KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 1999 TENTANG PENENTUAN DAN PEROLEHAN KURSI HASIL PEMILIHAN UMUM 1999 UNTUK DPRD I PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, DPRD II KABUPATEN PIDIE DAN ACEH UTARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwa kecuali untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara dan Pidie, Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Istimewa Aceh telah berjalan denan baik dan hasilnya sah untuk menjadi pedoman penetapan Anggota DPRD I Propinsi Daerah Istimewa Aceh; b. bahwa kondisi keamanan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, khususnya di Kabupaten Pidie dan Aceh Utara yang rawan mengakibatkan pelaksanaan Pemilihan Umum 1999 di kedua Kabupaten tersebut mengalami hambatan; c. bahwa perlu memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan DPRD II di Kabupaten Pidie dan Aceh Utara demi terciptanya stabilitas politik dan lancarnya pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten tersebut; d. bahwa Keputusan KPU Nomor 173 Tahun 1999, Keputusan KPU Nomor 183 Tahun 1999, serta Keputusan KPU Nomor 184 Tahun 1999 yang implementasinya dilakukan oleh PPI dengan Berita Acara Nomor 28/BA-PCT/PPI/IX/1999 masih bermasalah dan oleh Partai-partai peraih suara terbanyak dipandang kurang mencerminkan keterwakilan rakyat pada DPRD I Propinsi Daerah Istimewa Aceh; e. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a, b, c dan d di atas, perlu ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia khususnya untuk penentuan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum 1999 untuk DPRD I Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan keberadaan DPRD II di Kabupaten Pidie dan Aceh Utara; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809); 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810); 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811); DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
5.
6.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1999 tentang Pengesahan Penetapan Keseluruhan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 1999 untuk DPRD, DPRD I, dan DPRD II secara Nasional; MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENENTUAN DAN PEROLEHAN KURSI HASIL PEMILIHAN UMUM 1999 UNTUK DPRD I PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, DPRD II KABUPATEN PIDIE DAN ACEH UTARA Pertama : Penetapan perolehan kursi untuk DPRD I Propinsi Daerah Istimewa Aceh hasil Pemilihan Umum 1999 sebagaimana tertera dalam Lampiran Keputusan Presiden ini. Kedua : Mengukuhkan kembali komposisi keanggotaan DPRD II Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Pidie hasil Pemilihan Umum 1997 sebagai DPRD II Sementara sampai dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum Lokal Susulan untuk masing-masing Daerah yang bersangkutan. Ketiga : Memerintahkan kepada PPD I Propinsi Daerah Istimewa Aceh melaksanakan Keputusan Presiden ini secara bersungguh-sungguh.
untuk
Keempat : Kepada Gubernur Daerah Istimewa Aceh diperintahkan untuk membantu PPD I dalam pelaksanaan Keputusan Presiden ini. Kelima : Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden ini semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Keenam : Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Oktober 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd MULADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 185
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 1999 TANGGAL 5 OKTOBER 1999 PENENTUAN DAN PEROLEHAN KURSI HASIL PEMILIHAN UMUM 1999 UNTUK DPRD I PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, DPRD II KABUPATEN PIDIE DAN ACEH UTARA -------------------------------------------------------------------------Jumlah Jumlah No. Nama Partai Perolehan kursi pada Sisa kursi pada Perolehan Suara Putaran I Suara Putaran II Kursi -------------------------------------------------------------------------1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
PPP PAN 9 P. GOLKAR 8 PDI. P PBB 2 PNU 1 PKP 1 PAY 1 PK 1 PP 1 PKB 1 PUI 1 PKU 1 PPI-Masyumi
289.346 172.516
14 8
5.580 0 10.364 1
154.623
7
12.740 1
1
4.093 0 10.790 1
21.566
1
1.297 0
19.918
0
-
1
17.486
0
-
1
17.407
0
-
1
14.227
0
-
1
13.112
0
-
1
12.901
0
-
1
9.713
0
-
1
125.707 31.059
9.082
6
0
-
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
1
14
6
1
15. PDR 8.226 0 1 -------------------------------------------------------------------------TOTAL 37 --------------------------------------------------------------------------
-
1
12
49
Keterangan : 1. Jumlah suara sah 993.176 suara. 2. Jumlah kuota kursi yang dipilih untuk DPRD I Propinsi Daerah Istimewa Aceh 49 kursi. 3. Bilangan pembagi pemilih (kis kosen) untuk satu kursi 993.176 : 49 = 20.269 4. Jumlah sisa suara untuk putaran kedua (ranking sisa suara) : 12 kursi. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
