Pertimbangan Teknis Perlindungan Kawasan Nilai Konservasi Tinggi Sungai Besar-Pelang, Kabupaten Ketapang Hasil survei Nilai Konservasi Tinggi, yang dilakukan Fauna flora International di Kabupaten Ketapang, khususnya di Blok Pelang-Sungai Besar menunjukkan terdapat 2 jenis diantaranya yaitu orangutan (Pongo pygmaeus wurmbii) dan kelempiau (Hylobates albibabris) masuk kategori spesies yang terancam punah (Endangered), dan terdapat banyak fauna mamalia, burung, ampibi dan reptil, merupakan spesies yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi. Hasil interpretasi peta dan pengecekan lapangan terhadap kedalaman gambut menunjukkan lebih dari 85% kawasan Blok Pelang-Sungai Besar memiliki kedalaman lebih dari 3 meter. Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang saat ini tengah mengembangan kebijakan daerah untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan melalui revisi RTRWK, kajian lingkungan hidup strategis, penetapan kawasan strategis daerah, dan upaya memberikan legalitas kepada inisiatif masyarakat untuk melakukan perlindungan hutan di wilayah APL. Dalam kerangka ini pemda Ketapang bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan berbagai kajian untuk mengatasi persoalan kebijakan yang sudah terlanjur dikeluarkan namun masih dimungkinkan upaya perbaikan, sehingga kepentingan ekonomi dan lingkungan dapat berjalan seiring.
1.
Gambaran Umum Ketapang Kabupaten Ketapang, dengan luas sekitar 3.590.900 hektar, berada pada dua bentang alam, yakni bentang alam hutan gambut dataran rendah di sepanjang pantai barat Ketapang dan Pegunungan Schwanner di sepanjang perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kedua bentang alam ini sangat penting keberadaannya dalam mendukung dan menjaga kualitas lingkungan daerah hulu dan hilir Kabupaten Ketapang. Kondisi hutan di kedua bentang ini relatif utuh dan terjaga. Bagi penduduk Ketapang, keutuhan dua bentang tersebut penting sebagai penyangga dalam menghadapi perubahan iklim yang sering berubah secara ekstrim. Dalam pengelolaan kawasan di kedua bentang tersebut penting mempertimbangkan aspek kelestarian ekosistem mengingat pada undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa setiap wilayah kabupaten atau kota harus memiliki atau 1
menyediakan ruang terbuka hijau setidaknya 30% dari total wilayah kabupaten. Sejalan dengan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2007, pasal 9, pasal 53, memberikan penegasan mengenai perlindungan kawasan bentang alam yang memiliki keunikan dan keanekaragaman hayati tinggi untuk dilindungi sebagai Kawasan Strategis Nasional. Pada penjelasannya UU No. 26 tahun 2007, dinyatakan bahwa penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan. Termasuk dalam kawasan lindung adalah: (a) kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya, antara lain kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan resapan air. a.
Ketapang dan Perubahan iklim Pemerintah pusat dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca telah mengeluarkan Perpres nomor 61 tahun 2011, tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), di dalamnya Pemerintah Indonesia sampai tahun 2020 berkomitmen menurunkan 26% emisi melalui skema pendanaan APBN dan APBD. Sedangkan jika dengan bantuan asing, target penurunan emisi menjadi 41%. Aksi mitigasi akan dilaksanakan di lima bidang prioritas (Pertanian, Kehutanan dan Lahan Gambut, Energi dan Transportasi, Industri, Pengelolaan Limbah) serta kegiatan Pendukung lainnya. Kebijakan ini tentunya perlu dukungan dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia, salah satunya Kabupaten Ketapang yang secara aktual masih memiliki areal hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan yang ditetapkan sebagai hutan. Dalam mendukung kegiatan mitigasi GRK dan memberikan payung aktifitas teknis, dikeluarkan Perpres nomor 71 tahun 2011 tentang penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca nasional, dimana gubernur dan bupati dan turut terlibat dalam mendukung upaya mitigasi GRK melalui inventarisasi GRK dengan menggunakan pembiayaan dari APBN maupun APBD. Berkenaan dengan Perpres 61 tahun 2011, Kabupaten Ketapang menduduki posisi penting dengan bentang alam hutan gambut dataran rendah. Kebijakan daerah sebelum tahun 2011 telah mengalokasi cukup banyak lahan gambut ini untuk perkebunan besar. Mengantisipasi 2
Perpres tersebut, saat ini Pemda Ketapang bekerjasama dengan pihak pemilik hak perkebunan, perguruan tinggi dan LSM untuk mengidentifikasi dan merencanakan pengelolaan kawasan gambut dan hutan dan Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi untuk tidak dibuka dan dikelola dengan baik agar dapat mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Bentuk-bentuk kerjasama yang akan dikembangkan terus didiskusikan agar tidak merugikan kepentingan investasi bersamaan dengan kepentingan konservasi ekosistem penting bagi kehidupan. b.
Kebijakan Kawasan Strategis Daerah Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa kegiatan penataan ruang wilayah harus mengakomodir Kawasan Strategis Nasional untuk mendukung pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup agar dapat mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional, ekonomi, sosial budaya, dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan. Berkenaan dengan kebijakan tersebut Ketapang sedang mempertimbangkan untuk mengalokasikan beberapa wilayah di kabupatennya untuk ditetapkan sebagai kawasan strategis daerah.
Untuk pengelolaan bentang alam hutan gambut dataran rendah di
sepanjang pantai barat kabupaten, terus diupayakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk tidak membuka gambut dalam dan merencanakan pengelolaan koridor satwa dari bagian selatan sampai ke bagian utara. Pengembangan berbagai skema untuk perlindungan gambut dan NKT ini terus didiskusikan bersama parapihak untuk dijadikan kebijakan daerah. c.
Inisiatif masyarakat dan daerah untuk perlindungan Kajian terhadap perlindungan kawasan gambut dan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di Kabupaten Ketapang ini difokuskan di blok Sungai Besar-Pelang. Bagi masyarakat setempat dan sekitar blok kawasan tersebut, Inisiatif perlindungan kawasan hutan tujuan utamanya mempertahankan kawasan hutan di wilayah APL untuk perlindungan 3
terhadap bencana banjir, kekeringan, pengairan lahan pertanian, penyediaan air bersih, menjaga kesinambungan hasil hutan kayu dan non kayu dan aktivitas yang berkaitan dengan adat budaya setempat. Masyarakat didampingi FFI dan forum Hutan Desa telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya: pemetaan partisipatif, pelatihan & pemahaman REDD, pelatihan inventarisasi Nilai Konservasi Tinggi (HCV), carbon accounting, patroli hutan partisipatif, pengembangan kelembagaan, kebun bibit rakyat, membentuk lembaga kelola tingkat desa, melakukan inventarisasi keanekargaman hayati, bekerjasama dengan pihak swasta pemilik HGU untuk pengelolaan HCV di wilayah HGU, dan zonasi kawasan hutan. 2.
Penggunaan Kawasan Aktual Berdasarkan data penutupan lahan tahun 2003 dan tahun 2009, telah terjadi penurunan penutupan lahan di wilayah APL, HPK dan HPT.
Di tahun-tahun yang akan datang
percepatan penurunan tutupan lahan akan dipercepat dengan semakin tingginya permintaan lahan untuk industri perkebunan dan lahan pertanian. Menurut penelitian, yang dipimpin oleh Kim Carlson dari Yale dan Stanford University, berdasarkan pada survei sosial ekonomi yang komprehensif, citra satelit resolusi tinggi dan pemetaan karbon di Ketapang. konversi 280.000 ha dari satu juta ha tanah masyarakat tahun 2020 hampir tak terelakkan. Kasus yang paling mungkin adalah 35 persen dari seluruh lahan masyarakat akan dibuka sawit dalam tahun 2020. Untuk itu, kebijakan daerah untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan sedang diupayakan Pemda Ketapang melalui revisi RTRWK, kajian lingkungan hidup strategis, penetapan kawasan strategis daerah, dan upaya memberikan legalitas kepada inisiatif masyarakat untuk melakukan perlindungan hutan di wilayah APL.
4
Status Kawasan Hutan
Penutupan APL
Lahan
2003
HP 2009
HPK
2003
2009
HPT
2003
2009
Grand
Grand
Total*
Total*
2003
2009
(2003)
(2009)
Primary Forest
132.94
132.18
16,998.68
15,345.95
65.80
111,081.40
103,162.67
294,236.72
285,806.45
Secondary Forest
67,938.09
64,855.23
106,996.13
105,013.64
37,807.80
41,454.21
385,667.87
392,226.64
674,252.51
691,460.23
Peat Forest
72,976.40
72,246.63
130,833.31
156,014.83
53,040.91
46,959.83
237.78
147.70
292,822.39
299,653.46
Mangrove Forest
4,782.13
Grand Total
145,829.56
88,479.84
496,987.05
495,537.00
4,291.38
307.49
245.49
56.58
141,525.41
255,135.61
276,619.91
90,905.29
5,146.20
4,536.87
1,266,457.82
1,281,457.00
Sumber : Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak, Kementerian Kehutanan, 2003 dan 2009. Keterangan: *) Termasuk Hutan Lindung, Taman Nasional dan Hutan, Produksi Terbatas
3.
Identifikasi keanekaragaman hayati di Blok Hutan Sungai Besar-Pelang Hasil identifikasi lapangan yang dilakukan sejak tahun 2010 hingga 2011 di desa Pelang, Sungai Besar dan Pematang Gadung, yang dilakukan bersama dengan tim ahli dari Universitas Tanjungpura, diperoleh informasi mengenai kekayaan keanekaragaman hayati dan kedalaman gambut. Hasil pengukuran kedalaman gambut diperoleh informasi, bahwa kedalaman kubah gambut di beberapa titik di wilayah 3 desa tersebut mencapai 19 meter. Selama survei keanekaragaman hayati dilakukan, berhasil diidentifikasi 6 jenis hewan yang memiliki nilai konservasi tinggi yaitu, orangutan (Pongo pygmaeus wurmbii), Bekantan (Nasalis larvatus) yang sangat mudah ditemui pada pagi dan sore hari di sepanjang Sungai Kepuluk, adalah: Kelempiau (Hylobates albibabris), buaya senyulong (Tomistoma schlegelii), dan bangau storm (Ciconia stromi). Keenam jenis satwa tersebut merupakan jenis yang terancam punah (endangered). Secara keseluruhan, dari survei yang dilakukan, kawasan ini tercatat 38 jenis mamalia, 150 jenis burung,
dan 33 jenis ampibi dan reptil, diantaranya
41, 63% nya atau 92 jenis
merupakan spesies yang memiliki nilai konservasi tinggi, yang terdiri dari 23 jenis mamalia, 60 jenis burung, dan 9 jenis ampibi dan reptil. Kekayaan fauna lain yang berhasil dicatat selama periode survei yaitu keanekaragaman jenis ikan lokal, dimana setidaknya terdapat 50 jenis ikan berdasarkan nama lokal tercatat di kawasan blok hutan Sungai Besar-Pelang. Beberapa jenis ikan tersebut merupakan jenis yang memiliki nilai ekonomis dan menjadi salah satu sumber protein bagi masyarakat, seperti ikan tapah, ikan baung, ikan, dan lainnya yang masih masyarakat tangkap. 5
6
4.
Identifikasi kondisi dan kedalaman gambut di Blok Hutan Sungai Besar-Pelang Lahan gambut memiliki sifat unik dan rentan, namun mempunyai peran penting, kemampuan gambut dalam menahan air berkisar antara 300-800 bobot keringnya.
Kemampuan ini
sangat berguna dalam mencegah banjir, kekeringan, sekaligus melindungi dari intrusi air laut. Hasil interpretasi peta dan pengecekan lapangan di blok Sungai Besar-Pelang disajikan dalam peta di bawah.
Hampir seluruh kawasan blok hutan Sungai Besar-Pelang merupakan
kawasan gambut dengan kedalaman antara 1 meter sampai dengan lebih dari 11 meter. Lebih kurang 90% wilayah ini memiliki kedalaman lebih dari 3 meter, dan ± 40% dari keseluruhan blok ini memiliki kedalaman antara 8-11 meter. Mengingat pada Keppres No 32 tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, dalam pasal 9, enyatakan, perlindungan terhadap kawasan bergambut dimaksudkan untuk melindungi hidrologi wilayah, yang berfungsi sebagai penambat air, pencegah banjir serta melindungi ekosistem yang khas di kawasan bersangkutan.
Dan pada pasal 10, kriteria
kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai dan rawa. Selain itu kesuburan tanah gambut rendah, miskin hara untuk tanaman. Kemasaman lahan gambut dapat mencapai 1-4 (pH lahan pertanian umumnya antara 6,0-6,5), karena rendahnya kandungan Ca dan Mg. Sementara kandungan pirit di lahan gambut yang dekat pantai atau dipengaruhi pasang surut, tinggi dengan logam besi dan almunium, bila teroksidasi menjadi racun bagi tanaman.
7
8
5.
Identifikasi kondisi sosial budaya Kearifan lokal dalam pengelolaan hutan ditunjukkan dengan kondisi hutan di daerah tersebut masih baik bila dibandingkan dengan daerah disekitarnya (dapat dilihat dari peta tutupan lahan). Ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hutan relatif rendah. Menurut penelitian UI tahun 2011, mata pencaharian utama masyarakat adalah nelayan-petani, selain itu sumber penghasilan (uang cash) dari pertambangan rakyat, menjadi buruh kebun, buruh pertambangan rakyat, atau mengambil kayu di hutan. Kesadaran masyarakat terhadap perlunya melindungi hutan dirasakan semenjak semakin besarnya resiko kekeringan, banjir dan kebakaran hutan. Ketergantungan masyarakat terhadap hutan terutama menyangkut kebutuhan sumber air bersih, pengairan sawah dan kebutuhan kayu untuk keperluan rumah tangga. Selain pentingnya jasa lingkungan penyedia dan pengendali air, masyarakat sudah mulai menyadari pengelolaan hutan yang baik akan memberi kesempatan lebih besar dalam memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan kayu secari lestari. Melalui pendampingan dan pelatihan, saat ini masyarakat mulai memetakan wilayah desa mereka dalam zona-zona pemanfaatan berdasarkan dengan kondisi faktual saat ini dan kemudian disesuaikan dengan perencanaan ruang desa yang mengakomodir kepentingankepentingan pelestarian hutan untuk perlindungan kehidupan mereka dan generasi penerus nantinya. Pengembangan kelembagaan dan aturan dalam pengelolaan hutan saat ini sedang dalam proses diskusi di masing-masing desa. Seluruh keputusan warga dalam pengelolaan hutan tersebut nantinya akan diperkuat dengan Perdes sesuai dengan tema-tema perihal yang akan diatur dalam Perdes.
9
6.
Rekomendasi di tiga lokasi Kalbar merupakan salah satu dari 9 provinsi prioritas strategi nasional penurunan emisi GRK, dan Kabupaten Ketapang mewujudkan komitmen ini melalui berbagai program yang sejalan, diantaranya telah menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis, membentuk Pilot Kesatuan Pengelolaan Hutan, memfasilitasi terbentuknya 6 Hutan Desa, pengembangan hutan kota & ekowisata, dan kebijakan-kebijakan lain untuk konservasi sumberdaya alam. Kabupaten Ketapang telah merencanakan penetapan Kawasan Strategis Daerah dalam struktur ruang kabupaten yang akan dikukuh dalam Perda Tata Ruang Kabupaten. Hasil survai NKT dan sosial di Blok Sungai Besar-Pelang akan menjadi salah satu plot contoh penetapan kawasan strategis daerah. Dari hasil survai dan analisis Nilai Konservasi tinggi dan kondisi sosial masyarakat blok Hutan Sungai Besar-Pelang, memiliki NKT sangat tinggi bahkan memiliki satwa yang terancam punah dan sebagian besar wilayah merupakan gambut dalam (lebih dari 3 meter). Selain itu dari sisi ketergantungan masyarakat terhadap jasa ekosistem hutan sangat tinggi untuk menghindari bencana alam, dan pada saat yang sama hutan dapat memberikan manfaat ekonomi langsung dalam pemenuhan kebutuhan kayu, hasil hutan non kayu, pengairan dan sumber ikan. Perlindungan hutan dengan skema yang ada selama ini tidak cukup efektif dan memerlukan biaya sangat mahal. Di sisi yang lain kebocoran akibat tidak efektifnya manajemen pengelola kawasan perlindungan terjadi karena tidak melibatkan masyarakat setempat yang sehari-hari berada di sekitar kawasan tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas, maka untuk ketiga lokasi direkomendasikan:
Menjadi kawasan lindung daerah, untuk perlindungan NKT, perlindungan gambut dalam, bentang alam dataran rendah dan perlindungan kepentingan sosial budaya masyarakat setempat.
Pengelolaan kawasan lindung tersebut oleh masyarakat. Masyarakat telah difasilitasi dan siap untuk mengelola kawasan tersebut sesuai dengan fungsi perlindungan.
10
7.
Tindak lanjut
Focus group discussion (FGD) parapihak berkepentingan untuk mendiskusi kemungkinan kerjasama dan pilihan-pilihan bentuk pengelolaan serta kebijakan daerah yang dapat memayungi perlindungan NKT.
Kajian Hukum (kebijakan) sebagai landasan legal untuk penetapan kebijakan daerah yang sesuai.
Pengembangan model pengelolaan NKT daerah yang dapat memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat dan pemerintah daerah sejalan dengan tujuan perlindungan kawasan NKT.
11
Pertimbangan Teknis Perlindungan Kawasan Nilai Konservasi Tinggi Blok Laman Satong Kabupaten Ketapang Hasil survei Nilai Konservasi Tinggi, yang dilakukan Fauna flora International di Kabupaten Ketapang, khususnya di Laman Satong menunjukkan terdapat 2 jenis diantaranya yaitu orangutan (Pongo pygmaeus wurmbii) dan kelempiau (Hylobates albibabris) masuk kategori spesies yang terancam punah (Endangered), dan terdapat banyak fauna mamalia, burung, ampibi dan reptile, merupakan spesies yang memiliki nilai konservasi tinggi. Desa Laman Satong saat telah dilelilingi kebun sawit. Masyarakat menginginkan sisa wilayah desa yang masih berhutan cukup baik menjadi hutan desa atau bentuk kelola masyarakat lainnya. Keberadaan hutan ini sangat penting bagi kehidupan ekonomi, tata air, maupun untuk kepentingan kelangsungan adat budaya yang sampai saat ini masih mereka terapkan. Pemerintah daerah Ketapang saat ini tengah mengembangan kebijakan daerah untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan melalui revisi RTRWK, kajian lingkungan hidup strategis, penetapan kawasan strategis daerah, dan upaya memberikan legalitas kepada inisiatif masyarakat untuk melakukan perlindungan hutan di wilayah APL. Dalam kerangka ini Pemda Ketapang bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan berbagai kajian untuk mengatasi persoalan kebijakan yang sudah terlanjur dikeluarkan namun masih dimungkinkan upaya perbaikan, sehingga kepentingan ekonomi dan lingkungan dapat berjalan seiring.
1.
Gambaran Umum Ketapang Kabupaten Ketapang, dengan luas sekitar 3.590.900 hektar, berada pada dua bentang alam, yakni bentang alam hutan gambut dataran rendah di sepanjang pantai barat Ketapang dan Pegunungan Schwanner di sepanjang perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kedua bentang alam ini sangat penting keberadaannya dalam mendukung dan menjaga kualitas lingkungan daerah hulu dan hilir Kabupaten Ketapang. Kondisi hutan di kedua bentang ini relatif utuh dan terjaga. Bagi penduduk Ketapang, keutuhan dua bentang tersebut penting sebagai penyangga dalam menghadapi perubahan iklim yang sering berubah secara ekstrim. Dalam pengelolaan kawasan di kedua bentang tersebut penting mempertimbangkan aspek kelestarian ekosistem mengingat pada undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang 1
Penataan Ruang, menyatakan bahwa setiap wilayah kabupaten atau kota harus memiliki atau menyediakan ruang terbuka hijau setidaknya 30% dari total wilayah kabupaten. Sejalan dengan ini, Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2007, pasal 9, pasal 53, memberikan penegasan mengenai perlindungan kawasan bentang alam yang memiliki keunikan dan keanekaragaman hayati tinggi untuk dilindungi sebagai Kawasan Strategis Nasional. Pada penjelasannya UU No. 26 tahun 2007, dinyatakan bahwa penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan. Termasuk dalam kawasan lindung adalah: (a) kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya, antara lain kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan resapan air. a.
Ketapang dan Perubahan iklim Pemerintah pusat dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca telah mengeluarkan Perpres nomor 61 tahun 2011, tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), di dalamnya Pemerintah Indonesia sampai tahun 2020 berkomitmen menurunkan 26% emisi melalui skema pendanaan APBN dan APBD. Sedangkan jika dengan bantuan asing, target penurunan emisi menjadi 41%. Aksi mitigasi akan dilaksanakan di lima bidang prioritas (Pertanian, Kehutanan dan Lahan Gambut, Energi dan Transportasi, Industri, Pengelolaan Limbah) serta kegiatan Pendukung lainnya. Kebijakan ini tentunya perlu dukungan dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia, salah satunya Kabupaten Ketapang yang secara aktual masih memiliki areal hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan yang ditetapkan sebagai hutan. Dalam mendukung kegiatan mitigasi GRK dan memberikan payung aktifitas teknis, dikeluarkan Perpres nomor 71 tahun 2011 tentang penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca nasional, dimana gubernur dan bupati dan turut terlibat dalam mendukung upaya mitigasi GRK melalui inventarisasi GRK dengan menggunakan pembiayaan dari APBN maupun APBD. Berkenaan dengan Perpres 61 tahun 2011, Kabupaten Ketapang menduduki posisi penting dengan bentang alam hutan gambut dataran rendah. Kebijakan daerah sebelum tahun 2011 2
telah mengalokasi cukup banyak lahan gambut ini untuk perkebunan besar. Mengantisipasi Perpres tersebut, saat ini Pemda Ketapang bekerjasama dengan pihak pemilik hak perkebunan, perguruan tinggi dan LSM untuk mengidentifikasi dan merencanakan pengelolaan kawasan gambut dan hutan dan Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi untuk tidak dibuka dan dikelola dengan baik agar dapat mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Bentuk-bentuk kerjasama yang akan dikembangkan terus didiskusikan agar tidak merugikan kepentingan investasi bersamaan dengan kepentingan konservasi ekosistem penting bagi kehidupan. b.
Kebijakan Kawasan Strategis Daerah Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa kegiatan penataan ruang wilayah harus mengakomodir Kawasan Strategis Nasional untuk mendukung pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup agar dapat mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional, ekonomi, social budaya, dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan. Berkenaan dengan kebijakan tersebut Ketapang sedang mempertimbangkan untuk mengalokasikan beberapa wilayah di kabupatennya untuk ditetapkan sebagai kawasan strategis daerah.
Untuk pengelolaan Bentang Alam hutan gambut dataran rendah di
sepanjang pantai barat kabupaten, terus diupayakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk tidak membuka gambut dalam dan merencanakan pengelolaan koridor satwa dari bagian selatan sampai ke bagian utara. Pengembangan berbagai skema untuk perlindungan gambut dan NKT ini terus didiskusikan bersama parapihak untuk dijadikan kebijakan daerah. c.
Inisiatif masyarakat dan daerah untuk perlindungan Kajian terhadap perlindungan kawasan gambut dan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di Kabupaten Ketapang ini difokuskan di blok APL Laman Satong.
3
Bagi masyarakat setempat dan sekitar blok kawasan tersebut, Inisiatif perlindungan kawasan hutan tujuan utamanya mempertahankan kawasan hutan di wilayah APL untuk mempertahan sumber kehidupan (lahan pertanian, dll), perlindungan terhadap bencana banjir, kekeringan, pengairan lahan pertanian, penyediaan air bersih, menjaga kesinambungan hasil hutan kayu dan non kayu dan aktivitas yang berkaitan dengan adat budaya setempat. Masyarakat Desa Laman Satong masih menerapkan adat budaya asli dalam kehidupan seharihari maupun dalam pengelolaan sumberdaya hutannya. Adat-istiadat dari acara orang menikah, melahirkan, meninggal, menanam dan memanen padi, atau membuka lahan pasti didahului dengan acara adat untuk memohon keselamatan dan berkah dari alam dan Tuhan. Untuk mempertahankan sisa kawasan hutan adat mereka, sampai saat ini sebagian besar masyarakat terus berusaha untuk menolak masuknya investasi perkebunan ataupun pertambangan. Resiko terhadap hilangnya sumber kehidupan yang mereka jalani selama turun menurun dan resiko hilangnya adat budaya karena hilangnya kawasan hutan yang menjadi pusat aktiviatas adat budaya, adalah alasan terkuat mengapa mereka ingin mempertahankan sisa hutan di wilayah desa Laman Satong. Di desa tersebut masyarakat didampingi FFI dan forum Hutan Desa telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya: pemetaan partisipatif, pelatihan & pemahaman REDD, pelatihan inventarisasi Nilai Konservasi Tinggi (HCV), carbon accounting, patroli hutan partisipatif, pengembangan kelembagaan, kebun bibit rakyat, membentuk lembaga kelola tingkat desa, melakukan inventarisasi keanekargaman hayati, bekerjasama dengan pihak swasta pemilik HGU untuk pengelolaan HCV di wilayah HGU, dan zonasi kawasan hutan.
2.
Penggunaan Kawasan Aktual Berdasarkan data penutupan lahan tahun 2003 dan tahun 2009, telah terjadi penurunan penutupan lahan di wilayah APL, HPK dan HPT.
Di tahun-tahun yang akan datang
percepatan penurunan tutupan lahan akan dipercepat dengan semakin tingginya permintaan lahan untuk industri perkebunan dan lahan pertanian. Menurut penelitian, yang dipimpin 4
oleh Kim Carlson dari Yale dan Stanford University, berdasarkan pada survei sosial ekonomi yang komprehensif, citra satelit resolusi tinggi dan pemetaan karbon di Ketapang. konversi 280.000 ha dari satu juta ha tanah masyarakat tahun 2020 hampir tak terelakkan. Kasus yang paling mungkin adalah 35 persen dari seluruh lahan masyarakat akan dibuka sawit dalam tahun 2020. Untuk itu, kebijakan daerah untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan sedang diupayakan Pemda Ketapang melalui revisi RTRWK, kajian lingkungan hidup strategis, penetapan kawasan strategis daerah, dan upaya memberikan legalitas kepada inisiatif masyarakat untuk melakukan perlindungan hutan di wilayah APL.
Status Kawasan Hutan
Penutupan APL
Lahan
2003
HP 2009
HPK
2003
2009
HPT
2003
2009
Grand
Grand
Total*
Total*
2003
2009
(2003)
(2009)
Primary Forest
132.94
132.18
16,998.68
15,345.95
65.80
111,081.40
103,162.67
294,236.72
285,806.45
Secondary Forest
67,938.09
64,855.23
106,996.13
105,013.64
37,807.80
41,454.21
385,667.87
392,226.64
674,252.51
691,460.23
Peat Forest
72,976.40
72,246.63
130,833.31
156,014.83
53,040.91
46,959.83
237.78
147.70
292,822.39
299,653.46
Mangrove Forest
4,782.13
Grand Total
145,829.56
88,479.84
496,987.05
495,537.00
4,291.38
307.49
245.49
56.58
141,525.41
255,135.61
276,619.91
90,905.29
5,146.20
4,536.87
1,266,457.82
1,281,457.00
Sumber : Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak, Kementerian Kehutanan, 2003 dan 2009. Keterangan: *) Termasuk Hutan Lindung, Taman Nasional dan Hutan, Produksi Terbatas
3.
Identifikasi keanekaragaman hayati Blok Hutan Laman Satong Hasil survei keanekaragaman hayati yang dilakukan sejak tahun 2010 hingga tahun 2012 di beberapa lokasi di kawasan ini, tercatat total sebanyak 30 jenis mamalia, 181 jenis burung, dan 45 jenis amfibi dan reptil. Berdasarkan spesies fauna yang tercatat, sebanyak 34,38% nya atau 88 jenis terdiri dari 17 jenis mamalia, 58 jenis burung, dan 13 jenis amfibi merupakan jenis yang memiliki nilai konservasi tinggi, yang dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah RI maupun peraturan perdagangan satwa internasional (CITES). 2 jenis diantaranya yaitu orangutan (Pongo pygmaeus wurmbii) dan kelempiau (Hylobates albibabris) masuk kategori spesies yang terancam punah (Endangered). Orangutan, dalam survei yang dilakukan ditemui di hutan rawa gambut Pal 6 Desa Riam Berasap, sedangkan kelempiau tercatat hampir di 5
seluruh lokasi survei. Selain itu, kedua jenis ini merupakan jenis yang endemik untuk Pulau Kalimantan atau hanya dapat ditemukan di Pulau Kalimantan. Sejumlah 13 jenis yang terdiri atas 6 jenis mamalia, 5 jenis burung, dan 2 jenis reptil merupakan jenis yang rentan punah (vulnerable). Dua jenis reptil yang rentan punah tersebut yaitu kura-kura (Cuora amboinensis), dan labi-labi (Amyda cartilaginea). Kedua jenis reptile ini juga merupakan jenis yang dilindungi oleh peraturan perdagangan satwa internasional CITES, yang keduanya dijumpai di Dusun Manjau.
6
7
4.
Identifikasi kedalaman Gambut Blok Hutan Laman Satong Hasil interpretasi peta dan pengecekan gambut di blok Laman Satong disajikan dalam peta di bawah. Seluruh kawasan blok kawasan ini merupakan gambut dengan kedalaman antara 1-2 meter.
Lahan gambut dengan kedalaman kurang dari 3 meter dapat dikelola untuk
keperluan pertanian, namun tetap harus memperhatikan karakteristik gambut. Sebagai misal perencanaan saluran irigasi dan saluran drainase harus dipersiapkan dengan baik agar tanaman dapat berkembang baik, ataupun dalam tata air tidak terjadi kekeringan di musim kemarau atau kebanjiran di musim hujan, selain itu juga menghindari terjadinya kebakaran lahan dan intrusi air laut. Namun dari sisi keanekargaman hayati (NKT) yang diulas pada bagian sebelumnya. Kawasan Blok Laman Satong merupakan habitat 2 jenis diantaranya yaitu orangutan (Pongo pygmaeus wurmbii) dan kelempiau (Hylobates albibabris) masuk kategori spesies yang terancam punah (Endangered). Berdasarkan spesies fauna yang tercatat, sebanyak 34,38% nya atau 88 jenis terdiri dari 17 jenis mamalia, 58 jenis burung, dan 13 jenis amfibi merupakan jenis yang memiliki nilai konservasi tinggi. Selain NKT, Lokasi Blok Laman Satong dilakukan kajian atas permintaan masyarakat setempat yang menginginkan kawasan ini dilindungi dengan kebijakan daerah.
8
9
5.
Identifikasi kondisi sosial di tiga lokasi Kearifan lokal dalam pengelolaan hutan di 3 lokasi ditunjukkan dengan kondisi hutan di daerah tersebut masih baik bila dibandingkan dengan daerah disekitarnya (dapat dilihat dari peta tutupan lahan). Ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hutan relatif cukup tinggi.
Lahan
pertanian dan hutan merupakan sumber utama untuk kelangsungan hidup. Padi ladang dan karet merupakan hasil utama untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Pada musim-musim
tertentu setelah membuka ladang dan masa panen, mengambil hasil hutan non kayu, seperti rotan, tanaman obat, madu, gaharu, buah-buahan merupakan kebiasaan turun temurun yang menjadi kegiatan rutin setiap tahun (musim). Kesadaran masyarakat terhadap perlunya melindungi hutan dirasakan semenjak semakin besarnya resiko kekeringan, banjir dan kebakaran hutan. Perubahan-perubahan iklim setempat ini mulai dirasakan semenjak semakin luasnya pembukaan lahan perkebunan dan pertambangan (?). Gagal panen dan kekeringan Ketergantungan masyarakat terhadap hutan terutama menyangkut kebutuhan sumber air bersih, pengairan sawah dan kebutuhan kayu untuk keperluan rumah tangga. Dalam siklus kehidupan dan kesehariannya masyarakat masih cukup kuat dipengaruhi oleh norma adat budaya. Rasa syukur atas kelahiran, perkawinan dan hasil panen yang bagus selalu diikuti dengan seremoni adat. Masyarakat masih menganggap bahwa mereka adalah bagian dari lingkungan (hutan). Menjaga hutan berarti menjaga kelangsungan hidup mereka dan generasi penerus, dan sebaliknya bila lingkungan rusak, kehidupan mereka juga terancam. Selain pentingnya hutan sebagai sumber hidup dan jasa lingkungan penyedia dan pengendali air, masyarakat sudah mulai menyadari pengelolaan hutan yang baik akan memberi kesempatan lebih besar dalam memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan kayu secari lestari.
10
Melalui pendampingan dan pelatihan, saat ini masyarakat mulai memetakan wilayah desa mereka dalam zona-zona pemanfaatan berdasarkan dengan kondisi faktual saat ini dan kemudian disesuaikan dengan perencanaan ruang desa yang mengakomodir kepentingankepentingan pelestarian hutan untuk perlindungan kehidupan mereka dan generasi penerus nantinya. Pengembangan kelembagaan dan aturan dalam pengelolaan hutan saat ini sedang dalam proses diskusi di masing-masing desa. Seluruh keputusan warga dalam pengelolaan hutan tersebut nantinya akan diperkuat dengan Perdes sesuai dengan tema-tema perihal yang akan diatur dalam Perdes. 6.
Rekomendasi Kalbar merupakan salah satu dari 9 provinsi prioritas strategi nasional penurunan emisi GRK, dan Kabupaten Ketapang mewujudkan komitmen ini melalui berbagai program yang sejalan, diantaranya telah menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis, membentuk Pilot Kesatuan Pengelolaan Hutan, memfasilitasi terbentuknya 6 Hutan Desa, pengembangan hutan kota & ekowisata, dan kebijakan-kebijakan lain untuk konservasi sumberdaya alam. Kabupaten Ketapang telah merencanakan penetapan Kawasan Strategis Daerah dalam struktur ruang kabupaten yang akan dikukuh dalam Perda Tata Ruang Kabupaten. Hasil survei NKT akan menjadi Blok Laman Satong sebagai salah satu plot contoh penetapan kawasan strategis daerah. Dari hasil survai dan analisis Nilai Konservasi tinggi Blok Laman Satong memiliki NKT sangat tinggi bahkan memiliki satwa yang terancam punah. Selain itu dari sisi ketergantungan masyarakat terhadap hutan dan jasa ekosistem hutan sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun jasa lingkungan menjaga keseimbangan tata air, dan pada saat yang sama hutan dapat memberikan manfaat ekonomi langsung dalam pemenuhan kebutuhan kayu, hasil hutan non kayu, pengairan dan sumber ikan.
11
Perlindungan hutan dengan skema yang ada selama ini tidak cukup efektif dan memerlukan biaya sangat mahal. Di sisi yang lain kebocoran akibat tidak efektifnya manajemen pengelola kawasan perlindungan terjadi karena tidak melibatkan masyarakat setempat yang sehari-hari berada di sekitar kawasan tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas, maka untuk ketiga lokasi direkomendasikan:
Menjadi kawasan Blok Laman Satong sebagai kawasan lindung daerah, untuk perlindungan NKT, bentang alam dataran rendah dan perlindungan kepentingan sosial budaya masyarakat setempat.
Menjadi hutan adat dengan tujuan perlindungan NKT dan adat budaya.
Pengelolaan kawasan lindung tersebut oleh masyarakat. Pembinaan dari pemerintah daerah dan pendampingan dari pihak lainnya (LSM & perusahaan setempat) diperlukan.
12
Pertimbangan Teknis Perlindungan Kawasan Nilai Konservasi Tinggi Blok Sungai Tolak-Sungai Satong, Kabupaten Ketapang Hasil survei Nilai Konservasi Tinggi, yang dilakukan Fauna flora International di Kabupaten Ketapang, khususnya di Blok Sungai tolak-Sungai Satong menunjukkan terdapat 2 jenis diantaranya yaitu orangutan (Pongo pygmaeus wurmbii) dan kelempiau (Hylobates albibabris) masuk kategori spesies yang terancam punah (Endangered), dan terdapat banyak fauna mamalia, burung, ampibi dan reptile, merupakan spesies yang memiliki nilai konservasi tinggi. Hasil interpretasi peta dan pengecekan lapangan terhadap kedalaman gambut menunjukkan lebih dari 85% kawasan Blok Pelang-Sungai Besar dan lebih dari 50% di Blok Sungai Tolak-Sungai Satong memiliki kedalaman lebih dari 3 meter. Pemerintah daerah Ketapang saat ini tengah mengembangan kebijakan daerah untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan melalui revisi RTRWK, kajian lingkungan hidup strategis, penetapan kawasan strategis daerah, dan upaya memberikan legalitas kepada inisiatif masyarakat untuk melakukan perlindungan hutan di wilayah APL. Dalam kerangka ini Pemda Ketapang bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan berbagai kajian untuk mengatasi persoalan kebijakan yang sudah terlanjur dikeluarkan namun masih dimungkinkan upaya perbaikan, sehingga kepentingan ekonomi dan lingkungan dapat berjalan seiring.
1.
Gambaran Umum Ketapang Kabupaten Ketapang, dengan luas sekitar 3.590.900 hektar, berada pada dua bentang alam, yakni bentang alam hutan gambut dataran rendah di sepanjang pantai barat Ketapang dan Pegunungan Schwanner di sepanjang perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kedua bentang alam ini sangat penting keberadaannya dalam mendukung dan menjaga kualitas lingkungan daerah hulu dan hilir Kabupaten Ketapang. Kondisi hutan di kedua bentang ini relatif utuh dan terjaga. Bagi penduduk Ketapang, keutuhan dua bentang tersebut penting sebagai penyangga dalam menghadapi perubahan iklim yang sering berubah secara ekstrim. Dalam pengelolaan kawasan di kedua bentang tersebut penting mempertimbangkan aspek kelestarian ekosistem mengingat pada undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang 1
Penataan Ruang, menyatakan bahwa setiap wilayah kabupaten atau kota harus memiliki atau menyediakan ruang terbuka hijau setidaknya 30% dari total wilayah kabupaten. Sejalan dengan ini, Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2007, pasal 9, pasal 53, memberikan penegasan mengenai perlindungan kawasan bentang alam yang memiliki keunikan dan keanekaragaman hayati tinggi untuk dilindungi sebagai Kawasan Strategis Nasional. Pada penjelasannya UU No. 26 tahun 2007, dinyatakan bahwa penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan. Termasuk dalam kawasan lindung adalah: (a) kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya, antara lain kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan resapan air. a.
Ketapang dan Perubahan iklim Pemerintah pusat dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca telah mengeluarkan Perpres nomor 61 tahun 2011, tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), di dalamnya Pemerintah Indonesia sampai tahun 2020 berkomitmen menurunkan 26% emisi melalui skema pendanaan APBN dan APBD. Sedangkan jika dengan bantuan asing, target penurunan emisi menjadi 41%. Aksi mitigasi akan dilaksanakan di lima bidang prioritas (Pertanian, Kehutanan dan Lahan Gambut, Energi dan Transportasi, Industri, Pengelolaan Limbah) serta kegiatan Pendukung lainnya. Kebijakan ini tentunya perlu dukungan dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia, salah satunya Kabupaten Ketapang yang secara aktual masih memiliki areal hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan yang ditetapkan sebagai hutan. Dalam mendukung kegiatan mitigasi GRK dan memberikan payung aktifitas teknis, dikeluarkan Perpres nomor 71 tahun 2011 tentang penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca nasional, dimana gubernur dan bupati dan turut terlibat dalam mendukung upaya mitigasi GRK melalui inventarisasi GRK dengan menggunakan pembiayaan dari APBN maupun APBD. Berkenaan dengan Perpres 61 tahun 2011, Kabupaten Ketapang menduduki posisi penting dengan bentang alam hutan gambut dataran rendah. Kebijakan daerah sebelum tahun 2011 2
telah mengalokasi cukup banyak lahan gambut ini untuk perkebunan besar. Mengantisipasi Perpres tersebut, saat ini Pemda Ketapang bekerjasama dengan pihak pemilik hak perkebunan, perguruan tinggi dan LSM untuk mengidentifikasi dan merencanakan pengelolaan kawasan gambut dan hutan dan Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi untuk tidak dibuka dan dikelola dengan baik agar dapat mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Bentuk-bentuk kerjasama yang akan dikembangkan terus didiskusikan agar tidak merugikan kepentingan investasi bersamaan dengan kepentingan konservasi ekosistem penting bagi kehidupan. b.
Kebijakan Kawasan Strategis Daerah Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa kegiatan penataan ruang wilayah harus mengakomodir Kawasan Strategis Nasional untuk mendukung pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup agar dapat mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional, ekonomi, social budaya, dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan. Berkenaan dengan kebijakan tersebut Ketapang sedang mempertimbangkan untuk mengalokasikan beberapa wilayah di kabupatennya untuk ditetapkan sebagai kawasan strategis daerah.
Untuk pengelolaan Bentang Alam hutan gambut dataran rendah di
sepanjang pantai barat kabupaten, terus diupayakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk tidak membuka gambut dalam dan merencanakan pengelolaan koridor satwa dari bagian selatan sampai ke bagian utara. Pengembangan berbagai skema untuk perlindungan gambut dan NKT ini terus didiskusikan bersama parapihak untuk dijadikan kebijakan daerah. c.
Inisiatif masyarakat dan daerah untuk perlindungan Kajian terhadap perlindungan kawasan gambut dan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di Kabupaten Ketapang ini difokuskan di blok Sungai Tolak-Sungai Satong.
3
Bagi masyarakat setempat dan sekitar blok kawasan tersebut, Inisiatif perlindungan kawasan hutan tujuan utamanya mempertahankan kawasan hutan di wilayah APL untuk perlindungan terhadap bencana banjir, kekeringan, pengairan lahan pertanian, penyediaan air bersih, menjaga kesinambungan hasil hutan kayu dan non kayu dan aktivitas yang berkaitan dengan adat budaya setempat. Di desa-desa sekitar Blok Sungai Tolak-Sungai Satong, masyarakat didampingi FFI dan Forum Hutan Desa telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya: pemetaan partisipatif, pelatihan & pemahaman REDD, pelatihan inventarisasi Nilai Konservasi Tinggi (HCV), carbon accounting, patroli hutan partisipatif, pengembangan kelembagaan, kebun bibit rakyat, membentuk lembaga kelola tingkat desa, melakukan inventarisasi keanekargaman hayati, bekerjasama dengan pihak swasta pemilik HGU untuk pengelolaan HCV di wilayah HGU, dan zonasi kawasan hutan. 2.
Penggunaan Kawasan Aktual Berdasarkan data penutupan lahan tahun 2003 dan tahun 2009, telah terjadi penurunan penutupan lahan di wilayah APL, HPK dan HPT.
Di tahun-tahun yang akan datang
percepatan penurunan tutupan lahan akan dipercepat dengan semakin tingginya permintaan lahan untuk industri perkebunan dan lahan pertanian. Menurut penelitian, yang dipimpin oleh Kim Carlson dari Yale dan Stanford University, berdasarkan pada survei sosial ekonomi yang komprehensif, citra satelit resolusi tinggi dan pemetaan karbon di Ketapang. konversi 280.000 ha dari satu juta ha tanah masyarakat tahun 2020 hampir tak terelakkan. Kasus yang paling mungkin adalah 35 persen dari seluruh lahan masyarakat akan dibuka sawit dalam tahun 2020. Untuk itu, kebijakan daerah untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan sedang diupayakan Pemda Ketapang melalui revisi RTRWK, kajian lingkungan hidup strategis, penetapan kawasan strategis daerah, dan upaya memberikan legalitas kepada inisiatif masyarakat untuk melakukan perlindungan hutan di wilayah APL.
4
Status Kawasan Hutan
Penutupan APL
Lahan
2003
HP 2009
HPK
2003
2009
2003
2009
Grand
Grand
HPT
Total*
Total*
2003
2009
(2003)
(2009)
Primary Forest
132.94
132.18
16,998.68
15,345.95
65.80
111,081.40
103,162.67
294,236.72
285,806.45
Secondary Forest
67,938.09
64,855.23
106,996.13
105,013.64
37,807.80
41,454.21
385,667.87
392,226.64
674,252.51
691,460.23
Peat Forest
72,976.40
72,246.63
130,833.31
156,014.83
53,040.91
46,959.83
237.78
147.70
292,822.39
299,653.46
Mangrove Forest
4,782.13
4,291.38
307.49
245.49
56.58
Grand Total
145,829.56
141,525.41
255,135.61
276,619.91
90,905.29
88,479.84
496,987.05
495,537.00
5,146.20
4,536.87
1,266,457.82
1,281,457.00
Sumber : Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak, Kementerian Kehutanan, 2003 dan 2009. Keterangan: *) Termasuk Hutan Lindung, Taman Nasional dan Hutan, Produksi Terbatas
3.
Survei Keanekargaman Hayati di Blok Sungai Tolak-Sungai Satong Berdasarkan hasil survei keanekaragaman hayati yang dilakukan pada tahun 2010 di kawasan hutan ini tercatat total sebanyak 18 jenis mamalia, 98 jenis burung, dan 16 jenis amfibi dan reptile; 34,85% nya atau 46 jenis terdiri dari 11 jenis mamalia, 32 jenis burung, dan 3 jenis amfibi merupakan jenis yang memiliki nilai konservasi tinggi. Terdapat 3 jenis merupakan jenis yang terancam punah (endangered) yaitu orangutan (Pongo pygmaeus wrumbii), kelempiau (Hylobates albibabris), dan kura – kura (Heosemys spinosa) dan sebanyak 5 jenis yang terdiri dari 3 jenis mamalia dan 2 jenis burung merupakan jenis yang rentan punah (vulnerable). Ditemui juga
jenis mamalia yang rentan punah di kawasan hutan ini yaitu
Tarsius (Tarsius bancanus).
5
6
4.
kondisi dan kedalaman gambut Blok blok Sungai Tolak-Sungai Satong Hasil interpretasi peta dan pengecekan lapangan di blok Sungai Tolak-Sungai Satong disajikan dalam peta di bawah.
Seluruh kawasan blok kawasan ini merupakan gambut dengan
kedalaman antara 1 meter sampai dengan lebih dari 11 meter. Lebih kurang 50% wilayah ini memiliki kedalaman lebih dari 3 meter, dan ± 30% dari keseluruhan blok ini memiliki kedalaman antara 8-11 meter. Seperti pembahasan sebelumnya, Mengingat pada Kepres No 32 tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, kawasan lahan dengan kedalaman gambut lebih dari 3 meter tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak sejalan atau mengganggu fungsi perlindungan ekosistem gambut dalam. 5.
Identifikasi kondisi sosial di tiga lokasi Kearifan lokal dalam pengelolaan hutan ditunjukkan dengan kondisi hutan di daerah tersebut masih baik bila dibandingkan dengan daerah disekitarnya (dapat dilihat dari peta tutupan lahan). Ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hutan relatif rendah. Menurut penelitian UI tahun 2011, mata pencaharian utama masyarakat adalah nelayan-petani, selain itu sumber penghasilan (uang cash) dari pertambangan rakyat, menjadi buruh kebun atau mengambil kayu di hutan. Kesadaran masyarakat terhadap perlunya melindungi hutan dirasakan semenjak semakin besarnya resiko kekeringan, banjir dan kebakaran hutan. Ketergantungan masyarakat terhadap hutan terutama menyangkut kebutuhan sumber air bersih, pengairan sawah dan kebutuhan kayu untuk keperluan rumah tangga. Selain pentingnya jasa lingkungan penyedia dan pengendali air, masyarakat sudah mulai menyadari pengelolaan hutan yang baik akan memberi kesempatan lebih besar dalam memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan kayu secari lestari.
7
Melalui pendampingan dan pelatihan, saat ini masyarakat di 3 lokasi desa mulai memetakan wilayah desa mereka dalam zona-zona pemanfaatan berdasarkan dengan kondisi faktual saat ini dan kemudian disesuaikan dengan perencanaan ruang desa yang mengakomodir kepentingan-kepentingan pelestarian hutan untuk perlindungan kehidupan mereka dan generasi penerus nantinya. Pengembangan kelembagaan dan aturan dalam pengelolaan hutan saat ini sedang dalam proses diskusi di masing-masing desa. Seluruh keputusan warga dalam pengelolaan hutan tersebut nantinya akan diperkuat dengan Perdes sesuai dengan tema-tema perihal yang akan diatur dalam Perdes.
6.
Rekomendasi di tiga lokasi Kalbar merupakan salah satu dari 9 provinsi prioritas strategi nasional penurunan emisi GRK, dan Kabupaten Ketapang mewujudkan komitmen ini melalui berbagai program yang sejalan, diantaranya telah menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis, membentuk Pilot Kesatuan Pengelolaan Hutan, memfasilitasi terbentuknya 6 Hutan Desa, pengembangan hutan kota & ekowisata, dan kebijakan-kebijakan lain untuk konservasi sumberdaya alam. Kabupaten Ketapang telah merencanakan penetapan Kawasan Strategis Daerah dalam struktur ruang kabupaten yang akan dikukuh dalam Perda Tata Ruang Kabupaten. Hasil survai NKT dan sosial di Blok Sungai Tolak-Sungai Satong akan menjadi salah satu plot contoh penetapan kawasan strategis daerah. Dari hasil survai dan analisis Nilai Konservasi tinggi dan kondisi sosial masyarakat di Blok Sungai Tolak-Sungai Satong memiliki NKT sangat tinggi bahkan memiliki satwa yang terancam punah dan pada saat yang sama sebagian besar wilayahnya merupakan gambut dalam (lebih dari 3 meter). Selain itu dari sisi ketergantungan masyarakat terhadap jasa ekosistem hutan sangat tinggi untuk menghindari bencana alam, dan pada saat yang sama hutan dapat memberikan manfaat ekonomi langsung dalam pemenuhan kebutuhan kayu, hasil hutan non kayu, pengairan dan sumber ikan.
8
Perlindungan hutan dengan skema yang ada selama ini tidak cukup efektif dan memerlukan biaya sangat mahal. Di sisi yang lain kebocoran akibat tidak efektifnya manajemen pengelola kawasan perlindungan terjadi karena tidak melibatkan masyarakat setempat yang sehari-hari berada di sekitar kawasan tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas, maka untuk ketiga lokasi direkomendasikan:
Menjadi kawasan lindung daerah, untuk perlindungan NKT, perlindungan gambut dalam, bentang alam dataran rendah dan perlindungan kepentingan sosial budaya masyarakat setempat.
Pengelolaan kawasan lindung tersebut oleh masyarakat. Masyarakat di blok tersebut telah difasilitasi dan siap untuk mengelola kawasan tersebut sesuai dengan fungsi perlindungan.
7.
Tindak lanjut
Focus group discussion (FGD) parapihak berkepentingan untuk mendiskusi kemungkinan kerjasama dan pilihan-pilihan bentuk pengelolaan serta kebijakan daerah yang dapat memayungi perlindungan NKT.
Kajian Hukum (kebijakan) sebagai landasan legal untuk penetapan kebijakan daerah yang sesuai.
Pengembangan model pengelolaan NKT daerah yang dapat memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat dan pemerintah daerah sejalan dengan tujuan perlindungan kawasan NKT.
9
