't ( r",,r'..'-,sraia]i=) * ; 6. \
7-\r
alr.
-/,v
W PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2OIO TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAI\ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDENREPUBLIK INDONESIA, Menimbang z a. bahwaPegawaiNegerisipil yang diangkatdan ditugaskansecarapenuh
dalam JabatanFungsional Bidan perlu diberikan tunjanganjabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya; b . bahwasehubungan denganhal tersebutpadahuruf a, dan dalamrangka meningkatkankesejahteraandan produktivitas keda pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandangperlu mengaturTunjanganJabatan FungsionalBidan denganPeraturanpresiden;
o
Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (l) Undang-undangDasar Negara Republik Indonesia
Tahun1945;
2 . undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok I(epegawaian(Lenabaran NegaraRepublikIndonesiaTahun1974Nomor 55, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 3041) sebagaimanatelah diubah denganundang-UndangNomor 43 Tatrun 1999 (LembarpnNegaraRepublik.Indonesia Tahun 1999Nomor 169. Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3g90); a
PeraturanPemerintahNomor 7 Tahun 1977 tentangperaturanGaji PegawaiNegeriSipil (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTafu;rr1977 Nomor I l, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 3098)sebagaimana telahbeberapa kali diubah,terakhirdenganPeraturan PemerintahNomor 8 Tahun2009(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2009Nomor21); 4. Perafuran...
PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA
4 . PeraturanPemerintahNomor l6 Tahun 1994tentangJabatanFungsional
PegawaiNegerisipil (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahunr994 Nomor 22, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 3547); 5 . Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2003 tentang wewenang
Pengangkatan, Pemindahandan pemberhentianpegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4263); 6 . KeputusanPresidenNomor g7 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional PegawaiNegeriSipil;
MEMUTUSKAN : MENETAPKATT : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN.
o Pasal I Dalam PeraturanPresidenini yang dimaksuddenganTunjangan Jabatan FungsionalBidan,yangselanjutnya disebutdenganTunjanganBidan adalah tunjanganjabatanfungsionaryang diberikankepadapegawai Negeri sipil yangdiangkatdanditugaskan secarapenuhdalam JabatanFungsional Bidan sesuaidengankctentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal2 KepadaPegawaiNegeri sipil yang diangkatdan ditugaskan secarapenuh dalamJabatan Fungsionar BittandiberikantunjanganBidansetiapbulan.
P a s a l 3. . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pasal3 BesarnyatunjanganBidan sebagaimana dimaksuddalam pasal 2 adarah sebagaiman a tercantumdalamLampiranperaturan presidenini.
Pasal4 Pemberian tunjangan Bidan dihentikan apabila pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksuddalarnPasal2, diangkatdalam jabatanstruktural atau jabatanfungsionallain ataukarenahar lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal5
o
Ketentuanlebih lanjut yang diperlukanbagi pelaksanaan peraturanpresiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atauKepal a BadanKepegawaian Negara,baik secarabersama-sama maupunsecarasendiri-sendiri menurut bidangtugasnyamasing-masing.
,
Pasal6 Denganberlakunl'aperaturarrpresidenini, makaperaturanpresiden Nomor 54 Tahun 2007tentangTunjanganJabatanFungsional Dokter,Dokter Gigi, Apoteker,AsistenApoteker,pranataLaboratoriumKesehatan, Epidemiorog Kesehatan,EntomorogKesehatan,sanitarian,Administrator Kesehatan, PenyuluhKesehatanMasyarakat,perawatGigi, Nutrisionis, Bidan,perawaq Radiografer,PerekamMedis, dan TeknisiElektromedissepanjang mengatur mengenaiketentuantunjanganBidan,dicabutdandinyatakan tidak berlaku.
PasalT ...
,-'li1i)\r'
M:kV s$;l's/g
PRE:5lDEN RFPUtsLII< It\lDONE€IA
-4
Pasal7 PeraturanPresidenini mulai berlakupadatanggalditetapkan.
Ditetapkandi Jakarta padatanggal 25 Januari2}l} PRESIDENREPTIBLIKIND ONESIA. ttd. DR. H. SUSIO BAMBANG YUDHOYONO
o
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINEI RI Kepala BiroAparatur Negara, Daerah, dan n Rakyat,
.L o ,S H ,M H
I
PR [:5lDi:t'l RIPUBLIK II!DONESiA
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDENREPUBLIK INDONESIA NOMOR
i
9 Tahun201.0
TANGGAL
:
25 Januari 2010
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN
NO
L
2.
JABATAN FUNGSIONAL
Bidan Ahli
Bidan Terampil
JENJANG JABATAN
BESARNYA TUNJANGAN
BidanMadya
Rp 850.000,00
BidanMuda
Rp 600.000,00
BidanPertama
Rp 300.000,00
BidanPenyelia
Rp 500.000,00
Lanjutan BidanPelaksana
Rp 265.000,00
BidanPelaksana
Rp 240.000,00
Pemula BidanPelaksana
Rp 220.000,00
REPUtsLIKINDONESIA, PRESIDEN nd. DR.H. SUSLOBAMBANGYUDHOYONO dengan aslinya sesuai Salinan RI KABINET SEKRETARIAT dan anDaerah, Rakyat,
