Pertemuan ke: 03
KEBIJAKAN FISKAL POLITIK KEUANGAN NEGARA (3 SKS) Pengampu: Miftah Adhi Ikhsanto, S.IP, MiOP Amirudin, S.IP, M.Ec.Dev Alamat: Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Jl. Sosio-Justisia, Bulaksumur,Yogyakarta – INDONESIA 55281 1
Telp. 0274-563362 ext: 212
Kebijakan fiskal y Adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk
memperbaiki kondisi perekonomian melalui pengeluaran (spending) dan perpajakan (taxation) atau kombinasi keduanya. y Dengan kata lain dalam Kebijakan Fiskal pemerintah mengendalikan pengeluaran ( G ) dan penerimaan ( T ) .
2
1
Pengeluaran Pemerintah (Government Spending) 1.
Pengeluaran Belanja Pemerintah: y Yaitu semua pengeluaran pemerintah secara langsung
menerima balas jasa atas pengeluaran tersebut y Contoh: pembayaran gaji PNS, pembelian barang/jasa 2.
Transfer Pemerintah y Yaitu semua pengeluaran pemerintah secara tidak
langsung menerima balas jasa atas pengeluaran tersebut y Contoh: sumbangan bencana alam, pemberian beasiswa
3
Jenis Kebijakan Fiskal
Defisit
Berimbang
Kebijakan Fiskal
Surplus
4
2
Kebijakan Defisit y Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat/Daerah
5
dapat menjalankan anggaran defisit sesuai dengan keadaan keuangan dan perekonomian yang dihadapinya. y Agar defisit anggaran tidak membawa dampak negatif terhadap kestabilan ekonomi makro dalam jangka pendek dan jangka menengah, baik defisit maupun total pinjaman tersebut perlu dikendalikan. y Sesuai kaidah-kaidah yang baik dalam bidang pengelolaan fiskal, jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi paling tinggi 3% (tiga persen) dari PDB (PP No 23 tahun 2003)
y untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya
dapat bersumber dari: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, 2. pencairan dana cadangan, 3. hasil penjualan kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, 4. penerimaan pinjaman atau penerimaan piutang. 1.
6
3
Kebijakan Surplus y diutamakan untuk :
pembayaran pokok utang, 2. penyertaan modal (investasi), 3. pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain 4. pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial: 1.
diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan instansi yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebu
7
Strategi Kebijakan Fiskal Kebijakan FIskal
Expansionary Fiscal Policy
Untuk mengurangi tingkat Pengangguran, dengan cara: •Menambah pengeluaran pemerintah •Mengurangi pajak
Contractionary Fiscal Policy
Untuk mengurangi tingkat inflasi, dengan cara: •Mengurangi pengeluaran pemerintah •Meningkatkan pajak
8
4
Pajak y pungutan oleh negara/daerah; y kepada rakyat (yang wajib); y berdasarkan undang-undang; y untuk mengisi kas negara/daerah; y dapat dipaksakan (ada sanksi); y tanpa harus memberikan imbalan (kontra prestasi)
yang langsung.
Pajak vs Retribusi? 9
TAX (PAJAK)
- RETRIBUSI
y Konstribusi Masyarakat
y Konstribusi/pungutan
y Pungutan pemerintah
y Pemungut bisa pemerintah,
y Tanpa imbalan langsung
y Imbalan langsung
Dalam Membiayai Negara Yang Ditentukan Dengan UU kepada masyarakat yang wajib membayar sesuai UU yang berlaku
kepada seseorang/ masyarakat atas suatu jasa atau pemanfaatan institusi tertentu, swasta yang ditunjuk
10
5
PenentuanTarif Pajak (Model Leviathan)
Model Leviathan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah tidak harus dicapai dengan mengenakan tarif pajak yang terlalu tinggi, tetapi dengan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dikombinasikan dengan struktur pajak yang meminimalkan penghindaran pajak dan respon harga dan kuantitas barang terhadap pengenaan pajak sedemikian rupa, maka akan dicapai Total Penerimaan Maksimum.
Tarif Pajak Daerah
X5 X4 X3 X2 X1 Y1
Y2 Y3
11
Contoh: KONDISI EKONOMI APBN 2011 (Anggaran Rp1.086.369.587.745.000 dan Belanja Rp1.202.046.214.828.000) Defisit Rp115,6 T
FISKAL
KONDISI MONETER
y Target pertumbuhan Ek turun dari 6%
y Untuk penangkal dampak
Æ5% y Pd saat yang sama Pemerintah juga mengalami penurunan penerimaan pajak Rp54 triliun, y Akibat perubahan asumsi makro tersebut, penerimaan negara diperkirakan akan mengalami penurunan sebanyak Rp104,4 T, sementara belanja negara tetap sebesar Rp 1,202 Kuadriliun sehingga defisit anggaran naik menjadi Rp220 triliun
krisis keuangan global, beberapa paket kebijakan akan dikeluarkan diantaranya menurunkan tingkat suku bunga kredit sebagai stimulus utama penggerak lajunya dunia usaha dari 13% menjadi 10 %
12
6
y Dari penjelasan diatas, kemudian muncul y y y
y y
pertanyaan: sebetulnya kebijakan apakah yang paling menentukan bagi suatu negara? Apakah kebijakan moneternya ataupun fiskalnya? Apakah kebijakan moneter harus lebih mendominasi atau justru kebijakan fiskalnya yang lebih berperan? Atau justru kedua-duanya harus berjalan seiring? Kemudian faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar bahwa kebijakan moneter akan lebih efektif dibandingkan kebijakan fiskal ataupun sebaliknya ?
13
y Secara teoritis efektivitas kebijakan fiskal dan
moneter di suatu negara ditentukan oleh sistem nilai tukar negaranya serta sistem aliran devisa luar negeri. y Pada suatu negara yang menganut sistem fixed
exchange rate dan sistem aliran devisa terkendali, kebijakan fiskal efektif meningkatkan pendapatan nasional dibandingkan kebijakan moneter. y Sementara di negara lain yang menganut sistem nilai tukar yang flexibel serta aliran valuta asing yang bebas, kebijakan moneter akan lebih efektif mengendalikan perekonomian dibandingkan kebijakan fiskal. 14
7
