Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 3 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
POLA PERILAKU PEMILIH PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PONTIANAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013 Oleh: M. RAZIKI NIM. E02109038 Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015. E-mail:
[email protected]
ABSTRAK Tulisan dalam bentuk skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan bagi pembaca mengenai Pola Perilaku Pemilih Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.Adapun informan kunci dalam penelitian ini ialah narapidana yang memiliki hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Kubu Raya. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013 di dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan II A Pontianak memiliki perbedaan yang sangat kontras. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak berlangsung tidak efektif. Perilaku pemilih di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak cenderung kepada pilihan rasional. Kata-kata Kunci: Pola Perilaku Pemilih, Narapidana, dan Pilihan Rasional
OCCUPANTS VOTER BEHAVIOR PENITENTIARY CLASS II A PONTIANAK IN THE ELECTION OF REGENT AND VICE REGENT OF KUBU RAYA 2013 ABSTRACT Posts in the form of this paper is intended to provide knowledge to the reader about the Pattern of Behavior Voter Occupants Penitentiary Class II A Pontianak in the Election of Regent and Vice Regent of Kubu Raya in 2013. The study was conducted using qualitative descriptive method. The key informants in this study is that prisoners have the right to vote based on the voters list (DPT) in the General Election Commission Kubu Raya Regency. Elections Regent and Vice Regent Kubu Raya in 2013 inside and outside Penitentiary II A Pontianak have very contrasting difference. Election of Regent and Vice Regent of Kubu Raya in 2013 at the Penitentiary Class II A Pontianak lasted ineffective. Voter behavior in Penitentiary Class II A Pontianak tend to rational choice. Keywords: Voter Behavior, Prisoners, and Rational Choice
1 M. RAZIKI, NIM. E02109038 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 3 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
menggantikan Undang-Undang Nomor 22
Pendahuluan
Tahun 1999. A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
Sejarah perpolitikan Indonesia yaitu reformasi
1998
awal
rakyat daerah terhadap pemerintahan yang
perubahan yang signifikan terhadap sistem
rentan korup dan juga merupakan jawaban
ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik
dari aspirasi rakyat daerah yang sejak lama
Indonesia. Sejak reformasi 1998 sebanyaknya
menginginkan lahirnya kepala daerah yang
telah dilakukan empat kali perubahan atau
berasal
amandemen terhadap UUD 1945 yaitu pada
bahwa putra daerah lebih responsif terhadap
tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Salah satu
permasalahan di daerah, sehingga dapat
produk reformasi adalah Undang-Undang
membuat sebuah kebijakan yang tepat dan
Nomor
tentang
efektif.Mengingat bahwa selama orde baru
Pemerintahan Daerah atau dikenal dengan
(orba) kepala daerah ditunjuk langsung oleh
sebutan Otonomi Daerah (Otda). Undang-
pusat, akibatnya kebijakan yang diambil tidak
Undang tersebut hadir akibat pemerintahan
mengakar di kalangan masyarakat daerah.
22
merupakan
Tahun
1999
titik
2004 seketika menjadi penawar kegelisahan
yaitu
yang sentralistik, sehingga pembangunan di daerah tidak berkembang pesat. Seiring
daerah
setempat.Asumsinya
Kabupaten Kubu Raya merupakan Daerah Tingkat II yang baru dimekarkan
roda
tahun 2007 lalu.Akibat pemekaran tersebut,
pemerintahan daerah berdasarkan amanat
keberadaan kepala daerah sangatlah penting
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
guna memimpin jalannya roda pemerintahan.
timbul
permasalahan-permasalahan
Berdasarkan amanat UU Nomor 32 Tahun
substansial khususnya mengenai pemilihan
2004, dalam rangka menghadirkan pemimpin
kepala
tersebut
daerah secara demokratis, pada tahun 2008
mengamanatkan bahwa kepala daerah dipilih
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Kubu Raya menyelenggarakan
(DPRD),
dengan
dari
daerah.
berjalannya
Undang-Undang
sehingga
Kolusi,
Daerah
Korupsi
dan
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk
Nepotisme (KKN) santer terjadi. Akibatnya
pertama
timbul keresahan di masyarakat yang berujung
pasangan H.Muda Mahendrawan, SH dan
disahkannya
Andreas Muhrotein keluar sebagai pemenang.
Undang-Undang
Nomor
32
kalinya.
Pada
pemilu
tersebut
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2 M. RAZIKI, NIM. E02109038 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 3 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Merupakan amanat konstitusi, pada
Berdasarkan data awal yang diperoleh
tanggal 19 September 2013 KPUD Kabupaten
dari KPUD Kabupaten Kubu Raya, tercatat
Kubu
menyelenggarakan
angka partisipasi pemilih pada pemilihan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu
Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun
Raya untuk
2013 sebagai berikut:
Raya
kembali
yang kedua kalinya. Pada
pemilihan kepala daerah tersebut diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon, yaitu: -
Djohanysah dan Ahok Angking diusung oleh Partai Demokrasi Kebangkitan dan Partai Demokrat dengan nomor urut 1.
-
H. Muda Mahendrawan, SH. dan Ir. Suharjo,
MMA.
merupakan
calon
Drs. Kamaruzzaman, MM dan Hj. Andi Salmah diusung oleh Partai Peduli Rakyat Nasional, PKPI, dan Golkar dengan nomor
David Maryansyah, S.Sos. dan Hasbulloh, SH. diusung oleh Partai Kedaulatan, PKB, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Matahari
Bangsa,
Partai
Republik
Nusantara, PBB, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, dan Partai Persatuan Ummah Indonesia dengan nomor urut 4. -
DPT
395.577 pemilih
100 %
Partisipasi Pemilih
259.724 pemilih
65,66%
Jumlah Golput
135. 853 pemilih
34,34 %
Sumber: KPUD Kabupaten Kubu Raya
H. Rusman Ali, SH. dan Drs. Hermanus, M.Si. diusung oleh PAN, PDI Perjuangan dan PBR dengan nomor urut 5.
A.1
menunjukan
bahwa
sebanyak 395.577 orang penduduk Kabupaten terdaftar dalam DPT Kubu Raya. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 259.724 (65,66 %) pemilih
urut 3. -
Angka Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013
Tabel
independen dengan nomor urut 2. -
Tabel 1
berpartisipasi
menggunakan
hak
pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013. Angka partisipasi tersebut merupakan akumulasi dari suara sah dan suara tidak sah yang digunakan pemilih
pada
Selebihnya,
hari
tercatat
pemungutan sebanyak
suara. 135.853
(34,34%) pemilih tidak menggunakan hak pilihnya
atau
golongan
putih
(golput).
Banyaknya pemilih yang golputdiakibatkan oleh beberapa alasan rasional seperti: sikap pesimis terhadap pemerintahan; pekerjaan yang tidak dapat ditinggal; dan merantau sebagai mahasiswa. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya tahun 2013 3
M. RAZIKI, NIM. E02109038 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 3 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
menempatkan pasangan H. Rusman Ali, SH
dalam daftar pemilih”.Selain itu, Peraturan
dan Hermanus, M.Si keluar sebagai pemenang
KPU Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 34 ayat (2)
dengan perolehan suara yang dapat dilihat
disebutkan juga bahwa “Pemilih yang sedang
pada tabel A.2 berikut:
menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS pada Lembaga Pemasyarakatan
Tabel 2 Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 No. Urut 1
2
3 4
5
Nama Kandidat Djohansyah/Ahok Angking H. Muda Mahendrawan, SH/Ir.H. Suharjo,MMA Drs. Kamaruzzaman, MM/Hj. Andi Salmah David Maryansyah, S.Sos & Hasbulloh, SH H. Rusman Ali, SH/Drs. Hermanus, M.Si
Perolehan Suara
Persentase (%)
8.144
3,18
107.379
41,98
/rumah
tahanan
1,99
23.199
9,07
bersangkutan,
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut : a. Keterbatasan
5.089
yang
ruang
gerak
dan
media
informasi di Lapas dapat mengakibatkan penghuni
Lapas
kesulitan
mengenal
pasangan calon bupati dan wakil bupati 111.990
43,78
Sumber : KPUD Kabupaten Kubu Raya
terkait. b. Sebagai fasilitas negara, Lapas merupakan tempat yang dilarang untuk berkampanye.
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013, tidak hanya masyarakat umum yang memiliki hak dan andil
dalam
pesta
demokrasi
Kelas
II
A
oleh Pemerintah Kubu Raya tidak pernah dirasakan oleh narapidana. Berdasarkan latar belakang di atas,
tersebut,
melainkan juga para penghuni di Lembaga Pemasyarakatan
c. Kebijakan/Peraturan Daerah yang dibuat
Pontianak.
Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2008 Pasal 3 ayat (1) berbunyi “Warga negara yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak pilih”. Pada ayat (2) berbunyi “Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait
pola
Lembaga
perilaku
pemilih
Pemasyarakatan
Kelas
penghuni II
A
Pontianak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013. Adapun fokus penelitian yaitu mengenai pola perilaku pemilih penghuni Lapas Kelas II A Pontianak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013.
(1) didaftarkan oleh penyelenggara pemilu 4 M. RAZIKI, NIM. E02109038 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 3 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
pemilihan umum pemilih menjadi subjek yang
B. Rumusan Permasalahan Pada
penyelenggaraan
Pemilihan
sangat menentukan terpilihnya salah satu
Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun
kandidat.Dalam pemilihan umum juga tidak
2013, tidak hanya masyarakat umum yang
jarang bahwa pemilih yang terdaftar sebagai
memiliki hak pilih, melainkan juga para
pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau
penghuni Lapas Kelas II A Pontianak juga
golput.Namun, golput dalam pemilihan umum
memiliki andil untuk memberikan suara
juga dapat diartikan sebuah perilaku politik.
menentukan bupati dan wakil bupati guna
Beberapa ahli mendefenisikan perilaku
memimpin pemerintahan lima tahun kedepan.
politik sebagai berikut:
Oleh sebab itu, maka peneliti merumuskan
- Menurut
Setiadi
dan Kolip (2011:3),
masalah sebagai berikut: “Bagaimana pola
“Perilaku Politik adalah perilaku yang
perilaku pemilih penghuni Lapas Kelas II A
dilakukan seseorang secara individu atau
Pontianak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
secara kelompok guna memenuhi hak dan
Bupati Kubu Raya tahun 2013?”
kewajibannya sebagai insan politik”. - Menurut Rahman (2002:50), “Perilaku
C. Tujuan Penelitian
politik dapat diartikan sebagai keseluruhan
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan
tingkah laku politik para aktor politik dan
untuk mengetahui Pola Perilaku Pemilih
warga negara yang dalam manifestasi
Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II
kongkretnya
A Pontianak dalam menentukan pilihannya
hubungan kultur politik”.
terhadap salah satu calon Bupati dan Wakil
Dari
telah
beberapa
saling
definisi
memiliki
tersebut,
Bupati Kubu Raya tahun 2013 dengan
peneliti berpendapat bahwa perilaku politik
pendekatan perilaku pemilih.
adalah
suatu
sikap
dan
tindakan
oleh
seseorang ataupun sekelompok orang yang Tinjauan Pustaka
berorientasi pada kepentingan umum dan harkat orang banyak.Misalnya, berpartisipasi
A. Perilaku Pemilih Perilaku pemilih merupakan perilaku
dalam pemilihan umum memilih presiden, DPR, kepala daerah dan lain sebagainya.
politik yang merujuk pada sebuah perilaku
Secara umum, teori mengenai perilaku
yang timbul dalam kontestasi pemilihan
pemilih dikategorikan ke dalam dua kubu teori
umum.Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam
yakni
Mazhab
Colombia
dan
Mazhab 5
M. RAZIKI, NIM. E02109038 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 3 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Michigan.Teori
dari
berkesimpulan
bahwa
Mazhab
Colombia
sosial dan pengelompokan sosial-usia,
faktor
sosiologis
jenis kelamain, agama, pekerjaan, latar
menjadi pembentuk perilaku pemilih dalam
belakang
pemilu.Kubu
bahwa
dalam kelompok formal dan informal
masyarakat sebagai kesatuan kelompok yang
memberikan pengaruh cukup signifikan
bersifat vertikal berdasarkan status sosial,
terhadap pembentukan perilaku pemilih.
sehingga perbedaan tersebut yang membentuk
Dalam banyak penelitian, faktor agama,
persepsi, keyakinan dan sikap politik masing-
aspek geografsi (kedaerahan), dan faktor
masing individu.Sedangkan Kubu Mazhab
kelas atau status ekonomi mempunyai
Michigan
korelasi nyata dengan perilaku pemilih.
ini
berpendapat
berkesimpulan
bahwa
faktor
psikologis lah yang membentuk perilaku
keluarga,
kegiatan-kegiatan
2) Pendekatan Psikologis
pemilih.Kubu ini berpendapat bahwa dalam
Pelopor pendekatan ini adalah Agust
menentukan
Campbell
pilihannya,
dipengaruhi
kekuatan
masyarakat
psikologis
dan
dikembangkan
oleh
yang
Universitas Michigan, sehingga model
berkembang dalam dirinya sendiri yang
perilaku psikologis sering disebut Mazhab
merupakan akibat dari sosialisasi politik.
Michigan.Teori ini dilandasi oleh konsep
Kemudian,
melalui
sikap
berkembang
suatu
proses ikatan
inilah yang
akan besifat
psikologis (Putra, 2003:251).
dan
sosialisasi.Sikap
seseorang
mempengaruhi perilaku politiknya. Sikap terbentuk melalui proses sosialisasi yang berlangsung lama, bahkan bisa jadi sejak pemilih masih berusia dini.
B. Pendekatan Perilaku Pemilih Menurut Adam Nursal (2004:54-69), ada beberapa pendekatan dalam
perilaku
3) Pendekatan Rasional Pada pendekatan ini difahami bahwa
pemilih:
para pemilih melakukan “Penilaian”
1) Pendekatan Sosiologis
yang valid terhadap tawaran-tawaran
Pendekatan
ini
bahwa
yang diberikan.Pemilih rasional memiliki
karakteristik dan pengelompokan sosial
motivasi, prinsip, pengetahuan yang
merupakan faktor yang mempengaruhi
cukup.Tindakan mereka bukan hanya
perilaku
Mazhab
faktor kebetulan atau kebiasaan, bukan
Columbia, pendekatan sosiologis pada
untuk kepentingan sendiri melainkan
pemilih.
menjelaskan
Menurut
dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik 6 M. RAZIKI, NIM. E02109038 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 3 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
untuk
kepentingan
umum,
menurut
fikiran dan pertimbangan yang logis.
Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal usul, faham dan agama sebagai ukuran dalam memilih.Biasanya pemilih jenis ini lebih
C. Jenis-Jenis Pemilih Menurut Firmanzah (2007:134-139) ada empat jenis pemilih, yaitu:
mengutamakan
kepribadian
dan
figur
pemimpin.
1) Pemilih Rasional
4) Pemilih Skeptis
Pemilih Rasional memiliki orientasi tinggi
Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi
pada
ideologi
“policy-problem-solving”
berorientasi
rendah
pada
dan
yang
tinggi.Golongan
putih
faktor
(golput) di Indonesia atau di manapun
ideologi.Dalam hal ini pemilih lebih
sangat didominasi oleh jenis pemilih
mengutamakan
kontestan
ini.Kalaupun
dalam program kerjanya. Program kerja
pemungutan
atau “Platform” bisa dianalisis dalam dua
melakukannya secara acak atau random.
hal: (1) Kinerja di masa lampau (back
Mereka berkeyakinan bahwa siapapun
ward looking), dan (2) Tawaran program
yang memenangkan pemilu tidak akan
untuk menyelesaikan permasalahan yang
bisa membawa perubahan seperti yang
ada.
mereka harapkan.
kemampuan
berpartisipasi suara,
dalam
biasanya
mereka
2) Pemilih Kritis Pemilih jenis ini merupakan perpaduan
D. Partisipasi Politik
antara tingginya orientasi kemampuan kontestan
dalam
menuntaskan
Hampir semua kegiatan politik dapat dikelompokan
sebagai
partisipasi
Budiardjo
(1981:1)
permasalahan maupun tingginya orientasi
politik.
mereka
mengungkapkan bahwa:
akan
hal-hal
yang
bersifat
ideologis. Pentingnya ikatan ideologis membuat
loyalitas
pemilih
Mariam
sebuah
“Partisipasi Politik adalah kegiatan
terhadap
seseorang atupun sekelompok orang untuk
seorang kontestan cukup tinggi dan tidak
ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik,
semudah pemilih rasional yang dapat
yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara
merubah pilihan.
dan secara langsung atau tidak langsung
3) Pemilih Tradisional
mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)”.Adapun
yang
termasuk
dalam 7
M. RAZIKI, NIM. E02109038 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 3 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
partisipasi politik seperti memberikan suara
sedikit banyak langsung bertujuan untuk
pada pemilihan umum, menghadiri rapat
mempengaruhi
umum, menjadi anggota dari suatu partai atau
negara dan/atau tindakan yang diambil
kelompok kepentingan dan sebagainya.
oleh mereka (Budiardjo, 1981:1-2).
seleksi
pejabat-pejabat
Selain itu Huntington dan Joan Nelson
Dari pemaparan mengenai partisipasi politik
(dalam Agustino, 2009:188) mengemukakan
di atas, peneliti berpendapat bahwa partisipasi
bahwa “Partisipasi politik adalah suatu sikap
politik adalah suatu kegiatan yang dilakukan
politik yang mencangkup segala kegiatan atau
oleh warga negara yang sadar dan peduli
aktivitas (action) yang mempunyai relevansi
terhadap
politik ataupun hanya memengaruhi pejabat-
memberikan suara kepada salah satu kandidat
pejabat
dalam pemilihan umum.
pemerintah
keputusan
dalam
pemerintah”.
mengambil
Menurut
bersifat
terorganisis sporadis,
individual
atau secara
atau
spontan, damai
kolektif,
mantap atau
umum.Contohnya,
mereka
(dalam Budiardjo,1981:2) bahwa Partisipasi bisa
kepentingan
atau
dengan
E. Partisipasi dalam Pemilihan Umum Secara umum partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif
dalam kehidupan
kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak
politik, baik itu dalam memilih pemimpin baik
efektif.
secara langsung maupun tidak langsung Ada
dikemukakan
beberapa oleh
pendapat
para
sarjana
yang tentang
partisipasi politik: 1) Herbert McClosky:
mempengaruhi
kebijakan
pemerintah.
Kegiatan tersebut meliputi pemberian suara pada pemilihan umum, menghadiri rapat
“Partisipasi politik
umum, mengadakan lobbying dengan pejabat
adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari
pemerintah atau anggota parlemen, menjadi
warga masyarakat melalui mana mereka
anggota partai politik dan sebagainya. Dalam
mengambil bagian dalam proses pemilihan
pemilihan umum diperlukannya partsisipasi
penguasa, dan secara langsung atau tidak
masyarakat/pemilih.
langsung, dalam
proses
pembentukan
kebijakan umum”.
pemilihan umum merupakan indikator kualitas
2) Norman H. Nie dan Sidney Verba: “Partisipasi
politik
Partisipasi Politik masyarakat dalam
adalah
demokrasi. Semakin banyak warga yang
kegiatan
terlibat dalam pemilihan umum merupakan
pribadi warga negara yang legal yang
signal bahwa masyarakat peduli terhadap 8
M. RAZIKI, NIM. E02109038 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 3 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
negara/pemerintahan. Namun, jika sedikit
5) Dalam masyarakat yang demokratis, maka
orang yang berpartisipasi dalam pemilihan
media politik berfungsi sebagai saluran
umum, maka ini merupakan signal bahwa
advokasi
masyarakat
kebijakan dan program-program lembaga
apatis
terhadap
negara/pemerintahan (Budiardjo,1981:3).
yang
bisa
membantu
agar
politik dapat disalurkan kepada media massa.
F. Komunikasi Politik Menurut
Cangara
(2011:30),
G. Narapidana
Komunikasi politik dapat diartikan sebagai
Menurut Suhardjo (dalam Panjaitan,
suatu proses komunikasi yang memiliki
1995:43), Narapidana adalah orang tersesat
implikasi atau konsekuensi terhadap aktvitas
yang mempunyai waktu dan kesempatan
politik. Dalam komunikasi politik terdapat
untuk
unsur-unsur
sumber
Indonesia, Narapidana adalah orang hukuman
(komunikator), pesan, media atau saluran,
(orang yang sedang menjalani hukuman
penerima dan efek.
karena tindak pidana); atau terhukum.Menurut
sebagai
berikut:
Adapun fungsi komunikasi politik
UU
bertobat.Dalam
No.
12
Kamus
Tahun
Bahasa
1995
tentang
menurut McNair (dalam Cangara, 2011:33)
pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana
memiliki lima fungsi dasar, yakni :
yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di
1) Memberikan informasi kepada masyarakat
Lembaga Pemasyarakatan.Dengan demikian,
apa yang terjadi di sekitarnya.
pengertian Narapidana adalah seseorang yang
2) Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada.
masalah-masalah
politik
sehingga bisa menjadi wacana
dalam
membentuk opini publik, dan mengembalikan
hasil
opini
itu
kepada
masyarakat. 4) Membuat
tindak
kejahatan
yang
telah
menjalani persidangan dan divonis hukuman
3) Menyediakan diri sebagai platform untuk menampung
melakukan
pidana
serta
ditempatkan
dalam
suatu
bangunan yang disebut penjara.
H. Lembaga Pemasyarakatan Lembaga
Pemasyarakatan
(Lapas)
adalah tempat untuk melakukan pembinaan publikasi
yang
ditunjukan
terhadap
narapidana di
dan
anak
Indonesia.
didik
kepada pemerintah dan lembaga-lembaga
pemasyarakatan
Lembaga
politik.
Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana 9
M. RAZIKI, NIM. E02109038 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 3 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Teknis
di
bawah
Direktorat
Jenderal
Adapun
fungsi
PemasyarakatanKementerian Hukum dan Hak
menurut
Asasi
M.01.PR.07.03 tahun 1985 Pasal 2,seperti :
Manusia
Kehakiman).
(dahulu
Departemen
Penghuni
Lembaga
Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga
yang
statusnya
masih
tahanan,
maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses
peradilan
bersalah
dan
belum
ditentukan
tidak
oleh
atau
hakim(http://id.wikipedia.org/
Keputusan
Pemasyarakatan MenteriNomor:
a) Melakukan pembinaan narapidana/anak didik. b) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja c) Melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik d) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas
wiki/Lembaga_Pemasyarakatan).
e) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
I.
Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun
Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Menurut
Samosir
(2012:128-129),
1995
tentang
Pemasyarakatan
bahwa
tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan
pembinaan harus dilaksanakan berdasarkan
(Lapas) adalah melakukan pembinaan bagi
asas:
warga binaan pemasyaraatan berdasarkan
a) Pengayoman
sistem, kelembagaan dan cara pembinaan
b) Persamaan perlakuan dan pelayanan
sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan
c) Pendidikan
dalam sistem peradilan pidana. Lembaga
d) Pembimbingan
Pemasyarakatan
e) Penghormatan
dipersiapkan
berbagai
program pembinaan bagi para narapidana sesuai
dengan
tingkat
pendidikan,
jenis
kelamin, agama dan jenis tindakan pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan narapidana juga disesuaikan pula
harkat
dan
martabat
manusia f) Kehilangan kemardekaan merupakan satusatunya penderitaan g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu
dengan lama hukuman yang akan ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari.
10 M. RAZIKI, NIM. E02109038 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 3 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
dari data yang bersumber dari dokumen, arsip
Metode Penelitian
dan sebagainya.Dan setelah data terkumpul, barulah peneliti melakukan analisis data,
A. Jenis Penelitian Dalam melakukan penelitian mengenai perilaku penghuni Lembaga Pemasyarakatan
menguji
validitas
data
dan
membuat
kesimpulan.
Kelas II A Pontianak, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Penelitian
deskriptif
kualitatif
adalah sebuah penelitian yang bertumpu padakualitas karakteristik
datamengenai objek
yang
fakta
dan
diteliti,
serta
memberikan interpretasi yang tepat.
C. Lokasi dan Waktu Penelitian - Lokasi Penelitian Penelitian
ini
dilakukan
di
Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak yang terletak di Jl. Adi Sucipto Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
B. Langkah-Langkah Penelitian Pada penelitian ini, peneliti menyusun dalam
dua
Peneliti melakukan rangkaian penelitian ini
kepustakaan
dan
dimulai dari tanggal 02 Juni 2014 s.d. 20
langkah-langkah
penelitian
tahapan,
studi
yaitu
- Waktu Penelitian
penelitian lapangan. Pada studi kepustakaan
Januari 2015.
peneliti mempelajari literatur-literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini dalam bentuk, teori, definisi, konsep, maupun
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
pendapat seseorang yang diperoleh dari buku, majalah, koran, artikel, jurnal dan sebagainya. Selain itu, dalam tahapan ini pula peneliti juga
A. Gambaran
Umum
Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
membuat pedoman penelitian berupa pedoman observasi.
Pontianak adalah salah satu unit pelaksana
merupakan
teknis di jajaran Kantor Wilayah Departemen
tahapan dimana peneliti mulai mengumpulkan
Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan
data primer dan data sekunder.Data primer
Barat
diperoleh
bimbingan dan pembinaan terhadap warga
wawancara
dan
Penelitian
dari
pedoman lapangan
hasil
wawancara
kepada
yang
melaksanakan
tugas
pokok
informan, sedangkan data sekunder diperoleh 11 M. RAZIKI, NIM. E02109038 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 3 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
binaan dalam menjalani masa hukuman di
-
wilayah hukum Provinsi Kalimantan Barat. Adapun
visi
dan
misi
Blok F terdiri dari 4 kamar yang merupakan kamar karantina
Lembaga
-
Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak sebagai
oleh napi kasus narkoba -
berikut :
Blok G terdiri dari 14 kamar yang dihuni
Blok H terdiri dari 11 kamar yaitu kamar
Visi :
pengasingan hukuman mati dan seumur
Terwujudnya Pemilihan Kesatuan Hubungan
hidup.
Hidup Kehidupan dan Penghidupan Warga
Berdasarkan
data
terakhir
per
Binaan Pemasyarakatan
September 2014, jumlah narapidana yang
Misi :
menghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
Melaksanakan Perawatan dan Pembinaan
II A Pontianak berjumlah 709 orang, terdiri
Warga
dari
Pemasyarakatan
Penegakan
Hukum
dalam
Kerangka
Pencegahan
dan
659
laki-laki
Umumnya
dan
daya
50
perempuan.
tampung
Lembaga
Penanggulangan Kejahatan serta Pemajuan
Pemasyarakatan Kelas II diisi sebanyak 500
dan Perlindungan HAM
orang narapidana. Namun, beda halnya yang
Sebagai pemasyarakatan,
sebuah di
Lapas
Kelas
hunian
diperlihatkan
II
Pontianak.
A
oleh
Lapas
Terdapat
Kelas
kelebihan
II
A
kapasitas
Pontianak terdapat kamar-kamar yang terletak
narapidana yaitu sebanyak 209 orang yang
di 8 (delapan) blok. Total jumlah kamar yang
memadati Lapas tersebut.Ditegaskan oleh Sub
ada di seluruh blok ada 89 kamar dengan
Bagian Tata Usaha bahwa kelebihan kapasitas
rincian sebagai berikut:
tersebut
-
narapidana dari Lapas Kota Singkawang.
Blok A terdiri dari 8 kamar yang dihuni oleh napi khusus wanita
-
adanya
penitipan
Adapunklasifikasiwarga
Blok B terdiri dari 12 kamar yang dihuni
binaan/narapidana menurut agama dan jenis
oleh Narapidana kasus Narkoba
kelaminnya sebagai berikut:
Blok C terdiri dari 12 Kamar yang dihuni
-
Narapidana
yang
beragama
islam
oleh Napi umum
sebanyak 572 orang, terdiri dari 530 laki-
Blok D terdiri dari 14 kamar dan juga
laki dan 42 perempuan.
dihuni oleh napi umum -
dikarenakan
-
Narapidana
yang
beragama
protestan
Blok E terdiri dari 14 kamar yang dihuni
sebanyak 34 orang, terdiri dari 31 laki-laki
oleh napi umum
dan 3 perempuan. 12
M. RAZIKI, NIM. E02109038 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 3 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
-
Narapidana
yang
beragama
Budha
sebanyak 54 orang, terdiri dari 50 laki-
kadang berakhir dengan pertengkaran yang berujung pada kontak fisik antar pendukung. Gejolak
laki dan 4 perempuan. -
-
-
Narapidana
yang
beragama
Hindu
politik
mengakibatkan
masa
di
masyarakat
pemilihan
tersebut
sebanyak 1 orang, terdiri dari 1 orang
menjadi tegang dan tidak kondusif.Muncul
laiki-laki.
kerentanan
konflik
sosial
baik
antar
Kristen
masyarakat maupun kelompok tertentu yang
sebanyak 47 orang, terdiri dari 44 laki-laki
dapat berdampak pada bentrok fisik antar
dan 3 perempuan.
masyarakat Kabupaten Kubu Raya.
Narapidana
yang
beragama
Setiap
Narapidana yang beragama Konghucu
pemilih
memiliki
sebanyak 1 orang, terdiri dari 1 orang laki-
pilihannya
laki.
diungkapkan oleh FR seorang pedagang kaki lima:
masing-masing,
kriteria
“Bupati
terpilih
seperti
yang
pasti
akan
B. Dinamika Pemilihan Bupati dan Wakil
memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang
Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Luar
memiliki kesamaan etnis dengan nya”. Pada
Lapas
lokasi yang sama dan pernyataan yang hampir
Kontestasi
sama
juga
diutarakan
oleh
seorang
Bupati
dan
tahun
2013
pengunjung berinisial MF. Ia mengatakan:
merupakan sebuah momen yang seketika
“Saya akan pilih bupati yang beragama
membuat situasi sosial masyarakat menjadi
islam”.
panas.Hal tersebut terjadi akibat adanya
menunjukan bahwa paham kesukuan dan
perbedaan
pilihan
masyarakat
keagamaan masih kental di tengah-tengah
kandidat
bupati
dan
Wakil
Bupati
Pemilihan
Kubu
Raya
wakil
terhadap bupati
Beberapa
pernyataan
tersebut
masyarakat Kubu Raya.
dan
Pada masa pemilu, tahapan kampanye
Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013, hampir
merupakan yang paling ditunggu-tunggu, baik
di
bagi kandidat dan tim sukses (timses) maupun
tertentu.Menjelang
setiap
tempat
pemilihan
Bupati
masyarakat
berbicara
mengenai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
masyarakat
Kubu Raya tahun 2013.Dalam perbincangan
menjadi masa strategis bagi para kandidat dan
tersebut kerap kali muncul rasisme dan
timsesnya.Dimana pada tahapan inilah mereka
fanatisme.Bahkan,
berlomba-lomba
perbincangan
tersebut
dukungan
setempat.
dari
mencari
Masa
kampanye
perhatian
masyarakat.Mulai
dan dari 13
M. RAZIKI, NIM. E02109038 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 3 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
melakukan pertemuan terbatas bahkan sampai
peraga kampanye di tempat-tempat umum,
dengan pertemuan tidak terbatas.
baik berupa sapanduk, baliho, dan stiker.
Selain melakukan kampanye tatap
Salah seorang pengunjung berinisial MF
muka, para kandidat juga tidak ketinggalan
mengungkapkan bahwa visi dan misi, program
berkampanye
peraga
kerja serta track record (rekam jejak) kandidat
kampanye, seperti: Spanduk, Baliho, dan
menjadi pertimbangannya dalam menentukan
stiker. Pada alat peraga kampanye yang
pilihan terhadap salah satu pasangan kandidat
dipasang,
Bupati
menggunakan
tertulis
alat
selogan-selogan
penyemangat pasangan terkait. Pertemuan
tidak
dan
Wakil
Bupati
Kubu
Raya.Pernyataan tersebut merupakan realitas
terbatas
yang
yang terjadi
di
masyarakat
pada masa
dilakukan oleh para kandidat merupakan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu
rangkaian acara kampanye yang dilakukan
Raya tahun 2013.Bahkan, ada banyak lagi
oleh para kandidat bupati dan wakil bupati
alasan-alasan
dengan mendatangkan artis dari ibu kota guna
pilihannya.
menghibur para konstituen yang memadati lokasi kampanye terbuka yang digelar.
juga
cara
menentukan
dilakukan
guna
yaitu sosialisasi visi dan misi beserta program
oleh
kerja bila mereka terpilih menjadi bupati dan
masyarakat. Seperti yang diutarakan oleh RS:
wakil bupati. Sosialisasi yang kerap dilakukan
“Waktu kampanye biasanya calon bupati dan
oleh para pasangan calon adalah sosialisasi
atau
dialogis.Sosialisasi tersebut dilakukan guna
timsesnya
sembako
membagikan
kepada
Pernyataan
ditunggu-tunggu
Segala
dalam
mendapatkan simpati masyarakat, antara lain
Selain kandidat dan timses, masa kampanye
pemilih
sejumlah
tersebut
uang
atau
masyarakat”. bahwa
Terakhir, permasalahan yang juga
Money Politic (politik uang) atau politik
muncul adalah tentang data pemilih, banyak
transaksional
dari pemilih yang seharusnya sudah bisa
masih
menunjukan
mencari dukungan publik.
melekat
difikiran
masyarakat setempat.
memberikan suaranya tetapi tidak terdaftar di
Salah seorang pedagang kaki lima
KPUD, terjadi juga hal sebaliknya, pemilih
berinisial FR mengungkapkan bahwa pada
yang sudah meninggal dunia masih terdaftar
masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil
dan
Bupati
terpasang
mencoblos, kemudian terdapat pemilih yang
bermacam-macam bentuk dan ukuran alat
terdaftar pada dua TPS yang berbeda. Hal-hal
Kubu
Raya
2013,
mendapat
surat
undangan
untuk
14 M. RAZIKI, NIM. E02109038 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 3 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
seperti ini harus menjadi perhatian bagi
adalah konflik etnis di dalam Lapas mengingat
pemerintah daerah agar kedepannya bisa
bahwa narapidana di dalam Lapas terdiri dari
memperbaiki sistem pendataan bagi pemilih
berbagai etnis.
yang akan memberikan suaranya pada pemilu, pilpres maupun pilkada.
D. Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Lapas Kelas II A Pontianak
C. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di
Daftar
Pemilih
Tetap
(DPT)
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Kabupaten Kubu Raya khususnya di Lapas
Pontianak
Kelas II A diterangkan oleh Ketua KPUD
Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan
Kubu Raya bahwa mereka yang menghuni
Wakil Bupati di Lapas Kelas II A Pontianak
Lapas Kelas II A tidak semua memiliki hak
diungkapkan oleh seorang pegawai Lapas dan
suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil
juga sebagai KPPS pada pilihan tersebut yaitu
Bupati Kubu Raya tahun 2013. Mereka yang
AR. Ia mengungkapkan bahwa pada masa
memiliki Hak Suara pada pemilihan Bupati
kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013
tahun 2013 di Lapas Kelas II A Pontianak
adalah mereka yang memiliki identitas yang
hanya diisi dengan sosialisai cara pencoblosan
memang penduduk Kabupaten Kubu Raya.
oleh KPUD Kubu Raya. Pernyataan ini juga dikuatkan
oleh
semua
Lapas
Kelas
II A
yang
Pontianak ada 71 orang yang terdaftar dalam
salah
DPT. Yang mana mereka yang terdaftar dalam
seorang narapidana yang berinisial AS bahwa
DPT tersebut telah melewati berbagai tahapan
mereka baru mengetahui pasangan kandidat
pendataan
Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun
direkomendasikan oleh KPPS di Lapas.
diwawancarai.Ditambahkan
narapidana
Khsusnya di
oleh
oleh
KPUD
setempat
yang
2013 sehari sebelum pemungutan suara. Ditegaskan oleh AR mengenai hal
E. Pola Perilaku Pemilih Penghuni Lapas
tersebut, bahwa ada instruksi dari Pemprov
Salah seorang narapidana sekaligus
untuk tidak mengumumkan nama beserta
sebagai informan pada penelitian ini berinisial
identitas pasangan kandidat Bupati dan Wakil
“AS”, megungkapkan bahwa ia memilih salah
Bupati Kubu Raya tahun 2013, dikhawatirkan
satu pasangan kandidat tidak karena latar
akan
sama suku atau agama bahkan golongan
terjadi
konflik
horizontal
antar
narapidana. Konflik yang rentan sekali terjadi
melainkan
bahwa
partisipasi
mereka 15
M. RAZIKI, NIM. E02109038 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 3 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
dikarenakan
tuntutan
kewajiban
mereka
sebagai warga Kabupaten Kubu Raya. Ia
dari masa tahanan sebelum hari pemungutan suara dilakukan.
berharap bahwa siapapun yang menjadi
Di Tempat Pemungutan Suara (TPS)
pemenang dalam pemilihan Bupati dan wakil
31 yang merupakan TPS Khusus narapidana
Bupati
dapat
tercatat
Raya
pasangan kandidat Bupati dan Wakil Bupati
Kubu
membawa
Raya
tahun
Kabupaten
2013 Kubu
mewujudkan kesejateraan rakyat.
perolehan
suara
masing-masing
Kubu Raya tahun 2013 sebagai berikut:
Hal yang sama juga dikemukakan oleh
- Djohansyah dan Ahok Angking yang
narapidana lainnya yang berinisial “TF”,
merupakan pasangan dengan nomor urut 1
mereka yang memiliki hak suara dalam
(satu) memperoleh 1 (satu) suara.
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu
- H. Muda Mahendrawan, SH dan Ir,
Raya tahun 2013 berpartisipasi pada pemilu
Suharjo, MMA yang merupakan pasangan
tersebut
dengan nomor urut 2 (dua) memperoleh 49
lataran
peduli
dengan
daerah,
sehingga setelah mereka bebas dari masa tahanan dan kembali ke tempat asal mereka pembangunan
yang
dilaksanakan
(empat puluh sembilah) suara. - Drs. Kamaruzzamman, MM dan Hj. Andi
oleh
Salmah yang merupakan pasangan dengan
pemerintah daerah akan mereka rasakan di
nomor urut 3 (tiga) memperoleh 1 (satu)
waktu nanti.
suara. - David Maryansyah, S.Sos dan Hasbulloh,
F. Hasil Rekapitulasi di Lapas Kelas II A Pontianak Adapun hasil rekapitulasi di TPS 30
SH yang merupakan pasangan dengan nomor urut 4 (empat) memperoleh 7 (tujuh) suara.
(Lapas Kelas II A Pontianak)berdasarkan data
- H. Rusman Ali, SH dan Drs. Hermanus,
yang diperoleh dari KPPS di Lapas Kelas II A
M.Si merupakan pasangan denngan nomor
Pontianak ada sejumlah suara sah dan suara
urut 5 (lima) memperoleh 64 (enam puluh
tidak sah dengan kumulasi 66 suara berbeda
empat) suara.
dengan jumlah DPT yang telah di ditetapkan KPUD Kabupaten Kubu Raya yaitu 71 orang yang memiliki hak suara. Hal tersebut terjadi akibat adanya narapidana yang keluar/bebas
G. Pembahasan Dalam Perilaku
penelitian
Pemilih
mengenai
Penghuni
Pola
Lembaga
Pemayarakatan Kelas II A Pontianak dalam 16 M. RAZIKI, NIM. E02109038 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 3 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu
anggota
Raya tahun 2013 peneliti menggunakan teori
berlangsung.Ia mengungkapkan bahwa pada
pendekatan perilaku menurut Adam Nursal,
masa
yaitu: Psikologis, Sosiologis dan Pilihan
diperbolehkan
rasional.
pencoblosan.
Informasi
yang
disampaikan
oleh
KPPS
pada
kampanye,
waktu
di
untuk
Berdasarkan
pemilihan
Lapas
hanya
sosialisasi
pendekatan
cara
perilaku
empat narapidana di Lapas Kelas II A
pemilih oleh Adam Nursal yang dilakukan
Pontianak menjadi bahan telaah peneliti untuk
dalam penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa
mengetahui
perilaku
perilaku pemilih di Lapas Kelas II A merujuk
yang
atas dasar rasionalitas.Menurut Adam Nursal
diwawancarai yaitu AS, TF, AD, dan MS
bahwa pilihan rasional memiliki motivasi,
mengungkapkan
yang
prinsip, pengetahuan yang cukup.Tindakan
bahwa mereka
mereka bukan hanya faktor kebetulan atau
memilih salah satu pasangan kandidat Bupati
kebiasaan, bukan untuk kepentingan sendiri
dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013
melainkan untuk kepentingan umum, menurut
murni
fikiran dan pertimbangan yang logis.
pemilih.
kecenderungan Keempat
narapidana
pernyataan
substansinya hampir sama
tanpa
pola
adanya
paham
keetnisan
melainkan rasa optimis dari harapan mereka
Berdasarkan asas realitas dan apa yang
agar Kabupaten Kubu Raya menjadi lebih
menjadi interpretasi peneliti dalam penelitian
maju dari sebelumnya.
ini, aspek rasionalitas pemilihan Bupati dan
Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan
Wakil
Bupati
Kubu
Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013 di Lapas
cenderung
menjadi
dan
penelitian
mengenai
di
Luar
berbeda.Ditunjukan
Lapas dengan
sangatlah pada
Raya objek
tahun kunci
perilaku
2013 dalam
pemilih
masa
penghuni Lapas dalam Pemilihan Bupati dan
kampanye, di masyarakat umum kampanye
Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013. Hal
yang dilakukan oleh para kandidat dengan
tersebut juga dipengaruhi oleh pelaksanaan
berbagai bentuk, sedangkan masa kampanye
pemilu di Lapas yang tidak efektif dengan
di Lapas tidak diperbolehkannya kanidat
adanya instruksi dari pemprov agar dalam
bupati dan wakil bupati untuk berkampanye
sosialisasi
baik itu secara tatap muka maupun melalui
diumumkannya nama beserta visi dan misi
alat peraga kampanye.Seperti yang dinyatakan
serta program kerja yang dicanangkan oleh
oleh AR salah seorang petugas Lapas dan juga
masing-masing pasangan kandidat Bupati dan
oleh
KPUD
setempat
tidak
17 M. RAZIKI, NIM. E02109038 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 3 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013,
(psikologis), melainkan mereka memilih
melainkan sehari sebelum pemungutan suara
salah
dilakukan.
bermodalkan optimistis untuk kemajuan
satu
pasangan
murni
hanya
Kabupaten Kubu Raya semata.
PENUTUP
B. Saran Berdasarkan
yang
diuraikan di atas, dapat disajikan beberapa
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis
permasalahan
serta
memperhatikan
saran agar pemilihan kepala daerah khususnya
tujuan
di Lapas Kelas II A Pontianak dapat berjalan
penelitian, maka secara umum disimpulkan
dengan efektif. Beberapa saran dimaksud
sebagai berikut :
adalah sebagai berikut :
- Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
1. Pemerintah bersama penyelenggara pemilu
Wakil Bupati di Kabupaten Kubu Raya
duduk
khususnya di Lapas Kelas II A Pontianak
kongkrit
kurang efektif, karena adanya peraturan
mendapatkan hak yang sama dengan
KPU yang melarang kampanye di dalam
masyarakat umum untuk memperoleh
Lapas, serta adanya intruksi dari Pemprov
informasi mengenai calon terkait.
yang melarang sosialisasi kandidat Bupati
bersama agar
meningkatkan
sampai
penghuni
satu
hari
sebelum
pemilih
langkah
di
Lapas
2. Melakukan seminar-seminar yang dapat
dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013 dengan
menemukan
rasa
Lapas
nasionalis dalam
para
kehidupan
berbangsa dan bernegara.
pemungutan suara dimulai. - Pola perilaku pemilih di Lapas Kelas II A Pontianak pilihan
cenderung
rasional.
mengarah
Kesimpulan
pada
tersebut
DAFTAR PUSTAKA
berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan mengungkapkan menjatuhkan
(narapidana)
yang
bahwa
mereka
pilihan
bukan
karena
kesamaan etnis, agama, jenis kelamin, dan lain-lain
(sosiologis),
serta
kedekatan
Buku-Buku: Agustino, Leo. 2009. Pilkada dan Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Budiardjo, Miriam. 1981. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: PT Gramedia. 18
M. RAZIKI, NIM. E02109038 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 3 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Ratna. Nyoman Kutha. 2010. Metode Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Cangara, Hafied. 2011. Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Samosir, Djisman. 2012. Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan. Bandung: Nuansa Aulia.
Danim, Sudarwan. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
Satori, Djam’an dan Aan Komariah. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alvabeta.
Firmanzah. 2007. Marketing Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung. Nasir, Moh. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Nawawi, Hadari. 2003. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Nursal, Adam. 2004. Political Marketing Strategi Memenangkan Pemilu. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Panjaitan, Irawan., Petrus, Simorangkir, dan Pandapotan. 1995. Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Putra, Fadillah. 2003.Partai Politik dan Kebijakan Publik.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Prihatmoko, Joko J. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Rahman, Arifin. 2002. Indonesia. Surabaya: SIC.
Sistem
Politik
Setiadi, Elly M dan Kolip Usman. 2011. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Kencana. Silalahi, Ulber. 2010. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama. Suryabrata, Sumadi. 2004. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alvabeta. ________.2011.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alvabeta Syafiuddin, Uti Muhammad.2012. Perilaku Pemilih Masyarakat Melayu Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Ketapang. Pontianak: Fisip Untan.
Sumber Internet: Melani, Indar. 2014. Perilaku Pemilih Pemula di Kecamatan Duampanua pada Pemilukada Kabupaten Pinrang tahun 2013. Makassar: Universitas Hasanuddin, diambil pada 10 November 2014 dari: http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/ 123456789/10406/SKRIPSI%20INDAR%20 MELANI.pdf?sequence=1.
19 M. RAZIKI, NIM. E02109038 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 3 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id
Lembaga Pemasyarakatan.diambil pada 10 November 2014 dari: http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasy arakatan. Industri dan Tenaga Kerja di Kabupaten Kubu Raya. Diambil pada 8 Oktober 2014, dari: http://kuburayakab.bps.go.id/index.php?hal=ta bel_cetak&id=9
Sumber Lain: Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008
20 M. RAZIKI, NIM. E02109038 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN