Prasyarat Penerima Hibah
Prinsip - Prinsip
Grants Program Manager ( Pengelola Program Hibah ) atas nama MCA-Indonesia akan menilai dan menyaring semua Kertas Konsep dan / atau Proposal yang masuk dengan menggunakan seperangkat kriteria kelayakan yang dijelaskan disini. Kertas Konsep akan maju ke tahap berikutnya jika memenuhi semua kriteria kelayakan organisasi dan proyek dan memenuhi persyaratan minimum
Kriteria Kelayakan
Kriteria kelayakan ini dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok : Yang berkaitan dengan karakteristik organisasi , dan ; Yang berkaitan dengan karakteristik teknis dan proyek itu sendiri.
Kriteria Kelayakan Organisasi Agar memenuhi syarat untuk Hibah Fasilitas Hijau Kemakmuran PSDABM, Organisasi atau kalau itu berupa konsorsium harus: • Terdaftar secara legal di Indonesia, misalnya seperti izin yang disyahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia; atau Departemen Perdagangan, atau dengan Surat Izin Usaha Proyek (SIUP), atau sertifikat notaris; • Organisasi dapat dalam bentuk Organisasi NonPemerintah (LSM), Organisasi Berbasis Komunitas (CBO), organisasi keagamaan, Usaha Kecil Menengah (SMBE), Koperasi, Komunitas Organisasi Sosial (CSO); dan • Organisasi yang telah bekerja di Indonesia dalam
Lanjutan • Organisasi lokal yang memenuhi syarat di dalam 24 kabupaten yang diprioritaskan; • Organisasi yang memenuhi syarat namun berada diluar 24 kabupaten yang diprioritaskan wajib memiliki mitra lokal sebagai organisasi pelaksana mereka; • Prioritas kepada kabupaten yang telah menandatangani MoU dengan MCAIndonesia; • Preferensi akan diberikan kepada organisasi yang belum menerima hibah MCA-Indonesia dari Jendela 1 atau Jendela 3;
Kriteria Bentuk Konsorsium • Pelamar dapat bergabung sebagai konsorsium dan mengajukan proposal konsorsium. Dalam hal ini, organisasi yang memimpin harus diidentifikasi dan ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan proyek yang diusulkan; • Organisasi kecil, kelompok masyarakat atau organisasi yang memenuhi syarat lain yang mungkin kurang kapasitas untuk merumuskan atau melaksanakan rencana kerja dan anggaran terkait atau untuk mengelola dana hibah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pedoman
Kriteria Legal dan Akuntabel • Pelamar (termasuk semua anggota dari Konsorsium) harus memberikan bukti hukum pendirian mereka sebagai organisasi yang terdaftar di dalam lokasi masing-masing. Bukti ini harus ditunjukkan pada tahap Kertas Konsep. • Selain itu, Pemohon (atau Yang Memimpin Organisasi Konsorsium) harus menyediakan setidaknya satu catatan keuangan dan diaudit oleh auditor eksternal independen, atau dokumentasi lain yang menunjukkan
Kriteria Pemohon Yang Tidak Memenuhi Syarat • Perseorangan , tidak memenuhi syarat dan tidak akan dipertimbangkan; • Partai Politik, atau kelompok, lembaga, anak perushaan dan afiliasi mereka; • Organisasi yang menganjurkan, mempromosikan atau mendukung kebijakan anti-demokrasi atau kegiatan ilegal berdasarkan hukum Indonesia ; • Entitas yang Pihak-Pihak Utama dalam proses seleksi, serta anggota keluarga dekat mereka atau mitra bisnis mereka, memiliki kepentingan keuangan di dalamnya . Pihak-Pihak Utama didefinisikan sebagai karyawan dan mantan karyawan MCA-Indonesia, MCC, anggota Majelis
Lanjutan • Setiap entitas yang termasuk dalam daftar hitam yang tidak boleh ikut dalam kegiatan pengadaan yang didanai Bank Dunia atau dihalangi atau ditangguhkan untuk partisipasi dalam pengadaan yang didanai pemerintah federal AS atau dilarang menurut hukum Amerika Serikat yang berlaku, atau Perintah Eksekutif atau kebijakan Amerika Serikat termasuk
Kriteria Kelayakan Proyek • Tujuan utama dari proyek harus jelas selaras dengan tujuan resmi dari Proyek Kemakmuran Hijau; • Jumlah hibah yang diminta harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undangan Pengajuan Proposal dari Program Hibah PSDABM , yaitu antara US $ 250.000 dan US $ 2 juta; • Proyek ini harus dilaksanakan dalam satu atau lebih dari 24 kabupaten sasaran di bawah proyek Kemakmuran Hijau.
Lanjutan • Proyek harus menunjukkan kesiapan untuk mengadopsi perlindungan lingkungan dan sosial dan mekanisme keterlibatan sosial dan jender sejalan dengan Rencana Lingkungan dan Sistem Manajemen Sosial (ESMS) Kerangka dan Sosial dan Integrasi gender MCA-Indonesia (SGIP), dan berkontribusi untuk analisa Landscape Lifescape. • Proyek-proyek harus menunjukkan penerapan persyaratan MCA-Indonesia pada Monitoring dan
Kriteria Proyek yang Memenuhi Syarat Setiap proyek yang melanggar ketentuan Compact; Setiap proyek yang melanggar hukum Indonesia atau akan melanggar pembatasan penggunaan dana MCC yang diatur dalam Bagian 2.7 dari Compact; Setiap proyek yang mungkin akan menyebabkan kerusakan signifikan dari lingkungan, kesehatan, atau keselamatan seperti yang didefinisikan oleh Pedoman MCC Lingkungan; dalam prakteknya, semua proyek membutuhkan EIA (atau AMDAL, menurut
Lanjutan Setiap proyek dengan potensi yang signifikan untuk menimbulkan, memperburuk atau memperkuat kesenjangan sosial dan / atau jender yang sudah ada; Setiap proyek dengan persyaratan uji tuntas dan risiko yang terlalu tinggi untuk membenarkan investasi (misalnya sengketa kepemilikan tanah diatur dan konflik); Setiap proyek di mana Pihak Utama akan memiliki konflik kepentingan; Setiap proyek yang melibatkan kerja paksa atau pekerja anak di bawah usia kerja sesuai peraturan Pemerintah Indonesia dan MCC;
Lanjutan Setiap proyek yang melibatkan penghapusan hutan alam yang ada untuk dirubah menjadi perkebunan, atau pertanian; Setiap proyek yang didasarkan pada drainase dan konversi lahan gambut (dengan kedalaman gambut dari 3m atau lebih atau gambut dangkal ditemukan di tepi kubah gambut). Setiap proyek yang melibatkan kegiatan yang terjadi pada tanah dan hutan oleh masyarakat adat atau komunitas adat, tanpa persetujuan yang didokumentasikan dari masyarakat tersebut; Setiap proyek yang terkait dengan perdagangan jenis langka satwa liar atau produk satwa liar yang diatur dalam Konvensi Perdagangan Internasional mengenai jenis Langka dari Satwa dan Tanaman
Kriteria Untuk Proyek Energi
Terbarukan Selain itu, khususnya untuk proyek energi terbarukan berbasis masyarakat yang besarnya kurang dari 200KW, kriteria kapasitas teknis tambahan yang diperlukan untuk Pemohon atau Memimpin Organisasi dalam Konsorsium adalah harus :
1. Menunjukkan kapasitas teknis yang sudah terbukti dalam merancang, membuat pengadaan , membangun, dan mengaplikasikan sistem energi terbarukan (RES). Minimal 2 curriculum vitae (CV) untuk manajemen senior atau manajer proyek dan orang teknis dalam organisasi (atau konsorsium) yang relevan dengan proyek harus diserahkan dengan aplikasi tersebut. 2. Mampu bekerja dengan masyarakat. Pelamar harus
Lanjutan.. 3. Mampu untuk membangun atau mendukung transfer teknologi untuk masyarakat pedesaan. 4. Mampu melakukan Operasional dan Pemeliharaan (O & M) pelatihan untuk operator lokal / masyarakat setempat untuk proyek tersebut. 5. Mampu untuk bekerja sama dengan masyarakat pedesaan dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan hal-hal yang
Kriteria Kelayakan Teknologi Energi Terbarukan • Untuk proyek yang melakukan revitalisasi pada skema sistem energi terbarukan yang telah ada, prioritas diberikan kepada sistem off-grid dan aplikasi skala kecil teknologi hidro berbasis, energi surya baik untuk pemanasan dan photovoltaic (PV) aplikasi, aplikasi jaringan mini yang terintegrasi dengan teknologi energi terbarukan, angin kecil, sistem hybrid, dan biomassa. • Sistem atau instalasi yang diusulkan dimiliki atau dikelola oleh masyarakat setempat atau organisasi masyarakat. • Sistem atau instalasi yang diusulkan harus tidak layak pakai, tidak berfungsi / tidak aktif, atau tidak beroperasi dalam kapasitas penuh. Pemohon
Untuk konstruksi baru Proyek Energy Terbarukan • Prioritas diberikan untuk aplikasi teknologi terbarukan skala kecil seperti hidro berbasis , fotovoltaik surya( thermal / panas dan PV ) , angin , hybrid , biomassa , berdiri sendiri atau aplikasi off grid (mini -grid ) . • Setiap usulan konstruksi baru hanya bisa dibiayai apabila bisa meyakinkan bahwa proyek bisa selesai sebelum November 2017. • Masyarakat lokal harus memiliki, bertanggung jawab dan mengelola fasilitas setelah proyek selesai . • Apabila proyek yang diusulkan adalah proyek energy terbarukan dengan aplikasi off -grid (mini grid untuk memberikan layanan kepada
PENTING! Jika ada perbedaan antara isi presentasi ini dengan Undangan Pengajuan Proposal yang akan dikeluarkan oleh MCA – Indonesia, gunakan dokumen resmi tersebut sebagai acuan.
TERIMA KASIH Semua material pelatihan dapat diunduh di www.emm-gpm2.com/download
