PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK ( ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 255/PID.SUS/2011/PN.YK.)
SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM
DISUSUN OLEH : QORRY AINA EDIATI 0934009 PEMBIMBING : 1. DR. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum. 2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.
ILMU HUKUM SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2013
ABSTRAK Anak merupakan bagian dari generasi muda penerus bangsa yang merupakan potensi dalam meneruskan cita-cita bangsa sehingga seorang anak memerlukan perlindungan dan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Karena itu, apabila seorang melakukan tindak pidana yang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinamakan anak nakal, maka dalam proses penanganan perkara terhadap anak harus diperhatikan secara khusus, karena mental anak tidak sama dengan mental orang dewasa sehingga sudah sewajarnya di depan muka hukum anak harus dibedakan penangananya dengan orang dewasa baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di persidangan sampai dengan anak tersebut dijatuhi sanksi. Para aparat hukum yang menangani perkara anak harus lebih memperhatikan kebutuhan anak tersebut. Buramnya penegakan hukum inipun menjalar hingga kepada penyelesaian kasus anak nakal/anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga perlu diketahui bagaimana penerapan sanksi pidana bagi anak nakal/anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia, apakah penerapannya sudah sesuai dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 ataukah belum dan juga agar mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara khususnya perkara yang terdakwanya adalah seorang anak. Penelitian ini merupakan penelitian (library reseach), bersifat deskriptif – analisis dan menganalisis data dengan metode deduktif-induktif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan melihat bagaimana proses penanganan perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan juga proses penanganan perkara pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan mengaitkan dengan putusan hakim Nomor 225/PID.SUS/2011/YK. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak adalah berdasarkan surat dakwaan, alat bukti dan barang bukti, laporan BAPAS, keterangan orang tua, wali, orang tua asuhnya, hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dan juga semua fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal-hal tersebutlah yang menjadi tumpuan hakim dalam memutus perkara anak.
i
QIOUniversitas Islam Negeri Sunan KaJijaga Yogyakarta
FM-UINSK-BM-OS-03/RO
SURAT PERNYAT AAN KEASLIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: Qorry Aina Ediati
NllvI
: 09340009
Jurusan
: Ilmu Hukum
Fakuitas
: Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Hakim Nomor 255/PID.sUS/2011IYK), dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.
Yogyakarta, 1 Mei 2013 Yang Menyatakan
QORRY AINA EDIATI
NIM: 09340009
ii
t.:l1fJ Universitas Islam Negeri Sun an Kalijaga Yogyakarta
nl-v INSK-8l\1-05-03/RO
SURA T PERSETUJUAN SKRIPSI
Hal: Surat Persetujuan Skripsi!tugas akhir Kepada: Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta
Assalamll 'alaikwn ·wr. yvb.
Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara: Nama : Qorry Aina Ediati NIM : 09340009 Judul Skripsi :"Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Hakim Nomor 255/PID.SUSI201I1YK)" Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukul11 Program Studi Ilmu Hukum UI.1'\ Sunan Kalijaga Yogyakalia sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut diatas segera diajukan ke sidang munaqosah.
dapat
Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamu 'alaikum
WI'. wb
a,14Mei2013
NIP: 19680202 199303 1 003
iii
:1~~~ OiOUniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
FM-UINSK-BM-05-03/RO
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
Hal: Surat Persetujuan Skripsiltugas akhir Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Di Y ogyakarta
Assalamu 'alaikum Wr. Wh.
Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara: Nama : Qorry Aina Ediati NIM : 09340009 Judul Skripsi :"Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Hakim Nomor 255/PID.SUSI2011IYK)" Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam I1mu Hukum. Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut diatas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamu 'alaikum Wr. Wh
Yogyakarta, 14 Mei 2013 Pembimbing II
iv
I
alo
Universitas Islam Negeri Sunan KaJijaga Yogyakarta
FM-UINSK-BM-05-07/RO
PENGESAHAN SKRIPSI Nomor: UIN.02!K.lH-SKRJPP.OO.9/029/20 13 : .• Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi
Skripsi dengan J udul
Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Anal isis Putusan Hakim Nomor 255/PID.SUS/2011 IY K) Yang dipersiapkan dan disusun oleh:
Nama NlM Telah di Munaqosyahkan pada Nilai Munaqasyah
: Qorry Aina Ediati 09340009 14 Juni 2013 A
dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
DR.
NAJAT, M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003
Pengtiii I
I
.
/'
~, / ~ : -=srT~~., M.Hum.
NURAlNllN.M, S.H., M.Hum. NIP. 197510102005012005
NIP. 19650210 199303 2 001
vi
MOTTO
“LA DHIRORO WALA DHIRORO” Keep improving every day, try your best day everyday “terus meningkatkan diri setiap hari, berusaha melakukan yang terbaik setiap hari”
vi
PERSEMBAHAN Karya ini khusus saya persembahkan kepada : Ayahku Achmad Buchori Ibuku Susiyati Motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendo’akanku Seluruh Pengajar dan Mahasiswa/i Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
vii
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah serta kekuatan kepada penyusun skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan an tugas akhir ini untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang ilmu hukum pada fakultas syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi laihi was wassallam,, yang telah di utus untuk membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Keterlibatan banyak pihak dalam proses penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak, mereka yang b berjasa erjasa dalam proses penyelesaian skripsi ini dan proses pembelajaran selama di Fakultas Syari’ah dan Hukum. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada : 1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie, M.A., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga ga Yogyakarta 2. Bapak Norhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum dan Bapak Ach.Tahir, SHI,LLM, M.A selaku ketua dan sekertaris jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah membantu proses berjalannya skripsi ini dari awal sampai akhir. 4. Bapak Dr. Makhrus, M.Hum. dan Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini. 5. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku pembimbing Akademik penyusun jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 6. Seluruh dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas kesedianya dalam membagikan ilmunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. 7. Ibu Bahtera Yenny Warita, SH selaku hakim di pengadilan negeri yogyakarta atas kesediannya meluangkan waktu untuk memberikan tanggapan atas beberapa pertanyaan yang penyusun ajukan dan atas saran-sarannya yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi dan juga untuk segenap pegawai bagian pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang sudah mau mencarikan putusan sampai harus bertarung melawan debu-debu tebal.
ix
8. Segenap pegawai perpustakaan Kementrian Hukum dan HAM DIY atas kesediannya mencarikan bukuk-buku yang di butuhkan oleh penyusun selama proses penyusunan skripsi dilakukan. 9. Seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 10. Seluruh pegawai Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum serta pegawai perpustakaan pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 11. Yang terkhusus dan teristimewa buat Ayah terhebatku Bapak Achmad Buchori dan ibu terbaik, terhebat, dan tertangguh ibu Susiyati yang pernah kumiliki. Terima kasih sudah memberikan kasih sayang kepadaku yang begitu besar, memberikan dukungan dan nasihat yang luar biasa, dan do’a yang selalu terpanjatkan dari kedua bibir kalian di setiap waktu agar aku menjadi anak yang sholehah, sukses, dan bisa bermanfaat bagi orang lain, bangsa, dan negara. 12. Yang teristimewa lagi buat mak wulan, lek simu, lek mini, lek agus dan juga mbok natun dan pak tamin atas dukunya selama ini baik dari segi moral maupun spiritual. Dan juga terima kasih atas do’a dan nasihatnya. 13. Untuk kedua adik tercintaku M.Rifqi Ubaidillah dan juga Alma Puska Falasyifa yang sudah mau ikut membantu mendo’akanku dalam mencapai keberhasilanku. Dan juga untuk nenekku mbah uti, sepupuku Mustika Khayati dan Iin Rufaida, wa saroh. Dan juga seluruh keluarga
x
besar mbah muklis dan mbah jamro atas dukungan, do’a beserta nasihatnya. 14. Teman-teman mahasiswa/i “ ILMU HUKUM Angakatan 2009” yang telah berjuang bersama dari awal didirikannya ilmu hukum. Khususnya buat sahabat-sahabatku Farisah Asasia, Nurliza Necy Putri, Anggraeni Noer Septaningrum, Abdur rochim alias A’im yang sudah bersama-sama berjuang menyelesaikan skripsi ini sampai pada menggila dan juga buat soulmateku Hajjjaaahh markhamah yang selalu menghiburku disaat aku sedang menggalau ataupun sedang sedih. 15. Buat mbak-mbak pondok nurussalam putri, khususnya kamar khafsoh 2 Helmiyatul Ulya, Dela Herlisna Mulyawati dan juga seksi keamanan 2013/2013 NSPI yang perlu diamankan Fajriah.hehe yang bersamasama menjalani pahit manisnya hidup di nurussalam. 16. Sahabat-sahabat tercintaku angkatan 2009 MA Sunan Pandanaran, sahabat IPNU-IPPNU PC Yogyakarta khususnya temen-temen laskar lintang jagad yang telah berbagi pengalaman dan berjuang bersama. Dan juga temen2 KKN
keluarga kalitirto 7, terima kasih atas
kerjasamanya selama hampir 2 bulan. 17. Teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Akhirnya penyusun hanya bisa berharap semoga orang-orang yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna
dan
masih
banyak
kesalahan-kesalahan
xi
didalamnya.
Karena
kesempurnaan hanya milik Allah SWT . untuk itu penyusun memohon maaf atas segala kekurangan. saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Aamiin ya robbal ‘alamin. Yogyakarta 14 Mei 2013 Penyusun
Qorry Aina Ediati NIM 09340009
xii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ................................................................................... ABSTRAK ................................................................................................... i HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI ..................................................... ii HALAMAN PERSETUJUAN .................................................................... iii HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................... v HALAMAN MOTTO ................................................................................. vi KATA PERSEMBAHAN ........................................................................... vii KATA PENGANTAR ................................................................................. viii DAFTAR ISI ............................................................................................... xiii BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ................................................... 1 B. Rumusan Masalah ............................................................ 7 C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian ..................................... 7 D. Telaah Pustaka ................................................................. 8 E. Kerangka Teori ................................................................ 11 F. Metode Penelitian ............................................................ 15 G. Sistematika Penulisan....................................................... 17
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ........................................19 A. Pengertian Tindak Pidana ................................................. 19 B. Unsur-unsur Tindak Pidana .............................................. 28
xiii
C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian ................................ 30 D. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian.............................. 31
BAB III
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ........... ....36 A. Pengertian Anak ......................................................... 36 1) Pengertian Umum ................................................. 36 2) Pengertian Yuridis ................................................ 37 B. Anak yang Berhadapan dengan Hukum ............................ 38 1) Anak yang berhadapan dengan hukum Menurut UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ........................................................... 40 2) Proses Peradilan bagi Anak ........................................ 41 a) Proses
Peradilan
Menurut
Kitab
Undang-undang
Hukum Acara Pidana ( KUHAP) .......................... 41 b) Proses Peradilan Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 ..................................................................... 49 C. Sanksi Pidana bagi Anak .................................................. 71 D. Pendekatan Restroatif Justice System dalam Peradilan Pidana Anak ................................................................................ 84
BAB IV
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PN YOGYAKARTA NOMOR PENCURIAN
255/PID.SUS/2011/PN.YK YANG
DILAKUKAN
TENTANG OLEH
ANAK.....................................................................................87 A. Paparan Kasus dan Putusan ............................................ 87 B. Pertimbangan dan Putusan Hakim .................................. 88 C. Kesesuaian Putusan PN NOMOR 255/PID.SUS/2011/PN.YK dengan KUHP dan UU NOMOR 3 Tahun 1997 ............. 107
xiv
BAB V
PENUTUP...............................................................................113 A. Kesimpulan ...................................................................... 113 B. Saran-saran ...................................................................... 116
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 117 LAMPIRAN-LAMPIRAN
xv
1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapakan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusian Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan pancasila dan UUU 1945.1 Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dari kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.2 Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.
1
Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia,(Jakarta : Rajawali
Pers,2011), hlm.1. 2
UU RI Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan
bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat,
pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan bangsa dan negara. Mengingat anak dalam kedudukanya sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsanya dimasa yang akan datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Akan tetapi rendahya perhatian dan perlindungan terhadap anak, berdampak suram terhadap nasib anak di masa depan bahkan tidak menutup kemungkinan
terjadinya
“loose
generation”
dalam
menjalankan
estafet
pembangunan, dan dampak yang lebih jauh lagi adalah terjadi kebangkrutan bangsa.bila kita lihat dari realitas sosial yaitu adanya kecenderungan meningkatnya jumlah anak yang melakukan pelanggaran hukum. Penyelenggaraan peradilan bagi anak-anak telah lama berjalan dalam sistem dan tata peradilan indonesia, termasuk perlakuan-perlakuan khusus bagi anak-anak tersebut. Dalam KUHPidana (hukum materiil) dijumpai beberapa ketentuan yang berkaitan dengan anak. Demikian pula reglemen kepenjaraan, reglemen pendidikan paksa, dan permasyarakatan. Telah mengatur perlakuan khusus bagi anak-anak. Tetapi berbagai ketentuan khusus tersebut belum
3
mengatur secara menyeluruh dan integral mengenai forum penyelenggaraan peradilan anak baik yang menyangkut penangkapan, penahanan, penyidikan dan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.3 Bertitik tolak dalam konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka dasar kewajiban yang diletakkan bagi perlindungan anak adalah asas-asas yang sesuai dengan Convention on The Rights of child ( konvensi hak-hak anak ) jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai berikut : 1. Asas non diskriminatif, maksudnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental. 2. Asas kepentingan yang terbaik untuk anak. Yang dimaksud dengan asa kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik untuk anak harus menjadi pertimbangan utama. 3. Asas untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. 4. Asas penghargaan terhadap pendapat anak. Yang dimaksud dengan asas ini adalah penghormatan atas hak-hak atas anak untuk berpartisipasi dan 3
Romli Atmasasmita, DKK, Peradilan Anak di IndonesiaCtk.Pertama, (Penerbit Mandar Maju,1997), hlm. 4.
4
menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Perlindungan anak menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartidipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekeraan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak yang mulia, dan sejahtera. Kondisi psikologis anak tidak sama dengan kondisi psikologis orang dewasa, sehingga sudah sewajarnya dalam proses penegakkan hukumnya juga harus dibedakan dengan orang dewasa, akan tetapi dalam prakteknya,di lapangan hukum pidana anak-anak diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya – kecuali dilembaga pemasyarakatan – dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Keadaan dan kepentingan anak sebagai anak-anak (orang belum dewasa) kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan yang khusus. Ditinjau dari kebijaksanaan kriminal (criminal policy), tingkah laku menyimpang si anak tidak dapat dijadikan alasan untuk “mempersamakannya” dengan orang dewasa. Anak-anak yang belum dewasa masih memerlukan pengawasan dan kasih sayang dari orang tuannya sehingga apabila dijatuhi pidana dikhawatirkan akan merusak masa depannya anak tersebut dan mungkin juga anak tersebut tidak akan sembuh dari perbuatannya. Seorang anak belum dapat mempertanggungjawabkan
5
semua kesalahannya karena lingkungan sekitarnya juga memberi peluang untuk melakukan pelanggaran hukum. Karena anak adalah sebagai generasi penerus, maka kepada mereka yang telah melakukan suatu tindak pidana sangat diharapkan supaya dapat secepatnya kembali ke jalan yang benar.4 Sebenarnya masalah pemberian pidana atau penjatuhan pidana itu adalah kebebasan hakim, keadaan ini sangat berbahaya apabila disalahgunakan, oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana hakim harus menyertakan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Jadi dalam hal menjatuhkan pidana hakim diberi kebebasan, seperti apa yang dikatakan oleh Oemar Seno Adji,5 yaitu : “dalam maksimal dan minimal tersebut, hakim pidana adalah bebas dalam memberi hukuman yang dijatuhkan terdakwa secara tepat “. Namun kebebasan yang diberikan pada hakim dalam menjatuhkan pidana bukanlah merupakan kebebasan hakim tersebut. Dalam hal menjatuhkan putusan yang dianggap adil dan tepat sebelumnya hakim harus memeriksa dengan teliti terhadap terdakwa apakah benar-benar bersalah atau tidak, disini hakim dibebani tugas yang berat dimana hakim dituntut untuk bertindak secermat-cermatnya agar
4
Windu Purwantono”Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap
Anak (Suatu Studi di Pengadilan Negeri Blitar)”, Skripsi, Universitas Merdeka, Malang, 1990.hlm.4. 5
Ibid
6
tidak terkena pengaruh oleh siapapun dalam menilai semua alat bukti dan saksi yang diajukan kepadanya.6 Apabila hakim menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana maka hakim harus dapat menyelami sifat dan kewajiban dari anak tersebut. Oleh karena itu Sri Widoyati Wiratno Soekito,7 berpendapat bahwa : “ Merupakan tugas hakim anak untuk memeriksa dan menyelidiki sedalam-dalamnya apa sebabnya seorang anak melakukan tindak pidana atau kenakalan anak, atau apa sebabnya seorang anak terlantar keadannya”. Oleh karena itu hakim dalam hal ini hanya dapat berpedoman pada pasal 45, 46, 47 KUHP yang prinsipnya hanya mengatur tentang bagaimana jika terdakwa seorang anak yang melakukan kejahatan, tetapi Undang-undang tidak menyebutkan hal apa yang harus dipergunakan sebagai alasan atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak.8 Dalam putusan hakim Nomor 255/PID.SUS/2011/PN.YK pelaku pidana adalah seorang anak yang berumur 16 (enam belas) tahun dan dalam hal ini si anak melakukan percobaan pencurian dengan ancaman kekerasan, maka dari itu yang menarik dari putusan ini adalah apa saja yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku pencurian yang belum sempat menikmati hasil dari kejahatannya atau percobaan pencurian dan sebagaimana yang diatur dalam KUHP, sanksi percobaan akan dikurangi sepertiga dari sanksi yang telah diatur dan sanksi yang bisa dijatuhkan kepada anak apabila di jatuhi 6
Ibid, hlm.4-5.
7
Ibid, hlm 5
8
Ibid, hlm 5-6
7
pidana penjara paling lama adalah setengah dari maksimal ancaman hukuman orang dewasa, dan bagaimana pula karena tindak pidana ini bukan pertama kalinya di lakukan oleh anak tersebut melainkan pengulangan tindak pidana untuk yang ke tiga kalinya dan anak ini telah dijatuhi hukuman penjara dan di tempatkan di Lapas Anak Kutoarjo. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas,maka permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012? 2. Bagaimana
pertimbangan
hakim
dalam
memutus
perkara
nomor
255/PID.SUS/2011/PN.YK tentang tindak pidana pencurian oleh anak? C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor11 Tahun 2012 b. Untuk menganalisis putusan hakim nomor 255/PID.SUS/2011/PN.YK. serta mengetahui pertimbangan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. 2. Kegunaan Penelitian ini adalah :
8
a. Untuk mengembangkan kemampuan,memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam pembuatan penulisan hukum. b. Untuk memperluas cakrawala hukum khususnya mengenai putusan hakim dan tindak pidana pencurian. D. Telaah Pustaka Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya dan agar dapat memecahkan masalah juga untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan diatas, serta menguatkan proses penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa literatur hasil penelitian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan tentang tindak pidana pencurian
sehingga akan
diperoleh hasil yang maksimal sebagaimana yang diharapkan. Dalam hal ini literatur-literatur hasil penelitian sebelumnya antara lain skripsi yang berjudul “ Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak “ karya Windu Purwantono,
Fakultas Hukum Universitas
Merdeka Malang.9 Skripsi ini membahas tentang tentang pemidaan anak dan penjatuhan pidana terhadap anak di wilayah hukum pengadilan negeri blitar. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana
terhadap
anak,
namun
dalam
penelitian
skripsi
sebelumnya
pembahasannya adalah tentang tidak pidana anak secara umumnya dan tidak spesifik seperti penelitian yang dilakukan yaitu hanya membahas tindak pidana 9
Windu Purwantono “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak (Suatu Studi di Pengadilan Negeri Blitar)”, skripsi, Universitas Merdeka, Malang,1990.
9
anak secara khususnya saja yaitu tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, selain itu studi kasus dan waktu penelitiannya juga terpaut jarak yang sangat jauh yaitu dari yang peneliti sebelumnya melakukan penelitian tahun 1990 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 begitu juga dengan tempat penelitian, penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Blitar dan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan menganalisis putusan hakim nomor 255/PID.SUS/2011/PN.YK. Selain skripsi karya Windu Purwantono tersebut terdapat juga penelitian skripsi yang berjudul “Penjatuhan Pidana Dan Pemidanaan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Komparansi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia) karya Mimi Rahmawati, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.10 Dalam skripsi ini dibahas bagaimana seorang anak yang melakukan tindak pidana dijatuhi sanksi berdasarkan hukum islam yang ada di Indonesia dan juga berdasarkan Hukum Pidana Nasional yang berlaku Indonesia. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu subjek pembahasannya sama yaitu mengenai bagaimana seorang anak yang masih dibawah umur dan melakukan tindak pidana dijatuhi sanksi pidana, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah bahwa penelitian tersebut membahas bagaimana seorang anak dibawah umur dijatuhi sanksi pidana dan bagaimana proses pemidanaan bagi anak yang dibawah umur berdasarkan hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia sedangkan pada penelitian ini
10
Mimi Rahmawati “Penjatuhan Pidana Dan Pemidanaan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Komparansi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia)”, skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,Yogyakarta,2006.
10
pembahasannya mengenai bagaimana seorang hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut
dengan
menganalisis putusan hakim nomor 255/PID.SUS/2011/PN.YK sehingga bisa dilihat apakah putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak atau belum sesuai. Selain hal tersebut tahun penelitiannya juga berbeda dengan penelitian tersebut kalau penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2006 dan studi penelitiannya dengan menggunakan komparansi hukum pidana islam dan hukum pidana indonesia, lain halnya dengan penelitian ini, penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 dengan menganalisis putusan hakim sehingga studi kasusnya akan dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Selain skripsi-skripsi di atas ada juga skripsi yang pembahasannya masih mengenai anak yang berhadapan dengan hukum
karya
Ifa Latifa Fitriani
mahasiswi fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “ Islam Dan Keadialan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”.11 Dalam skripsi dibahas bagaimana keadilan restoratif diterapkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dan bagaimana islam menyikapi dan mengadili anak yang berhadapan dengan hukum. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas masalah anak yang berhadapan dengan hukum, sedangkan perbedaan dengan
11
Ifa Latifa”Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum “, skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Jinayah Siyasyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2012.
11
penelitian tersebut yaitu pembahasan dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai bagaimana restoratif justice system diterapkan dalam sistem peradilan anak dan bagaimana penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam islam, sedangkan penelitian ini akan membahas bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum di proses dalam peradilan sampai dengan bagaimana seorang anak yang berhadapan dengan hukum dijatuhi sanksi pidana oleh hakim. E. Kerangka Teori Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja Tahun 1948 menentukan bahwa anak adalah seorang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah. Menurut Hukum Adat seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan belum terlepas dari tanggung jawab orang tua. Hukum Islam menentukan bahwa anak dibawah umur adalah yang belum akil baligh. Batas umur seseorang belum atau sudah dewasa (minderjarig), apabila ia belum berumur 15 (lima belas) tahun kecuali apabila sebelumnya itu sudah memperlihatkan telah matang untuk bersetubuh (geslachtssrijp) tetapi tidak boleh kurang dari 9 (sembilan) tahun.12
12
Maidin Gutom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, (Bandung : Rafika Aditama, 2008), hlm.31.
12
Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalahseseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh orang dewasa. Konsekuensinya, reaksi terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang diberikan terhadap orang dewasa,yang lebih mengarah pada punitif.13 Walaupun Undang-Undang Pengadilan Anak tidak merumuskan lebih jelas tentang tindak pidana yang dapat dilanggar bagi anak, karena dalam penjelasan pasalpun dirumuskan cukup jelas, akan tetapi dapat dipahami bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah selain tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP, tetapi juga tindak pidana diluar KUHP semisal: Undang-Undang tentang
13
Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011),hlm.75.
13
Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Hak Cipta dan sebagainya. Sebenarnya, ketika proses pembuatan Undang-Undang Peradilan Anak melalui keputusan menteri sosial Nomor Huk.3-1-30/15 tahun 1970 yang pada 1213 Oktober 1970 diadakan workshop perundang-undangan tentang Anak dan Pemuda dengan penyelenggaranya BKN-KKA, salah satu Tim-yaitu Team Kerja A yang membidangi tentang hukum pidana dan acara pidana dalam salah satu Rekomendasinya menyarankan bahwa pengertian tindak pidana anak adalah semua perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya merugikan perkembangan si anak sendiri serta merugikan masyarakat.14 Sehubungan dengan sanksi yang dapat diberikan terhadap anak nakal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mengaturnya sebagaimana telah ditetapkan dalam BAB III. Secara garis besar, sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anak yang telah melakukan kenakalan, terdiri dari dua yaitu : Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (Pasal 22). Dalam pembangunan hukum pidana positif Indonesia, telah diatur sanksi tindakan selain sanksi pidana, walaupun dalam KUHP menganut Single Track System yang hanya mengatur tentang satu jenis saja yaitu sanksi pidana (Pasal 10). Pengancaman sanksi tindakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menunjukan bahwa
14
Ibid, hlm.77-78.
14
ada sarana lain selain pidana (penal) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan.15 Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim perlu mengetahui beberapa teori penjatuhan sanksi pidana. Ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :16 1. Teori retributive, teori dikenal juga dengan teori absolut/ teori pembalasan. Menurut pandangan teori ini, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pemidanaan menurut mereka yang menganut aliran teori ini adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan. 2. Teori utilitarian, teori ini disebut juga dengan teori relatif/ teori tujuan. Menurut pandangan teori ini, pemidanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya. Artinya, pemidanaan jangan semata-mata dilihat sebagai pembalasan belaka seperti dalam teori retributive, melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana di masa yang akan datang. Oleh karena itu, teori ini melihat dasar pembenaran pemidanaan itu ke depan, yakni pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) di masa yang akan datang. 3. Teori integratif, teori ini dikenal sebagai teori gabungan. Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan,
15
16
Ibid, hal.80.
Nelwitis Elwi Deniel, Hukum Penitensier, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002, hlm.28
15
maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Atas dasar itu kemudian baru ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan. F. Metode Penelitian Dalam penelitian ilmiah sangat diperlukan adanya metode. Metode ini dimaksudkan untuk memperlancar jalannya pekerjaan, pencarian data dan memberi petunjuk teknis penelitian yang akan dilakukan. Adapun metode penelitian ini terdiri dari : 1. Jenis Penelitian Dalam penulisan ini penulis menggunakan Penelitian Gabungan yaitu dengan menggunakan penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu, dan agar penulisan ini lebih lengkap lagi penulis juga melakukan penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi yang akan digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.17 2.
Sifat Penelitian
17
Ariyanto Wibowo “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Proses Acara Pidana(Studi Yuridis di Wilayah Kabupaten Sleman)”, Skripsi, Universitas Janabadra, Yogyakarta,2003.hlm.14.
16
Dalam metode penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu menggunakan uraian secara jelas, sistematis, nyata, dan tepat mengenai fakta-fakta yang ada kemudian dianalisis untuk mendapatkan fakta yang diinginkan. 3. Pendekatan yang Digunakan Pendekatan yang digunakan dalam memahami dan mendekati obyek penelitian menggunakan pendekatan yuridis, yaitu pedekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. 4. Sumber Data a. Bahan Hukum Primer Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, peraturan perundang undangannya mengikat penelitian ini yang pada dasarnya bersifat normatif, yurisprudensi, dll yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam penulisan ini, antara lain yaitu : 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 b. Bahan Hukum Sekunder Yaitu data yang diperoleh untuk melengkapi bahan hukum primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain :
17
1) Wawancara 2) Putusan
hakim
pengadilan
negeri
yogyakarta
Nomor
255/PID.SUS/2011/YK 5. Analisis data Analisis dari hasil penelitian di implementasikan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif, yaitu pendekatan secara teoritik untuk mendapatkan konfirmasi berdasarkan observasi yang telah dilakukan sebelumnya. G. Sistematika Penulisan Bab satu berisi Pendahuluan, yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka,
kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan Bab dua membahas tentang Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencurian, yang didalamnya menerangkan tentang pengertian tindak pidana dan juga apa saja yang menjadi unsur-unsur tindak pidana, dan juga menjelaskan tentang pengertian tindak pidana pencurian beserta unsur-unsurnya. Bab tiga menjelaskan tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, yang di dalamnya menjelaskan tentang pengertian anak secara umum dan yuridis, pengertian anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, serta menjabarkan bagaimana proses peradilan bagi anak berdasarkan kitab undangundang hukum acara pidana dan juga berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, kemudian juga akan dijelaskan
18
mengenai sanksi pidana bagi anak, dan yang terakhir akan dijelaskan mengenai Pendekatan Restroatif Justice System dalam Peradilan Pidana Anak. Bab empat berisi tentang Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 255/PID.SUS/2011/PN.YK
Tentang Pencurian Yang
Dilakukan Oleh Anak, dalam bab ini menjelaskan mengenai paparan kasus dan putusan hakim Nomor 255/PID.SUS/2011/YK, dan juga akan membahas mengenai apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh anak, dan terakhir akan dibahas mengenai Kesesuaian Putusan PN Nomor 255/PID.SUS/2011/PN.YK
dengan KUHAP, Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997, dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Bab lima berisi Penutup, yang menguraikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga saran.
113
BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam menangani perkara anak dalam proses peradilan pidana terdapat perbedaanperbedaan tertentu dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa. Hal ini disebabkan anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang berpotensi
untuk meneruskan cita-cita
bangsa,
sehingga
seorang anak
memerlukan perlindungan hukum untuk menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak. Penerapan sanksi terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bahwa seorang anak yang yang berhadapan dengan hukum dapat dijatuhi dua macam sanksi yaitu sanksi tindakan dan sanksi pidana. Biasanya anak yang berhadapan dengan hukum yang baru pertama kali melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi berupa sanksi tindakan oleh hakim, sanksi tindakan ini dapat berupa pengembalian anak kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya sehingga dia akan di didik menjadi anak yang lebih baik lagi oleh keluarganya. Sanksi tindakan dapat juga berupa penyerahan anak kepada negara atau kepada dinas sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan di sana anak akan di didik, di bina, dan dilatih kerja sesuai dengan bakat dan minat si anak, sehingga setelah keluar dari Departemen Sosial
114
atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan, anak diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya karena selama anak di kenai sanksi tindakan dia sudah di latih kerja yang mungkin bisa menjadi bekal buat anak tersebut setelah kembali lagi di lingkungan masyarakat. Akan tetapi apabila anak tersebut setelah dijatuhi sanksi pidana masih juga tidak kapok dan mengulangi perbuatannya, maka hakim biasanya akan menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara, ini dilakukan agar anak merasa kapok dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Akan tetapi dalam hal anak dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai dengan Pasal Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana penjara kepada anak paling lama setengah dari ancaman maksimal bagi orang dewasa. Dalam hal penanganan perkara pidana anak. proses berjalannya perkara mulai dari penyidikan sampai perkara diputus memiliki perbedaan dengan penanganan perkara terhadap orang dewasa, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diatur bagaimana memperlakukan seorang anak yang sedang berhadapan dengan hukum mulai dari cara menyidik, menuntut,
dan
memutus
perkara.
Dalam
memutus
hakim
perlu
mempertimbangkan hal-hal yang mungkin tidak menjadi pertimbangan dalam perkara orang dewasa. Hal-hal yang dijadikan pertimbangan hakim sebelum memutus perkara anak antara lain dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, kemudian berdasarkan alat bukti yang sah dan juga barang bukti, hal-hal yang memberatkan
115
dan meringankan terdakwa, dan juga segala hal yang terungkap di dalam persidangan, hal ini mungkin juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara orang dewasa. Akan tetapi dalam perkara anak hakim juga mempertimbangkan laporan BAPAS dan keterangan orang tua, wali, atau orang tua asuhnya sebelum memutus perkara, hal inilah yang menjadi perbedaan antara pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak dan perkara orang dewasa. Dalam perkara pidana Nomor 255/PID.SUS/2011/YK dengan segala pertimbangan-pertimbangan diatas, hakim menjatuhkan sanksi kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, berdasarkan terori penjatuhan pidana baik teori retributive maupun terori utilitarian putusan ini tidaklah sesuai, karena penjatuhan sanksi pidana penjara disini saya kira tidak akan membuat si anak jera karena sanksi yang dijatuhkan kepadanya tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, padahal berdasarkan teori retributive seharusnya sanksi yang dijatuhkan harus sesuai dengan tindak pidana yang dia lakukan, karena terdakwa dalam hal ini juga bukan pertama kalinya dia melakukan tindak pidana (recidivice) sudah sepantasya juga terdakwa mendapat hukuman yang lebih berat dari sekedar 4 (empat) bulan. Dalam putusan hakim tersebut juga sanksi yang dijatuhkan saya kira tidak akan bermanfaat bagi terdakwa untuk kedepannya, karena dengan hanya menjalani hukuman penjara selama 4 (empat) bulan saja itupun sudah dikurangi selama masa tahanan dan tanpa dibekali sesuatu yang mungkin bisa menjadi bekal bagi si anak setelah dia selesai menjalani masa hukumannya, penjatuhan ini berarti tidak memperhatikan manfaat kedepanya bagi
116
terdakwa. Padahal berdasarkan teori utilitarian penjatuhan sanksi harus memperhatikan manfaat ke depanya bagi terdakwa. B. SARAN Kasus yang di analisis dalam penelitian ini adalah kasus pada tahun 2011 yang lalu sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum disahkan, sehingga dalam menganalisis putusan hanya mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja. Akan lebih baik lagi jika kasus yang diteliti dan dianalisis adalah kasus pada tahun 2012 atau 2013 setelah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disahkan, sehingga putusan tersebut dapat dianalisis dengan melihat perbandingan yang ada antara Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
117
DAFTAR PUSTAKA A. Hukum Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika,2010 A Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Jakarta : Akademika Pressindo, 2002. Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung : Refika Aditama, 2011. Lamintang dan Theo lamintag, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan,Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika,2009. Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi) bagian dua, Jakarta : Sinar Grafika,2010. Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan penyidikan), Jakarta:Sinar Grafika, 2009. Maidin Gutom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung : Rafika Aditama,2008. Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta : Bumi Aksara,1996. Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers,2011. Patrialis Akbar,Anak yang Berhadapan dengan Hukum Suatu Kompilasi Konsepsi Dan Gagasan,Jakarta, 2010. Romli Atmasasmita, DKK, Peradilan Anak di IndonesiaCtk.Pertama, Penerbit Mandar Maju,1997.
118
Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Malang : UMM Press,2009. W.A Boger, Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta : Pustaka Sarjana,2003. Wirdjono
Prodjodikoro,
Tindak-Tindak
Pidana
Tertentu
di
Indonesia,
Bandung:Refika Aditama, 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang-Undang Nomor 2003 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2010 Ariyanto Wibowo, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Proses Acara Pidana(Studi Yuridis di Wilayah Kabupaten Sleman), Universitas Janabadra, Yogyakarta,2003. Ifa Latifa,Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2012 Mimi Rahmawati, Penjatuhan Pidana Dan Pemidanaan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Komparansi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,Yogyakarta,2006. Windu Purwantono, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak (Suatu Studi di Pengadilan Negeri Blitar), Universitas Merdeka, Malang,1990
LAMPIRAN-LAMPIRAN
PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL , DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA JL KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563 YOGYAKARTA Email:
[email protected], situs: www.pn-yogyakota.go.id
SURAT KETERANGAN
Nomor : 391KetN120131PN.YK Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bemama :
QORRY AINA EDIATI
.J
Nomor Mahasiswa Program Studi Perguruan Tinggi Angkatan
: 09340009 : ILMU HUKUM : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA : 2009
Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 26 Maret 20 l3 sampai dengan tanggal 14 Mei 20-13 untuk menyusun Skripsi yang ~-'. berjudul: "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK ( ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 2551 PI.SUS/2011IPN.YK ) "
Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya. Yogyakarta, 15 Mei 2013
'X',~ "'.~~
ThMNLI·
AWATI, S.H. NIP~'I~~311984 032002
SURAT KETERANGAN WAW ANCARA Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: Bahtra Yenny Warita, SH
labatan
: Hakim di Pengadilan N egeri Y ogyakarta
Menerangkan bahwa nama di bawah ini : Nama
: Qorry Aina Ediati
Al am at
: Jln. Kh Ali Maksum 381 Krapyak Bantul Yogyakarta
Pendidikan
: Mahasisiwi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal S april 2013 bertempat di Pengadilan Negeri Yogyakarta gun a melengkapi data skripsinya yang berjudul : "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Hakim Nomor 2S'fPID.SUsj201 ifyK)". Demikian surat keteranan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Y ogyakarta, 14 Mei 2013
----Hakim Pengadila
eri Y ogyakarta
ijin.php
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH Kompleks Kepatihan, Danurejan. Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213
SURAT KETERANGAN IIJIN 070/1955N/3!2013 Membaca Sura!
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Nomor
UIN02/DS1/PP009/490/2013
27 Februari 2013
Perihal
Ijin Penelitian
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia: 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007. tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Orgar:isasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan l:Jerizinan, Rekomendasi Pelaksanaan ,Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi di Daerah Istimewa Yogyakarta. DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan surveilpenelitianipendataanipengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada: 'Nama Alamat Judul
Lokasi Waktu
QOR'RY AINA EDIATI NIP/NIM 09340009 JL MARSDA ADISUCIPTO, YOGYAKARTA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHf
Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
06 Maret 2013 sId 06 Juni 2013
Dengan Ketentuan
1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitianipendataan/pengembangan/pengkajian/sludi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud; 2. Menyerahkan soft copy hasil peneliliannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CO) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menl.lnjukkan cetakan asli yang sudah disahl
Tembusan:
SH 1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan); :-t§.sBI~mo 198503 2 003 2. Walikota Yogyakarta cq Dinas Perizinan 3. Ka. Kanwil Kementrian Hukum dan Ham DIY 4. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta 5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 6. Yang Bersangkutan
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
P U T U S A N
ng
NOMOR : 255/P ID .SUS/2011 /PN .YK.
gu
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengad i l a n
perad i l a n
dengan
t i n g ka t
acara
per t ama ,
yang mengad i l i
pemer i k saan
b iasa
pada
menja t u hkan putusan sebaga i
da l am perka r a te r d akwa : - - - - - - - - - - - - -
ub lik
am
ah
ber i k u t
ah k
p idana
Yogyaka r t a
Nama
:
YUNI ARDI TRIAWANTO Als ROWOL Bin
Tempat l ah i r Umur/ t a ngga l
: :
KAMSARI Kulonp rogo 16 Tahun / 23 Jun i 1994
ep
A
perka r a
Neger i
In do ne si
A gu ng
R
l ah i r Jen i s Kelamin : Lak i - l a k i Kebangsaan : Indones i a Tempat t i n g ga l : Agama : I s l am Peker j a a n : Tidak beker j a Pend id i k a n : Terdakwa d i t a han berdasa r kan Sura t Per i n t a h / Penetapan : - - - - - - - - - - - - - - - - 1. Peny i d i k
tangga l
22
Apr i l
2011 ,
ka
Nomor : 12
Penuntu t
: 11 Mei
Umum tangga l
TAP. 166 /0 . 4 / Epp . 1 / 0 5 / 2 011 ,
Mei
2011
:
sampai
:
22 Apr i l
2011 ; - - -
ub
2. Perpan j angan
tangga l
lik
2011 sampai dengan tangga l
ep
m
ah
SP.Han / 07/ IV / 2 011 /RESKRIM, se j a k
Nomor
:
,
2 mei se j a k
dengan
2011 , tangga l
19
Mei
A
gu
0.4 . 1 0 /Ep . 1 / 0 5 / 2 011 ,
:
19 Mei
se j a k 1
2011 ,
tangga l
Nomor : 19
Mei
651 /
es
Umum tangga l
on
3. Penun tu t
2011
In d
ng
M
-------------
R
ah
2011 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 1
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan
tangga l
:
R
sampai
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
28
Mei
2011 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ng
------------Hakim
gu
4. Penahanan
tangga l
sampai
se j a k
dengan
tangga l
2011 , 24
Nomor
Mei
:
2011
7
Jun i
2011 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Ketua
am
Mei
tangga l
----------Pengad i l a n
Neger i
31 Mei
No. :
2011 ,
99/PNH/ I I / 2 0 1 1 /PN .YK .
se j a k
tangga l
ep
te r t a n gga l sampai
ah k
24
ub lik
ah
A
284 /PNH/V /2011 /PN .YK
:
dengan
tangga l
8 Jun i 7
2011 Ju l i
In do ne si
R
2011 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A gu ng
-----------------------------Terdakwa d ipe r s i d a ngan
Kemasyaraka t a n
d idamp ing i
o leh
dan
Pembimb ing
orang
tua /wa l i n y a / k a ka knya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pengadi l an
Neger i
lik
Te lah
membaca sura t - su ra t
ka
perka r a i n i
ah
Te lah
ub
-
;- membaca
yang bersangku t an
ep
m
ah
te rsebut ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ber i t a
acara
pemer i k saan
da lam
t i n g ka t
A
gu
Kemasyaraka t a n
un tuk
Sidang
mempela j a r i Pengad i l a n
Pene l i t i a n Neger i
es
dan
on
membaca
ng
Te lah
No.Reg .
In d
M
R
peny i d i k a n ; - - - - - - - - -
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 2
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
d ibua t
tangga l
R
A2/05 / L i t / PN /A /X I / 2 0 11 o leh
Pembimb ing
Kemasyaraka t a n
dar i
yang
Bala i
Kls
I
ke te r angan saks i - saks i ,
te r dakwa dan pendapa t
wal i
orang
tua
ke te r angan
/wa l i
ser t a
te r dakwa
Pembimb ing
Kemasyaraka t a n
ub lik
A
Te lah mendengar
ah
2011 ,
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
gu
Yogyaka r t a
Janua r i
(BAPAS)
ng
Pemasyaraka t a n
22
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ah k
Penun tu t
mendengar Umum
yang
pada
menja t uhkan
tun t u t a n
pokoknya
putusan
p idana
dar i
menuntu t
sebaga i
R
Pengad i l a n
pembacaan
agar
ber i k u t
:
In do ne si
Te lah
ep
am
-------------------------------
------------------------------------------------------
1. Menya takan
ROWOL Bin p idana
KAMSARI bersa l a h Percobaan
sebaga imana
365 aya t
(1 )
jo
ep
p idana
te r hadap
R
ah
YUNI ARDI TRIAWANTO Als
gu A
p idana
pen j a r a
bu lan
d i ku r a ng i
da lam
tahanan
ng
M
(1 )
ub
m ka
d ia t u r
Dengan
da lam
Pasa l
KUHP da l am
;-------------------------------
2. Menja t uh kan
dengan
melakukan
Pencu r i a n
53 aya t
sura t dakwaan
TRIAWANTO
se l ama sementa ra
3
te r da kwa
:
ROWOL Bin KAMSARI se l ama
5
( l i ma )
te r da kwa dengan
berada per i n t a h
es
ah
Kekerasan
ARDI
on
t i n da k
YUNI
In d
Als
te r dakwa
lik
A gu ng
---------------
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 3
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
te r dakwa
ng
d i t a han
te t a p
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Menya takan
un i t
buah dompet
handphone
tuna i
merk
sebesa r
muda ber i s i warna
Rp.150 .000 , -
1 (sa t u )
h i t am
dan
d i kemba l i k a n
Uang pada
Wisma
4. Menetapkan
A gu ng
1.000 , -
te r dakwa
perka r a
R
b iaya
agar
untuk
membayar
sebesa r
Rp.
In do ne si
ah k
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ep
am
cok l a t Bayond
saks i Mei j i
buk t i
:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-----
1 (sa t u )
ah
barang
ub lik
A
gu
berupa
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----------------------------------
d ipe r s i d a ngan
menyesa l i
akan
yang
pada
perbua t annya
menja t uh kan
r i n g annya
pembelaan
seca ra
ia
te l a h
yang
hak im
ser i n gan -
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
mendengar
pada
pokoknya
pendapa t
orang
sanggup
memohon un tuk
tua /wa l i
ker i n ganan
mendid i k
te r d akwa
p idana
dan
dan
memel i ha r a
R
ia
ub
Te lah
mengatakan
pokoknya
p idana
------------------------------
yang
te r d akwa
dan memohon kepada
ep
ka
m
ah
agar
ah
mendengar
A
gu
d ihadapkan
bahwa te r dakwa o leh Jaksa Penun tu t
kepers i d angan
dengan
dakwaan
Umum
sebaga i
In d
Menimbang ,
on
ng
M
ser t a mengawas i anaknya dengan ba i k ; - - - - - - - - -
es
l i san
pu l a
lik
Te lah
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 4
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia :- - - - - - - - - - - - - - -
R
ber i k u t
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
18 .45
gu
j am
Kra t on
Apr i l
tempa t
la i n
masih
Yogyaka r t a ,
yang se l u r u hnya
la i n ,
dengan yang
keke rasan dengan
maksud
maksud
atau
memungk inkan l a i n n ya , d i cu r i ,
dan
da lam
semata
mata
pada
keke rasan ,
d i sebabkan
di i ku t i
dengan
te r hadap
orang
atau
mempermudah
tangan , atau
menguasa i
un tuk
pese r t a
barang
pe l aksanaan
karena
barang
melawan
send i r i
se l e sa i n y a
hukum
seca ra
te r t a n g kap
te t a p
sua tu
kepunyaan orang
atau
di r i
la i n
Langenas t r a n
daerah
d im i l i k i
ha l
un tuk
t i dak
waktu
mengambi l
mempers i ap kan
mela r i k a n
atau
da lam
d i se r t a i
ancaman
A gu ng
pencu r i a n ,
Jl .
sebag i an
untuk
un tuk
pada
te l a h
atau
d idahu l u i ,
atau
2011 sek i r a
se t i d a k - t i d a knya
te rmasuk
sesua tu
hukum,
di
ep
am
ber t empa t
atau
Neger i
21 Aper i l
se t i d a k - t i d a knya
2011
Yogyaka r t a
Pengad i l a n
ah k
atau
R
ah
A
d ibu l a n
wib
Kamis tangga l
In do ne si
KAMSARI pada har i
ub lik
ng
Bahwa i a te r d akwa YUNI ARDI TRIAWANTO Als ROWOL Bin
itu
kehendaknya
yang
bukan
send i r i ,
ah
mel i h a t
R
sedang
ng
M
memboncengkan (sa t u )
A
gu
yang
tempat
sedang
Langenas t r a n
ep
ka
te r dakwa
kemudian yang
dan
buah
na i k
ber i s i
1
5
Wusma
sambi l warna
(sa t u )
di
Yogyaka r t a ,
sepeda
anaknya dompet
ber j a l a n
Kra t on
saksu i
seper t i
Mei j i moto r
membawa 1 cok l a t
buah
muda
es
d ia t a s , ja l an
waktu
on
pada
handphone
In d
Bahwa
lik
m
•
ub
ah
perbua t an mana d i l a k u kan te r da kwa dengan cara : - - -
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 5
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
merk Beyond warna h i t am dan uang tuna i
di
moto r
sebe l ah
la l u
kir i
saks i
dar i
dengan
te r dakwa
dan menar i k
s tang
tangan
te r j a d i
sepoeda
kanannya ,
ta r i k
menar i k
anta r a
te r dakwa
ub lik
se l an j u t n y a
memperebu t kan dan
dompet
saks i
Wisma
r ibu
stang sepeda
Wisma Mei j i
te r s ebu t
moto r
ah
pu luh
yang d i l e t a k k an
dompet
am
l ima
rup i a h )
mendeka t i
A
(se r a t u s
Mei j i ,
kemud ian
ep
te r dakwa melepaskan dompet te r s ebu t
ah k
saks i
Wisma Mei j i
Bahwa perbua t an
te r dakwa untuk
dan membawa 1 (sa t u ) muda yang
m
ah
uang
tuna i r ibu
Beyond
Wisma
Mei j i
ep
d i sebabkan
memper tahankan
R
ah
h i t am
(se r a t u s
kepunyaan
te r s ebu t
buah
be lum
dan
l ima
saks i sampa i
bukan karena kehendak te r d akwa
mela i n kan
se l an j u t n y a
M
warna
rup i a h )
warna
1 (sa t u )
Rp.150 . 000 , -
pu luh
se l e sa i ,
ka
merk
ber i s i
lik
handphone
memi l i k i
buah dompet
ub
cok l a t
sepeda
In do ne si
A gu ng
---------
•
dar i
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R
moto rnya
te r j a t u h
dan
saks i
dompetnya
d i t a ngkap
Wisma Mei j i dan
o leh
te r da kwa warga
;
es
gu
ng
Rp.150 . 000 , -
A
on
dan d iancam
In d
Perbua t an te r d akwa sebaga imana d ia t u r
gu
.. . .
ng
------------------------------
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 6
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 365 aya t
(1 )
jo
Pasa l
R
p idana da lam Pasa l
ng
KUHP ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Menimbang ,
te r da kwa
dakwaan
menyatakan
t i dak
o leh penaseha t hukum ; - - - - - - - - - - - -
ya i t u
Umum te l a h Rahar j o
menya takan
untuk
dan
Sugiono
2
akan
dakwaannya
(dua )
yang
umum
t idak
membukt i k a n
mengajukan
orang
pada
saks i
pokoknya
: ----
ep
menerangkan d ibawah sumpah sebaga i ber i k u t
ah k
(1 )
menga jukan
d idamp ing i
bahwa
j uga
akan
( ekseps i )
Menimbang ,
dan
penun tu t
kebera t a n
Penun tu t
am
atas
53 aya t
ub lik
ah
A
gu
te r s ebu t
bahwa
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
1. Kete rangan
saks i
In do ne si
R
RAHARDJO: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A gu ng
--------------Bahwa
saks i
j a sman i
da l am
dan
keadaan
rohan i
dan
seha t
bersed i a
member i kan ke te r angan yang sebena rnya sesua i
apa yang d i l i h a t ,
d idenga r dan
d ia l am i n ya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
lik
ah
•
ah
18.45 Ja l an
tangga l Wib
21
ke tahu i
Apr i l
da lam perka r a
2011
te r j a d i
sek i t a r
pen j ambre t a n
Langena r j a n
in i
puku l
d ipe r t i g a a n
Kidu l
Kra ton
Bahwa Waktu
A
gu
a lun - a lun
itu
saks i
se l a t a n
7
na i k
dar i
rumah
sepeda ,
mau ke
on
-
kebe tu l a n
In d
ng
M
Yogyaka r t a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
es
ka
pada
ub
Bahwa Yang saks i
ep
-
R
m
-------------------------
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 7
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia d ipe r t i g a a n
R
sampai
mendengar
ng
i ba
ada
maka
i bu
Langena r j a n
min ta
saks i
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
to l o ng
menolong
saks i
dan
dengan
merasa
mengeja r
-
Bahwa
Waktu
te r dakwa
t i dak
A
gu
te r dakwa dan ke tangkap ; - - - - - - - - - - - - - - - -
apa
te r t a n g kap
membawa
te r dakwa
apa
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bahwa
ja rak
ub lik
am
-
an ta r a
ke j ad i a n
kira - kira
namun
saks i
saks i
dengan
15 meter
t i dak
dar i
tempa t
ke j ad i a n ,
mel i h a t
ep
ah
-----------------------------------
waktu
Bahwa se te l a h ke tangkap n ia t
R
-
A gu ng
dahu l u seba i kn ya ,
te t a p i
saks i
d i r embuk
In do ne si
ah k
ke j ad i a nnya ; -
karena banyak orang
maka d ibawa ke Polsek ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bahwa
atas
ke te r angan
saks i
te r s ebu t
d ia t a s ,
te r da kwa t i d a k kebe ra t an dan te l a h membenarkannya . 2. Kete rangan
saks i
lik
Bahwa
saks i
Apr i l
2011
sedang
ah
pada
har i
Kamis
ub
ka
-
sek i t a r
ep
m
----------------
ber t ugas
j am
19.00
di te l p on di
Wib
21
sewak tu
dan
d ibe r i t a h u
Ja l an
Langenar j a n
R
bahwa ada pen jambre t an
tangga l
Bahwa atas
A
gu
ke tempa t
i n f o rmas i ke j ad i a n
te r sebu t dan
saks i
sampai
da tang
on
-
d i t empa t
In d
ng
M
Kra t on Yogyaka r t a ; - - - - - - - - -
es
ah
SUGIONO : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 8
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia saks i
R
ke j ad i a n
te r hadap
Yun i
ng
bernama Kamsar i
/ t e r d a kwa
Ard i
Tr i awan t o
-
Bahwa dar i
saks i saks i
menerangkan korban
sepeda
am
yang
Als
mengaku
Rowol
Bin
karena
dengan
seo rang
i bu
te r d akwa
te r j a d i
yang
ep
t i dak
dar i ta r i k
berusaha
korban dan
ke j ad i a n
yang
sempat te r j a t u h
sempat
merampas barang mi l i k waktu
i n f o rmas i
ya i t u
waktu i t u
moto r
menar i k
menuru t
ub lik
ah
sedang hami l
ah k
penangkapan
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-----------------------
A
gu
pe laku
melakukan
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
te r dakwa
na i k
sepeda
atas
ke te r angan
A gu ng
Bahwa
saks i
In do ne si
R
moto r ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - te r s ebu t
d ia t a s ,
te r da kwa t i d a k kebe ra t an dan te l a h membenarkannya .
saks i
te r s ebu t
t i dak
had i r
sudah
d ipangg i l
seca ra
sah ,
dan
te r s ebu t
Jaksa
pokonya
perse t u j u a n
Kete rangan
se l an j u t n y a
saks i
d ibacakan pada sebaga i
ng
2011 sek i t a r
j l . L a ngena r j a n
gu
te l a h
Kidu l ,
d i r ampas
tangga l
j am 18.45 . 0 0 Kra ton
barangnya 9
Kamis
o leh
Wib d i
Yogyaka r t a
es
21 Apr i l
pada har i
on
korban
te r d akwa
In d
Bahwa saks i
R
-
A
Umum,
mesk ipun
:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------
ah
dengan
ep
ka
ber i k u t
M
maka
Penuntu t
da l am BAP peny i d i k
d ipe r s i d a ngan
karena
lik
te r dakwa
Wisma Mei j i ,
ub
m
ah
Menimbang , bahwa te r hadap saks i
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 9
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1
(sa t u )
R
berupa muda
ber i s i
gu
ng
(se r a t u s
buah
uang
l ima
dompet tuna i
pu luh
(sa t u )
buah
h i t am
dan saa t
r i bu
handphone
A
cok l a t
150 .000 , -
rup i a h )
merk
ke j ad i a n
warna
Rp.
dan
1
BEYOND warna
saks i
dengan anaknya
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
berboncengan
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bahwa
saks i
dompet
d i r ampas
dengan
saks i
yang
sepeda
ep
ah k
d ipe r ge l a ngan / d i s t a n g ki r i
dengan
menggunakan
R
te r dakwa seh i ngga te r j a d i
moto rnya
-
Bahwa
saks i
mender i t a Rp.500 . 000 , -
m
Bahwa
atas
kanan
menar i k
dar i
( l i ma
yang
sepeda
te r s ebu t
mate r i i l
sebesa r
ra t u s
r i bu
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ke te r angan
saks i
te r s ebu t
ub
ah
rup i a h )
ta r i k
ke j ad i a n
ke rug i a n
sebe l ah
tangan
te r j a t u h
dengan
d i l e t a k k an
motor
;saks i
menar i k
lik
A gu ng
menyebabkan
cara
In do ne si
am
-
ub lik
ah
----------------------------------
d ia t a s ,
Menimbang ,
ke te r angan
pada
d idepan pokoknya
sebaga i
gu
2011 pada malam hampi r
I sya ’
21 Apr i l
es
Kamis tangga l
on
Bahwa pada har i
te r d akwa
In d
-
A
pers i d angan
:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ng
M
ber i k u t
te r dakwa
R
ah
member i kan
bahwa
ep
ka
te r da kwa t i d a k kebe ra t an dan te l a h membenarkannya .
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 10
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ke
a lun - a lun
R
mau
ja l an
Yogyaka r t a sepeda
A
anaknya
t imbu l
n ia t
berada
d ibe l a k ang
menagmbi l
ep
i bu
dengan
tangan
dengan
mau
be lok
mau
ambi l
te r da kwa
kanan
d i l e t a k k an
dompet
te r s ebu t
p lengkung ,
R
dompet
saymenar i k
dompet
d i s t a ng
sebe l ah
ki r i
sepeda motor dan kemud ian te r j a d i menar i k
dengan
saks i
korban
min ta
l epas
;- - - - - - - - - - - -
Bahwa
te r dakwa
t i dak
dompet
saks i
ko rban
(ko r ban )
to l o ng
la l u
sempat
lik
saks i
dompetnya
l angsung
la r i
karena
kearah
dan
saya
membawa
hanya
ub
memegang
ta r i k
sempat te r d akwa
uta r a
karena
ep
ka
m
ah
-
dan
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
kearah
A gu ng
di ta r uh
berboncengan
ub lik
ah am
ki r i
untuk
waktu
yang
Kra t on
dompet
Bahwa te r dakwa mengambi l cara
ah k
membawa
dengan
--------
rumah
kemudian ke temu i bu - i bu na i k
sebe l ah
te r s ebu t
dar i
Langenas t r a n
motor
d i s t a ng
se l a t a n
In do ne si
gu
ng
l ewa t
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R
orang
-
Bahwa
te r da kwa
d i t a ngkap
orang - orang
on
ng
M
---
In d
A
gu
d ipe r empa tan ; - - - - - - - - - - - - - 11
es
ah
d i ke j a r
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 11
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa
te r da kwa
R
-
ng
te r s ebu t
gu
-
t i dak
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
tahu
is i
dompet
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bahwa te r dakwa mencur i rencana
untuk
barang
te r s ebu t
gi ta r
un tuk
be l i
ngamen ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ah
-
Bahwa
te r da kwa
Kulonp rogo Kutoa r j o
am
pernah
mencur i
ub lik
A
------------------------------
dan
d ihukum
di
1
tahun
se l ama
di
Lapas 10
barang
buk t i
pers i d angan
ke
sebaga i
-
-
1
(sa t u )
buah
yang ber i s i
:
dompet
•
1
warna
(sa t u )
cok l a t
un i t
muda
handphone
•
lik
ah
merk Beyond warna h i t am ; tuna i
ub
m
Uang
150 .000 , -
ka
d ia j u kan
:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A gu ng
ber i k u t
yang
ada l ah
R
depan
bahwa
In do ne si
Menimbang ,
ep
ah k
bu lan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
sebesa r
Rp.
(se r a t u s
l ima
ka i t a n nya
dan
dan
adanya
barang
hubungannya
saks i buk t i ,
sa tu
gu
maka d idapa t l a h fak t a - fak t a sebaga i ber i k u t :
sama
es
dar i
te r d akwa
ke te r angan
on
R
ke te r angan
di t i n j a u
A
berdasa r kan
In d
M
saks i ,
la i n ,
bahwa
ng
ah
Menimbang ,
ep
pu luh r i b u rup i a h )
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 12
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bahwa pada har i
R
-
gu
ng
2011 sek i r a Ard i
A
Kamis tangga l
sedang
ber j a l a n
Kra t on .
Yogyaka r t a yang
Rowol b in Kamsar i ,
di
jl.
sedang
na i k
yang
am
dompet
saks i
sepeda
sambi l warna
ub lik
ah
buah
Langenas t r a n ,
mel i ha t
memboncengkan anaknya (sa t u )
21 Apr i l
j am 18.45 WIB te r da kwa Yun i
Tr i awan to a l i a s
Mei j i
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ber i s i
1
(sa t u )
Wisma
moto r
membawa 1
cok l a t
buah
muda
handphone
merk Beyond warna h i t am dan uang tuna i (se r a t u s
l ima
pu luh
r ibu
ep
Rp.150 . 000 , -
ah k
rup i a h ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A gu ng
-
-
Bahwa dompet
yang ber i s i
uang te r s ebu t saks i
handphone dan
d i l e t a k k an /
korban
di
s tang
moto r
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
lik
ah
d igan t u ngkan
sepeda
sebe l ah ki r i
In do ne si
R
---------------------------------------
-
Bahwa
te r dakwa
ah
dan menar i k
ep
ka
Mei j i stang
mendeka t i
ub
m
--------------------------------
sepeda
dompet
moto r
saks i
Wisma
te r s ebu t
dar i
dengan
tangan
anta r a
te r dakwa
saks i 13
Wisma
In d
A
gu
dengan
dompet
ta r i k - menar i k
es
memperebu t kan
te r j a d i
on
Bahwa se l an j u t n y a
ng
M
-
R
kanannya ; - - - - - - - -
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 13
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R
Mei j i
gu
ng
-
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa
kemudian
dompet
te r s ebu t
te r d akwa
melepaskan
dan saks i
te r j a t u h
dar i
Wisma Mei j i
sepeda
A
moto rnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bahwa te r dakwa akh i r n y a dompet
mi l i k
Mei j i
te r s ebu t
o leh
saks i
karena
Wisma
d ipe r t a h ankan
korban
dan
te r da kwa
ep
ke tangkap
berhas i l
saks i
ub lik
am
ah
mengambi l
t idak
ah k
warga
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
bahwa
A gu ng
Menimbang , te r ungkap
te r s ebu t ,
memper t imbangkan
d idakwakan
se l an j u t n y a
apakah
bersa l a h kepadanya
A
p idana
pendapa t
yang
Penuntu t
lik
(1 )
Hak im
yang menjad i
t i n d ak Pasa l
akan dasa r
p idana
yang
365 aya t
(1 )
KUHP yang unsur - unsu rnya ada lah
on
53 aya t
menuru t
itu
es
ep
pasa l
Umum ya i t u
R
Penuntu t
dan d iancam p idana
gu
sebaga i
te l a h
tun t u t a n
untuk
unsur - unsu r
ng
ah
dakwaan Jaksa
Pasa l
te r d akwa
ub
ah m ka
bahwa
memper t imbangkan
jo .
akan
da lam
---------------------
d ia t u r
Hak im
t i n da k
sebaga imana
yang
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Menimbang ,
M
perbua t an
melakukan
Umum
p idananya
fak t a - fak t a
In d
te r buk t i
berdasa r kan
In do ne si
R
----------
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 14
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia :- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R
ber i k u t
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ng
---------------------------------
gu
1. Barangs i apa ;
A
2. Melakukan percobaan mengambi l
;
ub lik
ah
3. Barang sesua tu ba i k se l u r u hnya maupun sebag i an mi l i k
am
4. Dengan
maksud
orang l a i n ; un tuk
d im i l i k i
seca ra
5. Unsur d idahu l u i , d i s e r t a i keke rasan
R
dengan
te r h adap
maksud
akan
d i l a k u kannya
bukan l ah
dengan
ten t ang
ep
d idakwa
ser t a
pe l aksanaan
ub
bahwa unsu r
melakukan
ber t anggung j awab
R
ah
d imaksud ,
atau
semata - nmata
d i sebabkan karena kehendaknya send i r i
menun jukkan
yang
dengan
lik
ah m ka
in i
pe laku
barangs i a pa
da lam
subyek
hukum
t i ndak
p idana
yang
perbua t an
yang
atas
ya i t u
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ng
M
itu ,
;
Pasa l
menyiapkan
se l e sa i n y a
pencu r i a n
ancaman
orang
memudahkan pencu r i a n ;
6. Tidak
Menimbang ,
atau
bahwa te r da kwa YUNI ARDI TRIAWANTO Als 15
In d
A
gu
Menimbang ,
on
------------
es
A gu ng
keke rasan
atau d i i k u t i
In do ne si
ah k
ep
melawan hukum ;
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 15
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia KAMSARI
yang
depan
sebaga i
pers i d angan
dengan
te r d akwa ,
gu Tahun
ada l ah
maka
subyek
yang
hukum sebaga imana
te l a h te r p enuh i
Bin
Mei j i
yang
anaknya
sambi l
KAMSARI,
Kra t on ,
sedang
A gu ng warna
21 Apr i l
h i t am
1
ber j a l a n
mel i h a t
sepeda
1 (sa t u ) dan
uang
l ima
saks i
moto r
(sa t u )
buah
di
jl. Wisma
membonceng
dompet
warna
buah handphone merk tuna i pu luh
Rp.150 . 000 , -
r i bu
te r s ebu t
dompet
yang
ber i s i
handphone
d i l e t a k k an / d i g a n t u ng kan saks i
sepeda moto r sebe l ah k i r i Bahwa
te r dakwa
;
mendeka t i
uang
korban d i
stang
dar i
saks i
Wisma
Mei j i
dan
s tang sepeda moto r dengan
ep
dompet te r s ebu t
dan
lik
ah m
dar i
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bahwa
ka
na i k
membawa
(se r a t u s
menar i k
sedang
Yogyaka r t a ,
muda yang ber i s i
rup i a h )
16
seh i ngga unsu r
Kamis , tangga l
ub
ah k
Langenas t r a n ,
Beyond
berumur
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ep
ROWOL
cok l a t
ser t a
j am 18.45 Wib te r d akwa YUNI ARDI TRIAWANTO
R
am
Als
se te l a h
d imaksud
te r s ebu t ,
Menimbang , bahwa pada har i 2011 sek i r a
masih
ub lik
A ah
ke 1 (sa tu )
dan
te r ungkap
te r da kwa
unsu r barangs i a pa da lam pasa l
umum ke
In do ne si
i den t i t a s
Penun tu t
te r d akwa
fak t a
ng
d i sesua i k an
d ia j u kan
In do ne si a
ROWOL Bin
R
putusan.mahkamahagung.go.id
A
mi l i k
saks i
mempunya i
Wisma Mei j i
n ia t dan
es
dompet
te r da kwa te l a h
on
mengambi l
gu
untuk
maka te r n ya t a l a h
per t imbangan te r s ebu t
In d
d ia t a s ,
bahwa berdasa r kan
ng
M
Menimbnag ,
R
ah
tangan kanannya ; - - - - - - - - - - - - - - - - -
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 16
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan
permu laan
R
te l a h dengan
menar i k sebe l ah
ng
stang
ki r i
pe laksanaan
te r s ebu t
yang
sepeda motor
saks i
menar i k
an ta r a
bahwa dengan demik i a n ke - 3
unsur
ke - 2 (dua ) te l a h
(t iga )
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ep
---------------Menimbang ,
bahwa berdasa r kan ke te r angan fa k t a
di
pers i d a ngan
sepenge tahuan
saks i
Wisma
ke - 4
te r penuh i
Mei j i ,
untuk d iamb i l ,
A gu ng
saks i
te r n ya t a l a h ,
R
te r ungkap
bahwa
te r da kwa
seh i ngga
(empat )
dompet
te r j a d i
ta r i k
dompet
dengan
te r s ebu t menar i k
dar i
an ta r a
sampai saks i
mi l i k
saks i
Wisma
keke rasan
ya i t u
dengan
lik
d idahu l u i
menar i k
Wisma mei j i
mengambi l
yang te r ungkap ,
ub
da lam
dengan
tangan
saks i
te r da kwa
te r sebu t
te r j a t u h
seh i ngga
dengan
saks i
dar i
sepeda
;-----------------
R
moto rnya
unsu r
te l a h
bahwa berdasa r kan fak t a
ep
ah m ka
Mei j i
tanpa
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Menimbang ,
te r dakwa
yang
merebu t
demik i a n
-------
ah
dengan
In do ne si
am
te r penuh i
M
te r j a d i
ub lik
A ah
Menimbang , dan
ah k
sampai
di
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------------
mi l i k
te r gan t u ng
ng
Bahwa dengan cara
keke rasan
te r s ebu t
te r buk t i l a h ,
on
17
In d
A
gu
bahwa maksud dan tu j u an te r dakwa agar dengan mudah dan
es
saks i
pengambi l a n
te r da kwa
gu
ta r i k
dompet
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 17
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk
mengambi l
dompet
mi l i k
R
cepa t
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
korban
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ng
---------
gu
Menimbang ,
bahwa dengan demik i a n
unsur
te r penuh i
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------------------------------Menimbang ,
bahwa berdasa r kan te r n ya t a l a h
bahwa
mengambi l
dompet
berhas i l
yang te r u ngkap
te r da kwa
mi l i k
akh i r n ya
saks i
Wisma
te r s ebu t
karena d ipe r t a h ankan o leh saksd i
korban
te r da kwa
ke tangkap
R
dan
A gu ng
warga ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Menimbang ,
bahwa berdasa r kan
Hakim berpendapa t ,
bahwa t i d a k
perbua t an
pencu r i a n
d i sebabkan
karena
kehendak
per t imbangan te r s ebu t se l e sa i n y a
te r s ebu t
In do ne si
ah k
fak t a
ep
am
d ipe r s i d a ngan ,
Mei j i
ke - 5 ( l ima )
ub lik
ah
A
te l a h
t i dak
saks i
buksn l ah
pe la ksanaan
semata - mata
te r da kwa send i r i ,
seh i ngga
ka
dan
p idana
te l a h
te r penuh i ,
meyak i n kan sebaga imana
Pasa l
te r d akwa te r s ebu t
paaa l yang
te r bu k t i l a h
seca ra
melakukan
t i ndak
te l a h
Pasa l
;-
365
aya t
aya t
(1 )
jo (1 )
R
53
maka
ub
d idakwakan sah
ah
lik
Menimbang , bahwa karena semua unsur dar i
ep
m
ah
dengan demik i a n unsur ke- 6 (enam) te l a h te r penuh i
es
M
KUHP ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A
bahwa
se l ama
pers i d angan
on
gu
Menimbang ,
t i dak
In d
ng
-----------
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 18
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
dapa t
pada
di r i
menghapuskan te r da kwa
ng
yang
R
d i t emukan adanya a lasan pembenar ataupun a lasan pemaaf
maka
gu
perbua t an ,
per t anggungan
dan
si fa t
te r dakwa
harus
hukumnya
d inya t a kan
bersa l a h
Menimbang ,
am
per l u
te r dakwa
o leh
karena
melakukan
d ipe r t i mbangkan ,
pidana
te r da kwa
t i n da k
atau
yang
menjad i
ah
menuju
mengembangkan
akan
yang
masa depan
di r i n ya
j uga
dapa t
yang
sebaga i
ber t anggung j awab bag i
o leh
untuk menjamin tegaknya
da lam masyaraka t ,
pe la j a r a n
d iamb i l
ba i k
d iha r apkan
menghanta r k an seh i ngga
dapa t
negara
yang
warga
lik
hukum dan kead i l a n
In do ne si
R
A gu ng
bahwa putusan
Hakim te r h adap te r d akwa se l a i n
m
te r h adap
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Menimbang ,
te r dakwa
maka
apakah Hakim akan
-------------------------------
dapa t
te l a h
p idana ,
t i ndakan
ep
menja t uh kan
ah k
bahwa
bersa l a h
se l an j u t n y a
ub lik
A ah
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------------------------------
te r buk t i
p idana
melawan
atas
perbua t annya
j awab
keh i dupan ke l ua r g a ,
bangsa dan
di
Tr i awan to
d ibe r i k a n
ng
M
seyogyanya
Ard i
huru f
a
A
gu
(2 )
al i as
sanks i
Lapas Anak Kutoa r j o , UU No.3
berpendapa t ,
p idana
Rowol
bahwa k l i e n b in
dengan d i t empa t kan
dengan mengacu Pasa l
Tahun 19
1997
Kamsar i
dengan
23 aya t
on
Yun i
Yogyaka r t a
kemasyaraka t a n
es
I
ub
BAPAS k l as
pene l i t i a n
per t imbangan
In d
atas
bahwa has i l
ep
ah
dar i
Menimbang ,
R
ka
agama ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 19
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia :- - - - - -
R
sebaga i ber i k u t
ng
1. Kl i e n
saa t
ke j ad i a n
anak - anak
te l a h
gu
penyesa l annya mengu lang i
masih
A
dan
l ag i
rasa
ber j a n j i
ser t a
t i dak
menjad i
anak
;------------------------------
ub lik
ah
berus i a
menujukkan
yang ba i k
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
-------------------------------------
akan
mendapat kan /mempero l e h
ep
2. Kl i e n
ah k
b imb i ngan
agama,
A gu ng
dan hukum sebaga i
ah
ba i k
bud i
R
menta l
in t ens i f
peker t i , beka l
d i l i n g k ungan masyaraka t nan t i .
Dengan
kl ien
dapa t
dar i
seg i sos i a l
In do ne si
am
--
kl i en
h idup
se te l a h
bebas
demik i a n
harapan
di r i
dan
3. Kl i e n akan berusaha memperba i k i
s i kap
menyadar i
menyesa l i
pada
kesa l ahan ; - - - -
send i r i ,
orang l a i n
ub
m
di r i
lik
dan per i l a k u n ya yang banyak merug i kan dan ke l ua r ga
Menimbang ,
memohon
ker i n g anan
akan sanggup untuk mendid i k
hukuman
dan
anakanya kembal i
R
ah
ber j a n j i
bahwa
ep
ka
;---------------------------
A
gu
pene l i t i a n
se te l a h
kemasya raka t a n
dan
memperha t i k a n pendapa t
orang
has i l
es
bahwa
on
Menimbang ,
tua
In d
ng
M
;----------------------------
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 20
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Hak im
jus t r u
meni l a i
R
te r dakwa ,
d i l a k u kan
ke l ua r ga
mudah
segera
mendid i k
o leh
mendapa tkan
karena
te r dakwa
orang
uang
la i n
dengan
am
pen ja r a
bahwa
p idana ,
menuru t bi l a
te r da kwa agar
karenanya
p idana
pen ja r a
d ipe r t i mbangkan
di
Lembaga
bahwa
yang
di j a t uh i membera t kan
Hal - ha l
dan
per l u
ha l - ha l
:-----------------------------------------
Perbua t an te r da kwa dapa t meresahkan
Perbua t ah
R
•
para saks i
ng •
;-------------
ep
masyaraka t
Terdakwa
21
te r dakwa dapa t
merug i kan
korban ; - - - - - - - te l a h
pernah
In d
ka
•
gu
p idana
ub
m
Anak
yang
-------
ah
nan t i n y a
lik
membera t kan
p idana berupa
pembinaan dan b imb i ngan
sebe l um
ha l - ha l
per l u
Pemasyaraka t an
yang mer i ngankan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A
untuk
te r s ebu t
;- - - - - - - - -
A gu ng Menimbang ,
ah
mudah
hemat Hakim ada lah cukup ad i l
supaya mendapa t
seca ra i n t e n s i f
M
i ng i n
te r d akwa
pen j a t u han
R
ah k
Kutoa r j o
o leh
akan te t a p i
te r s ebu t
dan b i j a k sana , di j a l a n i
dan
ub lik
Menimbang , di j a t uh i
yang
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ep
ah
A
keper l u a n pr i b ad i n ya
kurang
es
dengan
te r penga ruh
ke j aha t a n
on
gu
masih
sudu t
ada l ah
da l am
ng
berhas i l n y a
te r d akwa
dar i
In do ne si
yang
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 21
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
----------
ng
R
d ihukum ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hal - ha l
:-----------------------------------------
gu
mer ingankan
yang
-------
A
•
Terdakwa mengaku
te r u s
te r ang
dan
am
•
ub lik
ah
perbua t annya ; - - - - - - - - - - - - Terdakwa has i l
sempat
menikmat i
ke j aha t a nnya ; - - - - - - - - -
Terdakwa
ep
ah k
•
be lum
masih
bers t a t u s
anak-
per t imbangan p idana
te r hadap
pen ja t u han pe la j a r a n
di r i
p idana
bag i
akan
dan
mendeka t i
te r da kwa ,
agar bag i
dapa t
t idak
akan
masyaraka t
perbua t an
menja t u hkan
seh i ngga
d iha r apkan
yang
menjad i
mengu lang i
pada
t idak
di j a l a n i
te r da kwa
berada
umumnya ba i k
te r da kwa
d i ku r angkan
dar i
p idana
d i j a t u h kan bahwa
In d
gu
da lam
d i t e t a p kan masa penahanan yang
; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Menimbang ,
A
dengan
es
maka per l u
ng
te l a h
karena
ep
ah
tahanan ,
bahwa
R
ka
Menimbang ,
M
akan
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------
yang
Hakim
on
te r s ebu t
itu
te r da kwa
perbua t annya ,
t i dak
d ia t a s ,
per t imbangan -
ub
m
ah
l ag i
te r s ebu t
berdasa r kan
In do ne si
bahwa
A gu ng
Menimbang ,
lik
R
anak ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 22
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia buk t i
R
barang
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ng
berupa : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1
(sa t u )
buah
gu
yang ber i s i •
A
1
dompet
(sa t u )
buah
handphone
merk
Uang
tuna i
Rp.150 .000 , -
Beyond
barang
buk t i
kepada saks i
te r s ebu t
j uga
te r da kwa d i j a t u h i
d ibeban i
un tuk
membayar
perka r a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 365 aya t
KUHP, Undang- Undang No.3
KUHAP
dan
pasa l -
bersangku t an
(1 )
j o Pasa l
Tahun 1997 ,
pasa l
dar i
p idana ,
b iaya
53 aya t
pasa l - pasa l
pera t u r a n
yang
lik
(1 )
akan Pasa l
In do ne si
te r d akwa
Menginga t
saks i
;- - - - - - - - - - - - - - -
bahwa karena
A gu ng
maka
mi l i k
d i t e t a p kan agar d i kemba l i k a n
R
Menimbang ,
ada l ah
ep
maka per l u
l ima
;- - - - - - - - - - - - - - - -
te r s ebu t
Wisma Mei j i ,
(se r a t u s
ub lik
ah Karena
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------
ub
m
ah
muda
:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pu luh r i b u rup i a h )
am
cok l a t
warna h i t am ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •
ah k
warna
dan
te r s ebu t
meyak i n kan
te l a h
TRIAWANTO Als te r bu k t i
seca ra
melakukan
t i ndak
“Percobaan
Pencur i an
Dengan
Kekerasan”
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
on
p idana
gu A
ARDI
bersa l a h
ng
M
sah
R
ROWOL Bin KAMSARI
YUNI
es
te r dakwa
23
In d
ah
1. Menya takan
ep
ka
ME N G A D I L I :
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 23
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
-------------------Pidana
ng
2. Menja t uh kan itu
dengan
kepada te r da kwa
p idana
pen j a r a
o leh karena
se l ama
4
(empat )
gu
bu lan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Menetapkan
te r dakwa
d i ku r angkan
dar i
di j a l a n i
p idana
yang
d i j a t u h kan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.
am
masa penahanan yang te l a h
ub lik
ah
A
3.
Memer in t a h kan
te r da kwa
te t a p
berada
da lam
tahanan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - barang
buk t i
ep
ah k
5. Memer in t a h kan
berupa
:
A gu ng
ber i s i
-
-
buah dompet warna cok l a t
:- - - - - - - - - - - - - - - -
1 (sa t u ) h i t am Uang
un i t
handphone
Tuna i
sebesa r
Rp.
muda yang
Beyond
150 .000 , ;
ub
warna
(se r a t u s
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. Membebankan
te r da kwa
un tuk
1.000 , -
b iaya
perka r a
sebesa r
(se r i b u
rup i a h )
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R
Rp.
membayar
es
ka
Wisma
ep
ah m
Dikemba l i k a n kepada saks i
ah
merk
;- - - - - - - - - - - - - - - -
l ima pu luh r i b u rup i a h )
Mei j i
In do ne si
1 (sa t u )
lik
-
R
---------------------------------------
A
d ipu t u s kan pada har i
:
on
gu
Demik i an
Senin , tangga l
In d
ng
M
------------
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 24
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2011
o leh
pada
Pengad i l a n
pada
ng
te r s ebu t
gu
yang te r bu ka WIDYASTUTI ,
A
d ihad i r i Umum,
MARZUNI,
Neger i
har i
itu
untuk
umum,
SH
j uga
sebaga i
Terdakwa ,
Orang
Yogyaka r t a ,
d iucapkan d iban t u
Pani t e r a
tua /wa l i
Penggan t i
pu tusan
da lam
o leh
s idang
RANI MURNI
Penggan t i
ser t a
dengan
Penuntu t
Pembimb ing
Hak im
ep
Pan i t e r a
Hak im
;--------------------------------------
------
ah k
SH,MH
o leh ENDANG PURWANINGSIH, SH sebaga i
Kemasyaraka t a n
am
ELFI
ub lik
Anak
ah
kami
R
13 Juni
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
ELFI MARZUNI, SH.MH
es on 25
In d
A
gu
ng
M
R
ah
ep
ka
ub
m
lik
ah
A gu ng
In do ne si
R
RANI MURNI WIDYASTUTI , SH
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 25
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
gu
ng
R
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
es on In d
A
gu
ng
M
R
ah
ep
ka
ub
m
lik
ah
A gu ng
In do ne si
R
ah k
ep
am
ub lik
ah
A
2
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 26
CURICULUM VITAE
A. Identitas Diri
Nama
: Qorry Aina Ediati
Tempatl Tgl. Lahir
: Wonosobo, 29 Januari 1992
Nama Ayah
: Achmad Buchori
Nama lbu
: Susiyati
Alamat Asal
: Suren Gede RT 06 RW 01, Kejajar, Wonosobo
Agama
: Islam
Jenis Kelamin
: Perempuan
E-mail
: [email protected]
No.HP
: 085 729 637 446
B. Riwayat Pendidikan 1. TK Indria Pertiwi Suren Gede Kejajar Wonosobo Lulus 1997
2. SDN 1 Suren Gede Kejajar Wonosobo Lulus 2003
3. SMPN 1 Kejajar Wonosobo Lulus 2006
4. MA Sunan Pandanaran Ngaglik Steman Lulus 2009
5. UlN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 2013
C. Pengalaman Organisasi
1. IPNU-IPPNU PC Yogyakarla 2. Departemen K3 dan Perlengkapan PP AI-Munawwir Komplek Nurussalam Putri 2011/2012