PRASTIKA BROTHERS & PARTNER KANTOR ADVOKAT DAN PENGACARA Tanah Merah 2, Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran. Surabaya, 26 Pebruari 2010 Hal. : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kepada : Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Di – Surabaya – Dengan Hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini saya : DIMAS RAHMAT PRASTIKA, SH, MH, Advokat / Pengacara beralamat di jalan Tanah Merah 2, kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal : 14 Januari 2010, bertindak sebagai kuasa hukum : Nama
: Adinda Basuki Tunggul Wicaksono
Umur
: 21 Tahun
Alamat
: Tenggulunan Mega Asri 103 – Desa Tenggulunan Kec. Candi
Pekerjaan
: Kepala Desa Tenggulunan Kecamatan Candi. Kab. Sidoarjo.
Dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di atas, hendak menandatangani dan mengajukan surat gugatan ini, selanjutnya di sebut PENGGUGAT. Dengan ini PENGGUGAT hendak mengajukan gugatan terhadap : 1. Kasihardo Herlambang, SH, M.Hum selaku Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kota Surabaya, Bertempat tinggal di Jalan Siwalankerto Timur II No. 8 RT. 02/RW. 06, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya. Selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT - I
2. Drs. Dimas Nuruddin Mufti, SH selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Propinsi Jawa Timur, Bertempat tinggal di Jalan Mayangkara 237 Kav. 622 RT. 01/RW. 05, Ketintang, Gayungan, Surabaya. Selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT – II 3. Widya Yanuar Rosa, SH, MS selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Surabaya, Bertempat tinggal di Jalan Jagir Sidoresmo 11 No. 20 RT. 03/RW. 01, Sidoresmo, Wonocolo, Surabaya. Selanjutnya di sebut sebagai TURUT TERGUGAT Bahwa gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berdasarkan fakta-fakta, alasanalasan dan dasar-dasar hukum sebagai berikut : 1. Bahwa PENGGUGAT sejak tanggal 3 september 2009 telah di alihkan status penahanannya dari tahanan Rutan Surabaya menjadi tahanan kota oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. 2. Bahwa
Mahkamah
Agung
1306/2007/2446K/PP/2007/MA
R.I.
mengaluarkan
Tertanggal
29
Penetapan
Nopember
2009
dan
Nomor Nomor
: :
1307/2007/2446K/PP/2007/MA Tertanggal 29 Nopember 2009. 3. Bahw
berdasarkan
penetapan
1307/2007/2446K/PP/2007/MA
Mahkamah
Tertanggal
29
Agung Nopember
R.I. 2009,
Nomor
:
penahanan
PENGGUGAT di Rutan Surabaya berakhir sampai tanggal 28 Januari 2008. 4. Bahwa TERGUGAT – I pada tanggal 24 januari 2010 menyampaikan secara lesan kepada PENGGUGAT kalau sampai tanggal 28 Januari 2010 tidak ada surat dari MARI melalui Pengadilan Negeri Kota Surabaya di Surabaya, maka PENGGUGAT akan di keluarkan dari rutan Surabaya. 5. Bahwa akan tetapi setelah tanggal 28 Januari 2010 TERGUGAT – I tetap tidak mengeluarkan PENGGUGAT dari Rutan Surabaya.
6. Bahwa oleh karena TERGUGAT – I tidak mengeluarkan PENGGUGAT sejak tanggal 29 Januari 2010 maka pada tanggal 1 Pebruari 2010 Penasihat Hukum PENGGUGAT mengirimkan surat kepada TERGUGAT – II selaku atasan TERGUGAT – I yang pada intinya agar TERGUGAT – II memerintahkan TERGUGAT – I untuk mengeluarkan PENGGGUGAT dari Rutan Surabaya. 7. Bahwa TERGUGAT – I pada kenyataannya tidak pernah mengeluarkan PENGGUGAT dari Rutan Surabaya demikian juga TERGUGAT – II tidak pernah memerintahkan kepada TERGUGAT – I untuk mengeluarkan PENGGUGAT dari Rutan Surabaya. 8. Bahwa hingga sekarang baik PENGGUGAT maupun TURUT TERGUGAT tidak pernah menerima petikan putusan perkara pidana PENGGUGAT dari Mahkamah Agung R.I. melalui Pengadilan Negeri Kota Surabaya di Surabaya. 9. Bahwa oleh karena sejak tanggal 29 januari 2008 PENGGUGAT belum di keluarkan oleh TERGUGAT – I dari Rutan Surabaya, maupun TERGUGAT – II yang belum memerintahkan kepada TERGUGAT – I untuk mengeluarkan PENGGUGAT dari Rutan Surabaya maka perbuatan TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. 10. Bahwa untuk itu kiranya mohon di keluarkan putusan provisi yang mewajibkan kepada TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II untuk mengeluarkan PENGGUGAT dari Tahanan Rutan Surabaya sampai adanya putusan gugatan a-quo berkekuatan hukum tetap. 11. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II merupakan perbuatan melawan hukum, maka kepada TURUT TERGUGAT wajib untuk tidak melakukan eksekusi perkara pidana PENGGUGAT sampai dengan adanya putusan gugatan a-quo berkekuatan hukum tetap. 12. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah di lakukan oleh TERGUGAT – I tersebut di atas, PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik materil maupun imateril dan social sebagai berikut :
A. Kerugian Materil :
Istri dan anak-anak PENGGUGAT dalam satu minggu membesuk PENGGUGAT selama 6 hari dengan menggunakan sewa mobil perharinya Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dalam satu minggu jumlahnya Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) perminggu.
Biaya untuk membayar jasa penasihat hukum untuk mengurus gugatan a-quo sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
B. Kerugian Imateril dan Sosial Kerugian Imateril dan Sosial sebagai akibat PENGGUGAT di perlakukan sewenangwenang sehingga mengalami stress (menderita tekanan batin) apabila di taksir dengan uang, jumlahnya Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang harus di tanggung renteng oleh TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II. BERDASARKAN fakta-fakta yuridis (formal dan materil) dan alasan-alasan serta dasar-dasar hukum sebagaimana yang telah di uraikan di atas, maka berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, dengan ini PENGGUGAT mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memeriksa, mengadili serta berkenan memutuskan gugatan perbuatan melawan hukum yang telah di lakukan oleh TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II dengan amar putusan sebagai berikut : Dalam Provisi : 1. Mewajibkan kepada TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II untuk mengeluarkan PENGGUGAT dari Tahanan Rutan Surabaya sampai adanya putusan gugatan a-quo berkekuatan hukum tetap. 2. Mewajibkan kepada TURUT TERGUGAT untuk tidak melakukan eksekusi atas perkara pidana PENGGUGAT sampai adanya putusan gugatan a-quo berkekuatan hukum tetap.
Dalam Pokok Perkara : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT – I melakukan tidak mengeluarkan PENGGUGAT dari Rutan Surabaya adalah merupakan perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT – II tidak memerintahkan kepada TERGUGAT – I untuk mengeluarkan PENGGUAT dari Rutan Surabaya adalah merupakan perbuatan melawan hukum. 4. Mewajibkan kepada TERGUGAT – I untuk mengeluarkan PENGGUGAT dari Rutan Surabaya. 5. Mewajibkan kepada TERGUGAT – II untuk memerintahkan kepada TERGUGAT – I untuk mengeluarkan PENGGUGAT dari Rutan Surabaya. 6. Mewajibkan TURUT TERGUGAT untuk tidak melakukan eksekusi perkara pidana PENGGUGAT sampai gugatan a-quo berkekuatan hukum tetap. 7. Menghukum TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang merupakan biaya jasa pengacara dan sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu jjuta delapan ratus ribu rupiah) perminggu biaya transportasi istri dan anak-anak PENGGUGAT untuk membesuk PENGGUGAT. 8. Menghukum TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II untuk membayar ganti kerugian imateril dan social secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT secara tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus ribu rupiah). 9. Mewajibkan kepada TURUT TERGUGAT tunduk pada putusan gugatan a-quo. 10. Menghukum TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dari gugatan a-quo.
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II maupun TURUT TERGUGAT melakukan upaya verzet, banding maupun kasasi. ATAU : Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku dalam perkara ini (ex aequo et bono). Demikian gugatan PENGGUGAT, atas di kabulkannya terima kasih.
Hormat Kami, Kuasa Hukum PENGGUGAT
Dimas Rahmat Prastika, SH, MH.
