Pojok Pajak

1

3

DOWNLOAD / UNDUH

www.pajak.go.id

AMBIL SENDIRI

KPP / KP2KP

AMBIL SENDIRI DI 2

Mobil Pajak Keliling / Pojok Pajak

Tempat Penyampaian SPT dan Batas Waktu, Penyampaian SPT

Maret 2012

31

Definisi Penghasilan Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Ikhtisar Penghasilan Menurut UU PPh Penghasilan Yang Merupakan Objek PPh Jenis Penghasilan

Keterangan

Penghasilan dari pekerjaan seperti : gaji, honor, tunjangan, bonus, insentif, gratifikasi, komisi, uang pensiun

Umumnya di potong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan

Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan

Umumnya di potong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan

Laba usaha

Dapat diperoleh melalui hasil pembukuan dan pencatatan. Harus dilaporkan dan di hitung besarnya PPh di SPT Tahunan

Keuntungan karena penjualan harta, misalnya penjualan perhiasan, kendaraan dsb

Di laporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan

Bunga di luar bunga bank


Royalti, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs


Tambahan kekayaan neto yg berasal dari penghasilan yg belum dikenakan PPh

Di laporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan 5

Ikhtisar Penghasilan Menurut UU PPh

Penghasilan Yang bukan Merupakan Objek PPh Jenis Penghasilan

Keterangan

Bantuan atau sumbangan bagi pihak yg menerima bukan Harus dilaporkan dan tidak dihitung merupakan objek pajak sepanjang diterima tdk dlm rangka besarnya PPh dalam SPT Tahunan hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan pengusaan antara pihak-pihak yg bersangkutan Harta hibahan bagi pihak yg menerima bukan merupakan objek Harus dilaporkan dan tidak dihitung pajak apabila diterima keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus besarnya PPh dalam SPT Tahunan satu sederajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan Menkeu, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yg bersangkutan.

Warisan, klaim asuransi, Beasiswa

Harus dilaporkan dan tidak dihitung besarnya PPh dalam SPT Tahunan

Pengurang Penghasilan Bruto 5% dari Penghasilan Bruto dengan batas maksimal Rp 6.000.000 per tahun 4,75% dari Gaji Pokok + Tunjangan Keluarga Zakat atau sumbangan keagamaan lainnya kepada lembaga/badan yang telah ditetapkan pemerintah Disesuaikan status Wajib Pajak dan jumlah tanggungan

Status PTKP WP Tidak Kawin

Kode

WP Kawin

Jumlah

Kode

Jumlah

0 Tanggungan

TK/0

15.840.000

0 Tanggungan

K/0

17.160.000

1 Tanggungan

TK/1

17.160.000

1 Tanggungan

K/1

18.480.000

2 Tanggungan

TK/2

18.480.000

2 Tanggungan

K/2

19.800.000

3 Tanggungan

TK/3

19.800.000

3 Tanggungan

K/3

21.120.000

WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung

Kode

Jumlah

0 Tanggungan

K/I/0

33.000.000

1 Tanggungan

K/I/1

34.320.000

2 Tanggungan

K/I/2

35.640.000

3 Tanggungan

K/I/3

36.960.000

Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Pasal 17 Ayat (1) a NO LAPISAN PENGHASILAN KENA . PAJAK

TARIF

Punya NPWP

Tidak Punya NPWP

5%

6% (5% + 20%x 5%)

Di atas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000

15%

18% (15% + 20%x 15%)

25%

3.

Di atas Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-

30% (25% + 20%x 25%)

4.

Di atas Rp 500.000.000,-

30%

36% (30% + 20%x 30%)

1.

s.d. Rp 50.000.000,-

2.

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORG. PRIBADI KARYAWAN

1. Cara Menghitung Penghasilan Bersih 2. Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak 3. Cara Pengeanaan PPh ( Tarif)

Gaji Bersih

BADAN Usahawan

Omzet<4,8M

Omzet>=4,8M

Perkiraan/Norma

Pembukuan

Dikurangi PTKP

Tarif PPh Orang Pribadi

Pembukuan

Tidak Dikurangi PTKP

Tarif PPh Badan

SPT PPh Tahunan ORANG PRIBADI ORG. PRIBADI Karyawan

Usahawan

Gaji Bruto s.d.60 jt/th

Gaji bruto > 60 jt/th

1770 SS

1770 S

SEMAKIN LENGKAP SETIAP WAJIB PAJAK HANYA MENGISI SALAH SATU dan DISAMPAIKAN KE KPP MAX TGL 31 MARET

By Sugeng W

1770

Formulir SPT Tahunan bagi Suami Istri yang memiliki NPWP Terpisah (melaksanakan hak dan kewajibannya sendiri-sendiri & penghasilan di atas 60 juta setahun) SUAMI

ISTRI

FORMULIR SPT SUAMI

FORMULIR SPT ISTRI

PNS/ Swasta

PNS/ Swasta

1770S

1770S

KETERANGAN

Suami dan Isteri masing-masing mengisi SPT Tahunan •Suami dan Isteri masing-masing mengisi SPT Tahunan;

PNS/ Swasta

Usaha

Usaha

PNS/ Swasta

1770S

1770

1770

1770S

•Besarnya PPh yg harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri dan disesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka • Suami dan Isteri masing-masing mengisi SPT Tahunan; • Besarnya PPh yg harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-isteri dan disesuai dgn perbandingan penghasilan neto mereka

 YANG DIISI TERLEBIH DAHULU ADALAH FORMULIR LAMPIRAN, BUKAN INDUKNYA  DI SETIAP LEMBAR JANGAN LUPA MENGISI IDENTITAS SEPERTI NAMA, NPWP DAN TAHUN PAJAKNYA  JANGAN LUPA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN, KARENA JIKA TIDAK SPT YANG ANDA LAPORKAN DIANGGAP TIDAK SAH  SEBELUM SPT DIKIRIM/DISAMPAIKAN KE KPP, JIKA SPT MENUNJUKKAN KURANG BAYAR, KEKURANGAN TERSEBUT HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT SEBELUM SPT DILAPORKAN

 PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN DI KANTOR POS ATAU BANK

Lembar Informasi yang dilekatkan pada amplop SPT Tahunan LEMBAR INFORMASI AMPLOP SPT TAHUNAN NPWP

:

Nama Wajib Pajak

:

Tahun Pajak

:

Status SPT *

:

Nihil

Kurang Bayar

Jenis SPT*

:

SPT Tahunan

SPT Tahunan Pembetulan Ke- ...

Perubahan Data*

:

Ada

Tidak Ada

Lebih Bayar

Jika ada perubahan data Wajib Pajak, maka tempelkan formulir perubahan data pada amplop SPT Tahunan

No. Telp/HP

:

Pernyataan

: Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa informasi pada amplop ini sesuai dengan SPT Tahunan yang terdapat dalam amplop ini.

Tanda Tangan

:

SPT Tahunan 1770 S  WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  YANG PENGHASILANNYA DIPEROLEH DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA DAN MEMILIKI PENGHASILAN LAINNYA YANG BUKAN DARI KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS.

FORMULIR

1770 S

MEMPUNYAI PENGHASILAN : • DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DALAM NEGERI LAINNYA • YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL •

SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN

NPWP

:

NAMA WAJIB PAJAK

:

PEKERJAAN

:

NO. TELEPON

:

PERUBAHAN DATA

:

•

ISI DENGAN HURUF CETAK /DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

• BERI TANDA "X" PADA

2 0 SPT PEMBETULAN KE - …

(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

KLU : NO. FAKS :

LAMPIRAN TERSENDIRI

-

TIDAK ADA

RUPIAH *)

*) Pengisian kolom-kolom y ang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

…….…………………………………………….. 1

1 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN A. PENGHASILAN NETO

[Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan atau Bukti Potong Lain]

2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

………… ……………………………………………………………………………………………. 2

[Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A ]

3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

…………………………………………………………………………………………………………………………. 3

[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]

4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)

……………………………………………………………………………………… 4

5 ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB …………………………………………………………………………… 5

C. PPh TERUTANG

B.PENGHASILAN KENA PAJAK

6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN ……………….. 6 YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)

7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

TK/

K/

K/I/

8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)

8 …………………………………………………………………………………………….

9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8)

PH/

……………………………………… 10

…………………………………………………………………………………………… 11

12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)] 13 a.

7

…………………………………………………………………… 9

10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN 11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)

HB/

PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

12

(11-12) ……………………………………………………..13

FORMULIR 1770 S

IDENTITAS

PERHATIAN

TAHUN PAJAK

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

C. PPh TE

……………………………………… 10

10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN 11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)

…………………………………………………………………………………………… 11

12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)] PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

b.

PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT

14 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

(11-12) ……………………………………………………..13

a. PPh PASAL 25 …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 14a ……………………………………………………… 14b

b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak) c. FISKAL LUAR NEGERI 15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)

……………………………………………………………. 14c

………………………………………………………………………. 15

E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

TGL LUNAS a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)

16

(13-15)

F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon

16 TGL

b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)

BLN

THN

a.

DIRESTITUSIKAN

DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP PATUH)

b.

DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

DIKEMBALIKAN DENGAN SKKPP PASAL 17 D (WP TERTENTU)

18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK …………………………………………………………………………………………………………………….. BERIKUTNYA SEBESAR 18 DIHITUNG BERDASARKAN 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13 a. PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI

G. LAMPIRAN

b. a.

Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21

d.

Perhitungan PPh Terutang Bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri

b.

Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 29

e.

…………………………………………………………..

c.

Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)

PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah beritahukan diatas beserta lampiranlampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

WAJIB PAJAK

KUASA

TANGGAL TGL

NAMA LENGKAP

:

NPW P

:

F.1.1.32.18

BLN

THN

TANDA TANGAN

FORMULIR 1770 S

D. KREDIT PAJAK

13 a.

12

1770 S - I KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

• • •

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NPWP

:

NAMA WAJIB PAJAK

:

BAGIAN A

:

TAHUN PAJAK

FORMULIR

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

2 0

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)

NO.

JENIS PENGHASILAN

(1)

(2)

1.

BUNGA

2.

ROYALTI

3.

SEWA

4.

PENGHARGAAN DAN HADIAH

5.

KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA

6.

PENGHASILAN LAINNYA

JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah) (3)

JUMLAH BAGIAN A

JBA Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A angka (2)

BAGIAN B

:

PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO.

JENIS PENGHASILAN

(1)

(2)

1.

BANTUAN / SuUMBANGAN / HIBAH

2.

WARISAN

3.

BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM,


PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMAN, KONGSI 4.

KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA

5.

BEASISWA DALAM NEGERI

6.

PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C

NO

:

JBB

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NAMA PEMOTONG/

NPWP PEMOTONG/

PEMUNGUT PAJAK

PEMUNGUT PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/

JENIS PAJAK :

PEMUNGUTAN

PPh PASAL 21/

NOMOR

TANGGAL

22/23/24/26/DTP*

JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT

4.

KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA

5.

BEASISWA DALAM NEGERI

6.

PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C

:

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NAMA PEMOTONG/ NO (1)

JBB

NPWP PEMOTONG/

PEMUNGUT PAJAK

PEMUNGUT PAJAK

(2)

(3)

BUKTI PEMOTONGAN/

JENIS PAJAK :

PEMUNGUTAN

PPh PASAL 21/

NOMOR

TANGGAL

22/23/24/26/DTP*

(4)

(5)

(6)

JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (7)

1. 2. 3. 4. 5. dst JUMLAH BAGIAN C

JBC Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk

Catatan : - DTP : Ditanggung Pemerintah *) - Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)

1770 S Bagian D angka (12)

- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke-

dari

halaman Lampiran-I

1770 S - II KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP

:

NAMA WAJIB PAJAK

:

BAGIAN A

:


• • • •

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL HARTA PADA AKHIR TAHUN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

SUMBER/JENIS PENGHASILAN

PPh TERUTANG

PENGHASILAN BRUTO

(2)

(1)

BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA

2

BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK

3

PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

4

HADIAH UNDIAN

5

PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

6

HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD

7

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

8

SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGGUNAN BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI

11

PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF

12

DIVIDEN

13

PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA

14

PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL JUMLAH BAGIAN A

BAGIAN B NO. (1)

(Rupiah)

(3)

1

10

0

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

(Rupiah)

9

2

DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

DASAR PENGENAAN PAJAK/ NO.

TAHUN PAJAK

FORMULIR

LAMPIRAN - II

:

JBA

HARTA PADA AKHIR TAHUN JENIS HARTA (2)

TAHUN PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN

(3)

(4)

KETERANGAN

(Rupiah)

(5)

JUMLAH BAGIAN A BAGIAN B

:

JBA

HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO.

JENIS HARTA

(1)

(2)

TAHUN PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN

(3)

(4)

KETERANGAN

(Rupiah)

(5)

1 2 3 4 5 dst JUMLAH BAGIAN B BAGIAN C NO.

:

JBB

KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN NAMA

ALAMAT

TAHUN

PEMBERI PINJAMAN

PEMBERI PINJAMAN

(2)

(3)

PEMINJAMAN (4)

(1)

JUMLAH (5)

1 2 3 4 5 dst JUMLAH BAGIAN C BAGIAN D :

JBC


NO.

NAMA

TANGGAL LAHIR

HUBUNGAN KELUARGA

PEKERJAAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 2 3 4 5

21


Halam an ke-

dari

halam an Lam piran-II

Contoh Kasus SPT 1770 s 1. Nama

ADI SAPUTRO

2. Alamat

Jl. Sakti No. 18

3. Jabatan 4. 5. 6. 7.

Status/Tanggungan Pangkat/Golongan NPWP Masa Kerja

Kabag Keuangan, Kementerian BUMN Kawin/2 Anak Pembina (IV/a) 48.999.666.3.011.000 Januari – Desember 2011

Data Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2011 A. PERINCIAN PENGHASILAN TAHUN 2011 (Formulir 1721-A2) : Gaji pokok Rp 28,453,200 Tunjangan istri/suami

:

Rp

2,845,320

Tunjangan anak

:

Rp

1,138,128

Tunjangan struktural/fungsional

:

Rp

11,760,000

Rp

2,786,400

Tunjangan beras Tunjangan lain-lain

:

Rp

Penghasilan Bruto

BIAYA JABATAN = 5% x Penghasilan Bruto (Maksimal : 6.000.000/Th, 500.000/Bln

- (+) = Rp

46,983,048

Pengurangan : - Biaya Jabatan 5% x46.983.048

:

Rp

2,349,152

*)

- Iuran Pensiun

:

Rp

1,540,741

**)

Penghasilan Neto

IURAN PENSIUN = 4.75% x (Gaji Pokok+Tunjangan Keluarga) = 4.75% x32.436.648

= Rp = Rp

3,889,893 (-) 43,093,155

Data Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2011 Penghasilan Neto

= Rp

PTKP ( K/3 ) - Wajib Pajak

:

Rp

15,840,000

- Status Kawin

:

Rp

1,320,000

- Anak 2 orang @ Rp 1.320.000

:

Rp

2,640,000

Total Penghasilan Tidak Kena Pajak Penghasilan Kena Pajak PPh Terutang

5 % x Rp 23.293.000 = 1.164.650

PPh Telah Dipotong PPh yang kurang atau lebih dibayar *)

**)

=

43,093,155

Pembulatan Penghasilan Kena Pajak adalah Ribuan (+) Penuh (000) Rp 19,800,000 (-) Rp

23,293,155

= Rp

23,293,155

= Rp

1,164,650

= Rp

1,164,650 (-) NI HI L

Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5 % dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum sebesar Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- sebulan. Iuran pensiun sebesar 4,7 5 % x (gaji pokok+tunjangan keluarga)

1721 - A2

SPT T AHUNAN PPh PASAL 21 •

DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI NEGERI SIPIL , ANGGOTA TNI / POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA

NOMOR URUT

:

0

2

NAMA INSTANSI / BADAN LAIN

:

K

E

NPWP BENDAHARA

:

0

0

NAMA BENDAHARA

:

B

ALAMAT BENDAHARA

:

NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN

M

E 0

1

1

E

N

D

A

J

L

.

M

:

A

D

I

NIP / NRP

:

1

9

5

NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN

:

2

7

ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN

:

J

L

PANGKAT / GOLONGAN

:

I

JABATAN

:

K

STATUS DAN JENIS KELAMIN

:

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

:

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN

:

T

E

R

I

A

H

A

8

8

8

R

A

E

R

D

E

K

A

N

S

A

P

U

T

R

O

0

6

1

5

1

9

8

8

8

4

6

6

6

.

S

A

K

V

/

A

E

P

A

L

KAWIN

K/

2

0

1

T

A

I

B

N

A

TK/ S.D

G

TIDAK KAWIN

X

Y 0

1

1

E

M

E

N

T

B

A

R

A

T

0

1

2

1

0

0

1

5

9 K

9

1721-a2

RI A.

x

N

4 O

.

2

I

A

N

•

•

PENGHASILAN BRUTO :

Lembar 1untuk KP P Lembar 2 untuk P emo to ng P ajak Lembar 3 untuk P egawai

2

0

1

1

Z

E

0

0

0

0

R

I

A

N

O

N

X

1

2

A

N

Y

Z

3

1 0

0

0

A

N

G

5

K

LAKI-LAKI

E

U

PEREMP

HB/ 1

2 RUPIAH

RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : •

1. 2. 3.

TAHUN TAKWIM

FORMULIR

LAMPIRAN I - B

1

28,453,200

2

2,845,320

3

1,138,128

JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 )

4

32,436,648

TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

5

6.

TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL

6

11,760,000

7.

TUNJANGAN BERAS

7

2,786,400

8.

TUNJANGAN KHUSUS

8

9.

TUNJANGAN LAIN-LAIN

9

10.

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9)

1.

GAJI POKOK / PENSIUN

2.

TUNJANGAN ISTERI

3.

TUNJANGAN ANAK

4. 5.

10

46,983,048

PENGURANGAN 11.

BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN

11

2,349,152

12.

IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT

12

1,540,741

13.

JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)

13

3,889,893

14

43,093,155

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 : 14.

JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)

•

TUNJANGAN LAIN-LAIN

10.

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9)

C.

•

46,983,048

11.

BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN

11

2,349,152

12.

IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT

12

1,540,741

13.

JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)

13

3,889,893 43,093,155

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 : 14.

JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)

14

15.

JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)

15

16.

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

16

19,800,000

17.

PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16)

17

23,293,155

18.

PPh PASAL 21 TERUTANG

18

1,164,650

19.

PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG

19

1,164,650

20.

JUMLAH PPh PASAL 21 : a. b.

B.

10

PENGURANGAN

1721-a2

•

9

9.

YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19) YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)

PEGAWAI TERSEBUT

:

TANDA TANGAN BENDAHARA

BENDAHARA

K

NAMA

:

W

NIP/NRP

:

1

E A 3

M R 3

E S 2

N I

T T

3

3

E

R

I

3

3

O

5

NI HI L

20

DIPINDAHKAN

PINDAHAN

BARU

PENSIUN

3 (Tempat)

0 TGL

1

2

A

N

X

Y

Z

0

1

1

THN

WARSITO

J IKA F O R M ULIR IN I T ID A K M E N C UKUP I, D A P A T D IB UA T S E N D IR I S E S UA I D E N G A N B E N T UK IN I

D.1.1.32.49

2

B LN

Tanda Tangan dan Cap

Data Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2011 Pak Adi Saputro juga m endapatkan honorarium sebagai Tim Peny usun Materi Pem bahasan Rancangan Peraturan 1 Pem erintah di Kem enhub sebesar Rp 2 .000.000,- dan bendahara telah m elakukan pem otongan PPh Final sesuai ketentuan y aitu 1 5%. ( Bukt i Pemot ongan PPh Nomor : BP21-02/VI/2011 Tanggal 15/06/2011) Pak Adi Saputro juga m endapatkan honorarium sebagai Pem bicara Ahli Acara Bim bingan Teknis Keuangan di 2 Kem enkop dan UKM sebesar Rp 4.000.000,- dan bendahara telah m elakukan pem otongan PPh Final sesuai ketentuan y aitu 1 5%. ( ( Bukt i Pemot ongan PPh 21 Final Nomor : BP21-10/IX/2011 Tgl10/09/2011) Pak Adi Saputro juga m endapatkan honorarium sebagai Narasum ber Sem inar y ang diselenggarakan oleh salah 3 satu m edia sebesar Rp 5.000.000,- dan telah m elakukan pem otongan PPh 2 1 sesuai ketentuan Pasal 1 7 . ( Bukt i Pemot ongan PPh 21 Non Final Nomor : BP21-05/RT/X/2011 Tanggal 29/10/2011)

Instansi Pemotong Pajak/ NPWP

Honorarium

Penghasilan Bruto

PPh 21 FINAL + NON FINAL

Nomor & Tanggal Bukti Potong

Juni 2011

Kemenhub ( 00.094.420.1.061.00)

Rp 2.000.000

Rp 300.000

BP21-02/VI/2011 ( 15/06/2011)

Oktober 2011

Kemenkop&UKM ( 00.047.280.7.021.000)

Rp 4.000.000

Rp 600.000

BP21-10/IX/2011 ( 10/09/2011)

Oktober 2011

Media Keuangan (01.090.209.1.014.000)

Rp 5.000.000

Rp 125.000

BP21-05/RT/X/2011 ( 29/10/2011)

Rp 11.000.000

Rp 1.025.000

Jumlah Total

PENGHASILAN ISTRI

TK/-

• Bekerja di BCA sebagai kepala cabang Thamrin • Penghasilan Bruto setahun = Rp. 150.000.000 • PPh 21 yang telah dipotong = Rp. 14.224.000 • Bukti Potong adalah 1721-A1

Bukti Potong PPh 21 final Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………...…………. (1)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………...…………. (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL)

NOMOR : BP21-02/VI/2011………

NOMOR : BP21-10/IX/2011

N PWP

:

4 8 - 9 9 9 - 6 6 6 - 3 - 0 1 1 - 0 0 0

S APU TRO

Nama Wajib Pajak

:

AD I

S APU TRO

Sa k t i

Alamat

:

J l .

Sa k t i

N PWP

:

4 8 - 9 9 9 - 6 6 6 - 3 - 0 1 1 - 0 0 0

Nama Wajib Pajak

:

AD I

Alamat

:

J l .

(3)

No . 1 8

1 8

No.

Jenis Penghasilan

Jumlah Penghasilan Bruto

Tarif

PPh yang dipotong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan.

2.

15%

300,000

Jenis Penghasilan

Jumlah Penghasilan Bruto

Tarif

PPh yang dipotong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan.

4,000,000

15%

600,000

600,000

JUMLAH

300,000

JUMLAH

No . 1 8

No.

2.

2,000,000

(3)

Terbilang : Enam Ratus Ribu Rupiah

Terbilang : Tiga Ratus Ribu Rupiah

*) Lihat petunjuk pengisian

*) Lihat petunjuk pengisian

Jakarta, 4 Juni 2011

Jakarta , 15 Juni 2011 (4)

Pemotong Pajak (5)

Pemotong Pajak (5) N PWP :

N PWP : 1 7 - 0 9 4 - 4 2 0

N a ma

N a ma

: B E N D A H A R A

1 8 -

0 4 7 -

2 8 0 -

7 -

0 2 1 -

: B E N D A H A R A

K E M E N K O P

K E M E N H U B U K M

Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap

SOEDIBYO

Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

F.1.1.33.02

F.1.1.33.02

0 0 0

1 - 0 6 1 - 0 0 0

Tanda tangan, nama dan cap

KURNIADI

&

Bukti Potong PPh 21 Non Final Lembar ke-1 unt uk : Wajib P ajak Lembar ke-2 unt uk : P emot ong P ajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONES IA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………...…………. (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 NOMOR : BP21-25/RT/X/2011

4

8 -

9

9

9 -

6

6

6 -

N PWP

:

Nama Wajib Pajak

:

A D I

S A P U T R O

Alamat

:

J

S a k t

No.

.

i

0

1

1 -

0

0

0

(3)

N o . 1 8

Jenis Penghasilan

Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)

Tari f l e bi h ti n ggi 20% (Ti dak B e rNPW P)

Tarif

PPh yang Terutang (Rp)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

1.

l

3 -

Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

2.

Imbalan Distributor MLM

3.

Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi

4.

Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan

5.

Imbalan Kepada Tenaga Ahli

6.

Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap

7.

Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain kepada Mantan Pegawai

8.

Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai

9.

Imbalan kepada Peserta Kegiatan

10.

Imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan

11.

Imbalan kepada Bukan Pegawai yang

5,000,000

tidak bersifat berkesinambungan 12.

2.5%

125,000

Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri

5,000,000

Jumlah Terbilang :

125,000

Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

*) Lihat petunjuk pengis ian

Jakarta,29 Oktober 2011

Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 y ang dip otong di atas merup akan Angsuran atas Pajak Penghasilan y ang terutang untuk tahun p ajak y ang bersangkutan. Simp anlah bukti p emotongan ini baik-baik untuk dip erhitungkan sebagai kredit p ajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.

Pemotong Pajak N PWP :

1

9

-

0

9

0

-

2

0

9

-

(5)

1

-

0

1

4

-

0

0

0

LAMPIRAN I - A

FORMULIR

1721 - A1 DEPARTEMEN KEUANGAN RI

TAHUN TAKWIM

Bukti Potong PPh 21 Form 1721 A1 Istri SPT TAHUNAN PPH PASAL 21 •

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

NOMOR URUT

:

0

NPWP PEMOTONG PAJAK

:

0

1

0

0

1

1

7

8

NAMA PEMOTONG PAJAK

:

B

A

G

I

A

N

G

A

J

I

ALAMAT PEMOTONG PAJAK

:

J

L

.

M

H

.

H

A

M

R

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT

:

S

I

S

K

A

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT

:

4

8

6

6

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT

:

J

L

STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING

:


:

JABATAN

:

•

•

Lembar 1 untuk KPP Lembar 2 untuk Pemotong Pajak Lembar 3 untuk Pegaw ai

2

0

1

2

5

.

9

9

9

S

A

K

KAWIN K/

X TK/

T

T

I

B

I

O LAKI-LAKI

0

1

1

0

0

0

A

N

K

B

C

A

N

O

1

2

5

1

1

0

0

1

N

3

6 N

TIDAK KAWIN 0

7

0 1

8 X

PEREMPUAN

KARYAWAN ASING

HB/

Kepala Cabang

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN:

0

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : •

1. 2. 3.

1

S.D

1

2

RUPIAH

PENGHASILAN BRUTO : 1.

GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT

1

2.

TUNJANGAN PPh

2

3.

TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA

3

4.

HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA

4

5.

PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA

5

6.

PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21

6

7.

JUMLAH (1 s.d. 6)

7

8.

TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR

8

9.

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)

9

150.000.000

150.000.000

150.000.000

PENGURANGAN :

6.000.000

10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7

10


11

12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT

12

13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)

13

6.000.000

14

144.000.000

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 : 14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)

Bukti Potong PPh Form 21 Non Final & 1721 A1 Istri 17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

17

15,840,000

18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)

18

128,160,000

19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN

19

14,224,000

20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA

20

21. PPh PASAL 21 TERUTANG

21

22. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

22

23. PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)

23

14,224,000

24. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI

24

14,224,000

14,224,000

25. JUMLAH PPh PASAL 21 : a. YANG KURANG DIPOTONG (23 - 24)

N IH IL

25

b. YANG LEBIH DIPOTONG (24 - 23) 26. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI

BULAN

TAHUN

b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21

BULAN

TAHUN

26

Jakarta

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

x

PEMOTONG PAJAK

3

1 TGL

(tempat)

KUASA

1

2 BLN

2

0

1

1

THN

TA NDA TA NGA N DA N CA P P ERUSA HA A N

NAMA LENGKAP

B

A

NPWP

0

1

G

0

G

A

0

1

J

I

1

B

7

8

A

N

7

K

0

B

C

1

1

A

0

0

0

JIKA FORM ULIR INI TIDAK M ENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI D.1.1.32.48

RINI

Penghitungan penghasilan Istri tahun 2011: Fatmawati, Kepala Cabang BCA Thamrin, Penghasilan Bruto setahun Rp 150.000.000.

Pengh. bruto setahun

150.000.000

Pengurangan: Biaya jabatan (maksimum)(Rp. 150jt x5% =7.500.000) Penghasilan neto setahun PTKP (TK/0) PKP PPh terutang (5% x Rp50.000.000,00) (15% x Rp78.160.000,00) PPh terutang sebulan (Rp14.224.000/12)

Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21

(6.000.000) 144.000.000 (15.840.000) 128.160.000 14.224.000 1.185.333

Daftar HARTA

Daftar HARTA & KEWAJIBAN

Jenis Harta

Rumah

Rumah

Toyota Avanza

Perhiasan

Deposito BRI

Harga Beli/ Nominal

Rp 560.000.000

Rp 10.000.000

Rp 150.000.000

Rp 10.500.000

Rp 50.000.000

1998

1980

2011

2005

2007

Jl. Sakti No. 18

Jl. Kebon Jeruk No. 5

Kredit 20 Tahun (Bank BCA Cab. Jakarta Pusat)

Tunai

Warisan

Tunai

-

NOP:151987645461 2

No. BPKB : 34598764

Rp 7.000.000

Rp 150.000.000

Tahun Perolehan

Alamat

Cara Pembayaran

Keterangan Harga Perolehan

NOP : 13.12344567812 Rp 560.000.000

Bunga 10%/Tahun = 5.000.000 Rp 10.500.000

Rp 50.000.000

Daftar HARTA & KEWAJIBAN

Jenis Harta

Tahun Perolehan Alamat Pemberi Pinjaman No. Objek Pajak

Keterangan Saldo Pinjaman s.d. 31 Des 2011

Rp 560.000.000 1998 Jl. Sakti No. 18 Kredit 20 Tahun (Bank BCA Cab. Jakarta Pusat) NOP : 13.12344567812 Rp 560.000.000 Rp 200.000.000

Daftar KEWAJIBAN

Harga Beli/ Nominal

Rumah

LAMPIRAN - II

1770 S - II


KEMENTERIANKEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP

:

NAMA WAJIB PAJAK

:

BAGIAN A

:

NO.

• • • •

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL HARTA PADA AKHIR TAHUN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

TAHUN PAJAK

FORMULIR

DI ISI DENGAN TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN

4 8 A D I

9 9 9 6 6 6 3 S A P U T R O

0 1 1

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

(2)

2

BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK

3

PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

4

HADIAH UNDIAN

5

PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

6

HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD

7

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

8

SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGGUNAN

9 10

BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI

11

PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF

12

DIVIDEN

13

PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA

14

PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL JUMLAH BAGIAN A

DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2

0 0 0

DASAR PENGENAAN PAJAK/ PENGHASILAN BRUTO

PPh TERUTANG

(Rupiah)

1

1 1

0


SUMBER/JENIS PENGHASILAN

(1)

2

DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2

(Rupiah)

(3)

5.000.000

1.000.000

PPh TERUTANG BUNGA DEVIDEN 20% x PH. BRUTO

6.000.000 Diisi dari Lampiran 1721A1/A2 Istri, Jika NPWP Istri berbeda, maka kolom ini dikosongkan dan Istri membuat SPT sendiri

150.000.000 JBA

900.000

PPh TERUTANG HONORARIUM 15% x PH. BRUTO (FINAL)

14.224.000 16.124.000

DI ISI DENGAN BESARNYA PENGHASILAN BRUTO

DI ISI DENGAN BESARNYA PENGHASILAN BRUTO HONORARIUM

JUMLAH TOTAL PPh TERUTANG

DI ISI DENGAN JENIS HARTA WAJIB PAJAK

BAGIAN B

DI ISI DENGAN HARGA PEROLEHAN WP

DI ISI DENGAN TAHUN PEROLEHAN JENIS HARTA WP HARTA PADA AKHIR TAHUN

:

JENIS HARTA

NO.

(2)

(1)

TAHUN PEROLEHAN

HARGA PEROLEHAN

(3)

(4)

1998

1

Rumah (Jl. Sakti No. 18)

2

Toyota Avanza

2008

3

Perhiasan

2005

4 5 dst

Deposito BRI

2007

Rumah (Jl. Kebon Jeruk No. 5)

1980

JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C NO. (1) 1

:

KETERANGAN

(Rupiah)

(5)

Kredit, NOP : 13.12344567812

560.000.000 150.000.000

No. BPKB : 34598764

10.500.000 DIJUMLAHKAN HARGA PEROLEHAN WP

50.000.000 7.000.000

Warisan, NOP : 13.12344567812

777.500.000

JBB

KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN NAMA PEMBERI PINJAMAN

ALAMAT PEMBERI PINJAMAN

(2)

(3)

Jl. Sakti No. 18

Bank BCA Cab. Jakarta Pusat

TAHUN PEMINJAMAN (4)

1998

JUMLAH (5)

200.000.000

2 3 4 5 dst JUMLAH BAGIAN C

JBC

DI ISI DENGAN JUMLAH PINJAMAN

200.000.000

DI ISI DENGAN HUB KELUARGA

DI ISI DENGAN NAMA KELUARGA

BAGIAN D :

DI ISI DENGAN TANGGAL LAHIR SESUAI AKTE

DIISI DENGAN PEKERJAAN


NO.

NAMA

TANGGAL LAHIR

HUBUNGAN KELUARGA

PEKERJAAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

12/07/1965 01/09/1985 10/10/1990

Istri Anak Kandung Anak Kandung

1 2 3

Siska Nadine Royan

Karyawati Bca Mahasiswa Mahasiswa

4 5 JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke-

1 dari 1

halaman Lampiran-II

DI ISI DENGAN NOMOR HALAMAN

FORMULIR

LAMPIRAN - I

1770 S - I


• • •

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NPWP

:

4 8

NAMA WAJIB PAJAK

:

A D

BAGIAN A

:

9 9 9 I

6 6 6

3

0 1 1

DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL) JENIS PENGHASILAN

(1)

(2)

2 0 1 1

0 0 0

S A P U T R O

NO.

TAHUN PAJAK



1. BUNGA

2. ROYALTI

DI ISI DENGAN JUMLAH PENGHASILAN & PINDAHKAN KE BAGIAN A KE FORMULIR INDUK 1770 S BAGIAN ANGKA (2)

3. SEWA 4. PENGHARGAAN DAN HADIAH 5. KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA

5.000.000

6. PENGHASILAN LAINNYA JUMLAH BAGIAN A

5.000.000

JBA

Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A angka (2)

BAGIAN B

:

PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO.

JENIS PENGHASILAN

(1)

(2)


1. BANTUAN / SuUMBANGAN / HIBAH

150.000.000

2. WARISAN 3. BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMAN, KONGSI 4. KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA

DI ISI DENGAN JUMLAH PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK

5. BEASISWA DALAM NEGERI 6. PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK JUMLAH BAGIAN B BAGIAN C

NO (1)

:

150.000.000

JBB

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH NAMA PEMOTONG/

NPWP PEMOTONG/

PEMUNGUT PAJAK

PEMUNGUT PAJAK

(2)

(3)

BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN NOMOR TANGGAL (4) (5)

1.

Bendahara Kementerian XYZ

00.001.688.7.011.000

02

2.

Media Keuangan

01.090209.1.014.000

BP21-05/RT/ X/2011

JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP*

JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT

(6)

(7)

30 Des 2011

PPh 21

Rp. 1.164.650

29Oktober 2011

PPh 21

Rp. 125.000

3. 4. 5. dst JUMLAH BAGIAN C

JBC

Rp. 1.289.650

Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk Catatan : - DTP : Ditanggung Pemerintah *) - Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP) - Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)


1770 S Bagian D angka (12)

DI ISI DENGAN JUMLAH PINDAHKAN KE BAGIAN C Halaman ke1 dari 1 FORMULIR INDUK 1770 S Bagian D angka (12)

DI ISI DENGAN NOMOR HALAMAN halaman Lampiran-I


SPT TAHUNAN

1770 S

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI


IDENTITAS

PERHATIAN

•

MEMPUNYAI PENGHASILAN : • DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA DI ISI DENGAN NAMA WP SESUAI • DALAM NEGERI LAINNYA DENGAN FORMULIR • YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL 1721 –A1/A2

•

SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN

NPWP

:

NAMA WAJIB PAJAK

:

PEKERJAAN

:

NO. TELEPON

:

PERUBAHAN DATA

:

TAHUN PAJAK

FORMULIR

DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2

4 8

9 9 9

ISI DENGAN HURUF CETAK /DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

6 6 6

3

011

A D I S A P U T R O P EG A WA I N EG E R I - 5 5 5 5 5 5 5 5 02 1 LAMPIRAN TERSENDIRI

2 0 1 1

PEMBETULAN KE - … DI ISISPT DENGAN PEKERJAAN & YANG SESUAI (KOTAKWP PILIHAN) • BERI TANDA "X" PADA No. TELEPONSESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2

0 0 0

9 5 0 0 1 5 5 5 5 DENGAN 5DI5ISI SESUAI 5 SURAT 5

KLU : NO. FAKS

:

0 2 1

-

KETERANGAN TERDAFTAR

TIDAK ADA

RUPIAH *)

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

43.093.000 ………… …………………………………………………………………………………………… . 5.000.000 2

1 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

………………………………………………… . .. 1

A. PENGHASILAN NETO

[Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan]

2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A ]

3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI ………………………………………………………………………………………………………………………… . 3 [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]

4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)

……………………………………………………………………………………… 4

5 ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK

…………………………………………………………………………… 5

6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN (4-5)

……………….. 6

-

48.093.000 48.093.000


C. PPh TERUTANG

7

5% x 50.000.000 = 2.500.000 15% x 9.167.500 = 1.375.050 + = 3.875.050 Untuk NPWP Istri berbeda, maka kolom ini dikosongkan danK/I/dihitung dengan PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ K/ 3 PH/ HB/ 7 perhitungan tersendiri ……………………………………………………………………………………………. 8


Untuk NPWP Istri berbeda, maka kolom inixdikosongkan dan dihitung dengan 9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh ANGKA 8) …………………………………………………………………… 9 perhitungan tersendiri 10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN ……………………………………… 10 Merupakan pindahan dari 1770 S-I 11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10) …………………………………………………………………………………………… 11 jumlah bagian C kolom (7)

D. KREDIT PAJAK

b.

PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

1.414.650

(11-12) …………………………………………………….. 13

125.000

…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 14a

a.

PPh PASAL 25

b.

STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)

c.

FISKAL LUAR NEGERI

15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)

1.414.650

1.289.650

PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT


28.293.000

12

12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)] 13 a.

19.800.000

……………………………………………………… 14b

……………………………………………………………. 14c

………………………………………………………………………. 15

-


TGL LUNAS

a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (13-15) b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)


F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA G. LAMPIRAN

x

16

2 8

0 3

1 2

TGL

BLN

THN

a.

DIRESTITUSIKAN

b.


125.000

16

18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA …………………………………………………………………………………………………………………….. SEBESAR 18 DIHITUNG BERDASARKAN 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13 a.

x

b. a. b. c.

x x x

PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI

Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21

d.

Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)

Daftar Susunan Keluarga yang menjadi Tanggungan Wajib Pajak

e.

…………………………………………………………..

Surat Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29

PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

TANDA TANGAN

perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiranlampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

x

WAJIB PAJAK

KUASA

NAMA LENGKAP

:

A D I

NPWP

:

4 8

F.1.1.32.18

TANGGAL

2 8

0 3

2 0 1 2

TGL

BLN

THN

S A P U T R O

9 9 9

6 6 6

3

0 1 1

0 0 0

JANGAN LUPA UNTUK DITANDATANGANI

-

SURAT SETORAN PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP

4

:

8

9

9

3

LEMBAR Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP

(SSP) 9

6

6

6

3

0

1

1

0

0

0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP

:

ADI SAPUTRO

ALAMAT WP

:

JL. SAKTI NO.18 JAKARTA

NOP

:

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP

………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….

:

………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. Kode Akun Pajak

4

Jan

1

1

Feb

1

2

Mar

Uraian Pembayaran : PPh PASAL 29 ……………………………………………...…………………..……………………………………………………. ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………………………………

Kode Jenis Setoran

5

2

Apr

Mei

0

0

Masa Pajak Jun Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Tahun Pajak

Des

2 Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan

:

/

/

/

0

1

1

Diisi Tahun terutangnya Pajak

/

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp125.000,Terbilang : SERATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Wajib Pajak/Penyetor

Tanggal ……………………………………………

JAKARTA , Tanggal ##

Cap dan tanda tangan

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

…………………………………….

Nama Jelas :

ADI SAPUTRO

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01

Perhitungan Sendiri Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2012 Form Induk 1770 S Nomor 18b

Nama

:

Adi Saputro

NPWP

:

48.999.666.3-011.000

Penghasilan Selama Tahun Pajak 2011 1 2 3 -/4 5 6 7 -/8

Penghasilan Neto atas Gaji PNS Penghasilan atas Honorarium Mengajar di Swasta Penghasilan Total Tahun 2011 Penghasilan Tidak Teratur Penghasilan Teratur Tahun 2011 Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2) Penghasilan Kena Pajak PPh Terutang Kedit Pajak : PPh 21 Telah Dipotong Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2012

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

43.093.000 5.000.000 (+) 48.093.000 5.000.000 (-) 43.093.000 19.800.000 (-) 23.293.000 1.164.650 1.164.650 NIHIL

Wajib Pajak

Ad i Sa p u t ro Adi Saputro

SE-29/PJ/2010

Perhitungan Sendiri NPWP Suami berbeda dengan NPWP Istri 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Penghasilan Neto Suami a. Gaji PNS Rp 43.093.000 b. Honor sebagai Narasumber Rp 5.000.000 (+) Jumlah Penghasilan Neto Rp 48.093.000 Penghasilan Neto Istri (Gaji) Rp 144.000.000 (+) Jumlah Penghasilan Total (Suami + Istri) Rp 192.093.000 PTKP (K/I/2) Rp 35.640.000(-) Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 156.453.000 PPh Terutang Total (Suami + Istri) Rp 18.467.950 PPh Terutang Suami = 48.093.000/192.093.000 x 18.467.950 Rp 4.623.693 Kredit PPh Suami Rp 1.289.650(-) PPh Kurang Bayar Suami Rp 3.334.043 PPh Terutang Istri = 144.000.000/192.093.000 x 18.467.950 Rp 13.844.257 Kredit PPh Istri Rp 14.224.000(-) PPh Lebih Bayar Istri Rp -379.743

LEMBAR PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK KAWIN PISAH HARTA DAN/ATAU MEMPUNYAI NPWP SENDIRI

URAIAN A.

B.

NILAI (Rupiah)

PENGHASILAN NETO SUAMI 1 PENGHASILAN SEBAGAI PNS 2 HONOR SEBAGAI NARASUMBER JUMLAH PENGHASILAN NETO SUAMI

43,093,000 5,000,000 48,093,000

PENGHASILAN NETO ISTRI 1 PENGHASILAN SEBAGAI KARYAWAN JUMLAH PENGHASILAN NETO ISTRI

C. D. E. F.

G

H

144,000,000 144,000,000

JUMLAH PENGHASILAN NETO SUAMI DAN ISTRI ( A+B )

192,093,000

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK ( K/I/2)

35,640,000

PENGHASILAN KENA PAJAK ( C - D )

156,453,000

PAJAK PENGHASILAN (PPh) TERUTANG (GABUNGAN) 1 5% X 50,000,000 = 2,500,000 2 15% X 106,453,000 = 15,967,950 TOTAL PAJAK PENGHASILAN (PPh) TERUTANG (GABUNGAN) PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG SUAMI (( A : C) X F ) (Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Suami bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S) PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG ISTRI ((B : C) X F ) (Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Istri bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S)

18,467,950 4,623,693

13,844,257

Tempat, Tanggal Pembuatan Jakarta, 10 Maret 2012 SUAMI NAMA NPWP

Adi Saputro 4

8

.

9

9

9

.

6

6

6

.

3

-

0

TANDA TANGAN

1

1

.

0

0

0

Adi Saputro ISTRI

NAMA NPWP

Siska 4

TANDA TANGAN

8

.

2

9

6

.

1

7

2

.

2

-

5

0

1

.

0

0

Siska

0


C. PPh TERUTANG

PPh Terutang SUAMI : =K/ 48.093.000/192.453.000x 18.467.950 K/I/ PH/ HB/ 7 = 4.623.693


TK/


8 …………………………………………………………………………………………….


…………………………………………………………………… 9 ……………………………………… 10

10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN

…………………………………………………………………………………………… Kredit Pajak Suami = 1.164.650+125.000 11 = 1.289.650

11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)

12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)]

D. KREDIT PAJAK

13 a. b.

PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT


4.623.693

12

1.289.650

(11-12) ……………………………………………………..13

3.334.043

a. PPh PASAL 25 …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 14a ……………………………………………………… 14b



4.623.693

……………………………………………………………. 14c

………………………………………………………………………. 15 TGL LUNAS

16

X

a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (13-15) b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)


2 8

0 3

1 2

TGL

BLN

THN

16

3.334.043

a.

DIRESTITUSIKAN


b.




C. PPh TERUTANG

PPhPH/Terutang Istri : HB/ 7 = 144.000.000/192.093.000 x 18.467.950


TK/

K/

K/I/


8 …………………………………………………………………………………………….


…………………………………………………………………… 9 ……………………………………… 10

10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN

Kredit Pajak Istri = 14.224.000, telah …………………………………………………………………………………………… 11 dipotong oleh BII dalam formulir 1721 A1 Istri 12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR 12 11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)

NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)]

D. KREDIT PAJAK

13 a. b.

PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT


(11-12) ……………………………………………………..13

13.844.257 14.224.000 -379.743

a. PPh PASAL 25 …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 14a ……………………………………………………… 14b



13.844.257

……………………………………………………………. 14c

………………………………………………………………………. 15 TGL LUNAS

a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)

16

(13-15)

X


a. b.

16 TGL

b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)

x

BLN

THN

-379.743

DIRESTITUSIKAN




SPT Tahunan 1770

ss

 Wajib Pajak Orang Pribadi  Yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja; dan  Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi

FORMULIR

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI


YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DAN TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI

•

BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI

•

BERI TANDA "X" PADA

•

LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2*

•

ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

NPWP

:

NAMA WAJIB PAJAK

:

PEKERJAAN

:

NO. TELEPON

:

PERUBAHAN DATA

:

2

NO. FAKSIMILI

LAMPIRAN TERSENDIRI

:

-

TIDAK ADA

JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN

…………………………..



Rp.

JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

……………………………



Rp.

PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

TANDA TANGAN

perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiranlampirannya adalah benar,lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja. TANGGAL

TGL

*)

BLN

Foto copy Formulir 1721 A1 atau 1721 A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS

Petunjuk Pengisian

THN

SPT PEMBETULAN KE -…


KLU :

-

0

FORMULIR 1770 ss

IDENTITAS

PERHATIAN

TAHUN PAJAK

SPT TAHUNAN

1770 SS

 YANG DIISI TERLEBIH DAHULU ADALAH FORMULIR LAMPIRAN, BUKAN INDUKNYA  DI SETIAP LEMBAR JANGAN LUPA MENGISI IDENTITAS SEPERTI NAMA, NPWP DAN TAHUN PAJAKNYA  JANGAN LUPA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN, KARENA JIKA TIDAK SPT YANG ANDA LAPORKAN DIANGGAP TIDAK SAH  SEBELUM SPT DIKIRIM/DISAMPAIKAN KE KPP, JIKA SPT MENUNJUKKAN KURANG BAYAR, KEKURANGAN TERSEBUT HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT TANGGAL SEBELUM SPT DISAMPAIKAN  PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN DI KANTOR POS ATAU BANK

DI ISI DENGAN NPWP WP SESUAI PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN FORMULIR YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA1721 DAN–A1/A2

FORMULIR

1770 SS KEMENTERIAN KEUANGAN RI

TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDENTITAS

PERHATIAN

TAHUN PAJAK

SPT TAHUNAN


2 0 1 1 SPT PEMBETULAN KE -…

•

BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI

•

BERI TANDA "X" PADA

•

LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2*

•

ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

NPWP

:

2 7

1 99

NAMA WAJIB PAJAK

:

I MRON

PEKERJAAN

:

NO. TELEPON

:

PERUBAHAN DATA

:

6 6 6

3

0 1 4

T E KN I S I 0 2 1 - 5 5 5 5 5 5 5 5 DI ISI DENGAN LAMPIRAN TERSENDIRI NAMA WP SESUAI DENGAN FORMULIR 1721 –A1/A2

x


0 0 0

NO. FAKSIMILI :

DI ISI DENGAN PEKERJAAN WP SESUAI DENGAN KLU – : FORMULIR 1721 A1/A2

0 2 1

5 5 5 5 5 5 5 5

DI ISI DENGAN NOMOR TELEPON WP YANG DAPAT DIHUBUNGI

TIDAK ADA

JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN …………………………..  Rp.

50.000.000

…………………………… Rp.

75.000.000

JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

DIISI DENGAN TANGGAL SAAT SPT PERNYATAAN DITANDATANGANI Dengan menyadariINI sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-

DIISI DENGAN JUMLAH SELURUH UTANG YANG DIPEROLEH/DIMILIKI, TERMASUK UTANG BUNGA. MISALNYA: TANDA TANGAN PINJAMAN BANK ATAU KOPERASI

lampirannya adalah benar,lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja.

TANGGAL

2 9. TGL

-

0 3 BLN

-

2 0 1 2 THN

DIISI DENGAN NI DARI SELURUH DIMILIKI SESU KETENTUAN PER BERLAKU. MISA KENDARAAN KEBUN, SAWAH DEPOSITO, TA

JANGAN LUPA UNTUK DITANDATANGANI

DI ISI DE NOMOR

FORMULIR

1721 - A1 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PPH PASAL 21 • PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

NOMOR URUT

:

1

0

NPWP PEMOTONG PAJAK

:

1

9

2

9

9

NAMA PEMOTONG PAJAK

:

P

T

X

Y

Z

ALAMAT PEMOTONG PAJAK

:

J

L

.

J

E

N

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT

:

I

M

R

O

N

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT

:

2

7

1

9

9

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :

J

L

K

E

B

STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING

:

X KAWIN


:

JABATAN

:

K/

0

D

A

5

4

0

.

S

U

6

6

6

Y

O

R

TIDAK KAWIN TK/

X

3

D

A

2 0 1 1

1

7

0

0

M

A

N

3

0

3

0

1

4

0

0

N

2

7

I

R

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

CONTOH

0

FORMULIR 1721-A1 0

KARYAWAN ASING

HB/

TEKNISI

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN:

0

1

S.D

1

2

RUPIAH

PENGHASILAN BRUTO : 1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT

1

2. TUNJANGAN PPh

2

3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA

3

4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA

4

5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA

5

6.

•

1. Lembar 1 untuk KPP 2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak 3. Lembar 3 untuk Pegaw ai

0

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : •

TAHUN TAKWIM

LAMPIRAN I - A

PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21

50,000,000

6

50,000,000

7. JUMLAH (1 s.d. 6)

7

8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR

8

9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)

9

50,000,000


10

2,500,000


11

PENGURANGAN :

FORMULIR INI SEBAGAI SATU KESATUAN YG TIDAK TERPISAHKAN DARI SPT 1770 SS

13

2,500,000

14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)

14

47,500,000

15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA

15

16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)

16

47,500,000

17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

17

18,480,000

18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)

18

29,020,000

19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN

19

1,451,000

20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA

20

21. PPh PASAL 21 TERUTANG

21

22. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

22

23. PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)

23

1,451,000

24. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI

24

1,451,000

13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12) •

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :

CONTOH FORMULIR 1721-A1

1,451,000

25. JUMLAH PPh PASAL 21 : a. YANG KURANG DIPOTONG (23 - 24)

-

25

b. YANG LEBIH DIPOTONG (24 - 23) 26. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI

BULAN

TAHUN

b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21

BULAN

TAHUN

26

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN X PEMOTONG PAJAK

JAKARTA

0

1

TGL

(tempat)

KUASA

0 BLN

1

2

0

1

2

THN

TA NDA TA NGA N DA N CA P P ERUSA HA A N

NAMA LENGKAP

H

E

NPWP

2

8

N

D

R

A

7

7

7

3

3

3

8

0

2

5

0

0

0

JIKA FORM ULIR INI TIDAK M ENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI D.1.1.32.48

HENDRA

FORMULIR INI SEBAGAI SATU KESATUAN YG TIDAK TERPISAHKAN DARI SPT 1770 SS

Bayar KB Bukti Potong/ Lampiran A1 / A2

Hitung

LB

Isi SPT

N KPP/KP2KP

Lapor E-Filing

DROP BOX POS/Kurir Bukti Pelaporan 55

SELESAI

Isilah SPT Tahunan Anda dengan BENAR, LENGKAP, dan JELAS

Pojok Pajak

Recommend Documents