www.hukumonline.com
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1986 TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, pelaksanaan penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian golongan c dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I. b. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dipandang perlu menyerahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I; c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pelaksanaan penambahan penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I diatur dengan Peraturan Pemerintah. Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 283 1); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037). MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan: 1. Bahan galian golongan c adalah bahan galian yang tidak termasuk bahan galian golongan a (strategis) dan bahan galian golongan b (vital), sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 11 Tahun 1967; 2. Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan, dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya 3. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
4. 5. 6. 7.
Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya; Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu; Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan serta pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian; Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian. BAB II PENYERAHAN URUSAN
(1) (2)
Pasal 2 Sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pertambangan diserahkan kepada Daerah Tingkat I, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini. Penyerahan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri Pertambangan dan Energi berdasarkan penilaian Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kemampuan daerah yang bersangkutan untuk menerimanya.
Pasal 3 Pemerintah Daerah Tingkat I dapat menyerahkan lebih lanjut sebagian urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Pemerintah Daerah Tingkat II di daerahnya.
(1)
(2)
(3)
Pasal 4 Urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kebijaksanaan untuk mengatur, mengurus dan mengembangkan usaha pertimbangan bahan galian golongan c, sepanjang tidak terletak di lepas pantai dan/atau yang pengusahaannya dilakukan dalam rangka Penanaman Modal Asing sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Usaha pertambangan tersebut pada ayat (1), meliputi: a. eksplorasi; b. eksploitasi; c. pengolahan dan pemurnian; d. pengangkutan; e. penjualan. Penyelidikan umum terhadap bahan galian golongan c tersebut pada ayat (1),dilakukan oleh Menteri Pertambangan dan Energi dan/atau bersama-sama Pemerintah Daerah Tingkat I. BAB III PERIZINAN
(1)
Pasal 5 Izin usaha pertambangan bahan galian golongan c dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I kepada: a. Perusahaan Daerah; b. Koperasi; c. Badan Usaha Milik Negara; d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
(2)
berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang,pertambangan; e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia, dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di Daerah Tingkat II tempat terdapatnya bahan galian golongan c yang bersangkutan; f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara di satu pihak dengan Pemerintah Daerah Tingkat I dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat II atau Perusahaan Daerah di pihak lain; g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat I/Pemerintah Daerah Tingkat II/Perusahaan Daerah di satu pihak dengan Koperasi, Badan Hukum Swasta atau perorangan tersebut pada huruf b,huruf e di pihak lain. Pemerintah Daerah Tingkat I/Pemerintah Daerah Tingkat II mengatur usaha pertambangan bahan galian golongan c dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam negeri. BAB IV ORGANISASI
Pasal 6 Pemerintah Daerah Tingkat I dapat membentuk Dinas Pertambangan sebagai unsur pelaksana di bidang Pertambangan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 7 Pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja Dinas Pertambangan Daerah Tingkat I ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri. BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 8 Dengan tidak mengurangi hak Pemerintah Daerah Tingkat I mengangkat Pegawai Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam penyelenggaraan urusan otonomi di bidang pertambangan, atas permintaan Pemerintah Daerah Tingkat I, Menteri Pertambangan dan Energi: a. Menyerahkan pegawai Departemen Pertambangan dan Energi kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk diangkat menjadi Pegawai Daerah dan/atau; b. Memperbantukan pegawai Departemen Pertambangan dan Energi kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan/atau; c. Mempekerjakan pegawai Departemen Pertambangan dan Energi kepada Pemerintah Daerah Tingkat I. BAB VI SUMBER PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN Pasal 9 Untuk pembiayaan kebijaksanaan mengatur dan mengurus urusan usaha pertambangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I pada saat penyerahan, maka sumber pembiayaan dan inventaris baik bergerak maupun tidak bergerak yang telah berada di daerah dan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I guna kepentingan pelaksanaan urusan pertambangan tersebut. www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
Pasal 10 Segala pungutan di bidang pertambangan bahan galian golongan c di daerah menjadi Pendapatan Asli Daerah Tingkat I dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat II, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan. BAB VII SERAH TERIMA
(1)
(2)
Pasal 11 Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2), penyerahan secara nyata urusan di bidang pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan oleh Menteri Pertambangan dan Energi. Dalam berita acara serah terima urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan jelas tentang keuangan, inventaris, kepegawaian dan hal-hal yang dipandang perlu. BAB VIII PENGAWASAN
(1) (2)
Pasal 12 Pemerintah Daerah Tingkat I melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan bahan galian golongan c sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Tingkat I harus berpedoman kepada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN
(1)
(2)
Pasal 13 Pemerintah Daerah Tingkat I menyelenggarakan pengumpulan keterangan pemetaan dan data statistik pertambangan serta melaporkan kepada Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Dalam Negeri. Bentuk dan tata cara laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.
Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan ditetapkan kemudian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 Ketentuan yang mengatur tentang bahan galian golongan c yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap berlaku sampai dikeluarkannya ketentuan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Pasal 16
www.hukumonline.com
www.hukumonline.com
Izin usaha pertambangan bahan galian golongan c yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 23 Agustus 1986 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SOEHARTO Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 23 Agustus 1986 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SUDHARMONO, S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 53
www.hukumonline.com
