POLA PERILAKU PEMILIH PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PONTIANAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013

Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik Volume 3 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

POLA PERILAKU PEMILIH PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PONTIANAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013 Oleh: M. RAZIKI NIM. E02109038 Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015. E-mail: [email protected]

ABSTRAK Tulisan dalam bentuk skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan bagi pembaca mengenai Pola Perilaku Pemilih Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.Adapun informan kunci dalam penelitian ini ialah narapidana yang memiliki hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Kubu Raya. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013 di dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan II A Pontianak memiliki perbedaan yang sangat kontras. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak berlangsung tidak efektif. Perilaku pemilih di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak cenderung kepada pilihan rasional. Kata-kata Kunci: Pola Perilaku Pemilih, Narapidana, dan Pilihan Rasional

OCCUPANTS VOTER BEHAVIOR PENITENTIARY CLASS II A PONTIANAK IN THE ELECTION OF REGENT AND VICE REGENT OF KUBU RAYA 2013 ABSTRACT Posts in the form of this paper is intended to provide knowledge to the reader about the Pattern of Behavior Voter Occupants Penitentiary Class II A Pontianak in the Election of Regent and Vice Regent of Kubu Raya in 2013. The study was conducted using qualitative descriptive method. The key informants in this study is that prisoners have the right to vote based on the voters list (DPT) in the General Election Commission Kubu Raya Regency. Elections Regent and Vice Regent Kubu Raya in 2013 inside and outside Penitentiary II A Pontianak have very contrasting difference. Election of Regent and Vice Regent of Kubu Raya in 2013 at the Penitentiary Class II A Pontianak lasted ineffective. Voter behavior in Penitentiary Class II A Pontianak tend to rational choice. Keywords: Voter Behavior, Prisoners, and Rational Choice

1 M. RAZIKI, NIM. E02109038 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN


menggantikan Undang-Undang Nomor 22

Pendahuluan

Tahun 1999. A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun

Sejarah perpolitikan Indonesia yaitu reformasi

1998

awal

rakyat daerah terhadap pemerintahan yang

perubahan yang signifikan terhadap sistem

rentan korup dan juga merupakan jawaban

ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik

dari aspirasi rakyat daerah yang sejak lama

Indonesia. Sejak reformasi 1998 sebanyaknya

menginginkan lahirnya kepala daerah yang

telah dilakukan empat kali perubahan atau

berasal

amandemen terhadap UUD 1945 yaitu pada

bahwa putra daerah lebih responsif terhadap

tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Salah satu

permasalahan di daerah, sehingga dapat

produk reformasi adalah Undang-Undang

membuat sebuah kebijakan yang tepat dan

Nomor

tentang

efektif.Mengingat bahwa selama orde baru

Pemerintahan Daerah atau dikenal dengan

(orba) kepala daerah ditunjuk langsung oleh

sebutan Otonomi Daerah (Otda). Undang-

pusat, akibatnya kebijakan yang diambil tidak

Undang tersebut hadir akibat pemerintahan

mengakar di kalangan masyarakat daerah.

22

merupakan

Tahun

1999

titik

2004 seketika menjadi penawar kegelisahan

yaitu

yang sentralistik, sehingga pembangunan di daerah tidak berkembang pesat. Seiring

daerah

setempat.Asumsinya

Kabupaten Kubu Raya merupakan Daerah Tingkat II yang baru dimekarkan

roda

tahun 2007 lalu.Akibat pemekaran tersebut,

pemerintahan daerah berdasarkan amanat

keberadaan kepala daerah sangatlah penting

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

guna memimpin jalannya roda pemerintahan.

timbul

permasalahan-permasalahan

Berdasarkan amanat UU Nomor 32 Tahun

substansial khususnya mengenai pemilihan

2004, dalam rangka menghadirkan pemimpin

kepala

tersebut

daerah secara demokratis, pada tahun 2008

mengamanatkan bahwa kepala daerah dipilih

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten Kubu Raya menyelenggarakan

(DPRD),

dengan

dari

daerah.

berjalannya

Undang-Undang

sehingga

Kolusi,

Daerah

Korupsi

dan

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk

Nepotisme (KKN) santer terjadi. Akibatnya

pertama

timbul keresahan di masyarakat yang berujung

pasangan H.Muda Mahendrawan, SH dan

disahkannya

Andreas Muhrotein keluar sebagai pemenang.

Undang-Undang

Nomor

32

kalinya.

Pada

pemilu

tersebut

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2 M. RAZIKI, NIM. E02109038 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN


Merupakan amanat konstitusi, pada

Berdasarkan data awal yang diperoleh

tanggal 19 September 2013 KPUD Kabupaten

dari KPUD Kabupaten Kubu Raya, tercatat

Kubu

menyelenggarakan

angka partisipasi pemilih pada pemilihan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu

Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun

Raya untuk

2013 sebagai berikut:

Raya

kembali

yang kedua kalinya. Pada

pemilihan kepala daerah tersebut diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon, yaitu: -

Djohanysah dan Ahok Angking diusung oleh Partai Demokrasi Kebangkitan dan Partai Demokrat dengan nomor urut 1.

-

H. Muda Mahendrawan, SH. dan Ir. Suharjo,

MMA.

merupakan

calon

Drs. Kamaruzzaman, MM dan Hj. Andi Salmah diusung oleh Partai Peduli Rakyat Nasional, PKPI, dan Golkar dengan nomor

David Maryansyah, S.Sos. dan Hasbulloh, SH. diusung oleh Partai Kedaulatan, PKB, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Matahari

Bangsa,

Partai

Republik

Nusantara, PBB, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, dan Partai Persatuan Ummah Indonesia dengan nomor urut 4. -

DPT

395.577 pemilih

100 %

Partisipasi Pemilih

259.724 pemilih

65,66%

Jumlah Golput

135. 853 pemilih

34,34 %

Sumber: KPUD Kabupaten Kubu Raya

H. Rusman Ali, SH. dan Drs. Hermanus, M.Si. diusung oleh PAN, PDI Perjuangan dan PBR dengan nomor urut 5.

A.1

menunjukan

bahwa

sebanyak 395.577 orang penduduk Kabupaten terdaftar dalam DPT Kubu Raya. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 259.724 (65,66 %) pemilih

urut 3. -

Angka Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013

Tabel

independen dengan nomor urut 2. -

Tabel 1

berpartisipasi

menggunakan

hak

pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013. Angka partisipasi tersebut merupakan akumulasi dari suara sah dan suara tidak sah yang digunakan pemilih

pada

Selebihnya,

hari

tercatat

pemungutan sebanyak

suara. 135.853

(34,34%) pemilih tidak menggunakan hak pilihnya

atau

golongan

putih

(golput).

Banyaknya pemilih yang golputdiakibatkan oleh beberapa alasan rasional seperti: sikap pesimis terhadap pemerintahan; pekerjaan yang tidak dapat ditinggal; dan merantau sebagai mahasiswa. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya tahun 2013 3

M. RAZIKI, NIM. E02109038 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN


menempatkan pasangan H. Rusman Ali, SH

dalam daftar pemilih”.Selain itu, Peraturan

dan Hermanus, M.Si keluar sebagai pemenang

KPU Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 34 ayat (2)

dengan perolehan suara yang dapat dilihat

disebutkan juga bahwa “Pemilih yang sedang

pada tabel A.2 berikut:

menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS pada Lembaga Pemasyarakatan

Tabel 2 Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 No. Urut 1

2

3 4

5

Nama Kandidat Djohansyah/Ahok Angking H. Muda Mahendrawan, SH/Ir.H. Suharjo,MMA Drs. Kamaruzzaman, MM/Hj. Andi Salmah David Maryansyah, S.Sos & Hasbulloh, SH H. Rusman Ali, SH/Drs. Hermanus, M.Si

Perolehan Suara

Persentase (%)

8.144

3,18

107.379

41,98

/rumah

tahanan

1,99

23.199

9,07

bersangkutan,

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut : a. Keterbatasan

5.089

yang

ruang

gerak

dan

media

informasi di Lapas dapat mengakibatkan penghuni

Lapas

kesulitan

mengenal

pasangan calon bupati dan wakil bupati 111.990

43,78

Sumber : KPUD Kabupaten Kubu Raya

terkait. b. Sebagai fasilitas negara, Lapas merupakan tempat yang dilarang untuk berkampanye.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013, tidak hanya masyarakat umum yang memiliki hak dan andil

dalam

pesta

demokrasi

Kelas

II

A

oleh Pemerintah Kubu Raya tidak pernah dirasakan oleh narapidana. Berdasarkan latar belakang di atas,

tersebut,

melainkan juga para penghuni di Lembaga Pemasyarakatan

c. Kebijakan/Peraturan Daerah yang dibuat

Pontianak.

Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2008 Pasal 3 ayat (1) berbunyi “Warga negara yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak pilih”. Pada ayat (2) berbunyi “Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait

pola

Lembaga

perilaku

pemilih

Pemasyarakatan

Kelas

penghuni II

A

Pontianak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013. Adapun fokus penelitian yaitu mengenai pola perilaku pemilih penghuni Lapas Kelas II A Pontianak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013.

(1) didaftarkan oleh penyelenggara pemilu 4 M. RAZIKI, NIM. E02109038 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN


pemilihan umum pemilih menjadi subjek yang

B. Rumusan Permasalahan Pada

penyelenggaraan

Pemilihan

sangat menentukan terpilihnya salah satu


kandidat.Dalam pemilihan umum juga tidak

2013, tidak hanya masyarakat umum yang

jarang bahwa pemilih yang terdaftar sebagai

memiliki hak pilih, melainkan juga para

pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau

penghuni Lapas Kelas II A Pontianak juga

golput.Namun, golput dalam pemilihan umum

memiliki andil untuk memberikan suara

juga dapat diartikan sebuah perilaku politik.

menentukan bupati dan wakil bupati guna

Beberapa ahli mendefenisikan perilaku

memimpin pemerintahan lima tahun kedepan.

politik sebagai berikut:

Oleh sebab itu, maka peneliti merumuskan

- Menurut

Setiadi

dan Kolip (2011:3),

masalah sebagai berikut: “Bagaimana pola

“Perilaku Politik adalah perilaku yang

perilaku pemilih penghuni Lapas Kelas II A

dilakukan seseorang secara individu atau

Pontianak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

secara kelompok guna memenuhi hak dan

Bupati Kubu Raya tahun 2013?”

kewajibannya sebagai insan politik”. - Menurut Rahman (2002:50), “Perilaku

C. Tujuan Penelitian

politik dapat diartikan sebagai keseluruhan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan

tingkah laku politik para aktor politik dan

untuk mengetahui Pola Perilaku Pemilih

warga negara yang dalam manifestasi

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

kongkretnya

A Pontianak dalam menentukan pilihannya

hubungan kultur politik”.

terhadap salah satu calon Bupati dan Wakil

Dari

telah

beberapa

saling

definisi

memiliki

tersebut,

Bupati Kubu Raya tahun 2013 dengan

peneliti berpendapat bahwa perilaku politik

pendekatan perilaku pemilih.

adalah

suatu

sikap

dan

tindakan

oleh

seseorang ataupun sekelompok orang yang Tinjauan Pustaka

berorientasi pada kepentingan umum dan harkat orang banyak.Misalnya, berpartisipasi

A. Perilaku Pemilih Perilaku pemilih merupakan perilaku

dalam pemilihan umum memilih presiden, DPR, kepala daerah dan lain sebagainya.

politik yang merujuk pada sebuah perilaku

Secara umum, teori mengenai perilaku

yang timbul dalam kontestasi pemilihan

pemilih dikategorikan ke dalam dua kubu teori

umum.Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam

yakni

Mazhab

Colombia

dan

Mazhab 5



Michigan.Teori

dari

berkesimpulan

bahwa

Mazhab

Colombia

sosial dan pengelompokan sosial-usia,

faktor

sosiologis

jenis kelamain, agama, pekerjaan, latar

menjadi pembentuk perilaku pemilih dalam

belakang

pemilu.Kubu

bahwa

dalam kelompok formal dan informal

masyarakat sebagai kesatuan kelompok yang

memberikan pengaruh cukup signifikan

bersifat vertikal berdasarkan status sosial,

terhadap pembentukan perilaku pemilih.

sehingga perbedaan tersebut yang membentuk

Dalam banyak penelitian, faktor agama,

persepsi, keyakinan dan sikap politik masing-

aspek geografsi (kedaerahan), dan faktor

masing individu.Sedangkan Kubu Mazhab

kelas atau status ekonomi mempunyai

Michigan

korelasi nyata dengan perilaku pemilih.

ini

berpendapat

berkesimpulan

bahwa

faktor

psikologis lah yang membentuk perilaku

keluarga,

kegiatan-kegiatan

2) Pendekatan Psikologis

pemilih.Kubu ini berpendapat bahwa dalam

Pelopor pendekatan ini adalah Agust

menentukan

Campbell

pilihannya,

dipengaruhi

kekuatan

masyarakat

psikologis

dan

dikembangkan

oleh

yang

Universitas Michigan, sehingga model

berkembang dalam dirinya sendiri yang

perilaku psikologis sering disebut Mazhab

merupakan akibat dari sosialisasi politik.

Michigan.Teori ini dilandasi oleh konsep

Kemudian,

melalui

sikap

berkembang

suatu

proses ikatan

inilah yang

akan besifat

psikologis (Putra, 2003:251).

dan

sosialisasi.Sikap

seseorang

mempengaruhi perilaku politiknya. Sikap terbentuk melalui proses sosialisasi yang berlangsung lama, bahkan bisa jadi sejak pemilih masih berusia dini.

B. Pendekatan Perilaku Pemilih Menurut Adam Nursal (2004:54-69), ada beberapa pendekatan dalam

perilaku

3) Pendekatan Rasional Pada pendekatan ini difahami bahwa

pemilih:

para pemilih melakukan “Penilaian”

1) Pendekatan Sosiologis

yang valid terhadap tawaran-tawaran

Pendekatan

ini

bahwa

yang diberikan.Pemilih rasional memiliki

karakteristik dan pengelompokan sosial

motivasi, prinsip, pengetahuan yang

merupakan faktor yang mempengaruhi

cukup.Tindakan mereka bukan hanya

perilaku

Mazhab

faktor kebetulan atau kebiasaan, bukan

Columbia, pendekatan sosiologis pada

untuk kepentingan sendiri melainkan

pemilih.

menjelaskan

Menurut

dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik 6 M. RAZIKI, NIM. E02109038 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN


untuk

kepentingan

umum,

menurut

fikiran dan pertimbangan yang logis.

Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal usul, faham dan agama sebagai ukuran dalam memilih.Biasanya pemilih jenis ini lebih

C. Jenis-Jenis Pemilih Menurut Firmanzah (2007:134-139) ada empat jenis pemilih, yaitu:

mengutamakan

kepribadian

dan

figur

pemimpin.

1) Pemilih Rasional

4) Pemilih Skeptis

Pemilih Rasional memiliki orientasi tinggi

Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi

pada

ideologi

“policy-problem-solving”

berorientasi

rendah

pada

dan

yang

tinggi.Golongan

putih

faktor

(golput) di Indonesia atau di manapun

ideologi.Dalam hal ini pemilih lebih

sangat didominasi oleh jenis pemilih

mengutamakan

kontestan

ini.Kalaupun

dalam program kerjanya. Program kerja

pemungutan

atau “Platform” bisa dianalisis dalam dua

melakukannya secara acak atau random.

hal: (1) Kinerja di masa lampau (back

Mereka berkeyakinan bahwa siapapun

ward looking), dan (2) Tawaran program

yang memenangkan pemilu tidak akan

untuk menyelesaikan permasalahan yang

bisa membawa perubahan seperti yang

ada.

mereka harapkan.

kemampuan

berpartisipasi suara,

dalam

biasanya

mereka

2) Pemilih Kritis Pemilih jenis ini merupakan perpaduan

D. Partisipasi Politik

antara tingginya orientasi kemampuan kontestan

dalam

menuntaskan

Hampir semua kegiatan politik dapat dikelompokan

sebagai

partisipasi

Budiardjo

(1981:1)

permasalahan maupun tingginya orientasi

politik.

mereka

mengungkapkan bahwa:

akan

hal-hal

yang

bersifat

ideologis. Pentingnya ikatan ideologis membuat

loyalitas

pemilih

Mariam

sebuah

“Partisipasi Politik adalah kegiatan

terhadap

seseorang atupun sekelompok orang untuk

seorang kontestan cukup tinggi dan tidak

ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik,

semudah pemilih rasional yang dapat

yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara

merubah pilihan.

dan secara langsung atau tidak langsung

3) Pemilih Tradisional

mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)”.Adapun

yang

termasuk

dalam 7



partisipasi politik seperti memberikan suara

sedikit banyak langsung bertujuan untuk

pada pemilihan umum, menghadiri rapat

mempengaruhi

umum, menjadi anggota dari suatu partai atau

negara dan/atau tindakan yang diambil

kelompok kepentingan dan sebagainya.

oleh mereka (Budiardjo, 1981:1-2).

seleksi

pejabat-pejabat

Selain itu Huntington dan Joan Nelson

Dari pemaparan mengenai partisipasi politik

(dalam Agustino, 2009:188) mengemukakan

di atas, peneliti berpendapat bahwa partisipasi

bahwa “Partisipasi politik adalah suatu sikap

politik adalah suatu kegiatan yang dilakukan

politik yang mencangkup segala kegiatan atau

oleh warga negara yang sadar dan peduli

aktivitas (action) yang mempunyai relevansi

terhadap

politik ataupun hanya memengaruhi pejabat-

memberikan suara kepada salah satu kandidat

pejabat

dalam pemilihan umum.

pemerintah

keputusan

dalam

pemerintah”.

mengambil

Menurut

bersifat

terorganisis sporadis,

individual

atau secara

atau

spontan, damai

kolektif,

mantap atau

umum.Contohnya,

mereka

(dalam Budiardjo,1981:2) bahwa Partisipasi bisa

kepentingan

atau

dengan

E. Partisipasi dalam Pemilihan Umum Secara umum partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif

dalam kehidupan

kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak

politik, baik itu dalam memilih pemimpin baik

efektif.

secara langsung maupun tidak langsung Ada

dikemukakan

beberapa oleh

pendapat

para

sarjana

yang tentang

partisipasi politik: 1) Herbert McClosky:

mempengaruhi

kebijakan

pemerintah.

Kegiatan tersebut meliputi pemberian suara pada pemilihan umum, menghadiri rapat

“Partisipasi politik

umum, mengadakan lobbying dengan pejabat

adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari

pemerintah atau anggota parlemen, menjadi

warga masyarakat melalui mana mereka

anggota partai politik dan sebagainya. Dalam

mengambil bagian dalam proses pemilihan

pemilihan umum diperlukannya partsisipasi

penguasa, dan secara langsung atau tidak

masyarakat/pemilih.

langsung, dalam

proses

pembentukan

kebijakan umum”.

pemilihan umum merupakan indikator kualitas

2) Norman H. Nie dan Sidney Verba: “Partisipasi

politik

Partisipasi Politik masyarakat dalam

adalah

demokrasi. Semakin banyak warga yang

kegiatan

terlibat dalam pemilihan umum merupakan

pribadi warga negara yang legal yang

signal bahwa masyarakat peduli terhadap 8



negara/pemerintahan. Namun, jika sedikit

5) Dalam masyarakat yang demokratis, maka

orang yang berpartisipasi dalam pemilihan

media politik berfungsi sebagai saluran

umum, maka ini merupakan signal bahwa

advokasi

masyarakat

kebijakan dan program-program lembaga

apatis

terhadap

negara/pemerintahan (Budiardjo,1981:3).

yang

bisa

membantu

agar

politik dapat disalurkan kepada media massa.

F. Komunikasi Politik Menurut

Cangara

(2011:30),

G. Narapidana

Komunikasi politik dapat diartikan sebagai

Menurut Suhardjo (dalam Panjaitan,

suatu proses komunikasi yang memiliki

1995:43), Narapidana adalah orang tersesat

implikasi atau konsekuensi terhadap aktvitas

yang mempunyai waktu dan kesempatan

politik. Dalam komunikasi politik terdapat

untuk

unsur-unsur

sumber

Indonesia, Narapidana adalah orang hukuman

(komunikator), pesan, media atau saluran,

(orang yang sedang menjalani hukuman

penerima dan efek.

karena tindak pidana); atau terhukum.Menurut

sebagai

berikut:

Adapun fungsi komunikasi politik

UU

bertobat.Dalam

No.

12

Kamus

Tahun

Bahasa

1995

tentang

menurut McNair (dalam Cangara, 2011:33)

pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana

memiliki lima fungsi dasar, yakni :

yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di

1) Memberikan informasi kepada masyarakat

Lembaga Pemasyarakatan.Dengan demikian,

apa yang terjadi di sekitarnya.

pengertian Narapidana adalah seseorang yang

2) Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada.

masalah-masalah

politik

sehingga bisa menjadi wacana

dalam

membentuk opini publik, dan mengembalikan

hasil

opini

itu

kepada

masyarakat. 4) Membuat

tindak

kejahatan

yang

telah

menjalani persidangan dan divonis hukuman

3) Menyediakan diri sebagai platform untuk menampung

melakukan

pidana

serta

ditempatkan

dalam

suatu

bangunan yang disebut penjara.

H. Lembaga Pemasyarakatan Lembaga

Pemasyarakatan

(Lapas)

adalah tempat untuk melakukan pembinaan publikasi

yang

ditunjukan

terhadap

narapidana di

dan

anak

Indonesia.

didik

kepada pemerintah dan lembaga-lembaga

pemasyarakatan

Lembaga

politik.

Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana 9



Teknis

di

bawah

Direktorat

Jenderal

Adapun

fungsi

PemasyarakatanKementerian Hukum dan Hak

menurut

Asasi

M.01.PR.07.03 tahun 1985 Pasal 2,seperti :

Manusia

Kehakiman).

(dahulu

Departemen

Penghuni

Lembaga

Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga

yang

statusnya

masih

tahanan,

maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses

peradilan

bersalah

dan

belum

ditentukan

tidak

oleh

atau

hakim(http://id.wikipedia.org/

Keputusan

Pemasyarakatan MenteriNomor:

a) Melakukan pembinaan narapidana/anak didik. b) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja c) Melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik d) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas

wiki/Lembaga_Pemasyarakatan).

e) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

I.

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Menurut

Samosir

(2012:128-129),

1995

tentang

Pemasyarakatan

bahwa

tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan

pembinaan harus dilaksanakan berdasarkan

(Lapas) adalah melakukan pembinaan bagi

asas:

warga binaan pemasyaraatan berdasarkan

a) Pengayoman

sistem, kelembagaan dan cara pembinaan

b) Persamaan perlakuan dan pelayanan

sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan

c) Pendidikan

dalam sistem peradilan pidana. Lembaga

d) Pembimbingan

Pemasyarakatan

e) Penghormatan

dipersiapkan

berbagai

program pembinaan bagi para narapidana sesuai

dengan

tingkat

pendidikan,

jenis

kelamin, agama dan jenis tindakan pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan narapidana juga disesuaikan pula

harkat

dan

martabat

manusia f) Kehilangan kemardekaan merupakan satusatunya penderitaan g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

dengan lama hukuman yang akan ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari.



dari data yang bersumber dari dokumen, arsip

Metode Penelitian

dan sebagainya.Dan setelah data terkumpul, barulah peneliti melakukan analisis data,

A. Jenis Penelitian Dalam melakukan penelitian mengenai perilaku penghuni Lembaga Pemasyarakatan

menguji

validitas

data

dan

membuat

kesimpulan.

Kelas II A Pontianak, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian

deskriptif

kualitatif

adalah sebuah penelitian yang bertumpu padakualitas karakteristik

datamengenai objek

yang

fakta

dan

diteliti,

serta

memberikan interpretasi yang tepat.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian - Lokasi Penelitian Penelitian

ini

dilakukan

di

Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak yang terletak di Jl. Adi Sucipto Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

B. Langkah-Langkah Penelitian Pada penelitian ini, peneliti menyusun dalam

dua

Peneliti melakukan rangkaian penelitian ini

kepustakaan

dan

dimulai dari tanggal 02 Juni 2014 s.d. 20

langkah-langkah

penelitian

tahapan,

studi

yaitu

- Waktu Penelitian

penelitian lapangan. Pada studi kepustakaan

Januari 2015.

peneliti mempelajari literatur-literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini dalam bentuk, teori, definisi, konsep, maupun

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

pendapat seseorang yang diperoleh dari buku, majalah, koran, artikel, jurnal dan sebagainya. Selain itu, dalam tahapan ini pula peneliti juga

A. Gambaran

Umum

Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

membuat pedoman penelitian berupa pedoman observasi.

Pontianak adalah salah satu unit pelaksana

merupakan

teknis di jajaran Kantor Wilayah Departemen

tahapan dimana peneliti mulai mengumpulkan

Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan

data primer dan data sekunder.Data primer

Barat

diperoleh

bimbingan dan pembinaan terhadap warga

wawancara

dan

Penelitian

dari

pedoman lapangan

hasil

wawancara

kepada

yang

melaksanakan

tugas

pokok

informan, sedangkan data sekunder diperoleh 11 M. RAZIKI, NIM. E02109038 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN


binaan dalam menjalani masa hukuman di

-

wilayah hukum Provinsi Kalimantan Barat. Adapun

visi

dan

misi

Blok F terdiri dari 4 kamar yang merupakan kamar karantina

Lembaga

-

Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak sebagai

oleh napi kasus narkoba -

berikut :

Blok G terdiri dari 14 kamar yang dihuni

Blok H terdiri dari 11 kamar yaitu kamar

Visi :

pengasingan hukuman mati dan seumur

Terwujudnya Pemilihan Kesatuan Hubungan

hidup.

Hidup Kehidupan dan Penghidupan Warga

Berdasarkan

data

terakhir

per

Binaan Pemasyarakatan

September 2014, jumlah narapidana yang

Misi :

menghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

Melaksanakan Perawatan dan Pembinaan

II A Pontianak berjumlah 709 orang, terdiri

Warga

dari

Pemasyarakatan

Penegakan

Hukum

dalam

Kerangka

Pencegahan

dan

659

laki-laki

Umumnya

dan

daya

50

perempuan.

tampung

Lembaga

Penanggulangan Kejahatan serta Pemajuan

Pemasyarakatan Kelas II diisi sebanyak 500

dan Perlindungan HAM

orang narapidana. Namun, beda halnya yang

Sebagai pemasyarakatan,

sebuah di

Lapas

Kelas

hunian

diperlihatkan

II

Pontianak.

A

oleh

Lapas

Terdapat

Kelas

kelebihan

II

A

kapasitas

Pontianak terdapat kamar-kamar yang terletak

narapidana yaitu sebanyak 209 orang yang

di 8 (delapan) blok. Total jumlah kamar yang

memadati Lapas tersebut.Ditegaskan oleh Sub

ada di seluruh blok ada 89 kamar dengan

Bagian Tata Usaha bahwa kelebihan kapasitas

rincian sebagai berikut:

tersebut

-

narapidana dari Lapas Kota Singkawang.

Blok A terdiri dari 8 kamar yang dihuni oleh napi khusus wanita

-

adanya

penitipan

Adapunklasifikasiwarga

Blok B terdiri dari 12 kamar yang dihuni

binaan/narapidana menurut agama dan jenis

oleh Narapidana kasus Narkoba

kelaminnya sebagai berikut:

Blok C terdiri dari 12 Kamar yang dihuni

-

Narapidana

yang

beragama

islam

oleh Napi umum

sebanyak 572 orang, terdiri dari 530 laki-

Blok D terdiri dari 14 kamar dan juga

laki dan 42 perempuan.

dihuni oleh napi umum -

dikarenakan

-

Narapidana

yang

beragama

protestan

Blok E terdiri dari 14 kamar yang dihuni

sebanyak 34 orang, terdiri dari 31 laki-laki

oleh napi umum

dan 3 perempuan. 12



-

Narapidana

yang

beragama

Budha

sebanyak 54 orang, terdiri dari 50 laki-

kadang berakhir dengan pertengkaran yang berujung pada kontak fisik antar pendukung. Gejolak

laki dan 4 perempuan. -

-

-

Narapidana

yang

beragama

Hindu

politik

mengakibatkan

masa

di

masyarakat

pemilihan

tersebut

sebanyak 1 orang, terdiri dari 1 orang

menjadi tegang dan tidak kondusif.Muncul

laiki-laki.

kerentanan

konflik

sosial

baik

antar

Kristen

masyarakat maupun kelompok tertentu yang

sebanyak 47 orang, terdiri dari 44 laki-laki

dapat berdampak pada bentrok fisik antar

dan 3 perempuan.

masyarakat Kabupaten Kubu Raya.

Narapidana

yang

beragama

Setiap

Narapidana yang beragama Konghucu

pemilih

memiliki

sebanyak 1 orang, terdiri dari 1 orang laki-

pilihannya

laki.

diungkapkan oleh FR seorang pedagang kaki lima:

masing-masing,

kriteria

“Bupati

terpilih

seperti

yang

pasti

akan

B. Dinamika Pemilihan Bupati dan Wakil

memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang

Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Luar

memiliki kesamaan etnis dengan nya”. Pada

Lapas

lokasi yang sama dan pernyataan yang hampir

Kontestasi

sama

juga

diutarakan

oleh

seorang

Bupati

dan

tahun

2013

pengunjung berinisial MF. Ia mengatakan:

merupakan sebuah momen yang seketika

“Saya akan pilih bupati yang beragama

membuat situasi sosial masyarakat menjadi

islam”.

panas.Hal tersebut terjadi akibat adanya

menunjukan bahwa paham kesukuan dan

perbedaan

pilihan

masyarakat

keagamaan masih kental di tengah-tengah

kandidat

bupati

dan

Wakil

Bupati

Pemilihan

Kubu

Raya

wakil

terhadap bupati

Beberapa

pernyataan

tersebut

masyarakat Kubu Raya.

dan

Pada masa pemilu, tahapan kampanye

Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013, hampir

merupakan yang paling ditunggu-tunggu, baik

di

bagi kandidat dan tim sukses (timses) maupun

tertentu.Menjelang

setiap

tempat

pemilihan

Bupati

masyarakat

berbicara

mengenai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

masyarakat

Kubu Raya tahun 2013.Dalam perbincangan

menjadi masa strategis bagi para kandidat dan

tersebut kerap kali muncul rasisme dan

timsesnya.Dimana pada tahapan inilah mereka

fanatisme.Bahkan,

berlomba-lomba

perbincangan

tersebut

dukungan

setempat.

dari

mencari

Masa

kampanye

perhatian

masyarakat.Mulai

dan dari 13



melakukan pertemuan terbatas bahkan sampai

peraga kampanye di tempat-tempat umum,

dengan pertemuan tidak terbatas.

baik berupa sapanduk, baliho, dan stiker.

Selain melakukan kampanye tatap

Salah seorang pengunjung berinisial MF

muka, para kandidat juga tidak ketinggalan

mengungkapkan bahwa visi dan misi, program

berkampanye

peraga

kerja serta track record (rekam jejak) kandidat

kampanye, seperti: Spanduk, Baliho, dan

menjadi pertimbangannya dalam menentukan

stiker. Pada alat peraga kampanye yang

pilihan terhadap salah satu pasangan kandidat

dipasang,

Bupati

menggunakan

tertulis

alat

selogan-selogan

penyemangat pasangan terkait. Pertemuan

tidak

dan

Wakil

Bupati

Kubu

Raya.Pernyataan tersebut merupakan realitas

terbatas

yang

yang terjadi

di

masyarakat

pada masa

dilakukan oleh para kandidat merupakan


rangkaian acara kampanye yang dilakukan

Raya tahun 2013.Bahkan, ada banyak lagi

oleh para kandidat bupati dan wakil bupati

alasan-alasan

dengan mendatangkan artis dari ibu kota guna

pilihannya.

menghibur para konstituen yang memadati lokasi kampanye terbuka yang digelar.

juga

cara

menentukan

dilakukan

guna

yaitu sosialisasi visi dan misi beserta program

oleh

kerja bila mereka terpilih menjadi bupati dan

masyarakat. Seperti yang diutarakan oleh RS:

wakil bupati. Sosialisasi yang kerap dilakukan

“Waktu kampanye biasanya calon bupati dan

oleh para pasangan calon adalah sosialisasi

atau

dialogis.Sosialisasi tersebut dilakukan guna

timsesnya

sembako

membagikan

kepada

Pernyataan

ditunggu-tunggu

Segala

dalam

mendapatkan simpati masyarakat, antara lain

Selain kandidat dan timses, masa kampanye

pemilih

sejumlah

tersebut

uang

atau

masyarakat”. bahwa

Terakhir, permasalahan yang juga

Money Politic (politik uang) atau politik

muncul adalah tentang data pemilih, banyak

transaksional

dari pemilih yang seharusnya sudah bisa

masih

menunjukan

mencari dukungan publik.

melekat

difikiran

masyarakat setempat.

memberikan suaranya tetapi tidak terdaftar di

Salah seorang pedagang kaki lima

KPUD, terjadi juga hal sebaliknya, pemilih

berinisial FR mengungkapkan bahwa pada

yang sudah meninggal dunia masih terdaftar

masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil

dan

Bupati

terpasang

mencoblos, kemudian terdapat pemilih yang

bermacam-macam bentuk dan ukuran alat

terdaftar pada dua TPS yang berbeda. Hal-hal

Kubu

Raya

2013,

mendapat

surat

undangan

untuk



seperti ini harus menjadi perhatian bagi

adalah konflik etnis di dalam Lapas mengingat

pemerintah daerah agar kedepannya bisa

bahwa narapidana di dalam Lapas terdiri dari

memperbaiki sistem pendataan bagi pemilih

berbagai etnis.

yang akan memberikan suaranya pada pemilu, pilpres maupun pilkada.

D. Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Lapas Kelas II A Pontianak

C. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di

Daftar

Pemilih

Tetap

(DPT)

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

Kabupaten Kubu Raya khususnya di Lapas

Pontianak

Kelas II A diterangkan oleh Ketua KPUD

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan

Kubu Raya bahwa mereka yang menghuni

Wakil Bupati di Lapas Kelas II A Pontianak

Lapas Kelas II A tidak semua memiliki hak

diungkapkan oleh seorang pegawai Lapas dan

suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil

juga sebagai KPPS pada pilihan tersebut yaitu

Bupati Kubu Raya tahun 2013. Mereka yang

AR. Ia mengungkapkan bahwa pada masa

memiliki Hak Suara pada pemilihan Bupati

kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013

tahun 2013 di Lapas Kelas II A Pontianak

adalah mereka yang memiliki identitas yang

hanya diisi dengan sosialisai cara pencoblosan

memang penduduk Kabupaten Kubu Raya.

oleh KPUD Kubu Raya. Pernyataan ini juga dikuatkan

oleh

semua

Lapas

Kelas

II A

yang

Pontianak ada 71 orang yang terdaftar dalam

salah

DPT. Yang mana mereka yang terdaftar dalam

seorang narapidana yang berinisial AS bahwa

DPT tersebut telah melewati berbagai tahapan

mereka baru mengetahui pasangan kandidat

pendataan


direkomendasikan oleh KPPS di Lapas.

diwawancarai.Ditambahkan

narapidana

Khsusnya di

oleh

oleh

KPUD

setempat

yang

2013 sehari sebelum pemungutan suara. Ditegaskan oleh AR mengenai hal

E. Pola Perilaku Pemilih Penghuni Lapas

tersebut, bahwa ada instruksi dari Pemprov

Salah seorang narapidana sekaligus

untuk tidak mengumumkan nama beserta

sebagai informan pada penelitian ini berinisial

identitas pasangan kandidat Bupati dan Wakil

“AS”, megungkapkan bahwa ia memilih salah

Bupati Kubu Raya tahun 2013, dikhawatirkan

satu pasangan kandidat tidak karena latar

akan

sama suku atau agama bahkan golongan

terjadi

konflik

horizontal

antar

narapidana. Konflik yang rentan sekali terjadi

melainkan

bahwa

partisipasi

mereka 15



dikarenakan

tuntutan

kewajiban

mereka

sebagai warga Kabupaten Kubu Raya. Ia

dari masa tahanan sebelum hari pemungutan suara dilakukan.

berharap bahwa siapapun yang menjadi

Di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

pemenang dalam pemilihan Bupati dan wakil

31 yang merupakan TPS Khusus narapidana

Bupati

dapat

tercatat

Raya

pasangan kandidat Bupati dan Wakil Bupati

Kubu

membawa

Raya

tahun

Kabupaten

2013 Kubu

mewujudkan kesejateraan rakyat.

perolehan

suara

masing-masing

Kubu Raya tahun 2013 sebagai berikut:

Hal yang sama juga dikemukakan oleh

- Djohansyah dan Ahok Angking yang

narapidana lainnya yang berinisial “TF”,

merupakan pasangan dengan nomor urut 1

mereka yang memiliki hak suara dalam

(satu) memperoleh 1 (satu) suara.

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu

- H. Muda Mahendrawan, SH dan Ir,

Raya tahun 2013 berpartisipasi pada pemilu

Suharjo, MMA yang merupakan pasangan

tersebut

dengan nomor urut 2 (dua) memperoleh 49

lataran

peduli

dengan

daerah,

sehingga setelah mereka bebas dari masa tahanan dan kembali ke tempat asal mereka pembangunan

yang

dilaksanakan

(empat puluh sembilah) suara. - Drs. Kamaruzzamman, MM dan Hj. Andi

oleh

Salmah yang merupakan pasangan dengan

pemerintah daerah akan mereka rasakan di

nomor urut 3 (tiga) memperoleh 1 (satu)

waktu nanti.

suara. - David Maryansyah, S.Sos dan Hasbulloh,

F. Hasil Rekapitulasi di Lapas Kelas II A Pontianak Adapun hasil rekapitulasi di TPS 30

SH yang merupakan pasangan dengan nomor urut 4 (empat) memperoleh 7 (tujuh) suara.

(Lapas Kelas II A Pontianak)berdasarkan data

- H. Rusman Ali, SH dan Drs. Hermanus,

yang diperoleh dari KPPS di Lapas Kelas II A

M.Si merupakan pasangan denngan nomor

Pontianak ada sejumlah suara sah dan suara

urut 5 (lima) memperoleh 64 (enam puluh

tidak sah dengan kumulasi 66 suara berbeda

empat) suara.

dengan jumlah DPT yang telah di ditetapkan KPUD Kabupaten Kubu Raya yaitu 71 orang yang memiliki hak suara. Hal tersebut terjadi akibat adanya narapidana yang keluar/bebas

G. Pembahasan Dalam Perilaku

penelitian

Pemilih

mengenai

Penghuni

Pola

Lembaga

Pemayarakatan Kelas II A Pontianak dalam 16 M. RAZIKI, NIM. E02109038 Program Studi Ilmu Politik Fisip UNTAN



anggota

Raya tahun 2013 peneliti menggunakan teori

berlangsung.Ia mengungkapkan bahwa pada

pendekatan perilaku menurut Adam Nursal,

masa

yaitu: Psikologis, Sosiologis dan Pilihan

diperbolehkan

rasional.

pencoblosan.

Informasi

yang

disampaikan

oleh

KPPS

pada

kampanye,

waktu

di

untuk

Berdasarkan

pemilihan

Lapas

hanya

sosialisasi

pendekatan

cara

perilaku

empat narapidana di Lapas Kelas II A

pemilih oleh Adam Nursal yang dilakukan

Pontianak menjadi bahan telaah peneliti untuk

dalam penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa

mengetahui

perilaku

perilaku pemilih di Lapas Kelas II A merujuk

yang

atas dasar rasionalitas.Menurut Adam Nursal

diwawancarai yaitu AS, TF, AD, dan MS

bahwa pilihan rasional memiliki motivasi,

mengungkapkan

yang

prinsip, pengetahuan yang cukup.Tindakan

bahwa mereka

mereka bukan hanya faktor kebetulan atau

memilih salah satu pasangan kandidat Bupati

kebiasaan, bukan untuk kepentingan sendiri

dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013

melainkan untuk kepentingan umum, menurut

murni

fikiran dan pertimbangan yang logis.

pemilih.

kecenderungan Keempat

narapidana

pernyataan

substansinya hampir sama

tanpa

pola

adanya

paham

keetnisan

melainkan rasa optimis dari harapan mereka

Berdasarkan asas realitas dan apa yang

agar Kabupaten Kubu Raya menjadi lebih

menjadi interpretasi peneliti dalam penelitian

maju dari sebelumnya.

ini, aspek rasionalitas pemilihan Bupati dan

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan

Wakil

Bupati

Kubu

Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013 di Lapas

cenderung

menjadi

dan

penelitian

mengenai

di

Luar

berbeda.Ditunjukan

Lapas dengan

sangatlah pada

Raya objek

tahun kunci

perilaku

2013 dalam

pemilih

masa

penghuni Lapas dalam Pemilihan Bupati dan

kampanye, di masyarakat umum kampanye

Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013. Hal

yang dilakukan oleh para kandidat dengan

tersebut juga dipengaruhi oleh pelaksanaan

berbagai bentuk, sedangkan masa kampanye

pemilu di Lapas yang tidak efektif dengan

di Lapas tidak diperbolehkannya kanidat

adanya instruksi dari pemprov agar dalam

bupati dan wakil bupati untuk berkampanye

sosialisasi

baik itu secara tatap muka maupun melalui

diumumkannya nama beserta visi dan misi

alat peraga kampanye.Seperti yang dinyatakan

serta program kerja yang dicanangkan oleh

oleh AR salah seorang petugas Lapas dan juga

masing-masing pasangan kandidat Bupati dan

oleh

KPUD

setempat

tidak



Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013,

(psikologis), melainkan mereka memilih

melainkan sehari sebelum pemungutan suara

salah

dilakukan.

bermodalkan optimistis untuk kemajuan

satu

pasangan

murni

hanya

Kabupaten Kubu Raya semata.

PENUTUP

B. Saran Berdasarkan

yang

diuraikan di atas, dapat disajikan beberapa

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis

permasalahan

serta

memperhatikan

saran agar pemilihan kepala daerah khususnya

tujuan

di Lapas Kelas II A Pontianak dapat berjalan

penelitian, maka secara umum disimpulkan

dengan efektif. Beberapa saran dimaksud

sebagai berikut :

adalah sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

1. Pemerintah bersama penyelenggara pemilu

Wakil Bupati di Kabupaten Kubu Raya

duduk

khususnya di Lapas Kelas II A Pontianak

kongkrit

kurang efektif, karena adanya peraturan

mendapatkan hak yang sama dengan

KPU yang melarang kampanye di dalam

masyarakat umum untuk memperoleh

Lapas, serta adanya intruksi dari Pemprov

informasi mengenai calon terkait.

yang melarang sosialisasi kandidat Bupati

bersama agar

meningkatkan

sampai

penghuni

satu

hari

sebelum

pemilih

langkah

di

Lapas

2. Melakukan seminar-seminar yang dapat

dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013 dengan

menemukan

rasa

Lapas

nasionalis dalam

para

kehidupan

berbangsa dan bernegara.

pemungutan suara dimulai. - Pola perilaku pemilih di Lapas Kelas II A Pontianak pilihan

cenderung

rasional.

mengarah

Kesimpulan

pada

tersebut

DAFTAR PUSTAKA

berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan mengungkapkan menjatuhkan

(narapidana)

yang

bahwa

mereka

pilihan

bukan

karena

kesamaan etnis, agama, jenis kelamin, dan lain-lain

(sosiologis),

serta

kedekatan

Buku-Buku: Agustino, Leo. 2009. Pilkada dan Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Budiardjo, Miriam. 1981. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: PT Gramedia. 18



Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ratna. Nyoman Kutha. 2010. Metode Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Cangara, Hafied. 2011. Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Samosir, Djisman. 2012. Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan. Bandung: Nuansa Aulia.

Danim, Sudarwan. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.

Satori, Djam’an dan Aan Komariah. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alvabeta.

Firmanzah. 2007. Marketing Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung. Nasir, Moh. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Nawawi, Hadari. 2003. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Nursal, Adam. 2004. Political Marketing Strategi Memenangkan Pemilu. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Panjaitan, Irawan., Petrus, Simorangkir, dan Pandapotan. 1995. Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Putra, Fadillah. 2003.Partai Politik dan Kebijakan Publik.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Prihatmoko, Joko J. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Rahman, Arifin. 2002. Indonesia. Surabaya: SIC.

Sistem

Politik

Setiadi, Elly M dan Kolip Usman. 2011. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Kencana. Silalahi, Ulber. 2010. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama. Suryabrata, Sumadi. 2004. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alvabeta. ________.2011.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alvabeta Syafiuddin, Uti Muhammad.2012. Perilaku Pemilih Masyarakat Melayu Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Ketapang. Pontianak: Fisip Untan.

Sumber Internet: Melani, Indar. 2014. Perilaku Pemilih Pemula di Kecamatan Duampanua pada Pemilukada Kabupaten Pinrang tahun 2013. Makassar: Universitas Hasanuddin, diambil pada 10 November 2014 dari: http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/ 123456789/10406/SKRIPSI%20INDAR%20 MELANI.pdf?sequence=1.



Lembaga Pemasyarakatan.diambil pada 10 November 2014 dari: http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasy arakatan. Industri dan Tenaga Kerja di Kabupaten Kubu Raya. Diambil pada 8 Oktober 2014, dari: http://kuburayakab.bps.go.id/index.php?hal=ta bel_cetak&id=9

Sumber Lain: Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008


POLA PERILAKU PEMILIH PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PONTIANAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013

Recommend Documents