TUGAS : PERPAJAKAN DOSEN : KESIT BAMBANG PRAKOSA, DRS., MPA KLAS : PERPAJAKAN/KLAS E PRODI : AKUNTANSI, UAJY PILIH JAWABAN YANG PALING TEPAT SESUAI DENGAN PILIHAN SAUDARA. KERJAKAN DI KERTAS FOLIO BERGARIS. JAWABAN DISERTAI PENJELASAN. 01. Sistem pemungutan pajak dengan self assessment artinya : a. Pemungutan pajak didasarkan pada administrasi pajak b. Pemungutan pajak dengan Surat Ketetapan Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan yang disusun wajib pajak c. Pemngutana pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak d. Pemngutan pajak berdasarkan perhitungan wajib pajak e. Tidak ada jawaban yang benar. 02. Tarip pajak Pertambahn Nilai menurut Undang-undang No. 6/1983 adalah 10%, tarip tersebut bersifat : a. b. c. d. e.
Progresip proporsional, Proporsional Tetap, Degresip, Tidak ada jawaban yang benar.
03. Apabila besarnya penghasilan dan pajak adalah sebagai berikut : Penghasilan Rp 100.000,00 Pajak = Rp 10.000,00 Penghasilan Rp 150.000,00 Pajak = Rp 15.000,00 Penghasilan Rp 250.000,00 Pajak = Rp 25.000,00 maka tarip pajak tersebut bersifat : a. Progresip proporsional, b. Progresip degresip, c. Progresip progresip, d. Proporsional e. Tidak ada jawaban yang benar. 04. Apabila seseorang bertempat tinggal diluar negeri tetapi dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia, maka dalam hal ini Indonesia menganut : a. b. c. d. e.
Azas domisili, Azas sumber, Azas nationaliteit (kebangsaan), Azas sumber dan nationaliteit, Tidak ada jawaban yang benar
05. Persamaan antara pajak dengan retribusi terletak pada : a. b. c. d. e.
Dasar hukumnya, Badan pemungutnya, Hasilnya untuk kepentingan umum, Jasa timbalnya, Tidak ada jawaban yang benar.
1/7
06. Apabila besarnya pajak yang terhutang ditentukan oleh pihak ketiga (bukan wajib pajak dan bukan fiskus) maka sistem pemungutan pajak yang diterapkan adalah : a. b. c. d. e.
Self assessment system, Official assessment system, With holding system, Semi self assessment, Tidak ada jawaban yang benar.
07. Untuk menentukan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar per bulan, kepada seorang wajib pajak diberikan SKP-S (Surat Ketetapan Pajak Sementara), hal ini berarti bahwa pemungutan pajak tersebut menggunakan sistem : a. b. c. d. e.
Self assessment system, Official assessment system, With holding system, Semi self assessment, Tidak ada jawaban yang benar.
08. Berikut ini kriteria pajak langsung, KECUALI : a. b. c. d. e.
Dipungut secara berkala, Secara ekonomis beban pajak tidak dapat digeserkan, Dipungut hanya kepada orang pribadi Dipungut atas kumpulan taatbestand Tidak ada jawaban yang benar.
09. Seseorang mempunyai penghasilan cukup besar, namun dia tidak pernah membayar pajak karena belum pernah menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP). Hal ini berarti : a. b. c. d. e.
Merupakan perlawanan pasif, Merupakan penyelundupan pajak, Melalaikan pajak, Menghindarkan pajak, Tidak ada jawaban yang benar.
10. Seorang wajib pajak pajaknya ditetapkan oleh fiskus sebesar sama dengan pajak yang terutang tahun lalu, berarti dalam pemungutan pajak tersebut digunakan : a. b. c. d. e.
Self assessment dengan stelsel riel, Official assessment dengan stelsel fiktip, Official dengan stelsel campuran, Self assessment dengan stelsel fiktip, Tidak ada jawaban yang benar.
11. Wajib pajak diberi wewenang oleh fiskus untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri tanda ada SKP. Hal ini berarti pemungutan pajak dengan : a. b. c. d. e.
Tatacara MPS, Sistem self assessment, Sistem offical assessment, Stelsel campuran, Tidak ada jawaban yang benar.
2/7
12. Karena tarip pemungutan pajak pada suatu daerah terlalu besar maka seseorang wajib pajak pindah ke daerah lain. Hal ini berarti bahwa orang tersebut : a. b. c. d. e.
Melakukan perlawanan pasip terhadap pajak, Menghidarkan pajak, Melalaikan pajak, Menyelundupkan pajak, Tidak ada jawaban yang benar.
13. Seseorang yang mempunyai penghasilan cukup besar namun dia tidak melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak sehingga dia tidak membayar pajak. Hal ini berarti bahwa orang tersebut : a. b. c. d. e.
Melakukan perlawanan pasip terhadap pajak, Menghidarkan pajak, Melalaikan pajak, Menyelundupkan pajak, Tidak ada jawaban yang benar.
14. Suatu pungutan dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai atas suatu barang tertentu yang diperjual belikan di dalam negeri. Pungutan tersebut disebut : a. b. c. d. e.
Pajak Daerah, Bea Masuk, Cukai, Retribusi Tidak ada jawaban yang benar.
15. Contoh tarip pajak proporsionil adalah tarip pada : a. b. c. d. e.
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Radio, Semua pajak daerah, Tidak ada jawaban yang benar.
16. Berikut ini adalah pajak-pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak, KECUALI : a. b. c. d. e.
Pajak Penghasilan, Bea Meterai, Bea Lelang, Pajak Impor, Tidak ada jawaban yang benar.
17. Salah satu contoh pajak daerah adalah : a. b. c. d. e.
Pajak Televisi, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Pajak Tontonan, Tidak ada jawaban yang benar.
3/7
18. Pemerintah Indonesia pernah memberlakukan sistem pemungutan pajak dengan Semi Self Assessment yang terkenal dengan tatacara MPS. Sistem ini berlaku pada periode : a. b. c. d. e.
Sampai dengan 1967, 1968 s/d 1980, 1968 s/d 1983, 1984 samapi sekarang, Tidak ada jawaban yang benar.
19. Dasar perhitungan MPS untuk perusahaan yang bersifat distribusi adalah : a. b. c. d. e.
Nilai transaksi, Peredaran kotor, Nilai pengganti, Nilai lain, Tidak ada jawaban yang benar.
20. Pemungutan pajak dengan tatacara MPO berarti pemungutan pajak tersebut menggunakan sistem : a. b. c. d. e.
Self assessment, Official assessment, With holding, Semi self assessment, Tidak ada jawaban yang benar.
21. Setiap warga negara harus membayar pajak tanpa harus memperhatikan imbalan dari pemerintah maupun kepentingannya kepada pemerintah. Teori yang mendukung pernyataan tersebut adalah : a. b. c. d. e.
Teori asuransi, Teori gaya pikul, Teori bakti/teori mutlak, Teori gaya beli, Tidak ada jawaban yang benar.
22. Fungsi pemungutan pajak dianggap sebagai pompa, yaitu memompa gaya beli dari rumahtangga-rumahtangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan menyalurkan kembali ke masyarakat untuk memelihara hidup masyarakat. Teori ini adalah : a. b. c. d. e.
Teori asuransi, Teori gaya pikul, Teori bakti/teori mutlak, Teori gaya beli, Tidak ada jawaban yang benar.
23. Suatu hukum pajak yang menerangkan mengenai subyek, obyek, tarip pajak serta sanksisanksinya disebut : a. b. c. d. e.
Hukum pajak formil, Hukum pajak materiil, Hukum fiskal formil dan materiil, Hukum perdata, Tidak ada jawaban yang benar.
4/7
24. Hukum yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan perbuatanperbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak dan sebagainya, disebut dengan : a. b. c. d. e.
Hukum pajak formil, Hukum pajak materiil, Hukum fiskal formil dan materiil, Hukum perdata, Tidak ada jawaban yang benar.
25. Apabila seseorang bertempat tinggal di Indonesia dan memperoleh penghasilan dari luar Indonesia dan atas seluruh penghasilan tersebut dikenakan pajak di Indonesia. Hal ini berarti Indonesia menganut : a. b. c. d. e.
Azas domisili, Azas sumber, Azas nationaliteit, Azas sumber dan nationaliteit, Tidak ada jawaban yang benar.
26. Berikut ini adalah isi “The four Maxims”, KECULAI : a. b. c. d. e.
Azas “Equality” Azas “Certainty” Azas “Convenience of payment” Azas “Activity” Tidak ada jawaban yang benar.
27. Politik pemungutan pajak harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan. Pernyataan tersebut terdapat pada azas pemungutan pajak : a. b. c. d. e.
Azas yuridis, Azas ekonomis, Azas finansiil, Azas falsafah hukum, Tidak ada jawaban yang benar.
28. Salah satu jenis pajak yang pemungutannya menggunakan stelsel fiktip (anggapan) adalah : a. b. c. d. e.
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai, Tidak ada jawaban yang benar.
29. Gaya pikul mengandung dua unsur yaitu unsur obyektip dan unsur subyektip. Unsur obyektip adalah sebagai berikut, KECUALI : a. b. c. d. e.
Pendapatan, Kekayaan, Pembelanjaan, Keadaan keluarga, Tidak ada jawaban yang benar.
5/7
30. Pajak subyektip adalah suatu jenis pajak yang pemungutannya pertama-tama memperhatikan: a. b. c. d. e.
Susunan keluarga wajib pajak, Perbuatan, keadaan dan peristiwa yang kena pajak, Obyek pajaknya kemudian mencari subyeknya, Obyeknya maupun subyeknya, Tidak ada jawaban yang benar.
31. Kewajiban pajak subyektip untuk wajib pajak dalam negeri : a. Dimulai pada saat dilahirkan dan diakhiri pada saat yang bersangkutan meninggal dunia, b. Dimulai saat dilahirkan di Indonesia dan diakhiri pada saat yang bersangkutan telah membayar pajaknya, c. Dimulai pada saat dilahirkan di Indonesia dan diakhiri pada saat tidak memperoleh penghasilan lagi, d. Dimulai pada saat datang dari luar negeri untuk menetap di Indonesia dan diakhiri pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, e. Tidak ada jawaban yang benar. 32. Karena pungutan retribusi parkir di dalam kampus lebih mahal, maka mahasiswa menitipkan kendaraannya di luar kampus. Perbuatan ini termasuk : a. b. c. d. e.
Menyelundupkan retribusi parkir, Melalaikan retribusi parkir, Menghindarkan retribusi parkir Melawan retribusi parkir secara pasip, Tidak ada jawaban yang benar.
33. Suatu jenis pajak yang secara ekonomis tidak boleh dilimpahkan atau digeserkan bebannya kepada pihak lain disebut : a. b. c. d. e.
Pajak tidak langsung, Pajak langsung, Pajak negara, Pajak daerah, Tidak ada jawaban yang benar.
34. Suatu pengusaha melimpahkan Pajak Pertambahan Nilai (sebagai pajak tidak langsung) kepada pembelinya dengan cara mengurangi kualitas barang yang dihasilkan/dijualnya. Hal ini berarti : a. b. c. d. e.
Pelimpahan pajak ke belakang Pelimpahan pajak ke depan secara diam-diam, Pelimpahan pajak ke belakang secara diam-diam, Pelimpahan pajak ke depan secara terang-terangan, Tidak ada jawaban yang benar.
35. Suatu keberatan atas suatu ketetapan yang diterbitkan oleh fiscus dapat diajukan dalam jangka waktu : a. b. c. d. e.
Satu bulan setelah diterimanya surat ketetapan, Tiga bulan setelah tanggal surat ketetapan, Satu bulan setelah tanggal ketetapan, Tiga bulan setelah diterimanya surat ketetapan, Tidak ada jawaban yang benar. 6/7
36. Peradilan administrasi di bidang pajak yang dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan Pajak termasuk dalam pengertian : a. b. c. d. e.
Peradilan doleansi, Peradilan administrasi murni, Peradilan quasi, Peradilan administrasi tidak murni, Tidak ada jawaban yang benar.
37. Permohonan Banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak harus diajukan secara tertulis dalam jangka waktu : a. b. c. d. e.
Tiga bulan setelah diterimanya surat ketetapan pajak, Tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak, Tiga bulan setelah diterimanya surat keputusan atas keberatan, Satu bulan setelah diterimanya surat keputusan atas keberatan, Tidak ada jawaban yang benar.
38. Pengajuan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak akan mengakibatkan : a. b. c. d. e.
Pembayaran pajak dapat ditunda, Utang pajaknya harus dilunasi sekaligus, Tidak menunda pembayaran pajak, Utang pajaknya hapus demi hukum, Tidak ada jawaban yang benar.
39. Pengajuan banding dapat pula dilakukan ke Pengadilan Negeri, karena : a. b. c. d. e.
Pengadiilan negeri termasuk aparatur pajak, Pengadilan negeri yang paling berhak mengadili masalah pajak, Semua perselisihan pajak akhirnya harus dibawa ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri merupakan peradilan murni yang juga mengadili masalah perpajakan, Tidak ada jawaban yang benar.
40. Bila wajib pungut MPO berhadapan dengan wajib pungut lainnya, maka bila salah satunya adalah bendaharawan pengelola keuangan pemerintah maka yang menjadi wajib pungut adalah : a. b. c. d. e.
Penjual dan wajib bayarnya adalah bendaharawan, Bendahrawan dan wajib bayarnya pemerintah, Bank devisda dan wajib bayarnya penjual, Bendaharawan dan wajib bayarnya adalah penjual, Tidak ada jawaban yang benar. ***SELESAI***
7/7
