KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES) NOMOR 20 TAHUN 1983 (20/1983) TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN DAN PENAMBAHAN LAMPIRANNYA SEBAGAIMANA BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1982 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa guna menunjang tercapainya peningkatan pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan penataan kembali susunan organisasi Departemen sebagaimana termuat dalam Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen beserta Lampiran-lampirannya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982; Mengingat: 1.Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 2.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen; 3.Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen beserta Lampiran-lampirannya sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982; 4.Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Kabinet Pembangunan IV; MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN DAN PENAMBAHAN LAMPIRANNYA SEBAGAIMANA BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1982. Pasal I 1.Mengubah diktum PERTAMA Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : "PERTAMA:Kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi: 1.Departemen Dalam Negeri, 2. Departemen Luar Negeri, 3. Departemen Kehakiman, 4. Departemen Penerangan, 5. Departemen Keuangan, 6. Departemen Perdagangan, DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
6A. Departemen Koperasi, 7. Departemen Pertanian, 7A. Departemen Kehutanan, 8. Departemen Perindustrian, 9.Departemen Pertambangan dan Energi, 10.Departemen Pekerjaan Umum, 11. Departemen Perhubungan, 11A.Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, 12.Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 13. Departemen Kesehatan, 14. Departemen Agama, 15. Departemen Sosial, 16. Departemen Tenaga Kerja, 16A.Departemen Transmigrasi, sebagaimana terlampir". 2.Menambah Lampiran Nomor 6A, 7A, 11A, dan 16A pada Lampiran Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Presiden ini. 3.Mengalihkan tugas pokok dan susunan organisasi yang menyangkut bidang-bidang koperasi, kehutanan, pariwisata, pos, dan telekomunikasi, serta transmigrasi sebagaimana masing-masing tercantum pada Lampiran-lampiran 6,7,11, dan 16 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982, ke dalam tugas dan susunan organisasi Departemen Koperasi, Departemen Kehutanan, Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, serta Departemen Transmigrasi, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Presiden ini. 4.Khusus untuk Departemen Transmigrasi, 2mengalihkan unsur-unsur dari Departemen Pekerjaan Umum ialah Direktorat Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi dan Unit Perencanaan Jalan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Bina Program Jalan, pada Direktorat Jenderal Marga, serta Unit Survai dan Perencanaan Pemukiman Transmigrasi, Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah, pada Direktorat Jenderal Cipta Karya, ke dalam Direktorat Jenderal Penyiapan Pemukiman, Departemen Transmigrasi. Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO LAMPIRAN 6 A KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
NOMOR 20 TAHUN 1983 TANGGAL 23 APRIL 1983 DEPARTEMEN KOPERASI BAB I KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK Pasal 1 Departemen Koperasi sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pasal 2 Tugas pokok Departemen Koperasi adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang koperasi. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 Departemen Koperasi terdiri dari : (1)Menteri; (2)Sekretariat Jenderal; (3)Inspektorat Jenderal; (4)Direktorat Jenderal Bina Usaha Koperasi; (5)Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi; (6)Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi; (7)Pusat; (8)Instansi Vertikal di Wilayah. Pasal 4 Sekretariat Jenderal terdiri dari : (1)Biro Perencanaan; (2)Biro Kepegawaian; (3)Biro Keuangan; (4)Biro Hukum dan Organisasi; (5)Biro Umum. Pasal 5 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Inspektorat Jenderal terdiri dari : (1)Sekretariat Inspektorat Jenderal; (2)Inspektur Kepegawaian; (3)Inspektur Keuangan dan Perlengkapan; (4)Inspektur Perkoperasian; (5)Inspektur Pembangunan. Pasal 6 Direktorat Jenderal Bina Usaha Koperasi terdiri dari : (1)Sekretariat Direktorat Jenderal; (2)Direktorat Bina Usaha Pertanian Pangan dan Perkebunan; (3)Direktorat Bina Usaha Perikanan dan Peternakan; (4)Direktorat Bina Usaha Permodalan; (5)Direktorat Bina Usaha Industri dan Jasa; (6)Direktorat Bina Usaha Kelistrikan. Pasal 7 Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi terdiri dari : (1) Sekretariat Direktorat Jenderal; (2) Direktorat Bina Organisasi Koperasi; (3) Direktorat Bina Tatalaksana Koperasi; (4) Direktorat Bina Pengawasan Koperasi; (5) Direktorat Penyuluhan Koperasi. Pasal 8 Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi terdiri dari : (1) Sekretariat Badan; (2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Koperasi Perkotaan. Pasal 9 Pusat ialah Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai. Pasal 10 Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Koperasi di Wilayah. ________________ LAMPIRAN 7 A KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
NOMOR 20 TAHUN 1983 TANGGAL 23 APRIL 1983 DEPARTEMEN KEHUTANAN BAB I KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK Pasal 1 Departemen Kehutanan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, di-pimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pasal 2 Tugas pokok Departemen Kehutanan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kehutanan. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 Departemen Kehutanan terdiri dari : (1) Menteri; (2) Sekretariat Jenderal; (3) Inspektorat Jenderal; (4) Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan; (5) Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan; (6) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam; (7) Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan; (8) Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan; (9) Pusat; (10) Kantor Wilayah. Pasal 4 Sekretariat Jenderal terdiri dari : (1) Biro Perencanaan; (2) Biro Kepegawaian; (3) Biro Keuangan; (4) Biro Hukum dan Organisasi; (5) Biro Umum.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Pasal 5 Inspektorat Jenderal terdiri dari : (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal; (2) Inspektur Administrasi; (3)Inspektur Pengusahaan Hutan; (4)Inspektur Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan; (5)Inspektur Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam. Pasal 6 Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan terdiri dari : (1)Sekretariat Direktorat Jenderal; (2)Direktorat Bina Program; (3)Direktorat Eksploitasi Hutan; (4)Direktorat Pengolahan Hasil Hutan; (5)Direktorat Tertib Peredaran Hasil Hutan. Pasal 7 Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabiltasi Lahan terdiri dari: (1)Sekretariat Direktorat Jenderal; (2)Direktorat Bina Program; (3)Direktorat Reboisasi; (4)Direktorat Konservasi Tanah; (5)Direktorat Penghijauan dan Pengendalian Perladangan. Pasal 8 Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam terdiri dari : (1)Sekretariat Direktorat Jenderal; (2)Direktorat Bina Program; (3)Direktorat Perlindungan Hutan; (4)Direktorat Pelestarian Alam; (5)Direktorat Taman Nasional dan Hutan Wisata. Pasal 9 Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan terdiri dari : (1)Sekretariat Badan; (2)Pusat Inventarisasi Hutan; (3)Pusat Pengukuran dan Perpetaan; (4)Pusat Pemolaan Tata Guna Hutan. Pasal 10
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan terdiri dari : (1)Sekretariat Badan; (2)Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan; (3)Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan. Pasal 11 Pusat ialah Pusat Pendidikan dan Latihan Kehutanan. Pasal 12 Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Kehutan- an di wilayah. _______________ LAMPIRAN 11 A KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1983 TANGGAL 23 APRIL 1983 DEPARTEMEN PARIWISATA, POS, DAN TELEKOMUNIKASI BAB I KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK Pasal 1 Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Meneri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pasal 2 Tugas pokok Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pariwisata, pos, dan telekomunikasi. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi terdiri dari : (1)Menteri; (2)Sekretariat Jenderal; DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
(3)Inspektorat Jenderal; (4)Direktorat Jenderal Pariwisata; (5)Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi; (6)Pusat; (7)Instansi Vertikal di wilayah. Pasal 4 Sekretariat Jenderal terdiri dari : (1)Biro Perencanaan; (2)Biro Kepegawaian; (3)Biro Keuangan; (4)Biro Hukum dan Organisasi; (5)Biro Umum; (6)Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara. Pasal 5 Inspektorat Jenderal terdiri dari : (1)Sekretariat Inspektorat Jenderal; (2)Inspektur Administrasi; (3)Inspektur Pembangunan; (4)Inspektur Tugas Umum. Pasal 6 Direktorat Jenderal Pariwisata terdiri dari : (1)Sekretariat Direktorat Jenderal; (2)Direktorat Bina Pemasaran; (3)Direktorat Bina Hubungan Lembaga Wisata Internasional; (4)Direktorat Bina Perjalanan Wisata; (5)Direktorat Bina Akomodasi dan Aneka Wisata. Pasal 7 Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi terdiri dari : (1)Sekretariat Direktorat Jenderal; (2)Direktorat Pos dan Giro; (3)Direktorat Telekomunikasi; (4)Direketorat Pengendalian Frekuensi. Pasal 8 Pusat terdiri dari : (1)Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata; (2)Pusat Pendidikan dan Latihan Pariwisata. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Pasal 9 Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi di Wilayah. _____________________ LAMPIRAN 16 A KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1983 TANGGAL 23 APRIL 1983 DEPARTEMEN TRANSMIGRASI BAB I KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK Pasal 1 Departemen Transmigrasi sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pasal 2 Tugas pokok Departemen Transmigrasi adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Transmigrasi. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 Departemen Transmigrasi terdiri dari : (1)Menteri; (2)Sekretariat Jenderal; (3)Inspektorat Jenderal; (4)Direktorat Jenderal Penyiapan Pemukiman; (5)Direktorat Jenderal Pengerahan dan Pembinaan; (6)Pusat; (7)Instansi Vertikal di wilayah. Pasal 4 Sekretariat Jenderal terdiri dari : (1)Biro Perencanaan; DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
(2)Biro Kepegawaian; (3)Biro Keuangan; (4)Biro Hukum dan Organisasi; (5)Biro Umum; Pasal 5 Inspektorat Jenderal terdiri dari : (1)Sekretariat Inspektorat Jenderal; (2)Inspektur (3)Inspektur (4)Inspektur (5)Inspektur
Kepegawaian; Keuangan dan Perlengkapan; Penyiapan Pemukiman; Pengerahan dan Pembinaan. Pasal 6
Direktorat Jenderal Penyiapan Pemukiman terdiri dari : (1)Sekretariat Direktorat Jenderal; (2)Direktorat Bina Program; (3)Direktorat Penyiapan Areal Pemukiman; (4)Direktorat Pendayagunaan Lingkungan Pemukiman; (5)Direktorat Penyiapan Lahan Pemukiman; (6)Direktorat Penyiapan Bangunan Pemukiman. Pasal 7 Direktorat Jenderal Pengerahan dan Pembinaan terdiri dari : (1)Sekretariat Direktorat Jenderal; (2)Direktorat Bina Program; (3)Direktorat Pelaksanaan Pemindahan Transmigrasi; (4)Direktorat Bina Sosial Budaya; (5)Direktorat Bina Usaha Ekonomi; (6)Direktorat Transmigrasi Swakarsa. Pasal 8 Pusat terdiri dari : (1)Pusat Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi; (2)Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai. Pasal 9 Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi di Wilayah.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
_____________________ C:\PUU\WEB\dokumen\docpres\KEPPRES NO 20 TH 1983.DOC
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
