KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES) NOMOR 39 TAHUN 1997 (39/1997) TENTANG PENANGGUHAN/PENGKAJIAN KEMBALI PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk mengamankan kesinambungan perekonomian dan jalannya pembangunan nasional pada umumnya, dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi gejolak moneter dan akibatnya yang terjadi akhir-akhir ini; b. bahwa dalam rangka penanggulangan tersebut, perlu dilakukan penangguhan/pengkajian kembali berbagai proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara; Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672); 3. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri; 4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997; MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENANGGUHAN/ PENGKAJIAN KEMBALI PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA. PERTAMA: Proyek-proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan proyek-proyek swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara yang ditangguhkan, dikaji kembali, dan diteruskan, yang disusun dalam bentuk rekapitulasi berdasarkan sektor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KEDUA: Proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan kredit ekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini, ditangguhkan. KETIGA: Proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan kredit ekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Presiden ini, dikaji kembali. KEEMPAT: Proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan kredit ekspor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Presiden ini diteruskan. KELIMA: Proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara dan proyek-proyek swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan Presiden ini, ditangguhkan. KEENAM: Proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara dan proyek-proyek swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan Presiden ini, dikaji kembali. KETUJUH: Proyek-proyek Badan Usaha Milik Negara dan proyek-proyek swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan Presiden ini, diteruskan. KEDELAPAN: Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 1. Proyek yang ditangguhkan, adalah proyek yang belum berjalan, dan pada saat ini dapat ditangguhkan pelaksanaannya sampai keadaan ekonomi pulih kembali; 2. Proyek yang dikaji kembali, adalah proyek yang dilakukan pengkajian ulang dan berdasarkan hasil kajian dapat diteruskan, ditangguhkan, atau dijadwalkan kembali; 3. Proyek yang diteruskan, adalah proyek yang proses pembangunannya sudah berjalan dan akan dilanjutkan sesuai dengan jadwal semula. KESEMBILAN: Para Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pimpinan Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutang, segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KESEPULUH: Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dikoordinasikan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan. KESEBELAS: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Lampiran I tidak disertakan LAMPIRAN II KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 39 TAHUN 1997 TANGGAL : 20 SEPTEMBER 1997 PROYEK-PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN KREDIT EKSPOR YANG DITANGGUHKAN --------------------------------------------------------------------------NO. Nama Proyek Penanggung Jawab --------------------------------------------------------------------------1. Improvement of The Automated Frequency Dep. Parpostel Management System 2. Procurement of SAR Dep. Perhubungan Communication System 3. Development of Training Dep. Perhubungan Facilities for Civil Aviation Academy Phase II 4. Improvement of Meteorological Dep. Perhubungan and Geophysical Equipment 5. GP/PP Bojonegoro PT Semen PT Semen Gresik Gresik 6. Tonasa IV PT Semen Tonasa PT Semen Tonasa PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
LAMPIRAN III KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 39 TAHUN 1997 TANGGAL : 20 SEPTEMBER 1997 PROYEK-PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN KREDIT EKSPOR YANG DIKAJI KEMBALI --------------------------------------------------------------------------NO. Nama Proyek Penanggung Jawab --------------------------------------------------------------------------1. Berbagai proyek yang Dep Hankam dibiayai dengan Kredit ekspor 2. Procurement & Installation of Dep. Perhubungan Airport Security Equipment for 50 Airports 3. Procurement & Installation of Dep. Perhubungan Airfield Lighting System and Power Supply 4. Procurement & Installation of Dep. Perhubungan VHF Extended Range for Communication System and ATC Radar Facilities phase II 5. Procurement 2 units Ferry Roro Dep. Perhubungan Vessel 5000 GRT 6. Bridge Material Supply for Dep. PU Bridge Replacement Program 7. PLTA Musi PT PLN 8. Tuban V PT Semen Gresik PT Semen Gresik 9. Kupang III PT Semen Kupang PT Semen Kupang 10. Jabar I PT Semen Padang PT Semen Padang 11. Jabar II PT Semen Padang PT Semen Padang 12. Tonasa V PT Semen Tonasa PT Semen Tonasa 13. Jambi I PT Semen Padang & PT SP dan PT SB PT Semen Baturaja PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
ttd SOEHARTO LAMPIRAN IV KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 39 TAHUN 1997 TANGGAL : 20 SEPTEMBER 1997 PROYEK-PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN KREDIT EKSPOR YANG DITERUSKAN --------------------------------------------------------------------------NO. Nama Proyek Penanggung Jawab --------------------------------------------------------------------------1. Computerization and utilization BKKBN of the Population and Family Information System (SIDUGA)(BKKBN) 2. Implementation of Integrated BKPM Management Information System for Investment Development (BKPM) 3. Marine Fin Fish Breeding and Deptan Farming Development 4. Expansion of the National Radio Dep. Parpostel Frequency Management System, phase IV stage I 5. Kilang LNG Train H Pertamina Pertamina 6. Pengembangan Pabrik Karawang Perum Peruri Perum Peruri 7. PIM 2 PT Pupuk Iskandar Muda PT PIM 8. Gardu Induk 150 kV di Jawa PT PLN 9. Sistem Transmisi dan Gardu PT PLN Induk 150 kV di Sumatera Barat 10. Scada Jawa Tengah dan Jawa PT PLN Timur 11. Transmision Line and Substation PT PLN North Sulawesi 12. Gardu Induk 150 kV di Jawa PT PLN 13. Kaltim IV PT Pupuk Kaltim PT Pupuk Kaltim 14. Kujang IB PT Pupuk Kujang PT Pupuk Kijang DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO LAMPIRAN V KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 39 TAHUN 1997 TANGGAL : 20 SEPTEMBER 1997 PROYEK-PROYEK BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PROYEK-PROYEK SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/ BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG DITANGGUHKAN --------------------------------------------------------------------------NO. Nama Proyek Penanggung Jawab --------------------------------------------------------------------------1. PLTP Bedugul (unit 3, 4) Bali Energy Ltd. 2. PLTP Karaha Karaha Bodas Co.LLG 3. PLTP Patuha (unit 2,3,4) Patuha Power Ltd. 4. Modifikasi Kilang Balik Papan II Pertamina 5. Pembangunan Terminal Terpadu Perumka (antar kota) Manggarai diatas tanah Perumka seluas 72 Ha 6. Pembangunan jalan KA Lintas Perumka Merak-Urak-Tuban-Babat dan pengadaan sarana gerbong untuk angkutan produksi PT SG 7. Pengoperasian kapal dan Perumka dermaga penyeberangan Merak 8. Pengoperasian Kereta Api Perumka Bisnis dan Eksekutif Jakarta Merak 9. Pengoperasian KA KRL Eksekutif Perumka dan Bisnis Lintas Jabotabek 10. Kerjasama Pembangunan dan PT Angkasa Pengoperasian Bandara Lombok Pura I 11. Pembangunan dan Pengelolaan PT Angkasa Bandara baru pengganti Bandar Pura II DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44 45. 46. 47. 48.
Udara Polonia-Medan PLTGU Palembang Timur Prasarana PLTU Cilacap Kartika Daya PLTU Jawa Barat (Cilegon) Pratama PLTP Sibayak Powerindo, Enserch PLTGU Pasuruan Corporation PLTP Dieng (unit 4) California Energy Jalan Tol Antasari - Depok Jalan Tol Cibadak - Pelabuhan Ratu Jalan Tol Sadang - Subang Jalan Tol Kualanamu - Tebing Tinggi Jalan Tol Jati Asih - Cikarang Jalan Tol Pejagan - Pemalang Jalan Tol Kiara Condong Jalan Tol Dawuan - Palimanan Jalan Tol Lingkar Luar Timur Surabaya Jalan Tol Mantingan - Ngawi Jalan Tol Bogor - Ring Road Jalan Tol Kertosono - Mojokerto Jalan Tol Dalam Kota Bandung Jalan Tol Bojonegara Cilegon - Labuan Jalan Tol Bandar Lampung Terbanggi Besar Jalan Tol Tangerang - Serpong Jalan Tol Subang - Dawuan Jalan Tol Solo - Mantingan Jembatan Surabaya - Madura Jalan Tol Semarang - solo Jalan Tol Bandar Lampung Panjang Jalan Tol Serpong- Parung Jalan Tol Semarang - Demak Jalan Tol Caruban - Kertosono Jalan Tol Medan - Kualanamu Jalan Tol Cileunyi - Tanjung Sari Jalan Tol Serpong - Panjang Jalan Tol Aloha Waru - Tanjung Perak Jalan Tol Tangerang - JORR Jalan Tol Kanci - Pejagan Jalan Tol Soreang - Kopo - Pasir Kaliki
PT PT PT PT PT PT
Astrigita Citra Daya Listrik Dizawarta East Java Power Himpurna
PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT PT PT PT PT PT
Jasa Marga Jasa Marga Jasa Marga Jasa Marga Jasa Marga Jasa Marga
PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.
57. 58. 59.
60.
61.
62.
63. 64.
65.
66.
67.
Jalan Tol Ujung Berung - Gede Bage Jalan Tol Ciranjang - Padalarang Jalan Tol Semarang - Batang Jalan Tol Ngawi - Caruban Jalan Tol Cileunyi - Nagreg Jalan Tol Gresik - Tuban Pembangunan Multi Purpose Terminal Tanjung Pinang Pengembangan Penanganan Barang Curah Kering (Bagging System) - BLN Pembangunan Multi Purpose Terminal Lok Sumawe Pembangunan Multi Purpose Terminal Malahayati Pengembangan dan Pengoperasian Terminal Batubara serta barang umum di Tanjung Api-Api Reklamasi di Perairan Pelabuhan Sunda Kelapa seluas 375 Ha Pembangunan Pelabuhan Umum di Tanjung Bungin Karawang, Jawa Barat Pengembangan dan Pengelolaan Fasilitas pelabuhan di Pelabuhan Cirebon Reklamasi di Perairan Barat Pelabuhan Tanjung priok Pembangunan pengoperasian terminal serba guna untuk pengembangan pangsa pasar Kali Lamo Gresik Pembangunan terminal penumpang baru dermaga Ro-ro Kalianak Gresik Pengembangan dan pengoperasian pelabuhan umum untuk pengembangan mutu pelayanan arus kapal barang-Kumai Kalteng Pengembangan dan pengoperasian pelabuhan umum untuk
PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Pelindo I PT Pelindo I
PT Pelindo I PT Pelindo I PT Pelindo I
PT Pelindo II
PT Pelindo II
PT Pelindo II
PT Pelindo II PT Pelindo III
PT Pelindo III
PT Pelindo III
PT Pelindo III
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
68.
69.
70. 71. 72. 73. 74. 75.
pengembangan pangsa pasar Tegal Pembangunan terminal curah cair dan curah kering serba guna dikawasan timur pelabuhan untuk pengembangan pangsa pasar Semarang Pengoperasian kawasan industri jasa maritim (Kawasan Barat) pelabuhan untuk pengembangan pangsa pasar Semarang Pengembangan Kelapa Sawit Plasma Irian Jaya PTPN Pengembangan Kelapa Sawit Inti Irian Jaya PTPN PLTU Serang Barat PLTP Drajat Nusantara Jaya, Chevron, Texaco PLTP Cibuni Geotherma PLTP Sarulla Indonesia Ltd.
PT Pelindo III
PT Pelindo III
PT PN II PT PN II PT Power Jawa PT Prasarana PT Yala Teknosa Unocal Geothermal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
LAMPIRAN VI KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 39 TAHUN 1997 TANGGAL : 20 SEPTEMBER 1997 PROYEK-PROYEK BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PROYEK-PROYEK SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/ BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG DIKAJI KEMBALI --------------------------------------------------------------------------NO. Nama Proyek Penanggung Jawab --------------------------------------------------------------------------1. PLTP Bedugul (unit 1, 2) Bali Energy Ltd. 2. Renovasi Gedung BNI KB BNI 1946 Jl. Lada 3. Menara Proteksi Indonesia Jamsostek 4. Menara Jamsostek Jamsostek 5. Proyek Paviliun Khusus Jamsostek, Askes, Swasta RSCM PT Nindya Karya 6. Gedung Perkantoran Menara Jiwasraya Jiwasraya 7. Prola Tinanggea Konsorsium Konsorsium 5 PTPN PT PN 8. PLTP Patuha (unit 1) Patuha Power Ltd. 9. Investasi Rutin Pertamina Pertamina 10. Pipanisasi Jawa Pertamina Tambahan Tahap I 11. Pengoperasian Kereta Api Perumka Eksekutif dan Cargo Jakarta-Solo DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
12. Pengoperasian Kereta Api Eksekutif Jakarta Surabaya 13. Gedung Perkantoran PT Asabri 14. Angkutan ferry Jakarta Surabaya 15. Gedung Kantor PT ASEI 16. Proyek Pembangunan Gedung Pertemuan dan Diklat PT Askes 17. Gedung Perkantoran PT. Askrindo 18. CHF Kertapati PT BA 19. Pengembangan Hotel Indonesia dan Hotel Wisata Internasional 20. Relokasi & Rekonstruksi PT INSAN II 21. Relokasi Pabrik PT ISI 22. Jalan Tol Ulujami - Pondok Aren 23. Jalan Tol Pemalang - Batang 24. Jalan Tol Gempol - Pandaan 25. Jalan Tol Ciawi - Sukabumi 26. Jalan Tol Sukabumi - Ciranjang 27. Jalan Tol Surabaya - Mojokerto 28. Jalan Tol Pandaan - Malang 29. Jalan Tol Pasuruhan - Probolinggo 30. Jalan Tol Semarang Seksi C 31. Jalan Tol Ujung Pandang (Pelebaran) 32. Jalan Tol JORR Seksi W1 33. Jalan Tol Pondok Aren - Serpong 34. Jalan Tol Medan - Binjai 35. Jalan Tol Pandaan - Pasuruan 36. Jalan Tol Surabaya - Gresik 37. Jalan Tol Jakarta Cikampek (Overlay) 38. Jalan Tol Cikampek Padalarang 39. Jalan Tol Solo - Yogyakarta 40. Menara Jasindo
Perumka
PT Asabri PT ASDP PT ASEI PT Askes
PT Askrindo PT BA PT HII
PT INSAN II PT ISI PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT PT PT PT PT PT
Jasa Marga Jasa Marga Jasa Marga Jasa Marga Jasa Marga Jasa Marga
PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasindo
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
41. PLTP Kamojang Bimas Energy, Asia Power 42. Kapal Ikan PT PANN Multi Finance (KE) 43. Pengembangan dan pengoperasian pelabuhan umum dan wisata bahari di pelabuhan Banyuwangi untuk pengembangan pangsa pasar Meneng dan Banyuwangi 44. Pembangunan pengoperasian pelabuhan umum industri dan serba guna untuk pengembangan pangsa pasar Tuban 45. Pembangunan terminal/dermaga umum di daerah pelabuhan Gresik untuk kegiatan bongkar muatan log dan barang spesifik 46. Pengadaan/pelayanan pemanduan dan penundaan Kota Baru Pulau Laut (Kalsel) 47. Pembangunan pelabuhan wisata Benoa 48. Proyek Pupuk NPK Gresik 49. Kelistrikan PT PLN (RKAP 1997) 50. Plaza Islami PT. RNI/ A. Latief 51. Mega Pancoran PT. RNI/ Duta Anggada 52. PT. Naga Manis Plantation (RNI/BBD) 53. Proyek Kantor Taman A9 Mega Kuningan TP RNI/ABP 54. Perluasan Areal PT.Mitra Ogan (PT. RNI) 55. Outlet Baru PT.Sarinah 56. Sarinah Braga-Bandung 57. Sarinah Juanda - Jakarta 58. Sumut I 59. PLTU Tanjung Jati A Power Company
PT Latoka Trimas, PT PANN MF PT Pelindo III
PT Pelindo III
PT Pelindo III
PT Pelindo III
PT Pelindo III PT PT PT PT
Petrokimia PLN RNI RNI
PT RNI PT RNI PT RNI PT PT PT PT PT
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Sarinah Sarinah Sarinah Semen Padang Tanjung Jati
60. PLTU Tanjung Jati C 61. Paketisasi KSO Telekomunikasi Wil. Kep. (Sulawesi, Bali, NTT, NTB, Maluku dan Irian Jaya) 62. Pembangunan Jaringan Baru 4,6 juta SST dan Pengembangan Perbaikan Swiching 63. Paketisasi KSO Telekomunikasi Wil. Jawa Tengah 64. Paketisasi KSO Telekomunikasi Wil. Sumatera 65. Paketisasi KSO Telekomunikasi Wil. Kalimantan 66. Paketisasi KSO Telekomunikasi Wil. Jawa Barat 67. PLTU Amurang Listrik Amurang 68. PLTU Sibolga A Sibolga 69. Kapal Keruk dan Bengkel Cor PT Timah (Tbk) 70. PLTP Salak Indonesia Ltd. 71 Proyek Sistem Telekomunikasi Bergerak DCS 1800 dan PHS
PT CEPA Indonesia PT Telkom
PT Telkom
PT Telkom PT Telkom PT Telkom PT Telkom PT Tenaga PT Tenaga Listrik PT. Timah Unocal Geothermal PT INTI, PT INDOSAT, PT TELKOM
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
LAMPIRAN VII KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 39 TAHUN 1997 TANGGAL : 20 SEPTEMBER 1997 PROYEK-PROYEK BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PROYEK-PROYEK SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/ BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG DITERUSKAN --------------------------------------------------------------------------NO. Nama Proyek Penanggung Jawab --------------------------------------------------------------------------1. PDAM Jakarta PDAM Jaya 2. Mata Air Umbulan Jawa Timur Pemda Jatim/PAB 3. 8 unit Kapal Tanker Pertamina 4. Perluasan Feronikel, Bouksit, PT Aneka Tambang Emas, Power Plant PT Aneka Tambang 5. Kerjasama Pengembangan dan PT Angkasa Pura I Pengelolaan Terminal Bandara Ngurah Rai Bali 6 Kerjasama Pengembangan PT Angkasa Pura I Terminal Bandara Juanda Surabaya 7. Pengembangan/Perluasan PT Angkasa Pura I Bandara Adhisumarno Surakarta 8 Kerjasama Pengolahan Ground PT Angkasa Pura I DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
9.
10. 11.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Handling di lingkungan PT API Kerjasama Pengelolahan Inflight Catering di Bandara Soekarno-Hatta Pengelolaan Ground Handling Bandara Soekarno-Hatta Pembangunan dan Pengoperasian Air Cargo Transhipment di Bandara Soekarno-Hatta Pembangunan Dermaga Merak Bakauheni Pasokan Batubara Suralaya PT BA Pengembangan Sistem Informasi Manajemen PT BA Tarahan IV PT BA PLTU Tanjung Jati "B" PLTU Sengkang Sengkang Sengkang Yodiumisasi Garam PT Garam PLTP Dieng (unit 1,2,3) California Energy N-250 PT IPTN Jalan Tol Palimanan - Cirebon Simpang Susun Waru - Tanjung Perak Jalan Tol JORR Seksi S + E1 Tahap II Jalan Tol JORR Seksi W2 Jalan Tol JORR Seksi E2, E3 & N Jalan Tol Bekasi TimurCawang-Kp.Melayu Jalan Tol Jakarta - MERAK (Pelebaran) Jalan Tol Poros Utara Selatan (T.Decker) Jalan Tol Tangerang Barat Merak Tahap II PLTU Paiton II PT Java Power Peningkatan Kualitas PT Kertas
PT Angkasa Pura II
PT Angkasa Pura II PT Angkasa Pura II
PT ASDP PT BA PT BA PT BA PT CEPA Indonesia PT Energi PT Garam PT Himpurna PT IPTN PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga PT Jasa Marga
PT Kertas Kraft
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Kraft Aceh 32. Pabrik Kertas Leces PT Kertas Leces 33. Pemindahan Mesin Ex Gowa Padalarang 34. Blast Furnace PT Krakatau Steel 35. PLTD Pare-Pare Power Corporation 36. PLTP Wayang Windu Nusantara Power 37. PLTU Paiton I Energy Company 38 Pengembangan Penanganan Sayur dan buah-buahan Belawan 39. Pendirian Usaha dalam bidang Jasa Electronic Data Interchange 40. Pengembangan dan Pengoperasian Jaringan Air Bersih di Pelabuhan Tanjung Priok 41. Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Peti Kemas III Tanjung Priok 42. Reklamasi Ancol Timur seluas 500 Ha 43 Proyek Pelabuhan Transhipment Krakatau, Bandar Samudra,
44. Rencana kerja sama pembangunan dan pengoperasian TPK III di Pelabuhan Tanjung Perak 45. Kerja sama usaha pengelolaan jasa elektronik data interchange (EDI)-Gresik 46. Pembangunan terminal curah cair serbaguna Pangkalan Nilam Tanjung Perak 47. Pelayanan pemanduan dan
Aceh PT Kertas Leces PT Kertas PT Krakatau Steel PT Makassar PT Mandala PT Paiton PT Pelindo I
PT Pelindo II
PT Pelindo II
PT Pelindo II
PT Pelindo II PT Pelindo II, PT Krakatau Steel PT Pelindo II, PT Krakatau Steel PT Pelindo III
PT Pelindo III
PT Pelindo III
PT Pelindo III
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
penundaan Banjarmasin 48. Pembangunan dan pengoperasian conveyor muatan curah kering di Pelabuhan Tj Perak Surabaya 49. Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Umum Batubara di Pulau Laut 50. Peralatan peti kemas untuk meningkatkan pelayanan bongkar muat peti kemas-Ambon 51. Pupuk Compound PT Petrokimia Gresik 52. Pabrik Industrik Hilir Resiprine PTPN III 53. Pabrik Kelapa Sawit PTPN III 54. Perluasan Kebun Kelapa Sawit PTPN VI 55. Palm Oil Mill PTPN VI 56. Pabrik Crumb Rubber PTPN XIII 57. Palm Oil Mill PTPN XIII 58. Optimalisasi II PT Semen Baturaja 59. Kupang II PT Semen Kupang 60. Optimalisasi Indarung II, III, IV PT Semen Padang 61. PLTA Asahan I Bajagraha Sentra Nusa 62. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Bojanegara di Teluk Banten, Jawa Barat
PT Pelindo III
PT Pelindo III
PT Pelindo IV
PT Petrokimia Gresik PT PN III PT PN III PT PN VI PT PN VI PT PN XIII PT PN XIII PT Semen Baturaja PT Semen Kupang PT Semen Padang PT Tridaya Esta,
PT Pelindo II
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS