PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 17 Pebruari 1998 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, sebagai basil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand;

b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden; Mengingat: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945; MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL. Pasal 1 Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 17 Pebruari 1998, sebagai basil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Thailand dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini. Pasal 2 *33617 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakartapada tanggal 23 Juni 1998PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttdBACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakartapada tanggal 23 Juni 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIA ttdAKBAR TANDJUNG LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 103 Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT KABINET RIKepala Biro Hukumdan Perundangundangan ttdLambock V. Nahattands --------------------------CATATAN PERSETUJUANANTARAPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADANPEMERINTAH KERAJAAN THAILAND MENGENAI PENINGKATAN DANPERLINDUNGANATAS PENANAMAN MODAL Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"; Berkeinginan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antara kedua negara, Mengingat hubungan kerjasama yang bersahabat dan kooperatif antara kedua belah Pihak, Bermaksud untuk menciptakan iklim yang menguntungkan bagi penanaman modal oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya, *33618 Mengakui bahwa peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal di bawah Persetujuan ini akan mendorong untuk merangsang inisiatif usaha perorangan dan akan meningkatkan kemakmuran di kedua Negara, Mempertimbangkan Persetujuan antara Pemerintah Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia, Republik Filipina, Republik Singapura, dan Kerajaan Thailand mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal yang ditandatangani di Manila, pada tanggal 15 Desember 1987, seperti yang diubah oleh Protokol untuk mengubah Persetujuan antara Pemerintah Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia, Republik Filipina, Republik Singapura, dan Kerajaan Thailand mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal yang ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 12 September 1996, Telah menyetujui sebagai berikut: PASAL I DEFINISI

Untuk tujuan Persetujuan ini 1. Istilah "penanaman modal" harus diartikan setiap jenis aset yang ditanam oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lain, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Pihak yang disebut terakhir, mencakup, secara khusus, tetapi tidak terbatas pada: a. benda bergerak dan tidak bergerak, serta hak-hak pemilikan lain seperti hipotek, gadai, jaminan, dan hak guna; b. saham, efek dan obligasi perusahaan atau kepentingan atas pemilikan perusahaan tersebut; c. tagihan atas uang atau tagihan atas setiap kontrak yang mempunyai nilai keuangan; d. hak atas kekayaan intelektual, proses teknik, keahlian, reputasi; dan e. konsesi usaha yang diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan kontrak, termasuk konsesi untuk mencari, mengolah, menambang atau mengeksploitasi sumber-sumber alam. Setiap perubahan bentuk aset yang ditanamkan tidak mempengaruhi akan klasifikasinya sebagai penanaman modal sepanjang perubahan tersebut telah disetujui atau diakui berdasarkan Pasal II. 2. Istilah "para penanam modal" harus diartikan: (a) setiap orang yang memiliki kewarganegaraan salah satu Pihak sesuai dengan hukumnya yang menanamkan modal di wilayah Pihak lain; atau (b) setiap badan hukum, perusahaan, korporasi, *33619 perkongsian, atau asosiasi bisnis lainnya, yang didirikan atau dibentuk di wilayah salah satu Pihak sesuai dengan perundangan dan peraturannya, yang menanamkan modal di wilayah Pihak lain. 3. Istilah "pendapatan" harus diartikan jumlah yang dihasilkan oleh penanaman modal, secara khusus, tetapi tidak terbatas pada, harus mencakup laba, bunga, laba atas modal, dividen, royalti, atau pendapatan. 4. Istilah "mata uang yang dapat digunakan secara bebas" harus diartikan sebagai mata uang yang ditentukan oleh Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund), yang dari waktu ke waktu, (i) dalam kenyataan, digunakan secara luas untuk melakukan pembayaran bagi transaksi internasional, dan (ii) secara luas diperdagangkan dalam pasar uang utama. 5. Istilah "wilayah" harus diartikan, dalam hubungannya dengan masing-masing Pihak, wilayah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangannya, dan bagian dari landas kontinen dan laut-laut yang berdampingan di mana masing-masing Pihak mempunyai kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional. PASAL II BERLAKUNYA PERSETUJUAN 1. Persetujuan ini berlaku bagi penanaman modal oleh para penanam modal dari Kerajaan Thailand di wilayah Republik Indonesia yang telah diberikan izin sesuai dengan perundang-undangan Indonesia mengenai penanaman modal asing dan setiap undang-undang yang mengubah atau

menggantikannya, dan bagi penanaman modal oleh para penanam modal Republik Indonesia di wilayah Kerajaan Thailand yang telah secara khusus diberikan izin tertulis oleh lembaga yang berwenang di Thailand sesuai dengan undang-undang dan peraturan Kerajaan Thailand yang berlaku dan setiap undang-undang yang mengubah atau menggantikannya. 2. Persetujuan ini harus berlaku bagi penanaman modal baik yang dibuat sebelum atau sesudah berlakunya Persetujuan ini, tetapi ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini harus tidak berlaku bagi setiap perselisihan, tuntutan atau perbedaan yang timbul sebelum berlakunya Persetujuan ini. PASAL III PENINGKATAN DAN PERLINDUNGANATAS PENANAMAM MODAL 1. Masing-masing Pihak harus mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi para penanam modal dari Pihak lain untuk menanamkan modal di wilayahnya, serta harus mengakui penanaman modal tersebut sesuai dengan perundang-undangan dan peraturannya. 2. Penanaman modal oleh para penanam modal dari masing-masing Pihak setiap waktu harus diberi perlakuan *33620 secara wajar dan seimbang serta harus mendapat perlindungan dan keamanan secara penuh di wilayah Pihak lain. PASAL IV PERLAKUAN ATAS PENANAMAN MODAL 1. Masing-masing Pihak di wilayahnya harus memberikan perlakuan kepada para penanam modal dari Pihak lainnya, sehubungan dengan manajemen, pemeliharaan, penggunaan, pemilikan atau penjualan atas penanaman modal mereka, perlakuan yang adil dan wajar serta tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikannya kepada para penanam modal dari negara Ketiga. 2. Penanaman modal yang dilakukan oleh setiap penanam modal dari salah satu Pihak di wilayah Pihak lainnya, termasuk juga pendapatan, harus diberikan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dibanding dengan yang diberikan kepada penanaman modal dan pendapatan yang dilakukan oleh penanam modal dad negara Ketiga sesuai dengan hukum, perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. 3. Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini yang berkaitan dengan pemberian perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada penanam modal dari negara Ketiga tidak boleh diartikan sehingga mewajibkan salah satu Pihak memberikan kepada penanam modal dari Pihak lain keuntungan atas setiap perlakuan, preferensi atau hak istimewa yang diakibatkan oleh: a) pembentukan atau perluasan dari kesatuan pabean atau kawasan perdagangan bebas atau suatu pasar bersama atau suatu kesatuan moneter atau suatu asosiasi kerjasama ekonomi kawasan atau pengaturan kawasan untuk proyek-proyek tertentu; atau b) disetujuinya suatu Persetujuan yang mengarah pada pembentukan perluasan suatu penyatuan atau kawasan tersebut dalam waktu yang wajar; atau,

c) setiap Persetujuan internasional atau pengaturan yang seluruh atau terutama berkaitan dengan perpajakan atau setiap peraturan domestik yang seluruh atau terutama berkaitan dengan perpajakan. PASAL V GANTI RUGI ATAS KERUGIAN 1. Para penanam modal dari satu Pihak, yang penanaman modalnya di wilayah Pihak lain mengalami kerugian karena perang atau konflik bersenjata lainnya, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, kerusuhan atau huruhara di wilayah Pihak tersebut terakhir, harus diberikan perlakuan oleh Pihak dimaksud terakhir berkenaan dengan restitusi, indemnifikasi, ganti rugi atau penyelesaian *33621 lainnya. 2. Perlakuan tersebut harus tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diberikan oleh Pihak yang disebut terakhir kepada penanam modal negara Ketiga. PASAL VI PENGAMBILALIHAN 1. Masing-masing Pihak tidak boleh mengambil tindakan apapun seperti pengambil-alihan, nasionalisasi atau pencabutan hak milik, tindakan yang mempunyai akibat yang serupa dengan nasionalisasi dan pengambil-alihan terhadap penanaman modal oleh penanam modal Pihak lain, kecuali dalam situasi-situasi sebagai berikut: (a) tindakan tersebut diambil untuk tujuan hukum atau kepentingan umum dan menurut proses hukum; (b) tindakan tersebut bersifat non-diskriminasi; (c) tindakan tersebut disertai dengan ketentuan-ketentuan untuk pembayaran ganti rugi dengan cepat, memadai dan efektif Ganti rugi tersebut harus sesuai nilai pasar yang wajar, segera sebelum tindakan pencabutan hak milik diumumkan, dan jumlah tersebut harus dapat ditransfer secara bebas dalam mata Uang yang dapat digunakan secara bebas dari Pihak tersebut. 2. Penanam modal yang terkena tindakan dimaksud, harus mempunyai hak sesuai dengan hukum Pihak yang melakukan tindakan pengambil-alihan, untuk dapat segera meminta dilakukannya peninjauan ulang oleh peradilan atau lembaga independen lainnya dari Pihak tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang dicantumkan dalam Pasal ini. PASAL VII TRANSFER BEBAS 1. Masing-masing Pihak harus, dalam kerangka perundang-undangan dan peraturan, mengizinkan tanpa penundaan transfer bebas dalam mata uang yang bebas dipergunakan dari setiap pembayaran yang berhubungan dengan penanaman modal dan pendapatan lainnya, secara khusus, tetapi tidak terbatas, atas:

a. modal dan pendapatan yang diperoleh dari setiap penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lain; b. hasil dari seluruh atau sebagian likuidasi dari setiap penanaman modal yang dilakukan penanam modal dari Pihak lainnya; c. dana pembayaran kembali atas pinjaman; d. pendapatan perorangan dari Pihak lain yang dipekerjakan dan diizinkan bekerja dalam kaitan *33622 dengan penanaman modal di wilayah Pihak lain; e. pembayaran ganti rugi sesuai dengan Pasal V dan VI 2. Nilai tukar yang berlaku atas transfer tersebut harus merupakan tingkat nilai tukar pasar yang berlaku pada saat pengiriman. 3. Masing-masing pihak harus menyetujui transfer yang berkaitan dengan paragraf (1) Pasal ini suatu perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada transfer yang berasal dari penanaman modal oleh penanam modal dari negara Ketiga. PASAL VIIISUBROGASI Jika penanaman modal oleh penanam modal salah satu Pihak diberikan jaminan atas resiko nonkomersial sesuai dengan sistem yang dibentuk berdasarkan undang-undang, setiap subrograsi dari penjamin atau penjamin-ulang atas hak-hak penanam modal tersebut sesuai dengan jaminan, harus diakui oleh Pihak lain, namun penjamin atau penjamin-ulang tidak berhak untuk melaksanakan segala hak selain hak penanam modal yang telah diberikan. PASAL IX KONSULTASI DAN PERUBAHAN Masing-masing pihak dapat meminta diadakannya konsultasi mengenai setiap masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan Persetujuan ini. Pihak lainnya harus memberikan pertimbangan yang simpatik atas usulan tersebut dan mengusahakan kesempatan yang memadai untuk konsultasi dimaksud. Persetujuan ini dapat diubah setiap waktu, jika dianggap perlu, dengan kesepakatan bersama. PASAL X PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARAPENANAM MODAL DAN PIHAK 1. Setiap perselisihan antara satu Pihak dan penanam modal dari Pihak lain, berkenaan dengan penanaman modal dari yang disebut terakhir di wilayah yang disebut terdahulu, harus diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan perundingan. 2. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu tiga bulan dari tanggal pemberitahuan tertulis oleh masing-masing Pihak yang mengajukan penyelesaian secara bersahabat, perselisihan tersebut harus, atas permintaan penanam modal dimaksud, disampaikan

kepada prosedur peradilan daft pihak penanaman modal tersebut berada atau kepada arbitrasi atau konsiliasi internasional. 3. Dalam hal perselisihan diajukan kepada arbitrasi atau konsiliasi, penanam modal dapat mengajukan perselisihan *33623 tersebut kepada: a. Pusat Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal Internasional (International Centre for Settlement of Investment Disputes/ICSID) untuk penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrasi sesuai Konvensi Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dan Penanam Modal dari Negara lain (Convention on Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of other States), yang terbuka untuk ditandatangani di Washington D.C., pada tanggal 18 Maret 1965, dalam hal kedua Pihak menjadi pihak dalam Konvensi tersebut; atau, b. Peradilan sementara yang dibentuk sesuai peraturan arbitrasi dari Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Commission on International Trade/UNCITRAL). PASAL XI PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR PARA PIHAK 1. Perselisihan antar para Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini, jika mungkin, harus diselesaikan melalui saluran diplomatik. 2. Jika suatu perselisihan antar para Pihak tidak dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan, perselisihan tersebut, atas permintaan salah satu Pihak, dapat diajukan kepada peradilan arbitrasi. 3. Peradilan arbitrasi tersebut harus dibentuk untuk setiap kasus sebagai berikut: (a) masing-masing Pihak harus menunjuk satu anggota, dan kedua anggota tersebut kemudian harus memilih seorang warga negara dari negara ketiga yang disetujui oleh kedua belah Pihak untuk ditunjuk sebagai Ketua Peradilan; (b) anggota-anggota tersebut harus ditunjuk dalam waktu tiga bulan, dan Ketua dalam waktu empat bulan, dan tanggal pemberitahuan salah satu Pihak kepada Pihak lain untuk mengajukan perselisihan tersebut kepada peradilan arbitrasi. 4. Jika, dalam jangka waktu yang ditentukan pada paragraf 3 Pasal ini, penunjukan yang diperlukan belum juga dilakukan, salah satu Pihak boleh, karena tidak adanya Persetujuan lain, meminta Ketua Mahkamah Internasional untuk melakukan penunjukan tersebut. Apabila Ketua itu merupakan warga negara salah satu Pihak atau yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Ketua harus diminta untuk melakukan pengangkatan dimaksud. Apabila Wakil Ketua tersebut adalah warga negara salah satu Pihak atau yang bersangkutan juga berhalangan untuk melaksanakan tugas tersebut, anggota Mahkamah Internasional senior berikutnya yang bukan warga negara salah satu Pihak *33624 harus diminta untuk melakukan penunjukan yang diperlukan. 5. (a) Peradilan arbitrasi tersebut harus mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. Keputusan itu harus merupakan keputusan akhir dan mengikat kedua belah Pihak. (b) Tergantung pada wewenang peradilan arbitrasi untuk membuat peraturan yang berbeda mengenai pembiayaan, biaya untuk anggota dan perwakilannya dalam proses peradilan harus

ditanggung oleh masing-masing Pihak dan biaya Ketua serta biaya-biaya lainnya harus ditanggung bersama oleh para Pihak. (c) Dalam hal selain yang tersebut dalam subparagraf (a) dan (b) dalam paragraf ini, peradilan arbitrasi harus menentukan prosedurnya sendiri. PASAL XII MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN 1. Persetujuan ini harus berlaku 30 hari setelah tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir dari masing-masing pihak bahwa persyaratan hukum mereka bagi berlakunya persetujuan ini telah dipenuhi. 2. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 10 tahun dan tetap berlaku untuk 10 tahun berikutnya dan demikian seterusnya untuk jangka waktu yang sama, kecuali jika salah satu Pihak secara tertulis menyampaikan maksudnya untuk mengakhiri Persetujuan ini satu tahun sebelum masa berlakunya berakhir. 3. Dalam hal penanaman modal yang dilakukan sebelum pengakhiran Persetujuan ini, ketentuanketentuan dalam Persetujuan ini akan terus berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun berikutnya sejak tanggal berakhirnya Persetujuan ini. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal 17 bulan Februari 1998 dalam bahasa Indonesia, Thailand dan Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika timbul perbedaan mengenai penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris harus berlaku. UNTUK PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA ttd UNTUK PEMERINTAHKERAJAAN THAILAND ttd *33625 TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED. AGREEMENTBETWEENTHE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIAANDTHE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILANDFOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand, hereinafter referred to as "the Contracting Parties", Desiring to intensify economic cooperation between both countries, Bearing in mind the friendly and cooperative relations existing between both Contracting Parties, Intending to create favourable condition for investments by investor of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, Recognising that the encouragement and protection of such investments under this Agreement will be conducive to the stimulation of individual business initiative and will increase prosperity in both countries, Considering the Agreement among the Governments of Brunei Darussalam, the Republic of Indonesia, Malaysia, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore and the Kingdom of Thailand for the Promotion and Protection of Investments done in Manila on 15th December 1987, as amended by the Protocol to Amend the Agreement among the Governments of Brunei Darussalam, the Republic of Indonesia, Malaysia, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore and the' Kingdom of Thailand for the Promotion and Protection of Investments done in Jakarta on 12th September 1996; Have agreed as follows: ARTICLE I*33626 DEFINITIONS For the purpose of this Agreement: 1. The term investment shall mean every kind of assets invested by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in accordance with the respective laws and regulations of the latter Contracting Party, including, in particular, but not exclusively: (a) movable and immovable property and any other property rights such as mortgages, liens, pledges, and usufructs; (b) shares, stocks and debentures of companies or interests in the property of such companies; (c) claims to money or to any performance under contract having financial value; (d) intellectual property rights, technical processes, know how, goodwill; and

(e) business concessions conferred by law or under contract, including concessions to search for, cultivate, extract, or exploit natural resources. Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their character as an investment, provided that such alteration has also been approved or admitted under Article II. 2. The term "investor" shall mean: (a) any natural person having the nationality of either Contracting Party in accordance with its laws who invests in the territory of the other Contracting Party; or (b) any legal person, company, corporation, partnership, or other business association, incorporated or constituted in the territory of either Contracting Party in accordance with its laws and regulations who invests in the territory of the other Contracting Party. 3. The term "returns" shall mean amounts yielded by an investment, particularly, though not exclusively, shall include profits, interest, capital gains, dividends, royalties or fees. 4. The term "freely usable currencies" shall mean. currencies that the International Monetary Fund determines, from time to time, that (i) is, in fact, widely used to make payments for international transactions, and (ii) is widely traded in the principal exchange markets. 5. The term "territory" shall mean, in respect of each *33627 Contracting Party, the territory as defined in its laws, and part of the continental shelf and adjacent seas over which each Contracting Party has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with international law. ARTICLE IIAPPLICABILITY OF THIS AGREEMENT 1. This Agreement shall apply to investments by investors of the Kingdom of Thailand in the territory of the Republic of Indonesia which have been previously granted admission in accordance with the Indonesian law on foreign investment and any law amending or replacing it, and to investments by investors of the Republic of Indonesia in the territory of the Kingdom of Thailand which have been specifically approved in writing by competent authorities of Thailand in accordance with the applicable laws and regulations of the Kingdom of Thailand and any laws amending or replacing them. 2. This Agreement shall apply to all investments, whether made before or after the date of entry into force of this Agreement, but the provisions of this Agreement shall not apply to any dispute, claim or difference which arose before its entry into force. ARTICLE IIIPROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS 1. Either Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for investors of the other Contracting Party to invest in its territory, and shall admit such investment in accordance with its laws and regulations. 2. Investments of investors of either Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party. ARTICLE IVTREATMENT OF INVESTMENTS

1. Each Contracting Party shall in its territory accord to investors of the other Contracting Party as regards the management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their investment, treatment which is fair and equitable and no less favourable that which it accords to the investors of any third State. 2. Investments made by investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, as also the returns therefrom, shall be subject to a treatment no less favourable than that accorded to investments and returns made by the investors of any third State in accordance with the existing laws, rules and regulations. *33628 3. The provisions of this Agreement relative to the granting of treatment no less favourable than that accorded to the investors of any third State shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to the investors of the other Contracting' Party the benefit of any treatment, preference or privilege resulting from: a). the formation or extension of a customs union or a free trade area or a common external tariff area or a monetary union or a regional association for economic cooperation or a regional arrangement for specific projects: or b) the adoption of an agreement designed to lead to the formation of extension of such a union or area within a reasonable length of time: or c) any international agreement or arrangement relating wholly or mainly to taxation or any domestic legislation relating wholly or mainly to taxation. ARTICLE VCOMPENSATION FOR LOSSES 1. Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, revolution, state of national emergency, revolt, insurrection or riot in the territory of the latter Contracting Party shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitution, indemnification, compensation: or other settlement. 2. The treatment shall not be less favourable than that which the latter Contracting Party accords to investors of any third State. ARTICLE VIEXPROPRIATION 1. Each Contracting Party shall not take any measures of expropriation, nationalization or any other dispossession, having effect equivalent to nationalization or expropriation against the investments of an investor of the other Contracting Party except under the following conditions: (a) the measures are taken for a lawful purpose or public purpose and under process of law; (b) the measures are non discriminatory; (c) the measures are accompanied by provisions for the payment of prompt, adequate and effective compensation. Such compensation shall amount to the fair market value immediately before the measure of dispossession became public knowledge, and it *33629 shall be freely transferable in freely usable currencies from the Contracting Party.

2. The investors affected shall have the right, under the law of the Contracting Party making the expropriation, to prompt review by a judicial body or some other independent authority of that Contracting Party in accordance with principles set out h this Article. ARTICLE VIIFREE TRANSFER 1. Each Contracting Party shall, within tim scope of its relevant laws and regulations, allow without delay the free transfer in freely usable currencies of payment in connection with investments and returns therefrom, in particular, but not exclusively, of: (a) the capital and returns accruing from any investments of the investors of the other Contracting Party: (b) the proceeds from the total or partial liquidation of any investments made by investors of the other Contracting Party; (c) funds in repayment of loans; (d) the earnings of natural persons of the other Contracting Party who are employed and allowed to work in connection with an investment in its territory; and (e) payments of compensation under Articles V and VI 2. The exchange rate applicable to such transfer shall be the market rate of exchange prevailing at the time of remittance. 3. Each Contracting Party shall undertake to accord to transfers referred to in paragraph I of this Article, a treatment no less favourable than that accorded to transfer originating from investments made by investors of any third State. ARTICLE VIIISUBROGATION If the investments of an investor of the one Contracting Party are insured against non-commercial risks under a system established by law, any subrogation of the insurer or re-insurer to the rights of the said investor pursuant to the terms of such insurance shall be recognized by the other Contracting Party, provided, however, that the insurer or the re-insurer shall not be entitled to exercise any rights other than the rights which the investor would have been entitled to exercise. ARTICLE IXCONSULTATION AND AMENDMENT *33630 1. Either Contracting Party may request that consultation be held on any matter concerning the implementation of this Agreement. The other Contracting Party shall accord sympathetic consideration to the proposal and shall afford adequate opportunity for such consultations. 2. This Agreement may be amended at any time, if deemed necessary, by mutual consent of both Contracting Parties. ARTICLE XSETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN INVESTOR AND THE CONTRACTINGPARTY

1. Any dispute between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party, concerning an investment of the latter in the territory of the former, shall be settled amicably through consultations and negotiations. 2. If such a dispute cannot be settled within a period of three months from the date of a written notification either party requested amicable settlement, the dispute shall, at the request of the Investor concerned, be submitted either to the judicial procedures provided by the Contracting Party concerned or to international arbitration or conciliation. 3. In case that the dispute is submitted to arbitration or conciliation the investor shall be entitled to refer the dispute to: a. The International Center for Settlement of investment Disputes (ICSID) for settlement by conciliation or arbitration under the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States opened for signature at Washington, D.C, on 18 March 1965, in case both Contracting Parties have become the parties to the Convention; or b. An ad hoc tribunal to be established under the arbitration rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). ARTICLE XISETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES 1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall, if possible, be settled through diplomatic channels. 2. If a dispute between the Contracting Parties cannot thus be settled within six months, it shall at the request of either Contracting Party, be submitted to an arbitral tribunal. *33631 3. Such an arbitral follows tribunal shall be constituted for each individual case as follows: (a) each Contracting Party shall appoint one member, and these two members shall then select a national of a third State who on approval by the Contracting Parties shall be appointed Chairman of the tribunal: (b) the said members shall be appointed within three months, and the Chairman within four months, from the date on which either Contracting Party shall have informed the other Contracting Party that it proposes to submit the dispute to an arbitral tribunal. 4. If, within the periods specified in paragraph 3 of this Article, the necessary appointments have not been made, either Contracting Party may, in the absence of any other relevant agreement, invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. If the President is a national of either Contracting Party or if he is other, vise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the necessary appointments. If the VicePresident is a national of either Contracting Party or if he, too, is prevented from discharging the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the necessary appointments. 5. (a) The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be final and binding on both Parties.

(b) Subject to the power of the arbitral tribunal to give a different ruling concerning costs, the cost of its own member and of its representation in the arbitral proceedings shall be borne by each Contracting Party and the cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties. (c) In all respects other than those specified in subparagraphs ia) and (b) of this paragraph, tim arbitral tribunal shall determine its own procedure. ARTICLE XIIENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION 1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of receipt of the latter notification by which the Contracting Parties have notified each other that their constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled. 2. This Agreement shall remain in force for a period of *33632 ten (I 0) years and shall continue in force thereafter for similar period unless either Contracting Party notifies the other Contracting Party in writing of its intention to terminate this Agreement one year before its expiration. 3. With respect to investments made prior to the date of termination of tiffs Agreement, the provisions of this Agreement shall continue to be effective for a period of ten (10) years from the date of termination. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement. DONE at Jakarta on this 17th day of Februari 1998 duplicate in the Indonesian, Thai and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence, the English-text shall prevail. FOR THE GOVERNMENT OFTHE REPUBLIC OF INDONESIA signed FOR THE GOVERNMENT OFTHE KINGDOM OF THAILAND signed