POTENSI PELANGGARAN HAK ATAS PROPERTI PRIVAT DALAM PEMBANGUNAN FASILITAS PUBLIK (Kasus Pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo)

Journal of Governance, Juni 2017

Volume 2, No. 1

POTENSI PELANGGARAN HAK ATAS PROPERTI PRIVAT DALAM PEMBANGUNAN FASILITAS PUBLIK (Kasus Pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo) Rahmad Hidayat Jurusan Ilmu Administrasi, STISIP Mbojo Bima [email protected] Abstract: this paper tries to explore deeply about the potential of violation of citizens’ economic, social, and cultural rights by state (government) in the public infrastructure building project. One of EcoSoC rights that potential to be violated is right to private property i.e. individual house and land. Such rights violation is manifested in the form of forced eviction conducted by government to take over the citizens’ asset and land that defined as a site or location for building certain public facilities. The construction of Kulonprogo International Airport in Yogyakarta is positioned as the main object of analysis. To find out the right answer, I use a case study approach while utilizing the case of construction of Lombok International Airport in 2006-2011 as a comparison. Keywords: right to private property; forced eviction; eminent domain; land acquisition.

biaya proporsional dan letak yang

PENDAHULUAN Pembangunan

sebuah

fasilitas

tepat,

pemerintah

menggunakan

publik kadang-kadang menghendaki

kekuasaan legal “Eminent Domain”1

agar

guna mengambil-alih tanah atau aset

individu

atau

penduduk

direlokasi secara paksa dari wilayah

tetap

di mana mereka tinggal. Di hampir

(masyarakat).

Eminent

semua negara, membangun fasilitas

adalah

pemerintah

atau

infrastruktur

mensyaratkan privat

lainnya

hak

milik

individu domain atau

publik

selalu

lembaganya mengambil alih properti

pembebasan

tanah

privat

dan/atau

bahkan

bagi

penggunaan

publik,

relokasi 1

penduduk. Untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut dibangun dengan

Eminent domain adalah hak pemerintah atau lembaganya mengambil alih properti privat bagi penggunaan publik, dengan membayar kompensasi.

103

Hidayat, Otensi Pelanggaran Hak Atas Properti Privat

dengan

membayar

kompensasi.

Dalam penerapan kewenangan ini, secara de jure, pemerintah dituntut

pembangunan

infrastruktur

yang

direncanakan pemerintah. Penggusuran

paksa

terhadap

membayar kompensasi dengan “adil”

individu atau kelompok dari rumah

atau

privat

dan tanah mereka merupakan sebuah

individu yang diambil-alih (World

fenomena global yang mempenga-

Bank, 2004: xxiv).

ruhi

“fair”

atas

Ketika

properti

kelangsungan

hidup

jutaan

ingin

mendirikan

orang baik yang berada di wilayah

publik,

pemerintah

perkotaan maupun perdesaan. Dalam

seringkali mengalami keterbatasan

banyak kasus, orang miskin dan

lahan. Untuk mengatasi persoalan

kelompok marjinal-lah yang kerap

ini, maka pemerintah melakukan

menjadi

pengadaan tanah (land acquisition).

resettlement dalam setiap proyek

Proses pengadaan tanah ada kalanya

pembangunan

dilaksanakan

dilakukan

pemerintah.

Mereka

infrastruktur

secara

baik-baik

oleh

korban

involuntary

oleh

dipaksa

pemerintah, seiring dengan hadirnya

menyerahkan

respon

atas

miliknya demi kelancaran pelaksa-

yang

naan proyek yang sangat mungkin

dicanangkan. Namun, proses inipun

tidak menguntungkan atau tidak

bisa dilakukan secara semena-mena,

mendatangkan manfaat apapun bagi

brutal, dan tidak demokratis dalam

kelangsungan

bentuk tindakan penggusuran paksa

(COHRE, 2008: 1).

jika masyarakat tidak kooperatif

Penggusuran

proyek

positif

masyarakat

pembangunan

properti

hidup

privat

mereka

paksa

dan/atau

mendukung program pembangunan.

pemindahan tidak sukarela dihasil-

Forced

bertrans-

kan dari situasi dan sebab yang

formasi menjadi aksi perampasan

berbeda. Hal ini bisa berkaitan

tanah (land grabbing) dalam situasi

dengan proyek-proyek pembangunan

dan konteks tertentu, khususnya

(development projects), yang secara

ketika

individu

umum,

secara

bulat

eviction

dapat

atau bersikap

masyarakat menolak

memiliki

“penggusuran

dan

konsekuensi pemindahan

individu, keluarga, dan masyarakat.”

104


Proyek pembangunan tersebut dapat

Volume 2, No. 1

Penggusuran

paksa,

oleh

berupa (1) pendirian bendungan,

karenanya, bukan hanya bersifat

jalan,

tidak adil dan ilegal, tetapi juga

jembatan,

dan

kerja-kerja

perbaikan transportasi; (2) proyek

kontra-produktif

industri

pembangunan manusia seutuhnya.

dan

pertambangan;

(3)

bagi

upaya

proyek pertanian; (4) pembaruan

Ketika

penggusuran-penggusuran

kota;

paksa

dilaksanakan,

(5)

pembangunan

mega

tindakan

infrastruktur olahraga; (6) proyek

tersebut akan melanggar serangkaian

pemulihan

hak

lingkungan

dan

asasi

yang

diakui

secara

konservasi; (7) proyek yang didesain

internasional, yakni: (1) right to

untuk

adequate

menghilangkan

mengurangi daerah

resiko

rawan

bagi

atau daerah-

bencana;

housing;

(2)

right

to

security of the person, and security

(8)

of the home; (3) right to health; (4)

pembangunan bandara; (9) dan lain

right to food; (5) right to water; (6)

sebagainya (Ibid: 2-3).

right to work/livelihood; (7) right to

Forced eviction adalah pemin-

education; (8) right to freedom from

dahan paksa orang-orang dari tanah

cruel,

dan rumah mereka, secara langsung

treatment; (9) right to freedom of

atau tidak langsung dilakukan oleh

movement; (10) right to information;

negara. Ia merupakan pemindahan

dan (11) right to participation and

tetap

self-expression (Cabannes et al.,

atau

sementara

individu,

keluarga, dan masyarakat dari rumah

inhuman

and

degrading

2007: 2-3).

serta tanah yang mereka tempati,

Penggusuran paksa merupakan

tanpa akses penuh pada perlindungan

sebuah fenomena global, muncul di

hukum dan perlindungan lainnya,

negara maju, negara berkembang,

padahal hak untuk tidak digusur

negara

secara paksa merupakan elemen

sekalipun. Penggusuran paksa dapat

HAM atas perumahan yang memadai

disebabkan oleh satu faktor dan/atau

(adequate housing) [OHCHR, 2011:

kombinasi faktor, yakni: (1) proyek

2].

pembangunan dan infrastruktur, yang didanai

demokratis

oleh

dan

otoriter

lembaga-lembaga

105


keuangan internasional besar; (2)

7 (tujuh) Desa Kecamatan Temon,

event-event

yakni Sindutan, Jangkaran, Glagah,

internasional

besar,

mencakup konferensi global dan

Palihan,

kejuaraan

internasional

Wetan, dan Kebonrejo. Pelaksananya

(3)

adalah

seperti

olahraga Olimpiade;

redevelopment

dan

“beautification”,

yang

Urban inisiatif bertujuan

Temon

Kulon,

Temon

PT.

Angkasa

Pura

I,

bekerjasama

dengan

jajaran

Pemerintah

Provinsi

Daerah

menarik investasi ke dalam wilayah-

Istimewa Yogyakarta (DIY) dan

wilayah yang diabaikan sebelumnya

Pemerintah Kabupaten Kulonprogo.

dan menciptakan “kota kelas dunia”;

Proyek pembangunan fasilitas publik

(4) tekanan atau paksaan pasar

tersebut diasumsikan oleh penulis

properti, seringkali didukung oleh

mengandung

intervensi pemerintah, menghasilkan

terhadap hak atas properti privat

“gentrification” sistematis wilayah,

individu atau masyarakat, khususnya

biasanya menjadi beban langsung

dalam proses pengadaan tanah yang

penduduk miskin; (5) ketidakhadiran

sedang dilakukan saat ini, ketika

dukungan

orang

prosesnya mengarah pada pengguna-

miskin yang menghadapi kondisi-

an aksi penggusuran paksa terhadap

kondisi ekonomi yang memburuk;

segenap individu (beserta rumah dan

dan

tanah

(6)

negara

konflik

kepada

politik

yang

mengakibatkan pembersihan etnis di seluruh komunitas dan kelompok (Landford & Plessis, 2004: 4).

tulisan

ini

adalah

miliknya)

proyek

pelanggaran

yang

mendiami

lokasi pembangunan bandara. Hal

ini

mengingat

Kasus yang hendak dikaji dalam

potensi

patut tindakan

dikhawatirkan penggusuran

paksa selalu menyertai pelaksanaan proyek

pembangunan

fasilitas

pembangunan bandara internasional

publik, khususnya bandara berskala

Kulonprogo. Bandara Internasional

internasional,

Kulonprogo dengan luas 680 (enam

tanah ribuan hektar sebagai lokasi

ratus delapan puluh) hektar dan biaya

pendiriannya. Selain mendayaguna-

sebesar

kan tanah milik sendiri, negara atau

Rp.

600

Triliun

akan

dibangun pada area yang berlokasi di

pemerintah

yang

juga

memerlukan

memerlukan

106


Volume 2, No. 1

tambahan tanah milik penduduk

menghilangkan sumber penghasilan

untuk memenuhi luasan tanah yang

andalan mereka selama ini, yakni

dibutuhkan.

tanah pertanian subur yang diolah

Berkaca

pada

bangunan

proyek

Bandara

pem-

demi menyambung hidup).

Internasional

Penolakan masyarakat tersebut

Lombok (BIL) di tahun 2006-2011,

lantas memicu konflik laten dan

yang

kasus

terbuka antara masyarakat dengan

ini,

pemerintah daerah. Merespon resis-

pengadaan tanah menjadi satu proses

tensi ini, atas nama pembangunan

penting, pelik, dramatis, sekaligus

dan kemajuan daerah, pemerintah

menegangkan. Lokasi pembangunan

melakukan

BIL seluas 552 Hektar terletak di

terhadap

Desa

mengikut-sertakan aparat kepolisian

dijadikan

pembanding

dalam

Tanak

Lombok

sebagai

Awu,

studi

Kabupaten

Tengah, Provinsi

Tenggara

Dalam

dan

para

militer.

represif

penduduk

Hal

ini

dengan

sengaja

proses

dilakukan untuk merubah sikap dan

pengadaan tanah untuk memenuhi

pendirian masyarakat agar mereka

kebutuhan

pembangunan

setuju dengan rencana pembangunan

mula-mula

BIL. Perlawanan warga yang semula

menggunakan cara diplomatis dan

mewarnai proses pengadaan tanah,

persuasif (seperti public hearing,

kemudian merembet pada tahapan-

sosialisasi, atau konsultasi publik)

tahapan

untuk membujuk masyarakat agar

masyarakat

mereka

menyerahkan

menyetujui persyaratan-persyaratan

properti miliknya. Namun, rencana

land acquisition yang ditawarkan,

ini tidak serta-merta mendapatkan

pemerintah daerah tetap melanjutkan

persetujuan

Proyek

ke tahapan berikutnya. Tindakan

pembangunan BIL memicu aksi

pemerintah ini semakin memantik

penentangan

perlawanan

respon negatif warga desa. Contoh

penduduk desa dengan beragam

kasus: pada tahap Ground-Breaking

alasan dan pertimbangan rasionil

(Juni 2006), pemerintah lokal beserta

(salah satunya adalah proyek itu akan

aparat keamanan yang menghadiri

bandara,

Barat.

Nusa

tindakan

area pemerintah

bersedia

masyarakat.

dan

lain

proyek.

belum

Meskipun

secara

bulat

107


proses tersebut, dihadang, didemo,

kemunculannya pada saat pemerintah

dan dilempari batu oleh penduduk.

ingin melaksanakan pembangunan

Aparat keamanan kemudian bereaksi

fasilitas publik untuk kepentingan

dengan

dan

umum. Demikian halnya dengan

melakukan penembakan. Imbasnya,

Pemerintah Kabupaten Kulonprogo

37 (tiga puluh tujuh) warga sipil

yang saat ini sedang menyelengga-

terluka.2

rakan proses pengadaan tanah untuk

menyerang

balik

Saat ini, BIL sudah beroperasi

pendirian bandara internasional di

melayani penerbangan domestik dan

wilayahnya,

internasional (sejak peresmiannya di

mungkin proses tersebut dilakukan

tahun 2011 hingga sekarang), namun

secara

proses pendiriannya di masa silam

menjunjung tinggi asas kemanusiaan

masih menyisakan kenangan pahit

dan menghindari aksi penggusuran

bagi

paksa dalam memperoleh luasan

masyarakat

yang

pernah

diharapkan

adil,

demokratis,

serta

menjadi korban penggusuran paksa

tanah

oleh pemerintah. Hal ini merupakan

pembangunan bandara tersebut.

bukti

otentik

pelanggaran

diinginkan

bagi

bahwa

proyek

fasilitas

publik

menyertakan

tindakan

Berdasarkan uraian latar belakang

individu,

masalah di atas, dapat dirumuskan

pembangunan seringkali

yang

sebisa

hak

asasi

RUMUSAN MASALAH

khususnya hak atas properti privat

pertanyaan

yang menjadi salah satu determinan

jawabannya melalui studi ini, yaitu:

kelangsungan hidupnya.

1.

Contoh hendaknya berharga

buruk

semacam

menjadi dan

harus

yang

hendak

Bagaimanakah

dicari

relasi

aktor

itu,

(negara dengan masyarakat)

pelajaran

dalam proses pengadaan tanah

dihindari

untuk pembangunan bandara internasional Kulonprogo?

2

Asian Human Rights Commission. 2006. Indonesia: Excessive Force Used by Police in Central Lombok. Article on Website. Http://www.Ahrchk.net/ua/mainfile.php/200 6/1812. Diakses pada Minggu, 23 Nopember 2014, Jam 21.55 WIB.

2.

Adakah potensi pelanggaran terhadap property

right

to

dalam

private proses

pengadaan tanah tersebut?

108


oleh penggusuran paksa. Intervensi

LITERATURE REVIEW Fenomena

Volume 2, No. 1

penggusuran

paksa

internasional juga disyaratkan untuk

dalam proyek pembangunan fasilitas

penegakan

aturan

hukum

publik sudah familiar terjadi di

pemerintah

dan

hampir semua negara berkembang,

Zimbabwe dalam rangka pemulihan.

juga

oleh

membantu

terlebih lagi negara-negara yang ada

Otiso (2012) mengkaji forced

di benua Afrika dan Asia. Berikut

evictions yang muncul di Kenya,

akan

khususnya

para

diketengahkan analis

kajian-kajian

terhadap

beragam

penduduk perkotaan. Penggusuran

penggusuran

paksa terjadi dikarenakan adanya

paksa yang terjadi di negara-negara

konflik atas hak tanah, non-payment

tertentu.

terhadap sewa rumah dan tanah yang

perspektif

Romero

dengan

penggusuran

tentang

(2007)

menganalisis

berlebih, serta urban redevelopment.

kemunculan doktrin-doktrin inter-

Namun,

nasional

yang

penggusuran adalah disebabkan oleh

pelanggaran-

faktor-faktor yang melekat pada

dan

dipengaruhi

domestik oleh

secara

lebih

pelanggaran HAM akibat dilaksana-

ekonomi

kannya operasi Murambatsvina di

timpangnya

Zimbabwe. Pada tahun 2005, 700

tanah

ribu penduduk terdiri dari laki-laki,

miskin “sulit” mengakses tanah dan

perempuan, dan anak-anak yang

tempat

tinggal

Penggusuran

paksa

(pemukiman yang dikonstruksi tanpa

menghadirkan

kesulitan

izin yang disyaratkan, tanpa bukti

ekonomi

sah kepemilikan atas tanah yang

mempengaruhi kota dan seluruh

digunakan) digusur (Romero, 2007:

negeri (Otiso, 2012: 252). Guna

275).

menghindari

di

pemukiman

Penghormatan

informal

pemerintah

politik

mendasar,

negara

struktur

yang

kepemilikan

menyebabkan

tinggal

bagi

dan

yang

orang

layak. tersebut sosio-

individu-individu,

forced

evictions,

terhadap hak warga negara atas

pemerintah Kenya harus menjadikan

perumahan

ekonomi-politiknya lebih inklusif,

alternatif

menjadi

langkah substantif guna memini-

melaksanakan

land

reform,

malisir dampak yang ditimbulkan

mendomestikasi perencanaan wila-

109


yah dan berelasi dengan ketentuan

atas perumahan yang terjangkau

hukum, serta menciptakan sebuah

adalah disebabkan oleh faktor-faktor:

kebijakan pemukiman kumuh yang

akses yang sukar dan rendah pada

proaktif.

layanan

Mgbako et al (2010) mencer-mati

dasar;

absensi

jaminan

hukum kepemilikan atas rumah dan

penggusuran paksa di Phnom Penh,

tanah;

Kamboja sebagai imbas dari proyek-

pemindahan paksa. Faktor tersebut

proyek

merupakan isu-isu penting yang

pembangunan,

sengketa

serta

penggusuran

tanah, dan perampasan lahan, yang

mempengaruhi

hingga kini tetap menjadi pemicu

perkotaan dan pedesaan di seluruh

utama

pelanggaran-pelanggaran

negeri. Jutaan orang dipaksa tinggal

HAM di sana. Terdapat lebih dari

dalam kondisi-kondisi yang sangat

150 ribu jiwa yang saat sekarang

buruk di perumahan sub-standar,

masih berada dalam resiko dan

yakni di pemukiman informal atau

situasi untuk digusur secara paksa

kumuh (Chaudhry, 2014: 2).

oleh pemerintah. Kajian tersebut

orang

dan

miskin

Involuntary displacement dapat

fokus pada dampak kebijakan “land

mencakup

resettlement” terhadap masyarakat

HAM berat. Hal ini dibuktikan oleh

yang

telah

rangkaian

pelanggaran

digusur

dan/atau

tindakan penggusuran paksa yang

yang

beresiko

terjadi di Bangladesh. Penggusuran

mengalami penggusuran paksa dari

paksa menyebabkan penderitaan bagi

rumah mereka (khususnya komunitas

penduduk miskin perkotaan dan

Boeung Kak Lake di Phnom Penh

memiskinkan mereka lebih jauh.

dan orang-orang yang mengidap

Atas nama pembangunan, antara

penyakit HIV/AIDS) [Mgbako et al.,

tahun

2010: 40-41].

sebanyak 20 pembongkaran (demo-

masyarakat

1989

dan

1998,

terjadi

Kondisi-kondisi perumahan dan

litions) rumah di Bangladesh. Selama

tempat tinggal bagi mayoritas orang

periode tersebut, lebih dari 100.000

India di wilayah pedesaan dan

orang dijadikan “gelandangan” oleh

perkotaan adalah tidak layak dan

pemerintah (COHRE

tidak memadai. Kekurangan akut

2001: 14).

& ACHR,

110


Sama halnya dengan yang terjadi

Volume 2, No. 1

awalnya

hanya

menghancurkan

di Bangladesh, pada tahun 1994,

rumah, namun kemudian tim tersebut

penduduk miskin Kota Bombay-

meluberkan bensin untuk membakar

India yang menjadi penghuni liar di

rumah penghuni liar (Kendra, 1994:

trotoar dan tanah milik pemerintah

1).

juga mengalami penggusuran paksa

penduduk dapat terjadi karena alasan

yang diinisiasi oleh pemerintah guna

perang,

melaksanakan proyek pembangunan.

penggusuran paksa yang disebabkan

Kota Bombay telah melalui tahapan

oleh

baru

besar

perampasan/penyerobotan tanah, dan

pemukiman

kerusuhan komunal. Contoh penggu-

Pemerintah

suran paksa sebagai akibat dari

memutuskan untuk mengubah Kota

pelaksanaan proyek besar adalah

Bombay

pembangunan

penggusuran

terhadap kumuh

skala

penghuni dan

trotoar.

menjadi

semacam

Di

Pakistan,

gempa

proyek

pemindahan

bumi,

besar,

Lyari

banjir,

upaya

Expressway,

Singapura mini karena terpikat oleh

Karachi Circular Railway, dan lain

kondisi

sebagainya, di mana ratusan ribu

“modernity”

Singapura.

Pemerintah percaya bahwa tujuan

orang

tersebut hanya dapat dicapai dengan

perdesaan (tepatnya 286.300 jiwa)

mem-bulldozing-kan

penduduk

dan tinggal di 40.900 unit rumah

sisa-sisa

telah menjadi korban. Rumah mereka

rumah mereka. Yang lebih miris lagi,

telah dihancurkan oleh lembaga-

pemerintah

para

lembaga pemerintah dari tahun 1992

“mafia” untuk menteror penduduk

hingga 2006. Tidak ada kompensasi

miskin

bawah

atau tanah alternatif yang diberikan

perlindungan polisi, di setiap tempat

kepada korban-korban penggusuran

di

tersebut. Tanpa ada pemberitahuan

miskin

dan

membakar

mengundang

tersebut.

kota,

mafia

Di

atau

gangster

miskin

yang

di

beroperasi memaksa orang miskin

sebelumnya

untuk

meninggalkan

pemerintah melakukan penghancuran

dengan

menawarkan

rumahnya ganti

kepada

hidup

penduduk,

rugi

rumah. Tindakan pemerintah ini,

sejumlah uang. Tim pembongkar

lantas mencuatkan resistensi dari

yang ditugaskan pemerintah, pada

masyarakat,

di

mana

mereka

111


mengorganisir diri untuk melawan

pemicu penggusuran paksa, namun

aksi brutal pemerintah. Masyarakat

relasi

juga mendapatkan dukungan dari

acquisition luput dari kajian.

aktor

dalam

proses

land

NGOs nasional dan internasional.

Untuk itu, kajian ini berangkat

Jaringan NGOs yang bekerja dalam

dari optimisme menghadirkan sebuah

domain “housing rights” tumbuh dan

bahasan komprehensif tentang relasi

berkembang

selaras

aktor dalam proses pengadaan tanah

masyarakat

dan mendeteksi potensi pelanggaran-

dengan

kemudian,

perlawanan

terhadap forced evictions (Younus,

pelanggaran

2013: 3-4).

properti

Dari sejumlah literature yang

terhadap

privat

hak

individu

atas oleh

pemerintah.

ditinjau di atas, dapat disimpulkan bahwa penggusuran paksa kerap dilakukan oleh pemerintah terhadap

KERANGKA TEORI Kajian

ini

memfokuskan

penduduk ketika hendak melaksana-

perhatian pada potensi penggusuran

kan proyek-proyek pembangunan,

paksa dalam proyek pembangunan

baik untuk alasan menata keindahan

bandara internasional Kulonprogo.

kota/desa

Hal itu diidentifikasi dalam proses

maupun

menyediakan

fasilitas publik yang berguna untuk

pengadaan

menggenjot

dilakukan oleh Pemerintah Provinsi

laju

(kesejahteraan)

perekonomian

yang

sedang

Menurut

DIY dan Pemerintah Kabupaten

penulis, literature-literature tersebut

Kulonprogo di Kecamatan Temon

tidak mengetengahkan secara detil

saat ini. Bagaimanakah relasi kuasa

perihal

dengan

yang terbentuk antara pemerintah

masyarakat dalam proses pengadaan

dengan masyarakat dalam proses

tanah untuk kepentingan pelaksanaan

pembebasan tanah, apakah relasi

proyek-proyek

tersebut bersifat adversarial ataukah

relasi

Meskipun

ada

negeri.

tanah

negara

pembangunan. literature

yang

menyinggung perihal sengketa tanah (land dispute) dan perampasan tanah (land

grabbing)

sebagai

faktor

collaborative, utama.

menjadi

garapan

112


Pembebasan

Lahan/Pengadaan

Volume 2, No. 1

pihak yang berhak.3 Pengadaan tanah tersebut harus dilaksanakan dengan

Tanah Pengadaan

tanah

merupakan

tahapan awal yang harus dilalui

mengedepankan

prinsip

kemanu-

siaan, demokratis, dan adil.4

ketika pemerintah hendak menye-

Prinsip pengadaan tanah yang

lenggarakan proyek pembangunan

manusiawi, demokratis, dan adil

infrastruktur atau fasilitas publik. Hal

diejawantahkan,

ini menjadi keharusan yang melekat

bentuk pemberian ganti-rugi atau

pada kondisi terbatasnya luas lahan

kompensasi yang layak dan memadai

milik

dapat

kepada para pemegang hak (pemilik

digunakan sebagai lokasi pembangu-

properti privat yang diambil-alih

nan fasilitas tersebut. Untuk menang-

pemerintah) sesuai dengan besaran

gulangi masalah ini, pemerintah

harga tanah di pasaran. Harus ada

berusaha mendapatkan lahan yang

perimbangan dan titik temu antara

memadai dan ideal dari properti

kebutuhan warga pemegang hak

privat

dengan kepentingan pemerintah yang

pemerintah

milik

yang

individu

atau

masyarakat.

terutama,

dalam

ingin melaksanakan pembangunan

Di Indonesia, acuan pelaksa-naan

fasilitas publik. Idealnya, pembeba-

pembebasan lahan untuk kepentingan

san tanah harus dilakukan berda-

umum

adalah

sarkan konsensus di antara kedua

Nomor

2

Undang-Undang

Tahun

tentang

belah pihak (pemerintah-masyarakat)

Bagi

perihal besaran dan bentuk ganti rugi

Pembangunan Untuk Kepentingan

yang diberlakukan dalam proses

Umum.

pemindahan

Pengadaan

2012

Tanah

Pembangunan

fasilitas

publik untuk kepentingan umum memerlukan perolehannya

tanah,

dan

dilakukan

kepemilikan

properti

privat tersebut.

upaya melalui

upaya pengadaan tanah. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada

3

Ayat (2), Pasal 1, Bab I; Ketentuan Umum, UU No. 2 Tahun 2012. 4

Konsideran (b), UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

113


Dengan

demikian,

tahapan

menyertakan pemaksaan ketimbang

pengadaan tanah yang paling krusial

dengan pertukaran sukarela (Munch,

adalah

1976: 473).

musyawarah

untuk

menentukan bentuk dan besaran

Di

banyak

negara

berdaulat,

ganti kerugian antara pemerintah

abilitas pemerintah untuk menggu-

yang membutuhkan tanah dengan

nakan kekuasaan eminent domain

masyarakat pemilik tanah. Perlu

guna mendapatkan properti dibatasi

disadari

oleh ketentuan-ketentuan konstitu-

bersama,

sebagaimana

disinggung di awal, bahwa ganti-

sional

kerugian adalah penggantian yang

properti privat wajib diperoleh hanya

layak dan adil (memenuhi standar

untuk

minimal

kompensasi)

“tujuan publik”. Dasar rasionil tujuan

kepada pihak yang berhak dalam

publik menggarisbawahi kekuasaan

proses pengadaan tanah. Pemenuhan

mengambil

prinsip ini menjadi penting artinya

bersandar pada prinsip “kesejah-

dalam mengurangi kadar kegusaran

teraan rakyat adalah hukum maha

dan kesulitan yang dirasakan oleh

penting dan keperluan publik adalah

masyarakat yang terkena dampak.

lebih besar ketimbang kepentingan

pemberian

Pada ranah pengadaan tanah

yang

menetapkan

“kegunaan

privat.”

publik”

pemerintah

Syarat

bahwa

“tujuan

atau

harus

publik”

demi pembangunan untuk kepen-

memaknai bahwa pemerintah tidak

tingan publik, pemerintah memiliki

boleh mengambil alih tanah untuk

satu

tujuan

kewenangan

legal

khusus,

“privat”

meski

sebagaimana disinggung sebelum-

memberi

nya, dalam rangka mengambil-alih

Ketentuan lain menegaskan bahwa

tanah dan properti privat lainnya

setiap subyek memiliki hak untuk

milik

dengan

didengar aspirasinya oleh pemerintah

membayarkan sejumlah kompensasi.

sebelum dicabut hak atas properti

Namun, sering dijumpai jika eminent

yang ia miliki. Ketentuan tersebut

domain sebagai hak legal pemerintah

menempatkan batasan-batasan khu-

untuk mendapatkan properti (power

sus

taking),

eminent domain negara sehingga

warga

negara

diterapkan

dengan

bagi

kompensasi

dengan

penggunaan

sekalipun.

kekuasaan

114


dapat dibatasi penyalahgunaannya (Aggarwala, dalam Fish, 2011: 12). Meskipun

penerapan

eminent

Volume 2, No. 1

Relasi Negara-Masyarakat Relasi kuasa (relation of power) dapat

bersifat

coercive

dan

domain oleh pemerintah telah diatur

collaborative. Relasi kuasa koersif

dalam

perundang-

menunjuk pada praktek kekuasaan

pemerintah

oleh individu, kelompok, atau negara

menyalahi ketentuan tersebut dan

yang dominan terhadap individu,

melakukan proses pengadaan atau

kelompok, atau negara lain yang

pengambil-alihan tanah dengan cara

inferior

yang tidak patut, brutal, dan tidak

Sebaliknya, relasi kuasa kolaboratif

demokratis. Penyalahagunaan kewe-

mencerminkan pemaknaan kekuasa-

nangan

bisa

an sebagai “menjadi mampu dan

melalui

tindakan

berdaya” untuk menggapai sesuatu

pemerintah

dalam

yang lebih. Dalam relasi kuasa

menentukan tujuan publik sesuai

kolaboratif, kekuasaan bukan sebuah

selera

memaksakan

kuantitas tetap, melainkan diproduksi

penentuan sepihak tersebut kepada

melalui interaksi dengan yang lain

individu atau masyarakat pemilik

(Cummins, 2009: 263). Versi lain

properti yang hendak diambil-alih.

menegaskan

Selain

besaran

hubungan antara aktor masyarakat

disalah-

sipil dengan institusi-institusi negara

sebab

bisa berwujud (1) adversarial / con-

mendikte

flictual dan (2) collaborative/ colle-

ketentuan

undangan,

terkadang

eminent

diidentifikasi sepihak

mereka

itu,

kompensasi gunakan

dan

penentuan pun

dan

pemerintah

domain

bisa

rawan distortif, saja

penetapan harga pasar (market value) dalam

mengkompensasi

properti

atau

bahwa

subordinatif.

karakteristik

giate (Habib, 2005: 672). Sifat

hubungan

antara

negara

privat individu yang kepemilikannya

dengan masyarakat yang adversarial

telah

kepada

dan collaborative dapat kita lekatkan

mereka (Kaufman, dalam Benson

pada proses pembebasan tanah yang

(ed.), 2010: 2).

dilaksanakan

dipindah-tangankan

pemerintah

dalam

rangka pembangunan fasilitas publik. Jika muncul resistensi masyarakat

115


atas

proses

tanah

penyuksesan pembangunan fasilitas

proyek

publik, dapat disimpulkan bahwa

pembangunan (umumnya), maka sifat

hubungan negara-masyarakat adalah

relasi

bersifat collaborative dan pemerintah

(khususnya)

pengadaan dan

pada

negara-masyarakat

adversarial, perlu

sehingga

adalah

pemerintah

melakukan

tindakan

tidak

perlu

menerapkan

upaya

penggusuran paksa.

penggusuran paksa dalam rangka mengambil alih tanah dan rumah milik

masyarakat.

Namun,

Kerangka Pemikiran

jika

Keterkaitan

unsur-unsur

masyarakat bersedia secara sukarela

penting yang terdapat dalam konsep

mengikuti

atau teori yang disajikan di atas

setiap

tahapan

proses

pengadaan tanah dan mematuhi segala

dapat

tuntutan

berikut:

Proyek Pembangun an Fasilitas Publik (Bandara Internasion al Kulonprogo )

pemerintah

dalam

Relasi NegaraMasyaraka t dalam Proses Pembebasa n Lahan (Land Acquisition)

kerangkai

Adversarial / Conflictual (Doing Forced Evictions)

dalam

skema

Realizing a Development Project without Forced Eviction or Involuntary Displacement

Collaborative / Collegiate (Avoiding Forced Evictions)

dapat diamati dan dipilih (Nasution,

METODE PENELITIAN Kajian ini metode kualitatif dengan

1996: 24). Penelitian kualitatif juga

pendekatan studi kasus (case study).

bertujuan untuk memahami berbagai isu

Penelitian kualitatif adalah prosedur

dan

penelitian

data

pertanyaan dengan menguji berbagai

deskriptif, berupa kata-kata tertulis/lisan

setting sosial dan individu (Creswell,

dan perilaku dari orang-orang yang

2007: 4).

yang

menghasilkan

mencari

jawab

atas

berbagai

116


Alasan pemilihan metode kualitatif

Volume 2, No. 1

DINAMIKA

PELAKSANAAN

sebagai metode riset, karena studi ini

PEMBANGUNAN

membuat peneliti bakal terlibat dalam

INTERNASIONAL KULONPROGO

setting sosial; tidak berjarak, dalam arti

Bandara internasional Kulon-progo,

mengenal siapa dan apa yang akan

sedianya akan dibangun di atas tanah

diriset,

seluas 680 hektar, berlokasi di 7 (tujuh)

serta

perlu

melakukan

pengenalan ini dalam lingkungan asli

Desa

subyek

Temon,

yang

akan

diteliti;

dapat

lingkup

BANDARA

wilayah

Kabupaten

Kecamatan Kulonprogo,

mengetahui apa-apa yang ada di balik

Provinsi DIY. Komposisi kepemilikan

realitas versi “publik” dan “resmi”

tanah pembangunan bandara, 25% di

dalam rangka mengungkap pemahaman

antaranya diklaim sebagai milik Paku

yang

Alaman

tersembunyi

dan

tidak

Ground

(PAG),

sementara

diungkapkan (Devine, dalam Harrison,

sisanya adalah properti privat sejumlah

2007: 86).

warga

Melalui studi kasus, tentunya, akan dicari

jawaban

tentang

desa.

Saat

ini,

proyek

pembangunan bandara tersebut sedang

potensi

memasuki tahapan pengadaan tanah

pelanggaran hak atas tanah dan rumah

(land acquisition) yang diinisiasi oleh

warga

Pemerintah Provinsi DIY melalui Tim

negara

pembangunan

dalam

Persiapan

Pem-bangunan

Kulonprogo, dengan merefleksikannya

Baru/P2B2

(bentukan

pada

kasus

Internasional pelanggaran pembangunan

bandara

proyek

internasional

Bandara Gubernur)

pembangunan

Bandara

bersama jajaran Pemerintah Kabupaten

Lombok.

Potensi

Kulonprogo. Pengadaan tanah untuk

proyek

pembangunan

HAM

dalam

“Kulonprogo

bandara

memiliki

4

Inte-

(empat) tahap, yakni perencanaan (PT.

rnational Airport” diidentifikasi melalui

Angkasa Pura I), persiapan (P2B2),

proses pengadaan tanah yang sedang

pelaksanaan (Kanwil BPN DIY), dan

dilakukan pemerintah.

penyerahan hasil (dari P2B2 kepada PT. Angkasa Pura I). Proses pengadaaan tanah setelah

sudah P2B2

dapat

diselenggarakan

mengantongi

Izin

Penetapan Lokasi (IPL) dari Pemerintah Pusat dan Gubernur DIY.


Sebagai wujud pendekatan persuasif, pemerintah, melalui P2B2 mengadakan kegiatan

sosialisasi

atau

konsultasi

publik guna mengidentifikasi aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan masyarakat terkait segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan proyek, khususnya tanggapan

mereka

pengadaan

tanah

atas

proses

yang

hendak

dilakukan. Kegiatan ini merupakan bagian penting dari tahap persiapan yang dijadikan metode oleh pemerintah untuk finalisasi data warga yang terkena dampak

pembangunan

bandara.

Penghitungan ganti-rugi juga menjadi bagian

pelengkap

dalam

tahapan

tersebut untuk menentukan besaran kompensasi terhadap tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, serta kerugian lain yang dapat dinilai.

Sedang

dikalkulasi

segala

kemungkinan terbaik berkenaan dengan

117

benda di bawahnya. Setelah sosialisasi tahap awal yang sudah kami gelar pada September 2014 yang lalu, kegiatan selanjutnya akan kami fokuskan pada pendataan lahan. Apapun aspirasi masyarakat akan kami dengarkan, dan jika masih ada yang menolak akan kami dekati secara persuasif, berulang-ulang pun tidak apa-apa. Uang ganti rugi yang nanti diberikan akan kami sesuaikan dengan permintaan warga, dan tentu saja harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa dalam bentuk uang atau tanah pengganti atau kepemilikan saham. Tahap lanjutan proses pengadaan tanah belum dapat kami rampungkan mengingat masih banyak kendala yang kami temui di lapangan, terutama terkait dengan belum bulatnya sikap masyarakat terhadap rencana pemerintah. Pemerintah tidak mau gegabah dan memaksakan kehendak sedikitpun pada masyarakat, sebab kami ingin melaksanakan pembangu-nan bandara ini tanpa catatan buruk.” (wawancara dengan Bapak Arie Yuriwin, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY), 2014)

Rencana

pemerintah

membangun

diberikan,

bandara internasional ini tidak serta-

apakah dalam bentuk uang, tanah

merta mendapatkan dukungan penuh

pengganti,

alternatif,

dari masyarakat, artinya penerimaan

kepemilikan saham, atau bentuk lain

warga terhadap rencana pemerintah ini

yang disepakati oleh kedua belah pihak.

tidak bersifat tunggal, ada yang pro dan

bentuk

ganti-rugi

yang

pemukiman

“Penilaian dilakukan per bidang sehingga bidang satu dengan bidang tanah lain yang bersebelahan, harganya bisa berbeda. Penilaian dari tim apraisal, berdasarkan nilai tanah, benda di atasnya dan benda-

ada juga yang kontra. Sejumlah warga yang menyetujui rencana pembangunan bandara, siap menyerahkan properti miliknya asalkan besaran ganti rugi yang diberikan cocok dengan harga

118


Volume 2, No. 1

pasaran tanah saat proses pembebasan

untuk menyampaikan kepada pemerin-

berlangsung.

tah perihal ketidak-setujuannya.

Oleh

karenanya,

di

“Alasan kami sudah sangat jelas, kami ingin mempertahankan tanah warisan untuk kesejah-teraan anak cucu di masa mendatang. Jadi apapun komentar pejabat Pemerintahan Kabupaten Kulonprogo tidak akan pernah kami gubris. Apalagi rencana pembangunan bandara tersebut hanya akan menguntung-kan segelintir mantan pejabat Pemkab yang memiliki lahan sangat luas di sekitar sini. Setelah kami menyampaikan aspirasi menolak rencana pembangunan bandara kepada Bupati beberapa waktu lalu, kami langsung menginventarisir warga untuk bergabung dalam pergerakan ini. Prinsipnya, kami menolak rencana pemerintah tersebut, tanpa syarat, tanpa tedeng aling-aling. Penolakan kami adalah harga mati dan tidak bisa ditawartawar. Terlebih lagi, hingga saat ini Bupati Kulonprogo belum sekalipun mengeluarkan pernyataan resmi tentang rencana pembangunan mega proyek tersebut.” (wawancara dengan

masing-masing desa, beberapa warga membentuk Kesatuan Sosial Desa (KSD) sebagai wadah “urun-rembug” untuk mendiskusikan segala hal yang berhubungan

dengan

bandara,

termasuk

besaran

kompensasi

pembangunan perkembangan yang

akan

ditawarkan pemerintah ketika “tahap pelaksanaan”

pengadaan

nantinya

berlangsung. “KSD tidak akan ikut-ikutan mengintervensi penentuan harga dan besaran ganti-rugi untuk tanah milik warga. Kami hanya ingin mengantisipasi dampak sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan yang ditimbukan oleh pembang-unan bandara tersebut.” (wawancara dengan Bapak R. Karmadi, Koordinator KSD Kulonprogo, 2014)

Sementara itu, warga (umumnya petani)

yang

tidak

setuju,

lantas

menggabungkan diri dalam Paguyuban

Bapak Suradi, Sekretaris Paguyuban WTT, 2014)

Wahana Tri Tunggal (WTT), sebuah wadah gerakan yang mengusung agenda

Pada

dasarnya,

pembangunan

utama “penolakan dan penentangan

bandara internasional Kulonprogo yang

seluruh tahapan proyek pembangunan

sebagian

bandara” dengan alasan bahwa lahan

pemerintah, memiliki tujuan mendasar

pertanian palawija yang selama ini

yakni

menjadi

sumber

masyarakat, tak terkecuali masyarakat

terancam

hilang

rencana

pemerintah

kerap

melakukan

pencahariannya lantaran

sudah

menyejahterakan

Kulonprogo.

Akan

tetapi,

dilalui

seluruh

proyek

WTT

pembangunan tersebut akan berhasil

demonstrasi

ketika semua stakeholder terlibat secara

tersebut. aksi

adanya

tahapannya

119


aktif

(pemerintah,

instansi,

dan

perihal hak dan kewajiban serta wilayah

masyarakat). Oleh karenanya, dengan

terdampak,

tetap

pembangunan

mempertahankan

penggunaan

pendekatan persuasif, menyampaikan

termasuk bandara

urgensi untuk

masa

depan seluruh lapisan masyarakat.

secara gamblang kepada masyarakat

Ket: Ratusan warga dari desa Paliyan dan Glagah yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) menggelar aksi demonstrasi dan memblokir jalan Daendels Kulonprogo. Aksi ini dipicu oleh ketidaksetujuan mereka terhadap rencana pembangunan bandara internasional Kulonprogo (Sumber: http://www.liputan6.com/sctv.2013.html/. Diakses pada Kamis, 11 Desember 2014, Jam 21.30 WIB).

PENGADAAN TANAH:

sebagian warga desa menerima rencana

RELASI AKTOR DAN POTENSI

pembangunan bandara dan bersedia

PENGGUSURAN PAKSA

menyerahkan

PROSES

Mencermati

privat

milik

proses

mereka kepada pemerintah. Dengan

pengadaan tanah yang baru mencapai

sifat relasi semacam ini, maka besar

tahap persiapan dari 4 (empat) tahapan

kemungkinan proses pengambil-alihan

yang ada (tahap perencanaan, persiapan,

properti privat oleh pemerintah dari

pelaksanaan, dan pelaporan), maka sifat

masyarakat tidak akan diwarnai oleh

relasi

(pemerintah)

tindakan penggusuran paksa, sebab

dengan masyarakat 7 (tujuh) desa

tidak ada faktor substantif yang akan

Kecamatan

Temon

memicu

Kulonprogo

adalah

antara

dinamika

properti

negara

Kabupaten

forced

evictions.

Terbukti

collaborative

warga dari tujuh desa yang bergabung

Hubungan

dalam Kesatuan Sosial Desa (KSD),

dengan

sudi menerima rencana pembangunan

masyarakat ditunjukkan oleh kemauan

bandara dengan tangan terbuka asalkan

sekaligus

adversarial.

kolaboratif

antara

negara

120


besaran

ganti

rugi

yang

Volume 2, No. 1

nantinya

warga Desa Tanak Awu yang dijadikan

diberikan pemerintah, dinilai layak,

sebagai lokasi proyek. Pelibatan aparat

adil, dan sesuai dengan harga pasaran.

kepolisian dalam penggusuran paksa

Sementara itu, sifat relasi yang

dan peredaman aksi demonstrasi warga

adversarial tercermin dari munculnya

yang menolak rencana pembangunan

penolakan sejumlah warga (khususnya

BIL menjadi bukti sahih pelanggaran

petani) yang melembagakan diri dalam

terhadap right to private property

Paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT)

individu.

terhadap mega-proyek pembangunan bandara

internasional

Kulonprogo.

Meskipun

di

pengadaan

awal-awal

tanah,

proses

pemerintah

Meskipun adversarial, sangat kecil

menggunakan pendekatan persuasif dan

kemungkinan pemerintah melakukan

menawarkan besaran kompensasi yang

penggusuran paksa, sebab sebagaimana

memadai

dinyatakan oleh Bapak Ari Yuriwin,

pemerintah) agar supaya masyarakat

Kepala Kanwil BPN DIY, bahwa

mau menyerahkan tanahnya kepada

pemerintah akan tetap menghormati dan

pemerintah,

mendengarkan

aspirasi

pemerintah menggunakan pendekatan

masyarakat, dan jika masih ada yang

represif dan memaksa warga yang tidak

menolak akan tetap didekati secara

kooperatif

persuasif,

pemukiman yang ditempati.

apapun

hingga

masyarakat

yang

menolak tersebut merubah pendiriannya dan

bersikap

kooperatif

pada

pemerintah.

(menurut

pada

meninggalkan

akhirnya

lahan

Kini, BIL sudah berdiri kokoh sebagai salah satu bandara berskala internasional

Hal ini sangat bertolak belakang

namun

perspektif

proses

di

Indonesia,

pendiriannya

namun

menyisakan

dengan relasi conflictual antara negara

kenangan pahit bagi setiap korban

dengan masyarakat yang pernah tercipta

penggusuran dan penindakan aparat

dalam proses pengadaan tanah untuk

kepolisian yang opresif.

pembangunan

Bandara

Internasional

Lombok beberapa tahun silam, di mana penggusuran paksa dengan penggunaan

KESIMPULAN Tindakan penggusuran paksa selalu

kekerasan fisik diterapkan pemerintah

menyertai

pelaksanaan

proyek

guna mengambil-alih properti privat

pembangunan fasilitas publik tertentu,

121


seperti bandara berskala internasional.

Dengan

demikian,

dalam

dikon-

Sebagaimana kasus forced eviction

klusikan

yang pernah terjadi dalam proyek

sekarang, belum didapati tindak-tanduk

pembangunan BIL (diposisikan sebagai

pemerintah yang mencitrakan potensi

kasus pembanding dalam kajian ini),

kemunculan forced eviction. Saat ini,

potensi kemunculan tindakan pelang-

sangat kecil kemungkinan penggunaan

garan HAM semacam

metode

itu hendak

bahwa

dapat

penggusuran

konteks

paksa

oleh

diidentifikasi dalam kegiatan pembang-

pemerintah guna memuluskan tahapan

unan bandara internasional Kulonprogo.

pembangunan

Kenyataan

membuktikan

bahwa

Temon

tidak

bersifat

agar

sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan.

respons masyarakat di 7 (tujuh) desa Kecamatan

bandara

Beberapa usulan penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam

tunggal. Ada yang menerima dan ada

melaksanakan

juga yang menolak rencana pemerintah

berdasarkan

tersebut.

demokratis, dan adil adalah sebagai

Secara

khusus,

sikap

pemerintah terhadap warga yang kontra

berikut:

dengan pembangunan bandara, masih

1.

persuasif

dengan

sosialisasi,

public

konsultasi

publik.

pengadaan prinsip

tanah

manusiawi,

Jika polemik mengenai status

mengintensifkan

kepemilikan tanah seluas 170

hearing,

hektar antara PLPP dengan PAG

Besar

atau

harapan

dianggap

telah

selesai

dan

pemerintah bahwa dengan memper-

menjadi properti sah PAG, maka

tahankan metode edukatif tersebut,

Paku Alam IX perlu turun tangan

masyarakat akan terenyuh, berubah

memberikan

pendirian, dan sadar akan signifikasi

sejumlah petani yang mengolah

atau implikasi positif yang akan tercipta

tanah

seiring kehadiran bandara internasional

pindah

di

perlawanan atau penolakan berarti

wilayah

bersikukuh

mereka. bahwa

Pemerintah pembangunan

demi

nasehat

miliknya dengan

kelancaran

agar segera

kepada

bersedia tanpa

pelaksanaan

bandara akan semakin meningkatkan

pembangunan bandara yang akan

taraf kemajuan daerah dan kesejah-

mendatangkan manfaat signifikan

teraan masyarakat.

bagi mereka;

122

2.


Gubernur

DIY

mengeluarkan

perlu

surat

segera

penetapan

Volume 2, No. 1

dan paradigma pengadaan tanah yang

terpatri

dalam

mengenai besarnya ganti kerugian

masyarakat.

yang layak bagi masyarakat yang

akan

propertinya

diambil-alih,

bagaimana kaitan kepentingan,

didasari oleh hasil konsensus

motif, dan kebutuhan berbagai

dengan

pihak yang terlibat dalam proses

akan

masyarakat.

Jika

ini

dilakukan, maka respons positif

Dengan

pikiran

tergambar

demikian

secara

jelas

pengadaan tanah.

masyarakat akan muncul dengan sendirinya seiring akomodatifnya

DAFTAR PUSTAKA

pemerintah

Buku:

terhadap

aspirasi

mereka; 3.

Benson,

Kewenangan harus

eminent

domain

digunakan

proporsional,

4.

Dengan

kata

tanah

harus

menjunjung

tinggi

prinsip

Among

Five

Approaches.

Second

Edition.

Oaks.

tentang

Publications.

Penelitian

an umum, yang tidak hanya fokus

Penerbit Kencana.

masalah

mekanisme

konflik

tanah,

penetapan

dan

pemberian kompensasi, melain-

Thousand

Harrison, Lisa. (2007). Metodologi

pengadaan tanah untuk kepenting-

pada

York:

Choosing

Perlu pendalaman lebih lanjut ilmiah

New

Inquiry and Research Design:

Sage

studi

Eminent

Creswell, J. W. (2007). Qualitative

manusiawi, demokratis, dan adil;

melalui

(2010).

Palgrave Macmillan.

lain,

pengadaan

Rights:

Re-Examined.

mengambil keuntungan sepihak

dilakukan.

(ed.).

Domain and Regulatory Takings

tendensi

dari proses pengadaan tanah yang

Bruce

Property

secara

tanpa

L.

Politik.

Jakarta:

Nasution, S. (1996). Metode Research. Jakarta: PT. Bumi Aksara. World

Bank.

(2004).

Involuntary

kan juga pada masalah hubungan

Resettlement

Sourcebook:

agraria pada umumnya. Studi

Planning and Implementation in

tersebut akan menemukan nilai-

Development

nilai yang hidup, cara pandang,

Washington: The International

Projects.

123


Bank for Reconstruction and

International

Development, the World Bank.

Bilingual

Journal

of

Education

and

Bilingualism, Vol. 12, No. 3, pp. 261-271.

Jurnal: Fish, Chelsea. (2011). Land Acquisition

Habib,

Adam.

(2005).

State-Civil

for Special Economic Zones in

Society

India. Thesis. USA: Temple

Apartheid South Africa. Social

University Graduate Board.

Research, Vol. 72, No. 3, South

Cabannes, Yves et al. (2007). Finding Solutions to Forced Evictions Worldwide: A Priority to Meet

Relations

in

Post-

Africa: The Second Decade (FALL), pp. 671-692. Kendra,

Jagruti.

(1994).

Forced

the MDGs and Implement the

Evictions: An Indian Peoples

Habitat

Geneva,

Tribunal Enquiry into the Brutal

Switzerland: Advisory Group on

Demolitions of Pavement and

Forced Evictions (AGFE).

Slum Dwellers Homes by Justice

Agenda.

Chaudhry, Shivani. (2014). How to

Hosbet

Suresh.

India:

The

Respond to Forced Eviction: A

Committee for the Right to

Handbook

Housing (CRH).

Housing

for and

India.

India:

Land

Rights

Network. COHRE.

Landford, Malcolm & Jena du Plessis. (2004). Dignity in the Rubble?

(2008).

Successes

and

Forced Evictions and Human

Strategies: Responses to Forced

Rights Law. Geneva: Centre on

Evictions.

Housing Rights and Evictions

Sri

Lanka:

Wits

Associates.

(COHRE).

COHRE & ACHR. (2001). Forced

Mgbako, Chi et al. (2010). Forced

Evictions in Bangladesh: We

Eviction and Resettlement in

Didn’t Stand a Chance. Geneva:

Cambodia: Case Studies from

COHRE & ACHR.

Phnom

Penh.

Washington

Cummins, Jim. (2009). Pedagogies of

University Global Studies Law

Choice: Challenging Coercive

Review, Vol. 9, No. 39, pp. 39-

Relations

76.

of

Power

in

Classrooms and Communities.

124


Munch,

P.

(1976).

An

Economic

Analysis of Eminent Domain.

Volume 2, No. 1

Internet: Asian

Human

Rights

Commission.

Journal of Political Economy,

(2006).

Indonesia:

Excessive

Vol 84, No. 3, pp. 473-498.

Force Used by Police in Central

Office of the High Commissioner for

Lombok. Article on Website.

Human Rights. (2011). Forced

Http://www.Ahrchk.net/ua/main

Evictions

file.php/2006/1812.

Assessment

Questionnaire.

Geneva:

pada Minggu, 23 Nopember

OHCHR, United Nations. Otiso,

M.,

Kefa.

Evictions

(2012).

in

Kenyan

Diakses

2014, Jam 21.55 WIB.

Forced

Liputan

Cities.

6

SCTV.

(2013).

Aksi

Demonstrasi dan Pemblokiran

Singapore Journal of Tropical

Jalan

Geography, Vol. 23, No. 3, pp.

oleh Paguyuban Wahana Tri

252-267.

Tunggal.

Romero, Sean. (2007). Mass Forced

Daendels

Kulonprogo

http://www.liputan6.com/2013.

Evictions and the Human Right

sctv.html/. Diakses pada Kamis,

to

11 Desember 2014, Jam 21.30

Adequate

Zimbabwe.

Housing

in

Northwestern

Journal of International Human

WIB. Tempo

Interaktif.

Rights, Vol. 5, Issue 2, pp. 275-

Wariskan

297.

Sultan

Younus, Muhammad. (2013). Pakistan:

(2009).

Belanda

Sengketa

Tanah

dan

Pakualam.

http://www.tempointeraktif.com

Forced Evictions and Socio-

/hg/nusa/2009/05/20/brk.

Economic Costs for Vulnerable

Diakses

Communities:

Desember

Karachi,

An

Pakistan:

Overview. Urban

resource Centre.

pada 2014,

Minggu, Jam

28

22.45

WIB. Wawancara:

Dokumen:

Bapak Arie Yuriwin, Kepala Kantor

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

Wilayah

(Kanwil)

tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pertanahan

Pembangunan

DIY, pada Senin, 29 Desember

Kepentingan Umum.

Untuk

2014.

Nasional

Badan (BPN)


Bapak R. Karmadi, Koordinator KSD Kulonprogo, pada Sabtu, 27 Desember 2014. Bapak Suradi, Sekretaris Paguyuban WTT, pada Sabtu, 27 Desember 2014.

125

POTENSI PELANGGARAN HAK ATAS PROPERTI PRIVAT DALAM PEMBANGUNAN FASILITAS PUBLIK (Kasus Pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo)

Recommend Documents