KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 1994 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PEMEGANG KUASA USAHA KETENAGALISTRIKAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: bahwa untuk Lebih memperlancar proses penetapan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989, dipandang perlu menetapkan mekanisme penetapan harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dengan Keputusan Presiden; Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 34); 5. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI; MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PEMEGANG KUASA USAHA KETENAGALISTRIKAN. Pasal I Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan ditetapkan dengan: a. Tarif Dasar Tenaga Listrik;*31088 b. Tarif Tenaga Listrik Berkala. Pasal 2 (1) Penetapan Tarif Dasar Tenaga Listrik sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 1 huruf a bertujuan untuk:
a. memenuhi sebagian kebutuhan pendanaan untuk investasi, yang menjamin tersedianya tenaga listrik secara efisien dan berkelanjutan; b. menjamin keadaan keuangan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan agar sehat dan wajar; c. menyempurnakan penggolongan tarif dan struktur tarif listrik, sehingga tarif tenaga listrik untuk masing-masing golongan tarif semakin mendekati nilai ekonominya. (2) Besarnya Tarif Dasar Tenaga Listrik ditetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan usulan Menteri Pertambangan dan Energi. Pasal 3 (1) Penetapan Tarif Tenaga Listrik Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf b bertujuan untuk mempertahankan agar nilai rill Tarif Dasar Tenaga Listrik tetap sama selama selang waktu dua penyesuaian Tarif Dasar Tenaga Listrik. (2) Besarnya Tarif Tenaga Listrik Berkala ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi setiap 3 (tiga) bulan, apabila terjadi perubahan (peningkatan atau penurunan) salah satu, beberapa atau keempat unsur yang mempengaruhi biaya produksi tenaga listrik yaitu: a. harga bahan bakar; b. harga pembelian tenaga listrik oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan; c. tingkat inflasi; d. nilai tukar tengah mata uang dollar Amerika terhadap rupiah. (3) Penetapan Tarif Tenaga Listrik Berkala berpedoman pada ketentuan dan rumus pada Lampiran Keputusan Presiden ini. Pasal 4 Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakartapada tanggal 8 Oktober 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttdSOEHARTO --------------------------CATATAN LAMPIRANKEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANomor 68 Tahun 1994Tanggal 8 Oktober 1994 PEDOMAN TARIF TENAGA LISTRIK BERKALA
I. RUMUS TARIF TENAGA LISTRIK BERKALA d(SR) = A dF + B dP + C dl + D dEr
d(SR)= perubahan pendapatan penjualan tenaga listrik (%)dF = perubahan harga bahan bakar (%)dP = perubahan harga pembelian tenaga listrik (%)dl = perubahan tingkat inflasi (%)dEr = perubahan nilai tukar tengah mata uang dollar Amerika terhadap rupiah (%)A = koefisien pembebanan tahunan biaya bahan bakar terhadap pendapatan penjualan tenaga listrikB = koefisien pembebanan tahunan biaya pembelian tenaga listrik terhadap pendapatan penjualan tenaga listrikC = koefisien pembebanan tahunan komponen lokal biaya operasi terhadap pendapatan penjualan tenaga listrikD = koefisien pembebanan tahunan komponen impor biaya operasi terhadap pendapatan penjualan tenaga listrik II. PENETAPAN BESAR KOEFISIEN PEMBEBANAN Koefisien pembebanan tahunan atas biaya bahan bakar, atas biaya pembelian tenaga listrik, atas komponen lokal biaya operasi dan atas komponen impor biaya operasi terhadap pendapatan penjualan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Rumusan Tarif Tenaga Listrik Berkala angka I Lampiran Keputusan Presiden ini, ditetapkan pada setiap tahun anggaran dan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang disahkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi. Koefisien pembebanan tahunan tersebut dapat direvisi atas dasar revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disahkan kembali oleh Menteri Pertambangan dan Energi. III. TATA CARA PELAKSANAAN TARIF TENAGA LISTRIK BERKALA Penetapan Tarif Tenaga Listrik Berkala diatur dengan tata cara sebagai berikut: 1. Persentase perubahan (peningkatan atau penurunan) tarif tenaga listrik rata-rata untuk seluruh golongan *31090 tarif tenaga listrik adalah sebesar persentase perubahan pendapatan penjualan tenaga listrik yang dihitung dengan rumus sebagaimana tersebut pada angka I Lampiran Keputusan Presiden ini. 2. Besar perubahan (peningkatan atau penurunan) pada komponen-komponen Tarif Dasar Tenaga Listrik yaitu Harga Langganan (Tarif Abonemen) atau Biaya Beban dan/atau Biaya Pemakaian bagi masing-masing golongan tarif tenaga listrik sebagai akibat perubahan tarif listrik rata-rata sebagaimana tersebut pada butir 1 angka III di atas ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi. IV. URAIAN RUMUS TARIF TENAGA LISTRIK BERKALA IV.a ACUAN PERISTILAHAN Rumus-rumus yang tercantum dalam butir IV.b sampai dengan IV.e menggunakan istilah-istilah dalam perhitungan laba/(rugi) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang disederhanakan sebagai berikut: LABA/(RUGI) PEMEGANG KUASA USAHA KETENAGALISTRIKAN 1. PENDAPATAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK 2. PENDAPATAN DARI BIAYA PENYAMBUNGAN DAN OPERASI LAINNYA ----------------------------------------------------- JUMLAH PENDAPATAN OPERASI 3. BIAYA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK
4. BIAYA BAHAN BAKAR a. BIAYA MFO b. BIAYA HSD c. BIAYA BATUBARA d. BIAYA PANAS BUMI e. BIAYA GAS ALAM f. BIAYA BAHAN BAKAR LAINNYA 5. BIAYA PEMELIHARAAN - MATERIAL 6. BIAYA PEMELIHARAAN - JASA 7. BIAYA KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN 8. BIAYA ADMINISTRASI DAN LAINNYA 9. BIAYA PENYUSUTAN YANG DIREVALUASI --------------------------------- JUMLAH BIAYA OPERASI 10. LABA OPERASI = PENDAPATAN OPERASI - BIAYA OPERASI 11. PENDAPATAN DI LUAR OPERASI12. BIAYA (BEBAN)13. BUNGA PINJAMAN ----------------------------------------- JUMLAH PENDAPATAN /(BEBAN) DI LUAR OPERASI 14. LABA / (RUGI) *31091 IV.b PERUBAHAN PADA HARGA BAHAN BAKAR RUMUS PERUBAHAN PADA HARGA BAHAN BAKAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT: A dF = A1dF1 + A2dF2 + A3dF3 + A4dF4 + A5dF5 + .. + An dFn BIAYA MFOA1 = -------------------- = KOEFISIEN PEMBEBANAN MFO PENDAPATAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK dF1 = PERUBAHAN PADA HARGA MFO DENGAN SATUAN RUPIAH/LITER YANG DINYATAKAN DALAM PERSEN (%) BIAYA HSDA2 = --------------------- = KOEFISIEN PEMBEBANAN HSD PENDAPATAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK dF2 = PERUBAHAN PADA HARGA HSD DENGAN SATUAN RUPIAH/LITER YANG DINYATAKAN DALAM PERSEN (%) BIAYA BATUBARAA3 = --------------------- = KOEFISIEN PEMBEBANAN BATUBARA PENDAPATAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK dF3 = PERUBAHAN PADA HARGA BATUBARA DENGAN SATUAN RUPIAH/TON YANG DINYATAKAN DALAM PERSEN (%) BIAYA PANAS BUMIA4 = --------------------- = KOEFISIEN PEMBEBANAN PANAS BUMI PENDAPATAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK dF4 = PERUBAHAN PADA HARGA PANAS BUMI DENGAN SATUAN RUPIAH/KWH YANG DINYATAKAN DALAM PERSEN (%)
BIAYA GAS BUMIA5 = --------------------- = KOEFISIEN PEMBEBANAN GAS ALAM PENDAPATAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK dF5 = PERUBAHAN PADA HARGA GAS ALAM DENGAN SATUAN RUPIAH/MMBTU YANG DINYATAKAN DALAM PERSEN (%) BIAYA BAHAN BAKAR LAINNYAAn = -------------------------- = KOEFISIEN PEMBEBANAN BAHAN PENDAPATAN PENJUALAN BAKAR LAINNYA TENAGA LISTRIK dFn = PERUBAHAN PADA HARGA BAHAN BAKAR LAINNYA YANG DINYATAKAN DALAM PERSEN (%) IV.c PERUBAHAN PADA HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK RUMUS PERUBAHAN PADA HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK ADALAH *31092 SEBAGAI BERIKUT : B dP = B1dP1 + B2dP2 + .... +BndPn BIAYA PEMBELIAN LISTRIK SWASTA 1B1 = -------------------------------- PENDAPATAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK = KOEFISIEN PEMBEBANAN PEMBELIAN LISTRIK SWASTA 1 dP1 = PERUBAHAN HARGA PEMBELIAN LISTRIK SWASTA 1 DENGAN HARGA SATUAN RUPIAH/KWH YANG DINYATAKAN DALAM PERSEN (%) BIAYA PEMBELIAN LISTRIK SWASTA 2B2 = -------------------------------- PENDAPATAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK = KOEFISIEN PEMBEBANAN PEMBELIAN LISTRIK SWASTA 2 d P2 = PERUBAHAN HARGA PEMBELIAN LISTRIK SWASTA 2 DENGAN HARGA SATUAN RUPIAH/KWH YANG DINYATAKAN DALAM PERSEN (%) BIAYA PEMBELIAN LISTRIK SWASTA YANG KE nBn = ---------------------------------------PENDAPATAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK = KOEFISIEN PEMBEBANAN PEMBELIAN LISTRIK SWASTA YANG KE n d Pn = PERUBAHAN HARGA PEMBELIAN LISTRIK SWASTA YANG KE n DENGAN HARGA SATUAN RUPIAH/KWH YANG DINYATAKAN DALAM PERSEN (%} IV.d PERUBAHAN PADA TINGKAT INFLASI RUMUS PERUBAHAN PADA TINGKAT INFLASI UNTUK KOMPONEN LOKAL BIAYA OPERASI ADALAH SEBAGAI BERIKUT : m = PORSI KOMPONEN LOKAL PADA AKTIVA TETAP PEMEGANG KUASA USAHA KETENAGALISTRIKAN
C = KOEFISIEN PEMBEBANAN KOMPONEN LOKAL BIAYA OPERASI dl = PERUBAHAN INFLASI LOKAL (%) Catatan: m = porsi komponen lokal pada aktiva tetap ditetapkan pada setiap tahun anggaran dan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham IV.e PERUBAHAN NILAI TUKAR TENGAH MATA UANG DOLLAR AMERIKA TERHADAP RUPIAH *31093 RUMUS PERUBAHAN NILAI TUKAR TENGAH MATA UANG DOLLAR AMERIKA TERHADAP RUPIAH UNTUK KOMPONEN IMPOR BIAYA OPERASI ADALAH SEBAGAI BERIKUT: D = KOEFISIEN PEMBEBANAN KOMPONEN IMPOR BIAYA OPERASI n = PORSI KOMPONEN IMPOR PADA AKTIVA TETAP PEMEGANG KUASA USAHA KETENAGALISTRIKAN dEr = PERUBAHAN NILAI TUKAR TENGAH MATA UANG DOLLAR AMERIKA TERHADAP RUPIAH (%) NILAI TUKAR MATA UANG DOLLAR AMERIKA TERHADAP RUPIAH BERDASARKAN NILAI TUKAR TENGAH YANG DITETAPKAN OLEH BANK INDONESIA
Go Back | Tentang Kami | Forum Diskusi | Web Mail | Kontak Kami © Legalitas.Org
