Perspektif Sosiologi tentang Kurikulum

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 17, Nomor 2, Maret 2011

Perspektif Sosiologi tentang Kurikulum Rakhmat Hidayat Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta

Abstrak: Tujuan kajian ini dimaksudkan untuk menjelaskan pemikiran empat sosiolog yaitu Pierre Bourdieu, Michael W. Apple, Henry Giroux dan Carlos Alberto Torres tentang kurikulum dan menjelaskan definisi kurikulum dalam perspektif sosiologis. Metodologi yang digunakan adalah melakukan kajian pustaka dari buku-buku yang ditulis oleh empat sosiolog tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa: 1) negara menjalankan praktek kekuasaannya melalui penggunaan seperangkat mekanisme wacana yaitu dengan pembentukan teks-teks pendidikan untuk menghasilkan berbagai kepatuhan berupa nilai, cara pandang dunia, dan sebagainya. Kurikulum sebagai bentuk kekuasaan digunakan negara dalam memproduksi berbagai cara pandang dunia yang harus sejalan dengan cara pandang negara dan 2) kurikulum merupakan sebuah ruang dimana para agen dengan kepentingan dan modalnya yang berbedabeda saling bertarung untuk memperjuangkan posisi, pengaruh, prestis dan kedudukan. Perlu dilakukan diskusi dan kajian lebih mendalam tentang kurikulum dalam berbagai aspek. Selama ini kajian tentang kurikulum lebih banyak ditekankan pada kajian pedagogik yang lebih menempatkan kurikulum sebagai kajian mikro. Kata kunci: kurikulum, sosiologi, kontestasi, dan kekuasaan Abstract: This article aims to explain the thinking of four sociologist:Pierre Bourdieu, Michael W. Apple, Henry Giroux and Carlos Alberto Torres about the curriculum and explains the definition of curriculum in sociological perspective. The methodology used is by conducting literature review of books written by the four sociologists. There are two important conclusions in this paper (1) states practice a set of mechanisms of power through the use of discourse that is by forming educational texts to produce a variety of compliance in the form of values, worldview, and so forth. Curriculum as a form of state power is used in producing various world outlook which should be in line with the state perspective, (2) curriculum is a space where the agents with the interests and different capital fight each other to fight for position, influence, prestige and position. Need to do more in-depth discussion and review of curriculum in various aspects. The on putting pedagogical studies curriculum as a micro study. So far, the study of curriculum has been emphasizing more. Key words: curriculum, sociology, contestation, and power

Pendahuluan

dengan pasar atau modal sangat berpengaruh.

Kurikulum adalah jantung pendidikan. Pendapat

Aspek kedualah yang menkonfirmasikan bahwa

ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan

kurikulum menjadi sangat strategis dalam level

kurikulum dalam ranah pendidikan nasional, karena

makro.

kurikulum sangat mewarnai konstruksi dan wajah

Diskusi tentang kurikulum selalu menarik dikaji

pendidikan suatu masyarakat. Kurikulum bukan

seiring dengan pergantian kekuasaan.

sekadar menyangkut substansi dan instruksional

sebelum Indonesia merdeka, problem kurikulum

pembelajaran yang bermain di level mikro, tetapi

sudah menjadi hal serius dalam bidang pendidikan

kurikulum berkaitan dengan relasi-relasi sosial

dan pengajaran saat itu. Pun demikian, kolonialis-me

berbagai agen yang terlibat dan berkepentingan di

Belanda juga memberikan pelajaran bagi kita bahwa

belakangnya. Selain berkaitan dengan kepentingan

semua kurikulum sekolah-sekolah mengacu kepada

politik penguasa, kurikulum juga berkepentingan

pola kurikulum di negeri Belanda. Pada zaman

dengan relasi antara negara dengan sekolah (melalui

Belanda, kurikulum diorientasikan pada kebutuhan

represen-tasi guru dan murid), dan relasi sosial

tenaga untuk pembangunan sarana produksi

antara sekolah dengan masyarakat. Bahkan relasi

atau pelayanan pemerintah bagi kepentingan

178

Jauh hari

Rakhmat Hidayat, Perspektif Sosiologi tentang Kurikulum

pemerintah kolonial (Tilaar, 1995: 252). Istilah

sosiolog yang konsen dengan kajian tentang

yang mengatakan ‘ganti menteri ganti kurikulum’

kurikulum yaitu Michael Apple, Pierre Bourdieu,

rasanya tepat untuk meng-gambarkan perubahan

Henry Giroux, Carlos Alberto Torres. Oleh karena

kurikulum di negeri ini. Kurikulum memang harus

itu, tulisan ini ingin menjelaskan benang merah

selalu dimutakhirkan. Hal ini menunjukkan bahwa

pemikiran mereka tentang kajian kurikulum. Melalui

tidak ada kurikulum yang permanen melainkan

tulisan diharapkan semakin memperkaya kajian

melalui berbagai revisi.

kurikulum dalam berbagai aspek. Oleh karena

Dengan demikian, penjelasan diatas meng-

outputnya adalah adanya pengembangan kurikulum

gambarkan bahwa dibalik kurikulum selalu terjadi

dalam praktek pendidikan di Indonesia. Secara

kontestasi kekuasaan (Tilaar, 2003:55). Kontes-

singkat, perumusan masalah tulisan ini adalah: 1).

tasi

merupakan sebuah bentuk perjuangan dan

Bagaimana pemikiran beberapa sosiolog (Apple,

pertarungan berbagai pihak yang berkepentingan

Bourdieu, Giroux dan Torress) dalam menjelaskan

dengan produksi kurikulum. Oleh karena itu,

kurikulum? 2). Bagaimana definisi kurikulum dalam

kontestasi kekuasaan dalam kurikulum tak dapat

perspektif sosiologis?

terhindarkan. Dalam kajian sosiologi, tentu saja

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan

kurikulum tak dipahami sekadar teknis operasional

penulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan: 1)

yang implementatif, tetapi lebih dari itu kurikulum

beberapa pemikiran sosiolog tentang kurikulum dan

dipahami sebagai social constructed yang dibentuk

2) definisi kurikulum dalam perspektif sosiologis

oleh berbagai faktor. Dengan demikian, kurikulum dapat dipahami sebagai ruang dimana di dalamnya

Kajian Literatur

terjadi kontestasi kekuasaan antara berbagai

Definisi Kurikulum dan Pembahasan

aktor yang saling bernegosiasi dalam proses

Membicarakan kurikulum dalam konteks pendidikan

produksi pengetahuan. Implikasinya, kajian tentang

di negeri ini memang menjadi menarik tatkala

kontestasi kekuasaan pada dasarnya merupakan

kita bisa menarik ke belakang bagaimana sejarah

kajian sosiologi.

pendidikan di Indonesia didesain dan melacaknya

Pendidikan tentu saja tak dipahami sebagai

dalam dinamika sosial politik hingga hari ini.

transfer of knowledge dan transfer of value an

Dengan demikian, topik kurikulum sebenarnya

sich. Kajian tentang kurikulum sejauh ini banyak

bukanlah entitas yang tunggal, melainkan entitas

dilakukan dalam beberapa tema lebih spesifik.

yang memiliki berbagai setting baik sosial, politik,

Pertama, studi kurikulum dengan menggunakan

ekonomi yang memungkinkan sebuah kurikulum

pendekatan pedagogis, yaitu menekankan pada

tercipta. Kurikulum menjadi bagian yang sangat

aspek teknis-instrumental dalam bentuk imple-

signifikan dalam proses pendidikan nasional.

mentasi kurikulum dalam proses pembelajaran.

Istilah kurikulum sudah dikenal sejak tahun

Studi ini banyak dilakukan kalangan yang ber-

1820 (Karhami, 2000:281). Sejarah keberadaan

kecimpung langsung dalam proses pembelajaran

kurikulum dapat dilacak saat Plato menyusun

di sekolah. Arah pendekatannya pada level mikro.

aritmatika sebagai ringkasan belajar yang

Kedua, studi kurikulum dilakukan dalam tema

didalamnya mencakup geometri, astronomi, solid

sekitar hidden curriculum (Seda, 1987; Adnan 1992;

geometri dan hardnomi. Semua itu terkait dengan

Fibra, 2002). Hidden curriculum dalam praktek

pelajaran matematika. Namun demikian, meski Plato

pendidikan banyak dilakukan oleh sekolah melalui

mengintrodusir konsep kurikulum, tetapi sejarah

berbagai kegiatan di luar pembelajaran formal dalam

kurikulum mulai masuk ke sekolah dapat ditelusuri

kelas seperti kegiatan ekstra-kurikuler, kegiatan

pada abad ke-16. Seperti yang ditulis Hamilton,

upacara bendera, penanaman disiplin.

tatanan alam/bumi saat itu termasuk ilmu-ilmu

Di luar itu, studi-studi yang membahas

alam sangat berpengaruh terhadap terciptanya

kurikulum sebagai konstruksi sosial-politik masih

kurikulum saat itu (Alkin, Malkin, 1992:277). Dua

relatif terbatas. Kedua arah kajian tersebut pada

faktor yang cukup penting dalam periode tersebut

dasarnya saling melengkapi satu dengan lainnya.

adalah renaissansce dan revolusi sains. Selain itu,

Tulisan ini ingin menjelaskan pemikiran beberapa

Hamilton juga mengatakan bahwa peran Descartes

sosiolog dalam menjelaskan kurikulum. Beberapa

sangat besar dalam mengkonstruksi kurikulum. Dia

179


mengatakan:

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan

“the spesialization and modern views that the

kegiatan pembel-ajaran untuk mencapai tujuan

natural order of the curriculum is not to be

pendidikan tertentu” (Depdiknas RI, 2003:7).

found in knowledge but in the biological and

Rumusan ini menunjukkan adanya dua dimensi

psychological makeup the learner.”

pokok kurikulum yaitu produk dan proses, yang secara keseluruhan mencakup aspek materi

Istilah kurikulum berasal dari bahasa latin

(content), pengalaman siswa (experiences), tujuan

yaitu currere yang berarti to run (menyelenggara-

kegiatan belajar-mengajar (objectives), dan hasil

kan). Atau to run the course (menyelenggarakan

kegiatan belajar-mengajar (outcomes) (Silverius,

suatu pengajaran). Beberapa tokoh pendidikan

2004:27).

lainnya menjelaskan kurikulum sebagai the course

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam studi

of study (materi yang dipelajari). Definisi serupa

ini kurikulum tidak dipahami secara tradisional

juga diungkapkan dalam School Dictionary 3 yang

semata-mata sebagai hal-ihwal teknis dari proses

menyebut kurikulum sebagai “all the courses of

pendidikan. Sebagaimana dinyatakan Apple

study offered at a school, college, or university”

seperti dikutip Tilaar (2003:106) bahwa kurikulum

(Levey, 1993:299). Tokoh-tokoh lainnya seperti

merupakan upaya untuk melaksanakan proses

Hutchins, R.M (1936), Bestor A (1956), Phenix,

akumulasi ilmu pengetahuan antargenerasi dalam

PH (1962) memberikan definisi kurikulum sebagai:

suatu masyarakat. Dengan demikian, kurikulum merupakan sebuah ruang di mana di dalamnya

“the curriculum must consist essentially of

terjadi pertarungan antarkekuasaan dan antaraktor

disciplined study in five great areas:local

yang hidup dalam masyarakat untuk memproduksi

language, mathematics, science, history,

sekaligus mereproduksi berbagai pengetahuan yang

foreign languages”

terkandung dalam bangunan kurikulum tersebut. Adanya pertarungan yang melibatkan berbagai

Sebagian lainnya juga menganggap bahwa

aktor terjadi karena adanya aktor tertentu yang

kurikulum sebagai produk. Meski menjadi perdebatan

berkeinginan untuk mempertahankan dominasi

dikalangan dunia pendidikan, namun menarik tatkala

dan pengaruhnya melalui kurikulum dalam sistem

sintesis yang muncul dalam perdebatan tersebut

pendidikan. Hal itu dituturkan Apple (1990:x):

adalah pengertian kurikulum

sebagai planned

and unplanned (hidden) curriculum-technical and

“…it is important to realize that while our

practical learnings. Sementara itu menurut Undang-

educational institutions do function to distribute

Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem

ideological values and knowledge. As a system

Pendidikan Nasional mendefinisikan kurikulum

of institutions, they also ultimately help produce

sebagai “seperangkat rencana dan pengaturan

the type of knowledge (as a kind of commodity)

mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang

that is needed to maintain the dominant

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan

economic, political, and cultural arrangements

kegiatan belajar mengajar (pasal 1) yang disusun

that now exist.”

untuk mewujud-kan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan

Sejarah Kurikulum di Indonesia

peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan,

Sejarah kurikulum di Indonesia dapat dilacak

kebutuhan pembangunan nasional, perkembang-an

keberadaannya pada masa pra kolonial. Per-jalanan

ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian,

panjang perkembangan pendidikan di Indonesia

sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing

dapat ditelusuri sejak zaman Hindu dan Buddha

satuan pendidikan”

pada abad ke-5 masehi (Kusumo, 2004:219-220).

Definisi tersebut mengalami perubahan melalui

Saat itu proses pendidikan telah berlangsung dalam

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab 1

kondisi yang sangat sederhana. Proses pendidikan

Pasal 1 Ayat 19 yang menjelaskan kurikulum sebagai

sangat dipengaruhi oleh kedua ajaran agama

“seperangkat rencana dan pengaturan mengenai

tersebut. Saat itu, meski tidak tersedia dalam sebuah

180


rencana namun bahan pengajaran dimiliki oleh para

mendasar kepada Kementrian Pendidikan,

pendeta maupun biksu. Lihat misalnya, pada saat

Pengajaran dan Kebudayaan. Ide ini direalisasikan

Kerajaan Sriwijaya mengalami kemasyuran dan

dengan pembentukan Panitia Penyelidik Pengajaran,

menjadi pusat penyebaran agama Buddha. Hal

salah satu diantara tugasnya adalah menyusun

yang sama dialami pada zaman Majapahit (Abad

sistem persekolahan pada tahun 1947. Ini

14-16). Saat itu pendidikan tak diselenggarakan

merupakan kurikulum pertama yang diberlakukan di

secara massal seperti zaman Sriwijaya. Akan tetapi

sekolah-sekolah Indonesia pada awal kemerdekaan.

diberikan secara terbatas oleh beberapa guru dan

Kurikulum ini mengacu kepada keluarnya Undang-

kelompok murid dalam satu padepokan. Pada masa

Undang No. 4 tahun 1950 yang merumuskan pula

itu pendidikan telah diberikan dari tingkat dasar,

tujuan kurikulum menurut jenjang pendidikan. Saat

lanjutan hingga tinggi. Meski tidak dilakukan secara

itu menteri pendidikannya adalah Mr. Soewandi.

formal, tetapi para guru yang mengajar memiliki

Sayangnya, karena masih dalam revolusi fisik

rencana pengajaran yang berkisar pada berbagai

maka rencana pelajaran 1947 itu belum dapat

pengetahuan yang bersifat umum dan juga khusus

dilaksanakan dan baru dapat dilaksanakan lagi pada

untuk menopang kehidupan kesehariannya.

1952, yang tertuang dalam UU No. 1950 tentang

Pada zaman kolonial, kurikulum mengalami

Pendidikan dan Pelajaran. Disinilah kemudian

beberapa perubahan. Kurikulum pada zaman kolonial

melahirkan Kurikulum 1950 yang kemudian

ketika VOC bertujuan untuk menyeleng-garakan

digantikan dengan Kurikulum 1958.

sistem pendidikan yang ditujukan untuk mendidik

Fase berikutnya, kurikulum pendidikan nasional

tenaga-tenaga terampil yang dapat dipekerjakan di

menyesuaikan diri dengan Keputusan MPRS No. II/

perusahaan-perusahaan mereka. Waktu itu beberapa

MPRS/1960 yang merumuskan mengenai manusia

jenis pendidikan yang tersedia meliputi pendidikan

sosialis Indonesia sebagai suatu bagian dari

dasar, sekolah latin (latijnsche school), pendidikan

pada sosialisme Indonesia yang menjadi tujuan

teologi (seminar theologicum), akademi pelayaran

pembangunan nasional semesta berencana yaitu

(academie der Marine) (Suryana, 2004:226). Pada

tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan

akhir 1818, pada masa Daendels dikeluarkan

Pancasila. Semua kurikulum pengajaran harus

peraturan umum mengenai persekolahan dan

menginduk kepada keputusan itu yang dituangkan

sekolah rendah. Isinya hanya mengenai ketentuan-

melalui Keputusan Presiden RI No. 145/Tahun

ketentuan tentang pengawasan, pengajaran, namun

1965 tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem

tidak menyinggung perluasan pengajaran bagi

Pendidikan Nasional antara lain dirumuskan

golongan pribumi.

mengenai pembinaan manusia Indonesia.

Sistem pendidikan saat itu menekankan

Kurikulum mengalami dinamika baru ketika

kurikulum yang diorientasikan untuk memenuhi

Orde Lama tumbang dan Orde Baru mengambil

kebutuhan mengi si l ow ongan kerja dalam

alih kekuasaan negara. Melalui Tap MPRS No.

administrasi modern, dengan gaji dan hasil yang lebih

XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan,

baik. Saat itu kurikulum pengajaran yang diwajibkan

dan Kebudayaan dirumuskan mengenai tujuan

pemerintah kolonial adalah penge-tahuan umum

pendidikan untuk membentuk manusia Pancasilais

(Bahasa Belanda, sastra, dan berhitung). Materi

sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti

pelajaran yang tertuang dalam kurikulum terutama

yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945

dikonsentrasikan kepada menulis, membaca, dan

dan isinya. Tahun 1975, kurikulum kembali

menghitung. Sejak 1842, berkembanglah apa yang

diper-baharui. Diantaranya melalui dibentuknya

dikenal indologie. Indologie dipahami sebagai suatu

Balai Penyelidikan dan Perancang Pendidikan

bagian dari ilmu oriental yang dikembangkan untuk

dan Pengajaran (BP 4) yang dipimpin oleh H.S

tujuan menyiapkan bekal pengetahuan tentang

Adam Bachtiar (Tilaar, 2003:257). Usaha lainnya

masyarakat negeri jajahan bagi calon adminis-

dilakukan dengan Pembaharuan Kurikulum dan

tratur yang akan bertugas di Hindia-Belanda (Zed,

Metode Mengajar (PKMM). Kurikulum pada periode

2006:57).

ini cenderung diarahkan pada pembangunan dan

Setelah Indonesia merdeka, melalui BP-KNIP

kemajuan (development and progress oriented)

merekomendasikan untuk melakukan perubahan

sehingga dapat menyiapkan tenaga kerja yang

181


memiliki watak, pengetahuan dan keterampilan

Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan

untuk pembangunan bangsa dan negara di

Provinsi sebagai daerah otonom. Saat itu ada tiga

berbagai bidang. Pada 1973 lahirlah GBHN yang

kebijakan penting yang termuat dalam KBK yaitu

pertama sebagai Keputusan MPR No. II/MPR/1973

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Kurikulum

yang melahirkan Kurikulum 1975. Kurikulum

Berbasis Kompetensi (KBK) dan Ujian Akhir Nasional

1975 dikembangkan pada saat bangsa Indonesia

(UAN) (Depdikbud, 1994:1).

berjuang untuk memantapkan pembangunan

Pada tahun 2006, ketika Prof. Dr Bambang

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni

Sudibyo sebagai Mendiknas disahkan KTSP

dan konsekuen.

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Peraturan

Pada saat

Daoed Joesoef menjadi Menteri

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) No

Pendidikan Nasional, kurikulum terjadi perubahan

22/2006 tentang Standar Isi Pendidikan (dan No

yaitu masuknya unsur kebudayaan dalam pendidikan

23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan/

nasional. Saat itu, muncul konsep mengenai

SKL). Mulai Tahun Pelajaran 2006/2007, diterapkan

pendidikan humaniora dan kebudayaan yaitu

di Indonesia. KTSP memberi keleluasaan penuh

pendidikan yang dapat mengembangkan unsur-unsur

setiap sekolah mengembangkan kurikulum dengan

kepribadian manusia secara menyeluruh dan utuh,

tetap memerhatikan potensi sekolah dan potensi

sehingga terdapat keseimbangan antara pendidikan

daerah sekitar. Setiap satuan pendidikan dasar dan

intelektual dengan pendidikan moral serta estetika.

menengah diberikan peluang untuk mengembangkan

Kepemimpinan Daoed Joesof

dan menetapkan KTSP (St. Kartono 1996).

dikenal dengan

Kurikulum 1984 yang menggantikan Kurikulum

Selama masa Orde lama berlaku dua kurikulum

1975. Kurikulum 1984 disusun setelah pemerintah-

yang dikenal dengan Rencana Pelajaran 1947 dan

an Orde Baru berjalan dalam kurun waktu lebih dari

Rencana Pelajaran 1960. Pada masa Baru lahir

satu dasawarsa. Banyak kebijakan yang dikeluarkan

empat kurikulum. Kurikulum 1968 ditetapkan

demi memantapkan penyelenggaraan pemerintahan

dan berlaku sampai tahun 1975. Selanjutnya

dan pembangunan.

muncul Kurikulum 1975. Pada tahun 1984 dibuat

Kurikulum 1984 terus direvisi. Hasilnya,

kurikulum baru dengan nama Kurikulum 1975 yang

Kurikulum 1994 menjadi acuan saat itu. Kurikulum

disempurnakan dengan pendekatan Cara Belajar

ini terkait dengan lahirnya UU Pendidikan Nasional

Siswa Aktif (CBSA). Pada tahun 1994 dikeluarkan

No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan

kurikulum baru, yakni Kurikulum 1994. Kurikulum

Nasional. Maka terhitung Tahun Pelajaran

itu menjadi kurikulum terakhir yang dikeluarkan oleh

1994/1995, kurikulum ini resmi diterapkan di

rezim Orde Baru. Setelah Orde Baru diberlakukan

seluruh Indonesia. Pada tahun 1994, Menteri

Kurikulum 2004 dan KTSP. Secara garis besar

Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro

perbedaan dan tekanan di masing-masing kurikulum

(1993-1998) menetapkan kurikulum yang dikenal

disajikan dalam tabel di bawah ini.

objective based curriculum. Kurikulum 1994 secara jelas merupakan alat negara untuk menderivasi

Kurikulum Dalam Pandangan Sosiolog

rumusan GBHN yang menjelaskan bahwa Indonesia

Analisis Giroux tentang kontradiksi pendidikan

sedang mengalami Pembangunan Jangka Panjang II

banyak menjelaskan berbagai distorsi terhadap

atau dianggap sebagai masa Kebangkitan Nasional

praktik-praktik buruk pendidikan yang berorien-

ke-2. Semangatnya, hendak diorientasikan kepada

tasikan efisiensi ekonomis (Giroux, 1992:10).

pemanfataan, pengem-bangan dan penguasaan

Menurutnya terjadi degradasi identitas institusi

IPTEK.

pendidikan dari institusi yang menyelenggarakan

Setelah itu berubah lagi pada masa Abdul Malik

pendidikan publik menjadi pabrik kuli. Giroux

Fajar menjabat Menteri Pendidikan Nasional (2001-

menengarai banyak institusi pendidikan (baik sekolah

2004). Sejak awal 2001 disusun Kurikulum Berbasis

maupun universitas) yang berubah orientasinya

Kompetensi (KBK) untuk menggantikan Kurikulum

menjadi penyedia birokrat elit masyarakat dan

1994. Semangat KBK terinspirasi dari UU No. 22

pendukung kapitalisme modern melalui pasar kerja

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

(Giroux dalam Darder, 2003:121). Kontradiksi

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang

ini dalam pemahaman Giroux menjadi kegagalan

182


Tabel 1. Kurikulum dalam Pendidikan Indonesia

Sumber : diolah dari berbagai sumber lembaga pendidikan sebagai tranformasi terciptanya

berbagai kebutuhan pragmatis yang akhirnya hanya

humanisasi kehidupan publik.

terjebak pada logika komodifikasi (Giroux dalam

Posisi kurikulum—sebagai konsekuensi logis

McClaren, 1995:31). Dalam hal ini, Giroux melihat

fenomena diatas—distandarisasi oleh negara

negara memiliki peran sangat strategis dalam

untuk semua jenjang pendidikan, sertifikasi

meregulasi pendidikan. Fenomena kedua yang

kelulusan, kenaikan angka akademik, dan kriteria

juga dijelaskan Giroux adalah adanya kekerasan.

evaluasi pendidikan diletakkan dalam kerangka

Kekerasan yang dimaksud Giroux dapat terjadi

kompetensi ekonomis. Lebih spesifik, Giroux

dalam dua hal. Pertama, kekerasan yang dilakukan

melihat kurikulum sebagai sebuah tradisi yang

kelompok dominan kepada kelompok sub ordinat,

selektif yang menyediakan kebutuhan murid

dalam hal ini kekuatan modal dan pasar kepada

melalui seperangkat pengetahuan untuk memiliki

berbagai institusi pendidikan. Yang terjadi adalah

183


pasar berhasil mengubah mainstream pendidikan

dasarnya, Apple dan Giroux memiliki cara pandang

di berbagai sekolah dan (universitas) mereka dari

yang sama dalam melihat fenomena pendidikan.

yang awal-nya produsen pengetahuan menjadi

Apple melihat bahwa pasar merupakan elemen

produsen tenaga kerja siap pakai untuk dunia

yang sangat determinan dalam menggerakkan

kapitalis. Termasuk manajemen sekolah menjadi

pendidikan, khususnya menelaah sekolah. Berbeda

model korporat. Kedua, kekerasan terselubung yang

dengan Giroux, ada beberapa fokus Apple dalam

dimanifestasikan melalui standardisasi kurikulum—

menelaah tema ini. Pertama, Apple melihat relasi

oleh negara— kepada guru dan murid. Kekerasan

antara kebijakan pendidikan dengan tingkat

dalam hal ini dioperasionalkan melalui seperangkat

praksis serta relasi antara kelompok dominan dan

mekanisme kurikulum melalui pembelajaran di

subordinat dalam masyarakat yang lebih luas.

kelas. Ada semacam ‘penjinakkan’ terhadap guru

Kedua, lebih jauh Apple melihat relasi antara dunia

dan murid yang dipraktekkan melalui serangkaian

ekonomi yang direpresentasikan melalui pasar dan

proses pembelajaran.

dominasi kultural dalam konteks ekonomi-politik

Sekolah dalam pandangan Giroux pada

di dunia pendidikan. Dalam penjelasannya, Apple

dasarnya menjadi manifestasi dari kontestasi

banyak menjelaskan keberadaan sekolah sebagai

berbagai pihak. Giroux, misalnya, mengatakan

representasi dominasi dan pertarungan tersebut.

bahwa pendidik/guru memiliki peran penting

Lebih jauh Apple dalam Giroux dan Purpel (1983:83)

dalam proses transformasi di kelas. Profesi

mengatakan bahwa :

pendidik itu bermartabat agung karena senantiasa mengembangkan intelektualitas transformatifnya.

“in advanced industrial societes, school

Namun demikian, peran guru tersebut termarjinalkan

becomes particularly important as distributors

dari mainstream pendidikan yang berkembang;

this cultural capital…”

logika pasar. Peran guru menghilang dan digantikan dengan sosok guru sebagai tukang instruksi di

Dominasi kultural dalam pandangan Apple

kelas. Sementara itu dalam persaingan tersebut,

dipahami sebagai implikasi sosio kultural kelompok

Giroux melihat posisi murid secara lebih mendalam.

berkuasa terhadap kelompok lainnya yang dianggap

Menurutnya, murid seharusnya diperjuangkan

lebih lemah. Dengan demikian, ada reproduksi

menjadi intelektual kritis, tetapi hanya menjadi

ketimpangan sosio kultural akibat berbagai distorsi

pabrik kuli. Kekerasan yang terhadap dan antarsiswa

praktek pendidikan yang terjadi di sekolah. Apple

didik mencerminkan buramnya institusi pendidikan

memang menjelaskan lebih mendalam tentang

yang tidak memiliki filsafat pendidikan. Padahal,

reproduksi ekonomi, kultural dan ekonomi dalam

dalam pandangan Giroux, hakikat pendidikan

sekolah khususnya dan dunia pendidikan pada

adalah mentransformasikan nilai-nilai humanisasi

umumnya. Menurutnya :

subyek. Singkatnya, kekerasan yang terjadi akibat dominasi dan ketimpangan antara penguasa dengan

“the study of interconnections between ideology

masyarakat yang justru mendehumanisasikan

and curriculum and between ideology and

keduanya.

educational argumentation has important

Akibatnya, Giroux mengatakan sekolah dan universitas terjebak ke dalam pusaran logika pasar

implications for the curriculum field and for educational theory and policy in general”

dan jargon kekuasaan (Giroux, dalam McClaren, 1995:11). Kedua lembaga pendidikan tersebut

Berdasarkan pernyataannya itu, Apple sangat

terseret dalam pusaran-pusaran ini dan berubah

percaya bahwa relasi sosial antara pasar, ideologi

menjadi mesin yang mencetak tukang atau kuli

dan kultural akan memberikan implikasi yang besar

ekonomi. Gagasan Giroux tentang radical education

kepada kebijakan pendidikan di tingkat makro.

justru ingin menempatkan sekolah dan universitas

Pada sisi itu, Apple menyetujui beberapa sosiolog

sebagai ‘public sphere’ yang menjadi-kan murid

pendidikan lainnya meyakinkan bahwa sekolah

dan mahasiswanya sebagai warga yang demokratis

(dan universitas) harus dipahami sebagai process

dan humanis sehingga tercipta a radical democratic

knowledge institution yang memiliki fungsi ideologis.

society (Apple dalam Weis, 2006:203-204). Pada

Sekolah juga oleh Apple dianggap sebagai agen

184


penting terciptanya reproduksi kultural, ekonomi

sekolah hanya sebagai ruang terciptanya reproduksi

maupun ideologis dalam masyarakat. Apple dan

sosial dan repro-duksi ekonomi. Konsepsi Bourdieu

King (1983) mengatakan:

memang lebih komprehensif dibandingkan dengan pemikiran Apple, Giroux maupun Torres. Tesis

“…it is important to realize that while our

Bourdieu tersebut ingin mengatakan bahwa berbagai

educational institutions do functions to distribute

dinamika yang terdapat di sekolah diproduksi oleh

ideological values and knowledge…As a system

kurikulum. Pertama, meski Bourdieu tidak berbicara

of institutions, they also ultimately help produce

khusus tentang kurikulum, tetapi pesan yang ingin

the type of knowledge (as a kind of commodity)

disampaikan sangat terlihat bahwa kurikulum

that is needed to maintain the dominant

menjadi ranah penting dalam keber-adaan sekolah.

economic, political and cultural arrangements

Kedua, melalui kurikulum terjadi pertarungan

that now exist”1

kekuasaan agen-agen di dalamnya. Dalam hal ini Bourdieu kemudian mengintrodusir konsep field.

Apple mengatakan bahwa kurikulum merupakan sebuah ruang yang mempertahankan dominasi

Dengan kata lain, kurikulum jika mengacu kepada Bourdieu merupakan sebuah ranah kekuasaan.

ekonomi, politik dan nilai-nilai budaya. Pandangan

Dari hasil studi diatas menunjukkan bahwa

ini menegaskan bahwa sekolah melalui berbagai

negara tengah menjalankan praktek kekuasa-

prosedur dan standar akademiknya—termasuk di

annya melalui penggunaan seperangkat mekanis-

dalamnya mengguna-kan kurikulum—memberikan

me wacana yaitu dengan pembentukan teks-teks

basis legitimasi terhadap eksistensi kekuasaan

pendidikan untuk menghasilkan berbagai kepatuhan

ekonomi, politik dan ideologi.

Pada level ini,

berupa nilai, cara pandang dunia, dan sebagainya.

Apple berupaya untuk lebih menjelaskan dinamika

Kurikulum sebagai bentuk kekuasaan digunakan

hegemoni, kekuasaan dan kontrol dalam kurikulum

negara dalam memproduksi berbagai cara pandang

serta praktek-praktek pendidikan yang dilakukan

dunia yang harus sejalan dengan cara pandang

guru. Fokusnya terletak pada bagaimana ideologi

negara, dalam hal ini BSNP sebagai agen dominan.

beroperasi dan menyebar membangun ke(tidak)

Bourdieu memberikan gambaran hal-hal mendasar

sadaran diantara setiap individu.

dalam hubungan antara struktur sekolah secara

Pandangan berbeda dijelaskan Torres (2006).

piramida dengan struktur negara dimana ujian

Torres sebagaimana mengutip Levin menempat-kan

nasional yang notabene merupakan produk BSNP

kurikulum (dan juga organisasi sekolah, instruksi,

sebagai alat untuk mendaki suatu struktur piramida

metode pembelajaran) sebagai proses pendidikan

tersebut, yang disebut sebagai state magic (sihir

dalam sebuah formasi kebijakan publik dalam

negara). Sekolah sebagai agen sosialisasi utama

ranah pendidikan. Torres menyebut dua faktor

men-transformasikan suatu warisan kolektif dalam

penting dalam formasi kebijakan publik yaitu

suatu alam ketidaksadaran individu.

pengaruh eksternal dan reformasi pendidikan-

Dalam konteks pertarungan kekuasaan

perencanaan pendidikan. Diantara dua faktor ini,

sebagaimana dijelaskan dalam studi ini, perspektif

Torres menjelaskan bahwa faktor eksternal berupa

Bourdieu dengan berbagai proposisinya relevan

dimensi politik (politik, ekonomi, sosial, budaya,

untuk menjelaskan praktek-praktek kontestasi

budaya, agama, sejarah), hukum dan sumber-

antar agen dalam ranah kurikulum. Bourdieu

sumber anggaran, serta proses pendidikan dianggap

memberikan sebuah gambaran umum bagaimana

lebih determinan dalam menempatkan pendidikan

memahami produksi dan reproduksi wacana sebagai

sebagai ranah penting dalam masyarakat. Pada

representasi praktek sosial. Berbagai wacana

konteks kurikulum sebagai bagian penting proses

(teks kurikulum dan buku teks pelajaran) dalam

pendidikan, Torres menyebutnya dengan social

pandangan Bourdieu bukanlah gejala yang spontan.

outcomes yaitu competition, literacy, political behavior, alienation dan sebagainya. Penjelasan Apple dan Giroux tentang kuri-kulum

Definisi Kurikulum Dalam Perspektif Sosiologi

sebagai ranah sebenarnya sudah dijelaskan oleh

Berdasarkan penjajakan teoritis diatas dapat

Bourdieu (1977; 1991; 1993;) tentang konsepsinya

digambarkan bahwa keempat perspektif yang

185


ditawarkan memiliki penekanan masing-masing.

dengan aktor lainnya. Negara mengatur pendidikan

Berdasarkan itu pula kurikulum merupakan: ”sebuah

melalui kekuasaannya dalam merancang dan

ruang dimana para agen dengan kepentingan dan

melaksanakan anggaran, baik di tingkat nasional

modalnya yang berbeda-beda saling bertarung untuk

maupun daerah.

memperjuangkan posisi, pengaruh, prestis dan kedudukan”. Kurikulum merupakan sebuah ranah

Saran

pertarungan berbagai agen dengan habitus dan

Setelah melakukan kajian mendalam mengenai

modalnya masing-masing untuk memperjuangkan

kurikulum sebagai kajian sosiologi, perlu dilakukan

berbagai modal yang diperjuangkannya. Kurikulum

diskusi dan kajian lebih mendalam tentang kurikulum

merupakan sebuah ruang dimana berbagai simbol

dalam berbagai aspek. Selama ini kajian tentang

diproduksi, didistribusikan kepada setiap agen.

kurikulum lebih banyak ditekankan pada kajian

Dalam kontestasi tersebut terjadi ketidak-

pedagogik yang lebih menempatkan kurikulum

setaraan dalam pendistribusian berbagai kapital.

sebagai kajian mikro. Kurikulum lebih ditempatkan

Akibatnya, melahirkan posisi dominan dari agen

pada proses pembelajaran di dalam kelas antara

tertentu. Dengan demikian, tidak dipungkiri selalu

guru dengan murid. Pemikiran beberapa sosiolog

terkondisikan adanya kekerasan simbolik (symbolic

sebagaimana dijelaskan dalam tulisan ini mencoba

violence) terhadap agen tertentu oleh kelompok

melengkapi kajian yang sudah ada sebelumnya.

dominan. Maka, kurikulum juga dapat dipahami

Oleh karena itu, kajian tentang Sosiologi Kurikulum

sebagai mekanisme melahirkan kepatuhan dan

harus mendapatkan perhatian utama dari dunia

penjinakkan kepada guru serta murid dari pihak-

pendidikan terutama menjadi mata kuliah wajib

pihak lainnya. Kurikulum juga menjadi bentuk

bagi jurusan-jurusan kepen-didikan seperti FKIP/

kontrol yang lebih langsung yang sering menjadi

STKIP maupun Perguruan Tinggi Negeri eks IKIP,

sasaran perhatian kekerasan simbolik terhadap

sehingga diharapkan mahasiswa-mahasiswa calon

agen. Agen-agen yang terlibat dalam kontestasi

guru mampu memahami secara lebih komprehensif

kurikulum sangat ditentukan oleh kekuatan

kajian kurikulum. Mereka akan menemukan benang

simbolik (symbolic power) yaitu kekuasaan dalam

merah bahwa kurikulum merupakan kunci penting

mengendalikan simbol dan mengkonstruksi realitas

dari pendidikan yang berlangsung dalam suatu

melalui simbol-simbol tersebut.

masyarakat.

Simpulan dan Saran

Pustaka Acuan

Simpulan

Adnan, Ricardi S., 1992, Pengaruh Kurikulum

Berdasarkan konseptualisasi ke-4 pemikiran

Terselubung terhadap Keberhasilan Siswa

tersebut maka penulis berpendapat bahwa kurikulum

SMA; Studi Kasus SMAN 8 Jakarta, Skripsi

merupakan sebuah field, yaitu serangkaian arena/

Sarjana Jurusan Sosiologi, FISIP UI,

ranah, tempat pelaku sosial bertarung menggunakan habitus dan kapital yang mereka miliki secara efisien,

Depok (tidak dipublikasikan). Alkin, Malkin C, 1992, Encyclopedia of Educational

untuk memperoleh bermacam-macam bentuk

Research (Sixt Edition), Macmillan Library.

kapital lain. Pada sisi lain, kurikulum juga dapat

Apple, Michael W. 1990. Ideology and Curriculum.

dipahami sebagai pasar tempat berlangsungnya

New York-London: Routledge.

pertukaran berbagai jenis kapital, tempat individu

Bestor, Arthur E, Jr. 1956. The Restoration of

saling bersaing dengan tujuan untuk mengubah ketidakseimbang-an distribusi kapital yang terjadi. Menempatkan kurikulum sebagai field menjadi

Learning, New York: Knopf Bourdieu, Pierre, 1977. Cultural Capital and Social reproduction dalam Karabel, Jerome dan

strategis untuk membongkar terjadinya per-

A.H. Halsey (1977). (ed). Power and

tarungan kekuasaan tersebut. Negara dalam

Ideology in Education. New York; Oxford

konsepsi tersebut dipahami sebagai institusi yang

University Press.

mengoperasionalkan kekuasaannya. Tepatnya,

Bourdieu, Pierre,1991. Language and Symbolic

dalam pengaturan pendidikan melalui kebijakan

Power. Cambridge: Harvard University

kurikulum yang tidak bisa dipisahkan dari kontestasi

Press.

186


Bourdieu, Pierre,1993. The Field of Cultural

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

Production. Cambridge: Polity Press Darder, Antonia. Et. Al, 2003. (ed). The Critical

Kurikulum 1994: Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, Standar Isi Kurikulum

Pedagogy Reader. New York: Routledge. dan Pengelolaan Kurikulum, Pengelolaan Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Depdikbud. Departemen Pendidikan Nasional, 2003. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Fibra, Adsina, 2002. Kurikulum Tersembunyi dalam Pendidikan Sekolah Dasar Katolik; Kasus SD Fransiskus Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Skripsi Sarjana Departemen Antropologi, FISIP UI, Depok (tidak dipublikasikan). Giroux, Henry dan David Purpel (ed), (1983), The Hidden Curriculum and Moral Education, California: McCutchan Publishing Corporation Giroux, Henry A, 1992. Border Crossing; Cultural Workers and The Politics of Education, New York: Rotledge. Hutchins, R.M. 1936. The Higher Learning in America. Yale: New Haren Karhami, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar & Menengah (Upaya Menyeimbangkan Tiga Kepentingan: Masyarakat-Pembelajar-Keilmuan) dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, No. 024, Tahun ke-6, Juli 2000. Keputusan Presiden RI No. 145/Tahun 1965 tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional Keputusan MPR No. II/MPR/1973 tentang Pertanggungjawaban Presiden RI Soeharto selaku Mandataris MPR Kusumo, 2004. Pendidikan Sebelum Masa Kolonial dalam Salim (2004). Indonesia Belajarlah; Membangun Pendidikan Indonesia. Semarang: Gerbang Madani. Levey. 1993. (ed). School Dictionary 3, New York: MacMillan/McGraw-Hill. McClaren, Peter, 1995, Critical Pedagogy and Predatory Culture;Oppositional Politics in Postmodern Era, London: Routledge. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) No 22/2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) No 23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Phenix, PH., 1962. The Discipline as Curriculum Content, in A Harry Passow (ed). Curriculum Crossroads:Report of a Curriculum Conference. New York:Bureau of Publications Teacher Seda, Francisia SSE. 1987, Kurikulum Terselubung dan Modernitas Individu (Suatu Studi Kasus Mengenai Sekolah sebagai Agen Sosialisasi), Skripsi Sarjana Jurusan Sosiologi FISIP UI, Jakarta (tidak dipublikasikan) Suryana, Pendidikan Masa Kolonial dalam Salim, 2004. Indonesia Belajarlah: Membangun Pendidikan Indonesia. Semarang: Gerbang Madani. Silverius, Masa Depan Kurikulum Masa Depan, dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, No. 046, Tahun Ke-10, Januari 2004. St Kartono, KTSP Menuju Kurikulum “Less Is More” dalam http://www.kompas.com/kompascetak/0611/21/jogja/1030938.htm-Selasa, 21 November 2006 Tap MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Tilaar, H.A.R. 1995, 50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan, Jakarta: Penerbit Grasindo. Tilaar, H.A.R.2003. Kekuasaan dan Pendidikan; Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural, Magelang: IndonesiaTera.

187


Torres, Carlos Alberto. 2006. Schooling, Power, and The Exile of The Soul dalam Weis, Louis, et. Al (2006). (ed). Ideology, Curriculum, and the New Sociology of Education. New York-London: Routledge. Undang-Undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Undang-Undang No. 1950 tentang Pendidikan dan Pelajaran Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Weis, Lois et.al (2006) (ed), Ideology, Curriculum, and The New Sociology of Education (Revisiting the Work of Michael Apple), New York: Routledge. Zed, Mestika, Ilmu Sosial Indonesia dalam Wacana Metodenstrein dalam Abdullah, Taufiq (ed), 2006. Ilmu Sosial dan Tantangan Zaman. Jakarta: Raja Grafindo Persada

188

Perspektif Sosiologi tentang Kurikulum

Recommend Documents