PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

I

SALINAN

I

PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, perlu mengganti Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

b.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

dimaksud pada huruf a,

sebagaimana

dan untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 4 ayat (11), Pasal 5 ayat (7), Pasal8 ayat (4), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (5), Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2016

tentang

Perubahan ...

bphn.go.id

PRES I DEN REPUBUI\ INDONESIA

-2Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20l6, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang

Rincian

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Negara Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

1.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Anggaran

Nomor

Pendapatan

Tahun

2015

tentang

Belanja

Negara

Tahun

14

dan

Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas

Undang-Undang

Nomor

14

Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun

Anggaran

2016

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907;

MEMUTUSKAN : Menetapkan

PERATURAN

PRESIDEN

TENTANG

RINCIAN

ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasall ...

bphn.go.id

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-3-

Pasal 1 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas: a.

rincian Anggaran Pendapatan Negara;

b.

rincian Anggaran Belanja Negara; dan

c.

rincian Pembiayaan Anggaran.

Pasa12 Rincian Anggaran Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas: a.

rmcian Penerimaan Perpajakan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran

I

yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan b.

rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasa13 Rincian Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas: a.

rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan

b.

rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasal4 (1)

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a. rincian ...

bphn.go.id


-4a.

rmcian Anggaran Be1anja Pemerintah Pusat pada

Bagian Anggaran Kementerian NegarajLembaga; dan b.

rincian Anggaran Be1anja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

(2)

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran

Kementerian

dimaksud

pada ayat

organisasijbagian

Negaraj Lembaga sebagaimana (1) huruf a,

anggaran,

unit

dirinci

menurut

organisasi,

fungsi,

subfungsi, program, kegiatan, jenis be1anja,

sumber

dana, dan prakiraan maju sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. (3)

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran

Bendahara

Umum

dimaksud

pada

(1)

ayat

Negara

huruf b

sebagaimana

dirinci

menurut

orgarusasi, unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, jenis be1anja, dan sumber dana, termasuk anggaran program pengelolaan subsidi, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran

IV yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal5 (1)

Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas: a. rincian ...

bphn.go.id


-5-

a.

rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

b.

rincian Dana Bagi Hasil terdiri atas: 1.

rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal

21

menurut

ProvinsijKabupatenjKota

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI; 2.

rincian

Dana Bagi

Hasil

Pajak Bumi dan

Bangunan menurut ProvinsijKabupatenjKota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII; 3.

rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut

Provinsi

sebagaimana

tercantum

dalam Lampiran VIII; 4.

rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak

Bumi

dan

Gas

Provinsi j Kabupaten j Kota

Bumi

menurut

sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IX;

5. rincian ...

bphn.go.id

PRESIDE!'! REPUBLIK INDONESIA

-6-

5.

rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral

dan

Batubara

menurut

Provinsij

KabupatenjKota sebagaimana tercantum dalam Lampiran X; 6.

rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan menurut ProvinsijKabupatenjKota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;

7.

rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan

menurut

KabupatenjKota

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII; dan 8.

rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi menurut ProvinsijKabupatenjKota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; c.

rincian

Dana

Alokasi

Umum

menurut

ProvinsijKabupatenjKota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; d.

rincian

Dana

Alokasi

Khusus

Fisik

menurut

ProvinsijKabupatenjKota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

e. rincian ...

bphn.go.id

PF<ESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-7-

e.

rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik menurut ProvinsijKabupatenjKota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

f.

rincian

Dana

Insentif

Daerah

menurut

ProvinsijKabupatenjKota sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan g.

rmcian

Dana

Desa

menurut

KabupatenjKota

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; (2)

Rincian lebih lanjut Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: a.

rmcian kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi

Hasil menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota; dan b.

rincian

Dana

Proyek

Pemerintah

Daerah

dan

Desentralisasi menurut Provlnsi /Kabupaten/Kota, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Perubahan . . .

bphn.go.id


-8-

(3)

Perubahan rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai akibat dari: a.

perubahan data; danjatau

b.

kesalahan hitung,

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. (4)

Rincian

Dana

Alokasi

Khusus

Fisik

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjadi dasar bagi menterijpimpinan lembaga untuk menetapkan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada masingmasing bidang atau subbidang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal6 Rincian Anggaran Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal7 Rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c tercantum dalam Lampiran XX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal8 ...

bphn.go.id

PRES IDEN REPUBLIK 1i'IDOI',IESI/\

-9-

Pasal8 Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar penyusunan dan pengesahan masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016.

Pasal9 Daftar

Isian

Pelaksanaan

Anggaran

dan

Daftar

Isian

Pelaksanaan Anggaran Revisi pada masing-masing Bagian Anggaran Kementerian NegarajLembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang telah disahkan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan disahkannya revisi Daftar Isian Pelaksanaan Kementerian

Anggaran

masing-masing

NegarajLembaga

dan

Bagian Bagian

Anggaran Anggaran

Bendahara Umum Negara berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden

1111

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 11 ...

bphn.go.id

PRESIDEN REPlJBLli" 1l'IDONESIA

-10Pasal 11 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang

tidak bertentangan dengan ketentuan dalam

Peraturan Presiden ini.

Pasal 12 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 137 tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran

2016

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13 Peraturan

Presiden

mi

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.

Agar ...

bphn.go.id


-11Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 153.

bphn.go.id


LAMPIRAN I

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

bphn.go.id


LAMPlRAN I RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN (dalam ribuan rupiah)

NO

URAIAN

2.

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasiona

2.1

Pendapatan Bea Masuk Pendapatan Bea Keluar

2.2

JUMLAH

35.871.500.000 33·371.500.000 2·500.000.000

TOTAL

1.539. 166.244.581

Memorandum Item: Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) terdiri atas: 1.

Pajak Penghasilan (PPh)

9.706.746.000

a. b.

1.848.688.290

c.

d.

2.

PPh atas Komoditas Panas Bumi PPh atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasukjasa konsultan hukum lokal Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh masyarakat yang terkena lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 Penghasilan dari penghapusan secara mutlah piutang negara nonpokok yang bersumber dari penerusan pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Bea Masuk

7·731.753·210

41.834.500

84.470. 000

529·493·000


ttd. JOKOWIDODO

-2/2-

bphn.go.id


LAMPIRAN II



RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

bphn.go.id

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN II RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (dalam ribuan ruoiah)

BAS

URAlAN

JUJDlah

424:1 Pell••••taa Riball Badaa Layaa.... Umum 42421 Pe•••pataa Btbah Terlkat

Pendapatan Pendapatan Pendepeten Pendapatan 424215 Pendapatan 424216 Pendapatan 424219 Pendapatan 424211 424212 424213 424214

'.taa.

42422 Pe .... 424221 Pendapatan 424222 Pendapatan 424223 Pendapatan 424224 Pendapatan 424225 Pendapatan 424226 Pendapatan 424229 Pendapatan 43431 424311 424312 424313

36.:188.128 20.682.000

Hibah Terikat Dalam Negeri - Perorangan Hibah Terikat Oalam Negeri· Lembaga/Badan Vaaha Hibah Terikat Dalam Negeri - Pemda Hibah Terikat Luar Negeri • Perorangan Hibah Terikat Luar Negeri - Lembaga/Barlan Uaaha Hibah Terikat Luar Negeri . Negara Hibah Terikat Lainnya

0 17.382.000 3.300.000 0 0 D

0

15.606.128 0 15.606.128 0 0 0 0 0

Hlbah Tldak Terlkat Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Perorangan Hibah TidakTerikat Dalam Negeri - Lembagaj Badan Usaha Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri • Pemda Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Perorangan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - LembagajBadan Usaha Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Negara Hibah Tidak Terikat Lainnya

Pe.d.patan Run Kerjuama BLU Pendapatan Hasit Kerjasama Perorangan Pendapatan Hasit Kerjasama LembagajBadan Usaha Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah

730.543.911 32.050.755 660.555.587 37.936.569

42491 Pe.dapataa BLU LaJaaya 424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 424912 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang Dibatasi Penggunaannya

1.117.557.853 1.117.557.853 0

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ltd. JOKO WIDODO

-4/4-

bphn.go.id

PRESIDEN REPUBLlI\ INDONESIA

LAMPlRAN III PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKlRAAN MAJU

bphn.go.id

PRESIDEN REPUBLlf\ INDONESIA LAMPIRANIII R1NCIAN ANOGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENVRUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN. UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI. PROGRAM, KEGIATAN. JENIS BELANJA. SUMBER DANA. DAN PRAKIRAAN MAJU BAGIAN ANGGARAN

121

KEMENTERIAN/LEMBAGA:

BADAN EKONOMI KREATIF

dalam ribuan rupiah RlNClAN JENIS BELANJA UNIT ORGANISASI

FUNGSI/SUBFUNGSI/PROORAM/KEGIATAN

1

2 5774 Fasilitasi Infrastruktur TIK 5775 Pengembangan Paaar Dalam Nco-en 5776 Pengembangan Passr Luar

Neeeri 5777 Pengembangan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di idane Ekonomi Kreatif 5778 Harmonisasi Regulasi dan Standardisasi 5779 Pembangunan dan Penguatan Hubungan Antar Lembeea Dalam Neeeri 5780 Pembangunan dan Penguatan Hubungan Antar

51 BELANJA PEGAWAJ

52 BELANJA BARANG

53 BELANJA MODAL

13

141

IS

0

20.680.337

KPJM 57 BELANJA BANTUAN

SOSIAL

6 5.500.000

JUMLAH

TAHUN 2017

TAHUN 2018

TAHUN 2019

171

8

19

flO

0

26.180.337

0

116.837.819

0

0

116.837.819

0

102.488.994

338.499

0

102.827.493

0

60.814.512

0

0

60.814.512

0

89.797.689

391.900

0

90.189.589

0

47.686.632

700.570

0

48.387.202

0

41.450.870

0

0

41.450.870

Lembeee Luar Neeeri JUMLAH RM

1.023.904.891

JUMLAH PNBP/BLU

0

JUMLAH PHLN/PHDN

0

JUMLAH SBSN

0

JUMLAH TOTAL

1.023.904.891

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKOWIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

;~~~~P~U~B~L~IK

INDONESIA idang Hukum dan g-undangan,

~~~'iiTi.UNfd Sapta Murti

bphn.go.id -2/2-


LAMPIRAN IV PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, DAN SUMBERDANA

bphn.go.id

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN IV RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

[999J

BENDAHARA UMUM NEGARA

UNIT ORGANISASI

(999.991

BA BUN PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS (dalam ribuan rupiah) JENIS BELANJA

FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN

KODE

(1)

(2) 1 Trust Fund dan Kontribusi ke Lembaga Intemasional : a b c d

SD BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

BELANJA MODAL

BELANJA LAINLAIN

(4)

(5)

(6)

(7)

(3)

JUMLAH

(8)

Global Green Growth Institute (GGGl) ASEAN Mineral Trust Fund (AMTF)

0

67.500.304

0

0

67.500.304

0

235.885

0

0

235.885

Green Climate Fund (GCF)

0 0

75.337 752.398

0 0

0 0

75.337 752.398

109.124.814.786

0

0

0

109.124.814.786

109.124.814.786

0

0

0

109.124.814.786

109.124.814.786

0

0

0

109.124.814.786

109.124.814.786

0

0

0

109.124.814.786

109.124.814.786

0

0

0

109.124.814.786

0

0

0

84.875.152.045

0

0

0

12.093.852.068

0

0

0

5.295.968.060

0

0

0

4.000.000.000

0

0

0

1.500.000.000

0

0

0

712.341.000

0 0

0 0

0 0

83.681.280 73.221.120

0

0

0

197.452.301

0

0

0

293.146.912

1.413.434.731

0

23.164.817

110.561.414.334

OEeD Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS Project)

11 PERLII'fDUNGAN SOSIAL

11.08 BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL

999.99.13 Program Pengelolaan Transaksi Khusus

4071 Pengelolaan Dan Penyusunan Laporan Transaksi Khusus RM

1 Kontribusi Bcsial a

Anggaran Manfaat Pensiun (PI' Taspen)

84.875.152.045

b

Anggaran Manfaat Pensiun (PI' Asabri)

12.093.852.068

c

Jaminan Pelayanan Kesehatan (BPJS Kesehatan)

5.295.968.060

d

CiciIan UPSL Program THT (PT TASPEN) 2007-2011

4.000.000.000

e

CiciIan UPSL Program THT (PT TASPEN) 2012-2013

1.500.000.000

f

Cicilan UPSL Program THT (PT ASABRI) 2001-2012

712.341.000

g

Jamkesmen Jamkestama

h i

IWP Program Jaminan Kecelakaan Kerja

j

IWP Program Jaminan Kernatian

83.681.280 73.221.120 197.452.301 293.146.912

109.124.814.786


ttd. JOKOWIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA ~=::;:::~PUBLIKINDONESIA

. Bidang Hukum dan

~~~~~~~ang-undangan,

~

'1AM!lrrp,-H-d Sapta Murti

- 2/2-

bphn.go.id


LAMPIRAN V


TENTANG RINCIAN

ANGGARA1~

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

bphn.go.id

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN V RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (dalam ribuan rupiah)

URAIAN

JUMLAH

5.000.000.000

II. Dana Insentff Daerah

18.811.883.884

III. Dana Otonomf Khusus Dan Dana Kefstlmewaan DIY

18.264.433.884

A. Dana Otonomf Khusus

7.707.216.942

1. Dana Otsus Provo Papua dan Provo Papua Barat

-

Provinsi Papua

5.395.051.859 2.312.165.083

Provinsi Papua Barat

2. Dana Otsus Provinsi Aceh

7.707.216.942

3. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus

2.850.000.000 1.987.500.000

Provinsi Papua Provinsi Papua Barat

862.500.000

B. Dana Kefstlmewaan D.I. Yogyakarta

547.450.000 46.982.080.000

> Dana Desa J

U

M

L

A H

776.252.903.772

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tm,

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---:::::::=I!QI!IoolL1ti Bidang Hukum dan dang-undangan,

~~

~

~Jjl~~fid Sapta Murti

-2/2-

bphn.go.id


LAMPIRAN VI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

bphn.go.id

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN VI RINCIAN DANA BAG! HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (dalam ribuan rupiah)

No

Nama Daerah (2)

(I)

Provinal Papua Kab. Biak Numfor Kab.Jayapura Kab. .Javawiiava Kab. Merauke Kab. Mimika Kab. Nabire Kab. Paniai Kab. Puncak .Java Kab. KeouIauan Yaoen Kota .Javapura II Kab. Sarmi 12 Kab. Keerom 13 Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang 14 15 Kab. Tolikara Kab. Boven Digoel 16 17 Kab. Mappi 18 Kab. Asmat Kab. Warooen 19 20 Kab. Suoiori 21 Kab. Mamberamo Rava Kab. Mamberamo Tenzah 22 Kab. Yalimo 23 24 Kab. Lanny Java 25 Kab. Nduza Kab.Puncak 26 27 Kab. Doaivai Kab. Intan Jaya 28 29 Kab. Deivai XXXIV Provinal Papua Barat Kab. Sorong 1 Kab. Manokwari 2 Kab. Fak Fak 3 Kota Soronz 4 Kab. Soronz Selatan 5 Kab. Raia Amoat 6 7 Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama 8 Kab. Kaimana 9 Kab. Tambrauw 10 Kab. Mavbrat 11 12 Kab. Manokwari Selatan Kab. Pegunungan Arfak 13 Total Provin.l Total Kabuvaten/Kota Total Na.lonal

XXXIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PPh WPOPDN (3)

PPh Pasal21

Jumlah

(4)

11.986.078 661.947 766.224 490.643 2.300.818 4.822.888 670.904 189.002 186.295 392.259 3.723.181 242.334 204.581 185.989 185.989 185.989 259.836 272.785 190.126 186.524 186.367 186.206 185.989 185.989 186.231 185.989 185.989 186.036 185.989 185.989 2.881.277 149.212 1.481.168 226.933 1.327.599 123.127 127.035 189.969 116.190 171.755 100.882 104.981 102.864 100.195 3.968.117.231 1. 791.887.5151 5.760.004.782

199.636.426 6.881.625 5.242.632 5.153.891 11.523.097 158.935.096 5.439.377 4.147.740 3.860.426 5.707.818 25.917.329 3.740.546 3.894.067 3.164.357 3.830.499 3.506.556 3.878.711 3.861.594 4.050.207 3.632.418 3.383.931 3.367.700 3.206.838 3.126.436 3.474.895 3.255.747 3.467.264 3.527.960 3.176.773 3.099.108 36.866.190 4.997.559 8.014.660 3.796.676 11.570.699 2.522.788 2.464.370 11.680.084 1.773.879 2.468.554 1.567.042 1.498.337 1.606.878 1.337.757 17.609.8815.931 8.259.190.493 25.869.076.424

(5)

211.622.504 7.543.572 6.008.856 5.644.534 13.823.915 163.757.984 6.110.281 4.336.742 4.046.721 6.100.077 29.640.510 3.982.880 4.098.648 3.350.346 4.016.488 3.692.545 4.138.547 4.134.379 4.240.333 3.818.942 3.570.298 3.553.906 3.392.827 3.312.425 3.661.126 3.441.736 3.653.253 3.713.996 3.362.762 3.285.097 39.747.467 5.146.771 9.495.828 4.023.609 12.898.298 2.645.915 2.591.405 11.870.053 1.890.069 2.640.309 1.667.924 1.603.318 1.709.742 1.437.952 21.1578.003.162 10.051.078.044 31.629.081.206


ttd. JOKOWIDODO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA ~';:::;====::~REPUBLIKINDONESIA ti Bidang Hukum dan

~rn~~~~~da

ngan,

!tJIJ,"'r#It,d Sapta Murtl

-8/8-

bphn.go.id


LAM PI RAN VII



RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/ KABUPATEN / KOTA

bphn.go.id

LAMPIRAN VII RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMJ DAN BANGUNAN MENU RUT PROVlNSI/KABUPATEN/KOTA da1aJn rtbuan I u )jah 8ia\'a pemun 1I1an Sektor

ne IIUl D~rah aekrcr No.

.

'" 5

Nama Dacmh

BaRi Rala

Kota Tumkan l~nlJ. Taua Tidllnl:

'"

Jumlall

13, 3.'179.363 3.'179.363 1.770.995.767

.Jumlah

Pt:n.alllhan an

Perkebunan

14'

PcrhUlanan

Mln,...kOunli

Pnn.u

Non

5,

{1I,n 0". o"mi

BUllli

O"ftBumi Lainnn'

,6,

i7I

1.371.634

793.54.2

'15.539.156 10.878.6<15

1. .247.273.867

301.811.111

11.831.301.501

153.0.22.98.2

Min~·.k

,.,

Pertamhan an Pcrkebunan

Burn; (':11"(41.(51""')'171'1&1

\.001.30.2

45.539.15(, 15.046.103

811.655.009

14.345.06'1.770

'"'

Perhutenan 1111

MinrakBurni

l'an.1

Non Minl'akBumi

d ..nOft. Bum,

Bun';

0.1 Oumi LainnVM

(Ill

(1:11

(14)

11:5.336

33.065

1.581..220 377.730

55.434.39.2

11.737.113

394.376.699

.rumtsn

Tolal

(W)"110I_(111_llll"(IJt+j141

fll>l"(Jj-19I·(I.5I

31.767

5()().898

50.599.739 19.086.364

.27.055.175

193.704.149

16.609.764.&86

1.581.110

5.100.770

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ltd. JOKOWIDODO

bphn.go.id


LAMPIRAN VIII



RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT PROVINSI

bphn.go.id


LAMPlRAN VIII RINCIAN DANA BAG! HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT PROVINSI

NO

(31

(21

III

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI

(dalam ribuan rupiah) JUMLAH

NAMADAERAH

Provinsi Aceh Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Barat Provinsi Jambi Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Lampunz Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah Provinsi DI Yogyakarta Provinsi Jawa Timur Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Bali Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Kepulauan Riau

17.629.509 23.250.070 13.540.432 10.306.356 8.927.185 13.080.718 322.885.977 642.218.890 20.246.387 1.458.774.334 7.585.937 16.775.454 12.607.216 244.655.020 15.454.397 6.062.118

2.834.000.000

JUMLAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA ~~=~ REPUBLIK INDONESIA ti Bidang Hukum dan

~~W~~~~dang-undangan, 19'~

~

-1/1-

bphn.go.id


LAMPIRAN IX



RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

bphn.go.id

LAMPIRAN IX RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah) NO

(11 9 10 11 12 13 XX I 2 3 4 5

MINYAKBUMI

NAMADAERAH (2) Kab. Kaimana Kab. Maybral Kab. Tambrauw Kab. Manokwari Selatan Kab. Pegunungan Arfak ProviDai Kalimantan Utara Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan KOla Tarakan Kab. Tana Tidung TOTAL

15% (31 1.197.465 1.197.465 1.197.465 1.197.465 1.197.465 11.272.366 14.023.062 5.636.183 7.792.023 11.983.462 5.654.735 7.427.267.970

0,5% (41

GASBUMI SUBJUMLAH (5 - 3 + 41

375.746 467.435 187.874 259.735 399.449 188.492 245.071.793

1.197.465 1.197.465 1.197.465 1.197.465 1.197.465 11.648.112 14.490.497 5.824.057 8.051.758 12.382.911 5.843.227 7.955.852.400

30% (6) 8.240.803 8.240.803 8.240.803 8.240.803 8.240.803 2.493.698 3.043.956 1.246.849 2.708.809 1.728.330 1.246.849 4.832.663.108

JUMLAH

0,5% (7)

SUBJUMLAH (8 - 6 + 7)

-

41.561 50.732 20.781 45.147 28.805 20.781 75.713.933

8.240.803 8.240.803 8.240.803 8.240.803 8.240.803 2.535.259 3.094.688 1.267.630 2.753.956 1.757.135 1.267.630 5.294.812.200

(9 = 5 + 81 9.438.268 9.438.268 9.438.268 9.438.268 9.438.268 14.183.371 17.585.185 7.091.687 10.805.714 14.140.046 7.110.857 13.250.664.600


ttd. JOKOWIDODO

bphn.go.id -10110-


LAMPIRAN X



RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA MENURUT PROVINSI/ KABUPATEN / KOTA

bphn.go.id

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN X RINCIAN DANA BAG! HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (dalam ribuan rupiah) NO

NAMADAERAH

(1)

6 7 8 9 10 11 12 13 XXXI

1 2 3 4 5 6 XXXII 1 2 3 4 5

(21 Kab. Sorong Selatan Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana Kab. Maybrat Kab. Tambrauw Kab. Manokwari Selatan Kab. Pegunungan Arfak Provinal Sulaweal Barat Kab. Majene Kab. Marnuiu Kab. Polewali Mandar Kab. Mamasa Kab. Mamuiu Utara Kab. Mamuju Tengah Provinal Kalimantan Utara Kab, Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan Kab. Tana Tidunz TOTAL

IURANTETAP

(3) 905.929 8.306.699 5.687.058 1.862.575 149.864 1.168.281 1.556.514 2.109.015 1.556.514 910.111 3.605.551 8.289.963 3.492.079 1.946.034 694.128 1.181.835.841

JUMLAH

ROYALTI

(4) 24.579 24.579 24.579 24.579 24.579 24.579 24.579 24.579

73.586.664 79.281.550 53.737.825 86.174.450 36.793.332 38.359.498 12.050.076.814

(5 = 3 + 41 930.508 8.331.278 5.711.637 24.579 24.579 24.579 24.579 24.579 1.862.575 149.864 1.168.281 1.556.514 2.109.015 1.556.514 910.111 77.192.215 87.571.513 57.229.904 88.120.484 36.793.332 39.053.626 13.231.912.655


ttd. JOKOWIDODO

-8/8-

bphn.go.id


LAMPIRAN XI



RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN MENURUT PROVINSI/KABUPATE!'J/KOTA

bphn.go.id

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN XI RINCIAN DANA BAG! HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN MENURUT PROVINSIjKABUPATENjKOTA NO NAMADAERAH (II 121 Kab. Kepulauan Anambas 2 3 Kab. Karimun 4 Kota Batam 5 Kota Tanjung Pinang 6 Kab. Liuzza 7 Kab. Bintan XXX Provinsl Papua Barat 1 Kab. Fak Fak 2 Kab. Manokwari 3 Kab. soronz 4 Kota sorona Kab. Raja Arnpat 5 6 Kab. Sorong Selatan 7 Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama 8 9 Kab. Kaimana 10 Kab. Mavbrat II Kab. Tambrauw 12 Kab. Manokwari Selatan 13 Kab. Pezununzan Arfak XXXI Provinsl Sulaweal Barat I Kab. Maiene 2 Kab. Mamuiu 3 Kab. Polewali Mandar 4 Kab. Mamasa 5 Kab. Marnuiu Utara 6 Kab. Mamuju Tengah XXXII Provinsl Kalimantan Utara 1 Kab. Bulungan 2 Kab. Malinau 3 Kab. Nunukan 4 Kota Tarakan Kab. Tana Tidung 5 ALOKASI DBH SDA KEHUTANAN Dana Cadangan TOTAL

IIUPH 131

PSDH (41

-

-

-

-

-

-

-

132.742.800

132.742.800

DR 151

4.708 28.248 4.708 4.708 4.708 4.708 9.356.891 2.365.335 2.113.668 4.224.290 1.559.482 1.559.482 2.040.883 7.274.788 5.083.764 3.485.338 2.543.832 2.057.738 1.559.482 1.559.482 8.463 3.385 14.744 3.893 4.564 3.880 3.385 17.697.606 16.364.418 13.020.963 15.374.403 8.848.803 17.181.820 682.230.080

682.230.080

110.964

2.941.388 950.390 5.443.896

685.802 16.496.409 12.876.908 7.028.740 377.725 1.828.667

54.930 2.417 5.730 2.612 26.890.267 14.357.353 22.561.554

26.515.401 697.706.343 83.755.722 781.462.065

daIam ribuan rupiah) JUMLAH 16-3+4+51 4.708 139.212 4.708 4.708 4.708 4.708 9.356.891 5.306.723 3.064.058 9.668.186 1.559.482 1.559.482 2.726.685 23.771.197 17.960.672 10.514.078 2.921.557 3.886.405 1.559.482 1.559.482 8.463 3.385 69.674 6.310 10.294 6.492 3.385 17.697.606 43.254.685 27.378.316 37.935.957 8.848.803 43.697.221 1.512.679.223 83.755.722 1.596.434.945

PRESID EN REPUBLIK INDONESIA.

ttd. JOKOWIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

~-:;::.=;~s;.. Bidang Hukum dan

~;;;i~~~~gan-undangan.

~~

~

-7/7-

bphn.go.id


LAMPIRAN XII



RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN MENURUT KABUPATEN/KOTA

bphn.go.id


LAMPIRAN XII RINCIAN DANA BAG! HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN MENURUT KABUPATEN/KOTA (dalam ribuan rupiah) NO

NAMADAERAH

JUMLAH

(2)

(3)

(1) XXXIII Provinsi Sulawesi Barat 1 Kab. Majene

-

1.089.194 1.089.194 1.089.194 1.089.194 1.089.194 1.089.194

2 Kab. Mamuju 3 Kab. Polewali Mandar 4 Kab. Mamasa 5 Kab. Mamuju Utara 6 Kab. Mamuiu Tengah XXXIV Provinsi Kalimantan Utara 1 Kab. Bulungan 2 Kab. Malinau 3 Kab. Nunukan 4 Kota Tarakan 5 Kab. Tana Tidung

1.089.194 1.089.194 1.089.194 1.089.194 1.089.194 554.400.000

TOTAL


ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

JOKO WIDODO

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1~~~u~ti~BidangHukum dan ~

angan-undangan,

::dD~~:-';:~..-.

- 10/10-

bphn.go.id


LAMPIRAN XIII



RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI MENURUT PROVINSI/KABUPATEN jKOTA

bphn.go.id

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN XIII RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (dalam ribuan rupiah) No

Nama Daerah

luraa Tetap

III

(2)

(31

35 36 37 38 IX

Kota Pasuruan

Kola Probolinggo Kota Surabaya Kota Batu

1.706.286 243.755 1.350.306 243.755 243.755 261.184 243.755 255.797 2.171.663 345.474 243.755 243.755 243.755 246.924 243.755 243.755

2 Kab. Minahasa 3 Kab. Keou lauan Sanaihe

4 Kola Bitune 5 Kota Manado

6 Kab. Keoulauan Talaud 7 Kab. Minahasa Selalan 8 Kota Tomohon

Kab. Minahasa Utara Kab. Ken, Siau Tazulandanz Biaro Kola Kotamobaau Kab. Bolaana Momzondow Utera Kab. Minahasa Tenzzara Kab. Bolaana Mongondow Timur Kab. Bclaane Monaondow Selalan ProviDal Nu.. Teaoara Tlmur Kab. Alar Kab. Belu Kab. Ende Kab. Florea Timur Kab. Kunana Kab. Lembala

7 Kab. Manaaerai

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kola Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Nl!ada Sikka Sumba Baral Sumba Timur Timor Tengah Selalan Timor Tenzah Utara Kunana Role Ndao Manj!garai Baral Neeekec Sumba Baral Dava Sumba Tenaah Menzaerai Timur

21 Kab. Sahu Raiiu a

22 Kab. Malaka Provlael Maluku Utara 1 Kab. Halmahera Teneah 2 Kota Ternate 3 Kab. Halmahera Barat 4 Kab. Halmahera Timur 5 Kab. Halmahera Selalan

XI

6 Kab. Halmahera Utara

7 Kab. Kepulauan Sula 8 Kota Tidore Kepulauan 9 Kab. Pulau Mororei

10 XII 1 2 3 4 5 6

Kab. Pulau Taliabu Proyinai BauteD

Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang Kola Cilezon Kola Tanzeranz

7 Kota Serena 8 Kota Tanzerana Belatan

TOTAL

Pemerlatah /4

19.555 19.555 19.555 19.555

ProviDsi Sulawesi Utara 1 Kab. Bclaang Monaondow

9 10 11 12 13 14 15 X I 2 3 4 5 6

Setoran BagiaD

166.783 15.884 15.884 326.304 15.884 15.884 15.884 15.884 23.147 15.884 15.884 15.884 15.884 15.884 15.884 15.884 15.884 15.884 15.884 15.884 15.884 15.884 15.884 51.988 11.553 11.553 103.976 11.553 11.553 11.553 11.553 11.553 11.553 11.553 398.908 113.973 459.108 452.680 113.973 113.973 113.973 113.973 113.973 12.328.894

492.255.106

Jum1ah 5 19.555 19.555 19.555 19.555 1.706.286 243.755 1.350.306 243.755 243.755 261.184 243.755 255.797 2.171.663 345.474 243.755 243.755 243.755 246.924 243.755 243.755 166.783 15.884 15.884 326.304 15.884 15.884 15.884 15.884 23.147 15.884 15.884 15.884 15.884 15.884 15.884 15.884 15.884 15.884 15.884 15.884 15.884 15.884 15.884 51.988 11.553 11.553 103.976 11.553 11.553 11.553 11.553 11.553 11.553 11.553 398.908 113.973 459.108 452.680 113.973 113.973 113.973 113.973 113.973 504.584.000


ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

JOKO WIDODO

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA ~:::::==:::::::~EPUBLIKINDONESIA

i Bidang Hukum dan ngan,

~~ti;:~~~~~nga -

tllaHii+.d Sapta Murtl

. 4{4·

bphn.go.id


LAMPlRAN XIV



RINCIAN DANA ALOKASI UMUM MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

bphn.go.id


LAMPIRAN XIV RINCIAN DANA ALOKASI UMUM MENURUT PROVINSI / KABUPATEN /KOTA

(dalam ribuan rupiah) NO. (1) 4 5 6 XXXI 1 2 3 4 5 6 7 XXXII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 XXXIII 1 2 3 4 5 6 XXXIV 1 2 3 4 5

NAMADAERAH (2) Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Provinsi Kepulauan Riau Kab. Natuna Kab. Kepulauan Anambas Kab. Karimun Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kab. Lingga Kab. Bintan Provinsi Papua Barat Kab. Fak-Fak Kab. Manokwari Kab. Sorong Kota Sorong Kab. Raja Ampat Kab. Sorong Selatan Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Kaimana Kab. Maybrat Kab. Tambrauw Kab. Manokwari Selatan Kab. Pegunungan Arfak Provinsi Sulawesi Barat Kab. Maiene Kab. Mamuju Kab. Polewali Mandar Kab. Mamasa Kab. Mamuju Utara Kab. Mamuju Tengah Provinsi Kalimantan Utara Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab.Nunukan Kota Tarakan Kab. Tana Tidung JUMLAH ALOKASI DAU PROVINSI JUMLAH ALOKASI DAU KAB/KOTA JUMLAH ALOKASI DAU NASIONAL

JUMLAH (3) 521.261.079 495.957.190 404.712.962 866.810.696 345.284.029 350.512.758 385.437.448 576.930.711 449.786.339 412.649.320 449.835.609 1.322.765.639 671.139.627 526.449.164 507.563.513 470.669.178 648.505.589 441.092.568 550.986.827 432.228.840 609.497.373 444.053.521 524.498.613 348.712.841 381.035.345 925.147.622 518.259.515 626.855.666 725.381.526 521.661.475 485.815.110 346.912.857 1.032.459.159 462.110.308 772.980.483 400.260.543 336.447.029 341.441.271 38.536.084.710 346.824.762.390 385.360.847.100 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

JOKOWIDODO ~===::::::::§<~inansesuai

dengan aslinya RIAN SEKRETARIAT NEGARA

idangINDONESIA Hukum dan ~~~~i~U~BLIK dan gan,

- 10/10-

bphn.go.id


LAMPIRAN XV



RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK MENURUT PROVINSIjKABUPATENjKOTA

bphn.go.id

FRESiDEfl REP U B Li K i I' I DO 1'1 E S : ~\ LAMPIRANXV RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

I

---

I

_0

......

_-

Sarana Perdagangan

,

, 511 12 513 51. 515

••

... .....

Kab, Fak Fak ab. Ma 0 'an Kab. ron Kota S ron Kab. R .Am t Kab. So Sa~tan Kab. 'teluk B'ntuni b. Teluk Wond.rna 5 5 Kab, Kaim --.;. Kab. Ma\"brat 7 ab. T breuw 528 abo Mano \'ariSelatan 5 . Kab. P u aDArlak

.

SO.

S30 53 Kab. Ma

533 534 535 536 637

"'35

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

....t

•

_U

Mamu'u Polewali andar Mamaa Mamu'u Utal'a

Mamu'uT~

Kab.~

5 Kab. Malinau ""0 Kab.~nu~

•

DAKTA201S Sa'1"ru lrigui dan Air Minum

Jalan

~

.....

~

Paau

.......LAN I JEIrIlBATAH

60,689970

KOla Tarak

.I~

12

~,

797,597

310.556

157.8u3 2,029109

.

2."100.435

1.219.645

3.233,6(1'1'

2,656.993

, 774.933

..

99,060.~64

3.165,104

1.6/l8,31'1

4.12

2.094,6:lO

11.336,025 ---:;;-:236."573

.

55,3584 12,45'.071

89.548 44.58.81

......

5,97{).662 1....73.1" 19.978125

8867::;(1 '11:2 361

43096

18,995

760.5/\

386.433

...

10 •• 31....'1

PR"""'SJ 01

990.673.2'70

210.131.64'7

KAa ROTA

.. .,.

990.673.2'70

'"

.

soc

10.'3

...,,,'",

..

. .

.30 .,

•301.960

573.55.0'1"1

.... 15040.1

'" .959

3.:a11.116.. .:a

~

tT

.000.0II3.sal

2.

.'168.04604

a

.

.'119

-

1•• ot,.OU.'"

"

23,02~

66,472366

&94,160

sos

"""""'" ...............

_DJIX

DJIX

fJ-J

l.l>67.69O

.U

81'.270

1.525,880

,.

sse

J~

J<

IJN

3,4HIOO

4.69,3

1O,62:5,4()

3,1l919:50

--~I04

9,(,3.066

135.~

'.0

13.37 A3

1,431,77

4, 26.69

~~~875

955.470

soo.ee

1.308.620

'"

6,178_~4

4626,881

3

,

1.296,910

.286.561.556 '12.354,203

318:l9n8

609 so 1015.330

64.67900

74.8.14.539

3.33.412

"

I.

.....

.69.H92 3,57.738

134,327,77. 65.739.199

46,951 --:::-916.560

85,58.010

---:::066,'716

76,389,183 -;:;-;-,684.672

66,09~,994

6013.955 69116,<178

.804.6043

'1.'116.690.54'7

'10

64.9.456

, ..... · .. ...., · . ... ·

.

170.51".9M

836.01.0460

70.111... 968

98T.'''.T'7I

0

'1.'116.6'.8"'1

7,077

~34.3

0

'36.09~

170.514.'66

."5.M3

'111.161.'793

.115.161:793

'-'"

136.111.09 491.204

1

6.3-42.

...:;;:;:;:;-1.061

1.","

.00

3~

176.483,096 1.057.3

~5,6

7.811.318 309--;;-'1.0'12

10,755

., . . ... . .

1.009.583 98'1

18,589,419

1I' .. M.13O

...

.608,~54

1.J
2,906.019

4,058,900

,

1.:'i80.490

3,

.

5,8<13

3O,~
80812,S33

75.050.589

16,f>845Cl

140.5911.

"430,44

324.73:l.86~

I~O,~03,6J6

~57.569

,890

68,064619

281.'1111.5'16

3.1

... .....

97.91 .38'

33,873,359

1~3. 7~.641

lO.030..29

1,050.000

...........

9.494814

910.6 I 2?'1

.'1"•

9.27.162

13,~8.8
" ,'"

11 •• ot.31'.l2IS

8.398 758

28.038.953

34.95U,35-<1 85,97

....4004.Q"I'

9.639.886 64687.52

;;,:;c;;;,

,

91.33.870 124,195,148

1.340.366

907, 60 2,l93,13

148.736

193.003.804 95,718.769

3.192 97.869

'1.247'1.51

3,710

S:;-.,i6189

asc

61968,95

175,611.0'17

1.569.649 1,84.7115

6'1~

--:;;.93:1.705

97.196.155

31,OS7,8~5

152;,11511

~61,~

.2.'13:J

e.coo

3,.589,810

5166.010

3.993 a 5'15.088

"

,'"

179,4 11.~87.262

99'.633.934

PR

266.:ll)~

Tranaportaai Perde.-..n

Inf. Jalan

:;as'.'111.1S'16

rs

89.J6~.347

639.3U7

~,~7(l

8.11<1188

.96'1.650

7.14

~50()", 190

DAItItAII

5.000000

40,000.000

26 1,2737~S

Inf.lrigui

Sanitui

tst

JO

'"

2867,255 97,683,120

7.fH<)05'l

Air Minum

h:ESEHATAN

r.eoo

"

1.3999'11

""2 Kab.r=.fi~

P........

IRIGAst

,

"

403.:521

.....

Ke.ehatan

Kab. Li a Kab. intan

517 518 51. 520 521 522 523

r<'i'i

.JVIILAH DAK ............ DJIX DGUUEIl !PO

I'BIITAWaAJI

P.riwiaata

DAK ..........~••

TJllDAlWrDJIX

LUtAXA. DAB PItA&AIlAJJA PBInJR.JAR'O

PlI:IIftUOMWr ATAII KIlICUIWIGAII

,.

'"

lUI

Kab. Karimun Kola a_tam KotaTan'u;;-P~

Indu.tri Keen dan Menengah

(dalam ribuan rueiehl

-;;::;--

1~.9.9

5

~

I

t.

~O,O:lO

1,051.178

141'1.61

383.

."

44.160

te

.703

" .s r.eeo 14

r

.

12616;:-;-1.1 133~5,~11

5.58 ,764

,

2~O,I~0,3-'O

15,013.629

5.:215.8:lO

1),025<1 I~

194.101389

13,'1

707.79 .810

331.81<;1.626

14270. aa

1?1:25726

2,97131

7.176,~"I3

11.7"19.'16

107.1:56,951 176.552,930

3.0'15195

9,'10,97

"

eaa

-e

210,JlMI

16?,79'O.7'X 10.6

.7:W

U'7.':!ft.1Y.l:!

4,

138.924,7

ss

".0

"

~9.578

,10~.802

,.

m

1,669,30

00

1387,07

'"

,

39,10 ,609

""

1.06;::;-1

780,<1

33

83

1141,4

1.065,936

~806

I.'

1,3~3

... ... ...

2.... 6~S06

....6.3H.106

2119.'133.633

2OI.'1611.3U

201.'768• •5

.

186.689

......56.689

.733.633

1

201.'1611.381

T3

.

3.

T3 a

70.67U

45 .008

".

211,.73~

6<0

,

4.'I~.8

11,98

«r

12479.059

233,40

,
I 98.7 %0,307.1<17 15.5l7.391

1.583.640

33.' 16.399.506

,

.1S6.

no

.

ato

236.609.<"

• .IST.

74,\lOO

6.0779

11098

,

119.317

0

"

1398,91

173,'\13

069

89.869,<)45

.

"s

56,1

97,611.71~

"".2

53'1.

.eee

1.35.1 1....

''''

T3

....

• 15.1

,.

1,.,

63'1.

....,,.,

2.60S.73D.3~

2.108.'130.3

14'

...

'2.299.4aO.9CNl

"

1 1.131. 1.

".1Ot.3M.968

" 2.601.'130.37:1

12.299.04lIO.906

"

.00

T3


dengan aslinya J~~~%~,~.~~~~se~.suai SEKRETARIAT NEGARA BLIK INDONESIA

idan Hukum dan an angan,

bphn.go.id - 22/22-


LAMPIRAN XVI



RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

bphn.go.id

PRESIOEI'-,j REPUBLIK It'lQ01'JESI:. l.AMPIRANXVI RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURtrr PROVINSI/KABUPATEN/KOTA dalam ribuan ru iah

NO

NAMADAFRAH

BANTUANOPERASlONAL. SEKOlAH

TUNJANGAN PROFESl

t .........

GUIIU

PfNGHASllAN GUftU

PAUD

".

ProvIMISUI_IB.~

Kab.Ma

78.018.852

'2.422.8n

'"

Kab.Po'-OIliMllldar

5.604.000

159.42.3.299

K"b.Mamul Kab.Mamu Uta'" l(.b.M'fn\l Ten ah PrlMml K.llm.nbn Ut.n1 I(lb.8ulun ,n

].204.000 1,]80.000

]5.679.319 21.5]5.993

'36

'"

53'

'39

~b.M.linlU

540

~b.Nunukan

'41

Kot.T.fltan Klb. Tan.Tldun DANACAOANGAN TOTAl

542

_NAN PERSAll. . .

aANTUAN OPERASfONALK8

4.539.000

694.900

4.29'.000 2.510.000

....940

3.0n.000 3.225.000 3.436.000 1.498.000 686.461

1.320.000

26.048.435

1.764.000 ....000 1.51".000 1.320.000 461.000

35.117.385 1....53.949 38.561.556 49.108.1'"

1.269.600 1.961.300 2.025.200 ....000

2.212.6«5.715 H.7U.7Q9.1n

117.412..100 1.020.513.000

2.500-000-000

475.180

175.869.159 «.601....s 29.909.073 30.743.095

396.(100

"'397.440 ' .200

618.460

10.500 22.050 95.760 271.210 7.590

175.900

"36.360

3.150

109.121.075

641MS.5Il

215.691315

Ftsl1CT.A.2016

2n.9IO.380 86.913.792 93.906.742

250.920

1.309.432 l.(MI.972 1.796.152 223.650

AJMLAH OM NON

KmNAGAKERJANf

13Un.S60

2.000.000 298.400 263.150 263.150

92.17Uil0

DANAPENlNGkATAN .....RDlAAN

]61.080

01.360

2..211.900.000

DANAPENlNGKATAN PENGElOlAAN KOPERASl OANUKM 1.500.000

130.140 1.410.790 1."6.780

5.720.000 5.400.000

1.408.700 235.100

2.926.000

.H5.3IO

1.832.500 668.000 2.693.700

121.9)5.200

211.546.aoo 0.923.5n.aoo

AKREDtTASl PUSlCESMAS

UKM, DAN k£1lNAGAKElUAAN

475.310 2.580.000 3.l24.000

'35

AlCUDn'ASl RUMAH SAICIT

276.005.000

"'

53'

IANTUAN

""'....,ICESEHATAN

S32 Kab.MlmuJu

S3l

DANA PENlNGICATAN PENGELOlAAN KOPEIlASl.

BANTUAN OPfflASIONAl. KESEHATAN DAN BANTUAN OPERASKlNAL KEWARGA BERENCANA

BANTUAN

OPERAStONAl. PENYELfNGGARAAN

42.'52.'67 26.032.'31 "7.952.038 5U51.38I

J.769.171 100.000.000

164.336.000

2.61'.675315 120.112.177.553

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. ttd.

JOKOWIDODO

- 10/10 -

bphn.go.id


LAMPIRAN XVII

PERATTJRAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2016


RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN /KOTA

bphn.go.id


LAMPIRAN XVII RINCIAN DANA INSENTIF DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah) NO.

NAMADAERAH

JUMLAH

(1)

(2)

(3)

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271

Kota Denpasar Kota Mataram Kota Bima Kota .Javapura Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Kota Cilegon

5.000.000 42.601.976 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 40.405.162 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Kota Tangerang Kota Gorontalo Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kota Sorong Kota Tarakan JUMLAH ALOKASI DID PROVINSI JUMLAH ALOKASI DID KABUPATEN

480.933.196 3.722.177.175

JUMLAH ALOKASI DID KOTA JUMLAH ALOKASI DID NASIONAL

796.889.629 5.000.000.000


ttd. JOKOWIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA ~=~REPUBLIK INDONESIA

~~~~1~'B~idang Hukum dan ~~ an -undangan,

- 7/7 -

bphn.go.id


LAMPIRAN XVIII



RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA

bphn.go.id

PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPlRAN XVIII RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA (dalam ribuan rupiah) NO

Jumlah Deaa

NAMADAERAH

Alokaal Daaar Per Kab/Kota Per Deaa

Alokul Formula

..

Jumlah

- + 657 565.640 371.625.480 32.052.498 403.677.978 -- -- - - - - - --_.,_.'.I Kab. Boalemo 82 565.640 46.382.480 - - - -5.834.495 52.216.975 __ ._- - - - - _ .. _.-. - -- - -- -- ----- -- Kab~GOrontalo--·-----2 191 117.550.578 565.640 108.037.240 - - - - -9.513.338 '-'--_.3 Kab. Pohuwato 101 565.640 57.129.640 6.020.362 ----63:·156.002 - - - - - - - - - - -_._-_.._ - - - - - - - - - - - -----_._---- ----- _.-._------------4 160 95.893.213 565.640 90.502.400 ._---------5.390.813 __ - - - - - - - - - - - ~~=~o~~~ang() - - - - - - - - .--._--123 74.867.210 5 Kab. Gorontalo Utara 565.640 69.573.720 _ _ _ ~.293.49_0 - - - - - -.'--_._-- ... -----.---------------.Totai-Provinai Kepulauan Riau-XXX 275 -565.640 155.551.000 177.766.079.22.215.079 - -- --_.---_. - - - - - - - - - --- ---- - - - - Kab.-Natuna~- - - - -- - - ~ 70 1 _._--_._---_. 565.640 39.594.800' - - - ---------'.'--4.775.982 .. __....- - 44.370.782 - - - - ----_._----_._--- ._-- - - - - - _... __... 2 _.J<.'l.b._K~)JlJ!all.'l.n_~nam1J.a~ _______ - - - -52 565.640 29.413.280 4.682.556 -_. _ .. 34.095.836 .. - - - - - - - - - ---42 27.549.427 3 Kab. Karimun 565.640 23.756.880 ------_3.792.547 ._----------.. _--- -------75 47.488.957 4 _J(.G\b_.J:.ill.gga... --_._------ - - - 565.640 - - 42.423.000 - -------5.065.957 _. -._----------_._--Kab. Bintan 36 20.363.040 24.261.077 5 _ 565.640 3.898.037 _. - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _.._---_. XXXI 986.476.160 88.214.079 .!o.!a1_Pro"!nai_!·ap--'.l~~~t _____ 1.744 565.640 -. __..-._-_._--- -_._--_._-_. - _.-1.074.690.239 Fak 142 9.367.742 89.688.622 1 -Kab. 565.640 ----- 80.320.880 _.. _. - ---- -Fak ,------_.------------- 165 7.026.282 100.356.882 2 Kab.Manokwari 565.640 93.330.600 -_.---------_ .. . _ - - - - - - - - - ---- - - - - 7.480.243 135.314.883 3 ~Ka~"-~or.o~~_=~~_====_~___= - - -226 565.640 127.834.640 - - - - - - - -_._--------- ------------7.420.374 . ---73:600.254 4 117 565.640 66.179.880 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - _ . - .-.. - - - - - - _ ..... _. __.-._--- .. 121 -565.640 68.442.440 5.931.217 - - - - - -74.373.657 5 -- ------ - - _._-----------73.378.274 Teluk Bintuni 115 565.640 - - 65.048.600 8.329.674 ------------6 -Kab. -----_._----------------- ---._- - - 1----------_....--47.933.460 76 565.640 42.988.640 4.944.820 - - - - _ 7 Kab. Teluk Wondama ----.. _----- - - - - - - - - - - - - - - .. 84 47.513.760 56.309.616 Kab. Kaimana 565.640 8.795.856 8 ----_.--_.-------- _ . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 154.133.278 7.632.518 259 565.640 - - -146.500.760 9 _~1J.._t.!ay.!>!~ __ ~__ __ . _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- --- - - - - - 131.343.747 Tambrauw 216 565.640 122.178.240 9.165.507 10 -Kab. --------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f------...- - - - - . _ - - - - - - _ . _ - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 37.552.811-5.311.331 Kab. -._Manokwari 57 565.640 - - - -32.241.480 11 ------_. --------_._-_.-.__-_._- ----_.- -Selatan ------_.'-'--'-----100.704.755 166 -565.640 6.808.515 12 _.!<.a.Jl...f'.egllll.unglin Arfak _ . - _ . _ -93.896.240 - - - - - - - - - - - - - - - - - --- ----------------Total Provinai Sulaweal Barat 576 - 565.640 325.808.640 -------------37.750.213- - - - -363.558.853 XXXII -----------_.-------- ------. ------39.907.8914.838.211 ---- .-_- _._--_._--62 565.640 35.069.680 1 .f<~'_t.1ajen.e__ ~ ____ ._---------57.228.558 89 50.341.960 6.886.598 ------_._-_._._2 _Kab._M.!I!!Iutl! --------_._... 565.~~ ------ .-I·· 91.018.604 Polewali Mandar 144 --_._--81.452.160 ----9-:566.444 565.640 3 Kab. ._-- ------------_ ...... ------_._----6.464.584 - - - - - -101.492.104 Kab. Mamasa 168 -565.640 95.027.520 4 ----------_._-----------.. - - - - ----------38.173.882 59 33.372.760 - - - - -4.801.122 565.640 5 Ka1J"--~!l.IIlllju Utara__________ -_._--- _ . _ - - ---_._--_._--._. - --- ---30.544.560 5.193.254 - - - - - - -35.737.814 54 565.640 6 _~.?_"_Mamuju Tengah - --_._---291.096.987 252.841.080 . _ -38.255.907 Total Provinal Kalimantan Utara 447 565.640 xxxm -_._._-_._-- - - - - - - --------------1-· 49.850.296 74 -565.640 41.857.360 _ . _ - -7.992.936 1 Ka.~~ulunlta.ll______ --_.-_._--------------- ------ ----- - - ---I· 77.059.749 15.404.989 109 565.640 61.654.760 2 Kab. Malinau -------------- - - - - - - - .-------------------_. - - - 139.077.322 131.228.480 ------_._---7.848.842 .. Nunukan 232 565.640 _. 3 -Kab. .. ------- - ._. _------------------------------_.- --~ - - - - 25.109.620 18.100.480 7.009.140 32 565.640 4 Kab. Tana Tidung 4.698.227.440 46.982.080.000 74.754 42.283.852.560 TOTAL NASIONAL XXIX

I·

Total Provinal Gorontalo -- - - - - - - . - - - - - - - - - - -

-_._-~--

- ~ ~ -

..

-_.~-_._--

._._-~

-----~.

-------~---

- - ~ - - - - ~

-==---===

-~

--~-

.-

.-

-~---

----~---

~---

----~-

-~-------

~ -

._----~-------------_.

---~---

-----------~----

~ - - - - - - .

- - ~

-~

~~~1~;;&IIl~ei}~n ---~===--

- - - ~

_

.

_

-

~

-

-

-

-

-

-

- - - ~ ~

~.-.~---------

----~-----------

- - - - - - - ~ -- - - - - - ~ - - - - -

..

-------~

I----~--

_._----------------~

---~-

--~~-

_--------------~

-~~-

~

------~-

~

._--~----------


Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA idang Hukum dan

~~~~~S!lg-undangan,

iIJ(.l!NIfd Sapta Murti

-7/7-

bphn.go.id


LAMPIRAN XIX



RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN

bphn.go.id

PRESIDEN INDONESIA

REPUBLI~\

LAM PIRAN XIX RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN (dalam ribuan rupiah) NO

KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN

JUMLAH

Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat 144.959.415.375 Anggaran Pendidikan Pada Kementerian Negara / Lembaga 141.692.899.479 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 43.605.863.439 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 39.589.492.436 Kementerian Agama 46.470.269.521 Kementerian Keuangan 1.501.700.107 Kementerian Pertanian 60.536.031 Kementerian Perindustrian 416.625.238 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 148.938.994 Kementerian Perhubungan 3.800.907.055 Kementerian Kesehatan 1.750.000.000 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 71.816.647 Kementerian KeIautan dan Perikanan 535.980.343 Kementerian Pariwisata 404.011.264 Badan Tenaga Nuklir Nasional 15.955.074 1.724. 732.639 Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Pertahanan 173.362.687 Kementerian Ketenagakerjaan 372.736.198 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 812.268:752 Kementerian Komunikasi dan Informatika 46.365.021 Kementerian Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 191.338.033 Anggaran Pendidikan MelaIui BA BUN 3.266.515.896 266.630.336.022 2. Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa DAU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan 142.087.633.884 2.1 119.918.371.972 2.2 Dana Transfer Khusus 2.665.340.000 2.2.1 DAK Fisik DAK Pendidikan 2.665.340.000 2.2.1.1 2.2.2 DAK Non Fisik 117.253.031.972 2.2.2.1 Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNSD 1.020.513.000 2.2.2.2 Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 69.762.709.172 2.2.2.3 Bantuan Operasional Sekolah 43.923.573.800 2.2.2.4 Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD 2.281.900.000 Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan 264.336.000 2.2.2.5 4.624.330.166 Otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan 2.3 5.000.000.000 3. Anggaran Pendidikan Melalui Pembiayaan 5.000.000.000 3.1 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional 416.589.778.142 Jumlah Keterangan: Rincian Anggaran Pendidikan beIurn terrnasuk pergeseran fungsi pendidikan pada beberapa Kernenterian Negara/Lernbaga sesuai hasil penelaahan RKA-K/L seteIah pengesahan APBNP 2016 oIeh DPR RI. 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.14 1.1.15 1.1.16 1.1.17 1.1.18 1.1.19 1.2

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

~~~~R§E~P~UBLlKINDONESIA ::::; . Bidang Hukum dan

~~~~~~~~ang-undangan,

;...

~~

-1/1-

bphn.go.id


LAMPIRAN XX



RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

bphn.go.id


LAMPIRAN XX RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN SEMULA

2 2.1 2.1.1 2.1.2

PEMBIAYAAIf LUAR NEGER! (NETOI Penarikan Plnjaman Luar Neger! (brutol Pinjaman Program Pinjaman Proyek

2.1.2.1 2.1.2.1.1

Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat Pinjaman Proyek Kementerian Negara/Lembaga

2.1.2.1.2

Pinjaman Proyek Oiterushibahkan

2.1.2.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3

Penerimaan Penerusan Pinjaman Peneru.an Plnjaman kepada BUMN/Pemda PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) PT Pertamina (Persero) Pemerintah Provinsi OKI Jakarta Pembavaran Clellan Pokok Utan.- Luar Ne.-erl

(dalam ribuan rupiah) MENJADI

398.193.417 75.091.890.741 36.835.000.000 38.256.890.741

-2.526.919.532 72.959.118.228 35.775.000.000 37.184.118.228

32.347.233.417 29.942.899.417

31.350.465.468 28.465.163.610

2.404.334.000

2.885.301.858

5.909.657.324 -5.909.657.324 -4.091.879.841 -14.950.000 -1.618.100.483 -184.727.000 -68.784.040.000

5.833.652.760 -5.833.652.760 -4.046.370.640 -14.519.785 -1.593.351.219 -179.411.116 -69.652.385.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd. JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan asIinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

~

~~~R~E~P~U~ BLIK INDONESIA . Bidang Hukum dan If"",

dang-undangan,

~ ~~""tIll~Vi'i~ad Sapta Murti

-2/2-

bphn.go.id

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Recommend Documents