PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA BAB I PENDAHULUAN

2013, No.1233

5

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN Nomor : 111/Permentan/OT.140/10/2013 Tanggal : 9 Oktober 2013

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Pembangunan Pertanian memiliki peran penting yang strategis dalam perekonomian nasional. Untuk melestarikan salah satu peranannya sebagai penyedia bahan pangan bagi rakyat, target pembangunan pertanian adalah swasembada daging pada tahun 2014. Target antara yang mutlak dicapai dalam

program

swasembada

daging

adalah

pengendalian

dan

penanggulangan penyakit hewan menular dan gangguan reproduksi serta mempertahankan dan memperluas status wilayah Indonesia bebas penyakit hewan menular. Terkait hal tersebut, maka Kementerian Pertanian senantiasa berupaya menyiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan, yaitu pejabat fungsional Medik dan Paramedik Veteriner. Untuk mempertajam profesionalisme

www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.1233

6

pejabat fungsional Paramedik Veteriner pada tanggal 24 September 2012 telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya. Melalui fasilitasi karir yang jelas, diharapkan pejabat fungsional Parmedik Veteriner akan bekerja secara fokus, sehingga pembinaan karir berlangsung sesuai harapan. Sebagai pendukung Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menetapkan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2013 dan Nomor 11 Tahun

2013

Tentang

Ketentuan

Pelaksanaan

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya. Secara operasional terkait penjelasan butir – butir kegiatan perlu disusun petunjuk teknis yang akan digunakan sebagai rujukan akhir bagi para pemangku kepentingan bidang pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan dalam mengimplementasikan jabatan fungsional tersebut. B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Paramedik Veteriner, pejabat penetap angka kredit, tim penilai, pengelola kepegawaian dan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan teknis di bidang


2013, No.1233

7

pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan, dan administrasi kepegawaian, sehingga pengembangan karier Paramedik Veteriner dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Tujuan Petunjuk teknis ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan peraturan jabatan fungsional Paramedik Veteriner. C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup petunjuk teknis ini mencakup: tugas pokok, unsur dan sub unsur kegiatan, rincian dan tolok ukur kegiatan, pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit, pengangkatan dalam jabatan, kenaikan jabatan dan pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian pejabat fungsional Paramedik Veteriner. D. PENGERTIAN-PENGERTIAN Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

2.

Paramedik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner.

3.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Paramedik Veteriner dalam rangka pembinaan karier yang


2013, No.1233

8

bersangkutan. 4.

Tim Penilai Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Paramedik Veteriner.

5.

Daerah khusus pada Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian yang selanjutnya di sebut Daerah Khusus adalah Unit Pelaksana Teknis dan/atau wilayah kerja yang berada di daerah atau pulau di wilayah terluar/terpencil atau wilayah NKRI yang berbatasan dengan Negara tetangga, atau memiliki frekwensi dan volume kegiatan sangat sedikit yang ditujukkan dengan perolehan angka kredit dari pelaksanaan tugas pokok Medik Veteriner, dan Paramedik Veteriner untuk kenaikan jabatan/pangkat paling banyak 15% (lima belas persen) setiap tahun.

6.

Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit

yang selanjutnya disebut

DUPAK adalah daftar yang harus diisi oleh pejabat fungsional Paramedik Veteriner dalam rangka penetapan angka kredit. 7.

Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut PAK adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Paramedik Veteriner dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Paramedik Veteriner dan telah ditetapkan oleh pejabat penetap angka kredit.

8.

Hasil Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya HAPAK adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Paramedik Veteriner dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan yang telah dicapai oleh Paramedik Veteriner, namun belum memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.


2013, No.1233

9

9.

Pejabat Penetap Angka Kredit adalah Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Paramedik Veteriner.

10. Pejabat Pengusul adalah Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Paramedik Veteriner. 11. Tim Penilai Kementerian adalah Tim yang dibentuk untuk membantu Pejabat Eselon II yang membidangi fungsi pemasaran domestik dalam menetapkan PAK bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Pertanian. 12. Tim Penilai Provinsi adalah Tim yang dibentuk untuk membantu Pejabat Eselon II yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Provinsi dalam menetapkan PAK bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi. 13. Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk untuk membantu Pejabat Eselon II yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Kabupaten/Kota dalam menetapkan PAK bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 14. Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat yang dibentuk oleh masingmasing pejabat penetap, untuk membantu Tim Penilai Kementerian,


2013, No.1233

10

Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota dalam melakukan pengadministrasian angka kredit Paramedik Veteriner. 15. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara. 16. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur. 17. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/ Walikota. 18. Pimpinan unit kerja adalah pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin suatu unit kerja sebagai bagian dari organisasi yang ada. 19. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya di sebut STTPP adalah surat tamat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh Paramedik Veteriner setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional; 20. Pengembangan Profesi adalah kegiatan pengembangan diri Paramedik Veteriner

melalui

keterampilan

pengamalan

peningkatan

mutu

ilmu dan

pengetahuan,

teknologi,

profesionalisme

agar

menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pembangunan pertanian; 21. Karya Tulis Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya;


2013, No.1233

11

22. Karya Tulis/Karya Ilmiah Hasil Pengkajian adalah tulisan hasil kajian/penelitian atau pengembangannya yang disusun oleh perorangan atau kelompok yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi,

analisis

permasalahan,

kesimpulan

dan

saran-saran

pemecahannya; 23. Karya Tulis/Karya Ilmiah Hasil Gagasan Sendiri adalah tulisan hasil pokok pikiran yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya; 24. Karya

Tulis

Ilmiah

Populer

adalah

tulisan

hasil

penelitian/pengembangan/ pokok yang ditulis secara padat, dengan kalimat yang mudah dimengerti, dipahami, menarik untuk dibaca dan umumnya untuk konsumsi masyarakat umum; 25. ISSN (International Standard of Serial Numbers) adalah karya tulis ilmiah yang dimuat dalam terbitan yang berseri dan dipublikasikan dalam majalah, buletin, jurnal, tabloid, dll; 26. ISBN (International Standard of Book Numbers) adalah karya tulis ilmiah yang dimuat dalam bentuk buku tidak berseri dan dipublikasikan; 27. Saduran adalah naskah yang disusun berdasarkan tulisan orang lain yang telah diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku tanpa menghilangkan atau mengubah gagasan aslinya; 28. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Paramedik Veteriner dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil; 29. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh


2013, No.1233

12

Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah, atau organisasi ilmiah nasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah; 30. Tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang selanjutnya disebut makalah adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau kelompok yang membahas suatu pokok persoalan berdasarkan data

di

lapangan

yang

bersifat

empiris-obyektif

di

bidang

pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan; 31. Terjemahan adalah naskah yang berasal dari tulisan orang lain yang dialihbahasakan; 32. Penulis Utama adalah seseorang yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang rancangan penulisan karya tulis ilmiah, pembuat pokok-pokok tulisan, pembuat outline, penyusunan konsep serta pembuatan konsep akhir dari tulisan tersebut; 33. Penulis Pembantu adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada penulis utama dalam hal mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data, serta menyempurnakan konsep; 34. Seminar

adalah

suatu

bentuk

pertemuan

ilmiah

untuk

membahas/memecahkan masalah tertentu dalam bidang pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan pendapat bersama; 35. Lokakarya adalah suatu pertemuan untuk membahas masalah tertentu dalam bidang pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan untuk memperoleh hasil yang perlu ditindaklanjuti; 36. Organisasi Profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan dan etika profesi di bidang kesehatan hewan;


13

2013, No.1233

37. Pertemuan Ilmiah adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas suatu masalah yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi; 38. Rekomendasi adalah anjuran teknis berdasarkan hasil kajian dibidang pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan; 39. Leaflet adalah materi/informasi berupa tulisan atau cetakan dalam bentuk lembaran/lipatan kertas yang berisi tulisan dengan kalimatkalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti dengan atau tanpa gambar; 40. Brosur adalah materi/informasi berupa tulisan atau cetakan dalam bentuk buku kecil dengan jumlah 5-15 halaman, berisi tulisan dengan kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti dengan gambar yang sederhana. 41. Satuan Hewan adalah satuan pada masing-masing jenis hewan yaitu DOC/DOD/DOQ per box, ayam dewasa per flock 20 ekor, ayam dewasa yang dilalulintaskan per 10 ekor, hewan besar (sapi, kerbau, kuda, dan sejenisnya) per ekor, hewan kecil (kambing, domba, babi, anjing, kucing) per ekor, satwa per ekor, mencit/hamster/marmut/ tikus putih per box;


2013, No.1233

14

BAB II TUGAS POKOK, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN, RINCIAN DAN TOLOK UKUR KEGIATAN

A. Tugas Pokok Tugas pokok Paramedik Veteriner adalah menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan. B. Unsur dan Sub Unsur Kegiatan Unsur dan Sub Unsur Kegiatan Paramedik Veteriner terdiri atas: 1. Pendidikan, meliputi: a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan serta memperoleh STTPP atau sertifikat; c. Pendidikan dan pelatihan prajabatan. 2. Tugas pokok Paramedik Veteriner, meliputi: a. Persiapan; b. Pelaksanaan; 3. Pengembangan Profesi, meliputi: a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan; b. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan; dan c. Membuat dan menyusun bahan informasi. 4. Penunjang Tugas Paramedik Veteriner, meliputi:


2013, No.1233

15

a. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi; b. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Paramedik Veteriner; c. Keanggotaan dalam Tim Penilai Teknis dibidang kesehatan hewan; d. Perolehan penghargaan/tanda jasa; e. Pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan; f. Keanggotaan dalam organisasi profesi/ilmiah; g. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan h. Melaksanakan kegiatan penunjang lain sebagai koordinator Pejabat Fungsional Paramedik Veteriner pada unit kerja.


2013, No.1233

16


17

2013, No.1233


2013, No.1233

18


19

2013, No.1233


2013, No.1233

20


21

2013, No.1233


2013, No.1233

22


23

2013, No.1233


2013, No.1233

24


25

2013, No.1233


2013, No.1233

26


27

2013, No.1233


2013, No.1233

28


29

2013, No.1233


2013, No.1233

30

BAB III PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. PENGUSULAN ANGKA KREDIT 1. Pejabat Pengusul Pejabat yang berwenang mengajukan usul Penetapan Angka Kredit adalah: a. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian atau Kepala UPT kepada Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan pada Kementerian Pertanian untuk angka kredit Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Pertanian. b. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan kepada Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan Provinsi untuk angka kredit Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang bekerja di lingkungan Provinsi.


2013, No.1233

31

c. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan kepada Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan Kabupaten/Kota untuk angka kredit Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang bekerja di lingkungan Kabupaten/Kota. 2. Persyaratan Usul penilaian wajib diajukan paling kurang satu kali setiap tahun, dalam bentuk formulir DUPAK. Persyaratan pengajuan usul penilaian dan penetapan angka kredit dengan melampirkan: a. Surat pengantar dari pimpinan unit kerja tempat bertugas. b. Fotokopi atau salinan ijazah (yang telah memperoleh pencantuman gelar) yang disahkan/STTPP dan/atau Surat Tanda Penghargaan (yang belum pernah digunakan dalam usulan penilaian); dan c. Fotokopi atau salinan Keputusan Jabatan dan Pangkat Paramedik Veteriner terakhir; d. Fotokopi PAK/HAPAK terakhir; e. Surat Pernyataan melakukan kegiatan yang meliputi: 1) Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan; dan/atau 2) Persiapan; dan/atau 3) Pelaksanaan; dan/atau 4) Pengembangan Profesi; dan/atau 5) Penunjang Tugas Paramedik Veteriner. 3. Waktu Pengusulan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK)


2013, No.1233

32

a. Penilaian dilakukan sebanyak 4 (empat) periode dalam satu tahun, yaitu: a. Bulan Oktober tahun sebelumnya dan Januari untuk kenaikan pangkat April; b. Bulan April dan Juli untuk kenaikan pangkat Oktober pada tahun yang sama. b. DUPAK beserta lampirannya harus sudah diterima oleh Pejabat Penetap melalui Sekretariat Tim Penilai paling lambat tanggal 15 September atau 15 Desember untuk kenaikan pangkat periode April tahun berikutnya dan paling lambat 15 Maret atau 15 Juni untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun yang sama. c. DUPAK yang diterima setelah tanggal tersebut diatas akan dinilai pada periode penilaian berikutnya. d. DUPAK yang dapat dinilai, merupakan kegiatan selama minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 12 (dua belas) bulan, contoh: 1) Penilaian bulan Januari tahun 2014, periode penilaian DUPAK paling singkat mulai 1 Juni 2013 sampai dengan 30 November 2013 (6 bulan). 2) Penilaian bulan Januari tahun 2014, periode penilaian DUPAK paling lama mulai 1 Desember 2012 sampai dengan 30 November 2013 (12 bulan). 3) Penilaian bulan Juli tahun 2014, periode penilaian DUPAK paling lama mulai 1 Juni 2013 sampai dengan 31 Mei 2014 (12 bulan). 4) Penilaian bulan Juli tahun 2014, periode penilaian DUPAK paling lama mulai 1 Juni 2013 sampai dengan 31 Maret 2014 (9


2013, No.1233

33

bulan). 4. Prosedur Pengusulan Penetapan Angka Kredit a. Paramedik Veteriner menyampaikan DUPAK beserta lampirannya kepada Pejabat Pengusul. b. Pejabat Pengusul setelah menerima berkas DUPAK beserta lampirannya, memeriksa kelengkapan persyaratannya. Apabila DUPAK dan lampirannya telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Pejabat Pengusul membubuhkan tanda tangannya pada formulir DUPAK, dan menyampaikan DUPAK beserta lampirannya kepada Pejabat Penetap Angka Kredit, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Untuk semua jenjang jabatan Paramedik Veteriner di lingkungan Kementerian Pertanian, Pejabat Pengusul mengirimkan surat pengantar DUPAK kepada Pejabat Penetap, tembusan kepada Sekretaris Ditjen/Badan (tanpa lampiran). 2) Untuk jenjang jabatan Paramedik Veteriner Pemula sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Pejabat Pengusul mengirimkan surat pengantar DUPAK kepada Pejabat Penetap, tembusan kepada

pimpinan

unit

kerja

kepegawaian

daerah

provinsi/kabupaten/kota (tanpa lampiran). 5. Ketentuan lain a.

DUPAK dengan masa penilaian kurang dari 6 bulan belum dapat dilakukan

penilaian

dan

akan

dikembalikan

kepada

yang

bersangkutan. b.

DUPAK dengan masa penilaian lebih dari 12 bulan, kelebihannya


2013, No.1233

34

tidak dapat dilakukan penilaian (dihanguskan). 6. Alur Pengusulan dan Penetapan Angka Kredit dapat dilihat pada Lampiran II - A. B. PENILAIAN ANGKA KREDIT 1. Tim Penilai Penilaian terhadap prestasi kerja Paramedik Veteriner dilakukan oleh Tim Penilai. Tim Penilai tersebut antara lain: a. Tim Penilai Kementerian melakukan penilaian Paramedik Veteriner Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Pertanian; b. Tim Penilai Provinsi melakukan penilaian Paramedik Veteriner Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; c. Tim Penilai Kabupaten/Kota melakukan penilaian Paramedik Veteriner Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 2. Tugas Tim Penilai Tugas Tim Penilai antara lain: a. Membantu pejabat Penetap Angka Kredit dalam melakukan penilaian angka kredit Paramedik Veteriner. b. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka


2013, No.1233

35

kredit yang diberikan oleh pejabat Penetap Angka Kredit. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Tim Penilai melakukan kegiatan sebagai berikut: a. Mencermati kelengkapan dokumen/bukti yang dipersyaratkan dari setiap DUPAK yang diajukan; b. Melakukan penilaian dan pemberian angka kredit atas setiap prestasi kerja Paramedik Veteriner yang tercantum dalam DUPAK; c. Membuat catatan hasil penilaian sebagai bahan perbaikan Paramedik Veteriner dalam mengumpulkan angka kredit; d. Menyampaikan hasil penilaian dan pemberian angka kredit sebagaimana dimaksud dalam butir b kepada pejabat Penetap Angka Kredit; e. Melaksanakan bimbingan, sosialisasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi, serta tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Paramedik Veteriner. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai bertanggung jawab kepada pejabat Penetap Angka Kredit sesuai tingkatannya. 3. Susunan Keanggotaan Tim Penilai a. Tim Penilai Kementerian Susunan keanggotaan Tim Penilai Kementerian, terdiri atas: 1) Seorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi kesehatan hewan dilingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan pejabat

eselon

III

yang

membidangi

karantina

hewan

dilingkungan Badan Karantina Pertanian; 2) Seorang wakil ketua merangkap anggota yang dijabat oleh paling


2013, No.1233

36

kurang pejabat fungsional Medik Veteriner Madya dilingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Badan Karantina Pertanian; 3) Seorang sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat eselon IV yang membidangi kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Sekretariat Badan Karantina Pertanian; 4) Paling kurang 4 (empat) orang anggota yang 2 (dua) orang diantaranya pejabat fungsional Paramedik Veteriner. b. Tim Penilai Provinsi Susunan keanggotaan Tim Penilai Provinsi, terdiri atas: 1) Seorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat eselon III pada unit kerja yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di Pemerintah Daerah Provinsi; 2) Seorang wakil ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat eselon IV pada unit kerja yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di Pemerintah Daerah Provinsi; 3) Seorang sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja peternakan dan kesehatan hewan di Pemerintah Daerah Provinsi; 4) Paling kurang 4 (empat) orang anggota yang 2 (dua) orang diantaranya pejabat fungsional Paramedik Veteriner. c. Tim Penilai Kabupaten/Kota Susunan keanggotaan Tim Penilai Kabupaten/Kota terdiri atas: 1) Seorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat eselon III pada unit kerja yang membidangi peternakan dan


2013, No.1233

37

kesehatan hewan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 2) Seorang wakil ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat eselon IV pada unit kerja yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 3) Seorang sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja peternakan dan kesehatan hewan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 4) Paling kurang 4 (empat) orang anggota yang 2 (dua) orang diantaranya pejabat fungsional Paramedik Veteriner. 4. Syarat dan Masa Jabatan Keanggotaan Tim Penilai a. Syarat keanggotaan tim Penilai Untuk diangkat sebagai anggota Tim Penilai, harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Menduduki

jabatan/pangkat

paling

rendah

sama

dengan

jabatan/pangkat Paramedik Veteriner yang dinilai; 2) Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Paramedik Veteriner; 3) Aktif melakukan penilaian. b. Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai 1) Masa jabatan keanggotaan masing-masing Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya; 2) Seseorang yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan;


2013, No.1233

38

5. Sekretariat Tim Penilai a. Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang ditetapkan oleh pejabat Penetap Angka Kredit. b. Sekretariat Tim Penilai tersebut antara lain: 1) Sekretariat Tim Penilai Kementerian dipimpin oleh pejabat eselon

IV

yang

membidangi

kepegawaian

dilingkungan

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan pejabat eselon IV yang membidangi kepegawaian dilingkungan Badan Karantina Pertanian; 2) Sekretariat Tim Penilai Pemerintah Daerah Provinsi dipimpin oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja peternakan dan kesehatan hewan di Pemerintah Daerah Provinsi. 3) Sekretariat Tim Penilai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja peternakan dan kesehatan hewan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. c. Sekretariat Tim Penilai pada masing-masing tingkatan mempunyai tugas memberikan bantuan administrasi dan fasilitas lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Tim Penilai melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain: 1) Menyampaikan bahan dan informasi yang diperlukan untuk penilaian angka kredit Paramedik Veteriner; 2) Menerima, dan mencatat DUPAK Paramedik Veteriner yang


2013, No.1233

39

diterima, dan memeriksa

dengan

seksama

kelengkapan

lampiran DUPAK-nya; 3) Menyampaikan DUPAK yang memenuhi syarat untuk penilaian kepada Ketua Tim Penilai dan menginformasikan kepada Pejabat Pengusul bagi DUPAK yang belum memenuhi syarat; 4) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai dalam rangka pelaksanaan penilaian; 5) Memfasilitasi penyelenggaraan rapat Tim Penilai; 6) Menyusun laporan hasil rapat Tim Penilai; 7) Memproses DUPAK Paramedik Veteriner yang memenuhi syarat untuk ditetapkan angka kreditnya sampai menjadi PAK sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; 8) Menyampaikan hasil penilaian berupa PAK dan HAPAK kepada pejabat pengusul; 9) Memberikan konfirmasi kepada Paramedik Veteriner terkait hasil penilaian apabila diperlukan; 10) Menyampaikan PAK beserta usulan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional kepada pejabat yang berwenang 11) Mendokumentasikan DUPAK dan salinan PAK/HAPAK; 12) Menyusun database Pejabat Fungsional Paramedik Veteriner di lingkungan Kementerian/Provinsi/Kabupaten/ Kota; 13) Menyiapkan

dan

mengusulkan

kepada

pejabat

pembina

kepegawaian, daftar pejabat fungsional yang selama 4,5 tahun belum dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, untuk diterbitkan surat peringatan;


2013, No.1233

40

14) Menginformasikan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Badan, dan Pejabat Eselon II yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi/Kabupaten/Kota, daftar pejabat fungsional yang akan bebas sementara karena belum dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, dan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang setiap tahun belum dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi, untuk diusulkan proses pembebasan sementara, sesuai peraturan yang berlaku; 15) Menginformasikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/ Badan, dan Pejabat Eselon II yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi/Kabupaten/Kota, daftar pejabat fungsional yang akan diberhentikan karena belum dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat

lebih

tinggi,

untuk

diusulkan

proses

surat

pemberhentian sesuai peraturan yang berlaku. 6. Prosedur Penilaian Penilaian angka kredit dilakukan sebagai berikut: a. Berkas DUPAK beserta lampiran bukti/dokumen yang diterima pejabat Penetap Angka Kredit, disampaikan ke Sekretariat Tim Penilai untuk dicatat dan diperiksa kelengkapannya, kemudian diserahkan kepada Ketua Tim Penilai. b. Ketua Tim Penilai menugaskan 2 (dua) orang anggota Tim Penilai untuk melakukan penilaian terhadap setiap berkas usulan DUPAK.


2013, No.1233

41

c. Anggota Tim Penilai yang ditugaskan untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud butir b melakukan penilaian dan hasil penilaiannya dimasukkan dalam DUPAK pada kolom "Angka Kredit" untuk disampaikan kepada Ketua Tim Penilai. d. Setelah semua DUPAK dinilai, Sekretariat Tim Penilai memfasilitasi rapat pembahasan hasil penilaian. e. Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh paling kurang 3/4 (tiga per empat) dari seluruh anggota Tim Penilai. f. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Penilai, dan apabila berhalangan dipimpin oleh Wakil Ketua Tim Penilai. Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai. g. Apabila terdapat anggota Tim Penilai yang sedang dinilai maka yang bersangkutan tidak diperkenankan hadir dalam rapat penetapan hasil penilaian angka kredit. h. Angka kredit yang diperoleh Paramedik Veteriner merupakan nilai rata-rata dari 2 (dua) orang anggota Tim Penilai. i. Apabila hasil penilaian belum disepakati oleh anggota Tim Penilai yang hadir, maka Ketua Tim Penilai menunjuk 1 (satu) orang anggota Tim Penilai yang lain untuk melakukan penilaian ulang atas DUPAK yang bersangkutan. Hasil penilaian terakhir adalah hasil penilaian ulang ditambah rata-rata hasil penilaian sebelumnya (sebagaimana huruf h). j. Hasil penilaian yang telah disetujui oleh anggota Tim Penilai dalam rapat tim, selanjutnya diproses sebagai berikut: 1) Bagi Paramedik Veteriner yang belum mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, maka


2013, No.1233

42

Ketua Tim memberitahukan hasil penilaian kepada Pejabat Pengusul dengan menggunakan formulir Hasil Penilaian Angka Kredit (HAPAK) seperti contoh pada Lampiran VII; 2) Bagi Paramedik Veteriner yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, maka Ketua Tim menuangkan akumulasi angka kredit yang berasal dari beberapa HAPAK ke dalam formulir Penetapan Angka Kredit (PAK) dengan menggunakan formulir seperti contoh pada Lampiran VIII. k. Formulir PAK dibuat rangkap 3 (tiga) bagi Paramedik Veteriner Pemula sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia. Formulir PAK tersebut disampaikan oleh Ketua Tim kepada Pejabat Penetap Angka Kredit untuk ditandatangani. C. PENETAPAN ANGKA KREDIT 1. Pejabat Penetap Angka Kredit Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu: a. Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian, bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Pertanian. b. Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan di Provinsi bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di


2013, No.1233

43

lingkungan Provinsi. c. Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan Kabupaten/Kota bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kabupaten/Kota. 2. Jadwal Waktu Penetapan Angka Kredit Penetapan Angka Kredit Medik Veteriner dilakukan paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, yaitu: a. Paling lambat pada bulan Oktober tahun sebelumnya dan bulan Januari untuk kenaikan pangkat periode April tahun yang sama; dan b. Paling lambat pada bulan April dan bulan Juli untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun yang sama. 3. Prosedur Penetapan Angka Kredit a. Hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Tim Penilai dituangkan dalam formulir PAK/HAPAK. b. Apabila hasil penilaian angka kredit telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, maka akan dituangkan dalam bentuk PAK yang ditandatangani oleh Pejabat Penetap Angka Kredit, seperti contoh pada Lampiran VIII. c. Apabila hasil penilaian angka kredit belum memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, maka akan dituangkan dalam bentuk HAPAK yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai, seperti contoh pada Lampiran VII. d. PAK/HAPAK (1 eksemplar untuk arsip) dikirimkan oleh Sekretariat Tim Penilai kepada pejabat Pengusul, untuk diteruskan kepada:


2013, No.1233

44

1) Paramedik Veteriner yang bersangkutan (asli). 2) Pimpinan Unit Kerja Paramedik Veteriner yang bersangkutan (tembusan).


2013, No.1233

45

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

A. PENGANGKATAN PERTAMA KALI 1. Pejabat yang Berwenang Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Paramedik Veteriner, yaitu: a. Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan pengangkatan Paramedik Veteriner Pusat. b. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan pengangkatan Paramedik Veteriner Daerah Provinsi. c. Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan pengangkatan Paramedik Veteriner Daerah Kabupaten/ Kota. 2. Persyaratan Calon Paramedik Veteriner menyiapkan berkas usul pengangkatan pertama kali dalam jabatan Paramedik Veteriner yang terdiri atas: a. Surat pernyataan bersedia untuk diangkat dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner; b. Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; c. Fotokopi surat keputusan CPNS; d. Fotokopi surat keputusan PNS; e. Fotokopi sertifikat diklat prajabatan; f. Fotokopi sertifikat diklat dasar Paramedik Veteriner yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (dipenuhi paling lama 3 tahun setelah


2013, No.1233

46

ditetapkan SK pengangkatan) g. Fotokopi nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir; h. Daftar Riwayat Hidup; 3. Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Pertama Kali sebagai Paramedik Veteriner a. Berkas usul pengangkatan pertama kali dalam jabatan Paramedik Veteriner disampaikan oleh calon Paramedik Veteriner kepada pimpinan unit kerja, untuk diperiksa/diteliti kelengkapan dan kebenaran persyaratannya. Berkas usul tersebut (setelah diberi surat pengantar oleh pimpinan unit kerja) dikirimkan kepada : 1)

Sekretaris Ditjen/Badan mengusulkan kepada Kepala Biro yang membidangi kepegawaian untuk memproses pengangkatan calon Paramedik Veteriner di lingkungan Kementerian Pertanian.

2)

Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi peternakan dan

kesehatan

hewan

di

Pemerintah

Daerah

Provinsi

mengusulkan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk, melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian untuk memproses

pengangkatan

calon

Paramedik

Veteriner

di

lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi. 3)

Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian untuk memproses

pengangkatan

calon

Paramedik

Veteriner

dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.


2013, No.1233

47

b. Keputusan pengangkatan pertama kali sebagai Paramedik Veteriner disampaikan kepada calon Paramedik Veteriner yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerja sesuai prosedur yang berlaku. 4. Ketentuan lain tentang Pengangkatan Pertama Kali a. Pengangkatan pertama kali dalam jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dilakukan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja yang bersangkutan; b. Angka kredit yang diberikan pada pengangkatan pertama kali, paling kurang dihitung dari ijazah, dan diklat prajabatan; c. Hasil pekerjaan calon Paramedik Veteriner pada saat CPNS dapat dinilai sebagai angka kredit selama bukti fisik memenuhi syarat dan sesuai dengan butir kegiatan jabatan fungsional Paramedik Veteriner termasuk surat penugasan; d. CPNS dengan formasi Jabatan Paramedik Veteriner setelah ditetapkan sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner. 5. Alur Pengangkatan Pertama Kali dapat dilihat pada Lampiran II – B. B. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN 1.

Pejabat yang Berwenang Pejabat yang berwenang mengangkat Paramedik Veteriner dari jabatan lain, yaitu: a. Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan pengangkatan Paramedik Veteriner Pusat. b. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan pengangkatan Paramedik Veteriner Daerah Provinsi.


2013, No.1233

48

c. Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan pengangkatan Paramedik Veteriner Daerah Kabupaten/ Kota. 2.

Persyaratan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (calon Paramedik Veteriner) menyiapkan berkas usul pengangkatan dari jabatan lain yang terdiri atas: a. Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir; b. Fotokopi surat keputusan pangkat terakhir; c. Surat keterangan melaksanakan tugas di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan paling kurang 2 (dua) tahun oleh pimpinan unit kerja; d. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun dilihat dari tanggal lahir pada ijazah; e. Fotokopi nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir; f. Fotokopi sertifikat diklat dasar fungsional Paramedik Veteriner yang dilegalisir; g. Daftar Riwayat Hidup; h. Bukti fisik kegiatan di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan sesuai Peraturan MENPAN dan RB tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya yang telah dinilai dan ditetapkan dalam bentuk PAK.

3.

Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Paramedik Veteriner Dari Jabatan Lain a. Berkas usul pengangkatan dalam jabatan Paramedik Veteriner tersebut disampaikan oleh calon Paramedik Veteriner kepada pimpinan unit kerja, untuk diperiksa/diteliti kelengkapan dan


2013, No.1233

49

kebenaran persyaratannya. Berkas usul tersebut (setelah diberi surat pengantar oleh pimpinan unit kerja) dikirimkan kepada : 1) Sekretaris Ditjen/Badan mengusulkan kepada Kepala Biro yang membidangi kepegawaian untuk memproses pengangkatan calon Paramedik Veteriner dilingkungan Kementerian Pertanian. 2) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi peternakan dan

kesehatan

hewan

di

Pemerintah

Daerah

Provinsi

mengusulkan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk, melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian provinsi untuk memproses pengangkatan bagi calon Paramedik Veteriner dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi. 3) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk,

melalui

pejabat

eselon

II

yang

membidangi

kepegawaian Kabupaten/Kota untuk memproses keputusan pengangkatan bagi calon Paramedik Veteriner dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. b. Keputusan pengangkatan dari jabatan lain sebagai Paramedik Veteriner disampaikan kepada calon Paramedik Veteriner yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai prosedur yang berlaku. 4.

Ketentuan Lain Tentang Pengangkatan dari Jabatan Lain a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dilakukan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Paramedik Veteriner pada unit kerja yang


2013, No.1233

50

bersangkutan; b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner, angka kreditnya dihitung dari ijazah, diklat, kegiatan/tugas pokok, pengembangan profesi, dan unsur penunjang di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan paling kurang selama 2 (dua) tahun. c. Jenjang jabatan Paramedik Veteriner ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan dalam PAK. 5.

Alur Pengangkatan dari Jabatan Lain dapat dilihat pada Lampiran Lampiran II – C.


2013, No.1233

51

BAB V KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

A. KENAIKAN JABATAN 1. Pejabat yang Berwenang Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan kenaikan jabatan Paramedik Veteriner, yaitu: a. Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan kenaikan jabatan Paramedik Veteriner Pusat. b. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan kenaikan jabatan Paramedik Veteriner Daerah Provinsi. c. Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan kenaikan jabatan Paramedik Veteriner Daerah Kabupaten/ Kota. 2. Persyaratan Kenaikan jabatan Paramedik Veteriner dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.

Paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

b.

Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan

c.

Mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan

d.

Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

3. Prosedur Kenaikan Jabatan Paramedik Veteriner a. Paramedik Veteriner yang akan mengajukan usul kenaikan jabatan, menyiapkan berkas kelengkapan yang terdiri atas:


2013, No.1233

52

1) PAK (asli) terakhir; 2) Fotokopi surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 3) Fotokopi surat keputusan pangkat/golongan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan 4) Fotokopi surat keterangan lulus uji kompetensi; b. Berkas usul kenaikan jabatan disampaikan oleh Paramedik Veteriner kepada pimpinan unit kerjanya, untuk diperiksa/diteliti kelengkapan dan kebenaran persyaratannya. Berkas usul tersebut dilengkapi surat pengantar dari pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada: 1) Sekretaris Ditjen/Badan mengusulkan kepada Kepala Biro yang membidangi kepegawaian untuk memproses kenaikan jabatan bagi Paramedik Veteriner di lingkungan Kementerian Pertanian. 2) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi peternakan dan

kesehatan

hewan

di

Pemerintah

Daerah

Provinsi

mengusulkan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk, melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian Provinsi untuk memproses kenaikan jabatan bagi Paramedik Veteriner di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi. 3) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi membidangi peternakan dan kesehatan hewan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota untuk memproses kenaikan jabatan bagi Paramedik Veteriner di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.


2013, No.1233

53

c. Keputusan kenaikan jabatan (asli) disampaikan kepada Paramedik Veteriner yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai prosedur yang berlaku. 4. Ketentuan lain tentang Kenaikan Jabatan a. Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap

Paramedik

Veteriner

untuk

memperoleh

kenaikan

jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II sampai dengan IV pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012, dengan ketentuan: 1) Paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama (tidak termasuk angka kredit yang berasal dari pendidikan); dan 2) Paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. b. Paramedik Veteriner yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit

yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat

lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya. c. Paramedik Veteriner yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, berlaku mulai bulan Januari Tahun 2016. 5. Alur Kenaikan Jabatan dapat dilihat pada Lampiran II – D. B. KENAIKAN PANGKAT 1. Pejabat yang Berwenang Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan kenaikan pangkat


2013, No.1233

54

Paramedik Veteriner, yaitu: a. Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan kenaikan pangkat Paramedik Veteriner Pusat. b. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan kenaikan pangkat Paramedik Veteriner Daerah Provinsi. c. Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan

kenaikan

pangkat

Paramedik

Veteriner

Daerah

Kabupaten/ Kota. 2. Persyaratan Kenaikan pangkat Paramedik Veteriner dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Paling kurang 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 4. Prosedur Kenaikan Pangkat a. Paramedik Veteriner yang akan mengajukan usul kenaikan pangkat, menyiapkan berkas kelengkapan yang terdiri atas: 1) Fotokopi Kartu Pegawai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 2) PAK (asli) terakhir; 3) Fotokopi surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 4) Fotokopi surat keputusan pangkat/golongan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;


2013, No.1233

55

5) Fotokopi nilai prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; b. Berkas usul kenaikan pangkat disampaikan kepada pimpinan unit kerjanya, untuk diperiksa/diteliti kelengkapan dan kebenaran persyaratannya. Berkas usul tersebut dilengkapi surat pengantar dari pimpinan unit kerja kemudian dikirimkan kepada: 1) Sekretaris Ditjen/Badan mengusulkan kepada Kepala Biro yang membidangi kepegawaian untuk memproses kenaikan pangkat bagi Paramedik Veteriner di lingkungan Kementerian Pertanian. 2) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi peternakan dan

kesehatan

hewan

di

Pemerintah

Daerah

Provinsi

mengusulkan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk, melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian Provinsi untuk memproses kenaikan pangkat bagi Paramedik Veteriner di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi. 3) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melanjutkan kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota untuk memproses kenaikan pangkat bagi Paramedik

Veteriner

di

lingkungan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/kota. c. Keputusan kenaikan pangkat (asli) disampaikan kepada Paramedik Veteriner yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai prosedur yang berlaku.


2013, No.1233

56

5. Ketentuan lain tentang Kenaikan Pangkat a. Paramedik Veteriner yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat pada tahun pertama dalam masa pangkat yang didudukinya,

maka

pada

tahun

berikutnya

diwajibkan

mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok. b. Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap

Paramedik

Veteriner

untuk

memperoleh

kenaikan

jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III sampai dengan VII pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012, dengan ketentuan : 1) Paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama (tidak termasuk angka kredit yang berasal dari pendidikan); dan 2) Paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. c. Paramedik Veteriner yang bertugas di daerah khusus, dapat diberikan angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. d. Angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan setiap tahun dari unsur utama yang berasal dari kegiatan tugas pokok Paramedik Veteriner. e. Penambahan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d paling banyak 4 (empat) kali selama yang bersangkutan masih


57

2013, No.1233

bertugas di daerah khusus. 6. Alur Kenaikan Pangkat Pejabat Fungsional dapat dilihat pada Lampiran II – E.


2013, No.1233

58

BAB VI PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN

A. PEMBEBASAN SEMENTARA 1. Pejabat yang Berwenang Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pembebasan sementara Paramedik Veteriner, yaitu: a. Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan pembebasan sementara Paramedik Veteriner Pusat. b. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan pembebasan sementara Paramedik Veteriner Daerah Provinsi. c. Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan pembebasan sementara Paramedik Veteriner Daerah Kabupaten/ Kota. 2. Hal-hal yang dapat Mengakibatkan Pembebasan Sementara a. Pembebasan sementara akibat tidak dipenuhinya angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. b. Pembebasan sementara karena setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok. c. Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada butir a, Paramedik Veteriner dibebaskan sementara karena: 1) Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; 2) Ditugaskan secara penuh diluar jabatan Paramedik Veteriner;


2013, No.1233

59

3) Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau 4) Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. 3. Prosedur Penerbitan Surat Peringatan a. Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a dan b, Sekretariat Tim Penilai terlebih dahulu menerbitkan surat peringatan 6 (enam) bulan sebelum batas akhir pembebasan sementara. b. Ketua Sekretariat Tim Penilai mengajukan berkas usul surat peringatan kepada: 1)

Sekretaris Ditjen/Badan dengan tembusan Pimpinan Unit Kerja pejabat fungsional yang bersangkutan, untuk memproses surat peringatan bagi Medik Veteriner dilingkungan Kementerian Pertanian.

2)

Pejabat eselon II pada unit kerja peternakan dan kesehatan hewan di Pemerintah Daerah Provinsi dengan tembusan Pimpinan Unit Kerja pejabat fungsional yang bersangkutan, untuk memproses surat peringatan bagi Medik Veteriner dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

3)

Pejabat eselon II pada unit kerja peternakan dan kesehatan hewan di Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota dengan tembusan

Pimpinan Unit Kerja pejabat fungsional yang bersangkutan, untuk memproses surat peringatan bagi Medik Veteriner dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. c. Surat Peringatan disampaikan kepada Medik Veteriner yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai prosedur yang berlaku.


2013, No.1233

60

4. Prosedur Pembebasan Sementara a. Sekretariat Tim Penilai menginventarisir Paramedik Veteriner yang belum

mengirimkan

DUPAK/memenuhi

syarat

kenaikan

jabatan/pangkat. b. Ketua Sekretariat Tim Penilai setelah meneliti dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan yang ditentukan, segera menginformasikan daftar pejabat fungsional yang akan bebas sementara: 1)

Sekretaris Ditjen/Badan untuk diusulkan kepada Kepala Biro yang membidangi kepegawaian dan diproses penetapan surat pembebasan sementara bagi Paramedik Veteriner dilingkungan Kementerian Pertanian, dengan tembusan Pimpinan Unit Kerja pejabat fungsional yang bersangkutan.

2)

Pejabat eselon II pada unit kerja peternakan dan kesehatan hewan pada Pemerintah Daerah Provinsi untuk diusulkan kepada Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian Provinsi dan diproses penetapan surat pembebasan sementara bagi Paramedik Veteriner dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan tembusan Pimpinan Unit Kerja pejabat fungsional yang bersangkutan.

3)

Pejabat eselon II pada unit kerja peternakan dan kesehatan hewan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk diusulkan kepada Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota dan diproses penetapan surat pembebasan sementara bagi Paramedik

Veteriner

dilingkungan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota, dengan tembusan Pimpinan Unit Kerja pejabat fungsional yang bersangkutan.


2013, No.1233

61

c. Keputusan pembebasan sementara (asli) disampaikan kepada Medik Veteriner yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai prosedur yang berlaku. 5. Ketentuan lain tentang Pembebasan Sementara a. Paramedik Veteriner yang dibebaskan sementara, diberhentikan tunjangan jabatan fungsionalnya. b. Sambil menunggu surat keputusan pembebasan sementara dari pejabat yang berwenang, Pimpinan Unit Kerja Paramedik Veteriner yang bersangkutan, menerbitkan surat keterangan pemberhentian tunjangan jabatan fungsional/mengusulkan kepada Bendahara gaji untuk tidak membayarkan tunjangan jabatan (supaya Paramedik Veteriner tidak terkena tuntutan ganti rugi) terhitung sejak: 1) diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; 2) ditugaskan secara penuh di luar jabatan Paramedik Veteriner; 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara; 4) awal tahun ke-6 seorang Paramedik Veteriner tidak mampu memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat satu tingkat lebih tinggi sesuai ketentuan yang berlaku; 5) awal bulan ke-13 bagi Paramedik Veteriner, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit setiap tahun; 6) bulan ke-7 bagi yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. 6. Alur Pembebasan Sementara dari Jabatan Paramedik Veteriner dapat dilihat pada Lampiran II – F. 7. Contoh pembebasan sementara dapat dilihat pada Lampiran IX.


2013, No.1233

62

B. PENGANGKATAN KEMBALI 1. Pejabat yang Berwenang Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pengangkatan kembali Paramedik Veteriner, yaitu: a. Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan pengangkatan kembali Paramedik Veteriner Pusat. b. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan pengangkatan kembali Paramedik Veteriner Daerah Provinsi. c. Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan pengangkatan kembali Paramedik Veteriner Daerah Kabupaten/ Kota. 2. Persyaratan a. Paramedik Veteriner yang bebas sementara karena belum dapat memenuhi angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan, apabila telah memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk naik jabatan/pangkat pengangkatan

setingkat kembali

lebih

sebagai

tinggi, Paramedik

mengajukan Veteriner

usul dengan

melampirkan: 1) Fotokopi keputusan pembebasan sementara; 2) Fotokopi

keputusan

pengangkatan

dalam

jabatan/pangkat

terakhir; 3) Fotokopi PAK terakhir sebelum bebas sementara; 4) Fotokopi HAPAK terakhir sebelum bebas sementara; dan 5) Fotokopi PAK yang diperoleh melalui penilaian angka kredit selama masa bebas sementara. b. Paramedik Veteriner yang bebas sementara karena hal lain diluar


2013, No.1233

63

angka kredit, apabila telah selesai menjalani pembebasan sementara, mengajukan usul pengangkatan kembali dengan melampirkan: 1) Fotokopi keputusan pembebasan sementara; 2) Fotokopi

keputusan

pengangkatan

dalam

jabatan/pangkat

terakhir; 3) Fotokopi PAK terakhir sebelum bebas sementara; 4) Fotokopi HAPAK terakhir sebelum bebas sementara; dan atau 5) Fotokopi surat keputusan/keterangan bahwa yang bersangkutan telah diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau 6) Fotokopi surat keputusan/keterangan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada unit kerjanya semula; atau 7) Fotokopi surat keputusan/keterangan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani tugas diluar jabatan Paramedik Veteriner dan telah ditugaskan kembali pada unit kerjanya semula; atau 8) Fotokopi surat keputusan/keterangan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani tugas belajar dan telah ditugaskan kembali pada unit kerjanya semula. 3. Prosedur Pengangkatan Kembali sebagai Paramedik Veteriner a. Sekretariat Tim Penilai memantau hasil PAK Paramedik Veteriner yang bebas sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; b. Ketua

Sekretariat

Tim

Penilai

setelah meneliti,

memeriksa

kelengkapan dan kebenaran persyaratan yang ditentukan, segera menginformasikan daftar pejabat fungsional yang akan diangkat


2013, No.1233

64

kembali kepada: 1)

Sekretaris Ditjen/Badan untuk diusulkan kepada Kepala Biro yang membidangi kepegawaian dan diproses penetapan surat pengangkatan kembali bagi Paramedik Veteriner dilingkungan Kementerian Pertanian, dengan tembusan Pimpinan Unit Kerja pejabat fungsional yang bersangkutan.

2)

Pejabat eselon II pada unit kerja peternakan dan kesehatan hewan pada Pemerintah Daerah Provinsi untuk diusulkan kepada Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian Provinsi dan diproses penetapan surat pengangkatan kembali bagi Paramedik Veteriner dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan tembusan Pimpinan Unit Kerja pejabat fungsional yang bersangkutan.

3)

Pejabat eselon II pada unit kerja peternakan dan kesehatan hewan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk diusulkan kepada Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota dan diproses penetapan surat pengangkatan kembali bagi Paramedik

Veteriner

dilingkungan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota, dengan tembusan Pimpinan Unit Kerja pejabat fungsional yang bersangkutan. c. Keputusan pengangkatan kembali (asli) disampaikan kepada Paramedik Veteriner yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai prosedur yang berlaku. 4. Paramedik Veteriner yang bebas sementara karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Paramedik Veteriner dapat melaksanakan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan sepanjang memperoleh penugasan dari pimpinan unit kerjanya.


2013, No.1233

65

5. Alur Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Paramedik Veteriner dapat dilihat pada Lampiran II – G. 6. Contoh pengangkatan kembali dapat dilihat pada Lampiran IX. C. PEMBERHENTIAN 1. Pejabat yang Berwenang Pejabat

yang

berwenang

menetapkan

keputusan

pemberhentian

Paramedik Veteriner, yaitu: a. Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan pemberhentian Paramedik Veteriner Pusat. b. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan pemberhentian Paramedik Veteriner Daerah Provinsi. c. Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan pemberhentian Paramedik Veteriner Daerah Kabupaten/ Kota. 2. Hal-Hal

yang

Menyebabkan

Pemberhentian

sebagai

Paramedik

Veteriner Pemberhentian dari jabatan Paramedik Veteriner dilakukan apabila: a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, tidak dapat memenuhi paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Paramedik Veteriner Penyelia,

pangkat

Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan


2013, No.1233

66

pangkat. d. Tidak memperoleh sertifikat diklat dasar fungsional di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan, serta pengamanan produk hewan setelah 3 (tiga) tahun diangkat sebagai Paramedik Veteriner melalui pengangkatan pertama kali. 3. Prosedur Pemberhentian dari Jabatan Paramedik Veteriner a. Sekretariat Tim Penilai menginventarisir Paramedik Veteriner yang belum

mengirimkan

DUPAK/memenuhi

syarat

kenaikan

setelah meneliti,

memeriksa

jabatan/pangkat; b. Ketua

Sekretariat

Tim

Penilai

kelengkapan dan kebenaran berkas segera menginformasikan daftar pejabat fungsional yang akan diberhentikan kepada: 1) Sekretaris Ditjen/Badan untuk diusulkan kepada Kepala Biro yang membidangi kepegawaian dan diproses penetapan surat pemberhentian

bagi

Paramedik

Veteriner

dilingkungan

Kementerian Pertanian, dengan tembusan Pimpinan Unit Kerja pejabat fungsional yang bersangkutan. 2) Pejabat eselon II pada unit kerja peternakan dan kesehatan hewan pada Pemerintah Daerah Provinsi untuk diusulkan kepada Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian Provinsi dan diproses penetapan surat pemberhentian bagi Paramedik Veteriner dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan tembusan Pimpinan Unit Kerja pejabat fungsional yang bersangkutan. 3) Pejabat eselon II pada unit kerja peternakan dan kesehatan hewan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk diusulkan kepada Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota


2013, No.1233

67

dan diproses penetapan surat pemberhentian bagi Paramedik Veteriner dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan tembusan Pimpinan Unit Kerja pejabat fungsional yang bersangkutan. c. Usulan pemberhentian dilampiri dengan: 1) Fotokopi surat keputusan kepangkatan terakhir; 2) Fotokopi surat keputusan jabatan terakhir sebagai Paramedik Veteriner; 3) Fotokopi PAK/HAPAK terakhir; dan 4) Fotokopi: a) Keputusan hukuman disiplin tingkat berat dan telah memperoleh ketetapan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat; atau b) Rekomendasi dari Ketua Sekretariat Tim Penilai bahwa Paramedik

Veteriner

yang

bersangkutan

tidak

dapat

memperoleh angka kredit yang dipersyaratkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan; d. Keputusan pemberhentian (asli) disampaikan kepada Paramedik Veteriner yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerja. 4. Ketentuan lain a. Paramedik Veteriner yang diberhentikan dari jabatannya, dapat dinaikkan pangkat secara reguler, apabila: 1)

Pangkat yang bersangkutan masih dalam batas jenjang pangkat berdasarkan pendidikannya;

2)

Paling kurang 2 (dua) tahun setelah keputusan pemberhentian; dan


2013, No.1233

3)

68

Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

b. Paramedik Veteriner yang diberhentikan dari jabatannya, tidak dapat diangkat kembali sebagai Paramedik Veteriner. 5. Alur Pemberhentian dari Jabatan Paramedik Veteriner dapat dilihat pada Lampiran II – H. 6. Contoh pemberhentian dapat dilihat pada lampiran IX.


69

2013, No.1233

BAB VII PENUTUP 1.

Petunjuk teknis merupakan acuan bagi Paramedik Veteriner, tim penilai, pejabat penetap, pengelola kepegawaian, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

2.

Paramedik Veteriner dapat melakukan konfirmasi hasil penilaian kepada Sekretariat Tim Penilai.

3.

Petunjuk teknis ini bersifat dinamis dan akan disempurnakan apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional Paramedik Veteriner.

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO


2013, No.1233

70


71

2013, No.1233


2013, No.1233

72


73

2013, No.1233


2013, No.1233

74

LAMPIRAN III – A PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 111/Permentan/OT.140/10/2013 TANGGAL : 9 Oktober 2013

FORMULIR A LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN ..................................................................... 1.

Paramedik Veteriner

..

a. Nama/NIP

:

......................................................................................

b. Pangkat/Golongan

:

.....................................................................................

c. Jabatan

:

.....................................................................................

d. Unit Kerja

:

.....................................................................................

2.

Dasar Pelaksanaan

:

.....................................................................................

3.

Nama Kegiatan

:

......................................................................................

4.

Pelaksanaan Kegiatan

:

......................................................................................

a. Waktu Pelaksanaan

: ........................................................................................

b. Tempat/Lokasi

:

......................................................................................

Hasil Pekerjaan

:

......................................................................................

5.

Mengetahui

.............., tanggal ..................

Pimpinan Unit Kerja atau

Paramedik Veteriner

Pejabat yang ditunjuk

(...................................)

(...................................)

Catatan : Laporan hasil pekerjaan dilampirkan dengan identitas penyusunnya


2013, No.1233

75

LAMPIRAN III – B PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 111/Permentan/OT.140/10/2013 TANGGAL : 9 Oktober 2013

FORMULIR B SURAT KETERANGAN

Panitia penyelenggara ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... menerangkan bahwa Paramedik Veteriner:

dengan

a.

Nama

:

...............................................................................................

b.

NIP

:

...............................................................................................

c.

Pangkat/ Golongan

:

...............................................................................................

d.

Jabatan

:

...............................................................................................

e.

Unit Kerja

:

...............................................................................................

ini

Telah melakukan kegiatan ....................................................................................................... sebagai .................................................................................................................................... pada tanggal ....................................................... di .............................................................. ................................................................................................................................................ Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sesuai keperluannya.

...................., tanggal .................. Penyelenggara

(.....................................................)


2013, No.1233

76

LAMPIRAN III – C PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 111/Permentan/OT.140/10/2013 TANGGAL : 9 Oktober 2013

FORMULIR C SURAT KETERANGAN

Panitia penyelenggara ................................................................................................................................................................ .................................................................................. dengan ini menerangkan bahwa Paramedik Veteriner: a.

Nama

:

...............................................................................................

b.

NIP

:

...............................................................................................

c.

Pangkat/ Golongan

:

...............................................................................................

d.

Jabatan

:

...............................................................................................

e.

Unit Kerja

:

...............................................................................................

Telah melakukan kegiatan mengajar/melatih *) ....................................................................... selama ................. jam, pada tanggal ...................................................................................... di ............................................................................................................................................ Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sesuai keperluannya.

...................., tanggal .................. Penyelenggara

(.....................................................) *)

Coret yang tidak perlu Jadwal mengajar/melatih dilampirkan.


2013, No.1233

77

LAMPIRAN III – D PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 111/Permentan/OT.140/10/2013 TANGGAL : 9 Oktober 2013

FORMULIR D SURAT KETERANGAN Kami yang bertandatangan dibawah ini : a.

Nama

:

.........................................................................................

b.

NIP

:

.........................................................................................

c.

Pangkat/Golongan

:

.........................................................................................

d.

Jabatan

:

.........................................................................................

e.

Unit Kerja

:

.........................................................................................

Menerangkan bahwa Paramedik Veteriner: a.

Nama

:

.........................................................................................

b.

NIP

:

.........................................................................................

c.

Pangkat/Golongan

:

.........................................................................................

d.

Jabatan

:

.........................................................................................

e.

Unit Kerja

:

.........................................................................................

Telah melaksanakan kegiatan .................................................................................................. yang dilaksanakan tanggal ......................................... di .......................................................... Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sesuai keperluannya.

...................., tanggal .................. Pimpinan Unit Kerja

(.....................................................)


2013, No.1233

78

LAMPIRAN III – E PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 111/Permentan/OT.140/10/2013 TANGGAL : 9 Oktober 2013

FORMULIR E SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini ................................................................................... ................................................................................................................................................ menerangkan bahwa Paramedik Veteriner: a.

Nama

:

...............................................................................................

b.

NIP

:

...............................................................................................

c.

Pangkat/ Golongan

:

...............................................................................................

d.

Jabatan

:

...............................................................................................

e.

Unit Kerja

:

...............................................................................................

Adalah pengurus/anggota aktif Organisasi Profesi ................................................................... ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sesuai keperluannya.

...................., tanggal .................. Ketua Umum/pejabat yang ditunjuk

(.....................................................)


79

2013, No.1233

LAMPIRAN III – F PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 111/Permentan/OT.140/10/2013 TANGGAL : 9 Oktober 2013 FORMULIR F SURAT KETERANGAN Kami yang bertanda tangan di bawah ini : a. Nama : ............................................................................................... b. NIP : ............................................................................................... c. Pangkat/ Golongan : ............................................................................................... d. Jabatan : ............................................................................................... e. Unit Kerja : ............................................................................................... menerangkan bahwa Paramedik Veteriner: a. Nama : ............................................................................................... b. NIP : ............................................................................................... c. Pangkat/ Golongan : ............................................................................................... d. Jabatan : ............................................................................................... e. Unit Kerja : ............................................................................................... Telah melakukan kegiatan ....................................................................................................... dengan judul ........................................................................................................................... ................................................................................................................................................ dalam bentuk buku/majalah/naskah/makalah (terlampir) pada tanggal .................................. di............................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................ Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sesuai keperluannya. ...................., tanggal .................. Pimpinan Unit Kerja/Pejabat yang ditunjuk *) (.........................................................) *)

Coret yang tidak perlu


2013, No.1233

80


81

2013, No.1233


2013, No.1233

82


83

2013, No.1233


2013, No.1233

84


85

2013, No.1233


2013, No.1233

86


87

2013, No.1233


2013, No.1233

88


89

2013, No.1233


2013, No.1233

90


91

2013, No.1233


2013, No.1233

92


93

2013, No.1233


2013, No.1233

94


95

2013, No.1233


2013, No.1233

96


97

2013, No.1233


2013, No.1233

98


99

2013, No.1233


2013, No.1233

100


101

2013, No.1233


2013, No.1233

102


103

2013, No.1233


2013, No.1233

104


105

2013, No.1233


2013, No.1233

106


107

2013, No.1233


2013, No.1233

108


109

2013, No.1233


2013, No.1233

110


111

2013, No.1233


2013, No.1233

112


113

2013, No.1233


2013, No.1233

114


115

2013, No.1233


2013, No.1233

116


2013, No.1233

117

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN V – A SAMPAI DENGAN V – D DATA USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

NO. NOMOR KODE

URAIAN

1

2

3

1.

1)

Tulislah tanggal masa penilaian angka kredit (maksimal 18 bulan) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : TANGGAL MULAI PENILAIAN - Dihitung mulai tanggal 1 Juli (untuk penilaian bulan Januari) - Dihitung mulai tanggal 1 Desember (untuk penilaian bulan Juli) TANGGAL AKHIR PENILAIAN - Diakhiri tanggal 30 November (untuk penilaian bulan Januari) - Diakhiri tanggal 31 Mei (untuk penilaian bulan Juli)

2.

2)

Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil/Paramedik Veteriner yang diusulkan Penetapan Angka Kredit sesuai dengan yang tercantum dalam SK pengangkatan pertama sebagai CPNS.

3.

3)

Tulislah Nomor Induk Pegawai.

4.

4)

Tulislah Nomor Karpeg PNS yang bersangkutan.

5.

5)

Tulislah nama Kabupaten/Kota tempat kelahiran Pegawai Negeri Sipil/Paramedik Veteriner yang bersangkutan, serta tanggal, bulan dan tahun yang bersangkutan dilahirkan sesuai dengan SK CPNS.

6.

6)

Diisi dengan jenis kelamin.

7.

7)

Tulislah pendidikan sekolah yang tercantum dalam SK terakhir, atau Penetapan Angka Kredit terakhir yang bersangkutan.


2013, No.1233

118

8.

8)

Tulislah jabatan Pegawai Negeri Sipil/Paramedik Veteriner yang bersangkutan sesuai dengan SK terakhir/PAK terakhir yang bersangkutan serta terhitung mulai berlakunya jabatan Paramedik Veteriner yang bersangkutan.

9.

9)

Tulislah nama unit kerja yang bersangkutan.

10.

10)

Tulislah ijazah terakhir yang relevan untuk dinilai (bila ada) dan yang belum diberi angka kredit.

11.

11)

Tulislah pendidikan dan pelatihan yang diperoleh (sesuai dengan STTPL/Sertifikat) secara urut/berdasarkan urutan tanggal diperolehnya.

12.

12)

Tulislah pendidikan dan pelatihan prajabatan yang diperoleh.

13.

13)

Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur pendidikan.

14.

14)

Tulislah prestasi yang dicapai Paramedik Veteriner dalam kegiatan persiapan sesuai dengan bukti fisik yang ada.

15.

15)

Tulislah prestasi yang dicapai Paramedik Veteriner dalam kegiatan pengembangan profesi sesuai dengan bukti fisik yang ada.

16.

16)

Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama (tanpa memperhitungkan jumlah angka kredit dari unsur pendidikan).

17.

17)

Tulislah butir kegiatan penunjang yang dilaksanakan atau prestasi yang dicapai sesuai dengan bukti fisik yang ada.

18.

18)

Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur penunjang kegiatan Paramedik Veteriner.

19.

19)

Tulislah butir kegiatan yang dilaksanakan pada jenjang jabatan diatas/dibawah sesuai dengan bukti fisik yang ada

20.

20)

Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang kegiatan Paramedik Veteriner.


119

2013, No.1233

21.

21)

Cantumkan nama berkas-berkas yang dilampirkan dalam Data Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

22.

22)

Tulislah nama kota, tanggal dan tahun pembuatan DUPAK, nama lengkap dan NIP Pegawai Negeri Sipil/Paramedik Veteriner.

23.

23)

Diisi catatan pejabat pengusul, tempat, tanggal dan tahun pengusulan serta nama dan NIP pejabat pengusul.

24.

24)

Diisi catatan anggota Tim Penilai, tempat, tanggal dan tahun penilaian serta nama dan NIP anggota Tim Penilai (Penilai I dan II)

25.

25)

Diisi catatan Ketua Tim Penilai, tempat, tanggal dan tahun penilaian serta nama dan NIP Ketua Tim Penilai.


2013, No.1233

120


121

2013, No.1233


2013, No.1233

122

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN VI DATA USUL DAN PENILAIAN

NO.

NOMOR KODE

URAIAN

1

2

3

1.

1)

Tulislah nama Pegawai Negeri Sipil/Paramedik Veteriner yang diusulkan Penetapan Angka Kredit sesuai dengan yang tercantum dalam SK pengangkatan pertama sebagai CPNS.

2.

2)

Tulislah Nomor Induk Pegawai.

3.

3)

Tulislah Nomor Karpeg PNS yang bersangkutan.

4.

4)

Tulislah tempat dan tanggal lahir PNS yang bersangkutan.

5.

5)


6.

6)

Tulislah pendidikan sekolah yang tercantum dalam SK terakhir, atau Penetapan Angka Kredit terakhir yang bersangkutan.

7.

7)

Tulislah jabatan Pegawai Negeri Sipil/Paramedik Veteriner yang bersangkutan sesuai dengan SK terakhir/PAK terakhir yang bersangkutan serta terhitung mulai berlakunya jabatan Paramedik Veteriner yang bersangkutan.

8.

8)

Tulislah nama lengkap unit kerja yang bersangkutan.

9.

9)

Tulislah secara lengkap, jelas dan benar alamat kantor sesuai dengan data yang lama.

10.

10)

Tulis nomor urut unsur, sub unsur dan butir kegiatan yang sesuai dengan DUPAK yang diusulkan Paramedik Veteriner yang bersangkutan.

11.

11)

Tulislah butir kegiatan yang dilaksanakan Paramedik Veteriner yang bersangkutan dari unsur utama sampai unsur penunjang secara berurutan berdasarkan DUPAK.


123

2013, No.1233

12.

12)

Tulislah angka kredit setiap butir kegiatan yang dilaksanakan Paramedik Veteriner yang bersangkutan sesuai dengan yang tertuang dalam DUPAK.

13.

13)

Tulislah angka kredit yang sesuai untuk prestasi Paramedik Veteriner yang diajukan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Penilai I).

14.

14)

Tulislah angka kredit yang sesuai untuk prestasi Paramedik Veteriner yang diajukan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Penilai II).

15.

15)

Kolom keterangan tuliskan (apabila perlu) penjelasan terhadap prestasi Paramedik Veteriner yang dinilai tersebut. Misalnya bukti fisik tidak terlampir atau tidak sah.

16.

16)

Tulislah nama kota, tanggal, dan tahun dilaksanakan penilaian oleh Penilai I dan Penilai II.

17.

17)

Tulislah nama lengkap Penilai I.

18.

18)

Tulislah nama lengkap Penilai II.


2013, No.1233

124

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 111/Permentan/OT.140/10/2013 TANGGAL : 9 Oktober 2013 HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT PARAMEDIK VETERINER *) NOMOR : …………………………. 1)

Instansi : Masa Penilaian : Tanggal ............. s/d Tanggal …….. Tahun ……….

I

II

KETERANGAN PERORANGAN 1 N a m a 2 NIP 3 Nomor Seri KARPEG 4 Jenis Kelamin 5 Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya 6 Jabatan Fungsional /TMT 7 Unit kerja PENETAPAN ANGKA KREDIT

2)

3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

LAMA BARU UNSUR UTAMA A 1) Pendidikan Formal 2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat 3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Tingkat III B Persiapan C Pelaksanaan D Pengembangan Profesi - Karya Tulis Ilmiah - Non Karya Tulis Ilmiah Jumlah Unsur Utama 2 UNSUR PENUNJANG PARAMEDIK VETERINER Penunjang kegiatan Paramedik Veteriner Jumlah Unsur Penunjang JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG III BELUM DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN…………. / PANGKAT…................................................................................. 20) TMT…………………........................................................................................................ 21)

JUMLAH

1

Ditetapkan di Pada tanggal Ketua Tim Penilai,

10) 11)

12) 13) 14) 15)

16) 17) 18) 19)

: :

--------------------------------NIP.

22)

23)

TEMBUSAN disampaikan kepada : 1. Paramedik Veteriner yang bersangkutan; 2. Pimpinan Unit Kerja Paramedik Veteriner yang bersangkutan 3. Sekretaris Unit Kerja yang bersangkutan; 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 5. Kepala Biro Kepegawaian instansi yang bersangkutan. *) Coret yang tidak perlu


2013, No.1233

125

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN VII HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT

NO. NOMOR KODE

URAIAN

1

2

3

1.

1)

Tulislah Nomor Penilaian Angka Kredit.

2.

2)

TANGGAL MULAI PENILAIAN a. Bagi Paramedik Veteriner yang belum pernah mendapat Penetapan Angka Kredit dihitung sejak ditetapkannya/ berlangsungnya Inpassing. b. Bagi Paramedik Veteriner yang sudah mempunyai Penetapan Angka Kredit (PAK), masa penilaian dihitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal/masa penilaian terakhir yang pernah diusulkan. TANGGAL AKHIR MASA PENILAIAN Maksimal satu tahun terakhir terhitung dari tanggal mulai penilaian yang diusulkan

3.

3)

Tulislah nama Paramedik Veteriner yang bersangkutan.

4.

4)

Tulislah NIP Paramedik Veteriner yang bersangkutan.

5.

5)

Tulislah Nomor bersangkutan.

6.

6)


7.

7)

Tulislah pendidikan sekolah tertinggi terakhir Paramedik Veteriner sesuai DUPAK.

8.

8)

Tulislah jabatan Pegawai Negeri Sipil/ Paramedik Veteriner yang bersangkutan sesuai dengan SK terakhir dan mulai berlakunya jabatan tersebut.

9.

9)


Karpeg

Paramedik Veteriner

yang


2013, No.1233

10.

10)

126

Tulislah angka kredit dari unsur pendidikan sekolah yang diperoleh Paramedik Veteriner dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Kolom terakhir (Jumlah) tidak diisi.

11.

11)

Tulislah angka kredit dari unsur pendidikan dan pelatihan yang diperoleh ParamedikVeteriner dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Kolom terakhir (Jumlah) tidak diisi.

12.

12)

Tulislah angka kredit dari unsur pendidikan dan pelatihan Prajabatan yang diperoleh Paramedik Veteriner dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Kolom terakhir (Jumlah) tidak diisi.

13.

13)

Tulislah angka kredit dari unsur kegiatan persiapan yang diperoleh Paramedik Veteriner dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Jumlah kolom terakhir (angka kredit untuk kenaikan pangkat) tidak diisi.

14.

14)

Tulislah angka kredit dari unsur kegiatan pelaksanaan yang diperoleh Paramedik Veteriner dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Jumlah kolom terakhir (angka kredit untuk kenaikan pangkat) tidak diisi.

15.

15)

Tulislah angka kredit dari unsur pengembangan profesi yang diperoleh Paramedik Veteriner dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Jumlah kolom terakhir (angka kredit untuk kenaikan pangkat) tidak diisi.


2013, No.1233

127

16.

16)

Merupakan penjumlahan dari kolom-kolom unsur utama. Isikan kolom terakhir dengan jumlah sebesar 80% dari jumlah angka kredit kumulatif yaitu jumlah minimal yang harus dikumpulkan untuk diusulkan kenaikan pangkat/jabatannya.

17.

17)

Tulislah angka kredit dari unsur penunjang yang diperoleh Paramedik Veteriner dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Kolom terakhir (jumlah) tidak diisi.

18.

18)

Tulislah jumlah angka kredit dari unsur penunjang.

19.

19)

Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang.

20.

20)

Tulislah jabatan Paramedik Veteriner yang sesuai dan atau pangkat dan golongan yang sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dengan melihat komposisi unsur utama dan unsur penunjang seperti pada tabel angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat ParamedikVeteriner (Lampiran II, III dan IV Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2013).

21.

21)

Tulislah terhitung mulai pangkat/jabatan tersebut.

22.

22)

Tulislah nama kota dan tanggal penetapan angka kredit tersebut yang merupakan tanggal ditandatanganinya formulir oleh Ketua Tim Penilai.

23.

23)

Tulislah nama dan NIP Ketua Tim Penilai.

tanggal

berapa

kenaikan


2013, No.1233

128

LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 111/Permentan/OT.140/10/2013 TANGGAL : 9 Oktober 2013 PENETAPAN ANGKA KREDIT PARAMEDIK VETERINER *) NOMOR : …………………………. 1)

Instansi :

I

II

Masa Penilaian : Mulai tanggal ............ s/d ...……. 2) Tahun 20………………….

KETERANGAN PERORANGAN 1 N a m a 2 NIP 3 Nomor Seri KARPEG 4 Jenis Kelamin 5 Pendidikan yang Diperhitungkan Angka Kreditnya 6 Jabatan Fungsional /TMT 7 Unit kerja PENETAPAN ANGKA KREDIT 1

3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) LAMA

BARU

JUMLAH

UNSUR UTAMA A 1) Pendidikan Formal

10)

2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat

11)

3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan B C D

III

12) 13) 14) 15)

Persiapan Pelaksanaan Pengembangan Profesi

- Karya Tulis Ilmiah - Non Karya Tulis Ilmiah Jumlah Unsur Utama 16) 2 UNSUR PENUNJANG KEGIATAN PARAMEDIK VETERINER Penunjang kegiatan Paramedik Veteriner 17) Jumlah Unsur Penunjang 18) JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG 19) DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN............................. /PANGKAT……………….... 20) TMT…....................................................................... 21) Ditetapkan di : 22) Pada tanggal : Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, ---------------------------------------NIP.

23)

ASLI disampaikan dengan hormat kepada : Kepala BKN atau Kepala Kantor Wilayah BKN di ……….............. 24) TEMBUSAN disampaikan kepada : 1. Paramedik Veteriner yang bersangkutan; 2. Pimpinan Unit Kerja Paramedik Veteriner yang bersangkutan; 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 5. Kepala Biro Kepegawaian Instansi yang bersangkutan. *) Coret yang tidak perlu


2013, No.1233

129

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN VIII PENETAPAN ANGKA KREDIT

NO. NOMOR KODE

URAIAN

1

2

3

1.

1)

Tulislah Nomor Penetapan Angka Kredit.

2.

2)

TANGGAL MULAI PENILAIAN a. Bagi Paramedik Veteriner yang belum pernah mendapat Penetapan Angka Kredit dihitung sejak ditetapkannya/ berlangsungnya Inpassing. b. Bagi Paramedik Veteriner yang sudah mempunyai Penetapan Angka Kredit (PAK), masa penilaian dihitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal/masa penilaian terakhir yang pernah diusulkan. TANGGAL AKHIR MASA PENILAIAN Maksimal satu tahun terakhir terhitung dari tanggal mulai penilaian yang diusulkan

3.

3)

Tulislah nama Paramedik Veteriner yang bersangkutan.

4.

4)

Tulislah NIP Paramedik Veteriner yang bersangkutan.

5.

5)

Tulislah Nomor bersangkutan.

6.

6)


7.

7)

Tulislah pendidikan sekolah tertinggi terakhir Paramedik Veteriner sesuai PAK.

8.

8)

Tulislah jenjang jabatan Pegawai Negeri Sipil/Paramedik Veteriner yang bersangkutan sesuai dengan SK terakhir dan mulai berlakunya jabatan tersebut.

9.

9)


Karpeg

Paramedik

Veteriner

yang


2013, No.1233

10.

10)

130

Tulislah angka kredit dari unsur pendidikan sekolah yang diperoleh Paramedik Veteriner dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Kolom terakhir (Jumlah) tidak diisi.

11.

11)

Tulislah angka kredit dari unsur pendidikan dan pelatihan yang diperoleh Paramedik Veteriner dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Kolom terakhir (Jumlah) tidak diisi.

12.

12)

Tulislah angka kredit dari unsur pendidikan dan pelatihan Prajabatan yang diperoleh Paramedik Veteriner dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Kolom terakhir (Jumlah) tidak diisi.

13.

13)

Tulislah angka kredit dari unsur persiapan yang diperoleh Paramedik Veteriner dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Jumlah kolom terakhir (angka kredit untuk kenaikan pangkat) tidak diisi.

14.

14)

Tulislah angka kredit dari unsur pelaksanaan yang diperoleh Paramedik Veteriner dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Jumlah kolom terakhir (angka kredit untuk kenaikan pangkat) tidak diisi.

15.

15)

Tulislah angka kredit dari unsur pengembangan profesi yang diperoleh Paramedik Veteriner dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Jumlah kolom terakhir (angka kredit untuk kenaikan


2013, No.1233

131

pangkat) tidak diisi. 16.

16)

Merupakan penjumlahan dari kolom-kolom unsur utama. Isikan kolom terakhir dengan jumlah sebesar 80% dari jumlah angka kredit kumulatif yaitu jumlah minimal yang harus dikumpulkan untuk diusulkan kenaikan pangkat/jabatannya.

17.

17)

Tulislah angka kredit dari unsur penunjang yang diperoleh Paramedik Veteriner dalam masa penilaian sebelumnya sesuai dengan surat keputusan penetapan angka kredit terakhir dan perolehan dalam masa sekarang. Jumlah kolom terakhir (angka kredit untuk kenaikan pangkat) tidak diisi.

18.

18)

Tulislah jumlah angka kredit dari unsur penunjang.

19.

19)

Tulislah jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang.

20.

20)

Tulislah jabatan Paramedik Veteriner yang sesuai dan atau pangkat dan golongan yang sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dengan melihat komposisi unsur utama dan unsur penunjang seperti pada tabel angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Paramedik Veteriner (Lampiran II, III dan IV Peraturan MENPAN Nomor 53 Tahun 2012).

21.

21)

Tulislah terhitung mulai pangkat/jabatan tersebut.

22.

22)

Tulislah nama kota dan tanggal penetapan angka kredit tersebut yang merupakan tanggal ditandatanganinya formulir oleh Ketua Tim Penilai.

23.

23)

Tulislah nama dan NIP menetapkan angka kredit.

24)

24)

Tulislah nama dan alamat Kantor BKN/Kanreg BKN yang bersangkutan.

tanggal

Pejabat

berapa

yang

kenaikan

berwenang


2013, No.1233

132

LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 111/Permentan/OT.140/10/2013 TANGGAL : 9 Oktober 2013 1. Contoh Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Paramedik Veteriner yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki : Sdr. Imam Sumiko pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1-04-2006 menduduki jabatan kepala seksi Pelayanan Operasional Karantina Hewan, diangkat dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner jenjang Pelaksana terhitung mulai tanggal 1-06-2008 dengan angka kredit sebesar 80, mengingat jabatan Sdr. Imam Sumiko, lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana yaitu 1-06-2008 sampai dengan 31-05-2013 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan sesuai pangkat yang dimiliki yakni Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan angka kredit paling kurang 100, maka Ketua Sekretariat Tim Penilai akan menginformasikan kepada Sekretaris Badan Karantina, selanjutnya diusulkan kepada Kepala Biro yang membidangi kepegawaian untuk memproses pembebasan sementara TMT 1-6-2013. 2. Contoh Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Penyelia, pangkat Penata Tingkat 1, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Paramedik Veteriner yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir:


133

2013, No.1233

Sdr. Marpaung, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1-10-2007, bekerja pada Dinas Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi. Terhitung mulai tanggal 1-12-2009 yang bersangkutan diangkat dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan dengan angka kredit sebesar 155, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan yaitu 1-12-2009 sampai dengan 30-11-2014 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata, golongan ruang III/c dengan angka kredit paling kurang 200, maka Ketua Sekretariat Tim Penilai Provinsi akan menginformasikan kepada Pejabat Eselon II yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi, selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian pada Pemerintah Daerah Provinsi untuk memproses pembebasan sementara TMT 1-12-2009. 3. Contoh Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Paramedik Veteriner yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir: Sdr. Ning Tyas, A.Md pejabat fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, terhitung mulai tanggal 1-4-2005. Yang bersangkutan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pengatur, golongan ruang II/c terhitung mulai tanggal 1-04-2008 dengan angka kredit sebesar 62. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Paramedik Veteriner Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c yaitu 1-4-2008 sampai dengan 31-03-2013 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dengan angka kredit paling kurang 80, maka Ketua Sekretariat Tim Penilai Kementerian akan menginformasikan kepada Sekretaris Badan Karantina Pertanian, selanjutnya diusulkan kepada Kepala Biro yang membidangi kepegawaian untuk memproses pembebasan sementara TMT 1-4-2013.


2013, No.1233

134

4. Contoh Paramedik Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok : Sdr. Martuti, A.Md, pejabat fungsional Paramedik Veteriner Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, bekerja pada Direktorat Kesehatan Hewan, terhitung mulai tanggal 1-4-2011. Yang bersangkutan setiap tahun wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Paramedik Veteriner Penyelia. Apabila yang bersangkutan pada tanggal 31-3-2012 tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 10 (sepuluh) dari tugas pokok Paramedik Veteriner Penyelia, maka Ketua Sekretariat Tim Penilai akan menginformasikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, selanjutnya diusulkan kepada Kepala Biro yang membidangi kepegawaian untuk memproses pembebasan sementara TMT 1-4-2012. 5. Contoh Paramedik Veteriner yang diangkat kembali karena telah memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk naik jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi sampai batas waktu yang ditentukan bagi Medik Veteriner yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki : Merujuk contoh 1, Sdr. Imam Sumiko terhitung mulai tanggal 1-6-2013 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana, maka paling lambat tanggal 31-5-2014 yang bersangkutan harus memperoleh penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi. Apabila yang bersangkutan telah memperoleh penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, maka Ketua Sekretariat Tim Penilai akan menginformasikan kepada Sekretaris Badan Karantina Pertanian untuk diusulkan kepada Kepala Biro yang membidangi kepegawaian untuk memproses pengangkatan kembali TMT 1-6-2014. 6. Contoh Paramedik Veteriner yang diangkat kembali karena telah memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk naik jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi sampai batas waktu yang ditentukan bagi Paramedik Veteriner yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir :


135

2013, No.1233

Merujuk contoh 2, Sdr. Marpaung terhitung mulai tanggal 1-12-2009 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan, maka paling lambat tanggal 30-10-2010 yang bersangkutan harus memperoleh penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi. Apabila yang bersangkutan telah memperoleh penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka Ketua Sekretariat Tim Penilai Provinsi akan menginformasikan kepada Pejabat Eselon II yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi untuk diusulkan kepada Pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian pada Pemerintah Daerah Provinsi untuk memproses pengangkatan kembali TMT 1-12-2010. 7. Contoh Paramedik Veteriner yang diangkat kembali karena telah memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk naik jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi sampai batas waktu yang ditentukan bagi Paramedik Veteriner yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir : Merujuk contoh 3, Sdr. Ning Tyas, A.Md terhitung mulai tanggal 1-4-2013 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana, maka paling lambat tanggal 31-3-2014 yang bersangkutan harus memperoleh penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi. Apabila yang bersangkutan telah memperoleh penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka Ketua Sekretariat Tim Penilai Kementerian akan menginformasikan kepada Sekretaris Badan Karantina Pertanian, selanjutnya diusulkan kepada Kepala Biro yang membidangi kepegawaian untuk memproses pengangkatan kembali TMT 1-4-2014. 8. Contoh Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang diangkat kembali karena telah memenuhi paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok & pengembangan profesi : Merujuk contoh 4, apabila Sdr. Martuti, A.Md, terhitung mulai tanggal 1-42012 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Paramedik Veteriner Penyelia, maka paling lambat tanggal 31-3-2013 yang bersangkutan harus memperoleh penetapan angka kredit paling kurang 10 (sepuluh) dari tugas


2013, No.1233

136

pokok Paramedik Veteriner Penyelia. Apabila yang bersangkutan telah memperoleh penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka Ketua Sekretariat Tim Penilai Kementerian akan menginformasikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, selanjutnya diusulkan kepada Kepala Biro yang membidangi kepegawaian untuk memproses pengangkatan kembali TMT 14-2013. Untuk tahun berikutnya Sdr. Martuti, A.Md diwajibkan mengumpulkan paling kurang 10 (sepulug) angka kredit dari tugas pokok Paramedik Veteriner Penyelia. 9. Contoh Paramedik Veteriner yang diberhentikan dari jabatannya, apabila: a.

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Paramedik Veteriner yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki: Merujuk contoh 1, Sdr. Imam Sumiko, terhitung mulai tanggal 1-6-2013 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Paramedik Veteriner jenjang Pelaksana belum memperoleh penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, maka Ketua Sekretariat Tim Penilai Provinsi akan menginformasikan kepada Sekretaris Badan Karantina Pertanian, selanjutnya diusulkan kepada Kepala Biro yang membidangi kepegawaian untuk memproses pemberhentian TMT 1-62014.

b. dalam

jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Paramedik Veteriner yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir: Merujuk contoh 2, Sdr. Marpaung terhitung mulai tanggal 1-12-2009 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan belum memperoleh penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka Ketua Sekretariat Tim Penilai Provinsi akan mengusulkan kepada Pejabat Eselon II yang


137

2013, No.1233

membidangi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi, selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian pada Pemerintah Daerah Provinsi untuk memproses pemberhentian 1-122010. c.

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Paramedik Veteriner yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir: Merujuk contoh 3, Sdr. Ning Tyas, A.Md terhitung mulai tanggal 1-42013 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana belum memperoleh angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka Ketua Sekretariat Tim Penilai Kementerian akan menginformasikan kepada Sekretaris Badan Karantina Pertanian, selanjutnya diusulkan kepada Kepala Biro yang membidangi kepegawaian untuk memproses pemberhentian TMT 1-42014.

d.

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi bagi Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d: Merujuk contoh 4, Sdr. Martuti, A.Md, terhitung mulai tanggal 1-4-2012 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Paramedik Veteriner Penyelia, tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Paramedik Veteriner, maka Ketua Sekretariat Tim Penilai akan menginformasikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, selanjutnya diusulkan kepada Kepala Biro yang membidangi kepegawaian untuk memproses pemberhentian TMT 1-4-2013.


PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents