P ranata Hukum Waralaba di Uni Eropa dan Amerika dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Oleh: Pan, Lindawaty Suherrnan Sewu *
,
Abstract '\u.vadays, the distribution ofgoods and service through a franchise are developing very expe78ring in Indonesia, Such a rapid development should be supported also by the avai/ibility of ~ good law. Law is needed to regulate the legal relations between the parties in order to pro.ide better legal protection for the parties to the franchise agreement. !he legal arrangements of franchise in European Union and America have been prepared very ell; therefore this article will be review briefly about the franchise legal arrangements in both European Union and tha America, whereas in Indonesia, legal arrangements in termsofthe i:anchise still considered very simple. furthermore, by studying the lega l arrangements in the ropean Union and America could provice a picture for the development of the law setting a iicanchise in Indonesia. vords:franchise, franchisee, European Code of Ethics for Franchising, Uniform Franchise
Pendahuluan Fra nchise merupakan pola bisnis yang oaIing diminati oleh para pebisnis di belahan amia manapun. Bisnis dengan menggunakan ooIa franchise memberikan keuntungan dan :JeIuang bagi kedua belah pihak ketimbang ing-masing memulai dari awa l dengan -estasi yang terkadang sulit untuk mencapai
•
•
titik break event point (BEP) atau titik impas sebelum meraih keuntungan. Pengaturan franchise di negara-negara maju seperti halnya Uni Eropa dan Amerika Se rikat' merupakan suatu kajian yang memberi manfaat sebelum diimplementasikan dalam hukum positif di Indonesia.
Pan, Lindawaty Suherman Sewu ada lah dosen pada Universitas Kristen Maranatha, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Langlangbuana Bandung dan Universitas Katolik Soegiyapranata Semarang. engampu berbagai mata kuliah yang berkaitan dengan bisnis, waralaba/lranchise, penyelesa ian sengketa bisnis. Penge rfian Iranchise/waralaba sudah tidak asi ng lagi dalam kosa kata di Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan istilah Iranchiselwaralaba dalam tul isan ini dianggap sepada n, namun disesuaikan dengan onteks tulisan. Penulisan istilah Iranchiselwaralaba ini akan mengiku ti suatu penataan sebagai berikut untu k judul, dan sub judul aka n menggunakan istilah wara laba, seda ngkan untuk substan s; dari sub judul akan digunakan isti lah seca ra kontekstu a l. Misa ln ya: pada saat penulis me ncoba mene rangkan 'eadaan franchise di Uni Eropa, Amerika akan me nggunakan istilah fran chise namun saat mengu rai kan 'eadaan di Indonesia akan menggunakan istilah waralaba. Pada bagian ini pe nuli s akan me ngllraikan mengenai landasan normatif yang mengatur hubung an h uk um antara pember; waralaba dan penerima waralaba. Pembahasanakan dimula; dengan menguraikan landasan normatif di Uni Eropa, Amerika .
Pnna ra HukulU Waralaba di Un; Eropa dan Amerika .••
29
Pranata Hukum2 Waralaba di Uni Eropa Franchise mulai dikenal di Eropa pada
sekitar tahun 1960-an, kehadirannya banyak memperoleh pengaruh dari "franchise boom'" yang terjadi di Amerika Serikat. Pada saat itu berkembang bentuk franchise yang banyak . digunakan sebagai pola distribusi barang/jasa di beberapa negara. Peranan franchise yang semakin luas, di Eropa muncul kebutuhan akan pranata franchising yang dapat menjamin kepastian usaha 4 Komisi Uni Eropa (pada saat itu masih bernama Masyarakat Eropal pada tahun 1978 menerbitkan suatu hasil studi yang memuat pandangan yang menyeluruh mengenai keadaan franchisingdi Eropa dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1975. Hasil studi ini mengungkapkan bahwa belum terdapat satu negara pun anggota Uni Eropa yang lTienggolo ngkan franchise sebagai suatu sistem pemasaran. Studi tersebut cukup seluruh arena memandang franchise dari segenap aspe ba ik dari aspek ekonomi, juga aspek
hu urn. Saat itu belum terdapatdefinisi khusus mengena i fra nchise yang membedakan dengan bentuk kerjasama lainnya. Sehubungan dengan bel urn terdagatnya , perundang-unda ngan khusus yang mengatur mengenai franchise, Komisi Uni Eropa mengadakan penel itian untuk meneliti sejauh mana permasalahan yang berhubungan dengan perjanjian franchise. Halselanjutnya dilakukan dengan mengadakan perbandingan dengan hukum persaingan Eropa. Komisi Uni Eropa mengadakan pula kerjasama dengan European Franchise Federation (selanjutnya disebut EEF)S dan organisasi-organisasi lain untuk mendapatkan satu kesatuan pandangan mengenai kepastian hukum dalam perjanjian franchise. Pada bulan Februari 1980 ditetapkan dasar-dasar pembentukan perjanjian franchise yang selaras dengan European Code of Ethics for Franchising. European Code of Ethics for Franchising
pada dasarnya masih belum dapat memberikan kepastian hukum, karena kode etik tersebut bersifat pedoman umum dalam
2) Isti lah "Pranala" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusar Bahasa, edisi Keempat, Departemen Pendidikan Indonesia, yang diterbilkan oleh PT Gramedia, Jakata, tahun 2008, him. 1099, adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi , seperti adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah
laku , dan seluruh periengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebuluhan manusia di masyarakat; institusi; pada tulisan ini istilah Pranata Hukum Franchise atau waralaba yang dimaksud adalah institusi; arti kata institusi yang dimaksud adalah sesuatu yang dilembagakan oleh undangundang, adat alau kebiasaan. Menurut Harsono, dalam Penganrar Anrropologi, 8andung, Binacipla, 1988, him. 138, istilah pranala sebagai padan kala dari " insriturion" yang harus dibedakan dari iSlilah lembaga, yang merupakan padan kata dari " insriture" . Pranata dapal dilerangkan sebagai tatanan yang menjadi permanaen karena kebiasaan , tersel e nggara sebaga i sislem yang didukung ole h kewibawaan masyarakal dan karena itu mengenal sanksi bagi pelanggaran te rhadapanya. Franchise alau waralaba adalah pola bisnis yang dilembagakan oleh undang-undang dalam sub siSlem hukum nasional yang diadaptasi dari perkembangan hukum bisnis yang melanda dunia. ) ) Setelah berakhirnya Perang Dunia II terjadi baby boom di Amerika Serikat. Baby boom te lah menyebabkan meningkalnya permintaan akan barang dan jasa. Sejalan dengan hal lersebul, konsep franchise berkembang pesa! di Amerika Serikat. Fran chising d ianggap sebagai konsep bisnis ideal untuk pengembangan suatu bisnis dari jasa hotel dan industri fasr food. Perekonomian Amerika Serikat yang mengalami keterpurukan selama Perang Dunia II mulai bangkit dan bergairah kembali dimana kemajuan tersebut seiring serta didorong oleh berkembangnya konsep bisnis franchise. Pada periode tersebut <setelah Perang Dunia II hingga sekilar tahun 1960-an banyak perusahaan besar yang berhasil mengembangkan konsep bisnis franchise dan menjadi franchisor, anlara lain: Holiday Inns, Rora-Roorer, Dunkin Donur, Mc Donalds, Kentucky Fried Chicken, Wendys, dan lain-lain. 4 ) M. Udin Silalahi. "Perjanjian Franchise Berdasarkan Hukum Persaingan Eropa" dalam iurnal Hukum Bisnis, Volume 6, Tahun 1999, him. 59. 5) EEF merupakan organisasi franchisedi Eropa yang didirikan pada lahun 1972. EEF lelah berha sil menyusun European Code of Ethics for Franhcising. Kode elik ini disusun dengan lujua n agar dapal dijadikan pedoman <self-regularoryl bagi para pihak yang menjalanka n pra ktek bisnis franchise ya ng baik dan adil di kawasan Eropa.
30
D;.}ogU Iuridia C. ",..mber 2009, Vol. I No. lJ
-alyelaraskan perjanjian franchise negara""Egara di Eropa. Hingga saat ini tidak semua negaraEgara di Eropa memiliki peraturan di bidang .;.... ise. Pengaturan hukum mengenai fran:ise seringkali disandarkan pada hukum seperti hukum perdata, hukum dagang, -d:um sos ial masing-masing negara. 6 Pihak :JEo.','af) Uni Eropa (European Councib mempucai pera nan penting 7 dalam membuat :e.aksa naa n-pelaksanaan keputusan yang i2Iolflkan oleh Komisi Eropa (European Com'on), juga peraturan-peraturan franchise. eputusan Mahkamah Eropa tentang <2usPronuptia (Pronuptia de Paris GmbH v ::>:
::edoman dalam pe rsaingan di bidang ise. Haltersebut kemudian melahirkan hukum yang berkaitan dengan franuii.;e The Franchising Block Exemption Reguand The Vertical Restraints Block Ex3:"ZJ6on Regulation). Setelah itu, Komisi Eropa
-cm nasilkan kembali 5 (lima) keputusan 8 di xa- 0 franchise, dan menyusun rancangan raillran untuk perjanjian franchise yang The Franchising Block Exemption (N r.
- - - - 88)' , diundangkan pada tanggal 28
--
:l
• ~.,..,
Desember 1988 dan mulai berlaku sejak 1 Februari 1989. Franchising Block Ecemption Regulation kemudian digantikan dengan The Vertical Restraints Block Ecemption Regulation (Nr. 2790/1999) yang diundangkan pada taf)ggal
1 luni 2000 oleh Komisi Eropa, dengan aturan penuntunnya (guidelines) berupa Commission Notice: Guidelines on Vertical Restrain, OjC
291'0 Kedua aturan tersebut dibuat dalam upaya hannonisasi hukum franchisingdi Eropa. Kedua aturan tersebut pada dasarnya hanya mengaturmengenai perjanjian franchise yang dihubungan dengan hukum persaingan usaha lanti monopoli, namun di samping peraturanperaturan tersebut berlaku pula hukum persaingan dari masing-masing negara Uni Eropa. Berikut ini akan dipaparkan pembahasan mengena i European Code of Ethics for Franchising, kode etik ini banyak diadopsi oleh negara-negara Uni Eropa berkaitan dengan pengaturan masalah franchise, te rutama berkenaan dengan perlindungan terhadap franchisee.
Uni Eropa (European Communities)" merupakan salah satu pelaku bisnis besar di dunia, juga merupakan pencetus perdagangan bebas melalui kebijakan Single Market"-
YWW .eef-franchi se.com .
http://www.unidroit.org Last up dated on October, 3 rd 2000 & Dennis Campbell & Loui s Lafil i . Distributorship, Agency and Franchising in an International Arena: Europe, the United States, Jzp;,U1 and Latin America. Kluwer Law and Taxation Publisher, BasIon, 1989, him. 16-20. . '" epulusan tersebul diberikan kepada Yves Rocher (Decision 87/14/EEC of 17 December 19861 CO> olluptia (Decision 87/17/EEC, of 17 December 1986), Computeriand (Decision 87/407, of 13 Jul y • , Servicemaster (Decision 88/604, of 20 August 1988), dan Charles Jourdan (Decision 89/94/EEC, a 2 December 19881So'"a ga ris besar The Franchising Block Exemption Regulation berisikan: (PasoI 11 mengenai definisi "entua n umum, (Pasal 2) mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penerapan posisi ::anbebasan (berupa hak dan kewajiban franchisor dan franchisee) yang terdiri dari uraian pembatasan
:a,.,ingan ya ng posisinya telah bebas, (Paso I 31 mengenai ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan ::e gan posisi bebas frup / daftar pUlih, (Pasal 4) mengena i syarat-syarat yang horus dipenuhi untuk ::x>sisi bebas group, (Pasal 51 mengenai ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan posisi bebas 5"'-P / dahar hitam, (PasoI 6 s.d. Pasal 9) mengenai prosedur pelaksanaanya. :iiip-j, . eef-franch ise .com ~~' Eropa terdiri dari 25 (duo puluh lima) negara, yailu: Belgia, Belanda, Luxemberg, Jerman, Perancis, 12 Denma rk Irlandia, Inggris, Yunani, 5panyol Finlandia, Swedia, Austria, Cyprus, Czech Republic, :sonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, 510vakia, Slovenia, dan Portugal. - - "Ie European Market Act, 1986 {Iebih popular dengan sebulan inisiatif "1992"1 merupakan suatu - ang-undang yang bertujuan menciptakan sebuah "pasar lunggal" {sebelum 1992 apabila
-
=--'" Hokum WaraJaba di Uni Eropa dan Amerika ...
31
Negara-negara yang tergabung dalam Un i Eropa telah mengharmonisasikan beberapa segi kehidupan mereka , seperti bidang ekonomi, standar kehidupan, juga pengaturan hukum termasuk didalamnya pranala franchis•
mg. Hampir semua negara-negara anggota Uni Eropa telah melakukan upaya harmonisasi di bidang pranata hukum franchise melalui European Code of Ethics for Fran chising (selanjutnya disebut European Codedisingkat
EO. EC merupakan kode etik yang menjadi pedoman umum agar terdapat standardisasi perjanjian yang mengatur ketentuanketentuan bagi para pihak dalam perjanjian franchise. EC ini tidak berupa aturan yang mengikat namun dipakai sebagai acuan namun dalam praktik sehari-hari kode etik ini sangat efektif dan ditaati oleh masyarakat negara-negara Uni Eropa. EC wajib diadopsi dan ditaati oleh anggota European Franchise Federation (selanjutnya disebut EEF)13. Penerapan kode etik ini dapatd isesua ikan dengan kondisi dari masing-masing negara. Secara garis besar isi dari EC, terdiri dari: a. Definition offranchsing; b. Guiding principles; c. Recruitment, advertising, and disclosure; d. e.
f.
Selection ofindividual franchisee; The franchise agreement, The code of ethics and master-franchise system.
De Inisi franch ising berdasarkan EC, seba ai beri"'UL • Franchisin is a system of marketing goods ancV(J( services and/or technology, which is based upon a close and ongoing collaboration betlNeen legally and financially separate and independent undertakings, the fra nchisor and its individual franchisees, whereby the franchisor grants its individua l franchisee the right, and imposes the obligation, to conduct a business in accordance with the franchisor's concept."
Lebih lanjut dalam Pasal2 yakni guiding principles mengatur mengenai kewajiban kedua belah pihak. Pasal 2.2 menyatakan bahwa franchisor wajib melakukan hal-hal sebagai berikut: a. telah menjalankan konsep bisnisnya dengan sukses, untuk jangka waktu yang masuk akal dan sekurang-kurangnya sudah mempunyai satu unit sebelum memulai jaringan bisnis melalui pola franchise ini; b. menjadi pemilik, atau mempunyai hak yang sah atas nama degang, merek dagang, atau identitas pembeda lainnya; c. memberikan latihan awal dan bantuan keuangan dan/atau bantuan teknik selama perjanjian berlangsung. KetentUan dalam Pasa12.2 huruf (a) di alas mengenai kewajiban dari franchisor untuk memiliki pengalaman dalam menjalankan
mem ungkinkanl, melalu i penghapusan berbagai hambatan internasional sehingga barang, jasa, modal dan orang-orang bebas bergerak ke luar masuk di antara negara-negara yang menjadi anggola masyarakat tersebut. Di bawah undang-undang tersebut, Komisi Eropa telah mengajukan 400 (empat ratus) petunjuk untu k menghapuskan perbedaan-perbedaan diantara anggota yang bersifal fisik, teknis, dan pajak sehingga tercipta suatu masyarakat yang bersatu secara luas dalam kenyataan, misalnya: angkutan orang dan barang akan menjadi bebas melakukan penyebrangan di perbalasan-perbatasan nasional tanpa mengalami pemeriksaan paspor dan pabean, spesifikasi teknis umum diperkenalkan dalam kailannya dengan desain dan deskripsi produk, slandar kesehatan dan keamanan, dan lain sebagainya; sementara pajak pertambahan nilai (value added tax) dan pajak penjualan lainnya harus diterapkan pada suatu dasar yang seragam. lihat dalam Christopher Pass, et al. Kamus Lengkap Ekonomi (Terjemahan), Jakarta: Erlangga, him. 606-607. 13) EEF merupakan gabungan asosiasi franchise nasional negara Austria, Belgia, Denmark, Perancis, Jerman, Hungaria, !talia, Belanda, Portugal, Latvia, Spanyol, Swedia, Swiss, Czech, Yunani, Finlandia, Inggris.
32
DialogJ"a luridica [Novembe r 2009, Vol. 1 No. I]
c:nsep bisnis mernbuat posisi berimbang dapat uhi. Posisi berimbang antara para pihak ::oapat terpenuhi karena diharapkan konsep snis yang ditawarkan memang telah :elliliki nilai ekonomis yang cukup memadai meraih kesuksesan. Dalam hal ini, francnisee dilind ungi kepentingannya karena :JefI an syarat ini diharapkan konsep bisnis dibel i oleh franchiseetelah mapan dan --esi 0 gagal dapat dieliminasi serendah -.rngkin. Selain itu, disyaratkan pula francnisor telah mengelola minimall (satu) unit oisnissebelum memasarkan konsep bisnisnya oelaJu ikonsep franchise. Penulis berpendapat svarat in i melindungi pula posisi franchisee na franchisor yang menjual konsep franchise diha rapkan telah berpengalaman mPngelo la bisnis sendiri. Hal ini sangat -perl ukan guna meminimalisir risiko yang ;cemungkinan ditanggung franchisee akibat gal nya konsep bisnis yang dibelinya. 5elanjutnya Pasal 2.2 huruf (b) yang pada 'n inya mengatur bahwa franchisor harus dapat membuktikan bahwa pihaknya merupan pemilik hak yang sah atas hak kekayaan intele ktua l dari konsep bisnis franchise bersangkutan. Hal ini tentu saja memberikan posisi berimbang bagi franchisee karena epemilikan yang sah atas hak kekayaan intelektua l sangat bernilai, dimana salah satu dasar kesuksesan dari bisnis franchise adalah adanya merek yang sudah dikenal oleh masyarakat. Sedangkan Pasal 2.2 huruf (c) yang mengatur mengenai kewaj iban dari franchisor untuk memberikan bantuan kepada franchisee berupa pelatihan awal, bantuan teknis, bantuan berkesinambungan selama perjanjian tentu saja akan memberikan perlindungan bagi franchisee. Pasal 2.3. memuat mengenai kewajiban franchisee, antara lain: a. memberikan upaya terbaik dalam menjalankan/mengembangkan bisnis franchise dan menjaga identitas dan reputasi jaringan franchise; Pranata Hukum WaraJaba di VIIi Eropa d:m AlI1erika ...
b.
c.
mendukung franchisor dengan data operasional dan laporan keuangan yang benar untuk memudahkan penentuan pekerjaan, juga sebagai pedoman manajemen yang efektif, serta mengijinkan franchisotfagennya untuk ,memeriksa pembukuan dalam jangka waktu yang waJar; tidak membocorkan know-how yang diberikan franchisor, baik salam perjanjian berlangsung dan setelah perjanjian berakhir.
Pasal 2.4 memuat mengenai kewajiban yang secara terus menerus bagi kedua belah pihak adalah melakukan transaks i yang adil satu sama lain. Franchisorharus memberikan notice (pemberitahuan) tertuli s kepada franchisee dalam setiap pembatalan kontrak (breach of contract), dan memberikan waktu yang wajar untuk memberi ganti rugi (remedy defa ult). Pasal ini me ngakomodir pula kewajiban para pihak untuk menyelesa ikan protes, konflik dan perselisihan dengan berlandaskan itikad baik dan goodwill secara wajar dan adil dengan ca ra menjalin komunikasi dan negosiasi. Penulis berpendapat bahwa apa yang telah diatur dalam Pasall hingga Pasal2.4 di atas merupakan kewajiban yang sejalan dengan kepastian hukum bagi para pihak. Hal tersebut dapat dijadikan acuan dalam menyusun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian franchise. Kewajiban-kewajiban yang diatur dalam kodeetik hanya merupakan kewajiban yang umum atau pokok saja.5elain itu, masih terdapat beberapa kewajiban lain yang dapat lebih diperinci dan dapat dinegosiasikan dalam perjanjian franchise, misalnya kewajiban franchise untuk membayar fee (misalnya: initial fee, anual fee, roya lties, advertising fee, dan lain-lain), juga kewajiban franchisee untuk menutup asuransi, kewajiban franchisoruntuk meminjamkan manualguide, dan sebagainya.
33
Pasal 3 EF secara garis besar memuat kewajiban dari para fran ch isor untuk memberikan informasi yang cukup terhadap calon franchisee (prospective individual franchisee) sebelum menandatangani atau menyetujui dokumen-dokumen yang mengikat. Calon franchisee akan diberi salinan Code of Ethics yang terbaru serta dokumen keterbukaan (disclosure document). Dokumen keterbukaan berisikan informasi material tentang hubungan para pihak yang berbentuk tertulis, franchiseediberikan waktu yang cukup untuk mempelajari dokumen tersebut sebelum menyetujui dokumendokumen yang mengikat seperti perjanj ian franchise.
Pengaturan pada pasal3 EF di atas apabila dijalankan secara konsekuen akan memberikan posisi berimbang bagi pihak franch isee, karena dokumen keterbukaan memberikan informasi yang cukup jelas bagi franchisee. Selain itu, franchisee pun diberikan wa ktu yang cu up untuk mempelajari dokumen. Pasa13.1 dan Pasa13.2 mengatur mengenai ewaj iban umum bahwa iklan untuk merekrut ca lon franchiseetidak boleh memuat ambiguitas (arti ganda) dan pernyataan yang menyesatkan (misleading statemen6. Terlebih lagi bila seca ra rinci dinyatakan bahwa isi rekruitmen, iklan, dan pengumuman ya ng yang mengandung referensi mengenai hasil atau gambaran penghasilan yang mungkin didapat franchisee di masa mendatang harus disampaikan secara objektif dan tidak menyesatkan. Pasal 3.1 dan Pasal 3.2 EF di atas pun apabila diikuti secara konsekuen tentu akan memberikan posisi berimbang bagi pihak franchisee, karena secara eksplisit mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak mengandung ambiguitas dan sudah dapat memperkirakan gambaran hasil yang diperoleh apabila menjalankan bisnis tersebut.
Selanjutnya Pasal 3.3 dan Pasal 3.4 EF menyebutkan bahwa apabi la fra nchisor mencoba untuk mengamb il keuntungan secara tidak adil terhadap calon franchisee malalui kontrak awal (pre contract)", maka berlaku prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Sebelum penandatanganan setiap precontract, calon franchisee harus diberi informasi tertulis yang berisi tujuan precontract dan imbal prestasi (consideration) yang harus dibayar calon franchisee kepada franchisoruntuk menutup biayabiaya yang telah dikeluarkan franchisor, selama dan mengacu kepada kalusulaklausula kontrak jika perjanjian franchise dijalankan; b. Pre-contract seharusnya memuat batas waktu (term) dan termasuk termination clause (klausula pengakhi ran); c. Franchisordapat mencantumkan klausula pembatasan persaingan (non-competitive) dan/atau klausula kerahasiaan (secrecy clause) untuk melindungi know-howdan identitasnya. Ketentuan dalam Pasal 3 secara umum mengenai recuitment, advertising, disclosure, dan pre-contract dapat memberikan perlindungan hukum kepada franchisee sebelum menutup kontrak maupun pre-contract. Perlunya keterbukaan, informasi yang tidak menyesatkan dan tidak bermakna ganda serta adanya waktu yang cukup bagi calon franchisee sebelum memasuki bisnis franchise adalah untuk memberikan gambaranmengenai bisnis yang akan dimasuki oleh calon franchisee serta aga r calon franchisee dapat menilai bonafiditas dari franchisor, sehingga calon franchisee dapat terhindar dari kegagalan usaha franchise, dan dapat terhindar pula dari franchisor yang beritikad kurang baik. Hal ini tentu saja akan mernberikan
14) Pre contract is a contract that precludes a party from entering into a comparable agreement with someone else (example letter of intent!.
34
DWo:i> luridia (November 2009, Vol. 1 No.
11
an bagi pihak franchisee sehingga _ . bang dapattercapai 4 memuat mengenai kewajiban dari 1OIG~>r untuk mengadakan seleksi dan cajon franchiseeberdasarkan hasil _ " emampuan dasar (basic skills), Jle"Oc:oon, kualitas pribadi (personal quality), rc.oer daya keuangan untuk menjalanfranchise. Hal ini penting dilakukan ka meni lai bonafiditas, minat, dan Esa-'l=n calon franchisee agar lebih menr - <Eberhasilan bisnis franchisee yang irnya menjaga kelangsungan oisnis franchise. Hal ini memberikan IX5& aerm >ang bagi pihak franchisorkarena . <ebebasan untuk menilai calon franFI5i3= ' ,~ 0 potensial dan serius. """
atau jasa yang disediakan bagi franchid.
e. f.
g.
waktu perjanjian yang cukup agar franchisee dapat mengembalikan investasi yang telah dikeluarkan dalam rangka memasuki bisnis franchise); h.
i.
Pasal s .4 mengatur mengenai syarat mini--:l.rl yang harus dicantumkan dalam suatu , jian fra nchise, antara lain:
-
The rightsgranted to the franchisodhakha yang diberikan kepada franchisor); The rights granted to the Individual Franchisee (hak-hak yang diberikan kepada
franchisee); The goods and/orservices to be provided o the Individual Franchisee (barang dan/
':::"""r.:a HukulU Waralaba di Un; Eropa dan Amerika ...
The basis for any renewal of the agreement the terms upon which the Individual Franchisee may sell or transfer the franchise business and the Franchisor's possible pre-emption rights in this respect
(dasar untuk pembaharuan perjanjian dan klausula yang menyatakan franchisee dapat menjual atau mengalihkan bisnis franchise, dan kemungkinan mendapatkan penawaran terlebih dahulu bagi franchisor (pre-emption rights) atas bisnis
,..... T.mchise.
kan Pasals.3 mengatur perjanjian "3xr.ise pada dasarnya tidak diperbolehkan -er-y'lfldlung makna ganda (ambiguity), harus _ r para pi hak berkenaan dengan saling -e"'_'i _'7lOfTTlati kewajiban dan tanggung jawab ::.2r oara pihak, juga berisikan materi yang dengan hubungan kontraktual para
see); The obligations of the Franchisor (kewajiban-kewajiban franchisoiJ; The obligations ofthe Individual Franchisee (kewajiban-kewajiban franc~isee); The terms ofpayment by the Individual Franchisee (jangka waktu pembayaran yang harus dilakukan oleh franchisee); The duration of the agreement which should be long enough to allow Individual Franchisees to amortise their initial investments specific to the franchise (jangka
franchisetersebut); Provisions relevant to the use by the Individual Franchisee ofthe Franchisorsdistinctive signs, trade name, trademark, service mark, store sign, logo or other distinguishing identification (ketentuan yang berkaitan dengan hak franchisee untuk
menggunakan tanda-tanda terlentu milik franchisor, nama dagang, merek dagang, me rek jasa, tanda outlet, logo atau identitas pembeda lainnya); j.
The Franchisor's right to adapt the franchise system to new or changed methods
(hak dari franchisor untuk melakukan penyesuaian atau memperbaharui, atau merubah metode);
35
k.
Provisions fortermination oftheagreernent provisions for surrendering promptly upon termination ofthe franchise agreement any tangible and intangible property belonging to the franchisor or other owner there of (ketentuan mengenai pengakhiran
perjanjian, untuk penyerahan dengan segera baik benda berwujud maupun tidak berwujud milik franchisor atau pemilik yang berhak setelah perjanjian berakhirl. Ketentuan mengenai syarat minimum yang harus tercantum dalam perjanjian franchise sangat relevan 'guna memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam franchise, terutama bagi pihak franchisee agar terdapat posisi yang I;>erimbang bagi para pihak. Selain itu, hal ini dapat digunakan pula sebagai pedoman di dalam menyusun perjanjian franchise yang baik dengan memperhatikan kedudukan kontraktual yang berimbang bagi para pihak. Pasal erakhir yakni Pasal 6 mengatur rnE'fl2eflai hubungan fra"chisor, franchisee, dan master franchisee, yang pada inti nya bahwa European Codedapat diterapkan untu k mengatu r hubungan anta ra franchisor dan franchisee, juga dapatditerapkan antara master franchisee dengan franchisee. Jadi pranata hukum franchis e yang mengatur hubungan hukum franchised i negara Uni Eropa, terdiri dari: a. European Code ofEthics for Franchising;
IJ. . The Franchising Block Exemption Regulation, yaitu Commision Regulation (EECJ 4087/88, of 30 November 1988 on the application ofArticle 85 (3) ofthe Treaty to categories offranchise agreements. OjL
359; c.
36
The Vertical Restraints Block Exemption Regulation, yaitu Commision Regulation (EECJ 279017999 of22 Decembber 1999 on the application ofArticle 81 (3) ofthe Treaty to categories of vertical agreements and concerted practices. OjL 336.
'Ia di elaah lebih lanjut European CcxJeoi EJhics ft:x Franchising ini telah diadopsi oleh hampir semua negara-negara Uni Eropa. Ha l ini san at berguna demi memberikan acuan dasar yang dapat mengatur hubungan para pihak dalam pe rjan jian franchise. Wa laupun da lam bentuk kode etik yang secara yuridis tidak mengikat namun dalam praktik-nya ditaati. Paparan di atas mengenai kode etik mengenai fran chise d i negara Eropa yang tergabung da la m European Franchise Commision dapat disimpulkan bahwa kode etik ini bersifat sangat umum, singkat, akan tetapi telah memuat hal -hal mendasar dalam mengatur hubungan para pihak yang berupa hak dan kewajiban secara berimbang sehingga posisi berimbang dalam hubungan kontraktual para pihak dapattercapai. Posisi berimbang dapat tercapai sejak saat pra-kontrak, karena dengan disyaratkannya disclosure (pengungkapanl oleh franchisor yang jelas, terperinci, dan tidak mengandung kesesatan akan membuat posisi franchisee mempunyai akses mendapatkan informasi yang jelas dan berimbang untuk dapat memasuki bisnis franchise dengan tanpa keraguan apapun. Hal ini berimbang pula dengan posisi franchisoruntuk dapat menilai kelayakan fran chisee untuk dapat terlibat bisnis franchise yang ditawarkan ole h franchisor.
Posis i berimbang di dalam kontrak berlangsung diharapkan dapat berlangsung dengan ba ik, hal ini diakomodir dalam ketentuan yang mengatur perlindungan bagi franchisee (khususnya dari fran chisor yang beritikad buruk, me mberikan kesesatan informasi, hak dan kewajiban yang tidak berimbang) namun di pihak lain perlindungan secara berimbang diberikan pula terhadap pihak franchisor (berkaitan dengan reputasi bisnis, hak kekayaan intelektual, dan lain-lain). Jadi posisi berimbang antara para pihak dalam hal ini dapat tercapai saat franchisee mendapatkan suatu disclosure yang berisikan DiaJogia luridica (November 2009, Vol. 1No.
11
= 15,i yangjelas mengenai bisnis franchise, di sisi lain franchisorjuga dapat menilai aava,kan franchisee untuk dapat terlibat :::Gan bisnis franchise.
ata Hukum Waralaba Amerika Serikat 'lmeri ka Serikat merllpakan suatu negara ::Er_,!_an sistem pemerintahan berbentuk ---ea l. Ko nsekuensi dari sistem peme......-:",han berbentuk federal memberikan 33'~""aruh pula pad a pengaturan pranata franchise sehingga terdapat pengaturan federal dan di tingkat negara bagian en aturan pranata hllkum franchise ini kal i diatur dalam the Automobile - - FranchiseAct. Aturan ini dibuatdengan untuk memelihara keseimbangan n antara pembuat mobil (franchisor) p=[",deaJer franchisee. Aturan ini memuatdasar _ DaIa dea ler untuk dapat mengajukanl tkan ganti rugi dari para pembuat - yang tidak memenuhi perjanjian fran- x . a au secara tidak adil melakukan ~~Ii'ltalan kontrak atau menolak melakukan :e :oaharua n perjanjian franchise. Peraturan emudian diberlakukan oleh pengaahadap semua kontrak komersial yang
'= ~
-
berkaitan dengan peinberian franchise. Undang-undang ini berlaku hampir di seluruh negara bagian di Amerika SerikatlS . Pada tahun 1970 negara bagian California mengesahkan suatu peraturan yang dikenal dengan the Franchise and Investment Law. Peraturan ini memuat dan mengatur kewajiban pendaftaran dan pemberian informasi yang berhubungan dengan penjualan franchise. California merupakan negara bagian pertama di Amerika Serikat yang mensyaratkan kewajiban melakukan pendaftaran dan pemberian informasi oleh para franchisor kepada calon franchisee. Peraturan tersebut kemudian banyak diadopsi oleh negara-negara bagian lainnya 16 . Peraturan tersebut menyatakan tidak sah setiap orang yang menawarkan atall menjual franchise dengan nama apapun di negara bagian California, kecuali jika franchisetersebuttelah didaftarkan pada Commissioner of Corporations negara bagian California, atau kegiatan franchise tersebut memang secara tegas dibebaskan dari kewajiban pendaftaran 17 • Peraturan ini memuat pula pengaturan mengenai kewajiban franchisor untuk memberikan salinan dokumen keterbukaan (prospektus) dan perjanjian yang diusulkan sebelum melakukan penjualan atau penawaran franchise.
Cunawan Wi djaja. Wara/aba. Jakarta: Raja Grafindo Persada, him. 14-16. - mlapat 14 (empat belas) negara bagian yang me ngadopsi the Franchise and Investment Law, yai tu : """lZ"",-aii, M innesota, New York , North Dakota, Oregon mengadopsi pengaturan mengenai kewajiban -"emberikan informasi, Rhode Island, South Dakota, Virginia, Washington, Winconsin mengadopsi :engaruran mengenai kewaj iban memberikan informasi dan pendaftaran, Illinois, Indiana, Maryland, ~iga n mengadopsi pengoturan mengenai kewajiban memberikan informasi dan pembuat.ln dokumen :>engu ng kapa n. Pada prinsipn ya negara-negara bagian yang mewajibkan pendaftaran franchise -,en atakan bahwa hanya fran chise yang telah terdaflar secara benar yang dapal menjual franchise. Doku me n yang berhubungan denga n pendaftaran disera hkan kepad a the Commissioner, kemudian diba ca dan dievaluasi. Hal ini sangal penling dilakukan untuk mencega h penipuan, khu susnya bagi i-anchise ya ng mensyaratkan adanya biaya-biaya franchise tertentu yang harus dibayarkan oleh calon ':;"";nchisee. 1e Franchise and Investment Law negara bagian California mengalur mengena i pembebasan kewajiban :>endaflaran terseb ul berlakll bagi fran chisor yang memiliki kekayaan bersih $5 juta atall lebih (atau
<eI<:ayaa n bersih $1 juta atau lebih, dan paling sedikit 80% dari ke kayaan be rsih itu dimiliki oleh OJerusahaa n dengan ke kayaan bersih lidak kurang dari $5 juta), dan mempunyai paling sedikit 25 (dua oolu h lima) franchisee yang sudah melakukan bisnis secara terus menerlls selama 5 (lima) tahun berturut~~: sebelum penawaran atau penjualan dilakukan, atau slldah melakukan bisnis yang menjadi sllbjek a chise secara terus menerliS paling sedikit 5 (lima) tahun sebelum penawaran atau penjualan dilakukan - Lihat lebih lanjut dalam ibid. him. 45.
o=a,,.ra HukulU WaraJaba di Un; Eropa dan AlUt.'rika ...
37
Pada pelaksanaannya di dalam pra . terdapat beberapa perbedaan pengatura n antara satu negara bagian dengan negara bagian lainnya di Amerika 5erikat. Contoh: negara bagian California me nsyaratkan franchisorharus melakukan pendaftaran dan pemberian informasi, sedangkan di negara bagian Hawaii dan Oregon franchisorhanya disyaratkan melakukan pemberian informasi mengenai bisnis franchise saja. Hal tersebut menimbulkan kebingungan sehingga diterbitkan suatu Uniform Franchise Offering Circular (seJanj utnya disebut UFOC) pada tahun 1975 oleh the MidwestSecurities Commissioners Association.
Ketentuan UFOC ini pada intinya mewajibkan pemberian informasi kepada calon franchisee. Pemberian informasi ini diberikan secara seragam dan diatur hal apa saja yang harus tercantum dalam informasi atau dokumen pengungkapan (semacam prospektus/ offering circulaiddisclosure document). Pada tahun 1987 the National Conference on Commisioners of Uniform State Laws menyetuj ui versi terakhi r the Uniform Franchise and Business Opportunity Act
(selanjutnya disingkat UFBOAl. UFBOA ini pada intinya mensyaratkan kewajiban pemberitahuan oleh franchisorkepada suatu instansi negara bagian yang mengadops i UFBOA. Pengaturan mengenai franchisedi tingkat federal berupa Federal Trade Commission Rule on Disclosure Requirements and Prohibitions Concerning Franchising and Business Opportunity Ventures {se lanjutnya disebut FTC rule). FTC rule mengatur kewajiban franchisor
untuk memberikan informasi kepada calon franchisee dan kewajiban untuk meJakukan pendaftaran. FTC rule ini diterapkan di lima pul negara baian dan ditujukan untuk dapat irrlJnc"an minimum bagipara CZ,oc,". 5<mchisee. FTC rule ini diterapkan penga ran franchise di dapa memberikan Mlp fJanchisee. 38
Pembahasan dalam tulisan ini difokuskan pada pembahasan UFOC dan FTC rule, karena pra nata hu um tersebut paJing banyak diadopsioleh negara-negara bagian dan efektif berlaku. Kedua aturan tersebut relevan dibahas karena secara substansi baik FTC rulemaupun UFOC berisikan pengaturan kewajiban untuk mem berikan informasi kepada cajon franchiseemelalui dokumen pengungkapan. Perlindu ngan yang diberikan kepada franchisee sudah se layaknya dipe rhatikan karena posisi dari franchiseeseringkali berad.a dalam keadaan tidak berimbang. Keadaan tidak berimbang ini seringkali diakibatkan dari kurangnya pengetahuan dari franchisee mengenai bisnis franchise yang akan dijalankan. Uraian di bawah ini akan mengupas aturan FTC rule dan UFOC secara terperinci, setelah itu di bagian penutup akan dibahas mengenai relevansi aturan ini dengan perlindungan bagi franchisee dikaitkan dengan posisi berimbang bagi para pihak dalam perjanjian franchise.
FTC Rule (Federal Trade Commission Rule on Disclosure Requirements and Prohibitions Concerning Franchisingand Business Opportunity Ventures) FTC rule terdapat pada title 16 Commission Franchise Regulation (FCR) art 436 dan mulai berlaku sejak 21 Oktober 1979. FTCruie disusun untuk melindungi cajon franchisee sebelum berinvestasi, dengan kewajiban pemberian informasi penting agar dapat melakukan prediksi atas risiko maupun keuntungan yang akan dihadapi. 5elain itu, informasi ini penting pula sebagai bahan perbandingan dibandingkan dengan investasi lainya, juga untuk dapat menilai bisnis franchise. FTC rule ini berlaku di hampir semua negara bagian tanpa adanya suatu penyesuaian (modifikasil lagi. 5ecara garis besar FTC rule berisikan tentang:
1.
Via/ogia Iuridica (Nove mber 2009, Vol. 1 No . I)
ran disclosure (keterbukaan s) berhubungan dengan ora:- am.ettising (periklanan), offering , licensing(pemberian lisensil, (pembuatan kontrak), sale lI!!"'~iaI\I ,. maupun otherpromotion in or ~_ commerce'· (promosi lain yang dengan bisnis franchise)"; LmUm (definisi dari terminologi _!!c.iD2J:ai dal am FTC rule)'O; o umen keterbu kaan/pros-
-
up fra nchise berdasarkan =-rC rule, mencakup business optraditional franchise dengan
!a::snes>1onnat franchise, product fran.ending machine or display rack ity ventures". mewajibkan para franchisor dan -.."nchise" untuk memberikan -epad a franc hisee mengenai - is yang di-franchise-kan, dan dari perjanj ian franchise.
m:,-
-
Apabila franchisodp ia lang Iianchisetelah melakukan pembuatan pernyataan tentang penghasilan (earning claims) berisikan tentang taksiran penjualan, pendapatan, laba kotor, keberhasilan outletdari franchise, baik yang bersifat aktual maupun potensial, tern:'asuk pernyataan yang dibuat dan dilakukan melalui media masa (advettised claims), maka hal ini harus dimuat lagi dalam bagian yangtersendiri dalam suatu dokumen pengungkapan 24 • Pernyataan tersebut diberikan melalui sarana dokumen pengungkapan (disclosure document), yang baik bentuk maupun isinya telah ditentukan dalam FTC rule. Dokumen pengungkapan ini dapat dibuat berdasarkan format FTC rule maupun format berdasarkan UFOC.
Berikut ini akan diuraikan dokume n pengungkapan berdasarkan format FTC rule. Dokumen pengungkapan tersebut diberikan kepada calon franchisee pada saat pertemuan langsung pertama kali atau selambat-Iambatnya dalam jangka waktu sepu luh hari". Sepuluh hari di sini diartikan sebagai sepulu h
''''''f"T"",:e' is defined in the FTC Act, of any franchise, or any elationship which is represented ~~ or in writing to be a fran chise. =- ruJe ririe 16 CRF 436.1. role ritle 16 CRF 436.2. ,= rruJe ride 16 CRF 436.3. ~ Ianjut da lam FTC rule title 76 CRF 436.2 la) Ii! and (ii). The different between traditional
oan business opportunities: There are three definitonal prerequisites to coverage of businessor product fra ncise Itraditional franchise) - vide Parts 436.2Ia)(i) and (ii): •
the franchisor offers the right to distribute goods or services that bear the fran chisor's service mark, trade name, advertising or other commercial symbol;
;;;Z1[ dSSi514nce in, the franchisee's method of operation; payment, the fran chisee if required to make any payment to the franchisor of an affiliate, ::r ~ commitment to make a payment as a condition of obtaining the franchise or commencing '~~~··~ 5. (Note: there is an exemption from coverage for required payments of less than $500 ,. six month of the commencement of the fran chise) vide Part 436.2la)(iii). - Eeo .-e dlso three basic prerequisites to the Rule's coverage of a business opportunity venture (vide .!36.2faJl7 )(ii) and (2)): uademark the seller simply offers the right to sell goods or servies supplied by the seller, its e, or a supplier with which the seller requires the franchisee to to business; xa:~:00n~ assistance, the seller offers to secure retail outlets or accounts for the foods or services to be to secure locations or sites for vending machines or rack displa ys, or to provide the services of 5U 4EOrJe who can do so; - . ed payment, the same as for franhcises. ;-
~
:J,,~~,,~fra ~nChiSe berasal dari kata franchise broker mengandung arti pihak selain franchisor alaupu n
:
. yang menjual fran chise. Pia lang franchise ini bisa me rupa kan pihak ya ng inde penden/ . maupun merupakan sub franchisor yang mempunyai hak untuk memberikan subfranchises. _lebih la njut dalam FTC rule title16 CRF 436.1 Ib)-Ie)). 5 '2........ :ebih la njut dalam FTC wle title 16 CRF 436.1 la).
~:-a B
·um Waralaba di Un; Eropa dan Amerika ...
39
hari sebelum penandatanganan perjanjian apapun oleh calon franchisee sehubungan dengan penjualan atau usulan penjualan suatu franchise atau juga sepuluh hari sebelum pembayaran oleh calon franchisee utuk suatu kewajiban sehubungan dengan penjualan atau usulan penjualan suatu franchiSfi'". Kewajiban franchisoruntuk memberikan dokumen pengungkapan27 tentang disclosure statementdalam lampiran FTC rule, berisikan informasi-informasi sebagai berikut: 1. Identifying information as to franchisor (i nformasi mengenai identitas dari franchison. Penjelasan mengenai identitas franchisor mencakup nama dan alamat resmi franchisor beserta perusahaan induknya (bi la ada), nama yang akan digunakan dalam melakukan bisnis, merek dagang, nama dagang, merek jasa, atau simbol komersial yang diberikan/ diijinkan oleh franchisot'8; 2.
Business experience offranchisor's directors and executive officers (pengalaman bisn is direktur dan staf inti franchisor).
Informasi harus mencakup pengalaman bisnis franchisor dan staf inti franchisor selama 5 (I ima) tahun sebelumnya 29 ; 3.
Business experience of the frachisor (penga laman bisnis dari fran chisor).
Informasi ini mencakup pula pengalaman bisnis yang dimiliki oleh franchisor dan perusahaan induknya (bila ada). Franchisorwajib mengungkapkan berapa lama ia menjalankan bisnis franchise yang akan dijalankan pula oleh franchisee, termasuk telah menawarkiln atau mejual franchise untuk bisnis tersebut atau telah menjual franchise untuk bisnis lainnya30; 26) Lihat 27) Lihat 28) Lihat 29) Lihat 30) Lihat 31) Lihat 32) Lihat 33) Lihat
40
lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih lebih
lanjut lanjut lanjut Ianjut lanjut lanjut lanjut lanjut
dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam
FTC rule title FTC rule title FTC ru(e title FTC rule title FTC rule title FTC rule title FTC rule title FTC rule title
4.
Litigation history (sejarah penuntutan
hukum). Informasi harus menjelaskan sejarah penuntutan pidana, perdata, dan administratii. Harus disebutkan pengadilan atau tempat perkara diadili, tanggal penjatuhan hukuman, penilaian, keputusan dan perintah, besarnya jumlah dan penyelesaian atau penilaian, serta persyaratan dan perintah penyelesaian untuk setiap jenis tuntutan yang pernah terjadi 31 ; 5. Bankruptcy history (sejarah kepailitan). Hal ini berisikan sejarah kepailitan dari franchisor dan para direktur serta staf inti. Informasi harus mencakup pula sejarah kepailitan franchisor selama 7 (tujuh) tahun fiskal terakhir, perusahaan induknya juga para direktur dan staf inti. Franchisor harus menyebutkan secara spesifik setiap perkara kepailitan. 5ebagai catatan, penjelasan tidak diperlukan apabi la franchisor dan stafnya yang berwenang hanya mengajukan permohonan supaya dinyatakan pailit12; 6. Description of franchise (uraian/penjelasan mengenai franchise yang ditawarkan). Informasi harus memuat penjelasan mengenai fakta dari franchise yang ditawarkan. Dalam penjelasan harus mencakup penjelasan umum dan bisnis yang akan dijalankan oleh franchisee, pembahasan rinci dari format bisnis, serta penjelasan pasar untuk barang/jasa yang akan dijual oleh franchisee"; Initial funds • required to be paid by a franchisee {uang yang harus dibayar oleh franchiseeuntuk memulai bisnis franchise). Bagian ini berisikan informasi mengenai jumlah pembayara n yang harus dibayar oleh
16 CRF 436.2 (gi. 16 CFR 436.1 (1)· (24) dan title 16 aR n6.2. 16 CFR 436.1 (a) 11). 16 CFR 436. 1 (a) 12i. 16 CFR 436.7 (a) (3). 16 CFR 436. 7 (aJ (4). 16 CFR 436.7 (aJ (5). 16 CFR 436. 7 (aJ 6).
,,'....Db<., 2009, Vol. I No. II
-
franchisee untuk memulai bisnis fran-
10. Revenues received by the franchisor in
chise. Biaya yang harus dibayarkan
consideration ofpurchases by a franchi-
biasanya berupa initial fee, deposito, uang muka (down payment), sewa dibayar di muka (prepaid rent), dan pembelian peralatan atau persediaan (equipment and inventory purchases). Sebagai tambahan perlu diketahui pula pengaturan tentang pembayaran kembali/pengembalian (refune/) atas deposito dan initial payment yang telah dibayar calon franchisee sesuai dengan apa yang tercantum dalam dokumen keterbukaan";
see (imbalan yang diterima franchisor
Recurring funds required to be paid by a fra nchisee (pembayaran berlanjut yang
harus dibayar oleh franchisee). Hal ini beris ikan informasi berupa pembayaran ang harus tetap dibayarkan oleh franchisee secara kontiniu, biasanya berupa royalti, biaya sewa, iklan, pelatihan, sewa papan nama, dan pembayaran untuk peralatan 35 ; Affiliated persons the franchisee is required or advised to do business with by the franchisor (daftar nama yang
,.
diha ruskan atau disarankan dihubungi oleh franchiseedalam menjalankan bisnis dengan franchisor, misalnya pemasok)36; Obligations to purchase (kewajiban untuk pembelian). Berisikan pernyataan yang menjelaskan mengenai real estate, jasa pasokan, barang, papan nama, perlengkapan, dan sebagainya yang berkenaan dengan operasional bisnis franchise, yang wajib dibeli Idisewa Idikontrak oleh franchisee, juga termasuk daftar nama dan ala mat dari orang-orang yang berhubungan";
')Lihat lebih 15)Lihat lebih 36) Lihat lebih 3 Lihat lebih ]8) Li hat lebih 39)Lihat lebih ~ )Lihatlebih
lanjut lanjut lanjut lanjut lanjut lanjut lanjut
dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam
FTC FTC FTC FTC FTC FTC FTC
rule rule rule rule rule rule
title ririe tirle title title title rllie title
sebagai akibat dari pembelian). Bagian ini berisikan penjelasan mengenai imbalan seperti royalti yang dibayar ol.eh pihak ketiga kepada franchisor atau afiliasinya, yang merupakan akibat dari pembel ian yang dilakukan franchisee dari pihak ketiga tersebut'8; 11. Financing arrangements (penjelasan mengenai keuangan). Berisikan penjelasan dan bantuan yang ditawarkan oleh franchisor dalam mendanai pembelian bisnis franchise. Penjelasan yang diberikan harus menerangkan pengaturan persyaratan pendanaan yangdisediakan bagi franchisee, baik pendanaan yang dibuat langsung oleh franchisoratau pihak yang berafiliasi degannya, atau pun melalui pihak ketiga yang ada hubungannya dengan franchisor. Hal yang perlu dijelaskan, misalnya: nama dan alamat pemberi pinjaman, jum1ah maksimum yang akan didanai , persyaratan dan suku bunga, jaminan, serta ketentuan tentang kegagalan pembayaran"; 12. Restriction of sales (pembatasan dalam menjual). Ketentuan ini berisikan penjelasan mengenai pembatasan yang berhubungan dengan produk/jasa yang boleh dijual oleh franchisee, pelanggan (kepada siapa franchiseeboleh menjuall, wilayah geografis di mana franchisee boleh menjual dan perlindungan territorial franchise"° Perlindungan territorial franchise adalah hak eksklusif yang diberikan oleh franchisor kepada franchisee di mana franchisor tidak akan menetapkan lain,
16 CFR 436.1 (a) I7J dan tirle 16 CFR 436.1 (h). 16 CFR 436.1 (a) (8). 16 CFR 436.1 (a) (9). 16 CFR 436. 1 (a) (70). 16 CFR 436.1 (a) (71). 16 CFR 436.1 (a) (72). 16 CFR 436.1 (a) (73).
Panaca Hukum WaraJaba di Un; Eropa dan Amerika ...
41
13. Personal participation required ofthe fran-
outlet milik perusahaan yang beroperasi, serta banyaknya franchise yang dibatalkan, gaga I untuk diperbarui atau dibatasi oleh franchisor selama tahun fiskal sebelumnya. Franchisorjuga wajib menjelaskan jumlah franchise yang secara sukarela dibatalkan atau tidak diperQarui oleh franchisee"; 16. Site selection (pemilihan lokasi franchise). Dalam pemilihan lokasi ini dibutuhkan keterlibatan franchisordalam menyetujui suatu lokasi franchise'''; 17. Training programs (program pelatihan). Pada bagian ini franchisor diwajibkan untuk menjelaskan mengenai jenis dan sifat, jumlah minimum, serta biaya yang harus ditanggung oleh franchisee mulai dari penawaran pelatihan awal 45 ;
chisee in the operation of the franchise
18. Public figure involvement in the franchise
(persyaratan partisi pasi franchiseesecara pribad idalam menjalankan franchise)41;
15. Statistical information concerning the num-
(keterlibatan tokoh terkenal dalam franchise). Apabila terdapat keterlibatan tokoh terkenal yang namanya digunakan berkaitan dengan suatu rekomendasi atau digunakan sebagai bagian operasional franchise atau dinyatakan terl ibat dengan manajemen dari franchisor, maka harus terdapat penjelasan dari franchisor khususnya mengenai syarat-syarat dalam perjanjian dengan tokoh terkenal tersebut termasuk kompensasi dan hak atau pembatasan franchisee untuk memanfaatkan tokoh tersebut, misalnya dalam penampilan di muka umum, nama, atau citra tokoh tersebut:"';
ber of franchises and company-owned
19. Financial information concerning the
outlets (informasi statistik tentang
franchisor (informasi keuangan dari'
banyaknya franchise dan outlet yang dimiliki perusahaan). Ketentuan ini mensyaratkan pihak franchisor untuk menjelaskan jumlah total franchise dan
franchisor). Kewajiban dari franchisor
atau lebih dari setiap jumlah tetap franchise atau outlet-outlet mi lik perusahaan, yang beroperasi, atau menjual, menawarkan, atau mendistribusikan barang-. barang, komoditas atau jasa-jasa, yang diidentifikasikan oleh setiap merek yang ditentukan selanjutnya. Perlindungan ini juga memberikan jaminan kepada franchisee bahwa franchisor atau perusahaan induknya tidak akan menetapkan franchise lain atau outlet-outlet milik perusahaan yang menjual atau menyewakan produk-produk atau jasajasa yang sama atau serupa di bawah nama dagang yang berbeda, merek dagang, merek jasa, iklan atau simbol dagang lainnya;
14. Termination, cancellation, and renewal of the fra nchise (penghentian, pembatalan,
dan pemba ruan franchise). Bagian ini berisikan penjelasan dari kondisi yang memungkinkan franchisee untuk dapat memperbarui atau memperpanjang jangka waktu perjanjian franchise, kondisi yang memungkinkan franchisor untuk menolak pembaruan, atau memperluas perjanjian, dan kondisi yang memungkinkan bagi franchisormaupun franchiseeuntuk membatalkan perjanjian";
41) Lihat lebih lanju! 42) Lihat Jebih lanjut 43) Lihatlebih lanjut 44) Lihat lebih' Ian jut 45) Lihat lebih lanjut 46) Lihat lebih lanjut
42
dalam dalam dalam dalam dalam dalam
FTC FTC FTC FTC FTC FTC
rule title 16 rule title 16 rule title 16 rule title 16 rule title 16 rule tide 16
CFR CFR CFR CFR CFR CFR
untuk memberikan informasi yang berkenaa n denga n keuangan mencakup neraca tahun fiskal terakhir, serta laporan 436.1 (a) (/ 4). 436. 1 (aJ (/ 5). 436.1 (aJ (/ 6). 436.1 (aJ (/ • 436.1 (aJ li B). 436.1 (aJ lI 91
~ Inridia
"'''lUbe, 2009. Vol.
1 No. lJ
pendapatan dan laporan perubahan posisi keuangan untuk 3 (tiga) tahun fiskal terakhir. Semua laporan tersebut harus sudah diaudit oleh akuntan publik (certified public accountant) berdasarkan standar akuntansi yang diakui 47 • Lebih lanjut dalam title 16 CRF 436. 1(a)(21) diatur bahwa kewajiban dari 20 dua puluh) informasi sebagaimana telah disebutkan di atas harus dicantumkan dalam satu dokumen pengungkapan atau prospektus ang disyaratkan menggunakan sampul coven yang bertuliskan nama franchisor, tanggal penerbitan, dan mencetak pemberitahuan (notice) berupa: " Information for Prospective Franchisees Required by Federal Trade Commission" dengan ukuran huruf
mini mal 12 karakter. Selain itu sesuai dengan title 16 CRF 4 36. 1{a)(22) dinyatakan bahwa adanya ewajiban untuk melakukan pembaruan erhadap dokumen pengungkapan setiap tahu n fiska!. Hal ini merupakan ketentuan a ng me mberikan perlindungan hukum epada calon franchisee yang akan membeli franchise, karena dengan telah tersedianya informasi yang lengkap, tertul is, terkini, dan ;elas maka calon franchisee akan mendapatkan gambaran yang jelas, utuh, dan menyeluru h mengenai bisnis franchise yang akan dimasukinya. Hal ini dapat menjadi dasar pertim bangan bagi calon franchisee untuk me mutuskan membeli/tidak membeli iianchisetersebut.
Sebagai informasi tambahan, ketentuan da lam FTC rule ini hanya mewajibkan pemberian informasi kepada calon franchisee (disclosure) namun tidak mewajibkan adanya pendaftaran bagi franchisor. Sesuai ketentuan article 16 CRF 436.1 (g) dinyatakan bahwa franchisor diwajibkan
untuk menyerahkan dokumen franchise (salinan perjanjian franchise dalam bentuk standard form) dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan hal itu, yang akan ditandatangani oleh calon franchisee, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sooelum dokumen tersebut harus ditandatangani. Ketentuan ini melindungi calon franchiseedari kemungkinan hubungan kontraktual yang tidak berimbang, karena terdapat kesempatan dan waktu yang cukup bagi calon franchisee untuk dapat membaca maupun meneliti isi kontrak yang akan ditandatangani . Pe langgaran yang terjadi terhadap ketentuan FTC rule ini akan menimbulkan akibat hukum dapat dimintanya pertanggungjawaban hukum (liability) atas pihak yang melanggar ketentuan. FTC rule dibuat ole"h pemerintah negara federal, maka yang berhak atas pertanggungjawaban hukum adalah Federal Trade Commision (selanjutnya disingkat FTC). FTC dapat menjatuhkan suatu perintah (injuction), ganti rugi (civil penalties), dan ganti rugi kepada konsumen (consumer redress) atas pelanggaran yang terjadi. 2.
UFOC (Uniform Franchise OfferingCircular)
Selai n FTC rule terdapat pula kewajiban penerbitan dokumen pengungkapan semacam prospektus yang disebut UFOC" oleh para franchisor apabi la hendak menawarkan sistem franchise-nya. Franchisorharus menyediakan informasi yang memberikan informasi mengenai hal-hal berikut ini 4 ': a. The franchisor and any predecessors (informasi tentang pemberi waralaba dan pendahulunya). Informasi mengenai hal ini meliputi jangka waktu 15 (lima belas) tahun sebelum penutupan tahun fiskal terakhir franchisordan memberikan nama
4 lLi hat lebih lanjut dalam FTC rule title 76 CFR 436.7 (al (201. 48) Lihat lebih lanjut dalam The UFOC Guidelines. 49) Lihat lebih lanjut dalam The UFOC Guidelines.
Pranata Hukum WaraJaba di Un; Eropa dan Amerlka ...
43
dan alamat bisnis franchisor dan pendahulu-pendahulunya, bentuk bisnis, penjelasan dari bisnis franchisor dan franchise yang ditawarkan di negara bagian tertentu, serta pengalaman bisnis sebelumnya dari franchisor serta para pendahu lunya; b.
Identity and business experience ofpersons affiliated with the franchisor, franchise brokers (informasi mengenai
identitas dan pengalaman bisnis dari orang-orang yang be rafiliasi dengan franchisor, dan pialang franchise). Bagian ini berisikan penjelasa n yang meliputi nama dan kedudukan dan direktur, wali dan sekutu umum, petugas utama dan eksekutif lain yang mempunyai tanggung jawab manajemen dalam hubungan dengan bisnis. Franchisor men ginfo rmasikan pula keanggotaan dalam perhimpunan/asosiasi, buku-buku yang telah diterbitkan, dan informasi serupa lainnya guna memperkenalkan pembaca pada pemegang peran te rpenting dalam organlsas l; Litigation (proses pengadilan). Penjelasan meliputi pula sejarah prosesdi pengadilan ba ik peradilan administratif, pi dana, maupun perdata; Bankruptcy (kepa ilitan ). Bagi an ini berisikan informasi mengena i keharusan dari franchisoruntuk memberika n informasi apakah selama 15 (lima belas) tahun sebelumnya, franchisor atau pihak tertentu lainnya berada dalam keadaan pailitatau direorganisas i kembali karena tidak mampu atau terlibat dalam bisnis yang mengalami keadaan seperti itu; Franchisee's initial franchise fee or other initial payment(biaya franchiseawal atau pembayaran awal lainnyal. Informasi pada bagian ini meliputi biaya awal yang ha,rus dibayarkan oleh franchisee saat penandatanganan perjanjian, apakah harus dibayar secara sekaligus (lump sum) ataukah dapat dicicil; •
c.
d.
e.
44
•
f.
Other fees (biaya-biaya lainnya).
Penjelasan meliputi pula biaya yang harus dibayarkan berulang atau tersendiri atau pembayaran lainnya tennasuk tetapi tidak terbatas pada royalti, biaya jasa, biaya latihan, pembayaran kontrak dan biaya iklan serta beban-beban lainnya yang menjadi bagian yang harus dibayar oleh franchisee kepada franchisor atau afiliasinya; g. Franchisee's initial investment (biaya investasi awal). Bagian ini berisikan informasi mengenai seluruh pengeluaran secara rinci yang menyatakan kepada siapa biaya harus dibayarkan , kapan pembayaran harus dilakukan, bagaimana pembayaran ditentukan, apakah terdapat pembayaran yang dapat ditagih kembali, apakah terdapat bagian investasi awal yang dapat didanai. Apakah biaya awal franchise harus dibayarkan secara lumpsllm pada saat penandatanganan kontrak , pengeluaran yang harus dibayarkan untuk tenaga kerja awal dan pengawasan dibayarkan secara lump Slim. Bagian ini juga berisikan penjelasan mengena i pengeluaran lainnya seperti asuransi, deposito, biaya telepon, biaya hal yang berurusan dengan hukum dan akuntansi , sewa beli mobil. Selain itu terdapat pula beberapa biaya lainnya ya ng sa ngat va riatif dan harus diteliti secara seksa ma oleh calon franchisee; Obligations of franchisee to pllrchase or lease from designated SOl/rces (kewajiban dari franchisee untuk melakukan pembelian atau sewa dari sumberyang ditunjuk). Penjelasan meliputi selu ruh kewajiban dari franchisee untuk membeli atau sewa dari franchisor mengena i barang, jasa, pasokan, alat bantu, peralatan, persediaan atau rea l estate ya ng berkaitan dengan pend irian atau operas i bisnis; h. Obligations of franchisee to purchase or lease in accordance with specifications
or from appro ved suppliers (kewajiban D ia/ogu luridia fNO\"l"mber 2009, Vol. I No. I)
Gari franchisee untuk membeli atau -nelaku kan sewa berdasarkan spesifikasi a'au dari pemasok yang disetujui/ irekome ndasikan oleh franchisor) Bagian ini berisikan penjelasan mengenai .:ewaj iban dari franchiseeuntuk rnembeli a au melakukan sewa berdasarkan spesifikas i yang ditetapkan oleh franchisor. Bagian ini juga berisikan informasi rnengenai kemungkinan dari franchisee ntu k dapat membeli dari sumber lain berdasarkan persetujuan franchisor; Fi n ancing arrangement (ketentuan mengenai keuangan/pendanaan). Bagian ini mencakup penjelasan mengenai persya ratan dan kondisi pengaturan penda naan yang ditawarkan oleh franchisor. Seringkali franchisormemang tidak menawarkan pendanaan awal, namu n terdapat pula franchisor yang menawarkan pendanaan kepada franchisee da n ditawarkan dengan suku bunga ang hampir sama dengan suku bunga pasartanpa jaminan dan tanpa denda prapembayaran;
pendirian, maupun pemberian Iisensi kepada pihak lain dalam wilayah yang telah diberikan bagi franchisee; I.
logotypes, and commercial symbols
(merek dagang, merek jasa! nama dagang, logo, dan simbol dagang). Franchisor sudah mendaftarkan merek dagang, merek jasa, nama dagang, logo dan simbol dagang kepada kantor paten dan merek di Amerika; m. Patents and copyrights (paten dan hak ciptaL Ketentuan pad a bagian ini menjelaskan mengenai hak paten dan hak cipta yang penting bagi franchise, juga ketentuan dan kondisi apa saja franchisee diperbolehkan untuk menggunakannya; n. Obligation ofthe franchisee to participate in the actual preparation ofthe franchise business (kewajiban dari franchiseeuntuk
turut serta secara aktif dalam pelaksanaan dari bisnis franchise) . Ketentuan bagian ini meliputi kewajiban dari franchisee untuk secara pribadi ikut serta dalam operasi bisnis, apakah franchisormewajibkan franchisee untuk mencurahkan waktu dan usaha dalam bisnis, atau menunjuk seseorang yang dipekerjakan secara profesional untuk dapat menjalankan bisnis;
Obligations ofthe franchisor, othersupervision, assistance or services (kewaji ban-
ewaji ban franchisor, supervise, dan ba ntuan layanan). Pengaturan bagian ini memberikan penjelasan ya ng meliputi berbaga i kewajiban yang harus dipenuhi oleh franchisor. Franchisorharus mengindikas ikan bantuan serta jasa apa saja yang akan diberikan sebelum bisnis dimula i dan selama bisnis beroperasi. Misalnya: franchisorakan menyediakan paket pasokan awal untuk mulai beroperasi, juga akan mengadakan kunjungan/ supe rvisi berkala juga memberikan konsultasi tentang berbagai aspek bisnis; Exclusive area or territory (wilayah atau area eksklusifl. Franchisor wajib memberikan penjelasan mengenai wilayah atau area eksklusif yang diberikan kepada franchisee. Franchisormenjamin pula tidak akan melakukan penempatan, Prana ra HukulU WaraJ.1ba di Un; Eropa dan Amerika ...
Trademarks, service marks, trade names,
o.
Restrictions on goods and services offered
(pembatasan atas penggunaan barang dan jasaL Kete ntu an bagian ini meliputi pembatasan atau kondisi yang diberlakukan bagi franchisee yang membatasi franchisee dalam menjual barang dan jasa, dalam arti barang dan jasa hanya diperbolehkan dijual hanya dalam wilayah yang merupakan area eksklusifdari franchisee; by franchisee
p.
Renewal, termination, repurchase, modification and assignment of the franchise agreement and related information
(pembaharuan, penghentian, pembelian kembali, modifikasi dan pengalihan 45
perjanjian dan informasi terkait lainnya). Ketentuan bagian ini meliputi jangka waktu perjanjian, apakah jangka waktu tersebut dipengaruhi pula oleh perjanjian lainnya, apakah dalam kondisi tertentu franchisee dapat memperbarui atau memperluas, apakah dalam kondisi tertentu franchisor dapat melakukan pengakhiran perjanjian, kewajiban dari franchisee setelah perjanjian berakhir, apakah franchisor dap at membeli kembali, apakah franchisordapat menjual atau mengalihkan semua atau sebagian kepentingan dalam kepemilikan franchise atau sebagian kepentingan dalam kepemilikan franchise atau dalam aset bisnis, apakah franchisordapat menjual atau mengalihkan baik sebagian maupun seluruhnya, apakah franchisor dapat melakukan modifikasi, apakah franchisor dapat memodifikasi hak ahli waris dari franchisee, dan kete ntuan berkenaan dengan itikad untuk tidak bersaing. Pada bagian ini yang paling penting untuk di perhatikan adalah adakah kemungkina n dari franchisor untuk menolak me mperbarui atau memperluas dan kondisi dimana franchisordapat mengakhiri perjanjian; q.
Arrangements with public figures
(pengaturan sehubungan dengan tokohtokoh terkenal). Ketentuan bagian ini mencakup kompensasi apapun yang diberikan atau dijanjikan kepada seorang tokoh terkenal yang timbul akibat penggunaan tokoh .tersebutdalam nama atau simbol franchise atau dukungan atau rekomendasi yang diberikan tokoh tersebut kepada franchise dalam iklan, hak yang dimiliki franchisoruntuk menggunakan tokoh terkenal dalam usaha promosi , sampai sejauh mana tokoh terse but ter libat dalam manajemen franchisor; r.
46
Actual, average, projected of forecasted
franchise sales, profits or earnings
(penjualan, perkiraan jenis keuntungan yang diperoleh, perkiraan penjualan, kellntungan). Franchisorwajib membuat hal yang berhubungan dengan perkiraan penjualan ataupun laba juga biaya yang mungkin didapatkan apabila menjalankan franchise; s.
t.
u.
v.
Information about franchise and franchisor(informasi mengenai franchise dan franchisor). Bagian ini memuat
penjelasan seperti jumlah outlet dari franchisor, termasuk nama, alamat, dan nomor telepon dari franchisee yang sedang berjalan maupun yang berada dalam perencanaan untuk dibuka; Financial statement (Iaporan keuangan). Penjelasan pad a bagian ini memuat mengenai laporan keuangan yang wajib dibuat oleh franchisor dan telah diaudit oleh akuntan publik; Contracts (kontrak). Franchisor wajib untuk melampirkan salinan dari semlla kontrak franchise yang disusun termasuk perjanjian sewa kontrak, perjanjian opsi, dan perjanjian pembelian; Acknowlegmentofreceipt by prospective franchisee (tanda terima dari calon franchisee) . Bagian ini merupakan halaman terakhir dari dokumen pengllngkapan yang terdiri dari dokumen yang dapat dilepas, dan harus ditandatangani oleh calon franchisee yang merupakan tanda terima dokumen pengungkapan. Halaman ini merupakan halaman terakhir dan terpisah dari dokumen pengungkapan yang merupakan pengakuan dari franchisee bahwa telah menerima dokumen pengungkapan dan dokumen terkait lainnya dengan baik.
UFOC mensyaratkan kewajiban bagi franchisor untuk melakukan pemberian informasi melalui dokumen keterbukaan kepada calon franchisee. Walaupun format
Dia/ogi,1 Juridica (N ovember 2009, Vol. I No.
II
-
role dan UFOC berbeda namun FTC
ij inkan penggunaan UFOC sebagai at if pedoman di dalam menyusun n pengungkapan so . Secara umum pengaturan FTC rule dan _ - C merupakan suatu aturan yang -"Fn atu r mengenai informasi apa saja yang "'31.1S dicantumkan dalam sebuah dokumen ngkapan (dis/osure document/offering
lair/prospectus).
enutup -
Bila mengkaji perkembangan franchisedi ara -negara Uni Eropa dan Amerika . at, tampak bahwa diperlukan adanya
gaturan secara terintegrasi. Oi negara-.egara anggota Uni Eropa telah melakukan a harmonisasi di bidang pranata hukum i-anchise melalui European Code ofEthics for tanchising yang merupakan kode etik, yang nj adi pedoman umum agar terdapat s·an darisasi perjanjian yang mengatur lcetentuan-ketentuan bagi para pihak dalam perja njian franchise. Oemikian pula di erika Serikat mengenaipersyaratan oleh FTC maupun UFOC dalam pemberian inio rmasi melalui dokumen keterbukaan. Perbed aan kedua aturan tersebut hanya dari segi format/isinya. Kedua aturan tersebut pada pri nsipnya secara positif mengatur perlindu ngan hukum terhadap calon franchisee sebelum menutup kontrak dengan franchisor. Kegunaan lain dari dokumen pengungkapan in i bagi calon franchisee adalah untuk mengetahui bonafiditas dari franchisor. Kewaj iban membuat dokumen pengungkapan ini merupakan suatu hal yang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak. Perlindungan hokum tercermin dari pengaturan mengenai isi dari dokumen pengungkapan yang begitu terperinci sehingga franchisee mendapatkan gambaran
yang menyeluruh mengenai bisnis franchise yang akan dijalankannya. jadi sebelum franchisee menutup kontrak, pihak franchisee memiliki data yang cukup sebagai bahan pertimbangan baginya untuk memasuki bisnis franchise dimaksud. Bagian dari dokumen • pengungkapan yang berisikan kewajiban franchisorpada gil irannya berbanding terbal ik dengan kewajiban dari franchisee. Sehingga, secara sadar dengan bekal dokumen pengungkapan maka sejak awal sudah mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai keberadaan franchisor. Pengaturan yang dilakukan di Uni Eropa maupun Amerika Serikat ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam bisnis franchise yang tentunya perlu dipertimbangkan oleh Indonesia dalam melakukan harmonisasi hukum waralaba dalam perundang-undangan nasional.
Daftar Pustaka Gunawan Widjaja. Waralaba. jakarta: Raja Grafindo Persada. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk WetboekJ, al ih bahasa oleh R. Subekti , et al., jakarta: Pradnya Paramita, 1989. Undang-Undang N o mor 9 Tahu n 1995 tentang Usaha Keci I. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. Peraturan Pemerintah Nomor42 Tahun 2 007 tentang Waralaba. Pedoman Pelaksanaan Keterkaitan kemitraan di Bidang Industri Kecil oleh Oirektorat jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil Oepartemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil,1995.
European Code ofEthics for Franchising, 1992. FTC Summary of the Franchise Rule, Text of 1981 - revised FTC summary ofthe rule.
50) Ibid., him. 64-74.
Pranata Hukum Waralaba di Uni Eropa dan Amerika ...
47
To The Subcommittee On Commerce, Trade And Consumer Protection Of The House Energy and Commerce Committee U.s. House of Representatives, The FTC's Franchise Rule: "Twenty-Theree Years After Its Promulgariorf june25, 2002. The Uniform Offering Circular, 1978. Henry Campbell Black. Black's Law Dictionary. Sixth Ed., St Paul Minn: West Pub-
lishing Co. 1900. Kamus Besar Bahasa Indonesia. jakarta: PT
Balai Pustaka, 1994. N.E. algra & H.R.W. Gokkel. Kamus Istilah Hukum
Fockema
Andreae
-
diterjemahkan oleh: Saleh Adiwinata, et al., Bandung: Bina Cipta, 1983. Christopher Pass, et al. Kamus Lengkap Ekonomi (Terjemahanl, jakarta: Erlangga. Direktori Franchise Indonesia 2009. M . Udin Silalahi. "Perjanjian Franchise Berdasarkan Hukum Persaingan Eropa" . jurnal Hukum Bisnis, Volume 6, Tahun 1999. httpJl wwwI betheboss.com/PF2/gsartedlf1 011 fourtype.htmJrom the book titled The Franchise Opportunities Handbook by LaVer ne Ludden, Copyright 1996, JIST Works, Ind., Indianapolis, IN. Robert Zarco, Esq., Zarco & Associates, P.A. http://www.fegroup.com/relations I relations01.htm.a. comments:adams@ fegroup.com. Blake & Associates, Franinfo - email: sam @frannetcom, Last Revised: October 8, 1996. 'Starting a New Company: Consider Franchising as an Option", jurnal WIPO
(www.wipo.intJ hnpJ/www.eef-franchise.com Lihat hnpJlwww.unidroitorg Last up dated on October, 3 rd 2000 httpJ/wyvw.eef-franchise.com
48
DiaJogia luridia
O'lj'ember
'!(X)9.
Vol. 1
o.
1)
