ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU PERKARA NOMOR : 139/PDT/G/2011/PN.PBR DICHA ARDITA PRATIWI
ABSTRAK Penegakan hukum dalam acara perdata dilakukan melalui proses peradilan dalam bentuk gugatan atau permohonan. Gugatan atau permohonan tersebut dilakukan di pengadilan sebagai benteng terakhir. Sebagai benteng terakhir seyogyanya pengadilan dapat memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan atau setidak-tidaknya mendekati rasa tersebut. Fenomena yang sering terjadi dalam proses penegakan hukum khususnya hukum perdata adalah ketidakadilan, ketidakpastian dan ketidakmanfaatan dari setiap keputusan yang dilahirkan. Dengan kata lain seringkali keputusan yang dikeluarkan oleh suatu badan peradilan menimbulkan kontroversi, dan juga tidak jarang berbenturan dan prinsip keadilan, kepastian dan kemanfatan. Salah satu contoh kasus menarik adalah perkara perdata nomor 139/PDT/G/2011 /PN.PBR tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Abdi Jaya Utama Motor atas tindakannya melakukan take over (tagihan sendiri) kepada konsumen dari CV. Jasa Rimba Motor, akan tetapi jumlah tagihan (take over) tersebut melebih dari jumlah hutang tertunggak, Sehingga mengambil juga sejumlah keuntungan yang akan diharapkan oleh MASTISON ISA. Jumlah keuntungan yang diharapkan dan yang telah hilang sebagai akibat di take over atau diambil alih tagihannya oleh PT. Abdi Jaya Utama Motor terhadap CV. Jasa Rimba Motor adalah sebesar Rp. 771.267.700,(tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang hingga hari ini tidak dapat MASTISON ISA nikmati. Hal-hal yang diuraikan di atas menarik minat penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi, dengan pokok masalah sebagai berikut untuk mengetahui: 1) Dasar pertimbangan hakim dalam perkara nomor 139/PDT/G/2011/PN.PBR sudah memenuhi asas kemanfaatan, 2) bentuk perbuatan
melawan hukum dalam perkara nomor 139/PDT/G/2011/PN.PBR tersebut. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam perkara nomor 139/PDT/G/2011/PN.PBR tersebut di Pengadilan Negeri Pekanbaru belum mencerminkan asas semanfaatan, karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi hukum, menyebabkan majelis hakim pengadilan negeri Pekanbaru mengeluarkan keputusan yang tidak memenangkan siapasiapa, tidak memberikan keadilan apa-apa, tidak memberikan kepastian hukum apa-apa, bahkan juga tidak memberi manfaat dalam bentuk apapun bagi kedua belah pihak yang berperkara. Bentuk perbuatan melawan hukum dalam perkara nomor 139/PDT/G/ 2011/PN.PBR sudah, jelas, yaitu perbuatan pengambil alihan tagihan (take over) oleh PT. Abdi Jaya Utama Motor terhadap konsumen di Sungai Apit tanpa pemberitahuan kepada CV. Jasa Rimba Motor dan bahkan tanpa melakukan pengurangan hutang tertunggak dari CV. Jasa Rimba Motor. Namun sayangnya fakta ini tidak pernah dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara nomor 139/PDT/G/2011/PN.PBR. Kata Kunci : Putusan Hakim, Perbuatan Melawan Hukum ABSTRACT Enforcement of civil procedure is done through a judicial process in the form of a lawsuit or petition. Lawsuit or petition was conducted in the courts as the last bastion. As the last bastion of the court should be able to give you a sense of fairness, certainty and expediency or at least close to the flavor. Phenomenon that often occurs in the process of enforcement of civil law in particular is injustice, uncertainties and disadvantages of each decision are born. In other words, often the decision issued by a judicial controversy, and also not infrequently in conflict and the 1
principles of fairness, certainty and happiness. One interesting case is a civil case 139/PDT/G/2011/PN.PBR number of illegal actions carried out by PT. Abdi Jaya Main Motor for its actions do take over (the bill itself) to consumers from CV. Motor Rimba services, but the amount of the bill (take over) that exceeded the amount of debt in arrears, so take also a number of benefits to be expected by MASTISON ISA. The amount of expected return and that has been lost as a result in the take over or taken over by PT bill. Abdi Jaya Main Motor to the CV. Rimba Motor Services is Rp. 771 267 700, (seven hundred and seventy-one million two hundred sixty-seven thousand seven hundred dollars), which to this day can not enjoy MASTISON ISA. The things described above attract authors conducted a study in the form of paper, with the following subject matter to know: 1) Basic considerations in case number 139/PDT/G/2011/PN.PBR judges already meet the principle of expediency, 2) forms of tort in the case 139/PDT/G/2011/PN.PBR number. The survey results revealed that the basic consideration of the judge in the case number on the Court 139/PDT/G/2011/PN.PBR Pekanbaru not reflect the principle of happiness, because the factors that affect the law, causing Pekanbaru district court judge issued a preliminary injunction not winning anyone, do not give any justice, the rule of law does not give anything, not even giving the benefit of any kind for both the litigants. Form of an unlawful act in case number 139/PDT/G / 2011/PN.PBR is, obviously, the deeds of the takeover bill (take over) by PT. Abdi Jaya Main Motor to the consumer in the River Apit without notice to the CV. Rimba Motor and services even without reduction of debt outstanding CV. Rimba Motor Services. But unfortunately this fact is never used as a material consideration by the judges in examining and deciding the case number 139/PDT/G/2011/PN.PBR Keywords: Judges verdict, Unlawful Deeds
A. Pendahuluan Penegakan
hukum
merupakan
rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang abstrak yang menjadi sebuah tujuan hukum yang konkrit.1 Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran.
Nilai-nilai
tersebut
harus
mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Upaya penegakan hukum secara perdata dilakukan
melalui pintu proses
peradilan dalam bentuk gugatan atau permohonan. Pengadilan sebagai pintu terakhir dari proses penegakan hukum akan memberikan ouput berupa penetapan atau keputusan akhir. Akan tetapi sering terjadi ouput yang dikeluarkan oleh institusi pengadilan tersebut kerap belum mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Dalam praktik, ada ditemukan putusan
pengadilan
menimbulkan
kontroversi, bahkan berbenturan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum serta asas kemanfaatan. Tidak jarang suatu perbuatan yang semula telah dirumuskan sebagai suatu tindak Perdata oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi kemudian Hakim memandang perbuatan tersebut bukan sebagai tindak Perdata. Sebaliknya tidak jarang juga terjadi suatu perbuatan yang berada dalam batas Grey area (abu-abu) bukan merupakan perbuatan Perdata tetapi dipaksakan menjadi perbuatan Perdata 1
Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm: 1
2
(diskriminalisasi), yang pada muaranya
139/PDT/G/ 2011/PN.PBR atas suatu
keluarlah keputusan yang kontroversi.
Gugatan perbuatan melawan hukum yang
Di satu sisi jika faktanya perbuatan
berawal dari Perkara perdata Nomor
yang dilakukan oleh Penggugat memang
73/PDT/G/2007/PN.PBR tentang perkara
bukan kategori perbuatan Perdata, maka
Wan Prestasi atas nama Ny. Dewi Yusra
putusan lepas dari segala tuntutan hukum
Sari Dewi selaku Direktur PT. Abdi Jaya
adalah tepat dan benar sesuai dengan
Utama Motor (untuk selanjutnya disebut
ketentuan hukum yang berlaku. Masalah
PT. AJUM) sebagai Penggugat dengan
muncul, jika perbuatan tersebut ternyata
Mastison Isa bin Iyab selaku Pimpinan
benar merupakan perbuatan Perdata, akan
CV. Jasa Rimba Motor (untuk selanjutnya
tetapi ada kekeliruan Majelis Hakim
disebut CV. JRM) sebagai Tergugat.
dalam menafsirkan perbuatan Perdata
Perkara Wan Prestasi ini terjadi karena
tersebut, sehingga seolah-olah perbuatan
adanya
tersebut
penitipan sepeda motor merek Jialing
bukan
merupakan
perbuatan
suatu
Perdata, yang berakibat dibebaskannya
antara
Penggugat, maka tentunya
Penggugat
keputusan
PT.
perjanjian
AJUM (PT.
dgn
AJUM)
kerjasama
CV.
JRM.
dalam
hal
tersebut bersifat fatal dan melukai rasa
perjanjian penitipan sepeda motor ini
keadilan di masyarakat.
bermaksud
menitipkan
sepeda
motor
Permasalahan dalam kasus-kasus
merek Jialing dengan tujuan Tergugat
yang sering terjadi dalam proses peradilan
dapat melakukan penjualan sepeda motor
adalah adanya ketidakseragaman cara
tersebut melalui CV. JRM.
pandang di kalangan aparat penegak
Bahwa adapun jumlah sepeda
hukum tentang ”kriteria perbuatan Perdata
motor Merk Jialing milik Penggugat yang
atau perbuatan melawan hukum perdata
dititipkan kepada Tergugat adalah 312
dengan
hukum
(tiga ratus dua belas) unit dan Tergugat
pidana”. Ketidakseragaman pandangan
melakukan penjualan sebanyak 312 (tiga
mengenai batasan “tindak Perdata atau
ratus dua belas) unit baik secara cash
pidana”
akhirnya
maupun kredit. Jumlah motor yang terjual
persoalan
cash sebanyak 70 (tujuh puluh) unit dan
sehubungan dengan keputusan kontroversi
kredit sebanyak 242 (dua ratus empat
oleh lembaga peradilan.
puluh
perbuatan
inilah
menimbulkan
melawan
yang
pada
berbagai
dua)
unit.
Selama
kerjasama
Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru
berlangsung pada awalnya kewajiban
ditahun 2011-2012 jumlah perkara perdata
pembayaran yang dilakukan Tergugat
yang masuk adalah 358 perkara. Salah
kepada Penggugat berjalan dengan lancar,
satu contoh perkaran perdata tersebut
namun sejak bulan November 2005
adalah
Tergugat
Perkara
Perdata
Nomor
mulai
tidak
melakukan 3
pembayaran terhadap uang sisa penjualan
motor yang telah dilunasi oleh Penggugat.
sepeda motor milik Penggugat baik secara
Akan tetapi dalam proses perjanjian
cash maupun secara kredit dengan total
berlangsung
sejumlah Rp. 725.230.800 (tujuh ratus dua
pembayaran yang disebabkan adanya
puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu
perbuatan penggelapan yang dilakukan
delapan ratus rupiah) yang disebabkan
oleh sub chanel dan komplin nasabah di
adanya
yang
sungai apit dan sekitarnya yang tidak
dilakukan oleh sub chanel dan komplain
ditanggapi oleh PT. AJUM, sehingga
nasabah di Sungai Apit dan sekitar yang
Penggugat
tidak ditanggapi oleh Penggugat, sehingga
kewajibannya
Tergugat
pembayaran kepada PT. AJUM (dengan
perbuatan
(CV.
penggelapan
JRM)
tidak
dapat
menunaikan kewajibannya (wanprestasi). Perkara
Wanprestasi
ini
terjadi
tidak
penunggakan
dapat
menunaikan
untuk
melakukan
kata lain CV. JRM telah wanprestasi).
telah
Terhadap
penunggakan
diputuskan sampai ke Mahkamah Agung
pembayaran tersebut PT. AJUM telah
R.I
Nomor.
mengambil kebijaksanaan sepihak tanpa
408/K/PDT/2010 yang dimenangkan oleh
terlebih dahulu memberitahukan kepada
Penggugat (PT. Abdi Jaya Utama Motor),
Penggugat (CV. JRM), dengan cara
karena merasa keputusan Majelis Hakim
melakukan take over atau pengambil
tidak sesuai dengan asas keadilan, asas
alihan tagihan dari nasabah CV. JRM
kepastian hukum, dan asas kemanfaatan
(Penggugat) yang ada di Sungai Apit sejak
maka Terguggat (CV. JRM) mengajukan
bulan Juni 2006 hingga saat ini.
dengan
gugatan
perbuatan
dengan
perkara
Register
melawan
hukum
Sisa hutang tertunggang tersebut
139/PDT/
ditagih langsung oleh PT. AJUM kepada
G/2011/PN.PBR atas nama Mastison Isa
para nasabah CV. JRM (Penggugat),
Bin Iyab selaku Pimpinan CV. Jasa Rimba
dimana terhadap 312 unit sepeda motor
Motor (untuk selanjutnya disebut CV.
Jialing tersebut CV. JRM (Penggugat)
JRM) sebagai penggugat dengan Ny.
masih
Dewi Yusra Sari Dewi selaku Direktur
nasabahnya dengan total keseluruhan
PT. Abdi Jaya Utama Motor (untuk
sampai akhir masa kontrak berakhir
selanjutnya disebut PT. AJUM) sebagai
sebesar Rp. 1.439.163.000,- yang jika
Tergugat.
dipotong
Nomor:
harus
menangih
dengan
kepada
hutang
para
Penggugat
Selama pembayaran sepeda motor
sebesar Rp. 725.530.800,-, maka masih
Jialing tersebut belum dilunasi status
bersisa keuntungan yang diharapkan dari
sepeda motor tersebut adalah titipan.
Penggugat
Dengan kata lain PT. AJUM tetap sebagai
Rp.713.632.200,-. Faktanya keuntungan
pemilik barang tersebut, kecuali sepeda
yang diharapkan sebesar Rp.713.632.200,-
(CV.
JRM)
sebesar
4
tidak dapat dinikmati oleh Penggugat,
2. Bagaimana bentuk perbuatan melawan
karena sisa keuntungan tersebut diambil
hukum
dalam
Perkara
atau ditagih oleh PT. AJUM.
139/PDT/G/2011/PN.PBR?
Nomor:
PT. AJUM juga menarik 50 unit sepeda motor Jialing dari tangan nasabah
B. DASAR
PERTIMBANGAN
dan telah menjual kembali sepeda motor
PUTUSAN
tarikan tersebut, juga
menahan sebagai
NOMOR : 139/PDT/G/2011/PN.PBR
agunan (tanpa izin Penggugat) 30 buah
DITINJAU BERDASARKAN ASAS
BKPB sepeda motor yang telah dibayar
KEMANFAATAN
lunas oleh Penggugat. PT. AJUM yang
Penyelesaian
HAKIM
suatu
PERKARA
perkara
oleh
telah melakukan tagihan sendiri kepada
lembaga atau badan peradilan dilakukan
konsumen Penggugat di Sungai Apit dan
dengan
sekitarnya, bahkan uang hasil tagihan
Mengenai suatu putusan menurut asas hukum
sendiri tersebut tidak dimasukkan sebagai
acara perdata menyatakan bahwa setiap
angsuran cicilan atau pemotongan atas
putusan yang dikeluarkan harus disertai
hutang Penggugat yang tersisa sebesar Rp.
dengan alasan-alasan dari putusan tersebut.
725.530.800 (tujuh ratus dua puluh lima
Alasan-alasan
juta lima ratus tiga puluh ribu delapan
dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban
ratus rupiah).
hakim terhadap putusan yang dikeluarkannya
dikeluarkannya
suatu
dalam
putusan.
putusan
ini
Majelis Hakim Pengadilan Negeri
kepada masyarakat,para pihak, pengadilan
Pekanbaru yang memeriksa mengadili
yang lebih tinggi dan kepada ilmu hukum,
perkara tersebut, dalam keputusannya
sehingga putusan tersebut mempunyai nilai
menyatakan bahwa: ”menolak gugatan
obyektif.2
Penggugat Untuk seluruhnya”.
Sebelum hakim
putusannya
memperhatikan
serta
mengusahakan seberapa dapat jangan sampai
B. Rumusan Masalah Dari
harus
menjatuhkan
fenomena-fenomena
yang
putusan
yang
akan
dijatuhkan
telah Penulis kemukakan di atas ada 2
memungkinkan timbulnya
(dua)
Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan
masalah
pokok
yang
dapat
perkara
nanti baru.
dirumuskan sebagai berikut:
ekor perkara baru.3 Seperti Dalam putusan
1. Apakah dasar pertimbangan Hakim
perkara Nomor: 139/PDT/G/2011 /PN.PBR
dalam
Perkara
139/PDT/G/2011/PN.PBR memenuhi asas kemanfaatan?
Nomor: sudah
yang menjadi objek sengketa adalah : - Bahwa dalam tahun 2009 PT.Abdi Jaya Utama Motor masih melakukan take over dan melakukan tagihan uang 2 3
Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, hlm: 15 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, hlm: 115
5
cicilan, melakukan penarikan sepeda
perbuatan melawan hukum yang dilakukan
motor
oleh Tergugat.
Jia
Ling
kepada
nasabah
(konsumen) dari CV.Jasa Rimba Motor
Perbuatan Melawan Hukum tersebut
di Sungai Apit dan sekitarnya dan
yang tercantum dalam putusan Perkara
menjualnya kembali
Nomor : 139/PDT/G/2011/PN.PBR antara
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melakukan
penagihan
(take
lain :
over)
(1) Menimbang: Tergugat/ PT. Abdi Jaya
kepada para nasabah di Sungai Apit
Utama Motor mengambil alih (take over)
dan sekitarnya maka Tergugat telah
dari nasabah (konsumen) CV. Jasa
mengalami kerugian yaitu :
Rimba Motor adalah tidak sah, karena
Jumlah Tagihan yang diharapkan dari Penguggat
tidak ada di atur dalam perjanjian. (2) Menimbang: Tergugat juga mengambil
................................. Rp.1.439.163.000.-
keuntungan yang seharusnya didapatkan
Jumlah hutang yang harus dibayar
oleh Penggugat, setelah dikurangi sisa
................................. Rp. 667.895.300.-
hutang
Jumlah Keuntungan Penggugat
RP.771.267.700,-
................................. Rp. 771.267.700.-
puluh satu juta dua ratus enam puluh
Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam
Penggugat
sebesar
(tujuh
ratus
tujuh
tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
menyelesaikan perkara gugatan perbuatan
(3) Menimbang: Tergugat juga menahan
melawan hukum, telah memeriksa bukti-
angunan berupa surat-surat tanah milik
bukti yang dikemukakan oleh masing-masing
Penggugat yang apabila dijumlah kan
pihak yang telah memangil para pihak secara
total anggunan nya melebihi hutang
patut dan layak. Selanjutnya pengadilan
Penggugat
Negeri Pekanbaru mempelajari serta meneliti
5.000.000.0000.- (lima miliar rupiah).
bukti-bukti dari berkas perkara yang menjadi
kepada
Tergugat
yaitu
Menurut Majelis Hakim Pengadilan
dasar gugatan pihak Penggugat maupun
Negeri
jawaban dari pihak Tergugat serta bukti
pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan
lainnya
diatas bahwa Namun bukti-bukti yang diajukan
Pekanbaru
Penggugat
berdasarkan
tidak berhasil
membuktikan gugatannya agar Tergugat
pihak Penggugat yang diharapkan Penggugat
dinyatakan telah
dapat
terhadap
melawan hukum dan oleh karenanya tuntutan
perbuatan melawan hukum yang dilakukan
tentang hal ini haruslah ditolak. Bahwa
Tergugat, menurut hakim Pengadilan Negeri
tentang surat-surat bukti lainnya, baik yang
Pekanbaru tidak cukup kuat untuk meminta
diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat
pertanggung
oleh karena tidak ada relevansinya lagi dalam
memberikan
ganti
jawaban
rugi
hukum
terhadap
melakukan perbuatan
6
perkara ini maka surat-surat bukti tersebut
mengakomodir
tidak perlu dipertimbangkan lagi.
keadilan.
Atas
dasar
pertimbangan
hakim
Ide
kepastian
dasar
hukum
utilitarianisme
dan
sangat
tersebut yang menurut hemat penulis tidak
sederhanayang benar untuk diakukan adalah
sesuai
yang
yang menghasilkan kebaikan terbesar.Karena
menimbulkan kerugian yang dialami oleh
fakta menujukkan bahwa ide seperti ini
Penggugat baik secara materi ataupun secara
merupakan cara banyak orang mendekati
non materi.
putusan-putusan etis, sangat mudah untuk
dengan
asas
kemanfaatan
Putusan hakim akan mencerminkan
melihat kenapa teori ini memiliki daya tarik
kemanfaatan, manakala hakim tidak saja
yang sangat besar. Namun begitu,tetap saja
menerapkan hukum secara tekstual belaka
dia harus diteliti lebih detail.
dan hanya mengejar keadilan semata, akan
Definisi
singkat
prinsip
tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi
utilitarianisme dikemukakan Mill dalam
kepentingan pihak-pihak yang berperkara
pernyataan berikut ini :
dan kepentingan masyarakat pada umumnya.
„Kemanfaatan‟
Artinya hakim dalam menerapkan hukum,
kebahagian
hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya
bahwa tindakan tertentu benar jika
nanti,
tersebut
cenderung memperbesar kebahagiaan;
membawa manfaat atau kegunaan bagi
keliru jika cenderung menghasilkan
semua pihak.
berkurangnya
kebahagiaan.
dimaksudkan
dengan
apakah
putusan
Setiap mencerminkan
hakim
putusan
hakim
yang
kepastian
hukum
bukan
kemanfaatan,
asas
keadilan
terbesar‟
prinsip menyatakan
Yang
kebahagiaan
adalah kesenangan dan tidak adanya rasa sakit.4
berarti tidak memperhatikan asas keadilan dan
atau
dan
Menurut
uraian
diatas
putusan
kemanfaatan tetap ada hanya saja penekanan
perkara perbuatan melawan hukum tidak
lebih
hukum.
sesuai dengan azas kemanfaatan. Karena
yang
gugatan yang diharapkan dapat memeberikan
mencerminkan keadilan bukan berarti telah
keadilan dan serta hak-hak Penggugat tidak
meniadakan
dan
terpenuhi pada putusan perkara tersebut.
kemanfaatan, asas kepastian hukum dan
Putusan hakim yang menolak tuntutan
kemanfaatan tercermin dalam putusan hakim
Penggugat
tersebut, tetapi penekananya lebih kepada
hukum yang dilakukan oleh Tergugat tidak
asas keadilan. Sebaliknya juga apabila
memberikan rasa bahagia bagi Penggugat
putusan
yang menganggap bukti dan saksi yang
condong
Demikian
pada
juga
putusan
kepastian
hakim
kemanfaatan
kepastian
yang
bukan
hakim
hukum
mencerminkan berarti
tidak
terhadap
perbuatan
diajukan telah memenuhi 4
melawan
syarat
untuk
Ibid, hlm: 10
7
membuktikan perbuatan melawan hukum
C. BENTUK PERBUATAN MELAWAN
yang dilakukan Tergugat.
HUKUM
Putusan hakim yang menolak gugatan perkara perbuatan melawan hukum tidak
PUTUSAN
PERKARA
NOMOR : 139/PDT/G/2011/PN.PBR 1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum
sesuai dengan azas kemanfaatan. Hal ini
Meskipun Pasal 1365 dan Pasal
dapat dilihat dari salah satu tindakan yang
1356 KUH Perdata, mengatur tentang
dilakukan oleh PT. Abdi Jaya Utama Motor
tuntutan
(AJUM) (Tergugat) telah melakukan tagihan
perbuatan melawan hukum, namun kedua
cicilan terhadap beberapa konsumen yang
pasal tersebut tidak menyebutkan apa
jumlahnya bervariasi; dalam hal ini dikatakan
yang
sebagai perbuatan melawan hukum tetapi
melawan
hakim
perbuatan melawan hukum
tidak
berpendapat
lain.
Hakim
ganti
rugi
dimaksud hukum”
akibat
adanya
dengan
“Perbuatan
itu.
Pengertian diperoleh
menolak gugatan perkara perbuatan melawan
melalui yurisprudensi, yang menunjukkan
hukum
Penggugat
adanya perkembangan penafsiran yang
terhadap PT. Abdi Jaya Utama Motor
sangat penting dalam sejarah hukum
(PT.AJUM) padahal bukti yang diajukan
perdata. Karena hukum perdata kita
oleh Penggugat seperti bukti yang telah
berasal
disebutkan di atas dan bukti lainnya jelas
Nederland/Belanda,
membuktikan baawa telah terjadi perbuatan
penafsiran
melawan hukum yang dilakukan oleh PT.
berkiblat kesana. Kedua pasal tersebut
AJUM.
berbunyi sebagai berikut :
yang
diajukan
oleh
Uraian di atas jelas membuktikan
dari
ini,
hukum
perdata
maka
kitapun
dalam
masih
harus
Pasal 1365 :
bahwa putusan hakim pada perkara nomor:
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang
139/PDT/G/2011/PN.PBR
sesuai
membawa kerugian kepada orang lain,
dengan azas kemanfaatan karena dianggap
mewajibkan orang yang karena salahnya
tidak memberi manfaat dan rasa bahagia
menerbitkan kerugian itu,
seperti
kerugian tersebut”
yang
disebutkan
tidak
oleh
kaum
mengganti
utilitiarisme terhadap Penggugat yang dalam
Pasal 1366 :
hal ini telah dikesampingkan hak-hak nya
“Setiap orang bertanggung jawab tidak
sebagai manusia dan rekan kerja PT. AJUM
saja untuk kerugian yang disebabkan
yang melakukan tindakan-tindakan yang
karena
tidak sesuai dengan aturan dan kesepakatan
kerugian
yang berlaku yang menimbulkan kerugian
kelalaian atau kurang hati-hatinya”5
pada
Penggugat
hukum).
(perbuatan
melawan
perbuatannya, yang
tetapi
disebabkan
juga karena
Apabila suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) tidak melanggar hak 5
Subekti dan Tjitrosudibio: Op.Cit, hlm: 288-
289
8
subjektif orang lain atau tidak melawan
kewajiban ganti rugi bagi pelaku yang
kewajiban
bersalah.
hukumnya/tidak
melanggar
Kemudian,
dikembangkan
undang-undang, maka perbuatan tersebut
doktrin-doktrin modern tentang tanggung
tidak
melawan
jawab mutlak. Akan tetapi, ada beberapa
hukum. Sejak tahun 1919 di negeri
model perbuatan melawan hukum yang
Belanda dan demikian juga di Indonesia,
dilakukan dalam bentuk yang sama oleh
perbuatan melawan hukum telah diartikan
orang-orang tanpa terikat dengan dimensi
secara luas, yakni mencakup salah satu
ruang dan waktu, sehingga di sepanjang
dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :
sejarah hukum terciptalah model-model
1. Perbuatan yang bertentangan dengan
baku bagi perbuatan melawan hukum.
termasuk
perbuatan
hak orang lain.
Meskipun begitu, jika ada perbuatan
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
melawan hukum yang tidak termasuk ke dalam kategori/model tersebut, tetap saja
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sehingga di pelakunya dapat
4. Perbuatan yang bertentangan dengan
dijerat dengan Pasal 1365 KUH Perdata. 7
kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.
6
Sesuai dengan ketentuan dalam
Berikut ini beberapa model baku dari perbuatan melawan hukum yang mengandung
unsur
Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu
meskipun
perbuatan
perbuatan tersebut mungkin juga terjadi
melawan
hukum
haruslah
harus
diakui
kesengajaan,
kelalaian.
pula
bahwa
mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
karena
Perbuatan-perbuatan
1. Adanya Suatu Perbuatan
tersebut adalah sebagai berikut :
2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum
1. Perbuatan Melawan Hukum berupa
3. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku
Ancaman
4. Adanya Kerugian Bagi Korban
Pemukulan terhadap Manusia
5. Adanya
Hubungan
Kausal
antara
Perbuatan dengan Kerugian Bahwa perbuatan
ketentuan
melawan
hukum,
tentang prinsip
Perdata. Artinya, setiap perbuatan yang hukum
yang
Penyerangan
dan
2. Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pemukulan atau Melukai Orang Lain
dasarnya tertuang dalam Pasal 1365 KUH
melawan
untuk
3. Perbuatan Melawan Hukum Berupa Penyanderaan Ilegal 4. Perbuatan Melawan Hukum Berupa Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain
menimbulkan
5. Perbuatan Melawan Hukum Berupa
kerugian bagi orang lain membebankan
Penguasaan Benda Bergerak Milik Orang Lain Secara Tidak Sah
6
Dr. Munir Fuady, S.H.M.H.L.LM (Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm: 6
7
Dr. Munir Fuady, S.H.M.H.L.LM: Ibid,
hlm: 51
9
6. Perbuatan Melawan Hukum Berupa
RP.771.267.700,- (tujuh ratus tujuh
Pemilikan Secara Tidak Sah Benda
puluh satu juta dua ratus enam puluh
Milik Orang Lain.
tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
7. Perbuatan Melawan Hukum Berupa
(6) Tergugat
juga
menahan
Perbuatan yang Menyebabkan Tekanan
berupa
Jiwa Orang Lain.
Penggugat yang apabila dijumlah kan
8. Perbuatan Melawan Hukum Karena
surat-surat
angunan
Penggugat
9. Perbuatan Melawan Hukum Berupa
kepada
terguggat
yaitu
5.000.000.0000.- (lima miliar rupiah).
Perbuatan Persaingan Tidak Sehat
Mengenai bentuk perbuatan melawan hukum
10. Perbuatan Melawan Hukum Berupa
milik
total anggunan nya melebihi hutang
Kebisingan
dalam Berbisnis
tanah
dalam
perkara
nomor
1
39/PDT/G/2011/PN.PBR tersebut tidak ada
Kebohongan Yang Merugikan Orang
dijelaskan.
Lain
pertimbangannya hanya menyebutkan bahwa
Berdasarkan uraian diatas tentang
Penggugat
Majelis
tidak
hakim
bisa
dalam
membuktikan
perbuatan melawan hukum dan bentuk
gugatannya, padahal jelas dan nyata bahwa
Perbuatan Melawan Hukum yang berlaku di
baik dan keterangan para saksi maupun dari
Indonesia PT. Abdi Jaya Utama Motor (PT.
surat-surat bukti yang diajukan bahwa yang
AJUM)
terbukti
melakukan perbuatan yang merugikan orang
melakukan Perbuatan Melawan Hukum
lain sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH
berupa Pemilikan secara tidak sah benda
Perdata adalah pihak PT. Ajum yang telah
milik orang lain dan Perbuatan Melawan
melakukan take over atau penagihan sendini
Hukum berupa Kerugian terhadap orang
tanpa mengirimkan surat pemberitahuan atau
lain. Perbuatan Melawan Hukum tersebut
meminta persetujuan dari Penggugat (CV.
yang tercantum dalam putusan Perkara
JRM) terlebih dahulu sebagai pihak yang
Nomor : 139/PDT/G/2011/PN.PBR antara
paling berhak melakukan tagihan.
sebagai
tergugat
lain :
Menurut hemat penulis, seharusnya
(4) Tergugat/ PT. Abdi Jaya Utama Motor mengambil
alih
(take
over)
dari
sebelum melakukan take over pihak Tergugat PT.
AJUM
membuat
somasi
kepada
nasabah (konsumen) CV. Jasa Rimba
Penggugat (CV. JRM) dan melakukan audit
Motor adalah tidak sah, karena tidak
jumlah hutang tertunggak dan jumlah tagihan
ada di atur dalam perjanjian.
yang seharusnya dilunasi oleh Penggugat
(5) Tergugat juga mengambil keuntungan yang
seharusnya didapatkan oleh
Penggugat,
setelah
dikurangi
hutang
Penggugat
sisa
sebesar
kepada Tergugat, atau paling tidak setelah melakukan
Take
Over
memberitahukan
kepada Penggugat dan mengurangi sisa hutang dari pada Penggugat. 10
Perbuatan
Melawan
Hukum
di
diperhitungkan (material) dan kerugian yang
Indonesia secara normatif selalu merujuk
tidak dapat dinilai dengan uang (immaterial).
pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.
Setiap
perbuatan
pidana
selalu
Rumusan norma dalam pasal ini unik, tidak
dirumuskan secara seksama dalam undang-
seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya.
undang,
Perumusan norma Pasal 1365 KUHPerdata
Sebaliknya pada perbuatan melawan hukum
lebih merupakan struktur norma daripada
adalah
substansi ketentuan hukum yang sudah
hanya menentukan satu pasal umum, yang
lengkap.
memberikan akibat-akibat hukum terhadap
Oleh karenanya substansi ketentuan Pasal
1365
KUHPerdata
memerlukan
di
luar
tidak
sifatnya
demikian.
terbatas.
Undang-undang
perbuatan melawan hukum.8
senantiasa
materialisasi
sehingga
Perbuatan melawan hukum dalam bahasa
Belanda
disebut
dengan
KUHPerdata. Oleh karena itu perbuatan
onrechmarige daad dan dalam bahasa Inggris
melawan
melalui
disebut tort. Kata tort itu sendiri sebenarnya
putusan-putusan pengadilan dan melalui
hanya berarti salah (wrong). Akan tetapi,
undang-undang. Perbuatan Melawan Hukum
khususnya dalam bidang hukum, kata tort itu
dalam KUHPerdata. 43 diatur dalam buku III
sendiri
tentang
melawan
sehingga berarti kesalahan perdata yang
hukum Indonesia yang berasal dari Eropa
bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu
Kontinental
perjanjian kontrak. Jadi serupa dengan
hukum
Perikatan.
diatur
berkembang
Perbuatan
dalam
Pasal
1365
berkembang
perbuatan
sedemikian
melawan
rupa
KUHPerdata sampai dengan Pasal 1380
pengertian
hukum
KUHPerdata. Pasal-pasal tersebut mengatur
disebut onrechmatige daad dalam sistem
bentuk tanggung jawab atas perbuatan
hukum Belanda atau di negara-negara Eropa
melawan hukum.
Kontinental lainnya. Kata “tort” berasal dari
Menurut Pasal 1365 KUH Perdata,
kata latin “torquere” atau “tortus” dalam
PMH timbul karena perbuatan seseorang
bahasa Perancis, seperti kata “wrong” berasal
yang mengakibatkan kerugian pada orang
dari kata Perancis “wrung” yang berarti
lain. Hak menuntut ganti kerugian karena
kesalahan atau kerugian (injury). Sehingga
PMH tidak perlu somasi. Kapan saja terjadi
pada prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu
PMH,
langsung
sistem hukum yang kemudian dikenal dengan
mendapat hak untuk menuntut ganti rugi
perbuatan melawan hukum ini adalah untuk
tersebut. KUH Perdata tidak mengatur
dapat mencapai seperti apa yang dikatakan
bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi.
dalam pribahasa bahasa Latin, yaitu juris
Dengan
praecepta sunt luxec, honestevivere, alterum
pihak
yang
demikian,
dirugikan
bisa
digugat
ganti
kerugian yang nyata-nyata diderita dan dapat 8
Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni Bandung, 1982, halaman 15
11
non
laedere,
suum
cuique
tribuere
melawan
hukum,
mulai
diperhitungkan
(semboyan hukum adalah hidup secara jujur,
sebagai suatu bidang hukum tersendiri, baik
tidak merugikan orang lain, dan memberikan
di
orang lain haknya).
misalnya
Onrechtmatige
daad
negara-negara di
Eropa
Belanda
Kontinental,
dengan
istilah
(perbuatan
Onrechmatige Daad, ataupun di negara-
melawan hukum), pada Pasal 1365 Kitab
negara Anglo Saxon, yang dikenal dengan
UndangUndang Hukum Perdata atau Pasal
istilah tort.9
1401 KUHPerdata, yang menetapkan:
Perbuatan Melawan Hukum diatur
“Elke onrecthamatigedaad, waardoor
dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380
aan
wordt
Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa
toegebragt, stelt dengene door wiens
setiap perbuatan yang melawan hukum yang
shuld die schade veroorzaakt is in de
membawa
verpligting om dezelve te vergoeden
menyebabkan
“.
menerbitkan kerugian mengganti kerugian
een
ander
schade
kerugian
kepada
orang
KUH
orang lain
karena
salahnya
Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemah-
tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam
kannya sebagai berikut:
KUH Perdata berasal dari Code Napoleon.
“Tiap perbuatan melawan hukum,
Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-
yang membawa kerugian kepada
Undang Hukum Perdata Indonesia, maka
seorang lain, mewajibkan orang yang
yang dimaksud dengan perbuatan melanggar
karena
menerbitkan
hukum adalah perbuatan yang melawan
kerugian itu, mengganti kerugian
hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang
tersebut”.
karena kesalahannya itu telah menimbulkan
Para pihak yang melakukan perbuatan
kerugian bagi orang lain.
salahnya
hukum itu disebut sebagai subjek hukum
Istilah “melanggar” menurut MA
yaitu bisa manusia sebagai subjek hukum dan
Moegni Djojodurdjo hanya mencerminkan
juga badan hukum sebagai subjek hukum.
sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya
Semula banyak pihak meragukan,
diabaikan. Pada istilah “melawan” itu sudah
apakah perbuatan melawan hukum memang
termasuk pengertian perbuatan yang bersifat
merupakan suatu bidang hukum tersendiri
aktif maupun pasif.10
atau hanya merupakan keranjang sampah yakni
merupakan
kumpulan
pengertian-
pengertian hukum yang berserak-serakan dan
Putusan pengadilan secara teoritik mengandung
tiga
aspek,
yaitu
aspek
kepastian hukum, aspek keadilan dan aspek
tidak masuk ke salah satu bidang hukum yang sudah ada, yang berkenaan dengan kesalahan dalam bidang hukum perdata. Baru pada pertengahan abad ke 19 perbuatan
9
www.progresifjaya.com/NewsPage.php(http:// www.progresifjaya.com/NewsPage.php)?, diakses pada tanggal 7 Juni 2011, pukul 18.30 wib 10 MA. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm: 346
12
kemanfaatan.11 Sedangkan secara normatif
“penyalahgunaan
putusan pengadilan mengandung dua aspek,
persaingan individu profesional hukum atau
yaitu aspek procedural justice dan aspek
karena tidak ada disiplin diri”.16
justice.12
substantive
Hakim,
kesalahan
dalam
terjadi
karena
sebagai
pengambil keputusan juga dihadapkan pada resiko
dapat
D. PENUTUP
pengambilan
Dari apa yang telah diuraikan pada
keputusan akan memberikan dampak yang
bab terdahulu, maka pada bab ini ada 2 (dua)
besar bagi manusia khususnya Terdakwa.
hal pokok yang dapat disimpulkan sebagai
Kesalahan dalam pengambilan keputusan
benikut:
oleh hakim mungkin saja terjadi, karena pada
1. Dasar
dasarnya hakim juga manusia dengan segala
dalam
keterbatasannya.
139/PDT/G/2011/PN.PBR dan sudut asas
Peradilan pada dasarnya berhubungan dengan
responsibilitas13,
liabilitas14
pertimbangan
putusan
perkara
kemanfaatan
hakim Nomor:
belum
mencerminkan
dan
terlaksananya asas kemanfaatan, karena
akuntabilitas15. Untuk itu menurut hemat
amar dan keputusan tidak memberi
Penulis
atau
kepastian hukum apa lagi keadilan,
peradilan
dimana amar keputusannya menolak
dasarnya
proses
eksepsi dari Tergugat dan juga menolak
seyogyanya
harus
gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
perlu
pengawasan pidana, peradilan
adanya
terhadap
karena
pada
perdata
kontrol proses
memperhatikan dua hal, yaitu pertama,
Dengan
kewajiban untuk mempertanggungjwabkan
muncul pertanyaan siapa pihak yang
setiap keputusan atau tindakan yang telah
dimenangkan dalam perkara tersebut?,
dilakukan oleh aparatur penegak hukum
Penggugat bukan Tergugat juga bukan.
khususnya in caso hakim. Kedua, adanya
Sedangkan dalam gugatan tidak terdapat
penilaian oleh institusi sosial di luar lembaga
kesalahan formil dan semuanya telah
peradilan. Menurut Sumaryono sebagaimana
terbukti secara jelas dan gamblang.
dikutip
Abdul
Kadir
Muhammad:
Sirajuddin dan Zuikarnain, Komisi Yudisial, Op.Cit. hlm: 123 12 Ibid, hlm: 122 13 Respobilitas menunjuk pada otoritas bertindak, kebebasan untuk mengambil keputusan, kekuasaan untuk mengawasi dan sebagainya. Lihat: Ibid. hlm: 7 14 Liabilitas sering diartikan sebagai tugas untuk memperbaiki, mengganti kerugian, membalas jasa akibat segala kesalahan atau kemiskinan penilaian atas dampak kebijakan. Lihat, Ibid 15 Akuntabilitas, adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan atau menjelaskan, memberi alasan, serta tunduk kepada penilaian dari luar. Lihat: Ibid. hlm: 8
yang
demikian,
2. Bentuk perbuatan melawan hukum yang terjadi
11
keputusan
dalam
perkara
139/PDT/G/2011/PN.PBR
nomor tidak
dijelaskan dan tidak dapat ditentukan dalam perkara tersebut siapa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, apakah Penggugat atau Tergugat. Karena keputusan yang dijatuhi oleh Majelis Hakim dalam perkara tersebut adalah 16
Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi..., PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm: 70
13
keputusan banci yang tidak membenikan
RIWAYAT HIDUP
kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi siapapun. Majelis hakim dalam perkara
Penulis dilahirkan di Lhouksemawe (Aceh Utara)
tersebut
pada tanggal 30 November1991 sebagai anak pertama
tidak
menyinggung
tentang
perbuatan melawan hukum, sedangkan
dari tiga bersaudara dari pasangan AKP. Ardinal Efendi SH.MH dan Masrita. Tahun 1997 penulis
faktanya berdasarkan bukti-bukti yang
menamatkan pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi
ada, diketahui bahwa yang melakukan
di Lhouksemawe (Aceh Utara). Tahun
perbuatan
adalah
menyelesaikan Sekolah Dasar Yayasan Kemala
Tergugat atau PT. Abdi Jaya Utama
Bhayangkari Pekanbaru. Tahun 2006 menyelesaikan
Motor,
melawan
karena
hukum
telah
melakukan
2003
Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Pekanbaru. Tahun 2009 lulus Sekolah Menengah Atas Negeri 5
pengambil alihan kredit (take over) tanpa
Pekanbaru. Tahun 2009 penulis diterima di Program
pemberitahuan terlebih dahulu kepada
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau.
Pihak Penggugat sebagai orang yang paling berhak untuk melakukan tagihan sesuai perjanjian awal. Bahkan Tergugat tidak pernah memberikan semosai kepada Penggugat bahwa atas kredit macet tersebut akan dilakukan take over.
DAFTAR PUSTAKA Rahardjo, Satjipto, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta Fuady, Munir, 2005, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Setiawan, Rachmat. 1982. Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung Djojodirdjo, Moegni, 1982, Perbuatan Melawan Hukum, Cet II, Pradnya Paramitha, Jakarta Muhammad, Abdulkadir. 2006. Etika Profesi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
14
