PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR46 TAHLIN 2OO2 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAFIAN NASIONAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang Berlaku pada BadanPertanahanNasional: Mengingat: l. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimanatelah diubah dengan PerubahanKeempatUndang-UndangDasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraNomor 2043); 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3687); 4. Perafiran Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha" Hak Guna Bangunm dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1996Nomor 40, TambahanLembaranNegaraNomor 3643); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, TambahanLembaranNegaraNomor 3694); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL. PasalI Dalam PerafuranPemerintahini yang dimal<suddengan: l. Hak atas tanah adalah hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 ayat (l) UndangundangNomor 5 Tahun 1960tentangPeraturanDasar Pokok-pokok Agraria. 2. Hak Pengelolaan adalah hak menguuuai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannyasebagiandilimpahkan kepadapemegangnya. 3. Pemberian hak atas tanah adalah penetapanPemerintah yang memberikan sesuatuhak atas tanah Negar4 perpanjanganjangka waktu hak, pembaharuanhak, perubahan hak termasukpemberianhak di atasHak Pengelolaan. 4. Perpanjangan hak adalah penambahan jangka waktu berlakunya suatu hak tanpa mengubahsyarat-syaratdalam pemberianhak tersebut. 5. Pembaharuanhak adalah pemberian hak yang sama kepada pemegang hak atas tanah yang telah dimilikinya dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai sesudahjangkawaktu hak tenebut atauperpanjangannyahabis. 6. Pendaftaran Tanah Secara Sporadik adalah kegiatan pendaftarantanah untuk pertama kali mengenai I (satu) atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagianwilayah suatudesalkelurahansecaraindividual ataumassal.
7. Pendaftaran Tanah Secara Sistimatik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanahyang belum didaftar dalamwilayah ataubagianwilayah suatudesa/kelurahan. 8. Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah adalah seluruh jenis kegiatan pengukuran dan pemetaan di lingkungan Badan PertanahanNasional dalam rangka penerbitansertipikat hak atastanah. 9. Informasi tekstualadalahinformasimengenaistatushak dan kepemilikannya 10. Informasi spasial adalah informasi mengenai titik dasar teknis, peta dasar, peta pendaftaran,petatematik dan bidang-bidangtanah. I l. Uang Pemasukan adalah uang yang harus dibayar kepada Negara oleh setiap penerima hak atas tanah Negara sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pengakuan (recognitie)atashak menguasaiNegara. 12. Nilai Perolehan Tanah (NPT) adalah hasil perkalian antara luas tanah dengan Nilai Jual Obyek Pajak. 13. Nilai Perolehan Tanah Tidak Kena Uang Pemasukan (NPIIKUP) adalah nilai perolehan tanah yang tidak dikenakan Uang Pemasukanyang berdasarkanPagu tidak kena Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang ditetapkan Menteri Keuanganbagi masing-masingdaerahyang bersangkutan. Pasal2 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional adalahpenerimaandari kegiatan: a. PelayananPendaftaranTanah; b. PelayananPemeriksaanTanah; c. PelayananInformasi Pertanahan; d. PelayananKonsolidasi Tanah SecaraSwadaya; e. PelayananRedishibusi Tanah SecaraSwadaya; f Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral; g. PelayananPenetapanHak atasTanah. Pasal3 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan Pelayanan Pendaftaran Tanah sebagaimanadimaksuddalam Pasal2 huruf a terdiri dari : a. PelayananPengukurandan PemetaanBidang Tanah; b. PelayananPendaftaranTanahuntuk PertamaKali; c. PelayananPemeliharaanData PendaftaranTanah. Pasal4 (l) Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 hurufaterdiri dari : a. PelayananPengukurandan PemetaanBidang Tanah SecaraSporadik; b. PelayananPengukurarrdan PemetaanBidang Tanah SecaraSistematik; c. PelayananPengembalianBatas; d. PelayananPembuatanPetaSituasikngkap (Topografi). (2) Besamya tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Secara Sporadik sebagaimana dimaksud dalam ayil (l) huruf a dihitung dengan rumus : T = 0,55ToD(o {X + (X.Xo)'P } (3) Besamya tarif Pelayanan Pengukuran dan PemetaanBidang Tanah Secara Sistimatik, Pengembalian Batas atau Pembuatan Peta Situasi kngkap (Topografi) sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)," huruf b, c dan d dihitung dengan rumus : T : 0,825ToD(o {X + (X.Xo) '' } Pasal5 Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali dan Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan c adalah sebagaimanaditetapkandalam Lampiran PeraturanPemerintahini.
Pasal6 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah sebagaimanadimaksuddalam Pasal2 huruf b terdiri dari: a. PelayananPemeriksaanTanaholeh PanitiaA; b. PelayananPemeriksaanTanaholeh PanitiaB; c. PelayananPemeriksaanTanaholeh Tim PenelitiTanah; d. PelayananPemeriksaanTanah dalam Bentuk Laporan Konstatasi. Pasal7 (l) Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 hurufaterdiri dari : a. PelayananPemeriksaanTanah di Perkotaan; b. PelayananPemeriksaanTanah di Perdesaan; c. PelayananPemeriksaanTanahSecaraMassal. (2) Besamya tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah di Perkotaan sebagai.mana dimaksud dalam ayat (l) hwuf a dihitung denganrunus : T : n x ax2U (3) Besamya tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah di Perdesaan sebagai-manadimaksud dalamayat (l) huruf b dihitung denganrumus : T -- 50 % x (n x a x 2 I) (4) Besamya tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah Secara Massal sebagaimanadimaksud dalamayat (l) huruf c dihitung denganrumus : T : 20 % x (n x a x 2 LI)
Pasal8 (l) Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 hurufb terdiridari : a. PelayananPemeriksaanTanah SecaraSporadis; b. PelayarnnPemeriksaanTanahSecaraMassal; c. PelayananSurvey PemetaanPenatagunaan Tanah. (2) Besamya tarif Pelayanan PemeriksaanTanah Secara Sporadis sebagaimanadimaksud dalamayat (l) huruf a dihitung denganrunus : T : n x a x 8 U (3) Besanrya tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah Secara Massal sebagaimanadimaksud dalamayat(l) huruf b dihitungdenganrumus: T: 50 Yox(nxax 8 Q (4) Besamya tarif Pelayanan Survey Pemetaan Penatagunaan Tanah sebagaimana dimaksuddalunayat (l) huruf c dihitungdenganrumus: T -- 50yo x (n x ax 8 t) Pasal9 (l) Pelayanan PemeriksaanTanah oleh Tim Peneliti Tanah sebagaimanadimaksud dalam Pasal6 huruf c terdiri dari : a. PelayananPemeriksaanTanahdi Perkotaan' b. PelayananPemeriksaanTanah di Perdesaan; c. PelayananPemeriksaan TanahSecaraMassal. (2) Besamya tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah di Perkotaan sebagaimana dimaksud dalamayat(l) huruf a dihitung denganmmus : T = n x axZU (3) Besamya tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah di Perdesaan sebagaimana dimaksud dalamayat (l) huruf b dihitmg denganrumw : T -- 50 % x (n x a x 2 U) (4) Besamya tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah Secara Massal sebagaimanadimaksud dalarnayil.(l) huruf c dihitungdenganrumus: T:20% x (n x ax 2 U) Pasall0 (l) Pelayanan Pemeriksaan Tanah dalam Bentuk Laporan Konstatasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal6 huruf d terdiri atas: a. Pelayanan Pemeriksaan Tanah dalam Bentuk Laporan Konstatasi untuk PerpanjanganatauPembaharuanHak Guna Bangunandan Hak Pakai; b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah dalam Bentuk Laporan Konstatasi unnrk PerpanjanganatauPembaharuanHak Guna Usaha.
(2) Besamya tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah dalam Bentuk Laporan Konstatasi sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) huruf a dihitung dengan mmus : T : 50 Yo x (n xax2tI) (3) Besamya tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah dalam Bentuk Laporan Konstatasi sebagaimanadimaksud dalatn ayat (l) huruf b dihitrurg denganrunus : T = 50 %iox (n xax8lJ) Pasalll Besamya tarif kegiatan Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya sebagaimana dimaksuddalam Pasal2 huruf d dftitung denganrumus : 100 T:----- xU x24 60 Pasal12 Besamya tarif kegiatan Pelayanan Redisffibusi Tanah Secara Swadaya sebagaimana dimaksuddalam Pasal2 huruf e dihitung denganrumus : 100 T: -----xU x 12 60 Pasal13 (l) Tarif pelayanansebagaimanadimaksud dalam Pasal 4, 6, ll dan 12 tidak termasuk biaya fansportasi ke lokasi tanahyang dimohon. Q) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dibebankan kepada pemohon yang besamya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/I(otayang bersangkutan. Pasal14 Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan Pelayanan Informasi Pertanahan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan f adalah sebagaimanaditetapkandalam Lampiran PeraturanPemerintahini. Pasal15 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan Pelayanan Penetapan Hak atas Tanah berupa Uang Pemasukansebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 huruf g terdiri dari a. Uang PemasukanDalam RangkaPemberianHak Milik b . Uang PemasukanDalam RangkaPemberianHak GunaUsaha; Uang PemasukanDalam RangkaPemberianHak Guna Bangunan; d . Uang PemasukanDalam RangkaPemberianHak Pakai; Uang PemasukanDalam RangkaPemberianHak Pengelolaan. Pasal16 Besamya Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian Hak Milik sebagaimanadimaksud dalamPasal15 huruf a dihitung denganrumus : l. Uang PemasukanDalam RangkaPemberianHak Milik : a. TanahPertanian:2%o(NPT- NPTTKUP) b. Tanahnon Pertanian: 2 % (NPT - NPTTKUP) 2. Uang PemasukanDalam Rangka Pemberian Hak Milik yang berasal dari Hak Guna Bangunan(HGB) atauHak Pakai (HP) yang belum habisjangka waktunya : a. TanahPertanian: SisaJWHGB/FIP ---- xUP HGB/FIP.sIx50% ) 2 %oOIPT - NPTTKUP ) - { t ------JWHGB/FIP.s
b. TanahNon Pertanian: SisaJWHGBIHP --xUPHGB/FIP.slxs0% } 2%(NPT-NPTTKUP) - { t--------JWHGB/F{P.s 3. Uang Pemasukan Dalam Rangka PemberianHak Milik yang berasal dari HGB atau FIPyang telah berakhirjangka waktunyadan belum lewat dari I (satu)tahun : a. TanahPertanian:2o/oo OIm - NPTTKUP) x 60 %;o b. TanahNonPertanian:2 % (NPT - NPTTKUP) x60Yo 4. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian Hak Milik yang berasal dari HGB atau HP yang telah berakhirjangka waktunya sebelumlewat 3 (tiga) tahutr : a. TanahPertanian: 2 %o(NPT - NPTTKUP) x75 o/o b. TanahNon Pertanian: 2 % (NPT - NPTTKUP) x75 Yo 5. Uang PemasukanDalam Rangka Pemberian Hak Milik yang berasal dari HGB atau HP yang telah berakhirjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun : a. Tanah Pertanian: 2 o/oo(NPT- NPTTKUP) b. Tanah non Pertanian: 2 % CNPT- NPTTKUP) Pasal17 Besamya Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian Hak Guna Usaha (HGLD sebagaimanadimaksuddalamPasal15 huruf b dihitung denganrumus : 1. Uang PemasukanDalam RangkaPemberianHGU : a. Pemberian HGU untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun : 1,5 %o (NPT:NPTTKUP) b. PemberianHGU untuk jangka waktu kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun :
y:::-I:9-i:i::Y
------x r,5%.(Npr-NprrKup)
35 2. Uang Pemasukandalam rangkaperpanjanganataupembaharuanHGU : a. Pemberian HGU untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahur : 1,5 %o(NPT-NPTTKUP)x50o/o b. PemberianHGU untukjangkawaktu kurangdari 35 (tiga puluh lima) tahun : IW HGU yang diberikan (NPT-NPTTKUP) x 50% x7,5 o/oo 35 3. Uang PemasukanDalam Rangka Pemberian HGU yang berasal dari HGB atau HP yang belum habisjangka wakhurya: a. PemberianHGU untukjangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun : SisaJW HGB /FIP 1,5 %o{NPT-NPTTKUP) - I------------- x UP HGB/ }IP.sl x 50 % JW HGB/ }IP.s b. PemberianHGU untukjangka waktu kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun : JW HGU yg diberikan NPT-NPTTKUP)
SisaJWHGB/HP x 50% x UP HGBA{P.s
35 HGB/HP.s 4 . Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HGU yang berasal dari HGU atau IIP yang tehh berakhirjangka waktunya sebelumlewat dari I (satu)tahun : a. Pemberian HGU urtuk jatrgka waku 35 (tiga puluh lima) tahun : 1,5 %o(NPT-NPTTKUP)x60%o b. PemberianHGU untuk jangka waktu kurangdari 35 (tiga puluh lima) tahun :
y-::-t]19
i:T:i:- - ------x r.s%o (Npr-NprrKup) x60oh J)
5 . Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HGU yang berasal dari HGU atau HP yang telah berakhirjangka wakhuryasebelumlewat 3 (tiga) tahun : a. Pemberian HGU untuk j-gku waktu 35 (tiga puluh 1,5 %o(NPT-NPTTKUP) x75 o/o
lima)
tahun
:
b. PemberianHGU untuk jangka waktu kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun : JW HGUyang diberikan ----------;; --- x 1,5%o(NPT-NPTTKUP)x 75 % J)
6 . Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HGU yang berasal dari HGU atau FIP yang telah berakhirjangka waktunya dan telah lewat dari 3 (tiga) tahun ; a. Pernberian HGU urtuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) 1,5 %o(NPT-NPTTKUP) b. PemberianHGU untuk jangka waktu kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun : JW HGU yang diberikan - x 1.5 o/oo NPT-NPTTKUP)
tahun
:
<\
7. Uang p"-^titi* untuk pemberian,perpanjangandan pemba-haruanHGU yang diberikansekaligus: 25+35 + { I ---:;----- x 1,5%o(NPT-NPTTKUP) 1,57oo(NPT-NPTTKUP) I x50 % \ J)
Pasall8 Besamya Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) sebagaimana dimaksuddalamPasal15 huruf c dihitung denganrumus : l. Uang PemasukanDalam RangkaPemberianHGB : (tiga puluh) tahrn : a. Pemberian HGB untuk jangka waktu 30
I %CNPT- NPTTKUP) b. Pemberian HGB untukjangkawaktukurangdari30 (tigapuluh)tahun:
y::-"1i9*::iT----
x r %(Npr-NprrKup)
30 2 . Uang Pemasukandalam rangkaperpanjanganataupembaharuanHGB : a. Pemberian HGB rurtuk jangka waktu 30 (tiga puluh) 1 % NPT - NPTTKUP) x50Yo b. PemberianHGB untuk jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) tahun :
y:::
tahun
:
rTg-T::iT- -------x r %cNpr-NprrKup) x 50%o
30 Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HGB yang berasal dari HGB atau FIP yang belum habisjangka waktunya : a. PernberianHGB untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun : SisaJW HGBA{P ----- xUPHGB/FIP.sI x 50 % ) l %(NPT-NPITKUP)- { [JW HGB/F{P.s b. PemberianHGB untuk jangkawaktu kurang dari 30 (tiga puluh) tahun : JWHGByg diberikan SisaJWHGB/HP - x I Yo OrPT-NPTTKUP) t ------------ x UP HGB/HP.sIx 5trlo 30JW HGB/FIP.s 4 . Uang PemasukanDalam Rangka PemberianHGB yang berasal dari HGB, HGU atau tIP yang telah berakhir jangka waktunya sebelum lewat dari I (satu) tahun : I % (NPT - NPTTKLIP)x60Yo Uang PemasukanDalam Rangka PemberianHGB yang berasal dari HGB, HGU atau HP yang telah berakhir jangka waktunya sebelum lewat 3 (tiga) tahun : I % (NPT - NPTTKUP) x75 Yo Uang PemasukanDalam Rangka Pemberian HGB yang berasal dari HGB, HGU atzu HP yang telah berakhirjangka waktunya dantelah lewat dari 3 (tiga) tahun : (tiga puluh) tahun : a. Pemberian HGB untuk ja"gka waktu 30 I %(NPT - NPTTKUP)
b. PemberianHGB untuk jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) tahm : JW HGB yang diberikan -- xl o/o(NPT-NPTTKUP) 30 7. Uang Pemasukan dalam rangka pemberiarL perpanjangan dan pembaharuan HGB yang diberikansekaligus: 20+30 I %(NPT - NPTTKUP)+ { [----------- l% (NPT-NPTTKUP)]x50%l 30 Pasal19 Besamya Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian Hak Pakai (IIP) sebagaimana dimaksuddalamPasal15 huruf d dihitung denganrumus : L Uang PemasukanDalam RangkaPemberianFIP : a. PemberianHP untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun : l) TanahPertanian: I %o(NPT - NPTTKUP) 2) Tanah non Pertanian: 0,75 oh (NPT - NPTTKUP) b. PemberianHP untuk jangka waktu kurang dari 25 (duapuluh lima) tahun : l) TanahPertanian: JW IIP yang diberikan -xlo/oo NPT - NPTTKUP)
25 2) TanahnonPertanian : JW HP yangdiberkan ------- x 0.75 % fNPT- NPTTKUP) ,<
2. Uang Pemasukandalam rangkaperpanjanganataupembaharuan: a. PemberianFIP untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun : (NPT - NPTTKUP) x 50% l) TanahPertanian: I %oo '.0,75 yo (NPT - NPTTKUP) x 50o/o 2) Tanahnon Pertanian b. PemberianHP untuk jangka waktu kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun : 1) TanahPertanian:
T T-1T:--11* 25 2) Tunh non Pertanian: JW FIP yang diberikan
------x 1%o (Npr- NprrKUp) x 50oh
-----x 0,75% (NPr - NPTTKUP) x50Yo
;a 3. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HP yang berasal dari HGU atau HGB yang semuladipunyai pemohonyang belum habisjangka waktunya : a. PemberianHP untuk jangka waktu 25 (duapuluh lima) tahun: l) Tanah Pertanian: SiSaJWHGU/HGB - { I --------------*--I %o(NPT- NPTTKUP) x 5tr%} x UPHGU/HGB.sI JWHGU/HGB.s
2) Tanah non Pertanian: SiSaJWHGU/HGB xUPHGU/HGB.sIx5ff/o ) JWHGU/FIGB.s b. Pemberian FIP untuk jangka waku kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun :
-{ [ 0,7s% (NPT-NPTTKUP)
l) TanahPertanian: JWHPyg diberikan 25
JWHGU/FIGB --x I 7oo (NPT- NPTTKUP)- [ ----------x UP HGU/HGB.s]x50%o JW HGU/FIGB.s
2) Tanahnon Pertanian: JW HP yang diberikan ----- x 0,7soA(NPT - MTTKUP) ;; 4 . Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian F{P yang berasal dari }IP, HGU atau HGB yang telah berakhirjangkawaktuny4 namrurbelum lewat dari I (satu)tahun : a. PemberianIIP tmtuk jangka waktu 25 (duapuluh lima) tahun: 1) TanahPertanian: I %o(NPT - NPTTKUP) x 60% 2) Tanahnon Pertanian:0,75Yo (NPT - NPTTKUP) x 60% b. b. PemberianFIP untuk jangkawaktu ku.ang dari 25 (dua puluh lima) tahun : l) TanahPertanian; JW FIP yang diberikan ---- x I %o(NPr - NPTTKUP) x 60% ;; 2) Tanahnon Pertanian:
--ll T-111-1-1i'-"'*-------x60yo x 0,75 %(Npr- NprrKUp) f.
25 Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian HP yang berasal dari FIP, HGU atau HGB yang telah berakhirjangka waktunyasebelumlewat 3 (tiga) tahun : a. PemberianIIP untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun: l) TanahPertanian: I %o(NPT - NPTTKUP) x 75% 2) Tanahnon Pertanian:0,75 oh (NPT - NPTTKUP) x75Vo b. PemberianHP untukjangkawaktu kurang dari 25 (duapuluh lima) tahun : l) TanahPertanian:
lYT-111-1lT:3-------x r %o - NprrKUp) x75% cNpr 25 2) TanahnonPertanian :
-- -T-T-I-T9-il::l-Y------x0,7s xj'o/o %(Npr- NprrKUp) 25
6. Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian FIP yang berasal dari If,
HGU atau
HGB yang telah berakhirjangka waktunya dantelah lewat dari 3 (tiga) tahun : a. PemberianHP untuk jangkawaktu 25 (duapuluh lima) tahun: l) Tanah Pertanian: I %o(NPT - NPTTKUP) 2) Telr,dtnon Pertanian:0,75oh (NPT - NPTTKUP) b. PemberianFtr untuk jangka waktu kurangdari 25 (dua puluh lima) tahun : 1) TanahPertanian:
y-y-119-i::".'* 25 2) Tanah non Pertanian: JW HP yang diberikan ------------;;
-----x r %o (Npr- NprrKUp) ----- x 0,75% (NPr - NPTTKUP)
Uang Pemasukan dalam rangka pemberian, perpanjangandan pembahanranHP yang diberikansekaligus: a. TanahPertanian: 2 0+ 2 5 I %o(NPT-NPTTKUP)+t---;. x I %o(NPT-NPTTKUP)I x50% b. Tanahnon Pertanian: 20 +25 0,75yo (NPT - NPTTKLIP)+ [ ------------ x 0,75 % (NPT-NPTTKUP)]x 50 % 25
Pasal20 Kepada Penerima hak atas tanah obyek Panitia PelaksanaanPenguasaanMilik Belanda (P3MB) dan Presidium Kabinet Dwikora Tahun 1965 (Prk. 5) sepanjang bukan Instansi Pemerintah, wajib membayar sebesar25 % (dtn puluh lima penen) dari Nilai Perolehan TanahkepadaPemerintah. Pasal2l (1) Badan Keagamaan, Badan Sosial, Masyarakat Miskin atau Masyarakat Tidak Mampu dibebaskandari Tarif PelayananPendaftaranTanahUntuk PertamaKali. Q) Tarif pengukuran rincikan dalam kegiatan Redistribusi Tanah Secara Swadala ditetapkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari ketentuan tarif terendah di Kantor PertanahanKabupaten/Kota yang bersangkutan. (3) Pengenaan Uang Pemasukan Dalam Rangka Penetapan Hak Atas Tanah dapat dikenakansebesarRp. 0,00 (nol rupiah)terhadap: a. PemberianHak Milik atastanah : l) Tanah Negara dalam rangka Proyek Operasional Nasional Agraria/Pertanahan (PRONA), Proyek Operasional Nasional Agraria/Pertanahan Daerah (PRONADA), Proyek Hak Daerah Transmigrasi, Redistibusi dan Konsolidasi tanah; 2) Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang berasal dari Obyek PRONA, PRONADA, PRONA Swadaya, Proyek Hak Daerah Transmigrasi dan Konsolidasi tanah yang masih tercatat atas nama bekas pemegang semula yang diterbitkansebelumPeraturanPemerintahini; 3) Yang telah dibeli atau dibebaskan haknya dari Lembaga Tertinggi/Tinggi Negar4 Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Propinsi,4kbupaten/ Kota/Desa; atau 4) Obyek P3MB dan Prk. 5. b. PemberianHak Guna Usahayang berasaldari Hak Milik yang telah dibebaskan; c. PemberianHak Guna Banguran atastanah : l) Yang telah diperoleh atau dibebaskan haknya dari Lembaga Tertinggi/Tinggi Negar4 Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Propinsi/I(abupaten/I(ota; 2) Hak Milik yang telah dibebaskanataukepunyaanpemohonsendiri, atau 3) Obyek P3MB dan Prk. 5. d. PemberianHak Pakai atastanah : l) Yang telah diperoleh atau dibebaskan haknya dari Lembaga Tertinggi/Tinggi Negar4 Departemen, kmbaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Propinsi/Ikbupaten/I(ota; 2) Hak Milikyang telah dibebaskanataukepunyaanpemohonsendiri; 3) Hak Pakai dengan jattgka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakarr untuk keperluan tertentu kepada Instansi Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara Asing, Perwakilan Lembaga Intemasional yang diakui Pemerintah, Badan Keagamaan/Sosial sesuai ketentuanyang berlaku; atau 4) Obyek P3MB dan Prk. 5. e. PemberianHak Pengelolaaan. (4) Kepada Pegawai Negeri maupun anggota TNIfOLRI, termasuk janda/duda mereka anggota masyarakat golongan ekonomi lemah/tidak mampu, yayasan/perkumpulan yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial ditetapkan Uang Pemasukan kepada Negara sebesar50% (lima puluh persen) dan untuk Pensiunan,anggota Veteran serta jandanya sebesar10 % (sepuluhpersen)dari nilai Uang Pemasukan. Pasal22 Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuandari Menteri Keuangan.
Pasal23 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional munpunyai tarif dalammatauangrupiah. Pasal24 Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan PertanahanNasional wajib disetor langsungsecepatnyake Kas Negara. Pasal25 (l) Tarif dan Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional yang belum crcakup dalam Peraturan Pemerintah ini akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini, dan pencantumannyadilakukall denganPeraturanPemerintahtersendiri. (2) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan PertanahanNasional sebagaimanadimaksud dalam Lampiran II B Angka (10) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998, dinyatakan tidak berlaku. Pasal26 PeraturanPemerintahini mulai berlakupadatanggaldiundangkan. Agar setiap orang mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan Peraflran Pemerintah ini denganpenempatannyadalam LembaranNegaraRepublik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta padatanggal27 Agustus2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA. ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkandi Jakarta padatanggal 27 Agastus2002 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA. ttd BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPTIBLIK INDONESIA TAHLIN 2OO2NOMOR 88 Salinansesuaidenganaslinya Deputi SekretarisKabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands
PENJELASAN ATAS PERATURANPEMERINTAHREPUBLIKINDONESIA NOMOR46TAHUN 2OO2 TENTANG TARIF ATAS JENISPENERIMAANNEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTANAHANNASIONAL
UMUM Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional sebagai salah satu sumber PenerimaanNegara perlu dikelola dan dimanfaa&an untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan unfrk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahur 1997 tnntang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaBadan PertanahanNasional denganPeraturanPemerintah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, pelaksanaan pelayanan di bidang Pertanahanpadaprinsipnya merupakankewenanganDaerah. Namun untuk menjaga kelangsungan pelayanan di bidang Pertanahan dan sebelum adanya peraturan yang baru mengenai kewenangan di bidang Pertanahan,sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional di Daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sampai dengan ditetapkannya peraturan perundangundangan di bidang Pertanahan. Apabila di kemudian hari ditetrapkan ketentuan yang baru mengenai kewenangan di bidang Pertanahan,maka Peraturan Pemerintah ini akan disesuaikandenganketentuanyang baru tersebut. PASAL DEMI PASAL PasalI Cukup Jelas Pasal2 Cukup jelas Pasal3 Cukup jelas Pasal4 T adalahtarif pengukurandan pemetaanbidangtanah. To adalahtarif pengukurandan pemetaanbidangtanahpada luas acuan. Xo adalahluas acuanyang digunakanuntuk : a. Badan PertanahanNasional dan Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi adalah100Ha: b. Kantor PertanahanKabupaten/Kota adalah2500 n2. X adalahluasbidangtanahyang dimohon. Untuk menghihrngTo, digunakanasumsisebagaiberikut : a. Kemampuankerja I tim petugasukur per hari; b. Upah tenaga: U adalahUpah Minimum Propinsi atauUpah Minimum Kabupaten/Ifuta; 1) U per bulan rata-rata,denganasumsi I bulan dihitung 24hwrke4a; 2) Upah Pembantuukur per hari adalahU per hari; Dalam I (satu)tim diperlukan3 (tiga) PembantuUkur; 3) Upah JuruUkur per hari adalah3 x upahPembantuUkur: 3 U; a) Upah Koordinatorper hari adalah1,5x upahJuruUkur: 1,5x 3U :4,5U. c. Rincian penggunaantarifadatah sebagaiberikut : l) Biaya lapangansebesar60%o (enarnpuluh persen); 2) Biaya pengolahansebesar20% (duapuluh persen); 3) Biaya pengelolaansebesar20% (duapuluh persen).
Pasal5 Cukupjelas Pasal6 Cukupjelas Pasal7 T adalahtarif pemeriksaantanah. n adalahklasiftkasi luastanahyang dimohon. a adalahjumlah anggotaPanitia. U adalahUpah Minimum PropinsiatauUpah Minimum Kabupaten4futa. 2 adalah nilai konstanta yang merupakan perbandinganantara pendapatanterendah buruh kasar dengan pendapatantenaga terampil suatu perusahaandan atau perbatdingan antara pendapatanPegawai Negeri Sipil Golongan I masa kerja 0 (nol) tahun dengan Pegawai Negeri Sipil GolonganII senioratauGolonganIII denganmasakerja 4 (empat)tahun. n untuk luas : a. Tanahnon pertanian: 1) sampaidengan600 m2 adalahl; 2) lebihdari 600 m2 s/d 5000 m2 adalah1,5; 3) lebih dari 5000m2 adalah3; b. Tanahpertanian: l) sampaidengan2Haadalahl; 2) lebih dari2Ha s/d 5 Ha adalah1,5; 3) lebih dari 5 Ha adalah3. Untuk selanjutrya : a. Pengertian variabel "T" dan "a" berlaku bagi ketenfuan Pasal 8, 9 dan l0 Peraturan Pemerintahini, sepanjar,rg menyebutvariabel"T" dan"a"; b. Pengertian variabel "n' berlaku bagi ketentuan Pasal 8, 9 dan l0 Peratr.uan Pemerintahini, sepanjangmenyebutvariabel"n"; c. Nilai variabel "n" berlaku bagi ketentuan Pasal 9 dan Pasal l0 ayat (2) Peraturan Pemerintahini, sepanjangmenyebutvariabel"n"; d. Pengertian variabel "U" berlaku bagi seluruh ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, sepanjangmenyebutvariabel"U"; e. Pengertian nilai konstansta "2" berlaku bagi ketentuanPasal 9 dan Pasal l0 ayat Q) PeraturanPemerintahini, sepanjangmenyebutnilai konstanta"2". Pasal 8 Pelayanan Survey Pemetaan PenatagunaanTanah diperlukan sepanjang data atau Peta Penatagunaan Tanah atasbidangyang dimohon belum tersediasesuaiyarg diperlukan. 8 adalah nilai konstanta yang merupakan perbandingan arfiara pendapatanterendah buruh kasar dengan pendapatan rata-rata manager menengah dalam suatu perusahaan swasta atau perbandingan antna pendapatanPegawai Negeri Sipil Golongan I masa kerja 0 (nol) tahur denganPegawaiNegeri Sipil GolonganIV. n untuk luas : a. 5 Ha s/d 25 Ha adalahl: b . lebih dari 25 Ha sld200 Ha adalah2; lebih dari 200Ha s/d 3000 Ha adalah3; d. lebih dari 3000 Ha s/d 5000 Haadalah4: e. lebih dari 5000 Ha adalah5. Untuk sehnjutrya: a. Pengertian nilai konstanta "8" berlaku bagi ketentuan Pasal l0 ayat Q) Peratrnan Pemerintahini, sepanjangmenyebutnilai konstanta"8"; b. Nilai variabel "n" berlaku bagi ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, sepanjangmenyebutnilai variabel"n". Pasal9 Cukupjelas Pasal10 Cukupjelas Pasalll
T adalahtarif PelayananKonsolidasi Tanah SecaraSwadaya. 24 adalah nilai kontanta yang merupakan hasil perhitungan secara empiris bahwa pelaksanaan pekerjaan Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya agar dapat mencukupi harus disediakansebesar24 x U. U x 24 adalah jumlah biaya yang digunakan untuk operasional (lapangan) Konsolidasi Tanah secara Swaday4 yang diperkirakan sebesar60 % (enam puluh persen) dari total biaya pelaksanaan. Dengan demikian biaya seluruhnya (termasuk biaya administrasi dan biaya pengelolaan)adalah I 00/60xUx24. Pasal12 T adalahtarif PelayananRedisfribusiTanah SecaraSwadaya. 12 adalah nilai konstanta yang merupakan hasil perhihxrgan empiris bahwa pelaksaraan kegiatan Pelayanan Rredisfribusi Tanah Secara Swadaya agar dapat mencukupi, biaya yang harusdisediakanadalahsebesarU x12. Pasal13 Cukup jelas Pasal14 Cukup jelas Pasal15 Cukupjelas Pasal16 NPT adalah Nilai Perolehan Tanah, yang diperoleh dari luas tanah yang bersangkutan dikalikan Nilai Jual Objek Pajak. NPTTKUP adalahNilai PerolehanTanahTidak Kena Uang Pemasukan. JW adalahjangka waknr. HGB/FIP.sadalahHak Guna BangunanafarvHak Pakai semula. Untuk selanjutry4 pengertian variabel 'NPT", 'NPTTKIJP", "JW" atau "HGBAIP.s" berlaku bagi ketentuan Pasal 17, l8 dan 19 Peraturan Pemerintah ini, sepanjang menyebutvariabel 'NPT", '\IPTTKIJP", "JW' atau "HGB/IIP.s". Pasal17 Cukupjelas Pasal18 Cukupjelas Pasal19 Cukup jelas Pasal20 Tanah obyek Panitia PelaksanaanPenguasaanMilik Belanda @3MB) adalah semua tanah milik perorangan Warga Negara Belanda yang tidak terkena Undang-undang Nomor 86 Tahur 1958 tentang Nasionalisasi PerusahaanPerusahaanBelanda yang pemiliknya telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangundangNomor 3 Prp Tahun 1960. Tanah Obyek Presidium Kabinet Tahun 1965 (Prk 5) adalah semua tanah kepunyaan Badan-badan Hukum Belanda yang Direksi/pengurusnya sudah meninggalkan Indonesia dan menurut kenyataannya tidak lagi menyelenggarakanketatalaksanaandan usahanya dinyatakan jatuh kepada Negara dan dikuasai Pemerintah Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor 5/Prk/Tahun1965. Pasal2l Ayat (l) Cukupjelas
AvxQ) Tarif terendah adalah biaya yang telah ditetapkan oleh daerah yang bersangkutan, misalnya biaya/tarif pengukuran untuk luasan 0 - 500 m2 sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)maka perhitungannya adalah75 ohxRp. 60.000,00= Rp. 45.000,00. Tarif tersebutsudahtermasukdalamtarif per bidang pelaksanaanredistibusi tanah. Ayat (3) Huruf a
Pengenaan uang pemasukan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa oleh karena PRONA, PRONADA, Proyek Hak Daerah Transmigrasi, Redistribusi Tanah dan Konsolidasi Tanah ditujukan untuk masyarakat golonganekonomi lemah yang pembiayaannyadibebankan padaAPBN atauAPBD. Huruf b Cukupjelas Huruf c Cukupjelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Hak Pengelolaan dikenakan uang pemasukan Rp.0,00 (nol rupiah) mengingat IIak Pengelolaan merupakan sebagian dari hak menguasai Negara yang diberikan kepada pemeganghuftryA dan bersifathukum publik. Ayat (4) Kepada Pegawai Negeri, anggota TNVPOLRI, atau janda dan duda merek4 merupakan penghargaanataspengabdiannyakepadaNegara. Kepada anggota masyarakat golongan ekonomi lemah/tidak malnpu, merupakan bantuan pemerintahataskemauanyang bersangkutanuntuk mensertipikatkantanahnya. Kepada yayasan/perkumpulan yang bergerak di bidarg keagarnaan dan sosial, dengan pertimbangan karena tanahnya digunakan unhrk kegiatan yang langsung digunakan dengankegiatankeagamaandan sosialdan tidak ada unsur komersial. Kepada pensiunan, merupakan penghargaan atas pengabdiannya kepada Negara sampai purnatugas. Kepada anggota Veteran, merupakan penghargaankarena sebagai pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Pasal22 Cukup jelas Pasal23 Cukupjelas Pasal24 Pengertian Kas Negara adalah sebagaimanadimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahur 1997tentangPenerimaanNegaraBukan Pajak. PasaI25 Cukup jelas Pasal26 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4221
LAMPIRAN PERATURANPEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA NOMOR46 TAHUN2OO2 TANGGAL27 Agustus2002
TARIF ATAS JENIS PENERIMAANNEGARA BUKAN PAJAK YANG BERI.AKU PADA BADAN PERTANAHANNASIONAL
No.
Jenis Penerimaan Bukan Pajak
Tarif
Satuan
I
PelayananPendaftaranTanah untuk PertamaKali
Bidangdan luastanah Rp.
25.000,00
tl
PelayananPemeliharaanData PendaffaranTanah
Bidangdan luas tanah Rp.
25.000,00
n.
PelayananInformasiPertanahan 1.
SuratUkurdenganKertas
2.
Titik Dasar TeknisOrde 2
Rp.
25.000,00
Titik
Rp.
45.000,00
3.
Titik Dasar Teknis Orde 3
Titik
Rp.
30.000,00
4.
Peta PendaftaranBlue Print
Lembar
Rp.
400.000,00
5.
Peta PendaftaranTanah Digital
Lembar
Rp.
500.000,00
6.
Peta dasar/PetaDasar Pendaftaran/Peta Garis/Peta Tata Guna Tanah Blue Print
Lembar
Rp.
30.000,00
7.
Peta dasar/PetaDasar Pendaftaran/Peta Garis/ Peta Tata Guna Tanah Sephia
Lembar
Rp.
60.000,00
8.
Peta dasar/PetaDasar Pendaftaran/Peta Garis/Peta Tata Guna Tanah DraftingFilm
Lembar
Rp.
120.000,00
9.
Peta dasar/Peta Dasar Pendaftaran/Peta Garis/Peta Tata Guna Tanah Digital
Lembar
Rp.
120.000,00
10. PhotoUdara Blow Up '11. PhotoUdara Digital
Lembar
Rp.
200.000,00
Lembar
Rp.
100.000,00
12.
Lembar
Rp.
200.000,00
Peta Photo Drafting Film
Lembar
Rp.
200.000,00
14. Peta PenggunaanTanah denganKertas
Lembar/Blad
Rp.
120.000,00
15. Peta PenggunaanTanah denganKertas
Lembar/Wilayah
Rp.
150.000,00
16. Peta KemampuanTanah denganKertas
Lembar/Blad
Rp.
90.000,00
17. Peta KemampuanTanah denganKertas
Lembar/Wilayah
Rp.
18.
Lembar/Wilayah
Rp.
120.000,00 150.000,00
Lembar
Rp.
25.000,00
Orang
Rp.
50.000.00
SKS
Rp.
20.000,00
13. Peta Photo Digital
tv.
Bidang
Peta AnalisaPenggunaanTanah denganKertas
19. Informasitekstual Penyelenggaraan PendidikanProgramDiplomaI Pengukuran dan Pemetaan Kadastral. A. BiayaPendaftaranCalon Mahasiswa B.
BiayaPendidikan: 1. BiayaKuliah a. Kuliah/teori
SKS
Rp.
30.000,00
2. BiayaPenunjang Pendidikan
sKs
Rp.
50.000,00
3. BiayaUjian
SKS
Rp.
8.500,00
Orang
Rp.
250.000,00
SKS
Rp.
12.500,00
b. Praktek
4. BiayaWisuda 5. BiayaPengelolaan
INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuaidenganaslinya DeputiSekretaris Kabinet BidangHukumdanPerundang-undangan, ttd. Lambock V. Nahattands
