Prakata. Tata cara penulisan ini secara garis besar mengacu pada pedoman BSN No.8 tahun Pd. T

Pd. T -12-2003

Prakata

Pedoman teknis perencanaan perambuan sementara untuk pekerjaan jalan ini dipersiapkan oleh Sub. Panitia Teknis di Pusat Litbang Prasarana Transportasi, dengan konseptor : Ir. Erwin Kusnandar Pedoman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalarn pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan prasarana transportasi jalan untuk pekerjaan jalan. Pedoman perencanaan perambuan sementara dimana segala ketentuan rambu

merujuk kepada ketentuan perambuan yang diatur dalam SK Menteri Perhubungan. Tata cara penulisan ini secara garis besar mengacu pada pedoman BSN No.8 tahun 2000.

Pd. T-12-2003

Daftar isi

...

lingkup

normatif

isi

Acuan Ruang

Daftar

Prakata

1

Pendahuluan

2

iv 1

1 Istilah dan definisi 4.1 Ketentuan

4

3

1

Ketentuan umum

4 4 rambu

konstruksi

Jenis

Penempatan

4.1.1

4.1.2

4

...

4 4

rambu

Perubahan arus lalu lintas Pesan

4.1.3

4.1.4

kaki

pejalan

Jalur

Ketentuan

4.1.5

4.2.1

24.2.2 KetentuanPerencanaan teknis

rambu

4 4

perambuan

5 5 6 4.2.3

5

12

PengRPJran !all! linta5

Cara perencanaan

,

13

5.1

Identifikasi lokasi I pengumpulan data

5.2

Memilih jenis rambu

,

13

5.3

Gambar denah

'

13

5.4

Koordinasi dengan instansi terkait

..,

13

13

Daftargambar Gambar1. Ukuran luar rambu

6

Gambar 2.

Layout perambuan sementara

6

Gambar 3.

Tinggi posisi rambu

"7

Gambar 4.

Penempatanrambu pada trotoar

8

Gambar 5.

Penempatan rambu bahu

8

Gambar 6.

Penempatan rambu pada pemisah arah

9

Gambar7.

Perambuan sementara, Penyempitan satu lajur pada

tipe jalan dua lajur satu arah

"""""""""""""""""'"

ii

14

Pd. T-12-2003 Perambuan sementara,

satu lajur pada satu lajur pada

15

Penyempitan

satu lajur

16

sementara,

Penyempitan

satu lajur

17

sementara,

Penyempitan

satu lajur pada

18

sementara,

Penyempitan

satu lajur pada

19

sementara,

Penyempitan

satu

20

dua

arah

Penyempitan Penyempitan

sementara,

dua

jalan

tipe

Perambuan

lajur

Gambar 8.

satu

lajur

sementara,

dua

jalan

tipe

Perambuan

arah

Gambar 9.

arah

dua

lajur

jalan

tipe

pada

Perambuan

dua

Gambar 10.

arah

satu

lajur

dua

tipe

pada

Perambuan

jalan

Gambar11

arah

satu

lajur

jalan

tipe

Perambuan

tiga

Gambar 12

lajur lawan

lajur

satu

menggunakan

tigaa

jalan

tipe

Perambuan

lajur

Gambar 13. pada

Gambar 14. tipe jalan/simpang

dua lajur diatur dengan

lampu

21

pendekat

(daerah daerah

awal

pada

taper

(8)

rambu

menjauh

panjang rambu

jumlah

daerah

posisi

Ukuran

Tinggi

Penetapan

Penetapan Panjan,g

Tabel1.

Tabel2.

Tabel3.

Tabel4.

Tabel5.

rambL!

Daftar tabel A)

dan

perlengkapan

bantu

.

5 7

9 10 11

iii

Pd. T -12-2003

Pendahuluan

Perkembangan kegiatan yang sangat pesat pad a dewasa ini membawa dampak yang sangat besar pad a perkembangan transportasi, dampak yang nyata dalam transportasi jalan adalah munculnya ketidak seimbangan antara tuntutan dan sediaan. Ketidak seimbangan tersebut menjadikan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas berpeluang dan bisa terjadi kapan saja baik saat operasional maupun saat pemeliharaan dan pembangunan jalan. Saat pemeliharaan dan pembangunan jalan pengaturan lalu lintas (traffic management) merupakan suatu hal yang perlu diperhatiakan, penyediaan perangkat pedoman teknis untuk mengatur pergerakan lalu lintas yang sifatnya sementara karena adanya sesuatu pekerjaan atau kerusakan di jalan perlu adanya. Untuk itu pedoman teknis ini disiapkan bagi perencana maupun pelaksana dalam merencanakan perambuan sementara untuk pekerjaan jalan.

Pedoman teknis ini berisikan ketentuan-ketentuan dan cara mengerjakan, dimana aspek spesifikasi teknis rambu tetap merujuk pada SK. Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang berlaku.

Pd. T-12-2003

Perambuan Sementarauntuk Pekerjaan Jalan

1

Ruang lingkup

Pedoman teknis perencanaan perambuan sementara bagi pekerjaan jalan, jembatan dan fasilitas prasarana perkotaan merupakan acuan atau tatacara untuk penempatan rambu sementara meliputi deskripsi, ketentuan umum, ketentuan teknis, dan cara perencanaan bagi pihak yang terkait dengan pekerjaan jalan. Pekerjaan jalan tersebut mengambil sebagian atau seluruh dari DAMIJA yang diperkirakan bisa mengganggu arus lalu lintas dan keselamatan pemakai jalan.

2 Acuan normatif Tata cara perencanaan perambuan sementara untuk pekerjaan jalan ini merujuk pad a buku sebagai berikut : 21

S.K. Menteri Perhubungan No.51 Tahun 1993, tentang rambu-rambu lalu lintas di jalan.

2.2

Manual Kapasitas Jalan Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997.

2.3

TrafficSigns Manual, Oepartement of the Environment, London.

3

Istilah dan definisi

3.1 rambu salah satu dari perlengkapan jalan, berupa huruf, lambang, angka, kalimat dan atau r:;erpaduandiantaranya,sebagaiperingatan,larangan,perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan 3.2 perambuan sementara rambu yang sifatnya sementara, bisa dipindah-pindah sesuai dengan kebutuhan

3.4 perambuan untuk pekerjaan jalan pemasanganrambu-rambusementarauntukmengaturlalu lintas sehubunganada pekerjaan jalan/jembatanatau gangguanpadajalan 3.5 pekerjaan jalan dan jembatan kegiatan berupa pemeliharaan dan pembangunan, survei pada daerah milik jalan (DAMIJA)

3.6 kecepatan rencana kecepatan maksimum yang aman dan dapat dipertahankan di sepanjang bagian jalan tersebut

1 dari 21

Pd. T -12-2003

3.7 kecepatan rata-rata kecepatan rata-rata operasionalyang bisa dikembangkankendaraan di sepanjang bagian jalan tersebut 3.8 kapasitas arus lalu lintas maksimum yang dapat dilayani suatu bagian jalan pada kondisi tertentu, dinyatakan dalam satuan mobil penumpang per jam 3.9

jalur bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan 3.10 lajur bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang be~alan, selain sepeda motor

3.11 lajur tambahan (auxilary lane) merupaken lajur yang disediakan khusus untuk belok kiri/kanan, perlambatan/percepatan dan tanjakan 3.12 badan jalan . oagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median dan bahu jalan 3.13 bahu jalan bagian daerah manfaat jalan yang berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti, keperluan darurat, dan untuk pendukung samping bagi lapis pondasi bawah, pondasi atas, dan permukaan 3.14

bahu kiri bahujalan yang berada pada tepi kiri 3.15 bahu luar

bahujalan yang dibuat terbagipada tepi luar dari jalur lalu lintas 3.16 bahu kanan bahu jalan yang dibuat pada tepi kanan 3.17 bahu dalam bahujalan yang dibuat terbagi pada tepi dalam dari jalur lalu lintas 3.18 ~o~i ruanganyang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masingmasing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas 2 dari 21

Pd. T -12-2003

3.19 APIL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan di jalan 3.20

Daerah Manfaat Jalan (Damaja) merupakan ruang sepanjangjalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebastertentuyang ditetapkanoleh pembinajalan 3.~i Daerah Milik Jalan (Damija) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3.22

Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) merupakan ruang sepanjangjalan di luar daerah milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, yang ditetapkan oleh pembinajalan, dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudidan pengamanankonstruksijalan 3.23 panjang taper panjang lajur lalu lintas mulai terjadi penyempitan/pelebaran

3.24 daerah pendekat (C) daerah/jarak antara tempat mulainya dipasang rambu (ada pekerjaan jalan) sampai dengan awal teper awal 3.25 daerah menjauh (8) daerah/jarak antara akhir taper akhir hingga akhir pekerjaan yang dipasang rambu akhir pekerjaan

3 dari 21

Pd. T -12-2003

4 Ketentuan Pedoman teknis perencanaan perambuan sementara bagi pekerjaan jalan, jembatan dan fasilitas prasarana perkotaan memuat ketentuan umum, ketentuan teknis dan ketentuan cara perencanaan.

4.1 Ketentuan urnurn

4.1.1 Jenis Konstruksi Jenis penanganan pekerjaan jalan yang perlu menggunakan perambuan sementara adalah - Galian dan timbunar; - Pekerjaan permukaan - Pemasangan instalasi - Jembatan I gorong-gorong - Pekerjaan bangunan atas - Survei lalu lintas - Bencana alam I kerusakan jalan

Penempatan rambu Dalam penempatan rambu perlu mempertimbangkan : Kecepatan operasional kendaraan Kondisi geometrik jalan Lingkungan sisi jalan Jarak pandang operc:sional pengemudi Manuverkendaraan Efisiensi jumlah rambu (jumlah berlebihan akan cenderung mengurangi daya guna dari

-

rambu).

4.1.3 Pesan rambu Mudah dilihat Adanya kebutuhan Menarik perhatian Mempunyai arti yang jelas dan sederhana Dipatuhi oleh setiap pemakai jalan Menyediakan cukup waktu untuk ditanggapi secara benar Memenuhi keselamatan, kelancaran, efisien dan nyaman

Perubahan arus lalu lintas Sosialisasi tentang adanya perubahan arus kepada pemakai jalan Apabila berdampak lebih luas pada arus lalu lintas perlu analisa lebih lanjut.

4.1.5 Jalur pejalan kaki Menjaga kesinambungan jalur pejalan kaki Kemudahan bagi penyandang cacat.

4 d~ri 21

~

Pd. T -12-2003

4.2 Ketentuan teknis 4.2.1 Ketentuan rambu Arti dari pesan rambu ; - Rambu peringatan, digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya pada bagian jalan di depannya - Rambu larangan, digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan - Rambu perintah, digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan - Rambu petunjuk, digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan dan lain-lain. 2

Rambu harus memenuhi ; Mudah dipasang - Mudah dipindahkan - Mudah diangkut - Tidak mudah rusak - Memenuhi kestabilan konstruksi - Tidak membahayakan pengguna jalan

-

Faktor bentuk, bahan, warna, ukuran, lambang, penempatan, keterangan, tulisan dan arti dari rambu diatur dalam keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan.

4

Ketentuan ukuran rambu yang dipasang disesuaikan dengan kecepatan rata-rata operasional kendaraan, ketentuan ukuran rambu tersebut tercantum pada tabel1.

Tabel 1 Ukuran rambu Ukuran rambu -

--

Sedang Besar

5 dari 21

90

Pd. T -12-2003

Gambar1 Ukuran luar rambu 4.2.2 Perencanaan perambuan Perambuan sementara diperuntukan bag; pengaturan lalu lintas selama ada kegiatan pckerjaan jalar:, yang ~ecara UnlUiTl ben~uk IGiYou~pengaturan !alu I;ntas dnn bagiarl-bagian daerah adalah sebagai be:rikut :

Daerah Pendekat

Daerah Taper Awal fA)

Rambu akhir

Daerah Menjauh (B) .L---

(C) ~

~

Rambu awal pekerjaan

Daerah Taper Akhir (0)

Gambar 2. Layout perambuansementara

n rl~ri ?

pekerjaan J

Pd. T -12-2003

4.2.2.1 Tinggi posisi rambu Tinggi posisi rambu dari sisi bagian bawah sampai permukaan perkerasan jalan (t), didasarkan atas kecepatan operasional kendaraan, lihat tabel 2.

Trotoar I bahu

Gambar 3

. pprkera~~n

i~l~n

Tinggi posisi rambu

Tabel 2 Tinggi posisi rambu

4.2.2.2 Rambu sementara Rambu sementara pada umumnya harus ditempatkan pada bahu jalan, sebelah kiri arah lalu lintas

4.2.2.3 Arah rambu Arah posisi rambu harus mengarah (berorientasi) tegak lurus terhadap arah perjalanan (sumbu jalan).

4.2.2.4 Pemasangan rambu Rambu sementara dipasang pada trotoar atau bahu minimal jarak d = 0,60 Meter dari tepi perkerasan jalan, lihat gambar 4 dan 5 dan jika dipasang pada pemisah arah minimal jarak d = 0,30 Meter. lihat gambar 6.

7 dari 21

Pd. T -12-2003

Gambar 4. Penempatanrambu pada trotoar

d

-

bahu

t

Perkerasanialan

Gambar 5. Penempatanrambu pada bahu

8 dari 21

Pd. T -12-2003

t Perkerasan jalan

d Perkerasan

Median

Gambar 6. Penempatanrambu pada pemisah arah 4.2.2.5 Pemasangan di tempat lain Pemasangan rambu selain di tempat trotoar, bahu dan pemisah arah, dapat dipasang dengan pertimbangan : . Keterbatasan bagian-bagian jalan . Bahu jalan digunakan untuk lajur lalu lintas sementara. ..

4.2.2.6 Daerah pendekat (C) Panjang daerah pendekat dan jumlah rambu berdasarkan atas kecepatan operasional kendaraan, lihat tabel 3.

Tabel3. Penetapanjumlah rambupadadaerahpendekat

~~~~w)~~1

~~~~I~~~

!I~~

< 40

Ketentuan lain yang mengatur pada daerah pendekat adalah :

1) Jenis rambu yang digunakan disesuaikan dengan kondisi pekerjaan dan pengaturan lalu lintas yang akan terjadi di depan.

9 dari 21

Pd. T-12-2003

2)

Jenis rambu yang biasa digunakan adalah Rambu peringatan jumlah lajur

yang menunjukan akan adanya pekerjaan jalan, penyempitan

Rambu perintah akan adanya lajur yang harus diikuti, pengurangan kecepatan dan batas kecepatan

Rambu ~eringntan hati-hati.

4.2.27 Daerah menjauh

B)

Panjang daerah menjauh ditentukan berdasarkan atas kecepatan operasional, lihat tabel 4.

10 dari 2

Oi ujung daerah menjauh dipasang rambu yang menunjukan adanya pekerjaan jalan yang dibarengi dengan rambu kata-kata AKHIR PEKERJAAN.

4.2.2.8 Daerah taper awal ( A ) panjang daerah taper awal didasarkan atas kecepatan operasional kendaraan, lihat tabel 5, ketentuan lain yang mengatur pada daerah taper seperti jumlah cone dan lampu penerang didasarkan atas kecepatan operasional kendaraan juga lihat tabel 6.

4.2.2.9 Oaerah taper akhir

1) Garis taper dimulai dari ujung daerah pekerjaan ke jalur jalan normallagi 2) Garis taper diberi traffic cones dengan jarak antara cone 5 meter.

11 dari 21

~

Pd. T -12-2003

4.2.3 Pengaturan lalu lintas 4.2.3.1 Pengurangan jumlah lajur Pengurangan jumlah lajur harus memperhatikan kapasitas lajur, lihat MKJI 1) 2)

Pengaturan dua arah bergantian, jika antrian akibat pergerakan yang ada terjadi antrian sudah melebihi 50 meter Apabila butir satu dan dua di atas tidak bisa dilaksanakan maka harus menempuh langkah : . Melakukan kegiatan pekerjaan di luar jam sibuk lalu lintas (malam hari) . Menggunakan bahu jalan sebagai lajur lalu lintas . Menggunakan sebagian lajur lawan . Menggunakan lajur darurat . Menggunakan lintasan/jalan alternatif

4.2.3.2 Pengaturan lalu lintas 1) Segala rambu tetap dengan dipasangnya rambu sementara, rambu tetap mejadi tidak berlaku (rambu tetap harus ditutup kain). Tidak perlu menambah marka baru 2) pengaturan Lalu lintas harus dipandu dengan tenaga orang (flagman), yang dilengkapi 3) bendera, baterei dan rompi pengaman. 4) Perambuan sementara jika pekerjaan selesai harus ditiadakan dari jalan. 4.2.3.3 Denah Pengaturan Berikut ini beberapa tipikal layout pengaturan lalu lintas dalam beberapa tipe jalan sehubungan dengan adanya pekerjaan pada jalan . Gambar. 7

Perambuansementara, Penyempitan satu lajur pada tipe jalan dua lajur satu

arah Perambuan sementara, Penyempitan satu lajur pada tipe jalan dua lajur dua arah Perambuan sementara, Penyempitan satu lajur pada tipe jalan dua lajur satu Gambar. 9 arah Gambar.10 Perambuan sementara, Penyempitan satu lajur pada tipe jalan dua lajur dua arah Gambar. 11 Perambuan sementara, Penyempitan satu lajur pada tipe jalan dua lajur satu arah Gambar. 12 Perambuan sementara, Penyempitan satu lajur pada tipe jalan tiga lajur satu arah Gambar. 13 Perambuan sementara, Penyempitan satu lajur pada tipe jalan tigaa lajur menggunakan satu lajur lawan Gambar.14 Perambuan sementara, Penyempitan satu lajur pada tipe jalan/simpang dua lajur diatur dengan lampu Gambar. 8

12 dari 21

Pd. T -12-2003

5 Cara perencanaan Identifikasi lokasi I pengumpulan data Itifikasi lokasi meliputi penetapan skala pekerjaa Kondisi daerah pekerjaan Peta situasi daerah dengan skala 1 : 100 Kecepatan operasional kendaraan rata-rata, volume (Kend pe Jam), untuk m masing arah dan lajur lalu lintas.

ing

ramh elah 2niut -

.,

:>..>

Ihapan

jer

!ka

lada

.Jtir5

3Dkan ketentuan umur

Ian kete rtuan teknis

::! lih::!t

Gambar denah

Setelah set layout dan penetapan jumlah rambu, jenis "ambu .Jkuran rambu selaniutnva dibuatkan Qambar teknik denQanskala 1 : 500. 54

Koordinasi dengan instansi terkait

M akukan koordinasi dengan instansi yal

terkait, seperti POLANTAS dan LLAJ

langkah

M 0 0 N N ~ t-

I I

OO a..


u

..

I

.

~

i

~

~

~

~

ro

0

.

I

~

~

I

..N

°C ro "tJ v ..-

~

I

M 0 0 N I N ~ t-

OO 0-

~

v

!

/f"

or,

"',

/1"~

"""~..

~'" /Q)

~/

~

-~!> --.'.""0

: .., . 'ON

,-

C 0)

~ ~

~ :J

~ :J

~ :J

.c ~ ~

U) C

C ~

E .~ 0)-

-~"tJ

~"C :J .c

~

!~

E~

iN ; 'c ; ro !-o !l!)

~

~ Co ~ :J . -..

0)"tJ c.. :J 0 >-

:J ~ III

~~ ..J -

C ~

CX) ~ ~ .c

Co 0) >-

E~ ~ ~E

0)

C Coo

, N "L: ro "0 OJ ~

~

~

N ~ I ~

~ ~

~

u

~ <$?

"'" .v.",

~,~~~'"

";"')~:::"

,,*"~!'!"'1"V

I

"\.""

~. ! "~~':.t

,~ I

~".&,

~ ~

E

..t: ~ ~ Iti

~ ~

'-"

(/) c ~ OJ ~

.-

OJ~ U)~ C 0> ~ c .c ~ E"(O" ~ '-., ~ ~

(/)

~

~

'--'

Co ~ ~

OJ-c a.. ~ ~ 0

>~ -J-

N~ ..-

E

~ C ~ ~ ..c~ ~ ~

Co E OJ >C OJ (L

~

N "t= ro -0 0") ~

~

I

I

CO") 0 0 N N ~

."C Co

..:

,,

i :

:

.,..,~.~;::'

'r:_-

"'f!> i

: !

.,!:,t"~

~t;:"I""'I" ".'

.'.."

i

i

. '."'.. .

1"

i I

,~':'1 : ;;t~:f;'~

.

"

~

~,...

m ."

",,-,.- .

1 .' .-

,..-1 ~ A~

I

:

",II/.","!." "'/ '.rlv",:::~ :

(:..~I "it"'~.x,":"

,,/,~:, rvl""~""

'*' . . ~

=

<$>

""';"~,~.

~'"

":;.L..

~;,~"

,'" ,'-

,::,,'

""~

,<~...,.. './'

~

c C1! ~ ~

C1!

:J '-, C1!

C1!

u

C1!

C C1!

-.,

~~ C1!

"

-(:~

E

C Q)

~

"EC Q) :J

C

'-'

C1! ~ Q)

C

C1! 0> .-

C1!

C1! '-'

0..

E Q) >C Q)

C C1! ~ a.

V1

:J

C1!

:J '-,

a. ~

C1!

0 >-

M ~ ~

(,9

C1!~

E

.0-

C1!

.

-l"C

C1!

:J!J.

o..+-+--

E!J.

:J .c

C1! ~ :J

Q) cn

E

"," '

.tr"o ,ff{ibJ

",.;"

"~,..,."



~r '0.- m

G

.,/

.,.'

,i ! i i i i !

I

~ N °C ro "C a N

~

i

~

iN : 'c ; ro i "0 i a 1 N

I

M 0 0 N I N ..~

"

c..

-,

!

-'

~ ~

:] Co

E ~

Q) ~

-c~- c E

C> Q) C U) Q) "C C ~ ~ :] :].!) .~ E"C ~ ~ ~ :] Q) ' ,

~ '-. C

c..~ :] :]0 ~ >.V> ~ .-J"C ~ ..-

Q) ...: E ~ ~ .!) :] E '-, ~-f2 (9 ~ :] 0

J~

iN '"C J ro i-o i~ iN

..

"'0

-:. MENTERI

PERMUKIMAN DAN PRASARANA REPUBLIK INDONESIA

WILAYAH

KEPUTUSAN MENTERIPERMUKIMAN DANPRASARANA WILAYAH Nomor: \-11IKPTS/M/2003 TENTANG PENGESAHAN4 (EMPAT) RANCANGANSNI, 15 (LIMA BELAS) PEDOMANTEKNIS DAN 4 (EMPAT)PETUNJUKTEKNIS BIDANG KONSTRUKSIDAN BANGUNAN Menteri Permukiman dan PrasaranaWilayah Menimbang

. a. bahwa dalam rangka pengaturanstandar bidang konstruksi dan bangunanyangdiperlukanuntukmenunjang pembangunan nasionaldan kebijakanPemerintah dalammeningkatkan pendayagunaan sumberdaya alam dan sumber daya manusia,telah disusun dan dipersiapkan4 (empat)Rancangan SNI, 15 (limabelas)PedomanTeknisdan 4 (empat) PetunjukTeknisBidangKonstruksi danBangunan;

;-

b. bahwa rancangantersebutpada butir a, telah disusunsesuaidengan ketentuandan syarat-syarat yangdiperlukan,sehinggadapatdigunakan dan dimanfaatkan bagi kepentingan umumdalampembangunan bidang konstruksidanbangunan; c. bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimanayang dimaksudpada butir a dan b, perluditetapkandenganKeputusanMenteriPermukiman dan PrasaranaWilayahtent()~gPengesahan 4 (empat)P.ancangan SNI, 15 (limabelas)PedomanTeknisdan 4 (empat)PetunjukTeknisBidang Konstruksi dan Bangunan. Mengingat

1. Undang-undang No.8 Tahun1999tentangPerlindungan Konsumen 2. Undang-undang Nomor8 Tahun1999tentangJasaKonstruksi; 3. Undang-undang Nomor22 Tahun1999tentangPemerintahan Daerah; 4. PeraturanPemerintahRI Nomor25 Tahun2000 tentangKewenangan Pemerintahdan KewenanganPemerintahPropinsi sebagai Oaerah Otonom; 5. PeraturanPemerintahNomor28 Tahun2000tentangUsahadan reran Masyarakat JasaKonstruksi; --

,--;"

.

i o8y ;-H~ -r- 01 . r I

---'

'I.B_Jljl-

~

~ I ~-~---

!~~:~ ~~

--

~-il

,

og

!

;

.!

6

Peraturan Pemerintah RI Nomor PenyelenggaraanJasa Konstruksi;

7

PeraturanPemerintahRI Nomor102Tahun2000tentangStandardisasi Nasional;

29

Tahun

2000

tentanQ

8. KeputusanPresidenRI Nomor 12 tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan danPengawasan Standardisasi Nasionallndonesia: .Q

Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional:

10. KeputusanPresidenRI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Kabinet GotongRoyong; 1. KeputusanPresidenRI Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,Susunan Organisasidan Tata Kerja Departemen: 12. Keputusan Menteri Permukimandan Prasarana Wilayah Nomor 01/KPTS/M/2001tentang Organisasidan Tata Kerja Departemen Permukiman danPrasarana Wilayah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah tentang Penge5allan 4 (empat) Rancangan SNI,15 (:ima belas) P~doman Teknis dan 4 (empat) Petunjuk Teknis Bidang Konstruksi dan Bangunan

KESATU

Mengesahkan 4 (empat)RancanganSNI, 15 (lima belas)PedomanTeknis dan 4 (empat)PetunjukTeknisBidangKonstruksidan Bangunansebagaimana tersebutdalam LampiranKeputusanini, dan merupakanbagiantak terpisahkandari Keputusan ini.

KEDUA

RancanganSNI, PedomanTeknisdan PetunjukTeknisBidangKonstruksi dan Bangunansebagaimana dimaksudpada DiktumKESATUberlakubagi instansipemerintahdan unsurmasyarakat bidangkonstruksidan bangunan serta dapatdigunakansebagaiacuandan persyaratandalamkontrakkerja bagipihak-pihak yangbersangkutan dalambidangkonstruksidanbangunan.

KETIGA

. KeputusanMenteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,dengan ketentuanjika ternyata terdapat kekeliruandalam penetapanini akan diperbaikisebagaimana mestinya.

TembusanKeputusan ini disampaikan kepadaYth : 1. SekretarisJenderalDepartemen Permukiman danPrasarana Wilayah; 2. InspekturJenderalDepartemen Permukiman danPrasarana Wilayah; 3. ParaKepalaBadandi lingkunganDepartemen Permukiman danPrasaranaWilayah; 4. ParaDirekturJenderaldi lingkunganDepartemen Permukiman danPrasaranaWilayah; 5. ParaGubernurdi seluruhwilayahRepublikIndonesia; 6. ParaBupati/ WalikotaMadyadi seluruhwilayahRepublikIndonesia; 7. Pertinggal.

: JAKARTA

DITETAPKAN DI PADATANGGAL

:22

April

2003

JKt~~:fl " ARANAWtLAYAH MENTERIPERMJ ..:: .:.. ,...~.:::" .'\ .:..,'.' \" ,..

... ".,

,\:f:~\ "~';;:"

\ :;;',11

~

'

'"=-

~.. .rl~~:,'l SOEN~fi1O"~1

\~~ i:~:~~;~~~;:-.:~/

Lampiran Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 17/IKPTS/M/2003 Tanggal :);.:2 APP-IL. 2003 No.

A

~

RancanganSNI

Spesifikasiaspalkerasberdasarkan penetrasi

l

RSNI S-O1-2003

Puslitbang Prasarana Transoortasi . RSNIM'{)1-2003 Puslitbang f..c.VI)i .Prasarana I I I 'r ransoortasi S'PJ\ Db ~f.{6.9 '

~.

~~

I

~

Metodepengujiancampuranberaspal denganalatMarshall

-

a perl ratac,3ra perencanaan plambing

3. 4

Tatacaraperencanaan konstruksikavuIndonesia

2. 3.

4

Pedoman Teknis -

-

RSNI T-02-2003

-..

TatacaradesainhidraulikbanQunan bendunQ tiDeTyrol!

Pd T-01-2003

Tata caradesainhidrauliksandtraptipeMOSTdanintake rlPcnnan ",.", DintusoronntiDe . MDT Tatacaraperhitungankebutuhanair irigasiuntuktanaman oangan Pedomanoperasijaringanirigasiteknis

Pd T-O2-2003

Pd T-04-2003 Pd T-05-2003

8 9.

Tatacarapelaksanaankribtiangpancangbetondi sungai

Pd T-09-2003

Pedomanpenanggulangan gerusansungaidi sekitarjembatan

Pd T-10-2003

6

~-i 'l1r---

Puslitbang SumberDavaAir Puslitbang SumberDavaAir Puslitbang Sumter DavaAir Pusiitbang SumberDavaAir Puslitbang SumberDavaAir.E:

Pd T -()6-2003

Pd T-O7-2003 Pd T-08-2003

:

~ I

~

Puslitbang SumberDavaAir Puslitbang SumberDavaAir Puslitbang SumberDavaAir Puslitbang SumberDavaAir Puslitbang SumberDavaAir

Pd T-03-2003

Tatacaradesainbangunanakuiferbuatandantampungan air huianuntukoenvediaanair bakumandiri TatacarC!analisisdatapengujiansumuruji dansumurproduksi deiloanmetodeEdenHazel Tatacarapemilihanparameterdenganmetodepemeriksaan kualitasair dalamrangkaoemantauan kualitasair Tatacaraperencanaan dan pelaksanaan kribbronjongkawat

5

v

Puslitbang Permukiman Puslitbang Permukiman

-

IB. --

~ "-"

Unit Pengusul

No. Rancangan SNI

JUDUL

Puslitbang Prasarana Transportasi Puslitbang Prasarana Transoortasi Puslitbang Prasarana Transoortasi Puslitbang Prasarana Transoortasi

7 ..-

No.

--

JUDUL

No. Rancangan SNI

~~I-

---

15. Talacarapemasangan danpengoperasian komposlerindividual dan komunal

Pd T-15-2003

-

Puslitbang Pennukiman

C. PetunjukTeknis

1. Perencanaansaluranair hujanpracetakberlubanguntuk 2 3 4

PI T -01-2003

linqkunaanoermukiman Pemasyarakatan teknologiair bersihdanPLPbidangUKM

pt T-02-2003

Tatacaraperencanaan penyediaan air bersihdengandestilasi survaataokaca(OSAK) Spesifikasidestilasisuryaatapkaca(DSAK)

pt T-03-2003

Pt $-01-2003

DITETAPKAN 01 : JAKARTA PAOA TANGGAL: 22 Aoril ,--

-

Puslitbang Permukiman Puslitbang Permukiman Puslitbang --Permukiman Puslitbang Permukiman

2003 -~~-

--'.~:--.

MENTERIPERMJKIMANom PRASARANA WILAYAH

..-

"

i, ' ' [: "" it

'

~fl;

-"

,

\ ,.,'

-

' '~

,,~I

":,:";:,.;, ~ ";

{':"I

",.:

~

"', ',,-;;.

1

) "I; :-;:; ' It \\," \':::;: '..".'

~.:"

'. ""\

".,-

SOc«i':-;;;:' i;;1.~T\

...,(,',.",-"

;.,:.~:~:.~~~"~;;:,,,

;

-