pert.aharian negara aspek laut. (2) Spotmar ...

bphn.go.id

PRESIDEN INDONESIA

REPUBLlI~

16

(2)

Spotmar

dipimpin

olch

Asistcn

Potcnsi

Maritim

Kasal

disc but Aspotmar Kasal yang bcrkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pe1aksanaan tugas sehari-hari dikoordinasi kan oleh Wakasal. (3)

Aspotmar Kasal dibantu oleh Wakil Aspotmar Kasal disebut Waaspotmar Kasal.

24. Ketentuan Pasal 109 dihapus. 25. Di antara Pasal 126 dan Pasal 127 disisipkan I (satu) Pasal yaitu Pasal 126A sehingga bcrbunyi scbagai bcrikut: Pasal 126A (1)

Dinas Opcrasi dan Latihan TN! Angkatan Laut disebut Disopslatal adalah Badan Pelaksana Pusat TN! Angkatan Laut yang bertugas mcnyelenggarakan pembinaan operasi dan latihan dalam rangka mendukung tugas pokok TN! Angkatan Laut.

(2)

Disopslatal Kadisopslatal

dipimpin yang

oleh

Kopala

Disopslatal

berkedudukan

di

disebut

bawah

dan

bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pe1aksanaan tugas schari-hari dikoordinasikan olch Wakasal. 26. Di an tara Pasal 130 dan Pasal 131 disisipkan I (satu) Pasal yaitu Pasal 130A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal ...

bphn.go.id


17 Pasal 130A (1)

8ekolah Tinggi Tcknologi TN] Angkatan Laut d isebut 8TTAL adalah Bad an Pclaksana Pusat TN] Angkatan Laut yang bertugas menyelcnggarakan pendidikan pendidikan (prodi)

teknik rncsin,

strata D3 program

teknik elektro,

tekriik

informatika, hidro oscanografi, strata 81 prodi teknik mesin, teknik elektro, teknik informatika, hidro oseanografi, teknik manajerncn industri dan strata 82 prodi analis sistem dan riset operasi dalam rangka mendukung tugas pokok TN] Angkatan Laut. (2)

8TTAL dipimpin oleh Komandan 8TTAL discbut Dan 8TTAL yang

berkcdudukan di

kepada

Kasal,

dalam

bawah

dan

pe1aksanaan

bertanggung jawab tugas

sehari-hari

dikoordinasikan olch Wakasal. 27. Keten tuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 134 (1)

Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TN] Angkatan Laut disc but Kodiklatal bertugas menyelcnggarakan pcmbinaan doktrin dan orgarusasi satuan jajaran TN] Angkatan Laut, pembinaan pendidikan dan latihan TN] Angkatan Laut dalam rangka mendukung tugas TN] Angkatan Laut.

(2)

Kodiklatal dipimpin oleh Komandan Kodiklatal disebut Dankodiklatal yang bcrked udukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

(3)

Dankodiklatal dibantu oleh Wakil Dankodiklatal disebut Wad an Kodiklatal dan 4 (empat) orang Direktur serta Komandan Komando Pcndidikan Operasi Laut disebut Dankodikopsla. 28. Di ...

bphn.go.id

PRESIDEN REPU8LIK INDONESIA

18

28. Di antara Pasal 134 dan Pasal 135 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 134A schingga bcrbunyi scbagai berikut: Pasal 134A (1)

Pusat Hidrografi dan Oscanografi TNI Angkatan Laut discbut Pushidrosal bcrtugas mcnyclcnggarakan pembinaan hidro oscanografi yang meliputi s urvei , pcnclitian, pemetaan laut, publikasi, pcncrapan lingkungan laut, dan keselamatan navigasi pelayaran baik untuk kepcntingan TNI maupun untuk kcpe ntingan umum, dan mcnyiapkan data dan informasi wilayah pcrtahanan di laut dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut.

(2)

Pus hidrosal dipimpin olch Kcpala Pushidrosal discbut Kapushidrosal yang berkedudukan di bawah dan bcrtanggung jawab kepada Kasal, dalam pelaksanaan tugas schari-hari dikoordinasikan oleh Wakasal.

(3)

Kapushidrosal dibantu Wakil Kapushidrosal discbut Waka Pushidrosal.

29. Ketentuan Pasal 135 diubah schingga bcrbunyi scbagai bcrikut: Pasal 135 Markas Bcsar TNI Angkatan Udara tcrdiri atas : a. unsur prm pman : I.

Kcpala Staf TN! Angkatan Udara: dan

2.

Wakil Kcpala Staf TN! Angkatan Udara.

b. unsur pcmbantu pimpinan : 1. !nspcktorat .Jerideral TN! Angkatan Udara; 2.

Staf Ahli Kasau;

3.

Staf Pcrcncanaan dan Anggaran TN! Angkatan Udara;

4.

Staf Pengamanan TN! Angkatan Udara;

5. Staf Operasi TN! Angkatan Udara; 6.

Staf Personalia TN! Angkatan Udara; 7. Staf ...

bphn.go.id


19 7.

Staf Logistik TN! Angkatan Udara; dan

8.

Staf Potcnsi Dirgantara.

c. unsur pclayanan diatur dcngan Pcraturan Panglima. d. Badan Pelaksana Pusat : 1.

Dinas Kcuangan TN! Angkatan Udara;

2.

Dinas Inforrnasi dan Pengo!ahan Data TN! Angkatan Udara;

3.

Dinas Penelitian dan Pengembangan TN! Angkatan Udara;

4.

Dinas Pengamanan dan Sandi TN! Angkatan Udara;

5.

Dina.s Survei dan Pemotretan Udara TN! Angkatan Udara;

6.

Dirias Pcnerangan TN! Angkatan Udara;

7.

Dinas Pengcmbangan Operasi TN! Angkatan Udara;

8. Dinas Keselamatan Terbang dan Kerja TN! Angkatan Udara;

9.

Dinas Potcnsi Kcdirgan taraan;

10. Di nas Hukum TN! Angkatan Udara; 11. Dinas Adrninistrasi Persone! TN! Angkatan Udara; 12. Dirias Perididikan TN! Angkatan Udara; 13. Dinas Perawatan Personcl TN! Angkatan Udara; 14. Dirias Kesehatan TN! Angkatan Udara; 15. Dinas Psikologi TN! Angkatan Udara; 16. Dinas Matcriil TN! Angkatan Udara; 17. Di nas Aeronautika TN! Angkatan Udara; 18. Dinas Korriunikasi dan Elektroriika TN! Angkatan Udara; 19. Dinas Fasilitas dan Konstruksi TN! Angkatan Udara; 20. Dmas Pcngadaan TN! Angkatan Udara; 21. Di nas Operasi dan Latihan TN! Angkatan Udara; 22. Lernbaga Kcschatan Penerbangan dan Ruang Angkasa "Saryan to" (Lakcspra "Saryanto"); 23. Pusat Polisi Militer TN! Angkatan Udara; 24. Akademi TN! Angkatan Udara (AAU); dan 25. Seko!ah

Staf

dan

Komando

TN!

Angkatan

Udara

(Seskoau). e. Komando ...

bphn.go.id

.'~

,


20 e. Komando Utama Pembinaan: 1. Komando Operasi TNI Angkatan Udara; 2.

Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Udara;

3.

Komando Pemeliharaan MateriiI TNI Angkatan Udara; dan

4.

Korps Pasukan Khas.

30. Di antara PasaI 144 dan PasaI 145 disisipkan 1 (satu) PasaI yaitu PasaI 144A sehingga berbunyi sebagai berikut: PasaI 144A (1)

Staf

Potcnsi

membantu

Dirgantara

Kasau dalam

disc but

Spotdirga

bertugas

menyelenggarakan fungsi

staf

umum TNI Angkatan Udara di bidang potensi dirgantara yang

meliputi

pcrcncanaan

program

dan

anggaran,

pcmbinaan kemampuan dirgantara, pembinaan ketahanan wilayah dirgantara, pcmbinaan komunikasi sosiaI dirgantara, pembinaan Bakti TNI AU dan pembinaan wilayah perbatasan udara dalam rangka menyiapkan Ruang, Alat dan Kondisi (RAK) .Juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara aspek udara. (2)

Spotdirga dipimpin olch Asisten Potensi Dirgantara Kasau disebut Aspotdirga Kasau yang berkcdudukan di bawah dan bcrtanggung jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oIeh Wakasau.

(3)

Aspotdirga Kasau dibantu oIeh WakiI Aspotdirga Kasau disebut Waaspotdirga Kasau.

31. Di antara PasaI 164 dan PasaI 165 disisipkan 1 (satu) PasaI yaitu PasaI 164A sehingga berbunyi sebagai berikut: PasaI ...

bphn.go.id


21 Pasal 164A (1)

Dinas Opcrasi dan Latihan TN] Angkatan Udara disebut Disopslatau kesiapan

bertugas

dan

menyelcnggarakan

kemampuan

di

pembinaan

bidang operasi,

latihan,

dukungan opcrasi dan latihan serta pcmbinaan profesi operasi. (2)

Disopslatau

dipimpin

Kadisopslatau

yang

olch

Kepala

Disopstatau

berkedudukan

di

disebut

bawah

dan

bertanggung jawab kcpada Kasau, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasau. 32. Ketentuan Pasal 170 diu bah sehingga bcrbunyi sebagai berikut: Pasal 170 (1)

Komando Pernbinaan Doktrin, Pcrididikan dan Latihan TN] Angkatan

Udara

menyclenggarakan

discbut pembinaan

Kodiklatau doktrin

dan

bertugas organisasi

satuan jajaran TN! Angkatan Udara, pcrnbinaan pendidikan dan latihan TN! Angkatan Udara dalam rangka mendukung tugas pokok TN! Angkatan Udara. (2)

Kodiklatau dipimpin oleh Komandan Dankodiklatau bertanggung

yang

berkedudukan

Kodiklatau disebut di

bawah

dan

jawab kepada Kasau, dalam pelaksanaan

tugas sehari-hari dikoordin asikan oleh Wakasau. (3)

Dankodiklatau dibantu oleh Wakil Dankodiklatau disebut Wadan Kodiklatau, 4 (empat) Direkt.ur, serta Pangkalan

Udara

Pc ndidika n

disingkat

Komaridan Danlanud

Pendidikan.

33. Ketentuan ...

bphn.go.id


22

33. Ketentuan Pasal 172 diubah schingga bcrbunyi sebagai berikut:

Pasal 172 (1)

Korps Pasukan Khas discbut Korpaskhas bertugas membina kekuatan dan kcmarripu an Paskhas dalarn pertahanan pangkalan j alutsista/ instalasi TNI Angkatan Udara, pengendalian pangkalan udara depan , pcngcndalian ternpur, SAR ternpur scrta operasi-opcrasi lain sesuai dengan ke bijakan Panglirna TN!.

(2)

Korpaskhas dipirnpin oleh Kornandan Korpaskhas disebut Dankorpaskhas yang berkcdudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasau, dalarn pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordiriasikan olch Wakasau.

(3)

Dankorpaskhas diban tu oleh Wakil Dan korpaskhas discbut Wadan Korpaskhas.

34. Kctentuan Pasa! 176 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 176 (1)

Pe rubahan danjatau pcmbcn tukan unit organisasi baru yang dijabat oleh Perwira Tinggi dite tapkan oleh Presiden.

(2)

Perubahan danj atau pernbentukan unit organisasi baru yang dijabat oleh Perwira setingkat Kolonel diatur dengan Peraturan Panglima TN! setclah rncndapat persctujuan Prcsidcn.

(3)

Pcrubahan danj atau pernbcntukan unit organisasi baru yang dijabat olch Pcrwira di bawah Kolonel diatur dengan Peraturan Panglirna TN!. 35. Di ...

bphn.go.id


23

35. Di an tara Pasa! 176 dan Pasa! 177 disisipkan 1 (satu) Pasa! yaitu Pasa! 176A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasa! 176A Susunan jabatan dan kcpangkatan Perwira Tinggi di !ingkungan TN! ada!ah scbagaimana tercanturn da!am Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

36. Ketentuan Pasa! 178 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasa! !78 (1)

Se!uruh ketcntuan peraturan pe!aksanaan tentang organisasi di lingkungan TN!, masih tetap bcr!aku scpanjang tidak bcrtentangan dan bclum diubah dan/ atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

(2)

Pada saat Pcraturan Prcsidcn ini mu!ai berlaku, se!uruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan TN! tctap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dcngan dibcntuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasa!ll Peraturan Presiden ini mu!ai berlaku pada tangga! diundangkan.

Agar ...

bphn.go.id


24 Agar setiap orang mcngctahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dcngan penempatannya dalam Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia.

Ditctapkan di Jakarta pada tanggal 14 .Juli 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd. YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 138

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

bphn.go.id


LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 62 TAHUN 2016 TANGGAL: 14 JULI 2016

STRUKTUR KEPANGKATAN DAN JABATAN PERWlRA TINGGI DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

~l[

_. --

--

.

-

JABATAN

PANGKAT

",,,,".=~=.~~-~-='===-="'.,,,==

MABES TNI .

.

.-~

TNI

.•

~

c , ·_ _ _

~_

7_=_=~~~

-

....

--

~=._~"=~.

UNSUR PEMBANTU PIMPINAN

r-

1

2.

Kasum TNI 1rjen TN1

=~~.~=-

3.

[ 4.

-

..

_.

--~.-

--"--"'~-

=~=''''''.~~'''~~~='=.'''4-==-~-_

Wairjen TNI

_._.

".=~

Koorsahli PangIima TNI .

.=.~-.==

[ 5.]1 Sahli Panglima TNTTing ~6-IAsi~ten-Pan-~i;m;TNi'~ __ ~!~J.1::sp~ktur.

~~~~~-!~L:-

---J

1

-'~----

--~--.=~,

UNSUR PIMPINAN -_.

F-_LJ.p~nglima

--.

_·=o~

bphn.go.id


2

NO[-=~~.~"-~ -~

3·1

J~BATAN

.~~~~-. -~l~~?ANG~1'_

l

J

Kapuspcn TNI/Kababinkum TNI/ Kapuskcs TNI/ Pati Bintang 2 Danpasparnpres / Dan POM TNI/Waka Bais TNI 4~- Wakapuspcn - -- TNI~/W~kababinku~--TN·i/:jPati Bintang 1 Wakapuskes TNI/ WadankodikIat TNI/ Wadanpaspampres/ Wadan POM TNI _····-~~~~~~~~i-~~-~~~41 Pati Bintang 1 5. Kababek TNI/Kapusbintal TNI/Kapusku TNI/ Kapusjarah TNI/Kapusinfolahta TNI/Ka PMPP TNI/Kapusjianstra TNI/Kapuskersin TNI/ Kapusjaspcrmildas TNI/ Kaskogartap / Dansatsiber TNI

···~~l· ~g~~[~[~~i;:'~~~~j:~~~:I~::~·-1-· l_...• _.~.

~

~~~~~~ .... ,~...

". __'.• _..."~._"•.•,.

,,

Pati Bintang 1

..._.~_

7~than RI (Negara tertcntu)/ Penasehat PTRI di PBBJI

~_J ·

Ii ['

.__~_~"

Pati Bintang I I

Odit~2:~Y~Cl~~:~~~~l.I,~-~-·.:~-·=~~,---::~:~==:~=::JL~ati. ~~L-

I -1~

KOTAMA OPS

2.

1

pangk~ili~~~----~=-_·' .. --'.=~~:_~.~-~-=

. -..=~:

I

Pati Bintang

Pangkohanudnas/ Pangdarri/ , Pangdivif/ Danjcn Kopassus /

I 1

31

Pati Bintang 2 j

j

Pangkoarrnada / Pangkolinlamil/ Pangkoopsau '·-3~ Ka;K~~tr~d-~--~·_-~-~-----~· ..

-sl

4"~~;t;:d---~-·_-_·

...

'.

II

I~p;tiB'i~tang 2 ... ]

__.__: ].

_.=~

P~ti Bintang 1

~::d~:i7;;~~:~;L ~~~:::~-s;-~~~-~--

, Kas Koarmada / Kas Kolinlamil/ Kas Koopsau I

I

..

Danrem Tipe A/ Pangkosek Kohanudnas/ Darilan tarnal/ Danguspurla/ Danguskamla/ Danlanud Tipe-A

I·MABESTNI-ANGKA'TANDARAT .. I, _ , . . . .... .... '.'_ ..', •. _ . . ~_ ~_

i UNSUR PIMPINAN L,=,.,_" _,_,.=, ,_<~~=:__ ",__ ,

Pati Bintang 1

II

,l

i ."4 ~- -

-~~~.=~-----

Pati Bintang 1

!

.~~~---~ -~ ~II Ii

.~.'-_.. '---"-'~..

_~~._..

L.~·.:G~~i~~~.·

I

r:

II

I

jl BintCl~g 3.J

_.---PClti jin,tCl.. g 4..

_J.. Pa!i

UNSUR ...

bphn.go.id


3

[ri~[".~"~~_=~_o

•.

~~~--~o~.-.---~ABATAN

0

UNSUR PEMBANTU PIMPINAN --l.-~ I;X~~~--_u- ---~~.

-

[5.__'__

~"'-~~--

~·o~ __. . ._ _~._.

~~?R BALAKPUS

I

•

I:

__ _ __" _

.'~"

0"

J

·p;~t~~~:::~:~ 1]1 Pati Bintang 1 Pati Bintang 1

~.~~~

_~

_.

~~~__

u_~~~[_ Pati Bint~ng 2

~~_~-__ .

Danpuspomad/ Danpuspcncrbacl/ Danpusterad/Gubcrnur Akmil/Danscskoad

--._-=_=

l

1

I!

i

-~--'~-~~~----~~~--'

1

~__.

_

_~____ __

Pati Bmtang 2

I t ,

='_~~=-~~_'.=~="~--->c-=~=

Kapuskesad

2.

- _ . _ ~

5.

ansecapa

"'..

_"=C=~-~'_,",""=""=~=~

7.

Wadanpuspomad/Wa Wadanpustcrad/Wagub Akrnil zWadan Scskoad '. . 1 1 .Wakapuskcsad ----______~ .. u_ ____...~J[_ Pati Bintang 1 Waka Gatot S ___ __ RSPAD ___n_.___

8.

Ketua Komitc Mcdik

_.-

6.

[-~~.~ ~ ~ ~ - ~ .

~_~~

I

·.~~_O·.·n

~~------~

Wakil Asisten Kasad

10~""

•

_----u

lns~ektur ltjenad

4.

PANG

I

'00

~: ::~l:e~a~::ad

n=~"__ .····o_~=·=-][-_~

~

~._"·

.-.

i~~~~~~~~s~ebroi?-u_-~-=t ::~:

I

~._

'.--

.

---

~

KOTAMA BIN _o'--'-~J"-'-'"--'~-"-

.....-.--

-

:::::::

--..

~~.,~~----

1. Dankodiklatad ---2.TW~d~~ Ko;i;kl~t~d--

Pati Bintang 3 -.=.===-'.~.".-~=,"'==-'=--

Pati Bintang 2

·-·3-~--1-·D;~~~;;~-;;i·f-·-·~---

_._.. 4.

__ __ ._·__...·...·.·u Danpusscnkav / Danp usscnarmcd/ Danpussenarhanud

_~~~

~.

~

~5-=:J Direktur / lnspckt1.l; Kodiklatad ~~:--~~d~;; Pu~~c~ifn-------

MABES TNI ANGKATAN L AUT ~

~

_

~

'

,

,

.

_

·

_

~

_

-

_

=

<

.

.

.

.

.

.

~

~

~

~

·

,

_

o

.

.

-

"

.....

~

UNSUR PIMPINAN ____ __ __-__

~-_._~~

-=

~..I

c"~~_=_.

=_

"

bphn.go.id


4

Pati Bintang 2 Pati Bintang 1

bphn.go.id


5

[~()r=-~-~~

JABATAN

.11

I KOTAMA BIN

PANGKAT

ll:-l~:~~~~~~I;~~~D:~k~;~~~kh~S;·~. ~o

I[ 2].::~;;;~~~;~;~~dan

KOrpaSkha:/

[3][Oircktur Kodiklata~--·

--

I

4·J~~~~~Tl~~~~i~~~dik~n

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

,JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET Rl Dcputi Bidang Politik, Hukum,

bphn.go.id

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents